DEPARTEMEN
                          KEUANGANREPUBLIK
                                         INDONESIA
                 ...
[/EMUTUSKAN:
MenetaDkan:
         PERATURANDIREKTUR JENDERALPAJAKTENTANGPEDOMAN  TEKNIS
         TATA CARA PEMOTONGAN, PEN...
Penerima Penghasilanyang Dipotong  PPh Pasal26 adalahorangpribadidengan
      statussebagai
                  Subjek Pajak...
Upah boronganadalahupah atau imbalanyang diterimaatau diperoleh    pegawaiyang
    terutang atau dibayarkanberdasarkanpeny...
e. penyelenggara  kegiatan, termasukbadan pemerintah,    organisasiyang bersifat
       nasional internasional,
          ...
d. pesertakegiatan yang menerima  atau memperoleh penghasilansehubungan  dengan
   keikutsertaannya suatu
                ...
(2) P€nghasilanyang dipotong PPh Pasal 21 danlatau pph pasal 26 sebagaimana
    dimaksud pada ayat ('1) termasuk pula pene...
BABV
                            DASARPENGENAAN PEMOTONGAN
                                         DAN
                  ...
(4)  Besarnya  penghasilan bagipenerima
                             neto                pensiun  berkalayangdipotong     ...
(5)     BesarnyaPTKPditentukan
                             berdasarkan
                                       keadaanpada...
BABVI
                  TARIFPEMOTONGAN
                                PAJAK DANPENERAPANNYA
                            ...
Pasal
                                           15

 ( 1 ) Atas penghasilan
                      yang diterima          ...
Pasal18

Psngenaan   PPh Pasal21 bagi pegawai atas uang pesangon,uangmanfaatpensiun,tunjangan
haritua, atau jaminanharitua...
BAB IX


        HAK DAN KEWAJIBANPEMOTONGPPh PASAL 21 DAN/ATAUPASAL 26
             SERTAPENERIMA PENGHASILAN
           ...
Pasal24

( 1 ) PPh Pasal 21 dan/atauPPh Pasal 26 yang dipotongoleh pemotong pph pasal 2t
      dan/atau PPh Pasal 26 untuk...
BABX
                           KETENTUAN
                                   PENUTUP

                                 Pas...
LAMPIHANPERATURANDIRFKTURJENDEML
                                               PAJAK NOMORPER- 31 /PJ/2009TENTANG
       ...
c. Selanjutnyadihitung jumlah penghasilanneto sebulan yang
      diperolehdengan cara mengurangipenghasilanbruto sebulan
 ...
5. Apabilakepadapegawaidi sampingdibayargali yang didasarkan
              masa gaii kurangdari satu bulanjuga dibayar
   ...
b. dihitungPPh Pasal ataspenghasilan
                             21                     yangdisetahunkan
                ...
II.   PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL UNTUK
                            PPh     21    PEGAWAI
                             ...
.   PETUNJUKUMUM PENGHITUNGAN  PPh PASAL 21 BAGI ANGGOTADEWAN
     PENGAWAS ATAU DEWAN KOMISARISYANG TIDAK MERANGKAPSEBAGA...
1V.3.Pemotongan PPh Pasal21 Bagi Orang pribadi DalamNegeriBukan pegawai,
          SelainTenagaAhli, atas lmbalanyang Tida...
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Per 31 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Per 31 2009

3,855

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,855
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
152
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Per 31 2009"

  1. 1. DEPARTEMEN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR:PER- 31 /PJ/2009 TENTANG PEDOMANTEKNISTATACARAPEMOTONGAN, PENYETORAN PELAPORAN DAN PAJAKPENGHASILANPASAL21 DAN/ATAUPAJAKPENGHASILAN PASAL26 SEHUBUNGANDENGAN PEKERJAAN,JASA,DANKEGIATAN OHANG PRIBADI DIREKTURJENDERALPAJAK Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaanketentuan pasal 24 peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk pelaksanaanpemotongan pajak atas PenghasilanSehubungan dengan pekerjaan,Jasa, dan KegiatanOrang Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 peraturan Menterj Keuangan Nomor 2541PMK.O312008 tentang PenetapanBagian penghasilanSehubungandengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan pajak penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan pasal 21 dan/atau Pajak PenghasilanPasal 26 Sehubungan Dengan pekerjaan,Jasa, dan KegiatanOrangPribadi; Mengingat: 1 . Undang-Undang Nomor6 Tahunlg83 tentang Ketentuan Umumdan Tata CaraPerpajakan (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun1983Nomor 49, TambahanLembaranNegara RepubliklndonesiaNomor 3262) sebagaimana telahbeberapa diubah kali terakhir denganUndang-Undang Nomor16 Tahun2009(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2009 Nomor Tambahan 62, Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4999); Undang-Undang Nomor Tahun 7 1983 tentangPajak Penghasilan(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun1983Nomor50, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3263)sebagaimana beberapa telah kali diubahterakhirdengan Undang-Undang Nomor Tahun2OOB 36 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008Nomor138,Tambahan Lembaran NegaraBepublik Indonesia Nomor4893); PeraturanMenteriKeuangan Nomor 1841PMK.O312007 tentangPenentuan TanggalJatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak,dan Tata Cara Pembayaran, Penyetorandan PelaporanPajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak: PeraturanMenteriKeuanganNomor 250/Pl,4K.03/2008 tentang Besarnya BiayaJabatanatauBiaya yangDapat Pensiun Dikurangkan Penghasilan dari BrutoPegawai Tetap atauPensiunan; 5- PeraturanMenteri KeuanganNomor 2521PMK.03|2OOB tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemolongan Pajakatas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan,Jasa,danKegiatan Orang Pribadi; PeraturanMenteriKeuangan Nomor2'4|PMK.Oz|ZOOA tentangPenetapan BagianPenghasilan Sehubungan denganPekerjaan Pegawai dari Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnyayang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
  2. 2. [/EMUTUSKAN: MenetaDkan: PERATURANDIREKTUR JENDERALPAJAKTENTANGPEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORANPAJAK PENGHASILANPASAL 21 DAN/ATAUPAJAK PENGHASILANPASAL 26 SEHUBUNGAN DENGANPEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATANORANG PRIBADI. BABI KETENTUAN UMUIiI Pasal1 DalamPeraturan Direktur Pajak yangdimaksud Jenderal ini, dengan: 1. Undang-Undang PajakPenghasilan adalahUndang-Undang Nomor7 Tahun 1983 tentangPajakPenghasilan sebagaimana telahbeberapa diubah kali ierakhir dengan Undang-UndangNomor Tahun 36 2008. 2. P4ak Penghasilan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yangdilakukan olehWajibPajakorangpribadi SubjekPajakdalamnegeri, yangselanjutnyadisebut PPh Pasal 21, adalah pa.iakatas penghasilan berupagaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran dengan dan lain namadandalam bentuk apapun sehubungan denganpekerjaan jabatan, atau jasa,dan kegiatan yangdilakukan orangpribadi oleh SubjekPajakdalamnegeri,sebagaimana dimaksuddalamPasal21 Undang-Undang PajakPenghasilan. 3. PajakPenghasilan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yangdilakukan olehWajibPajak orangpribadiSubjekPajak yangselanjutnya luarnegeri, disebutPPh Pasal adalah 26, pajakataspenghasilan berupa gaji,upah, honorarium, tunjangan,dan pembayaran lain dengannama dan dalam bentukapapunsehubungan dengan pekerjaan jabatan, atau jasa,dan kegiatan yangdilakukan olehorangpribadi Subjek Pajakluar negeri,sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 4. PemotongPPhPasal21 danlatau PPhPasal26 adalah WaiibPajakorangpribadiatau WajibPajakbadan,termasuk bentukusahatetap,yangmempunyai kewajibanuntuk melakukanpemotongan pajakataspenghasilansehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatanorang pribadi sebagaimana dimaksud dalamPasal21 dan Pasal26 Undang-Undang Penghasilan. Pajak 5. Badanadalah badansebagaimanadimaksud dalam Pasal1 angka Undang-Undang 3 Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelahbeberapa diubah kali terakhir denganUndang-UndangNomor16 Tahun2009. 6. Penyelenggara Kegiatanadalah WajibPajakorangpribadi atauWajib Pajakbadan sebagai penyelenggara kegiatantertentuyang melakukan pembayaran imbalan dengannamadan dalambentuk apapunkepada orangpribadisehubungandengan pelaksanaan kegiatan tersebut. 7. Penerima Penghasilanyang DipotongPPh Pasal21 adalahorangpribadidengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerimaatau memperoleh penghasilandengannamadan dalambentuk apapun,sepanjang tidakdikecualikan dalamPeraturan Direktur JenderalPajakini, dari PemotongPPh Pasal21 dan/atau PPhPasal sebagai 26 imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan, ataukegialan yang dilakukanbaik dalam hubungannya sebagaipegawaimaupun bukan pegawai, termasukpenerimapensiun. P
  3. 3. Penerima Penghasilanyang Dipotong PPh Pasal26 adalahorangpribadidengan statussebagai Subjek Pajakluarnegeri yangmenerima memperoleh atau penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun,sepanjang dalam tidak dikecualikan PeraturanDirekturJenderalPaiakini, dari PemotongPPh Pasal21 dan/atau PPh Pasal26 sebagai imbalansehubungan jasa denganpekerjaan, atau kegiatan yang dilakukanbaik dalam hubungannya sebagaipegawaimaupun bukan pegawai, termasukpenerima pensiun. o Pegawai adalah orangpribadiyangbekerja padapemberi kerja,baiksebagai pegawal tetap atau pegawai tidak tetap/tenagakerja lepas berdasarkanperianjianatau kesepakatan baiksecara keria tertulis maupun tidaktertulis, untukmelaksanakan suatu pekerjaan dalamjabatan atau kegiatan tertentu denganmemperoleh imbalanyang dibayarkan berdasarkanperiodetertentu,penyelesaian pekerjaan, ketentuan atau lain yang ditetapkan pemberikerja,termasuk orangpribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatannegeri ataubadan usaha miliknegaraataubadan usaha milikdaerah. 1 0 . Pegawai tetapadalahpegawai yang menerimaataumemperoleh penghasilandalam jumlahtertentu secarateratur, termasuk anggotadewan komisaris anggota dan dewan pengawas yang secarateraturterus menerusikut mengelolakegiatanperusahaan secaralangsung,sertapegawai yangbekerjaberdasarkankontrakuntuksuatujangka waktutertentusepanjangpegawai yang bersangkutanbekerjapenuh(fu timel dalam pekerjaantersebut- 11. Pegawaitidak tetap/tenagakerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilanapabilapegawai yang bersangkutanbekerja, iumlahhari berdasarkan jumlahunit hasilpekerjaan bekerja, suatujenis atau penyelesaian yang dihasilkan pekerjaan diminta yang olehpemberikerja. Penerima PenghasilanBukanPegawai adalahorangpribadiselainpegawaitetapdan pegawai kerjalepasyangmemperoleh tidaktetap/tenaga penghasilan dengannama dan dalambentukapapundari Pemotong PPh Pasal21 danlatau PPh Pasal26 sebagai imbalan atas pekerjaan,jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkanperintah ataupermintaan pemberi dari penghasilan. 1 3 . Peserta adalahorangpribadi kegiatan yang terlibat dalamsuatukegiatan tertenlu, pendidikan, termasuk mengikutirapat, sidang, seminar,lokakarya(workshop'1, pertunjukan, olahraga, kegiatan atau lainnya menerima memperoleh dan atau imbalan sehubungandengankeikutsertaannya kegiatan dalam tersebul. 1 4 . Penerima yang menerima pensiunadalahorang pribadiatau ahli warisnya atau memperoleh imbalan untukpekerjaan yang dilakukan masalalu,termasuk di orang pribadi yangmenerima atauahliwarisnya tunjangan tuaataujaminan tua. hari hari Penghasilan Pegawai Tetapyang Bersifat adalahpenghasilan pegawai Teratur bagi tetap berupagaji atau upah,segalamacamtunjangan, imbalan dan dengannama apapun yang diberikan secaraperiodik berdasarkan yangditetapkan ketentuan oleh pemberi kerja, termasuk uanglembur. to. PenghasilanPegawai Teiap yang BersifatTidak Teraturadalahpenghasilan bagi pegawaitetapselainpenghasilanyangbersifat yangditerimasekalidalamsatu teratur, tahunatauperiodelainnya,antara berupa lain bonus, Tunjangan Raya(THR), Hari jasa produksi, gratifikasi, imbalan tantiem, atau sejenis lainnya dengan nama apapun. 1 7 . Upah harianadalahupahatau imbalan yang diterima ataudiperoleh yang pegawai terutang ataudibayarkan secaraharian. 1 8 . Upahmingguan adalah yangditerima upahatauimbalan ataudiperoleh yang pegawai secara terutang dibayarkan atau mingguan. 1 9 . Upahsatuan yang diterima adalahupahatau imbalan ataudiperoleh yang pegawai ataudibayarkan terutang berdasarkan yang jumlah hasilpekerjaan dihasilkan unit L
  4. 4. Upah boronganadalahupah atau imbalanyang diterimaatau diperoleh pegawaiyang terutang atau dibayarkanberdasarkanpenyelesaiansuatu jenis pekerjaantertentu. 21. lmbalankepadabukan pegawaiadalahpenghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikankepada bukan pegawai sehubungandengan pekerjaan, jasa, atau kegiatanyang dilakukan, antaralain berupahonorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenislainnya. lmbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawaiyang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalendersehubungandenganpekerjaan, jasa,atau kegiatan. 23. lmbalankepadapesertakegiatanadalahpenghasilan dengannama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain oerupa uang sal(u, uang representasi,uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, penghasilan dan sejenislainnya. 24. lvlasaPajak terakhir adalah masa Desemberatau masa pajaktertentu di mana pegawai tetap berhentibekeria. BABII PEMOTONG PASAL DAN/ATAU PASAL PPh 21 PPh 26 Pasal2 (1) Pemotong Pasal danlatau pasal26,meliputi: PPh 21 PPh a. pemberi kerjayang terdiridari orangpribadi dan badan,baik merupakan pusat maupuncabang,perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran dengan dan laih namadan dalambentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasayangdilakukan pegawai atau oleh atau bukanpegawai; b. bendahara ataupemegang pemerintah, kas termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusattermasuk institusiTNI/POLR|, pemerintah Daerah, instansiataulembaga pemerintah,lembaga-lembaga negaralainnya, Kedutaan dan Besar Republlk Indonesia luarnegeri, di yangmembayarkan upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan jabatan, atau jasa,dankegiatan; c. danapensiun, badan penyelenggara jaminan sosialtenaga kerja, dan badan-badan lainyangmembayar uangpensiun tunjangan tuaataujaminan tua; dan hari hari d. orangpribadi yangmelakukan kegiatan usahaatau pekerjaan bebassertabadan yangmembayar: 1. honorarium atau pembayaran sebagai lain imbaian sehubungan dengan jasa dan/ataukegiatan yangdilakukan orang oleh pribadi dengan status Subjek Pajak dalamnegeri, termasuk jasatenaga yangmelakukan ahli pekerjaan bebas dan bertindakuntuk dan atas namanvasendiri.bukan untuk dan atas nama persekutuannya; 2. honorarium pembayaran sebagai atau lain imbalan sehubungandengankegiatan dan jasa yangdilakukan oleh orangpribadi denganstatusSubjekPajakluar negeri; 3. honorariumatau imbalanlain kepadapesertapendidikan, pelatihan, dan magang;
  5. 5. e. penyelenggara kegiatan, termasukbadan pemerintah, organisasiyang bersifat nasional internasional, dan perkumpulan, orangpribadisertalembaga lainnyayang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium,hadiah, atau penghargaan dalam bentukapapun kepada WajibPajak orangpribadidalam negeri berkenaan dengan suatukegiatan. (2) Tidaktermasuk sebagai pemberi kerjayang mempunyai kewajiban untukmelakukan pemotongan pajaksebagaimana dimaksud padaayat(1)huruf adalah: a a. kantorperwakilan negara asing; b. organisasi-organisasiinternasionalsebagaimana dimaksud dalamPasal3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PajakPenghasilan, yang telah ditetapkanoleh Menteri Keuangan; c. pemberi kerjaorangpribadi yangtidakmelakukan kegiatan usahaatau pekerjaan bebas yangsemata-mata mempekerjakan pribadi orang untuk melakukan pekerjaan rumah tangga ataupekerjaan bukan dalam rangkamelakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. (3) Dalamhal organisasi internasional memenuhi tidak ketentuansebagaimana dimaksud padaayat(2)huruf organisasi b, internasionaldimaksud merupakan pemberikerjayang berkewajiban melakukan pemotongan pajak. BABIII PENERIMA PENGHASILAN YANGDIPOTONG PASAL PPh 21 DAN/ATAU PASAL PPh 26 Pasal3 Penerima yangDipotong Penghasilan PPh Pasal21 danlatau PPh Pasal26 adalahorang pribadi yangmerupakan: a. pegawai; b. penerima uangpesangon, pensiun pensiun, atauuangmanfaat tunjangan tua,atau hari jaminan tua,termasuk warisnya; hari ahli c. bukanpegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, ataukegiatan, jasa, antara meliputi: lain 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas,yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, doKer,konsultan, penilai, aktuaris; notaris, dan 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi,pelawak, bintangfilm,bintang sinetron, bintangiklan,sutradara, film, {oto model,peragawan/peragawati, kru pemain drama, penari,pemahat,pelukis, seniman dan lainnya; 3. olahragawan; 4. penasihat, pengajar,pelatih, penceramah, penyuluh, moderator; dan 5. pengarang, peneliti, penerjemah; dan 6. pemberijasa dalam segala bidangtermasukteknik,komputerdan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi,ekonomidan sosial serta jasa pemberi kepada suatu kepanitiaan; 7. ageniklan; 8. pengawas ataupengelolaproyek; 9. pembawapesananatau yang menemukan langganan atau yang meniadi perantara; 10. petugas penjaiabarangdagangan; 11. petugas dinasluarasuransi; 'f2. distributorperusahaanmultilevelmarketingataudirectsellingdan kegiatansejenis lainnya; t I
  6. 6. d. pesertakegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilansehubungan dengan keikutsertaannya suatu dalam kegiatan,antara meliputi: lain 1. peserta perlombaan dalam segala antara perlombaan raga, bidang, lain olah seni, ketangkasan, pengetahuan, ilmu teknologi perlombaan dan lainnya; 2. pesetta rapat, konferensi, sidang,pertemuan, kunjungan atau kerja; 3. peserta atauanggota dalamsuatukepanitiaan sebagaipenyelenggarakegiatan tertentu; 4. peserta pendidikan, pelatihan, magang; dan 5. peserta kegiatan lainnya. Pasal 4 Tidaktermasuk dalampengertian Penerima pph pasal 21 yang Dipotong Penghasilan dan/atau Pasal sebagaimana PPh 26, dimaksud dalampasal adalah: 3 a. pejabat perwakilan diplomatik konsulat dan atau pejabat lain dari negara asing,dan orang-orangyang diperbantukan kepadamereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka,dengansyarat bukanwarga negara Indonesia di Indonesia dan tidakmenerima atau memperolehpenghasilan di luarjabatan lain atau pekerjaannya tersebut, sertanegarayangbersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; b. pejabatperwakilanorganisasi internasional sebagaimanadimaksud dalampasalO ayat (1) hurufc Undang-Undang PajakPenghasilan, yang telahditetapkanoleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warganegaraIndonesia tidakmenjalankan dan usaha ataukegiatan pekeriaan untuk atau lain memperolehpenghasilan Indonesia. dari BAB IV PENGHASILAN YANG DIPOTONGPPh PASAL21 DAN/ATAUPPh PASAL26 Pasal 5 (1) Penghasilan yang dipotongPPh Pasal21 daniataupph pasal26 adalah: a. penghasilan yang diterimaatau diperoleh pegawaitetap,baik berupapenghasilan yang bersifatteratur maupuntidak teratur; b. penghasilanyang diterimaatau diperolehpenerimapensiunsecarateraturberupa uang pensiunatau penghasilansejenisnya; c. penghasilansehubungandengan pemutusanhubungankerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon,uang manfaatpensiun,tunjanganhari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran sejenis; lain d. penghasilanpegawaitidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan,upah satuan,upah boronganatau upah yang dibayarkan secara bulanan; e. imbalankepadabukan pegawai,antara lain berupahonorarium,komisi,fee, dan imbalan sejenisnyadengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan denganpekerjaan,jasa, dan kegiatan yangdilakukan; f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uangrapat,honorarium, hadiahatau penghargaandengannamadan dalambentukapapun,dan imbalansejenisdengannamaapapun. L
  7. 7. (2) P€nghasilanyang dipotong PPh Pasal 21 danlatau pph pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) termasuk pula penerimaandalam bentuk natura dan/atau kenikmatanlainnyadengannamadan dalambentukapapunyangdiberikan oleh: a. bukanWajib Pajak; Pajakpenghasilan b. Wajib Pajakyang dikenakan yang bersifat final;atau c. Wa.iibPajak yang dikenakanPajak Penghasilan norma penghltungan berdasarkan khusus (deem ed prof it]'. Pasal6 ( 1 ) Penghasilansebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang djterimaatau diperolehorang pribadiSubjek Pajak dalam negerimerupakanpenghasilan yang dipotongpph pasal 21. (2) Penghasilansebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang diterimaatau diperolehorang - pribadiSubjekPajakluar negerimerupakanpenghasitan yangdipotongpph pasal 26. Pasal7 ( 1 ) PenghitunganPPh Pasal 21 danlalau pph pasal 26 atas penghasilanberupa penerimaan dalam bentuknaturadan/ataukenikmatan lainnyasebagalmana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilaiwajaratas pemberian kenikmatan yang diberikan. (2) D_alam penghasilan hal sebagaimana dimaksuddalam pasal 5 ayat (1) diterimaatau diperolehdalam mata uang asing,penghitungan pph pasal zl aailatii pph pasal 26 didasarkan pada nilaitukar (kurs)yang ditetapkanoleh MenteriKeuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilantersebutatau padasaat dibebankan sebagaibiaya. PasalI ( 1 ) Tidaktermasukdalampengertian penghasilanyang dipotongpph pasal21 adalah: a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan,asuransi iiwa, asuransidwiguna, dan asuransi bea siswa: b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentukapapun yang diberikanoleh Wajib Pajakatau pemerintah, kecualipenghasilan sebagaimani dimaksud dalam Pasal ayat(2); S c. iuran pensiunyang dibayarkan kepadadana pensiun yang pendiriannyatelah disahkanolehMenteri Keuangan, iurantunjangan tua atauiuran hari jaminan hari tua kepadabadanpenyelenggara tunjangan tua atau badanpenyelenggara hari jaminansosialtenagakerjayangdibayar olehpemberi kerja; d. zakatyangditerima olehorang pribadi yangberhak badan dari ataulembaga amil zakatyangdibentuk ataudisahkan olehpemerintah, sumbangan atau keagamaan yangsifatnyawajibbagi pemeluk agamayangdiakuidi Indonesia yangditerima oleh orang pribadiyang berhakdari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkanoleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungandengan usaha, pekerjaan,kepemilikan, penguasaan di atau antara pjhak-pihak yang bersangkutan; e. beasiswa sebagaimanadimaksud dalamPasal ayat(3) hurufI Undang-Undang a PajakPenghasilan. (2) PajakPenghasilan ditanggung pemberi yang oleh kerja, yangditanggung termasuk oleh Pemerintah, merupakanpenerimaan dalambentuk kenikmatan sebagaimanadimaksud padaayat(1)huruf b.
  8. 8. BABV DASARPENGENAAN PEMOTONGAN DAN PPhPASAL DAN/ATAU PASAL 21 PPh 26 Pasal I (1) Dasarpengenaan pemotongan Pasal adalah dan PPh 21 sebagai berikut: a. Penghasilan Pajak, Kena yangberlaku bagi: ,. yegawa' LeuP! 2. penerimapensiunberkala; 3. pegawaitidak tetap yang penghasilannya dibayarsecara bulananatau jumlah kumulatif penghasilanyang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihiRp1.320.000,00 (satujuta tiga ratusdua puluhribu rupiah); 4. bukan pegawaisebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf c selain tenaga ahli,yang menerima imbalanyang bersifat berkesinambungan. b. Jumlah penghasilan yang melebihiRp150.000,00 (seratuslima puluh ribu) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mrngguan,upah satuan atau upah borongan,sepanjangpenghasilankumulatif yang diterima dalam 1 (satu)bulan kalenderbelummelebihiRp1.320.000,00 (satu juta tiga ratusdua puluhribu rupiah); c. 50% (lima puluh persen)dari jumlah penghasilan bruto,yang berlakubagi tenaga ahli yang melakukanpekerjaanbebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 h u r u fc a n g k a1 ; d. Jumlah penghasilanbruto, yang berlaku bagj penerima penghasilanselain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud padahurufa, b, dan hurufc. (21 Dasarpengenaan dan pemotongan PPh Pasal26 adalahjumlahpenghasilan bruto. Pasal10 (1) Jumlah penghasilanbruto yang diterimaatau diperolehPenerimaPenghasilan yang DipotongPPh Pasal 21 danlalau PPh pasal 26 adalahseluruhjumlah penghasilan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 5 yang diterimaatau diperolehdalam suatu periodeatau padasaat dibayarkan. (21 PenghasilanKena Pajak sebagaimanadimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) hurul a adalahsebagaiberikut: a. bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala,sebesar penghasilanneto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP); b. bagi pegawaitidaktetap,sebesarpenghasilan brutodikurangiPTKP; c. bagi bukan pegawai,sebesar penghasilan bruto dikurangiPTKP yang dihitung secarabulanan. (3) Besarnyapenghasilanneto bagi pegawaitetap yang dipotongPPh Pasal 21 adalah jumlahseluruhpenghasilan brutodikurangi dengan: a. biayajabatan,sebesar5% (limapersen)dari penghasilan bruto,setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)sebulanatau Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah)setahun; b. iuran yang terkaitdengan gaji yang dibayaroleh pegawaikepadadana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengandana pensiun yang pendiriannya telahdisahkanoleh MenteriKeuangan. t
  9. 9. (4) Besarnya penghasilan bagipenerima neto pensiun berkalayangdipotong pph pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan brutodikurangi dengan biayapensiun, sebesar 5% (limapersen) penghasilan dari bruto, setinggi-tingginya (dua Rp2OO.O0O,OOratus riburupiah) sebulan atauRp2.a00.000,00 jutaempat (dua ratusriburupiah) setahun. (5) Dalam bukan hal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf selain 3 c tenaga jasa ahlimemberikan kepada Pemotong Pasal danlatau Pasal PPh 21 PPh 26: a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainyamaka besarnya jumlah penghasilan brutosebagaimana dimaksud padaayat (1) adalahsebesar jumlah pembayaran setelah dikurangidenganbagian gaji atauupahdari pegawai yang dipekerjakantersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagiangaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebutmaka besarnya penghasilan tersebut bruto adalah sebesar jumlahyangdibayarkan; b. melakukan penyerahan material atau barang makabesarnya jumlahpenghasilan brutosebagaimana dimaksud padaayat (1) hanyaataspemberian jasanya saja, kecuali apabila dalamkontrak/perjanjian dapatdipisahkan tidak antara pemberian jasa denganmaterial atau barangmaka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian danmaterial barang. jasa atau (6) Dalam jumlah hal penghasilan sebagaimana bruto dimaksud padaayat(1)dibayarkan kepada dokteryangmelakukan praktik rumah di sakitdan/atau klinikmakabesarnya jumlah penghasilan adalah bruto jasa sebesar dokter yangdibayar olehpasien melalui rumah sakitdan/atau kliniksebelum dipotong biaya-biaya bagihasilolehrumah atau sakitdan/atau klinik. Pasal11 PTKPpertahun ( 1 ) Besarnya adalah sebagai berikut: a. Rp15.840.000,00 belas (lima jutadelapan ratus empat puluhriburupiah)untuk diri WajibPajakorang pribadi; b. Rp1.320.000,00 jutatigaratusdua puluh (saiu riburupiah)tambahan untuk Wajib Pajakyangkawin; c. Rp1.320.000,00 jutatigaratusdua puluh (satu riburupiah) tambahan untuksetiap anggota keluargasedarah dan keluarga semenda dalamgarisketurunan lurus sertaanakangkat, yangmenjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak (tiga) 3 oranguntuksetiapkeluarga. (21 PTKPperbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat(2)huruf adalah 1O c PTKP pertahunsebagaimana dimaksud padaayat(1)dibagi (duabelas), 12 sebesar: a. Rp1.320.000,00 jutatigaratusdua puluhriburupiah) (satu untukdiriWajibpajak orangpribadi; b. Rp110.000,00 (seratussepuluh ribu rupiah)tambahan untukWajib Pajakyang kawin; c. Rp110.000,00 (seratussepuluhribu rupiah) tambahan untuk setiapanggota keluargasedarah keluarga dan semenda dalamgariskelurunan lurussertaanak angkat,yangmenjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak (tiga) 3 oranguntuk setiap keluarga. (3) BesarnyaPTKPbagikaryawati berlaku ketentuansebagai berikut: a. bagi karyawati kawin,sebesar PTKPuntuk dirinya sendiri; b. bagi karyawati tidakkawin, sebesar PTKPuntukdirinyasendiri PTKP ditambah untuk yangmenjadi keluarga tanggungan sepenuhnya. (4) Dalam hal karyawatikawindapat menunjukkan tertulisdari Pemerintah keterangan Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yangmenyatakan bahwasuaminya tidakmenerima ataumemperolehpenghasilan, besarnyaPTKPadalahPTKPuntuk dirinyasendiriditambahPTKPuntukstatuskawindan PTKPuntukkeluarga yang menjadi tanggungansepenuhnya. ,1,
  10. 10. (5) BesarnyaPTKPditentukan berdasarkan keadaanpadaawaltahunkalender. (6) Dikecualikandari ketentuansebagaimanadimaksudpada ayat (5), besarnyapTKp untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesiadalam bagian tahun kalenderditentukanberdasarkankeadaanpadaawal bulandari baoiantahunkalender yang bersangkUtan. Pasal12 ( 1 ) Atas penghasilanbagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secarabulananataujumlahkumulatifnya dalam i (satu)bulankalenderbelummelebihi Rp1.320.000,00 (satujuta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), berlakuketentuan sebagai berikut: a. tidak dilakukanpemotongan PPh Pasal21, dalam hal penghasilan sehariatau rata- rata penghasilansehari belum melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); b. dilakukanpemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah)tersebutmerupakan jumlahyang dapatdikurangkan penghasilan dari bruto. (2) Rata-ratapenghasilan sehari sebagaimanadimaksudpada ayat (1) adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. (3) Dalam hal pegawaitidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatifdalam I (satu) bulan kalendermelebihiRp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar pTKp yang sebenarnya. (4) PTKP yang sebenarnya dimaksudpada ayat (3) adalah sebesarpTKp sebagaimana untukiumlahharikerjayangsebenarnya. (5) PTKP seharisebagaidasar untukmenetapkanpTKp yang sebenarnya adalahsebesar PTKP per tahun sebagaimanadimaksuddatamPasal11 ayat (1) dibagi360 (tigaratus enam puluh)hari. (6) Dalam hal berdasarkan ketentuandi bidang ketenagakerjaan diatur kewajibanuntuk mengikutsertakan pegawaitidak tetap atau tenagakerja lepasdalam programjaminan hari tua atau lunjanganhari tua, maka iuraniaminanhari tua atau iurantunjanganhari tua yang dibayarsendiri oleh pegawaitidaktetap kepadabadanpenyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjanganhari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal13 ( 1 ) Penerimapenghasilan bukan pegawaisebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (l) huruf a angka 4 dapat memperolehpenguranganberupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyaiNomor Pokok Wajjb Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungankerjadenganPemotongPPh Pasal21 dan/atauPPh Pasal 26 sertatidak memperolehpenghasilanlainnya. (2) Untuk dapat memperolehpenguranganberupa PTKP sebagaimanadimaksudpada ayat (1), penerima penghasilanbukan pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor PokokWajib Pajak,dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopikartu NomorPokokWajib Pajaksuamisertafotokopi suratnikahdan kartukeluarga. t
  11. 11. BABVI TARIFPEMOTONGAN PAJAK DANPENERAPANNYA Pasal 14 ( 1 ) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atasPenghasilan KenaPajakdari: a. pegawai tetap; b. penerima pensiun berkalayangdibayarkan secara bulanan; c. pegawai tidaktetapatautenagakerjalepasyangdibayarkan secarabulanan. (2) Untukperhitungan Pasal21 yangharusdipotong PPh setiapmasapaiak,kecualimasa pajakterakhir, tarif diterapkanatas perkiraanpenghasilan yangakandiperoleh selama 1 (satu)tahun,dengan ketentuan sebagai berikut: a. perkiraan ataspenghasilan yangbersifatteratur adalah jumlahpenghasilan teratur dalam (satu) 1 bulan dikalikan (dua 12 belas); b. dalam hal terdapattambahanpenghasilan yang bersifattidak teratur maka perkiraan penghasilan yangakandiperoleh selama1 (satu)tahunadalah sebesar iumlahpada hurufa ditambah dengan jumlahpenghasilan yang bersifat tidak teratur. (3) JumlahPPh Pasal21 yang harusdipotong untuksetiapmasa pajaksebagaimana dimaksud padaayal(2)adalah: a. atas penghasilan yangbersifatteraturadalah sebesar PajakPenghasilan terutang atasjumlah penghasilan sebagaimana dimaksud padaayat (2) hurufa dibagi12 (duabelas); b. atas penghasilan yang bersifattidak teraturadalahsebesarselisihantaraPajak Penghasilan terutang jumlah yang atas penghasilansebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf dengan b Pajak Penghasilan terutang jumlah yang atas penghasilan sebagaimana dimaksud padaayat (2)hurufa. (4) Dalamhal pegawaitetap mempunyai kewajiban pajak subjektff terhitungsejak awal tahun kelender dan mulai bekerjasetelahbulanJanuari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerjapada pemberikerja lain, banyaknya bulan yang menjadifaktor pengalisebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laktor pembagi sebagaimana dimaksud padaayat (3) adalahjumlahbulantersisadalamtahunkalender sejakyang bersangkutan bekerja. mulai (5) Besarnya PPh Pasal21 yang harusdipotong untukmasapajakterakhir adalahselisih antaraPajakPenghasilan yangterutang atasseluruhpenghasilan kenapajakselama1 (satu)tahunpajakatau bagiantahunpaiakdenganPPh Pasal21 yangtelahdipotong padamasa-masa sebelumnya dalam tahun pajakyangbersangkutan. (6) Dalam hal pegawaitetap kewajiban pajak subjektifnyahanyameliputibagiantahun pajak makaperhitungan Pasal yangterutang PPh 21 untuk bagiantahunpajak tersebut dihitungberdasarkan penghasilankenapajakyangdisetahunkan, sebanding dengan jumlah bulandalam bagiantahun pajak yangbersangkutan. (71 Dalamhal pegawai tetapberhenti bekerja sebelum bulanDesember jumlahPPh dan Pasal yangtelahdipotong 21 dalam tahunkalender yangbersangkutan besar lebih dari PPhPasal yangterutang 21 untuk1 (satu) tahunpaiakmakakelebihan Pasal PPh 21 yang telah dipotong tersebutdikembalikan kepadapegawai tetap yang bersangkutan bersamaan denganpemberian buKi pemotongan Pasal21, palinglambat PPh akhir bulan berikutnyasetelahberhentibekeria. (8) JumlahPenghasilan Kena Pajaksebagai dasarpenerapan tarif Pasal17 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang Pajak Pengfrasilan sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1 ) dibulatkan bawah ke hinggaribuanpenuh.
  12. 12. Pasal 15 ( 1 ) Atas penghasilan yang diterima pegawai atau diperoleh tidaktetap atau tenagakerja lepasberupa upah harian,upahmingguan, upahsatuan, upah borongan, uang dan saku harian, sepanjangpenghasilan tidak dibayarkansecara bulanan,tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalamPasal17 ayat (1) hurufa Undang-Undang PajakPenghasilan diterapkanatas: a. jumlahpenghasilan brutosehariyang melebihi Rp150.000,00 (seratuslima puluh riburupiah); atau b. iumlah penghasilan bruto dlkurangiPTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilankumulatifdalam1 (satu)bulankalenderielahmelebihiRp1.320.000,00 juta (satu tigaratus puluh dua riburupiah). (2) Dalamhal jumlahpenghasilan kumulatif dalamsatu bulankalender telah metebihi Rp6.000.000,00(enam juta rupiah), PPh Pasal21 dihitung denganmenerapkan tarif Pasal17 ayat(1)huruf Undang-Undang Penghasilan jumlah a Pajak atas Penghasilan KenaPajak yangdisetahunkan. Pasal 16 ( 1 ) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dilerapkan jumlah atas kumulatifdari: a. Penghasilan KenaPajak sebesar jumlah penghasilan brutodikurangi PTKP, yang diterimaataudiperoleh bukanpegawai sebagaimana dimaksud dalamPasal9 ayat (1)huruf angka yangmemenuhi a 4 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(1),yangdihitung setiap bulan; b. 50% (limapuluhpersen) jumlahpenghasilan dari brutoyangyangditerima atau diperoleh tenagaahli yang melakukan pekerjaanbebassebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf angka 3 c 1; c. iumlah penghasilan untuk bruto setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan tidak memenuhi yang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat(1); 13 d. jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalanyang bersifattidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisarisatau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagaipegawai tetap pada perusahaan yang sama; e. jumlahpenghasilan brutoberupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonusatau imbalan lain yang bersifatiidak teratur yang diterimaatau diperolehmantan pegawai; atau f. jumlahpenghasilan brutoberupa penarikandana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri telah oleh Keuangan. (2) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diteraokanatas: a. jumlah penghasilan untuk bruto setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yangtidakbersifat berkesinambungan; b. jumlahpenghasilan brutountuksetiapkalipembayaran yangbersifat utuhdantidak dipecah, yangditerima peserta oleh kegiatan. Pasal 17 Pengenaan Pasal bagipejabat PPh 21 negara, pegawainegeri sipil, anggotaTentaraNasional Indonesia, anggotaKepolisian NegaraRepublik Indonesia,serta para pensiunannya atas penghasilanyang menjadibebanAnggaran Pendapatan BelanjaNegaraatau Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkanketentuanyang ditetapkankhusus menoenai dimaksud. hal ,l-
  13. 13. Pasal18 Psngenaan PPh Pasal21 bagi pegawai atas uang pesangon,uangmanfaatpensiun,tunjangan haritua, atau jaminanharitua yang dibayarkansecarasekaligus, diaturberdasarkan ketentuan yangditetapkan khususmengenai dimaksud. hal Pasal19 ( 1 ) TarifPPh Pasal sebesar 26 20% (duapuluhpersen) bersifat dan finalditerapkan atas penghasilanbrutoyangditerima ataudiperolehsebagaiimbalan ataspekerjaan,jasa, dan kegiatanyangdilakukan orang oleh pribadi dengan statusSubjek Pa.jak negeri luar denganmemperhatikan ketentuanPersetujuanPenghindaranPajakBerganda yang berlaku antaraRepublik lndonesiadengannegara domisiliSubjekpajak luar negeri tersebut. (21 PPhPasal sebagaimana 26 dimaksud padaayat(1)tidakbersifat dalam orang final hal pribadisebagaiWajibPajakluar negeri tersebut berubah statusmenjadiWajibpajak dalam neoeri. BABVII TARIFPEMOTONGAN PASAL BAGIPENERIMA PPh 21 PENGHASILAN YANGTIDAK MEIVIPUNYAI NOMOR POKOK WAJIBPAJAK Pasal 20 (1) BagiPenerima Penghasilan yangDipotong PPh Pasal21 yangtidakmemitiki Nomor Pokok WajibPaiak, dikenakan pemotongan Pasat dengan lebih PPh 21 tarif tinggi20% (duapuluhpersen) daripada yangditerapkan tarif terhadap Wajibpajakyangmemiliki Nomor Pokok WajibPajak. (2) JumlahPPh Pasal21 yang harusdipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahsebesar120%(seratus dua puluhpersen) dari jumlahpph pasat2t yang seharusnya dipotongdalam yangbersangkutan hal memiliki Nomor pokok Wajibpajak. (3) Pemotongan Pasal sebagaimana PPh 21 dimaksud padaayat(1)hanya berlakuuntuk pemotongan Pasal yangbersifat PPh 21 tidakfinal. (4) Dalam pegawai hal tetapataupenerima pensiun berkalasebagai penerima penghasilan yangtelah dipotong Pasal dengan yanglebih PPh 21 tarif tinggisebagaimana dimaksud padaayat (1), mendaftarkan untukmemperoleh diri NomorPokok WaiibPajakdalam tahunkalender yang bersangkutan palinglamasebelum pemotongan pasal21 pph untuk masapajak Desember, Pasal yangtelahdipotong selisih PPh 21 atas pengenaan tarifsebesar (duapuluhpersen) 20o/quot; lebihtinggi tersebut diperhitungkandengan PPh Pasal21 yangterutang untukbulan-bulanselanjutnya setelah memilikiNomorPokok WajibPajak. BABVIII SAATTERUTANG PASAL DAN/ATAU PASAL PPh 2.I PPh 26 Pasal 21 ( 1 ) PPh Pasal21 danlatauPPh Pasal26 terutangbagi Penerima pada saat Penghasilan pembayaran padasaatterutangnya dilakukan atau penghasilan yangbersangkutan, (2) PPh Pasal2'l danlalauPPh Pasal26 terutang PPh Pasal21 danlalau bagi Pemotong PPhPasal untuk 26 setiapmasapaiak. (3) Saatterutanguntuksetiapmasapajaksebagaimana dimaksudpadaayai (2) adalah akhirbulandilakukannyapembayaran padaakhirbulan atau penghasilan terutangnya yangbersangkutan. t
  14. 14. BAB IX HAK DAN KEWAJIBANPEMOTONGPPh PASAL 21 DAN/ATAUPASAL 26 SERTAPENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK Pasal 22 (1) Pemotong PPh Pasal 21 danlatau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilanyang diri ke Kantor pelayanan pajak sesuai Dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan dengan ketentuanyang berlaku. (2) Pegawai, penerima pensiunberkala, sertabukanpegawai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurul a angka 4 wajib membuatsurat pernyataan yang berisijumlah tanggungan keluargapada awal tahun kalenderatau pada saat mulai menjadiSubjek Pajakdalam negerisebagaidasar penentuan PTKPdan wajib menyerahkannya kepada PemotongPPh Pasal 21 danlalaupph pasal 26 pada saat mulai bekerjaatau mulai pensiun. (3) Dalam hal terjadi perubahantanggungankeluargabagi pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawaisebagaimana dimaksuddalam pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepadapemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya. (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau pph pasal 26 wajib menghitung,memotong, menyetorkandan melaporkanPPh Pasal 21 danlalau pph pasal 26 yang terutang untuk setiapbulankalender, (5) Pemotong PPh Pasal 21 danlalau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitunganPPh Pasal21 danlalauPPh Pasal26 untukmasing-masing penerima penghasilan, yang menjadidasar pelaporan PPh Pasal21 danlalauPPh pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebutsesuaidenganketentuan yang berlaku. (6) Ketentuan mengenaikewajiban untuk melaporkan pemotongan pph pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalendersebagaimana dimaksudpada ayat (4) tetap berlaku,dalamhal jumlahpajakyang dipotongpadabulanyang bersangkutan nihil. (7) Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihanpenyetoran pajak atas pph pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong pph pasal 21 danlalau pph pasal 26, kelebihan penyetorantersebutdapat diperhitungkandenganPPh Pasal21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutangpada bulan berikutnya melaluiSurat Pemberitahuan lvlasa PPh Pasal21 dan/atau PPh pasal 26. Pasal23 (1) PemotongPPh Pasal2l dan/atauPPh Pasal26 harusmemberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiunberkalapalinglama 1 (satu)bulansetelahtahunkalender berakhir. (2) Dalam hal pegawaitetap berhentibekerjasebelumbulan Desember, buktipemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus diberikanpaling lama 1 (satu)bulansetelahyang bersangkutanberhentibekerja. (3) PemotongPPh Pasal21 danlatauPPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotonganPPh Pasal 21 selain pegawaitetap dan penerima pensiunberkalasebagaimana dimaksudpada ayat (1), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukanpemotonganPPh Pasal 21 danlatauPPh Pasal 26. (4) Dalam hal dalam I (satu)bulankalender, kepadasatu penerima penghasilandilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaranpenghasilan, bukti pemolonganPPh Pasal 21 dan/atauPPh Pasal26 sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapatdibuatsekaliuntuk 1 (satu)bulankalender. (5) Bentukformulirpemotongan PPh Pasal 21 dan/atauPPh Pasal26 ditetapkan dengan Peraturan DirekturJenderal Paiaktersendiri. &
  15. 15. Pasal24 ( 1 ) PPh Pasal 21 dan/atauPPh Pasal 26 yang dipotongoleh pemotong pph pasal 2t dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor pos atau bank yang ditunjukoleh Menteri Keuangan, palinglama 10 (sepuluh) harisetelahMasa pajak berakhir. (2) Pemotong PPh Pasal 21 danlalau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 2'l danlatau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa pajak yang dilakukan melaluipenyampaian SuratPemberitahuan l,4asa pasal 21 dan/atau pph pph Pasal 26 ke Kantor PelayananPajak tempat pemotong pph pasal 21 dan/atau pph Pasal 26 terdaftar,paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa pajak berakhir. (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran pph pasat Zj danlatau pph pasal 26 sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporanpph pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bertepatandengan hari liburtermasukhari Sabtuatau hari liburnasional, penyetoran dan pelaporan pph pasal 21 danlatau PPh Pasal26 dapatdilakukan padaharikerjaberikutnya. Pasal 25 (1) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilanyang dikenakan pemotonganuntuk tahun pajak yang bersangkutan, kecualiPPh Pasal21 yang bersifat final. (2) Jumlah pemotongan Pasal atasselisih PPh 21 penerapan sebesar taril 20%(duapuluh persen)lebih tinggi bagi pegawai tetap atau penerima pensiunberkalasebelum memilikiNomorPokok WajibPajakyangtelahdiperhitungkan denganpph pasal21 terutanguntukbulan-bulan padatahunkalender selanjutnya berikutnyasebagaimana dimaksud dalamPasal ayat(4, tidaktermasuk 20 kreditpajaksebagaimana dimaksud padaayat(1). (3) Dalam WajibPajak hal yangtelahdipotong pasal21 dengan yanglebih Pph tarif tinggi sebagaimana dimaksud dalamPasal ayat(1) mendaftarkan untukmemperoleh 20 diri NomorPokokWajibPajakmakaPPh Pasal21 yangtelahdipotong tersebutdapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan TahunanPajak penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi untuk tahun pajakyangbersangkutan. (4) Dalamhal WajibPajaksebagaimana dimaksud padaayat (3) menyampaikan Surat Pemberitahuan TahunanPajakPenghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar makapenyampaiannya dilakukan harus dalam jangka waktupaling lamag (tiga) tahun sejakberakhirnyatahun pajakyangbersangkutan. (5) Dalam SuratPemberitahuan hal Tahunan Pajak yang Penghasilan menyatakan jumlah lebihbayarsebagaimana dimaksudpadaayat (4) disampaikan setelah (tiga) 3 tahun sesudah berakhirnya tahunpalakyang bersangkutan Wajibpajaktelahditegur dan secara tertulis,tidak dianggapsebagai Surat pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan. Pasal26 Petuniukumumdan contohpenghitungan pemotongan Pasal21 danlatau PPh PPh Pasal26 adalahsebagaimana tercantum yang tidak terpisahkan dalam Lampiran dari Peraturan Direktur Jenderal Paiakini.
  16. 16. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal27 DenganberlakunyaPeraturan Direktur JenderalPajakini,KeputusanDirektur Pajak Jenderal Nomor KEP-5451PJ|2O0OtentangPetunjukPelaksanaan Pemotongan, penyetoran,dan PelaporanPajakPenghasilan Pasal21 dan Pasal26 Sehubungan denganpekerjaan, Jasa, dan Kegiatan OrangPribadisebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER-15/PJ/2006, dicabut dinvatakan dan tidakberlaku. Pasal 28 Peraturan Direktur Jenderal Pajak mulaiberlaku ini padatanggal Januari i 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumumanperaturan Direktur Jenderal Pajakinidenganpenempatannya dalamBeritaNegara Republik Indonesia. Ditetapkandi Jakarta pada tanggal 25 Mai ro
  17. 17. LAMPIHANPERATURANDIRFKTURJENDEML PAJAK NOMORPER- 31 /PJ/2009TENTANG PEDOMAN TEKNISTATA CABA PEMOTONGAN, PENYETOMN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILANPASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL SEHUBUNGAN 26 DENGAN PEKERJMN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI PETUNJUK UMUMDANCONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PASAL21 DAN/ATAU PPh PPh PASAL26 BAGIANPEHTAMA: PETUNJUK UMUMPENGHITUNGAN PASAL21 DAN/ATAU PPh PPh PASAL26 I PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL21 UNTUKPEGAWAI PPh TETAPDAN PENERIMA PENSIUN BERKALA Penghitungan Pasal untukpegawai PPh 21 tetapdan penerimapensiun berkaladibedakan menjadi (dua), 2 yaitu: '1. Penghitungan masaataubulanan yangmenjadi dasarpemotongan pasal21 yang pph terutanguntuksetiap masapajak, yangdilaporkan dalamSpT Masapph pasal21,selain masapajakDesember ataumasapajakdi manapegawai tetapberhentibekerja; 2. Penghitungan kembali sebagaidasar pengisian Fotm 1721Aj atau '172'lA2 dan pemotongan PPh Pasal21 yangterutanguntukmasapajakDesember atau masapajak di manapegawai tetapberhenti bekerja. Penghitungan kembali dilakukan ini pada: a. bulan dimana pegawai tetapberhentibekerja penstun; atau b. bulanDesember bagi pegawai tetapyangbekerja sampaiakhirtahunkalender dan bagipenerima pensiun yangmenerima uangpensiunsampaiakhirtahunkalender. l. l. PenghitunganMasaatauBulanan SelainMasapaiakDesember atauMasapaiakdi mana pegawaitetap berhenflbekeria: a. Penghitungan Pasal ataspenghasilan PPh 21 Teratur b. Penghitungan Pasal atasPenghasilan PPh 21 TtdakTeratur Penghitungan Pasal ataspenghasilan l.'1.a. PPh 21 Teratur 1.1.a.1. Penghitungan PPh Pasal2t atas Penghasilan Teraturbagi Pegawai Tetap: '1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap,terlebihdahuludihitung seluruhpenghasilan brutoyang diterimaatau diperoleh selamasebulan, yang meliputi seluruh gaji, segalajenis tunjangan dan pembayaran teraturlainnya, termasuk uanglembur (overtime) pembayaran dan sejenisnya. b. Untuk perusahaan yang masuk programJamsostek, premi JaminanKecelakaan Kerja(JKK),premiJaminanKematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPl9yangdibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja,asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi siswayangdibayarkan pemberi dan bea oleh kerjauntukpegawai kepada perusahaan asuransilainnya. Dalam menghitung Pasal21, premitersebut PPh digabungkan dengan penghasilan brutoyang dibayarkan oleh pemberi kerjakepada Deqawai. t
  18. 18. c. Selanjutnyadihitung jumlah penghasilanneto sebulan yang diperolehdengan cara mengurangipenghasilanbruto sebulan dengan biaya jabatan,serta iuran pensiun,iuran Jamlnan Hari Tua, dan/atau iuran TunjanganHari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutanmelalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telahdisahkanoleh MenteriKeuangan atau kepada Badan Penyelenggara ProgramJamsostek. a. Selanjutnyadihitung penghasilanneto setahun, yaitu jumlah penghasilan netosebulandikalikan 12. b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnyasebagaiWajib Pajak dalam negerisudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawaiyang bersangkutan mulai bekerjasampaidenganbulan Desember. c. Selan.iutnya dihitung PenghasilanKena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayal (11hurufa UU PPh,yaitu sebesar Penghasilan neto setahunpada huruf a atau b di atas, dikurangl denganPTKP. d. SetelahdiperolehPPh terutangdengan menerapkan Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadapPenghasilan Kena pajak sebagaimana dimaksudpada huruf c, selanjutnya dihitungPPh Pasal 21 sebulan,yang harus dipotongdan/ataudisetor ke kas negara, yaitusebesar: 1) jumlah PPh Pasal21 setahunatas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huru{a dibagidengan12; atau 2) .iumlah PPh Pasal21 setahunatas penghasilan sebagaimana dimaksudpada hurufb dibagibanyaknya bulanyang menjadi faktorpengali sebagaimana dimaksud pada hurufb. 3 . a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan,maka untuk penghitungan PPh Pasal21, iumlah penghasilan tersebutterlebihdahuludijadikan penghasilan bulanan denganmempergunakan faktorperkaliansebagaiberikut: 1) Gaji untukmasaseminggu dikatikandengan4; 2) Gaji untukmasaseharidikalikan dengan26. b. Selanjutnya dilakukan penghitunganPPh Pasal 21 sebulan dengan cara sepertidalam angka 2 di atas. c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggudihitungberdasarkan PPh Pasal 21 sebulandalam huruf b dibagi 4, sedangkanPph Pasal21 atas penghasilan seharidihitungberdasarkan PPh Pasal 21 sebulandalamhurufb dibagi26. Jika kepada pegawaidi sampingdibayargaji bulananjuga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel),misalnya untuk 5 (tima) bulan,maka penghitungan PPh Pasal21 atas rapeltersebutadalah sebagaiberikut: a. rapel dibagi dengan banyaknyabulan perolehanrapel tersebut (dalamhal ini 5 bulan); b. hasil pembagianrapel tersebut ditambahkanpada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal21; c. PPh Pasal21 atas gaji untuk bulan-bulan setelahada kenaikan, dihitungkembali atas dasargaji barusetelahada kenaikan; d. PPh Pasal 2l lerutang atas tambahan gali untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangijumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebutpada hurufb. I
  19. 19. 5. Apabilakepadapegawaidi sampingdibayargali yang didasarkan masa gaii kurangdari satu bulanjuga dibayar gaji lain mengenai masayang lebihlamadari satu bulan(rapel)sepertitersebut dalam angka4, makacarapenghitungan pasal21-nya Pph adalahsesuai denganyangtelahditetapkan dalamangka4 denganmemperhatikan ketentuan dalam angka 3. 1.1,a,2, Penghitungan Pasal2t ataspenghasilan PPh Teraturbagi penerima PenslunBerkala 1. Penghitungan Pasal21 atasuangpensiun PPh bulanan yangditerima ataudiperolehpenerima pensiun padatahunpertama pensiunadalah sebagai berikut: a. terlebihdahulu dihitungpenghasilan sebulan neto yangdiperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikanbanyaknya bulan seiak pegawai yang bersangkutan menerima pensiunsampaidenganbulan Desember; b. penghasilan pensiun neto sebagaimana tersebut pada hurufa ditambah dengan penghasilanneto dalam tahun yang bersangkutan yang diterimaatau diperolehdari pemberikerja sebelumpegawai yang bersangkutan pensiunsesuaidengan yangtercantum dalambuktipemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun; c. untukmenghitung PenghasilanKenapajak,jumjahpenghasilan pada huruf b tersebutdikurangi denganpTKp, dan selanjutnya dihitungPPhPasal21 atasPenghasilan Kenapajaktersebut; d. PPhPasal atasuangpensiun 21 dalam tahunyangbersangkutan dihitungdengan cara mengurangi Pasal21 dalamhurufc PPh dengan PPhPasal21 yangterutang pemberi dari kerjasebelum pegawaiyang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantumdalam bukti pemotonganPPh Pasal 21 sebelum pensiun; e. PPh Pasal21 atas uangpensiun bulanan adalah sebesarpph Pasal21 seperti tersebutdalamhurufd dibagidenganbanyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a. 2. Penghitungan Pasal atasuangpensiun PPh 21 bulananuntuktahun keduadanselanjutnyaadalahsebagaiberikut: a. terlebih dahulu penghasilan sebulan dihitung neto yangdiperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun; b. selanjutnya PPh Pasal21 dihitung dengancara penghitungan untukpegawaitetappadabutir1.1.a.1. angka huruf c, dand. 2 a, 1.1.b. Penghitungan PPh Pasal21 atas Penghasilan Tidak Teraturbagi Pegawai Tetap 1. Apabilakepadapegawaitetap diberikan iasa produksi,tantiem,gratifikasi, bonus,premi, lunjangan raya,dan penghasilan semacam yang hari lain itu sifatnyatidaktetapdan biasanya dibayarkan sekalisetahun,makaPPh Pasal 21 dihitung dipotong dan dengancarasebagai berikut: a. dihitungPPh Pasal 21 atas penghasilan teraturyang disetahunkan ditambah dengan penghasilan teratur tidak berupa tantiem,jasaproduksi, dan sebagainya. /quot;
  20. 20. b. dihitungPPh Pasal ataspenghasilan 21 yangdisetahunkan teratur tanpa jasa tantiem, produksi, sebagainya. dan c. selisihantaraPPh Pasal21 menurutpenghitungan hurufa dan hurufb adalahPPh Pasal21 atas penghasilan jasa tidakteraturberupatantiem, produksi, sebagainya. dan 2. Dalamhal pegawaitetapyang kewajibanpajaksubjektifnya sudahada sejak awaltahun,namunbarumulaibekerja setelah bulanJanuari,makaPPhPasal 21 atas penghasilanyang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada butir 1 denganmemperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan Pasal21 Bulanan PPh atas Penghasilan Teraturpada butir 1.1.a.1. angka huruf c dand di atas. 2 b, Penghitungan PPh Pasal21 TerutangPada Bulan Desember atau Masa Paiak Tertentuuntuk Pegawai Tetapyang BerhentiBekeriaSebelumBulan Desember. 1. Penghitungan Pasal21 terutang PPh pada bulanDesember atau bulantertentu untuk pegawai tetapyangberhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut: a. HitungPPh Pasal21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pemotong dari pajakdalamtahunkalender yangbersangkutan, baik penghasilan teratur yang maupun yangtidak teratur. b- PPh Pasal terutang 21 yangharusdipotong untukbulanDesember ataubulan tertentuuntuk pegawaitetap yang berhenti bekerjasebelumbulan Desember adalah sebesar selisihantaraPPh Pasal terutang 21 atasseluruh penghasilan teraturdantidakteratur yangditerima pemotong dari pajakdalamtahunkalender yangbersangkutan, sebagaimana dimaksud dalamhurufa, dengan PPh Pasal 21 yangtelah dipotong dalam tahun kalender yangbersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya. c. Dalamhal jumlahPPh Pasal21 yang telah dipotong sampaidenganbulan sebelumnya tersebut lebihbesardaripada PPh Pasal21 terutang atasseluruh penghasilan teraturdan tidakteraturyang diterima dari pemotong pajakdalam tahun kalender yangbersangkutan, misalnya dalam pegawai hal berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemolongan PPh Pasal21 tersebut dikembalikan kepadapegawai tetap yang berhenti bekerjabersamaan dengan pemberian buktipemotongan Pasal21. Ataskelebihan PPh pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawaitetap yang bersangkutan, pemotongpajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutangatas penghasilan pegawai tetaplainnya dalam masapajak yangsama, sehingga jumlah PPhPasal yang 21 harus disetor oleh pemotong pajak untuk masa pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlahkelebihan pemotongan PPh Pasal21 yang telah diberikanolehpemotong pajakkepada pegawai letapyangberhenti bekerja. 2. Perhitungan Pasal21 ierutang PPh atas seluruh penghasilan yangditerlma atau diperolehdari pemotongpajak dalam tahun kalenderyang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka huruf adaiah t a sebagai berikut: a. Untukpegawai tetap yang kewajiban pajaksubjektilnya sudahada sejakawal tahun, namun mulai bekerja setelah bulanJanuari atauberhentibekerja sebelum bulanDesember, PPh Pasal2l terutang dihitung berdasarkan jumlahseluruh penghasilan yang diterimaatau diperoleh, baik yang bersifatteraturmaupun tidakteratur, selamapegawai tetapyangbersangkutan bekerja padapemotong palaK. b. Sedangkan untukpegawai tetapyangkewajiban pajaksubjektifnyabarudimulai setelah bulanJanuari atau berakhir sebelum bulanDesember, PPh Pasal21 terutangdihitungberdasarkan jumlahseluruhpenghasilan yang diterimaatau diperoleh, yangbersifat baik teratur maupun tidakteratur, yangdisetahunkan. /quot;
  21. 21. II. PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL UNTUK PPh 21 PEGAWAI TIDAKTETAP ATAUTENAGAKERJALEPAS, 11.1. PegawaiTidak Tetap atau TenagaKeria Lepas,pemagangdan Calon pegawai yang Menerima Upah Harian, UpahMingguan, UpahSatuan, UpahBorongan, UangSakuHarian atauMingguan: 1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian,atau rata-rataupah/uang saku yang diterimaataudiperoleh dalamsehari: a. upah/uang mingguan saku dibagibanyaknya bekerja hari dalam seminggu; b. upahsatuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yangdihasilkandalam sehari; c. upah borongandibagi dengan jumlah hari yang digunakanuntuk menyelesaikan pekerjaanborongan. 2. Dalamhal upah/uang saku harianatau rata-rataupah/uang saku harianbelum melebihiRp150.000,00, jumlah dan yangditerima diperoleh kumulatif atau dalam bulankalender yangbersangkutan belummelebihi Rp1.320.000,00, tidak maka adaPPhPasal yangharus 2l dipotong. 3. Dalamhal upah/uang saku harianatau rata-rata upah/uang saku hariantelah melebihi Rp150.000,00, sepanjang dan jumlahkumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp1.320.000,00, maka PPh Pasal21 yang harusdipotong adalahsebesar upah/uang saku harianatau rata-rataupah/uang saku hariansetelahdikurangi Rp150.000,00, dikalikan5%. 4. Dalamhal jumlahupah kumulatif yang diterima atau diperolehdalambulan kalender yang bersangkutan telah melebihiRp1.920.000,00 kurangdari dan Rp6.000.000,00, maka PPh Pasal21 yang harusdipotong adalahsebesar upah/uang saku harianatau rata-rataupah/uang saku hariansetelahdikurangi PTKP sehari,dikalikan S%. 5. Dalam jumlah hal upahkumulatif yangditerimaataudiperoleh dalam satubulan kalender telahmelebihi Rp6.000.000,00, PPh pasal21 dihitung maka dengan menerapkan TarifPasal17 ayat (1) huruta UU pPh atasjumlahupahbruto dalam satubulan yangdisetahunkan setetahdikurangipTKp,dan pph pasal21 yangharusdipotong adalah sebesar PPh Pasal21 hasilperhitungan tersebut dibagi12. I.2. PegawalTidak Telap alau TenagaKerja Lepas,Pemagangdan Calon pegawai yangMenerima UpahyangOibayarkan Secara Bulanan: PPhPasal dihitung 21 denganmenerapkan Pasal ayat(1) huruf UU PPh Tarif 17 a atasjumlah upahbrutoyangdisetahunkan setelahdikurangi PTKP,dan PPhPasal 21 yang harusdipotongadalah PPh Pasal21 hasilperhitungan sebesar tersebut dibaoi12. t
  22. 22. . PETUNJUKUMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ANGGOTADEWAN PENGAWAS ATAU DEWAN KOMISARISYANG TIDAK MERANGKAPSEBAGAI PEGAWAI TETAP, MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMAJASA PFODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, BONUSATAU IMBALANLAIN YANG BERSIFATTIDAK TERATUR, DANPESERTA PROGRAM PENSIUNYANGMASIHBERSTATUSSEBAGAI PEGAWAIYANGMENARIK DANAPENSIUN lll.1. PenghitunganPPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan pengawasatau Dewan KomisarisYangTidak Merangkap SebagaiPegawaiTetap PPh Pasal21 dihitung denganmenerapkan Pasali7 ayat(1) hurufa UU pph Tarif jumlah ataskumulatii penghasilan yangditerima bruto selamaI (satu) ataudiperoleh tahunkalender. lll,2. Penghitungan PPh Pasal21 bagi Mantanpegawai yang Menerima penghasilan Berupa Jasa Produksi,Tantlem,Gratifikasi, Bonus atau lmbalan Lain yang BersifatTidak Teratur PPh Pasal21 dihitungdengancaramenerapkan Pasal1Z ayat(1) hurufa UU Tarif PPhataskumulatif jumlahpenghasilan brutoyangditerima ataudiperoleh selama1 (satu) tahunkalender. fff.3. PenghitunganPPh Pasal 21 bagi peserta program pensiun yang Masih Berstatus Sebagai PegawaiyangMenarik Danapensiun PPh Pasal21 dihitung denganmenerapkan pasal17 ayat(1) hurufa UU pph Tarif dari kumulatif .iumlahpenghasilan brutoyang dibayarkan selama1 (satu)tahun kalender. tv. PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL21 BAGIORANGPRIBADI PPh YANG BERSTATUS SEBAGAIBUKANPEGAWAI 1V.1.Pemotongan Pasal BagiTenaga PPh 21 Ahli yangMelakukan pekeriaan Bebas PPhPasal ataspenghasilan dibayarkan 21 yang kepada tenaga yangmelakukan ahli pekerjaanbebas dihitung dengan caramenerapkan Pasal ayat(1)huruf UU tarif 1Z a PPh atasjumlahkumulatif 50% (limapuluhpersen) jumlahpenghasilan dari bruto yangdibayarkan terutang atau dalamI (salu)tahunkalender. Dalam tenaga tersebut hal ahli adalahdoheryangmelakukan praktik rumah di sakit dan/atauklinikmakabesarnya.iumlahpenghasilan brutoadalahsebesar jasa dokter yang dibayarkanpasienmelaluirumahsakitdan/atau kliniksebelum dipotong biaya- biayaataubagihasilolehrumahsakitdan/atau klinik. 1V,2.Pemotongan PPh Pasal21 Bagi Orang pribadi DalamNegeriBukan pegawai, SelainTenagaAhli, atas lmbalanyang BersifatBerkesinambungan 1V.2.1,BagiyangTelahMemilikiNPWP penghasitan dan HanyaMenerima Dari PemotongPaiakyang Bersangkutan PPhPasal dihitung 21 dengan menerapkan Pasal ayat(1)huruf.a tarif 17 UU PPh atasjumlahkumulatif penghasilan kenapajak.Besarnya penghasilan kenapajakadalah penghasilan dikurangi sebesar bruto per PTKP bulan. lV,2,2. BagiyangTidakMemilikiNPWP atauMenerima Dari Penghasilan Selain PemotongPaiakyang Bersangkutan PPhPasal dihitung 21 dengan menerapkan Pasal ayat(1)huruf UU tarif 17 a PPh atas jumlahkumulatif penghasilan yang brutodalamtahun kalender bersangkutan. ,..l.
  23. 23. 1V.3.Pemotongan PPh Pasal21 Bagi Orang pribadi DalamNegeriBukan pegawai, SelainTenagaAhli, atas lmbalanyang Tidak BersitatBerkesinambungan. PPh Pasal21 dihitungdenganmenerapkan Pasal17 ayat (1) hurufa UU pph tarif atasiumlahpenghasilanbruto. v. PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL21 BAGIPESERTA PPh KEGIATAN PPh Pasal2l dihitung dengan menerapkan Pasal17 ayat (1) hurufa UU pph atas tarif jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifatutuh dan tidak dipecah,yangditerimaolehpeserta kegiatan. PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL26 BAGI ORANGPRIBADI PPh YANG BEBSTATUS SEBAGAI SUBJEKPAJAKLUARNEGERI. 1. Dasar pengenaan Pasal adalah jumlah PPh 26 dari penghasilan bruto. 2. Dikenakan tarif PPh Pasal26 sebesar20% denganmemperhatikan ketentuanyang diaturdalam Perjaniian Penghindaran PajakBerganda(p3B),dalamhal orangpribadi yang menerima penghasilan adalahsubiekpajakdalamnegeridari negarayangtelah mempunyai dengan P3B Indonesia. . l - k_[

×