Kebijakan penanggulangan napza
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Kebijakan penanggulangan napza

on

  • 4,148 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,148
Views on SlideShare
4,148
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
177
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kebijakan penanggulangan napza Presentation Transcript

  • 1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GANGGUANPENGGUNAAN NAPZA Riza Sarasvita, PhD Subdit NapzaDirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kemenkes RI
  • 2. Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 1971: Bakolak Inpres 6/71 didirikan Pemerintah untuk mengatasi Penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Remaja & Pencucian Uang 1999: BKNN didirikan menggantikan Bakolak Inpres 2002: BKNN diubah menjadi BNN dengan jejaring hingga provinsi / kabupaten / kota, dimana lembaga di tingkat daerah adalah milik Pemda 2009: UU 35/2009 memberi kewenangan BNN setingkat Menteri dengan jalur komando langsung thd BNN Provinsi / Kabupaten / Kota. Lembaga di tingkat daerah ini menjadi tanggungjawab BNN pusat
  • 3. Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza (2) UU 5/1997 tentang Narkotika mencakup Mariyuana, Opiat & Kokain UU 22/1997 tentang Psikotropika mencakup benzodiazepine, ecstasy, dan ATS lainnya UU 35/2009 tentang Narkotika mencakup hampir semua jenis zat termasuk ecstasy, bufrenorfin, dan shabu:  Memberi kewenangan besar terhadap BNN untuk pengendalian suplai dan prevensi  Memberi kewenangan besar terhadap Kemenkes untuk terapi & rehabilitasi, dibantu oleh Kemensos
  • 4. Dokumen Kebijakan yang telah terbitKep Menkes No. 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZAKep Menkes No. 494/MENKES/SK/VII/2006 tentang Penetapan RS dan Satelit Uji Coba serta Pedoman Program Terapi Rumatan MetadonKep Menkes No. 486/MENKES/SK/IV/2007 tentang Kebijakan & Rencana Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA
  • 5. Dokumen kebijakan yang telah terbit (2)• Kep Menkes No. 420/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif pada Gangguan Penggunaan Napza berbasis Rumah Sakit• Kep Menkes No. 421/MENKES/SK/III/2010 tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza• Kep Menkes No. 420/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medis Gangguan Penggunaan Napza
  • 6. Dokumen kebijakan yang masih dalam proses (3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika
  • 7. Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA Kemenkes1. Peningkatan kesehatan & pencegahan penyalahgunaan melalui upaya promotif & preventif2. Komprehensif dan multi disiplin3. Pelayanan terapi terintegrasi pada sistem pelayanan kesehatan yang ada:  Akuntabilitas tindakan  Keajegan program
  • 8. Kebijakan Kemenkes (2)4. Mendukung upaya pemulihan oleh masyarakat dan ex- users: • Agar dapat mendorong pengguna mampu melaksanakan fungsi sosialnya5. Melindungi hak azasi manusia & keselamatan klien: • Mengatasi timbulnya stigma & diskriminasi yg seringkali menjadi hambatan utama bagi para pengguna
  • 9. Kebijakan Kemenkes (3)6. Pengurangan dampak buruk (harm reduction) pada pengguna Napza suntik (penasun): 12 program7. Keseimbangan dan koordinasi lintas sektor: • Perlu penyelenggaraan penanggulangan penggunaan Napza yang seimbang (3 pilar) • Koordinasi yang sinergis antara pendekatan kesehatan & keamanan
  • 10. 12 Program Pengurangan Dampak Buruk pada Penasun1. KIE 8. Pembuangan alat2. Kegiatan suntik bekas penjangkauan 9. Terapi substitusi oral3. Pendidikan sebaya (medicated assisted4. Konseling therapy) pengurangan risiko 10. Terapi ketergantungan5. Voluntary counseling Napza & testing 11. Perawatan6. Pencegahan infeksi pengobatan dasar7. Program layanan 12. Perawatan & jarum suntik steril pengobatan AIDS
  • 11. Kebijakan Kemenkes (4)8. Pengembangan sistem informasi: • Perlu sistem informasi & penelitian yg berdasar kebutuhan sehingga perencanaan & pengendalian penanggulangan dpt diselenggarakan berdasarkan bukti (evidence-based)9. Legislasi & peraturan perundang-undangan
  • 12. Petikan RPP Wajib Lapor• Wajib lapor pecandu Narkotika dilakukan di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor.• Institusi penerima wajib lapor adalah institusi milik pemerintah yang memenuhi persyaratan ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang Gangguan penggunaan Napza.• Persyaratan ketenagaan sekurang-kurangnya meliputi: – 1 (satu) orang dokter sebagai penanggung jawab proses wajib lapor; – 1 (satu) orang tenaga rekam medis atau pencatatan; dan – 1 (satu) orang perawat atau pekerja sosial.
  • 13. Petikan RPP Wajib Lapor• Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah terlatih dalam hal : – Pengetahuan dasar Gangguan Penggunaan Napza; – Asesmen Gangguan Penggunaan Napza; – Konseling dasar Gangguan Penggunaan Napza; dan – Pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Napza yang digunakan.• Petugas penerima wajib lapor berasal dari unsur ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor.
  • 14. Petikan RPP Wajib Lapor Wajib lapor dilaksanakan dengan mendatangi petugas penerima wajib lapor pada institusi penerima wajib lapor. Petugas penerima wajib lapor wajib melakukan asesmen terhadap pecandu untuk mengetahui kondisi pecandu Narkotika. Asesmen meliputi wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik terhadap pecandu Narkotika
  • 15. Petikan RPP Wajib Lapor• Wawancara meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial serta riwayat psikiatris, sebagaimana tercantum dalam formulir Wajib Lapor.• Observasi meliputi observasi atas perilaku pecandu, baik verbal maupun non-verbal.• Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan keadaan umum dan tanda-tanda vital.
  • 16. Petikan Draft Permenkes Rehab Medis• Rehabilitasi medis dilaksanakan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yang telah teruji keberhasilannya dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan, dan tidak melanggar hak azasi manusia.• Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan awal dan diagnosa kerja.
  • 17. Petikan Draft Permenkes Rehab Medis• Pelaksanaan rawat jalan meliputi – intervensi medis, antara lain detoksifikasi, terapi simtomatik, dan/atau terapi rumatan metadon, buprenorfin dan terapi rumatan lainnya, serta bila dibutuhkan terapi atas penyakit komplikasi; – intervensi psikososial, antara lain konseling, Cognitive Behavior Therapy;• Pelaksanaan rawat inap meliputi – intervensi medis antara lain: detoksifikasi, terapi simtomatik, dan terapi atas penyakit komplikasi; – intervensi psikososial antara lain konseling, dan vokasional. – Pendekatan therapeutic community, 12 langkah• Intervensi dapat ditambah dengan intervensi spiritual, atau alternatif lainnya
  • 18. Petikan Draft Permenkes Rehab Medis• Fasilitas penyelenggara rehabilitasi medis pecandu Napza harus memenuhi ketentuan ketenagaan meliputi: » seorang dokter yang memiliki izin praktek sebagai penanggungjawab; » petugas rehabilitasi, meliputi: • dokter; • perawat; • pekerja sosial; • psikolog; dan/atau • konselor yang bersertifikat
  • 19. Petikan Draft Permenkes Rehab Medis• Tenaga pada fasilitas penyelenggara rehabilitasi medis pecandu Napza harus memiliki pengetahuan/ kompetensi dan keterampilan penatalaksanaan medis khususnya dalam bidang adiksi narkotika dan pemulihan• Sertifikat konselor diterbitkan oleh pusat pendidikan pelatihan dari lembaga yang berwenang atau institusi pendidikan lainnya
  • 20. Road map Juni – Agustus 2011Penetapan RS & Puskesmas Tempat Wajib Lapor & Penyelenggara Rehabilitasi Medis Juni 2011 Pelatihan TOT Asesmen & Rencana Terapi (13 Provinsi) Juli 2011 Pelatihan Asesmen & Rencana Terapi bagi Petugas Kesehatan (13 Provinsi @ min 7 lembaga)