Per 31 2009

DEPARTEMEN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR:PER- 31 /PJ/2009 TENTANG PEDOMANTEKNISTATACARAPEMOTONGAN, PENYETORAN PELAPORAN DAN PAJAKPENGHASILANPASAL21 DAN/ATAUPAJAKPENGHASILAN PASAL26 SEHUBUNGANDENGAN PEKERJAAN,JASA,DANKEGIATAN OHANG PRIBADI DIREKTURJENDERALPAJAK Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaanketentuan pasal 24 peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk pelaksanaanpemotongan pajak atas PenghasilanSehubungan dengan pekerjaan,Jasa, dan KegiatanOrang Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 peraturan Menterj Keuangan Nomor 2541PMK.O312008 tentang PenetapanBagian penghasilanSehubungandengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan pajak penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan pasal 21 dan/atau Pajak PenghasilanPasal 26 Sehubungan Dengan pekerjaan,Jasa, dan KegiatanOrangPribadi; Mengingat: 1 . Undang-Undang Nomor6 Tahunlg83 tentang Ketentuan Umumdan Tata CaraPerpajakan (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun1983Nomor 49, TambahanLembaranNegara RepubliklndonesiaNomor 3262) sebagaimana telahbeberapa diubah kali terakhir denganUndang-Undang Nomor16 Tahun2009(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2009 Nomor Tambahan 62, Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4999); Undang-Undang Nomor Tahun 7 1983 tentangPajak Penghasilan(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun1983Nomor50, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3263)sebagaimana beberapa telah kali diubahterakhirdengan Undang-Undang Nomor Tahun2OOB 36 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008Nomor138,Tambahan Lembaran NegaraBepublik Indonesia Nomor4893); PeraturanMenteriKeuangan Nomor 1841PMK.O312007 tentangPenentuan TanggalJatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak,dan Tata Cara Pembayaran, Penyetorandan PelaporanPajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak: PeraturanMenteriKeuanganNomor 250/Pl\\,4K.03/2008 tentang Besarnya BiayaJabatanatauBiaya yangDapat Pensiun Dikurangkan Penghasilan dari BrutoPegawai Tetap atauPensiunan; 5- PeraturanMenteri KeuanganNomor 2521PMK.03|2OOB tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemolongan Pajakatas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan,Jasa,danKegiatan Orang Pribadi; PeraturanMenteriKeuangan Nomor2'4|PMK.Oz|ZOOA tentangPenetapan BagianPenghasilan Sehubungan denganPekerjaan Pegawai dari Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnyayang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

[/EMUTUSKAN: MenetaDkan: PERATURANDIREKTUR JENDERALPAJAKTENTANGPEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORANPAJAK PENGHASILANPASAL 21 DAN/ATAUPAJAK PENGHASILANPASAL 26 SEHUBUNGAN DENGANPEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATANORANG PRIBADI. BABI KETENTUAN UMUI\\iI Pasal1 DalamPeraturan Direktur Pajak yangdimaksud Jenderal ini, dengan: 1. Undang-Undang PajakPenghasilan adalahUndang-Undang Nomor7 Tahun 1983 tentangPajakPenghasilan sebagaimana telahbeberapa diubah kali ierakhir dengan Undang-UndangNomor Tahun 36 2008. 2. P4ak Penghasilan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yangdilakukan olehWajibPajakorangpribadi SubjekPajakdalamnegeri, yangselanjutnyadisebut PPh Pasal 21, adalah pa.iakatas penghasilan berupagaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran dengan dan lain namadandalam bentuk apapun sehubungan denganpekerjaan jabatan, atau jasa,dan kegiatan yangdilakukan orangpribadi oleh SubjekPajakdalamnegeri,sebagaimana dimaksuddalamPasal21 Undang-Undang PajakPenghasilan. 3. PajakPenghasilan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yangdilakukan olehWajibPajak orangpribadiSubjekPajak yangselanjutnya luarnegeri, disebutPPh Pasal adalah 26, pajakataspenghasilan berupa gaji,upah, honorarium, tunjangan,dan pembayaran lain dengannama dan dalam bentukapapunsehubungan dengan pekerjaan jabatan, atau jasa,dan kegiatan yangdilakukan olehorangpribadi Subjek Pajakluar negeri,sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 4. PemotongPPhPasal21 danlatau PPhPasal26 adalah WaiibPajakorangpribadiatau WajibPajakbadan,termasuk bentukusahatetap,yangmempunyai kewajibanuntuk melakukanpemotongan pajakataspenghasilansehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatanorang pribadi sebagaimana dimaksud dalamPasal21 dan Pasal26 Undang-Undang Penghasilan. Pajak 5. Badanadalah badansebagaimanadimaksud dalam Pasal1 angka Undang-Undang 3 Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelahbeberapa diubah kali terakhir denganUndang-UndangNomor16 Tahun2009. 6. Penyelenggara Kegiatanadalah WajibPajakorangpribadi atauWajib Pajakbadan sebagai penyelenggara kegiatantertentuyang melakukan pembayaran imbalan dengannamadan dalambentuk apapunkepada orangpribadisehubungandengan pelaksanaan kegiatan tersebut. 7. Penerima Penghasilanyang DipotongPPh Pasal21 adalahorangpribadidengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerimaatau memperoleh penghasilandengannamadan dalambentuk apapun,sepanjang tidakdikecualikan dalamPeraturan Direktur JenderalPajakini, dari PemotongPPh Pasal21 dan/atau PPhPasal sebagai 26 imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan, ataukegialan yang dilakukanbaik dalam hubungannya sebagaipegawaimaupun bukan pegawai, termasukpenerimapensiun. P

Penerima Penghasilanyang Dipotong PPh Pasal26 adalahorangpribadidengan statussebagai Subjek Pajakluarnegeri yangmenerima memperoleh atau penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun,sepanjang dalam tidak dikecualikan PeraturanDirekturJenderalPaiakini, dari PemotongPPh Pasal21 dan/atau PPh Pasal26 sebagai imbalansehubungan jasa denganpekerjaan, atau kegiatan yang dilakukanbaik dalam hubungannya sebagaipegawaimaupun bukan pegawai, termasukpenerima pensiun. o Pegawai adalah orangpribadiyangbekerja padapemberi kerja,baiksebagai pegawal tetap atau pegawai tidak tetap/tenagakerja lepas berdasarkanperianjianatau kesepakatan baiksecara keria tertulis maupun tidaktertulis, untukmelaksanakan suatu pekerjaan dalamjabatan atau kegiatan tertentu denganmemperoleh imbalanyang dibayarkan berdasarkanperiodetertentu,penyelesaian pekerjaan, ketentuan atau lain yang ditetapkan pemberikerja,termasuk orangpribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatannegeri ataubadan usaha miliknegaraataubadan usaha milikdaerah. 1 0 . Pegawai tetapadalahpegawai yang menerimaataumemperoleh penghasilandalam jumlahtertentu secarateratur, termasuk anggotadewan komisaris anggota dan dewan pengawas yang secarateraturterus menerusikut mengelolakegiatanperusahaan secaralangsung,sertapegawai yangbekerjaberdasarkankontrakuntuksuatujangka waktutertentusepanjangpegawai yang bersangkutanbekerjapenuh(fu timel dalam pekerjaantersebut- 11. Pegawaitidak tetap/tenagakerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilanapabilapegawai yang bersangkutanbekerja, iumlahhari berdasarkan jumlahunit hasilpekerjaan bekerja, suatujenis atau penyelesaian yang dihasilkan pekerjaan diminta yang olehpemberikerja. Penerima PenghasilanBukanPegawai adalahorangpribadiselainpegawaitetapdan pegawai kerjalepasyangmemperoleh tidaktetap/tenaga penghasilan dengannama dan dalambentukapapundari Pemotong PPh Pasal21 danlatau PPh Pasal26 sebagai imbalan atas pekerjaan,jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkanperintah ataupermintaan pemberi dari penghasilan. 1 3 . Peserta adalahorangpribadi kegiatan yang terlibat dalamsuatukegiatan tertenlu, pendidikan, termasuk mengikutirapat, sidang, seminar,lokakarya(workshop'1, pertunjukan, olahraga, kegiatan atau lainnya menerima memperoleh dan atau imbalan sehubungandengankeikutsertaannya kegiatan dalam tersebul. 1 4 . Penerima yang menerima pensiunadalahorang pribadiatau ahli warisnya atau memperoleh imbalan untukpekerjaan yang dilakukan masalalu,termasuk di orang pribadi yangmenerima atauahliwarisnya tunjangan tuaataujaminan tua. hari hari Penghasilan Pegawai Tetapyang Bersifat adalahpenghasilan pegawai Teratur bagi tetap berupagaji atau upah,segalamacamtunjangan, imbalan dan dengannama apapun yang diberikan secaraperiodik berdasarkan yangditetapkan ketentuan oleh pemberi kerja, termasuk uanglembur. to. PenghasilanPegawai Teiap yang BersifatTidak Teraturadalahpenghasilan bagi pegawaitetapselainpenghasilanyangbersifat yangditerimasekalidalamsatu teratur, tahunatauperiodelainnya,antara berupa lain bonus, Tunjangan Raya(THR), Hari jasa produksi, gratifikasi, imbalan tantiem, atau sejenis lainnya dengan nama apapun. 1 7 . Upah harianadalahupahatau imbalan yang diterima ataudiperoleh yang pegawai terutang ataudibayarkan secaraharian. 1 8 . Upahmingguan adalah yangditerima upahatauimbalan ataudiperoleh yang pegawai secara terutang dibayarkan atau mingguan. 1 9 . Upahsatuan yang diterima adalahupahatau imbalan ataudiperoleh yang pegawai ataudibayarkan terutang berdasarkan yang jumlah hasilpekerjaan dihasilkan unit L

Upah boronganadalahupah atau imbalanyang diterimaatau diperoleh pegawaiyang terutang atau dibayarkanberdasarkanpenyelesaiansuatu jenis pekerjaantertentu. 21. lmbalankepadabukan pegawaiadalahpenghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikankepada bukan pegawai sehubungandengan pekerjaan, jasa, atau kegiatanyang dilakukan, antaralain berupahonorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenislainnya. lmbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawaiyang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalendersehubungandenganpekerjaan, jasa,atau kegiatan. 23. lmbalankepadapesertakegiatanadalahpenghasilan dengannama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain oerupa uang sal(u, uang representasi,uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, penghasilan dan sejenislainnya. 24. lvlasaPajak terakhir adalah masa Desemberatau masa pajaktertentu di mana pegawai tetap berhentibekeria. BABII PEMOTONG PASAL DAN/ATAU PASAL PPh 21 PPh 26 Pasal2 (1) Pemotong Pasal danlatau pasal26,meliputi: PPh 21 PPh a. pemberi kerjayang terdiridari orangpribadi dan badan,baik merupakan pusat maupuncabang,perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran dengan dan laih namadan dalambentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasayangdilakukan pegawai atau oleh atau bukanpegawai; b. bendahara ataupemegang pemerintah, kas termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusattermasuk institusiTNI/POLR|, pemerintah Daerah, instansiataulembaga pemerintah,lembaga-lembaga negaralainnya, Kedutaan dan Besar Republlk Indonesia luarnegeri, di yangmembayarkan upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan jabatan, atau jasa,dankegiatan; c. danapensiun, badan penyelenggara jaminan sosialtenaga kerja, dan badan-badan lainyangmembayar uangpensiun tunjangan tuaataujaminan tua; dan hari hari d. orangpribadi yangmelakukan kegiatan usahaatau pekerjaan bebassertabadan yangmembayar: 1. honorarium atau pembayaran sebagai lain imbaian sehubungan dengan jasa dan/ataukegiatan yangdilakukan orang oleh pribadi dengan status Subjek Pajak dalamnegeri, termasuk jasatenaga yangmelakukan ahli pekerjaan bebas dan bertindakuntuk dan atas namanvasendiri.bukan untuk dan atas nama persekutuannya; 2. honorarium pembayaran sebagai atau lain imbalan sehubungandengankegiatan dan jasa yangdilakukan oleh orangpribadi denganstatusSubjekPajakluar negeri; 3. honorariumatau imbalanlain kepadapesertapendidikan, pelatihan, dan magang;

e. penyelenggara kegiatan, termasukbadan pemerintah, organisasiyang bersifat nasional internasional, dan perkumpulan, orangpribadisertalembaga lainnyayang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium,hadiah, atau penghargaan dalam bentukapapun kepada WajibPajak orangpribadidalam negeri berkenaan dengan suatukegiatan. (2) Tidaktermasuk sebagai pemberi kerjayang mempunyai kewajiban untukmelakukan pemotongan pajaksebagaimana dimaksud padaayat(1)huruf adalah: a a. kantorperwakilan negara asing; b. organisasi-organisasiinternasionalsebagaimana dimaksud dalamPasal3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PajakPenghasilan, yang telah ditetapkanoleh Menteri Keuangan; c. pemberi kerjaorangpribadi yangtidakmelakukan kegiatan usahaatau pekerjaan bebas yangsemata-mata mempekerjakan pribadi orang untuk melakukan pekerjaan rumah tangga ataupekerjaan bukan dalam rangkamelakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. (3) Dalamhal organisasi internasional memenuhi tidak ketentuansebagaimana dimaksud padaayat(2)huruf organisasi b, internasionaldimaksud merupakan pemberikerjayang berkewajiban melakukan pemotongan pajak. BABIII PENERIMA PENGHASILAN YANGDIPOTONG PASAL PPh 21 DAN/ATAU PASAL PPh 26 Pasal3 Penerima yangDipotong Penghasilan PPh Pasal21 danlatau PPh Pasal26 adalahorang pribadi yangmerupakan: a. pegawai; b. penerima uangpesangon, pensiun pensiun, atauuangmanfaat tunjangan tua,atau hari jaminan tua,termasuk warisnya; hari ahli c. bukanpegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, ataukegiatan, jasa, antara meliputi: lain 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas,yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, doKer,konsultan, penilai, aktuaris; notaris, dan 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi,pelawak, bintangfilm,bintang sinetron, bintangiklan,sutradara, film, {oto model,peragawan/peragawati, kru pemain drama, penari,pemahat,pelukis, seniman dan lainnya; 3. olahragawan; 4. penasihat, pengajar,pelatih, penceramah, penyuluh, moderator; dan 5. pengarang, peneliti, penerjemah; dan 6. pemberijasa dalam segala bidangtermasukteknik,komputerdan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi,ekonomidan sosial serta jasa pemberi kepada suatu kepanitiaan; 7. ageniklan; 8. pengawas ataupengelolaproyek; 9. pembawapesananatau yang menemukan langganan atau yang meniadi perantara; 10. petugas penjaiabarangdagangan; 11. petugas dinasluarasuransi; 'f2. distributorperusahaanmultilevelmarketingataudirectsellingdan kegiatansejenis lainnya; t I

d. pesertakegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilansehubungan dengan keikutsertaannya suatu dalam kegiatan,antara meliputi: lain 1. peserta perlombaan dalam segala antara perlombaan raga, bidang, lain olah seni, ketangkasan, pengetahuan, ilmu teknologi perlombaan dan lainnya; 2. pesetta rapat, konferensi, sidang,pertemuan, kunjungan atau kerja; 3. peserta atauanggota dalamsuatukepanitiaan sebagaipenyelenggarakegiatan tertentu; 4. peserta pendidikan, pelatihan, magang; dan 5. peserta kegiatan lainnya. Pasal 4 Tidaktermasuk dalampengertian Penerima pph pasal 21 yang Dipotong Penghasilan dan/atau Pasal sebagaimana PPh 26, dimaksud dalampasal adalah: 3 a. pejabat perwakilan diplomatik konsulat dan atau pejabat lain dari negara asing,dan orang-orangyang diperbantukan kepadamereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka,dengansyarat bukanwarga negara Indonesia di Indonesia dan tidakmenerima atau memperolehpenghasilan di luarjabatan lain atau pekerjaannya tersebut, sertanegarayangbersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; b. pejabatperwakilanorganisasi internasional sebagaimanadimaksud dalampasalO ayat (1) hurufc Undang-Undang PajakPenghasilan, yang telahditetapkanoleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warganegaraIndonesia tidakmenjalankan dan usaha ataukegiatan pekeriaan untuk atau lain memperolehpenghasilan Indonesia. dari BAB IV PENGHASILAN YANG DIPOTONGPPh PASAL21 DAN/ATAUPPh PASAL26 Pasal 5 (1) Penghasilan yang dipotongPPh Pasal21 daniataupph pasal26 adalah: a. penghasilan yang diterimaatau diperoleh pegawaitetap,baik berupapenghasilan yang bersifatteratur maupuntidak teratur; b. penghasilanyang diterimaatau diperolehpenerimapensiunsecarateraturberupa uang pensiunatau penghasilansejenisnya; c. penghasilansehubungandengan pemutusanhubungankerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon,uang manfaatpensiun,tunjanganhari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran sejenis; lain d. penghasilanpegawaitidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan,upah satuan,upah boronganatau upah yang dibayarkan secara bulanan; e. imbalankepadabukan pegawai,antara lain berupahonorarium,komisi,fee, dan imbalan sejenisnyadengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan denganpekerjaan,jasa, dan kegiatan yangdilakukan; f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uangrapat,honorarium, hadiahatau penghargaandengannamadan dalambentukapapun,dan imbalansejenisdengannamaapapun. L

(2) P€nghasilanyang dipotong PPh Pasal 21 danlatau pph pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) termasuk pula penerimaandalam bentuk natura dan/atau kenikmatanlainnyadengannamadan dalambentukapapunyangdiberikan oleh: a. bukanWajib Pajak; Pajakpenghasilan b. Wajib Pajakyang dikenakan yang bersifat final;atau c. Wa.iibPajak yang dikenakanPajak Penghasilan norma penghltungan berdasarkan khusus (deem ed prof it]'. Pasal6 ( 1 ) Penghasilansebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang djterimaatau diperolehorang pribadiSubjek Pajak dalam negerimerupakanpenghasilan yang dipotongpph pasal 21. (2) Penghasilansebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang diterimaatau diperolehorang - pribadiSubjekPajakluar negerimerupakanpenghasitan yangdipotongpph pasal 26. Pasal7 ( 1 ) PenghitunganPPh Pasal 21 danlalau pph pasal 26 atas penghasilanberupa penerimaan dalam bentuknaturadan/ataukenikmatan lainnyasebagalmana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilaiwajaratas pemberian kenikmatan yang diberikan. (2) D_alam penghasilan hal sebagaimana dimaksuddalam pasal 5 ayat (1) diterimaatau diperolehdalam mata uang asing,penghitungan pph pasal zl aailatii pph pasal 26 didasarkan pada nilaitukar (kurs)yang ditetapkanoleh MenteriKeuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilantersebutatau padasaat dibebankan sebagaibiaya. PasalI ( 1 ) Tidaktermasukdalampengertian penghasilanyang dipotongpph pasal21 adalah: a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan,asuransi iiwa, asuransidwiguna, dan asuransi bea siswa: b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentukapapun yang diberikanoleh Wajib Pajakatau pemerintah, kecualipenghasilan sebagaimani dimaksud dalam Pasal ayat(2); S c. iuran pensiunyang dibayarkan kepadadana pensiun yang pendiriannyatelah disahkanolehMenteri Keuangan, iurantunjangan tua atauiuran hari jaminan hari tua kepadabadanpenyelenggara tunjangan tua atau badanpenyelenggara hari jaminansosialtenagakerjayangdibayar olehpemberi kerja; d. zakatyangditerima olehorang pribadi yangberhak badan dari ataulembaga amil zakatyangdibentuk ataudisahkan olehpemerintah, sumbangan atau keagamaan yangsifatnyawajibbagi pemeluk agamayangdiakuidi Indonesia yangditerima oleh orang pribadiyang berhakdari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkanoleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungandengan usaha, pekerjaan,kepemilikan, penguasaan di atau antara pjhak-pihak yang bersangkutan; e. beasiswa sebagaimanadimaksud dalamPasal ayat(3) hurufI Undang-Undang a PajakPenghasilan. (2) PajakPenghasilan ditanggung pemberi yang oleh kerja, yangditanggung termasuk oleh Pemerintah, merupakanpenerimaan dalambentuk kenikmatan sebagaimanadimaksud padaayat(1)huruf b.

BABV DASARPENGENAAN PEMOTONGAN DAN PPhPASAL DAN/ATAU PASAL 21 PPh 26 Pasal I (1) Dasarpengenaan pemotongan Pasal adalah dan PPh 21 sebagai berikut: a. Penghasilan Pajak, Kena yangberlaku bagi: ,. yegawa' LeuP! 2. penerimapensiunberkala; 3. pegawaitidak tetap yang penghasilannya dibayarsecara bulananatau jumlah kumulatif penghasilanyang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihiRp1.320.000,00 (satujuta tiga ratusdua puluhribu rupiah); 4. bukan pegawaisebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf c selain tenaga ahli,yang menerima imbalanyang bersifat berkesinambungan. b. Jumlah penghasilan yang melebihiRp150.000,00 (seratuslima puluh ribu) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mrngguan,upah satuan atau upah borongan,sepanjangpenghasilankumulatif yang diterima dalam 1 (satu)bulan kalenderbelummelebihiRp1.320.000,00 (satu juta tiga ratusdua puluhribu rupiah); c. 50% (lima puluh persen)dari jumlah penghasilan bruto,yang berlakubagi tenaga ahli yang melakukanpekerjaanbebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 h u r u fc a n g k a1 ; d. Jumlah penghasilanbruto, yang berlaku bagj penerima penghasilanselain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud padahurufa, b, dan hurufc. (21 Dasarpengenaan dan pemotongan PPh Pasal26 adalahjumlahpenghasilan bruto. Pasal10 (1) Jumlah penghasilanbruto yang diterimaatau diperolehPenerimaPenghasilan yang DipotongPPh Pasal 21 danlalau PPh pasal 26 adalahseluruhjumlah penghasilan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 5 yang diterimaatau diperolehdalam suatu periodeatau padasaat dibayarkan. (21 PenghasilanKena Pajak sebagaimanadimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) hurul a adalahsebagaiberikut: a. bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala,sebesar penghasilanneto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP); b. bagi pegawaitidaktetap,sebesarpenghasilan brutodikurangiPTKP; c. bagi bukan pegawai,sebesar penghasilan bruto dikurangiPTKP yang dihitung secarabulanan. (3) Besarnyapenghasilanneto bagi pegawaitetap yang dipotongPPh Pasal 21 adalah jumlahseluruhpenghasilan brutodikurangi dengan: a. biayajabatan,sebesar5% (limapersen)dari penghasilan bruto,setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)sebulanatau Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah)setahun; b. iuran yang terkaitdengan gaji yang dibayaroleh pegawaikepadadana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengandana pensiun yang pendiriannya telahdisahkanoleh MenteriKeuangan. t

(4) Besarnya penghasilan bagipenerima neto pensiun berkalayangdipotong pph pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan brutodikurangi dengan biayapensiun, sebesar 5% (limapersen) penghasilan dari bruto, setinggi-tingginya (dua Rp2OO.O0O,OOratus riburupiah) sebulan atauRp2.a00.000,00 jutaempat (dua ratusriburupiah) setahun. (5) Dalam bukan hal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf selain 3 c tenaga jasa ahlimemberikan kepada Pemotong Pasal danlatau Pasal PPh 21 PPh 26: a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainyamaka besarnya jumlah penghasilan brutosebagaimana dimaksud padaayat (1) adalahsebesar jumlah pembayaran setelah dikurangidenganbagian gaji atauupahdari pegawai yang dipekerjakantersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagiangaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebutmaka besarnya penghasilan tersebut bruto adalah sebesar jumlahyangdibayarkan; b. melakukan penyerahan material atau barang makabesarnya jumlahpenghasilan brutosebagaimana dimaksud padaayat (1) hanyaataspemberian jasanya saja, kecuali apabila dalamkontrak/perjanjian dapatdipisahkan tidak antara pemberian jasa denganmaterial atau barangmaka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian danmaterial barang. jasa atau (6) Dalam jumlah hal penghasilan sebagaimana bruto dimaksud padaayat(1)dibayarkan kepada dokteryangmelakukan praktik rumah di sakitdan/atau klinikmakabesarnya jumlah penghasilan adalah bruto jasa sebesar dokter yangdibayar olehpasien melalui rumah sakitdan/atau kliniksebelum dipotong biaya-biaya bagihasilolehrumah atau sakitdan/atau klinik. Pasal11 PTKPpertahun ( 1 ) Besarnya adalah sebagai berikut: a. Rp15.840.000,00 belas (lima jutadelapan ratus empat puluhriburupiah)untuk diri WajibPajakorang pribadi; b. Rp1.320.000,00 jutatigaratusdua puluh (saiu riburupiah)tambahan untuk Wajib Pajakyangkawin; c. Rp1.320.000,00 jutatigaratusdua puluh (satu riburupiah) tambahan untuksetiap anggota keluargasedarah dan keluarga semenda dalamgarisketurunan lurus sertaanakangkat, yangmenjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak (tiga) 3 oranguntuksetiapkeluarga. (21 PTKPperbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat(2)huruf adalah 1O c PTKP pertahunsebagaimana dimaksud padaayat(1)dibagi (duabelas), 12 sebesar: a. Rp1.320.000,00 jutatigaratusdua puluhriburupiah) (satu untukdiriWajibpajak orangpribadi; b. Rp110.000,00 (seratussepuluh ribu rupiah)tambahan untukWajib Pajakyang kawin; c. Rp110.000,00 (seratussepuluhribu rupiah) tambahan untuk setiapanggota keluargasedarah keluarga dan semenda dalamgariskelurunan lurussertaanak angkat,yangmenjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak (tiga) 3 oranguntuk setiap keluarga. (3) BesarnyaPTKPbagikaryawati berlaku ketentuansebagai berikut: a. bagi karyawati kawin,sebesar PTKPuntuk dirinya sendiri; b. bagi karyawati tidakkawin, sebesar PTKPuntukdirinyasendiri PTKP ditambah untuk yangmenjadi keluarga tanggungan sepenuhnya. (4) Dalam hal karyawatikawindapat menunjukkan tertulisdari Pemerintah keterangan Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yangmenyatakan bahwasuaminya tidakmenerima ataumemperolehpenghasilan, besarnyaPTKPadalahPTKPuntuk dirinyasendiriditambahPTKPuntukstatuskawindan PTKPuntukkeluarga yang menjadi tanggungansepenuhnya. ,1,

(5) BesarnyaPTKPditentukan berdasarkan keadaanpadaawaltahunkalender. (6) Dikecualikandari ketentuansebagaimanadimaksudpada ayat (5), besarnyapTKp untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesiadalam bagian tahun kalenderditentukanberdasarkankeadaanpadaawal bulandari baoiantahunkalender yang bersangkUtan. Pasal12 ( 1 ) Atas penghasilanbagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secarabulananataujumlahkumulatifnya dalam i (satu)bulankalenderbelummelebihi Rp1.320.000,00 (satujuta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), berlakuketentuan sebagai berikut: a. tidak dilakukanpemotongan PPh Pasal21, dalam hal penghasilan sehariatau rata- rata penghasilansehari belum melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); b. dilakukanpemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah)tersebutmerupakan jumlahyang dapatdikurangkan penghasilan dari bruto. (2) Rata-ratapenghasilan sehari sebagaimanadimaksudpada ayat (1) adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. (3) Dalam hal pegawaitidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatifdalam I (satu) bulan kalendermelebihiRp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar pTKp yang sebenarnya. (4) PTKP yang sebenarnya dimaksudpada ayat (3) adalah sebesarpTKp sebagaimana untukiumlahharikerjayangsebenarnya. (5) PTKP seharisebagaidasar untukmenetapkanpTKp yang sebenarnya adalahsebesar PTKP per tahun sebagaimanadimaksuddatamPasal11 ayat (1) dibagi360 (tigaratus enam puluh)hari. (6) Dalam hal berdasarkan ketentuandi bidang ketenagakerjaan diatur kewajibanuntuk mengikutsertakan pegawaitidak tetap atau tenagakerja lepasdalam programjaminan hari tua atau lunjanganhari tua, maka iuraniaminanhari tua atau iurantunjanganhari tua yang dibayarsendiri oleh pegawaitidaktetap kepadabadanpenyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjanganhari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal13 ( 1 ) Penerimapenghasilan bukan pegawaisebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (l) huruf a angka 4 dapat memperolehpenguranganberupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyaiNomor Pokok Wajjb Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungankerjadenganPemotongPPh Pasal21 dan/atauPPh Pasal 26 sertatidak memperolehpenghasilanlainnya. (2) Untuk dapat memperolehpenguranganberupa PTKP sebagaimanadimaksudpada ayat (1), penerima penghasilanbukan pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor PokokWajib Pajak,dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopikartu NomorPokokWajib Pajaksuamisertafotokopi suratnikahdan kartukeluarga. t

BABVI TARIFPEMOTONGAN PAJAK DANPENERAPANNYA Pasal 14 ( 1 ) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atasPenghasilan KenaPajakdari: a. pegawai tetap; b. penerima pensiun berkalayangdibayarkan secara bulanan; c. pegawai tidaktetapatautenagakerjalepasyangdibayarkan secarabulanan. (2) Untukperhitungan Pasal21 yangharusdipotong PPh setiapmasapaiak,kecualimasa pajakterakhir, tarif diterapkanatas perkiraanpenghasilan yangakandiperoleh selama 1 (satu)tahun,dengan ketentuan sebagai berikut: a. perkiraan ataspenghasilan yangbersifatteratur adalah jumlahpenghasilan teratur dalam (satu) 1 bulan dikalikan (dua 12 belas); b. dalam hal terdapattambahanpenghasilan yang bersifattidak teratur maka perkiraan penghasilan yangakandiperoleh selama1 (satu)tahunadalah sebesar iumlahpada hurufa ditambah dengan jumlahpenghasilan yang bersifat tidak teratur. (3) JumlahPPh Pasal21 yang harusdipotong untuksetiapmasa pajaksebagaimana dimaksud padaayal(2)adalah: a. atas penghasilan yangbersifatteraturadalah sebesar PajakPenghasilan terutang atasjumlah penghasilan sebagaimana dimaksud padaayat (2) hurufa dibagi12 (duabelas); b. atas penghasilan yang bersifattidak teraturadalahsebesarselisihantaraPajak Penghasilan terutang jumlah yang atas penghasilansebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf dengan b Pajak Penghasilan terutang jumlah yang atas penghasilan sebagaimana dimaksud padaayat (2)hurufa. (4) Dalamhal pegawaitetap mempunyai kewajiban pajak subjektff terhitungsejak awal tahun kelender dan mulai bekerjasetelahbulanJanuari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerjapada pemberikerja lain, banyaknya bulan yang menjadifaktor pengalisebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laktor pembagi sebagaimana dimaksud padaayat (3) adalahjumlahbulantersisadalamtahunkalender sejakyang bersangkutan bekerja. mulai (5) Besarnya PPh Pasal21 yang harusdipotong untukmasapajakterakhir adalahselisih antaraPajakPenghasilan yangterutang atasseluruhpenghasilan kenapajakselama1 (satu)tahunpajakatau bagiantahunpaiakdenganPPh Pasal21 yangtelahdipotong padamasa-masa sebelumnya dalam tahun pajakyangbersangkutan. (6) Dalam hal pegawaitetap kewajiban pajak subjektifnyahanyameliputibagiantahun pajak makaperhitungan Pasal yangterutang PPh 21 untuk bagiantahunpajak tersebut dihitungberdasarkan penghasilankenapajakyangdisetahunkan, sebanding dengan jumlah bulandalam bagiantahun pajak yangbersangkutan. (71 Dalamhal pegawai tetapberhenti bekerja sebelum bulanDesember jumlahPPh dan Pasal yangtelahdipotong 21 dalam tahunkalender yangbersangkutan besar lebih dari PPhPasal yangterutang 21 untuk1 (satu) tahunpaiakmakakelebihan Pasal PPh 21 yang telah dipotong tersebutdikembalikan kepadapegawai tetap yang bersangkutan bersamaan denganpemberian buKi pemotongan Pasal21, palinglambat PPh akhir bulan berikutnyasetelahberhentibekeria. (8) JumlahPenghasilan Kena Pajaksebagai dasarpenerapan tarif Pasal17 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang Pajak Pengfrasilan sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1 ) dibulatkan bawah ke hinggaribuanpenuh.

Pasal 15 ( 1 ) Atas penghasilan yang diterima pegawai atau diperoleh tidaktetap atau tenagakerja lepasberupa upah harian,upahmingguan, upahsatuan, upah borongan, uang dan saku harian, sepanjangpenghasilan tidak dibayarkansecara bulanan,tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalamPasal17 ayat (1) hurufa Undang-Undang PajakPenghasilan diterapkanatas: a. jumlahpenghasilan brutosehariyang melebihi Rp150.000,00 (seratuslima puluh riburupiah); atau b. iumlah penghasilan bruto dlkurangiPTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilankumulatifdalam1 (satu)bulankalenderielahmelebihiRp1.320.000,00 juta (satu tigaratus puluh dua riburupiah). (2) Dalamhal jumlahpenghasilan kumulatif dalamsatu bulankalender telah metebihi Rp6.000.000,00(enam juta rupiah), PPh Pasal21 dihitung denganmenerapkan tarif Pasal17 ayat(1)huruf Undang-Undang Penghasilan jumlah a Pajak atas Penghasilan KenaPajak yangdisetahunkan. Pasal 16 ( 1 ) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dilerapkan jumlah atas kumulatifdari: a. Penghasilan KenaPajak sebesar jumlah penghasilan brutodikurangi PTKP, yang diterimaataudiperoleh bukanpegawai sebagaimana dimaksud dalamPasal9 ayat (1)huruf angka yangmemenuhi a 4 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(1),yangdihitung setiap bulan; b. 50% (limapuluhpersen) jumlahpenghasilan dari brutoyangyangditerima atau diperoleh tenagaahli yang melakukan pekerjaanbebassebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf angka 3 c 1; c. iumlah penghasilan untuk bruto setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan tidak memenuhi yang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat(1); 13 d. jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalanyang bersifattidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisarisatau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagaipegawai tetap pada perusahaan yang sama; e. jumlahpenghasilan brutoberupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonusatau imbalan lain yang bersifatiidak teratur yang diterimaatau diperolehmantan pegawai; atau f. jumlahpenghasilan brutoberupa penarikandana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri telah oleh Keuangan. (2) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diteraokanatas: a. jumlah penghasilan untuk bruto setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yangtidakbersifat berkesinambungan; b. jumlahpenghasilan brutountuksetiapkalipembayaran yangbersifat utuhdantidak dipecah, yangditerima peserta oleh kegiatan. Pasal 17 Pengenaan Pasal bagipejabat PPh 21 negara, pegawainegeri sipil, anggotaTentaraNasional Indonesia, anggotaKepolisian NegaraRepublik Indonesia,serta para pensiunannya atas penghasilanyang menjadibebanAnggaran Pendapatan BelanjaNegaraatau Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkanketentuanyang ditetapkankhusus menoenai dimaksud. hal ,l-

Pasal18 Psngenaan PPh Pasal21 bagi pegawai atas uang pesangon,uangmanfaatpensiun,tunjangan haritua, atau jaminanharitua yang dibayarkansecarasekaligus, diaturberdasarkan ketentuan yangditetapkan khususmengenai dimaksud. hal Pasal19 ( 1 ) TarifPPh Pasal sebesar 26 20% (duapuluhpersen) bersifat dan finalditerapkan atas penghasilanbrutoyangditerima ataudiperolehsebagaiimbalan ataspekerjaan,jasa, dan kegiatanyangdilakukan orang oleh pribadi dengan statusSubjek Pa.jak negeri luar denganmemperhatikan ketentuanPersetujuanPenghindaranPajakBerganda yang berlaku antaraRepublik lndonesiadengannegara domisiliSubjekpajak luar negeri tersebut. (21 PPhPasal sebagaimana 26 dimaksud padaayat(1)tidakbersifat dalam orang final hal pribadisebagaiWajibPajakluar negeri tersebut berubah statusmenjadiWajibpajak dalam neoeri. BABVII TARIFPEMOTONGAN PASAL BAGIPENERIMA PPh 21 PENGHASILAN YANGTIDAK MEIVIPUNYAI NOMOR POKOK WAJIBPAJAK Pasal 20 (1) BagiPenerima Penghasilan yangDipotong PPh Pasal21 yangtidakmemitiki Nomor Pokok WajibPaiak, dikenakan pemotongan Pasat dengan lebih PPh 21 tarif tinggi20% (duapuluhpersen) daripada yangditerapkan tarif terhadap Wajibpajakyangmemiliki Nomor Pokok WajibPajak. (2) JumlahPPh Pasal21 yang harusdipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahsebesar120%(seratus dua puluhpersen) dari jumlahpph pasat2t yang seharusnya dipotongdalam yangbersangkutan hal memiliki Nomor pokok Wajibpajak. (3) Pemotongan Pasal sebagaimana PPh 21 dimaksud padaayat(1)hanya berlakuuntuk pemotongan Pasal yangbersifat PPh 21 tidakfinal. (4) Dalam pegawai hal tetapataupenerima pensiun berkalasebagai penerima penghasilan yangtelah dipotong Pasal dengan yanglebih PPh 21 tarif tinggisebagaimana dimaksud padaayat (1), mendaftarkan untukmemperoleh diri NomorPokok WaiibPajakdalam tahunkalender yang bersangkutan palinglamasebelum pemotongan pasal21 pph untuk masapajak Desember, Pasal yangtelahdipotong selisih PPh 21 atas pengenaan tarifsebesar (duapuluhpersen) 20o/\" lebihtinggi tersebut diperhitungkandengan PPh Pasal21 yangterutang untukbulan-bulanselanjutnya setelah memilikiNomorPokok WajibPajak. BABVIII SAATTERUTANG PASAL DAN/ATAU PASAL PPh 2.I PPh 26 Pasal 21 ( 1 ) PPh Pasal21 danlatauPPh Pasal26 terutangbagi Penerima pada saat Penghasilan pembayaran padasaatterutangnya dilakukan atau penghasilan yangbersangkutan, (2) PPh Pasal2'l danlalauPPh Pasal26 terutang PPh Pasal21 danlalau bagi Pemotong PPhPasal untuk 26 setiapmasapaiak. (3) Saatterutanguntuksetiapmasapajaksebagaimana dimaksudpadaayai (2) adalah akhirbulandilakukannyapembayaran padaakhirbulan atau penghasilan terutangnya yangbersangkutan. t

BAB IX HAK DAN KEWAJIBANPEMOTONGPPh PASAL 21 DAN/ATAUPASAL 26 SERTAPENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK Pasal 22 (1) Pemotong PPh Pasal 21 danlatau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilanyang diri ke Kantor pelayanan pajak sesuai Dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan dengan ketentuanyang berlaku. (2) Pegawai, penerima pensiunberkala, sertabukanpegawai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurul a angka 4 wajib membuatsurat pernyataan yang berisijumlah tanggungan keluargapada awal tahun kalenderatau pada saat mulai menjadiSubjek Pajakdalam negerisebagaidasar penentuan PTKPdan wajib menyerahkannya kepada PemotongPPh Pasal 21 danlalaupph pasal 26 pada saat mulai bekerjaatau mulai pensiun. (3) Dalam hal terjadi perubahantanggungankeluargabagi pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawaisebagaimana dimaksuddalam pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepadapemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya. (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau pph pasal 26 wajib menghitung,memotong, menyetorkandan melaporkanPPh Pasal 21 danlalau pph pasal 26 yang terutang untuk setiapbulankalender, (5) Pemotong PPh Pasal 21 danlalau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitunganPPh Pasal21 danlalauPPh Pasal26 untukmasing-masing penerima penghasilan, yang menjadidasar pelaporan PPh Pasal21 danlalauPPh pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebutsesuaidenganketentuan yang berlaku. (6) Ketentuan mengenaikewajiban untuk melaporkan pemotongan pph pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalendersebagaimana dimaksudpada ayat (4) tetap berlaku,dalamhal jumlahpajakyang dipotongpadabulanyang bersangkutan nihil. (7) Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihanpenyetoran pajak atas pph pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong pph pasal 21 danlalau pph pasal 26, kelebihan penyetorantersebutdapat diperhitungkandenganPPh Pasal21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutangpada bulan berikutnya melaluiSurat Pemberitahuan lvlasa PPh Pasal21 dan/atau PPh pasal 26. Pasal23 (1) PemotongPPh Pasal2l dan/atauPPh Pasal26 harusmemberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiunberkalapalinglama 1 (satu)bulansetelahtahunkalender berakhir. (2) Dalam hal pegawaitetap berhentibekerjasebelumbulan Desember, buktipemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus diberikanpaling lama 1 (satu)bulansetelahyang bersangkutanberhentibekerja. (3) PemotongPPh Pasal21 danlatauPPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotonganPPh Pasal 21 selain pegawaitetap dan penerima pensiunberkalasebagaimana dimaksudpada ayat (1), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukanpemotonganPPh Pasal 21 danlatauPPh Pasal 26. (4) Dalam hal dalam I (satu)bulankalender, kepadasatu penerima penghasilandilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaranpenghasilan, bukti pemolonganPPh Pasal 21 dan/atauPPh Pasal26 sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapatdibuatsekaliuntuk 1 (satu)bulankalender. (5) Bentukformulirpemotongan PPh Pasal 21 dan/atauPPh Pasal26 ditetapkan dengan Peraturan DirekturJenderal Paiaktersendiri. &

Pasal24 ( 1 ) PPh Pasal 21 dan/atauPPh Pasal 26 yang dipotongoleh pemotong pph pasal 2t dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor pos atau bank yang ditunjukoleh Menteri Keuangan, palinglama 10 (sepuluh) harisetelahMasa pajak berakhir. (2) Pemotong PPh Pasal 21 danlalau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 2'l danlatau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa pajak yang dilakukan melaluipenyampaian SuratPemberitahuan l\\,4asa pasal 21 dan/atau pph pph Pasal 26 ke Kantor PelayananPajak tempat pemotong pph pasal 21 dan/atau pph Pasal 26 terdaftar,paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa pajak berakhir. (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran pph pasat Zj danlatau pph pasal 26 sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporanpph pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bertepatandengan hari liburtermasukhari Sabtuatau hari liburnasional, penyetoran dan pelaporan pph pasal 21 danlatau PPh Pasal26 dapatdilakukan padaharikerjaberikutnya. Pasal 25 (1) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilanyang dikenakan pemotonganuntuk tahun pajak yang bersangkutan, kecualiPPh Pasal21 yang bersifat final. (2) Jumlah pemotongan Pasal atasselisih PPh 21 penerapan sebesar taril 20%(duapuluh persen)lebih tinggi bagi pegawai tetap atau penerima pensiunberkalasebelum memilikiNomorPokok WajibPajakyangtelahdiperhitungkan denganpph pasal21 terutanguntukbulan-bulan padatahunkalender selanjutnya berikutnyasebagaimana dimaksud dalamPasal ayat(4, tidaktermasuk 20 kreditpajaksebagaimana dimaksud padaayat(1). (3) Dalam WajibPajak hal yangtelahdipotong pasal21 dengan yanglebih Pph tarif tinggi sebagaimana dimaksud dalamPasal ayat(1) mendaftarkan untukmemperoleh 20 diri NomorPokokWajibPajakmakaPPh Pasal21 yangtelahdipotong tersebutdapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan TahunanPajak penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi untuk tahun pajakyangbersangkutan. (4) Dalamhal WajibPajaksebagaimana dimaksud padaayat (3) menyampaikan Surat Pemberitahuan TahunanPajakPenghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar makapenyampaiannya dilakukan harus dalam jangka waktupaling lamag (tiga) tahun sejakberakhirnyatahun pajakyangbersangkutan. (5) Dalam SuratPemberitahuan hal Tahunan Pajak yang Penghasilan menyatakan jumlah lebihbayarsebagaimana dimaksudpadaayat (4) disampaikan setelah (tiga) 3 tahun sesudah berakhirnya tahunpalakyang bersangkutan Wajibpajaktelahditegur dan secara tertulis,tidak dianggapsebagai Surat pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan. Pasal26 Petuniukumumdan contohpenghitungan pemotongan Pasal21 danlatau PPh PPh Pasal26 adalahsebagaimana tercantum yang tidak terpisahkan dalam Lampiran dari Peraturan Direktur Jenderal Paiakini.

BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal27 DenganberlakunyaPeraturan Direktur JenderalPajakini,KeputusanDirektur Pajak Jenderal Nomor KEP-5451PJ|2O0OtentangPetunjukPelaksanaan Pemotongan, penyetoran,dan PelaporanPajakPenghasilan Pasal21 dan Pasal26 Sehubungan denganpekerjaan, Jasa, dan Kegiatan OrangPribadisebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER-15/PJ/2006, dicabut dinvatakan dan tidakberlaku. Pasal 28 Peraturan Direktur Jenderal Pajak mulaiberlaku ini padatanggal Januari i 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumumanperaturan Direktur Jenderal Pajakinidenganpenempatannya dalamBeritaNegara Republik Indonesia. Ditetapkandi Jakarta pada tanggal 25 Mai ro

LAMPIHANPERATURANDIRFKTURJENDEML PAJAK NOMORPER- 31 /PJ/2009TENTANG PEDOMAN TEKNISTATA CABA PEMOTONGAN, PENYETOMN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILANPASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL SEHUBUNGAN 26 DENGAN PEKERJMN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI PETUNJUK UMUMDANCONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PASAL21 DAN/ATAU PPh PPh PASAL26 BAGIANPEHTAMA: PETUNJUK UMUMPENGHITUNGAN PASAL21 DAN/ATAU PPh PPh PASAL26 I PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL21 UNTUKPEGAWAI PPh TETAPDAN PENERIMA PENSIUN BERKALA Penghitungan Pasal untukpegawai PPh 21 tetapdan penerimapensiun berkaladibedakan menjadi (dua), 2 yaitu: '1. Penghitungan masaataubulanan yangmenjadi dasarpemotongan pasal21 yang pph terutanguntuksetiap masapajak, yangdilaporkan dalamSpT Masapph pasal21,selain masapajakDesember ataumasapajakdi manapegawai tetapberhentibekerja; 2. Penghitungan kembali sebagaidasar pengisian Fotm 1721Aj atau '172'lA2 dan pemotongan PPh Pasal21 yangterutanguntukmasapajakDesember atau masapajak di manapegawai tetapberhenti bekerja. Penghitungan kembali dilakukan ini pada: a. bulan dimana pegawai tetapberhentibekerja penstun; atau b. bulanDesember bagi pegawai tetapyangbekerja sampaiakhirtahunkalender dan bagipenerima pensiun yangmenerima uangpensiunsampaiakhirtahunkalender. l. l. PenghitunganMasaatauBulanan SelainMasapaiakDesember atauMasapaiakdi mana pegawaitetap berhenflbekeria: a. Penghitungan Pasal ataspenghasilan PPh 21 Teratur b. Penghitungan Pasal atasPenghasilan PPh 21 TtdakTeratur Penghitungan Pasal ataspenghasilan l.'1.a. PPh 21 Teratur 1.1.a.1. Penghitungan PPh Pasal2t atas Penghasilan Teraturbagi Pegawai Tetap: '1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap,terlebihdahuludihitung seluruhpenghasilan brutoyang diterimaatau diperoleh selamasebulan, yang meliputi seluruh gaji, segalajenis tunjangan dan pembayaran teraturlainnya, termasuk uanglembur (overtime) pembayaran dan sejenisnya. b. Untuk perusahaan yang masuk programJamsostek, premi JaminanKecelakaan Kerja(JKK),premiJaminanKematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPl9yangdibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja,asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi siswayangdibayarkan pemberi dan bea oleh kerjauntukpegawai kepada perusahaan asuransilainnya. Dalam menghitung Pasal21, premitersebut PPh digabungkan dengan penghasilan brutoyang dibayarkan oleh pemberi kerjakepada Deqawai. t

c. Selanjutnyadihitung jumlah penghasilanneto sebulan yang diperolehdengan cara mengurangipenghasilanbruto sebulan dengan biaya jabatan,serta iuran pensiun,iuran Jamlnan Hari Tua, dan/atau iuran TunjanganHari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutanmelalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telahdisahkanoleh MenteriKeuangan atau kepada Badan Penyelenggara ProgramJamsostek. a. Selanjutnyadihitung penghasilanneto setahun, yaitu jumlah penghasilan netosebulandikalikan 12. b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnyasebagaiWajib Pajak dalam negerisudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawaiyang bersangkutan mulai bekerjasampaidenganbulan Desember. c. Selan.iutnya dihitung PenghasilanKena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayal (11hurufa UU PPh,yaitu sebesar Penghasilan neto setahunpada huruf a atau b di atas, dikurangl denganPTKP. d. SetelahdiperolehPPh terutangdengan menerapkan Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadapPenghasilan Kena pajak sebagaimana dimaksudpada huruf c, selanjutnya dihitungPPh Pasal 21 sebulan,yang harus dipotongdan/ataudisetor ke kas negara, yaitusebesar: 1) jumlah PPh Pasal21 setahunatas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huru{a dibagidengan12; atau 2) .iumlah PPh Pasal21 setahunatas penghasilan sebagaimana dimaksudpada hurufb dibagibanyaknya bulanyang menjadi faktorpengali sebagaimana dimaksud pada hurufb. 3 . a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan,maka untuk penghitungan PPh Pasal21, iumlah penghasilan tersebutterlebihdahuludijadikan penghasilan bulanan denganmempergunakan faktorperkaliansebagaiberikut: 1) Gaji untukmasaseminggu dikatikandengan4; 2) Gaji untukmasaseharidikalikan dengan26. b. Selanjutnya dilakukan penghitunganPPh Pasal 21 sebulan dengan cara sepertidalam angka 2 di atas. c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggudihitungberdasarkan PPh Pasal 21 sebulandalam huruf b dibagi 4, sedangkanPph Pasal21 atas penghasilan seharidihitungberdasarkan PPh Pasal 21 sebulandalamhurufb dibagi26. Jika kepada pegawaidi sampingdibayargaji bulananjuga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel),misalnya untuk 5 (tima) bulan,maka penghitungan PPh Pasal21 atas rapeltersebutadalah sebagaiberikut: a. rapel dibagi dengan banyaknyabulan perolehanrapel tersebut (dalamhal ini 5 bulan); b. hasil pembagianrapel tersebut ditambahkanpada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal21; c. PPh Pasal21 atas gaji untuk bulan-bulan setelahada kenaikan, dihitungkembali atas dasargaji barusetelahada kenaikan; d. PPh Pasal 2l lerutang atas tambahan gali untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangijumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebutpada hurufb. I

5. Apabilakepadapegawaidi sampingdibayargali yang didasarkan masa gaii kurangdari satu bulanjuga dibayar gaji lain mengenai masayang lebihlamadari satu bulan(rapel)sepertitersebut dalam angka4, makacarapenghitungan pasal21-nya Pph adalahsesuai denganyangtelahditetapkan dalamangka4 denganmemperhatikan ketentuan dalam angka 3. 1.1,a,2, Penghitungan Pasal2t ataspenghasilan PPh Teraturbagi penerima PenslunBerkala 1. Penghitungan Pasal21 atasuangpensiun PPh bulanan yangditerima ataudiperolehpenerima pensiun padatahunpertama pensiunadalah sebagai berikut: a. terlebihdahulu dihitungpenghasilan sebulan neto yangdiperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikanbanyaknya bulan seiak pegawai yang bersangkutan menerima pensiunsampaidenganbulan Desember; b. penghasilan pensiun neto sebagaimana tersebut pada hurufa ditambah dengan penghasilanneto dalam tahun yang bersangkutan yang diterimaatau diperolehdari pemberikerja sebelumpegawai yang bersangkutan pensiunsesuaidengan yangtercantum dalambuktipemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun; c. untukmenghitung PenghasilanKenapajak,jumjahpenghasilan pada huruf b tersebutdikurangi denganpTKp, dan selanjutnya dihitungPPhPasal21 atasPenghasilan Kenapajaktersebut; d. PPhPasal atasuangpensiun 21 dalam tahunyangbersangkutan dihitungdengan cara mengurangi Pasal21 dalamhurufc PPh dengan PPhPasal21 yangterutang pemberi dari kerjasebelum pegawaiyang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantumdalam bukti pemotonganPPh Pasal 21 sebelum pensiun; e. PPh Pasal21 atas uangpensiun bulanan adalah sebesarpph Pasal21 seperti tersebutdalamhurufd dibagidenganbanyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a. 2. Penghitungan Pasal atasuangpensiun PPh 21 bulananuntuktahun keduadanselanjutnyaadalahsebagaiberikut: a. terlebih dahulu penghasilan sebulan dihitung neto yangdiperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun; b. selanjutnya PPh Pasal21 dihitung dengancara penghitungan untukpegawaitetappadabutir1.1.a.1. angka huruf c, dand. 2 a, 1.1.b. Penghitungan PPh Pasal21 atas Penghasilan Tidak Teraturbagi Pegawai Tetap 1. Apabilakepadapegawaitetap diberikan iasa produksi,tantiem,gratifikasi, bonus,premi, lunjangan raya,dan penghasilan semacam yang hari lain itu sifatnyatidaktetapdan biasanya dibayarkan sekalisetahun,makaPPh Pasal 21 dihitung dipotong dan dengancarasebagai berikut: a. dihitungPPh Pasal 21 atas penghasilan teraturyang disetahunkan ditambah dengan penghasilan teratur tidak berupa tantiem,jasaproduksi, dan sebagainya. /\"

b. dihitungPPh Pasal ataspenghasilan 21 yangdisetahunkan teratur tanpa jasa tantiem, produksi, sebagainya. dan c. selisihantaraPPh Pasal21 menurutpenghitungan hurufa dan hurufb adalahPPh Pasal21 atas penghasilan jasa tidakteraturberupatantiem, produksi, sebagainya. dan 2. Dalamhal pegawaitetapyang kewajibanpajaksubjektifnya sudahada sejak awaltahun,namunbarumulaibekerja setelah bulanJanuari,makaPPhPasal 21 atas penghasilanyang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada butir 1 denganmemperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan Pasal21 Bulanan PPh atas Penghasilan Teraturpada butir 1.1.a.1. angka huruf c dand di atas. 2 b, Penghitungan PPh Pasal21 TerutangPada Bulan Desember atau Masa Paiak Tertentuuntuk Pegawai Tetapyang BerhentiBekeriaSebelumBulan Desember. 1. Penghitungan Pasal21 terutang PPh pada bulanDesember atau bulantertentu untuk pegawai tetapyangberhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut: a. HitungPPh Pasal21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pemotong dari pajakdalamtahunkalender yangbersangkutan, baik penghasilan teratur yang maupun yangtidak teratur. b- PPh Pasal terutang 21 yangharusdipotong untukbulanDesember ataubulan tertentuuntuk pegawaitetap yang berhenti bekerjasebelumbulan Desember adalah sebesar selisihantaraPPh Pasal terutang 21 atasseluruh penghasilan teraturdantidakteratur yangditerima pemotong dari pajakdalamtahunkalender yangbersangkutan, sebagaimana dimaksud dalamhurufa, dengan PPh Pasal 21 yangtelah dipotong dalam tahun kalender yangbersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya. c. Dalamhal jumlahPPh Pasal21 yang telah dipotong sampaidenganbulan sebelumnya tersebut lebihbesardaripada PPh Pasal21 terutang atasseluruh penghasilan teraturdan tidakteraturyang diterima dari pemotong pajakdalam tahun kalender yangbersangkutan, misalnya dalam pegawai hal berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemolongan PPh Pasal21 tersebut dikembalikan kepadapegawai tetap yang berhenti bekerjabersamaan dengan pemberian buktipemotongan Pasal21. Ataskelebihan PPh pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawaitetap yang bersangkutan, pemotongpajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutangatas penghasilan pegawai tetaplainnya dalam masapajak yangsama, sehingga jumlah PPhPasal yang 21 harus disetor oleh pemotong pajak untuk masa pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlahkelebihan pemotongan PPh Pasal21 yang telah diberikanolehpemotong pajakkepada pegawai letapyangberhenti bekerja. 2. Perhitungan Pasal21 ierutang PPh atas seluruh penghasilan yangditerlma atau diperolehdari pemotongpajak dalam tahun kalenderyang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka huruf adaiah t a sebagai berikut: a. Untukpegawai tetap yang kewajiban pajaksubjektilnya sudahada sejakawal tahun, namun mulai bekerja setelah bulanJanuari atauberhentibekerja sebelum bulanDesember, PPh Pasal2l terutang dihitung berdasarkan jumlahseluruh penghasilan yang diterimaatau diperoleh, baik yang bersifatteraturmaupun tidakteratur, selamapegawai tetapyangbersangkutan bekerja padapemotong palaK. b. Sedangkan untukpegawai tetapyangkewajiban pajaksubjektifnyabarudimulai setelah bulanJanuari atau berakhir sebelum bulanDesember, PPh Pasal21 terutangdihitungberdasarkan jumlahseluruhpenghasilan yang diterimaatau diperoleh, yangbersifat baik teratur maupun tidakteratur, yangdisetahunkan. /\"

II. PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL UNTUK PPh 21 PEGAWAI TIDAKTETAP ATAUTENAGAKERJALEPAS, 11.1. PegawaiTidak Tetap atau TenagaKeria Lepas,pemagangdan Calon pegawai yang Menerima Upah Harian, UpahMingguan, UpahSatuan, UpahBorongan, UangSakuHarian atauMingguan: 1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian,atau rata-rataupah/uang saku yang diterimaataudiperoleh dalamsehari: a. upah/uang mingguan saku dibagibanyaknya bekerja hari dalam seminggu; b. upahsatuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yangdihasilkandalam sehari; c. upah borongandibagi dengan jumlah hari yang digunakanuntuk menyelesaikan pekerjaanborongan. 2. Dalamhal upah/uang saku harianatau rata-rataupah/uang saku harianbelum melebihiRp150.000,00, jumlah dan yangditerima diperoleh kumulatif atau dalam bulankalender yangbersangkutan belummelebihi Rp1.320.000,00, tidak maka adaPPhPasal yangharus 2l dipotong. 3. Dalamhal upah/uang saku harianatau rata-rata upah/uang saku hariantelah melebihi Rp150.000,00, sepanjang dan jumlahkumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp1.320.000,00, maka PPh Pasal21 yang harusdipotong adalahsebesar upah/uang saku harianatau rata-rataupah/uang saku hariansetelahdikurangi Rp150.000,00, dikalikan5%. 4. Dalamhal jumlahupah kumulatif yang diterima atau diperolehdalambulan kalender yang bersangkutan telah melebihiRp1.920.000,00 kurangdari dan Rp6.000.000,00, maka PPh Pasal21 yang harusdipotong adalahsebesar upah/uang saku harianatau rata-rataupah/uang saku hariansetelahdikurangi PTKP sehari,dikalikan S%. 5. Dalam jumlah hal upahkumulatif yangditerimaataudiperoleh dalam satubulan kalender telahmelebihi Rp6.000.000,00, PPh pasal21 dihitung maka dengan menerapkan TarifPasal17 ayat (1) huruta UU pPh atasjumlahupahbruto dalam satubulan yangdisetahunkan setetahdikurangipTKp,dan pph pasal21 yangharusdipotong adalah sebesar PPh Pasal21 hasilperhitungan tersebut dibagi12. I.2. PegawalTidak Telap alau TenagaKerja Lepas,Pemagangdan Calon pegawai yangMenerima UpahyangOibayarkan Secara Bulanan: PPhPasal dihitung 21 denganmenerapkan Pasal ayat(1) huruf UU PPh Tarif 17 a atasjumlah upahbrutoyangdisetahunkan setelahdikurangi PTKP,dan PPhPasal 21 yang harusdipotongadalah PPh Pasal21 hasilperhitungan sebesar tersebut dibaoi12. t

. PETUNJUKUMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ANGGOTADEWAN PENGAWAS ATAU DEWAN KOMISARISYANG TIDAK MERANGKAPSEBAGAI PEGAWAI TETAP, MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMAJASA PFODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, BONUSATAU IMBALANLAIN YANG BERSIFATTIDAK TERATUR, DANPESERTA PROGRAM PENSIUNYANGMASIHBERSTATUSSEBAGAI PEGAWAIYANGMENARIK DANAPENSIUN lll.1. PenghitunganPPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan pengawasatau Dewan KomisarisYangTidak Merangkap SebagaiPegawaiTetap PPh Pasal21 dihitung denganmenerapkan Pasali7 ayat(1) hurufa UU pph Tarif jumlah ataskumulatii penghasilan yangditerima bruto selamaI (satu) ataudiperoleh tahunkalender. lll,2. Penghitungan PPh Pasal21 bagi Mantanpegawai yang Menerima penghasilan Berupa Jasa Produksi,Tantlem,Gratifikasi, Bonus atau lmbalan Lain yang BersifatTidak Teratur PPh Pasal21 dihitungdengancaramenerapkan Pasal1Z ayat(1) hurufa UU Tarif PPhataskumulatif jumlahpenghasilan brutoyangditerima ataudiperoleh selama1 (satu) tahunkalender. fff.3. PenghitunganPPh Pasal 21 bagi peserta program pensiun yang Masih Berstatus Sebagai PegawaiyangMenarik Danapensiun PPh Pasal21 dihitung denganmenerapkan pasal17 ayat(1) hurufa UU pph Tarif dari kumulatif .iumlahpenghasilan brutoyang dibayarkan selama1 (satu)tahun kalender. tv. PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL21 BAGIORANGPRIBADI PPh YANG BERSTATUS SEBAGAIBUKANPEGAWAI 1V.1.Pemotongan Pasal BagiTenaga PPh 21 Ahli yangMelakukan pekeriaan Bebas PPhPasal ataspenghasilan dibayarkan 21 yang kepada tenaga yangmelakukan ahli pekerjaanbebas dihitung dengan caramenerapkan Pasal ayat(1)huruf UU tarif 1Z a PPh atasjumlahkumulatif 50% (limapuluhpersen) jumlahpenghasilan dari bruto yangdibayarkan terutang atau dalamI (salu)tahunkalender. Dalam tenaga tersebut hal ahli adalahdoheryangmelakukan praktik rumah di sakit dan/atauklinikmakabesarnya.iumlahpenghasilan brutoadalahsebesar jasa dokter yang dibayarkanpasienmelaluirumahsakitdan/atau kliniksebelum dipotong biaya- biayaataubagihasilolehrumahsakitdan/atau klinik. 1V,2.Pemotongan PPh Pasal21 Bagi Orang pribadi DalamNegeriBukan pegawai, SelainTenagaAhli, atas lmbalanyang BersifatBerkesinambungan 1V.2.1,BagiyangTelahMemilikiNPWP penghasitan dan HanyaMenerima Dari PemotongPaiakyang Bersangkutan PPhPasal dihitung 21 dengan menerapkan Pasal ayat(1)huruf.a tarif 17 UU PPh atasjumlahkumulatif penghasilan kenapajak.Besarnya penghasilan kenapajakadalah penghasilan dikurangi sebesar bruto per PTKP bulan. lV,2,2. BagiyangTidakMemilikiNPWP atauMenerima Dari Penghasilan Selain PemotongPaiakyang Bersangkutan PPhPasal dihitung 21 dengan menerapkan Pasal ayat(1)huruf UU tarif 17 a PPh atas jumlahkumulatif penghasilan yang brutodalamtahun kalender bersangkutan. ,..l.

1V.3.Pemotongan PPh Pasal21 Bagi Orang pribadi DalamNegeriBukan pegawai, SelainTenagaAhli, atas lmbalanyang Tidak BersitatBerkesinambungan. PPh Pasal21 dihitungdenganmenerapkan Pasal17 ayat (1) hurufa UU pph tarif atasiumlahpenghasilanbruto. v. PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL21 BAGIPESERTA PPh KEGIATAN PPh Pasal2l dihitung dengan menerapkan Pasal17 ayat (1) hurufa UU pph atas tarif jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifatutuh dan tidak dipecah,yangditerimaolehpeserta kegiatan. PETUNJUKUMUMPENGHITUNGAN PASAL26 BAGI ORANGPRIBADI PPh YANG BEBSTATUS SEBAGAI SUBJEKPAJAKLUARNEGERI. 1. Dasar pengenaan Pasal adalah jumlah PPh 26 dari penghasilan bruto. 2. Dikenakan tarif PPh Pasal26 sebesar20% denganmemperhatikan ketentuanyang diaturdalam Perjaniian Penghindaran PajakBerganda(p3B),dalamhal orangpribadi yang menerima penghasilan adalahsubiekpajakdalamnegeridari negarayangtelah mempunyai dengan P3B Indonesia. . l - k_[

BAGIANKEDUA: CONTOHPENGHITUNGAN PASAL21 DAN/ATAU PPh PPh PASAL26 I. PENGHITUNGANPEMOTONGANPPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP I.1 DENGAN GAJIBULANAN 1.1.1 Ahmad padatahun2009bekerja Zakaria padaperusahaan Zamrud PT Abadi denganmemperoleh sebulanRp 2.500.000,00 membayar gaji dan iuran pensiunsebesar 100.000,00. Rp Ahmadmenikah tetapibelummempunyai anak.Penghitungan Pasal adalah PPh 21 sebagai berikut: Gajisebulan Rp 2.500.000,00 Pengurangan: 1. BiayaJabatan: 5%X Rp 2.500.000,00 Rp 125.000,00 2. luranpensiun Rp 100.000,00 Rp 225.000,00 Penghasilan sebulan neto Rp 2.275.000,00 Penghasilan setahun neto adalah 12x Rp 2.275.000,00 Rp27.300.000,00 PTKPsetahun - untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 - tambahan kawin WP Rp 1.320.000,00 Rp 17.160.000,00 Penghasilan KenaPajaksetahun Rp 10. 140.000,00 PPhPasal terutang 21 57o Rp 10.140.000,00 x = Rp 507.000,00 PPhPasal sebulan 21 Rp507.000,00: 12 = Rp 42.250,00 Catatan: a. BiayaJabatan adalahbiayauntukmendapatkan,menagih memelihara dan penghasilan yang dapatdikurangkan penghasilan dari setiaporangyang bekerjasebagaipegawaitetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. b. Contoh atasberlaku di pegawai apabila yangbersangkutan sudah memiliki NPWP.Dalamhal pegawai yang bersangkutanbelummemiliki NPWP, maka jumlah PPhPasal yangharus 21 dipotongadalahsebesar: = 120/\" x Rp 42.250,00 Rp 50.700,00. c. Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikanpenerimapenghasilanyang dipotong PPh Pasal sudahmemiliki 21 NPWP, kecuali lain disebut dalam contoh tersebut. t\"

l.'l-2 Bambang Yuliawan pegawaipada perusahaan yasa Buana,menikah pT tanpa anak, memperoleh sebulanRp 2.000.000,00. Yasa Buana gaji PT mengikuti program Jamsostek, premiJaminan Kecelakaan Kerjadan premi Jaminan Kematian dibayar olehpemberi kerjadengan jumlahmasing-masing 0,50% dan 0,30% darjgaji.PT YasaBuana menanggung Jaminan iuran Hari Tua setiap bulan sebesar3,700/\"dati gaji sedangkanBambangyuliawan membayar iuranJaminan Hari Tua sebesar 2,00%dari gaii setiapbulan. Disamping PT Yasa Buana juga mengikuti itu programpensiununtuk pegawatnya_ PT YasaBuanamembayar iuranpensiununtukBambang yuliawan dana ke pensiun, yang pendiriannya telah disahkanoleh Menterikeuangan, setiap bulansebesalRp 100.000,00, sedangkan Bambang yuliawanmembayar iuranpensiun sebesar 50.000,00. Rp Penghitungan Pasal PPh 21 Gajisebulan Rp 2.000.000,00 Premi Jaminan KecelakaanKerja Rp 10.000,00 Premi Jaminan Kematian Rp 6.000,00 Penghasilan bruto Rp 2.016.000,00 Pengurangan 1. Biayajabatan 5olo Rp 2.016.000,00 x Bp 100.800,00 2. IuranPensiun Rp 50.000,00 3. luranJaminan Tua Hari Rp 4O.OO0,0O Rp 190.800,00 Penghasilan sebulan neto Rp 1.825.200,00 Penghasilan setahun neto 12x Rp 1.825.200,00 Rp 21.902.400,00 PTKP - untuk sendiri WP Bp 15.840.000,00 - tambahan kawin WP Rp 1.320.000,00 Rp 17.160.000,00 Penghasilan Pajak Kena setahun Rp 4.742.400,00 Pembulatan Rp 4.742.OOO,Q0 PPhPasal21 terutang 5%x Rp4.742.000,00 Rp237.100,00 PPhPasal sebulan 2l Rp 237.100,00: 12 Rp 19.758,00 1.1.3 Endang Vidyawatiadalahseorang karyawatidenganstatusmenikah tanpa anak, bekerjapada PT VenturaEntitidengangaji sebulansebesarRp 2.500.000,00. Endang Vidyawati membayar iuran pensiun danapensiun ke yang pendiriannyatelah disahkanoleh MenteriKeuangan sebesarRp 50.000,00sebulan. Berdasarkan keterangan Pemda surat dari tempatEndang Vidyawati yangdiserahkan berdomisili kepada pemberikerja,diketahui bahwa suaminyatidakmempunyai penghasilan apapun. /

Penghitungan Pasal PPh 21 Gajisebulan Rp 2.500.000,00 Pengurangan: 1. BiayaJabatan = s% x Rp 2.500.000,00 Rp125.000,00 2. luranpensiun Rp 50.000,00 Rp 175.000,00 Penghasilan sebulan neto Rp 2.325.000,00 Penghasilan setahun neto = 12x Rp2.325.000,00 Rp 27.900.000,00 PTKP - untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 - tambahan karena menikah Rp 1 . 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 Rp 17.160.000,00 Penghasilan Pajak Kena setahun Rp 10.740.000,00 PPhPasal setahun 21 = 5% x Rp 10.740.000,00 Rp 537.000,00 PPhPasal sebulan 21 Rp 537.000,00: 12 = Rp 44.750,00 1.1.4 FirmaUtami karyawati denganstatus menikahtetapibelummempunyaianak bekerjapada PT Unggul Farmindo. Firma Utaml menerimagaji Rp 3.000.000,00 sebulan. Unggul PT Farmindo mengikutiprogrampensiun dan jamsostek. Perusahaanmembayar iuranpensiunkepada yang danapensiun pendiriannya disahkan telah oleh lvlenteri Keuangan, sebesar 40.000,00 Rp sebulan. FirmaUtamijuga membayar iuranpensiun Rp sebesar 30.000,00 sebulan, disamping perusahaan ilu membayarkaniuranJaminan HariTua karyawannya setiapbulansebesar3,70% gaji,sedangkan dari Firma Utamimembayar iuran Jaminan HariTua setiapbulansebesar dati gaji.Berdasarkan 2,00\"/\" surat keterangan PemdatempatFirmaUtamibertempat tinggaldiketahuibahwa suami FirmaUtamitidak mempunyai penghasilan apapun.PremiJaminan Kecelakaan Keriadan JaminanKematiandibayarolehpemberi kerjadengan jumlahmasing-masingsebesar1,00% 0,30% gaji dan dari Penghitungan Pasal : PPh 21 Gajisebulan Rp3.000.000,00 PremiJaminanKecelakaan Kerja Rp 30.000,00 PremiJaminanKematian Rp 9.000,00 Penghasilan sebulan bruto Rp3.039.000,00 ,* 10

Pengurangan: 1. Biayajabatan 5%x Rp3.039.000,00= Rp 151.950,00 2. luranPensiun RD 30.000.00 3. luranJaminan Tua Hari Rp 60.000,00 Rp 241.950,00 Penghasilan sebulan neto Rp 2.797.0s0,00 Penghasilan setahun nelo = 12x Rp 2.797.050,00 Rp 33.564.600,00 PTKP - untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 - tambahan karena menikah RD 1.320.000.00 Rp 17.160.000,00 Penghasilan Pajak Kena adalah Rp 16.404.600,00 Pembutatan Ro 16.404.000.00 PPhPasal setahun 21 = Rp 5%xRp 16.404.000,00 820.200,00 PPhPasal sebutan 21 Rp 820.200,00:12 = Rp 68.350,00 Catatan: Apabilasuami Firma Ulami bekerja,besarnyapTKp Firma Utami adalah PTKP untuk sendiri diri sebesar 15.840.000.00. Rp 1.2 DENGAN GAJIMINGGUAN GAJIHARIAN DAN Contoh-contohperhitunganberikut ini hanyaberlakubagi pegawaitetap (bukan pegawal tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gaiinya dibayar secara mingguan atauharian. 1.2.1 GagukTrimanto, menikah dengan satuanak,bekerja pegawai sebagaj tetap padaPerusahaan Teguh PT menerima yangdibayar Gemilang gaji mingguan sebesar 600.000,00 Rp Penghitungan Pasal : PPh 21 Gaiisebulan adalah 4 x Rp 600.000,00 Rp 2.400.000,00 Pengurangan: BiayaJabatan 5%x Rp 2.400.000,00 Rp '1 20.000,00 Penghasilan sebulan neto Rp 2.280.000,00 Penghasilan setahun neto 12x Rp 2.280.000,00 Rp27.360.000,00 11 /

PTKP - untuk sendiri WP Bp 15.840.000,00 - tambahan karenamenikah Rp 1.320.000,00 - tambahan untukI anak Rp 1.320.000,00 Rp 18.480.000,00 Penghasilan Paiak Kena setahun Rp 8.880.000,00 PPhPasal 21 = 5%x Rp8.880.000,00Rp 444.000,00 PPhPasal sebulan 21 Rp 444.000,00: = Rp 97.000,00 12 PPhPasal atasgaji/upah 21 mingguan Rp 37.000,00:4 - Rp 9.250,00 1.2.2 Harun Santoso pegawaipada perusahaan PT Segara Hurip dengan memperoleh gaji mingguansebesarRp 500.000,00. Harun kawin dan mempunyai seorang anak.PT Segara Huripmasuk programJamsostek,premi Jaminan Kecelakaan danpremi Kerja Jaminan Kematian olehpemberi dibayar kerjadengan jumlahmasing-masingsetiap bulansebesar1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Segara Huripmembayar iuranJaminan HariTua setiapbulan sebesar 3,70% gajidanHarun dari membayar iuranpensiun 10.000,00 Rp dan Jaminan Tuasebesar Hari 2,00% gaji. dari Penghasilan (4 sebulan x Rp 500.000,00) Rp 2.000.000,00 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 20.000,00 Preml Jaminan Kematian Rp 6.000,00 Penghasilan bruto Rp 2.026.000,00 Pengurangan : 1. Biayajabatan 5%x Rp 2.026.000,00 Rp 101.300,00 2. Iuranpensiun Rp 10.000,00 3. luranJaminan Tua Hari Rp 40.000,00 Rp .300,00 151 Penghasilan sebulan neto adalah Rp 1.874.700,00 Penghasilan setahun neto 12x Rp 1.874.700,00 Rp 22.496.400,00 PTKP - untukwajibpajak Rp 15.840.000,00 - tambahan karenamenikah Rp 1.320.000,00 - tambahan seoranganak Rp 1.320.000,00 Rp 18.480.000,00 Penghasilan Pajak Kena setahun Rp 4.016.400,00 Pembulatan Rp 4.016.000,00 :/- 12

PPhPasal setahun 2'l = 5%x Rp 4.016.000,00Rp 200.800,00 PPhPasal sebulan 21 Rp 200.800,00: 12 Rp 16.733,00 PPhPasal mingguan 21 Bp 16.733,00 :4 Rp 4.183,00 t.2.3 lmam Rahardipegawaitetap pada perusahaan Re.ioIndonusa PT dengan memperoleh yangdibayar gaji harian sebesar 80.000,00. Rp lmamkawin dan mempunyai seoranganak. PT Rejo Indonusa masuk programJamsostek, premiJaminanKecelakaan Kerjadan premiJaminanKematian dibayaroleh pemberikerjadenganjumlah masing-masing bulan setiap sebesar 1,00% dan 0,30%darigaji.PT RejoIndonusa membayariuranJaminan HariTua setiap bulan sebesar3,7Q%dati gaji dan lmam membayar iuran pensiunRp '15.000,00 Jaminan Tuasebesar dan Hari 2,00% gaji. dari sebulan 26 x Rp 80.000,00= Penghasilan = Rp 2.080.000,00 PremiJaminanKecelakaan Kerja Rp 20.800,00 PremiJaminanKematian Rp 6.240,00 Penghasilan bruto Rp 2.107.040,00 Pengurangan: 1. Biayajabatan 5%x Rp2.107.040,00 Rp 105.352,00 2. luranpensiun Rp 15.000,00 3. luranJaminan Tua Hari Rp 41.600,00 Rp 161.952,00 Penghasilan sebulan neto Rp 1.945.088,00 Penghasilan setahun neto 12xRp 1.945.088,00 Rp 23.341 .056,00 PTKP: - untukwajibpajak Rp 15.840.000,00 - tambahan karenamenikah Rp 1.320.000,00 - tambahan seoranganak Rp 1.320.000,00 Rp 18.480.000,00 Penghasilan KenaPajaksetahun Rp 4 . 8 6 10 5 6 , 0 0 . Pembulatan Rp 4 . 8 6 1 . 0 0 0 , 0 0 PPhPasal setahun 21 = Rp 5%xRp 4.861.000,00 243.050,00 PPhPasal sebulan 21 Rp 243.050,00:12= Rp 20.254,00 PPhPasal sehari 21 Rp 20.254,00 : 26 = Rp 779,00 IJ ' \"p

1.3 PENGHITUNGAN PASAL21 ATASPEMBAYAHAN PPh UANGRAPEL 1.3.1 Ahmad Zakaria sebagaimana tersebut dalam contohnomor 1.1.1, ataspada di bulanJuni 2009menerima kenaikan gaji,menjadi 3.500.000,00 Rp sebulan dan berlakusurutsejak1 Januari2009.Dengan adanya gaji kenaikan yang berlaku surut tersebut maka Ahmad menerima rapel seiumlah Rp 5.000.000,00 (kekurangan untukmasaJanuaris.d. Mei 2009).Untuk gaji menghitung Pasal21 atasuangrapeltersebut, PPh terlebihdahuludihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2OO9atas dasai penghasilansetelahada kenaikangaji.Dengan demikian penghitungan pph Pasal21 terutangnya adalah sebagaiberikut: Gaji Rp 3.500.000,00 Pengurangan : 1. Biayaiabatan: = 5%x Rp3.500.000,00 Rp 17s.000,00 2. luranPensiun Rp 100.000,00 Rp 27s.000,00 Penghasilan sebulan neto Rp 3.225.000,00 Penghasilan setahun neto : 12x Bp 3.225.000,00 Rp 38.700.000,00 PTKP - untukwajibpajak Rp 15.840.000,00 - tambahan karenamenikahRp 1.320.000,00 Rp 17.160.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp21.540.000,00 PPhPasal setahun 21 = 5%x Rp 21.540.000,00 Rp 1.077.000,00 PPh Pasal21 sebulan Rp 1.077.000,00 12 = : Rp 89.750,00 PPh Pasal21 Januaris.d Mei 2009seharusnva adalah: 5 x Rp 89.750.00 Rp 448.750,00 PPh Pasal21 yangsudahdipotong Januaris.d. Mei 2OO9 5 x Flp42.250,00(dariperhitungan contoh1.1.1)= Rp 211.250,00 PPh Pasal21 untukuang rapel Rp 237.500,00 t4

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAPPENGHASTLAN BERUPA:JASA PRODUKSI,TANTIEM, GRATIFTKASI. TUNJANGANHARI RAYA ATAU TAHUNBARU,BONUS, PREMI, DAN PENGHASILANSEJENISLAINNYA YANG SIFATNYATIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYADIBERIKANSEKALI DALAMSETAHUN 1.4.1 JokoQurnain(tidakkawin) padaPT Qolbu bekerja Jayadenganmemperoleh gajisebesar 2.000.000,00 Rp sebulan. Dalam tahunyangbersangkutan Joko menerimabonus sebesar 5.000.000,00. Rp SetiapbulannyaJokomembayar iuranpensiun danaPensiun ke yangpendiriannya disahkan Menteri telah oleh Keuangansebesar Rp60.000,00 Caramenghitung Pasal atasbonus PPh 21 adalah: 1.4.1.a PPhPasal atasGaiidan Bonus(penghasilan 21 setahun): (1 Gajisetahun 2xRp2.000.000,00) Rp 24.000.000,00 Bonus Rp 5.000.000,00 Penghasilan setahun bruto Rp 29.000.000,00 Pengurangan: '1 BiayaJabatan . = 5%x Rp 29.000.000,00Rp 1.450.000,00 2. luranpensiun setahun 12x Rp 60.000,00 = Rp 720.000,00 Rp 2.170.000,00 Penghasilan setahun neto Rp 26.830.000,00 PTKP - untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 10.990.000,00 PPhPasal21 terutang = 5%x Rp 10.990.000,00 Rp 549.500,00 1.4.1.b PPhPasal atasGaiisetahun 21 (12 Gajisetahun x Rp2.000.000,00) Rp 24.000.000,00 Pengurangan : 1. BiayaJabatan = 5%x Rp24.000.000,00Rp 1.200.000,00 2. luranpensiun setahun 12x Bp 60.000,00 - Rp 720.000,00 Bp 1.920.000,00 Penghasilan setahun neto Rp 22.080.000,00 PTKP - untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 6.240.000,00 PPhPasal terutang 21 = 5%x Rp 6.240.000,00 Rp 312.000,00 15

1.4.1.c PPhPasal atasBonus 21 PPhPasal21 atasBonusadalah: - Rp Bp 549.500,00 312.000,00= 237.500,00 Rp 1.4.2 KaryawatiKen Prameswari (tidak kawin)bekerjapada PT Prabu Kedaton dengan gaji memperoleh sebesar 2.750.000,00 Rp sebulan.Perusahaanikut dalam programjamsostek-Premi Jaminan KecelakaanKerja dan premi Jaminan Kematian iuranJaminan dan Har!Tua dibayaroleh pemberikerja setiapbulan masing-masing sebesar1,00%,0,30%dan 3,70%dari gaji. Prameswarimembayar iuranPensiun 50.000,00 iuranJaminan Rp dan Hari Tuasebesar 2,0O% gajiuntuk dati setiapbulan. Dalam tahunberjalan juga dia menerima bonussebesar 4.000.000,00. Rp Caramenghitung Pasal atasbonus PPh 21 adalah sebagai berikut: 1,4.2.a PPhPasal atasGaiidan Bonus(penghasilan 21 setahun) (12 Gajisetahun x Flp2.750.000,00) Rp 33.000.000,00 Bonus Rp 4.000.000,00 PremiJaminan Kecelakaan Keria 12x Rp 27.500,00 Rp 330.000,00 PremiJaminan Kematian 12 x Rp 8.250,00 Rp 99.000,00 Penghasilan setahun bruto Rp 37.429.000,00 Pengurangan: 1. BiayaJabatan = Rp 5%x Rp37.429.000,00 1.871.450,00 2. luranpensiun setahun 12x Rp50.000,00 = Rp 600.000,00 3. luranJaminan Tua Hari 12x Rp55.000,00 = Rp 660.000,00 Rp 3.131.450,00 Penghasilan setahun neto Rp 34.297.550,00 PTKP - untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 Penghasilan KenaPajak Rp 18.457.550,00 Dibulatkan Rp 18.457.000,00 PPhPasal terutang 21 = 5%x Rp 1A.457.000,00Rp 922.850,00 1.4.2,b PPhPasal atasGaiisetahun 21 (12 = Gajisetahun x Rp 2.750.000,00) Rp 33.000.000,00 PremiJaminanKecelakaan Kerja 12x Rp27.500,00 - Rp 330.000,00 PremiJaminanKematian 12x Rp8.250,00 - Rp 99.000,00 Jumlah Rp 33.429.000,00 76 ' /

Pengurangan: 1. BiayaJabatan = Rp 5%x Rp33.429.000,00 1.671.450,00 2. luranDensiun setahun 12x Rp 50.000,00 = Rp 600.000,00 3. luranJaminan Tua Hari 12x Rp55.000,00 Rp 660.000,00 Jumlah Rp 2.931.450,00 Penghasilan setahun neto = Rp 30.497.550,00 PTKP - untukwP sendiri Rp 15.840.000,00 PenghasilanKena Pajak Rp 14.657.550,00 Pembulatan Rp 14.657.000,00 PPh Pasal 21 terutang = 5% x Rp 14.657.000,00 Rp 732.850,00 1.4.2.c PPh Pasal 21 atas Bonus PPhPasal atasBonus 21 adalah: - Rp922.850,00Rp732.850,00Rp 190.000,00 = I.5 PENGHITUNGANPEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAIYANGDIPINDAHTUGASKAN DALAMTAHUNBERJALAN Pada saat pegawaidipindahtugaskan,pegawaiyang bersangkutantidak berhenti bekerjadari perusahaan pegawai tempatdia bekerja. yangbersangkutan masihtetap bekerjapada perusahaan yang sama dan hanyaberubih lokasinyasaja. Dengan demikiandalam penghitungan pasal21 tetapmenggunakan Pph daiar penghitungan selamasetahun. penghitungan: Contoh AgusSaparudin yangberstatusbelummenikah adalahpegawai padapT Nusantara MandiridiJatarta. Sejak1 Juni2009dipindahtugaskanke kantor cabang Bandung di dan pada1 Oktober 2009dipindahtugaskan ke kantor lagi cabang Garut. di GaiiAgui Saparudinsebesar 3.500.000,00 pembayaran Rp dan iuran pensiunyang dibayar sendirisebulansejumlah 100.000,00. Rp Penghitungan Pasal21: PPh 1.5.1 KantorPusatdi Jakarta Gajisebulan Rp 3.500.000,00 Pengurangan 1. BiayaJabatan: = 5%x Rp3-500.000,00 Rp 175.000,00 2. luranpensiun = Rp 100.000,00 Rp .175.000,00 Penghasilan sebulan neto adalah Rp 3.325.000,00 / 17

Penghasilan setahun: neto 12x Rp3.325.000,00 Rp 38.700.000,00 PTKP - untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 22.860.000,00 PPhPasal21 ierutangsetahun = 5% xRp 22.860.000,00 Rp 1.143.000,00 PPhPasal21 terutang sebulan Rp 1.143.000,00: 12 - Rp 95.250,00 PPhPasal terutang harus 21 dan dipotong untukmasaJanuari Mei2009 s.d. adalah: 5/12x Rp 1.143.000,00 = Rp476.250,00 PPhPasal yangsudah 21 dipotong masa Januari Mei2009adalah: s.d. 5 x Rp 95.250,00 = Rp 476.250,00 PPh Pasal21 kurang(lebih) dipotong N I H I L Pengisian Bukti PemotonganPPh Pasal 21 (Form 1721 A1l di Kantor Jakarta Gaji(Januari Mei2009) s.d. 5 x Rp3.500.000,00 Rp 17.500.000,00 Pengurangan 1. Biaya Jabatan 50/6 Rp 17.500.000,00= Rp 875.000,00 x 2. luran pensiun 5 x Rp 100.000,00 = Rp500.000,00 Rp 1.375.000,00 Penghasilan neto5 bulanadalah Rp 16.125.000,00 Penghasilan neto disetahunkan: 1 2 l 5x R p 1 6 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 Rp 38.700.000,00 PTKP - untukWP sendiri Rp 15.840.000,00 Penghasilan Kena Pajakdisetahunkan Rp 22.860.000,00 PPh Pasal21 disetahunkan 5% x Rp 22.860.000,00 = Rp 1.143.000,00 PPhPasal21 terutang 5/12xRp1.143.000,00 = Rp 476.250,00 18

PPhPasal yang 21 telahdipotong dilunasi dan (Januari Mei2009) s.d. adalah: 5 x Rp 95.250,00 = Rp 476.250,00 PPhPasal kurang 21 (lebih) dipotong NIHIL 1.5.2 KantorCabangBandung a. Penghasilan di Bandung neto GajiJunis.d.September 2009: 4 x Rp3.500.000,00 = Rp 14.000.000,00 Pengurangan 1. BiayaJabatan: = s% x Rp 14.000.000,00Rp 700.000,00 2. luranpensiun a x Rp 100.000,00 = Rp 400.000,00 Rp 1.100.000,00 Penghasilan di Bandung neto Rp 12.900.000,00 b. Penghasilan di Jakarta neto Rp 16.125.000,00 penghasilan I bulan Jumlah neto Rp 29.02s.000,00 Penghasilan disetahunkan: neto = 12l9x Rp 29.025.000,00 Rp 38.700.000,00 PTKP - untuk sendiri wP Rp 15.840.000,00 Penghasilan Kena Paiakdisetahunkan Rp 22.860.000,00 PPhPasal disetahunkan: 21 = 5% x Rp 22.860.000,00 Rp 1.143.000,00 PPhPasal terutang 2'1 sebulan Rp 1..143.000,00: 12 Rp 95.250,00 PPhPasal terutang harus 21 dan dipotong untuk masa Januari September adalah: s.d. 2009 9/12 Rp 1.143.000,00 x Rp 857.250,00 PPhPasal21 terutang Jakarta di sesuai dengan Form. 1721- Al Rp 476.250,00 PPhPasal yangsudah 21 dipotong Bandung di masa Junis.d.September adalah: 2009 4 x Rp95.250,00 Rp 381.000,00 21 (lebih) PPhPasal kurang dipotong NIHIL 79

Pengisian Bukti Pemotongan Pasal (Formulir PPh 21 1221-Al) di Kantor Bandung Penghasilan di Bandung neto GajiJunis.d.September2009: 4 x Rp 3.500.000,00 Rp 14.000.000,00 Pengurangan: 1. BiayaJabatan: 5%x Rp 14.000.000,00 Bp 700.000,00 2. luranpensiun 4 x Rp 100.000,00 Rp 400.000,00 Rp 1.100.000,00 Penghasilan di Bandung neto Rp 12.900.000,00 Penghasilan di Jakarta neto Rp 16..125.000,00 penghasilan g bulan Jumlah neto Rp 29.025.000,00 Penghasilan disetahunkan: neto 12/9x Rp 29.025.000,00 Rp 38.700.000,00 PTKP - untuk sendiri WP Rp 1s.840.000,00 Penghasilan Pajak Kena disetahunkan Rp 22.860.000,00 PPhPasal disetahunkan 21 = 5% x Rp 22.860.000,00 Rp 1.143.000,00 PPhPasal21 terutang 9/12 Rp 1.'143.000,00 x Rp 857.250,00 PPhPasal telah 21 dipotong dilunasi: dan Di Jakarta denganForm.1721- A1 sesuai Rp 476.250,00 Di Bandung x Rp95.250,00) (4 Rp 381.000,00 PPhPasal kurang 21 (tebih) dipotong NIHIL 1.5.3 KantorCabangGarut a. Penghasilan di Garut neto GajiOktober Desember s.d. 2009: 3 x Rp 3.500.000,00 Rp 10.500.000,00 Pengurangan 1. Biaya Jabatan = 5% x Rp 10.500.000,00 Rp 525.000,00 2. luranpensiun 3 x Rp 100.000,00 Rp 300.000,00 Rp 825.000,00 Penghasilan neto di Garut Rp 9.675.000,00 b . Penghasilanneto di Jakarta Rp 1 6 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 c. Penghasilan neto di Bandung Rp 12.900.000,00 Jumlahpenghasilan netosetahun Rp 38.700.000,00 20

PTKP - untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 Penghasilan KenaPajak Rp 22.860.000,00 PPhPasal21 terutang setahun 5% x Rp 22.860.000,00 = Rp 1.143.000,00 PPhPasal21 terutang Jakarta di dan Bandung sesuai dengan Form. - 1721 Al Rp 857.250,00 PPhPasal21 terutang Garut di Rp 285.750,00 PPhPasal21 sebulan yangharusdipotong Garut di Rp 285.750,00:3 Rp 95.250,00 PenglsianBuktl PemotonganPPh Pasal21 (Formufir1721- A1)di Kantor Garut Penghasilan di Garut neto GajiOktober Desember s.d. 2009: 3 x Rp3.500.000,00 Rp 10.500.000,00 Pengurangan 1. BiavaJabatan: 506 Rp 10.500.000,00 Rp 525.000,00 x 2. luranpensiun 3 x Rp 100.000,00 Rp 300.000,00 Rp 825.000,00 Penghasilan di Garut neto Rp 9.675.000,00 Penghasilan di Jakarta neto Rp 16.125.000,00 Penghasilan di Bandung neto Rp 12.900.000,00 penghasilan setahun Jumlah neto Rp 38.700.000,00 PTKP - untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 Penghasilan KenaPajak Rp 22.860.000,00 PPhPasal terutang 21 5% x Rp 22.860.000,00 Rp 1.143.000,00 PPhPasal21 terutang Jakarta di dan Bandung denganFotm.1721- A1 sesuai Rp 857.250,00 PPhPasal21 terutang Garut di Rp 28s.750,00 PPhPasal21 telahdipotong 3 x Rp 95.250,00) ( Rp 285.750,00 PPhPasal21 kurang(lebih) dipotong NIHIL 2l

I.6 PENGHITUNGANPEMOTONGANPPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAIYANGBERHENTI BEKERJA ATAUMULAIBEKERJADALAMTAHUN BERJALAN 1.6.1 Pegawai BaruMulalBekeria PadaTahunBerlalan 1.6.1.1 Penghltungan PPh Pasat 2t atas penghasilanpegawaiyang kewallbanpaiak subiektifnyasebagaiSubiek paiak dalam negeri sudah ada seiak awal tahun kalendertetapi baru bekeria pada pertengahantahun. Budiyanta bekerjapada PT Xiang Malamsebagaipegawai tetap sejak 1 September2009.Budiyanta menikahtetapibelumpunya anak. Gaji sebulanadalahsebesarRp 6.000.000,00 dan iuran pensiunyangdibayar bulan tiap sebesar 150.000,00. Rp Penghitungan Pasal tahun PPh 21 2009adalah sebagai berikut: Gaiisebulan Rp 6.000.000,00 Pengurangan: 1. BiayaJabatan = 5%x Rp6.000.000,00 Rp 300.000,00 2. luranPensiun Rp 150.000.00 Rp 450.000,00 Penghasilan sebulan neto Rp 5.5s0.000,00 Penghasilan setahun neto 4 x Rp 5.550.000,00 Rp22.200.000,00 PTKP - untuk sendirj WP Rp 15.840.000,00 - tambahan kawin WP Rp 1.320.000,00 Rp 17.160.000,00 Penghasilan Pajak Kena setahun Rp 5.040.000,00 PPhPasal terutang 21 5ol\" Rp 5.040.000,00 = Rp 252.000,00 x PPhPasal sebulan 21 Rp 252.000,00:4 = Rp63.000,00 1,6.1.2 Penghitungan PPh Pasal 2l atas penghasilan pegawaiyang kewajibanpajak subiektlfnyasebagaiSubiek Paiakdalam negeri dimulaiseielahpermulaan tahun paiak,dan mulai bekeriapada tahunberialan DavidRaisita(lV3)mulaibekerja September 1 2009.la bekerjadi Indonesia Agustus s.d. 2012.Selama Tahun2009menerima per gaji bulan 20.000.000.00 Ro Penghitungan Pasal tahun PPh 21 2009adalah sebagai berikut: .22

Gajisebulan Rp 20.000.000,00 Pengurangan: BiayaJabatan = Rp 57\"X Rp 20.000.000,00 1.000.000,00 Maksimum diperkenankan Rp 500.000,00 Penghasilan sebulan neto Rp 19.500.000,00 Penghasilan selama bulan neto 4 Rp 78.000.000,00 Penghasilan disetahunkan: neto 1214 Rp78.000.000,00 x Rp 234.000.000,00 PrKP (r(3) - untuk sendiri wP Rp 15.840.000,00 - tambahan kawin WP Rp 1.320.000,00 - tambahan orang 3 anak (3x Rp 1.320.000,00) Rp 3.960.000,00 Rp 21-120.000,00 Penghasilan Kena Pajakdisetahunkan Rp212.880.000,00 PPh Pasal21 disetahunkan: - 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 - 15%x Rp 162.880.000,00 Rp 24.432.000,00 Ro 26.932.000.00 PPhPasal terutang 21 untuk tahun2009 4112xAp 26.932.000,00 = Rp 8.977.333,00 PPhPasal terutang 21 sebulan: 1/4x Rp 8.977.333,00 - Rp 2.244.333,00 Pegawai Berhenti Bekeria PadaTahunBerialan 1.6.2.1 Pegawai YangMasihMemitiki palakSubiektif Kewaiiban Berhenti Bekeria Pada TahunBerialan Arip Marwantoyang berstatus belummenikah adalahpegawaipada PT Mahakam - Utama di Yogyakarta Dty. Selak 1 Oktober2009, yangbersangkulan berhenti bekerja PT Mahakam di Utama.GajiArip Marwantosetiap bulan sebesar Rp 9.500.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuranpensiun kepadaDanapensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuanMenteri Keuangan sejumlah 100.000,00 Rp setiap bulan. Penghltungan Pasal yangdipotong PPh 21 setiapbulan: Gajisebulan Rp3.500.000,00 Pengurangan 1. BiayaJabatan: 5%x Rp3.500.000,00 Bp 175.000,00 2. luranpensiun Rp 100.000,00 Rp 275.000,00 Penghasilan neto Rp 3.22s.000,00

Penghasilan selahun neto 12x Rp3.225.000,00 Rp38.700.000,00 PTKP - untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 22.860.000,00 PPhPasal21 terutang = 5%x Rp 22.860.000,00Rp 1.143.000,00 PPhPasal yangharus 21 dipotong sebulan: Rp 1.143.000,00 : 12 = Rp95.250,00 PenghitunganPPh Pasal21 yang terutang selama bekeriapada PT MahakamUtama dalam tahun kalender2OO9 (s.d. bulan September2009)dilakukanpadasaat berhentibekeria: Gaji(Januari September s.d. 2009) 9 x Rp3.500.000,00 Rp 31.500.000.00 Pengurangan '1 BiayaJabatan . : 5%x Rp31.500.000,00= Rp 1.575.000,00 2. luranoensiun 9 X Rp 100.000,00 = Rp 900.000,00 Rp 2.475.000,00 Penghasilan 9 bulan neto adalah Rp29.025.000,00 PTKP -untuk sendiri wP Rp 1s.840.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 13.185.000,00 PPhPasal terutang 21 = Rp 5%x Rp 13.185.000,00 659.250,00 PPhPasal21 terutang untukmasa Januari September adalah s.d. 2009 = Rp 659.250,00 PPhPasal yangsudah 21 dipotong sampai dengan Bulan Agustus 2009: I x Rp 95.250,00= Rp 762.000,00 PPhPasal lebih 21 dipotong Rp 102.750,00 Catatan: Kelebihanpemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 102.750,00 dikembalikan oleh PT MahakamUtama kepadayang bersangkutan padasaatpemberian pemotongan Pasal . bukti PPh 21 24

1.6.2.2 PegawaiBerhenli Bekeria Pada Tahun Berialan dan Sekaligus Kehllangan Kewaiiban PaiakSubiektif LewisOshea(l(3) mulaibekerja 2004dan berhenti Mei bekerjaseiak 1 Juni 2009 dan meninggalkan Indonesia negara asalnya ke (kehilangan pajak kewajiban subjektif). Selama tahun2009menerima gaji perbulan sebesar 15.000.000,00 padabulanApril2009 Rp dan menerima bonussebesar 20.0000.000,00 Rp A, Penghllungan Pasal atasgaii adalah: PPh 21 Gaiisebulan Rp 15-000.000,00 Pengurangan: BiayaJabatan = 5%x Rp 15.000.000 Rp 750.000,00 Maksimum diperkenankan Rp 500.000,00 Netoatas gajisebulan Penghasilan Rp 14.500.000,00 Penghasilan Netodisetahunkan: 12 x Rp 14.500.000,00 Rp 174.000.000,00 PrKP(r(3) - unruk wajibPajak Rp15.840.000,00 - tambahan kawin WP Rp 1.320.000,00 - tambahan oranganak 3 (3x Rp 1.320.000,00) Rp 3.960.000,00 Rp 21.120.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 152.880.000,00 PPhPasal atasgajisetahun: 21 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp102.880.000,00 Rp 15.432.000,00 Rp 17.932.000,00 PPhPasal21 atasgajisebulan Rp 17.932.000,00 = : 12 Rp 1.494.333,00 B. Penghitungan Pasal atasgaii dan bonus: PPh 21 Gajidisetahunkan (12x Rp 15.000.000,00) Rp180.000.000,00 Bonus Bp 20.000.000,00 Rp200.000.000,00 Pengurangan: BiayaJabatan: = Rp 5%x Rp200.000.000,00 10.000.000,00 Maksimum diperkenankan 12x Rp.500.000,00 Rp 6.000.000,00 Penghasilan atasgajisetahun bonusRp194.000.000,00 Neto dan 25

PrKP(|(3) - untuk Waiib Pajak Rp 15.840.000,00 - tambahan kawin R p 1 . 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 WP - tambahan orang 3 anak (3x Rp 1.320.000,00) Rp 3.960.000,00 Rp 21.120.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp172.880.000,00 PPh Pasal21 alas gajisetahundan bonus: 5% x Rp 50.000.000.00 Rp 2.500.000,00 15% x Ro122.880.000.00 Rp 18.432.000,00 Rp 20.932.000,00 C. Penghitungan Pasal21 atasBonus: PPh - Rp Rp 20.932.000,00 17.932.000,00= 3.000.000,00 Rp D. Penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutanberhenti dan meninggalkan Indonesiauntuk selama-lamanya, yang dicantumkan dalam Form |721A1: Gajiselama bulan 5 (5 x Rp 15.000.000,00) Bp 75.000.000,00 Bonus Rp 20.000.000,00 Jumlah penghasilan seluruh selama bulan Rp 9s.000.000,00 5 Pengurangan: BiayaJabatan: = Rp 5%x Rp95.000.000,00 4.750.000,00 Maksimum dioerkenankan 5 x Rp.500.000,00 = Rp 2.500.000,00 Penghasilan selama bulan Neto 5 Rp 92.500.000,00 Jumlah penghasilan diselahunkan seluruh neto 12i5x Rp 92.500.000,00 Rp222.000.000,00 PTKP(I(3) - untukwajib Pajak Rp 15.840.000,00 - tambahan kawin Rp 1.320.000,00 WP - tambahan orang 3 anak (3x Rp 1.320.000,00) 3.960.000,00 Rp Rp 21.120.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 200.880.000,00 PPhPasal atasgajisetahun bonus: 21 dan 5% x Rp50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp150.880.000,00 Rp 22.632.000,00 Rp 25.132.000,00 PPh Pasal21 terutangatas penghasilan bulan: 5 5/12x Rp 25.132.000,00 - Rp 10.471.667,00 26 *

PPhPasal telah 21 dipotongsampai dengan bulanApril2009atasgajidanbonus: (4x Rp 1.494.333,00) 3.000.000,00=Rp 8.977.333,00 + Rp PPhPasal terutang harus 21 dan dipotong Untuk bulan 2009 Mei = Ro 1.494.333.00 Catatan: Cara penghitungan atas berlakujuga bagi pegawai yang di kehilangan pada tahun berjalankarena kewajibansubiektifnya meninggaldunia. 1.7 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PASAL21 ATAS PENGHASILAN PPh YANG SEBAGIAN ATAUSELURUHNYA DTPEROLEH DALAMMATAUANGASING NeillMc Learyadalahseorang karyawanmemperoleh padabulanJanuari gaji 2009 dalammatauangasingsebesar Kursyangberlaku US$2,000sebulan. untukbulan Januari2009 berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan per adalahRp 11.250,00 US$1.00. Neill Leary Mc berstatus menikah dengan anak, 1 Penghitungan Pasal adalah'. PPh 21 Gajisebulanadalah : US$2,000 Rp 11.250,00 x Rp 22.500.000,00 Pengurangan: BiayaJabatan = Rp 5%x Rp 22.500.000,00 1.125.000,00 Maksimum diperkenankan Rp 500.000,00 Penghasilan sebulan neto Rp 22.000.000,00 Penghasilan setahun neto 12 x Rp 22.000.000,00 Rp 264.000.000,00 PTKP - untuk sendiri WP Bp 15.840.000,00 - tambahankarenamenikah BD 1.320.000.00 - tambahanuntuk1 oranganak Rp 1.320.000,00 Rp 18.480.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 245.520.000,00 PPh Pasal21 terutangsetahun 5% x Rp 50.000.000,00 - Rp 2.s00.000,00 15% x Rp 195.520.000,00 - Rp 29.328.000,00 Rp 31.828.000,00 PPh Pasal2l sebulan: R p 3 1 . 8 2 8 . 0 0 0 , 0 l0 := R p 2 . 6 5 2 . 3 3 3 , 0 0 2 n t

PPh PASAL 21 SELURUHATAU SEBAGIANDITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA Dalamhal PPhPasal21 atasgaji pegawai ditanggung pemberi oleh kerja,pajakyang ditanggungpemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertiankenikmatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal8 ayat (1) huruf b dan bukanmerupakan penghasilan pegawai yangbersangkutan. Arip Mulyanaadalah seorang pegawaidari PT Lautan Otomatadengan status menikah mempunyai oranganak.Diamenerima Rp 4.00O.OOO,OO dan 3 gaji sebulan dan PPh ditanggung pemberi oleh kerja.Tiap bulania membayariuranpensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh MenteriKeuangansebesar Rp 150.000.00 Gajisebulan Rp 4.000.000,00 Pengurangan: 1. BiayaJabatan 5% x Rp 4-000.000,00 Rp 200.000,00 2. luranpensiun Rp 150.000,00 Rp 350.000,00 Penghasilan sebulan neto Rp 3.650.000,00 Penghasilan setahun neto 12x Rp 3.650.000,00 Rp 43.800.000,00 PTKP - untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 - tambahan karenamenikah Rp 1.320.000,00 - tambahan untuk orang 3 anak Rp 3.960.000,00 Rp 21.120.000,00 Penghasilan Paiak Kena Rp 22.680.000,00 PPhPasal setahun 21 adalah 5% xRp 22.680.000,00 =Rp 1.104.000,00 PPh Pasal2l sebulan: R p 1 . 1 3 4 . 0 0 0 , 01 2 0: = Bp 94.500,00 PPh Pasal21 sebesar 94.500,00 ditanggung dibayar Rp ini dan olehpemberi kerja. JumlahsebesarRp 94.500,00 dari penghasilan tidak dapat dikurangkan Bruto pemberi kerjadan bukanmerupakanpenghasilan dikenakan yang pajakkepadaArip Mulyana. Namun pemberi apabila kerja adalah bukan WajibPajakselain pemerintah Wajib atau Pajak yang pengenaanpajaknyaberdasarkan Pph final atau berdasarkan norma penghitungankhusus (deernedprofitl, maka kenikmatanberupa pajak yang ditanggungpemberikerja ditambahkan dalampenghasilan pegawai ke dari yang bersangkutan, penghilungan dan pajaknyadilakukan sesuai contohNomor 1.9. 28

I.9 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PASAL21 TEHHADAP PPh PEGAWAI TETAP YANGMENERIMA TUNJANGAN PAJAK Dalam kepada hal pegawaidiberikan pajak, tunjangan makatunjanganpajak tersebut merupakan penghasilanpegawai yang bersangkutandan ditambahkanpada penghasilan diterimanya. yang penghitungan: Contoh Peri lrawan(statuskawindengan3 oranganak)bekerjapadaPT KartikaKawashima Pionirindo dengan gaji memperoleh sebesar 2.500.000,00 Rp sebulan. KepadaPeri lrawan diberikan pajaksebesar 25.000,00. tunjangan Rp luranpensiun yangdibayar olehPerilrawanadalah sebesar 25.000.00 RD sebulan. Penghitungan Pasal adalah PPh 21 : Gajisebulan Rp 2.500.000,00 Tunjanganpajak Bp 25.000,00 Penghasilan sebulan bruto Rp 2.525.000,00 Pengurangan: 1. BiayaJabatan 5%xRp 2.525.000,00 = Rp 126.250,00 2. luranpensiun = Rp 25.000,00 Rp 151.250,00 Penghasilan sebulan neto Rp 2.373.750,00 Penghasilan setahun neto 12x Rp 2.373.7s0,00 Rp 28.485.000,00 PTKP - untuk sendiri wP Rp 15.840.000,00 - tambahan karenamenikah Rp 1.320.000,00 - tambahan untuk orang 3 anak Rp 3.960.000,00 Rp 21.120.000,00 Penghasilan KenaPajak Rp 7.365.000,00 PPh Pasal 21 setahun adalah 5o/\"x Rp 7.365.000,00= Rp 368.250,00 PPh Pasal21 sebulanadalah Rp 368.250,00:12 - Rp 30.688,00 Selisihpajakterutangdengantunjangan - pajakadalahRp 30.688,00 Rp 25.000.00= Rp 5.688,00dapat ditanggungoleh pegawaitersebutyaitu dengandipotongkan dari penghasilan bulanyang bersangkutan oleh pemberikerja/pemotong atau ditanggung pajak. ApabilaselisihsebesarBp 5.688,00 tersebutditanggungoleh pemberikerja/pemotong pajak maka jumlahtersebutbukan merupakan biayayang dapat dikurangkandalam menghitung PenghasilanKena Pajakpemberi kerja/pemotongpajak. 29

I.1O PENGHITUNGANPPh PASAL 21 ATAS PENERIMAANDALAM BENTUKNATURA DAN KENIKMATAN LATNNYA YANG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK YANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILANNYA BERSIFAT FINAL ATAU BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGANKHUSUS (DEEMED PROFIN Qalbun Junaidi adalah warga negara Rl yang bekerja pada suatu perwakilandagang asingyang pengenaan pajaknyamenggunakan normapenghitungan khusus(deemed profit), mempercleh gaji sebesar Rp 1.500.000,00sebulan beserta beras 30 kg dan gula 10 kg. QalbunJunaidiberstatus menikahdengan1 orang anak. Nllai uang dari beras dan gula dihitungberdasarkanharga pasar yaitu : Hargaberas : per Rp 10.000,00 kg. Hargagula : per Rp 8.000,00 kg. Penghitungan Pasal PPh 21 Gajisebulan Rp 1.500.000,00 Beras 30 x Rp 10.000,00 : Rp 300.000,00 Gula : 10x Rp 8.000,00 Rp 80.000,00 Penghasilan sebulan bruto Rp 1.880.000,00 Pengurangan: BiayaJabatan 5%x Rp 1.880.000,00 Rp 94.000,00 Penghasilan sebulan neto Rp 1.786.000,00 Penghasilan setahun neto 12xRp I.786.000,00 Rp 21.a32.000,00 PTKP - untuk sendiri WP Rp 15-840.000,00 - tambahan karenamenikah Rp 1.320.000,00 - tambahan untuk1 oranganak Rp 1.320.000,00 Rp 18.480.000,00 Penghasilan KenaPajak Rp 2.952.000,00 PPhPasal setahun 21 adalah = 5%x Rp 2.952.000,00 Rp 147.600,00 PPhPasal sebulan 21 : Rp 147.600,00: 12 Rp 12.300,00 I.11 Perhitungan PPh Pasal21 Bagi Pegawai Tetapyang Baru MemilikiNpWp pada Tahun Berialan WahyuSantosa, statusbelummenikah dan tidak memilikitanggungankeluarga, bekerjapadaPT FaiarSejahteradengan gaji memperoleh dan tunjangan setiapbulan sebesar Rp5.500.000,00, yang bersangkutan dan membayar iuranpensiunkepada perusahaan DanaPensiun yangpendiriannya disahkan telah olehMenteriKeuangan setiapbulansebesar Rp200.000,00. Wahyu SantosabarumemilikiNPWP padabulan Juni 2009 dan menyerahkanfotokopikartu NPWPkepadaPT FajarSejahtera untuk digunakan sebagaidasarpemotongan Pasal bulan PPh 21 Juni. 30

Perhitungan Pasal yangharus PPh 21 dipotong setiapbulanuntukbulanJanuari-Mei 2009adalahsebagai berikut: Gajidantun.iangan sebulan Rp 5.500.000,00 Pengurangan: 1. BiayaJabatan = 5% x Rp 5.500.000,00Rp 275.000,00 2. luranpensiun: Rp 200.000,00 Rp 475.000,00 Penghasilan atasgajidantunjangan Neto sebulan Rp 5.025.000,00 Penghasilan setahun: Neto 12x Rp5.025.000,00 Rp 60.300.000,00 PrKP Ol(0) - untukWajibPajak Rp 15.840.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 44.460.000,00 PPhPasal ataspenghasilan 21 setahun: 5ol\"x Rp 44.460.000,00 Rp 2.229.000,00 PPh Pasal21 atas gajisebutan Rp 2.223.000.00 2 = :1 Rp 185.250,00 PPhPasal yangharus 21 dipotong yangbersangkutan karena belummemiliki NpWp: 120%x Rp 185.250,00 Rp 222.300,00 = JumlahPPh Pasal21 yang dipotong 2009 = S x Rp 222.900,00 dariJanuari-Mei = R p1 . 1 1 1 . 5 0 0 , 0 0 JumlahPPh Pasal21 terutang apabila Yang bersangkutan memiliki NPWp= 5 x Rp 185.250.00 = Rp 926.250,00 Selisih(20%x 5 x Rp 185.250,00) - Rp 185.250,00 PenghitunganPPh Pasal21 terutangdan yang harusdipotonguntukbulanJuni 2009, setelahyang bersangkutanmemilikiNPWP dan menyerahkan fotokopikartu NpWp kepadapemberikerja,dengancatatangaji dan tunjanganuntukbulanJuni 2OO9 tidak berubah,adalahsebagaiberikut: PPh Pasal21 terutang sebulan(samadengan Perhitungan sebelumnya) Rp 185.250,00 Diperhitungkan denganpemotongan tambahan atas 20%sebelum memiliki NPWP (Januari-Mei 2009) 2oo/ox5x I85.250.00 RD (Rp 185.250,00) PPhPasal yangharus 21 dipotong bulan Juni2OOg Nihil Apabila Wahyu Santosa baru memiliki NPWP pada akhir November 2009 dan menyerahkan fotokopikartu NPWP sebelumpemotongan pph pasal 21 untuk bulan Desember2009, denganasumsi penghasilan setiapbulan besarnyasama dan tidak ada penghasilan selainpenghasilan lain tetapdan teratursetiapbulantersebut,maka perhitunganPPh Pasal 21 yang harus dipotongpada bulan Desember2OO9 adalah sebagaiberikut:

PPhPasal terutang 21 (sama sebulan dengan Perhitungansebelumnya) Rp 185.250,00 Diperhitungkandengan pemotongan tambahan atas 20%sebelum memiliki NPWP (Januari-November 2009) 20/. x 11x Rp 185.250,00 (Rp 407.550,00) PPhPasal yangharus 21 dipotong bulanDesember 2009 (Rp 222.300,00) Karena jumlah yang diperhitungkan lebih besar daripada jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk bulan Desember 2009, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotonguntuk bulan iersebut adalah Nihil. Jumlah sebesar Rp 222.300,00 dapat diperhitungkandengan PPh Pasal 21 untuk bulan-bulan selanjutnyadalam tahun kalenderberikutnya.Karenajumlahtersebut sudahdiperhitungkan denganPPh Pasal 21 terutanguntukbulan-bulanberikutnya,jumlahtersebut tidaktermasuk dalamkredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh pegawai tetap dalam Surat Pemberitahuan TahunanPajakPenghasilan Wajib PajakOrangPribadi yang bersangkutan. Perhitungan PPh Pasal21 terutanguntuktahun2009,dimanaWahyu Santosasudah memilikiNPWPpada akhirbulan November 2009sebelumpemotonganPPh Pasal21 bulanDesember2009 adalahsebaoaiberikul: Gajidantunjangan setahun: Bp 5.500.000,00 x 12 Rp66.000.000,00 Pengurangan: BiayaJabatan = 5%x Rp66.000.000,00Rp 3.300.000,00 luranpensiun: Rp 200.000,0012 = Rp 2.400.000,00 x Rp 5.700.000,00 Penghasilan Netosetahun Rp 60.300.000,00 PrKP (Tlvo) - untuk WajibPajak Rp 15.840.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 44.460.000,00 PPhPasal ataspenghasilan 21 setahun: 5% x Rp 44.460.000,00 Rp 2.223.000,00 PPhPasal yang 21 telahdipotong: Bulan - Januari November 2009 1l xRp222.300 = Rp 2.445.300,00 BulanDesember2009 =Rp 0,00 Rp .2.445.300,00 PPhPasal lebih 21 dipotong untukdiperhitungkan padabulan selanjutnya dalam tahunkalender (Rp berikutnya 222.3OO,OOI KarenajumlahsebesarRp 222.300,00 denganPPh Pasal21 sudahdiperhitungkan terutangbulan berikutnya oleh PemotongPPh Pasal21, makajumlahyang dapai dikreditkan dalamSurat Pemberitahuan TahunanPajakPenghasilanWajib Pajak Orang pegawai Pribadi yangbersangkutan sebesar 2.223.9Qo,o0 Rp 32 t

1.12 Penghitungan PPh Pasat2i yang Harus Dipotong Pada Masa Paiak Terakhir, yaitu: a. Bulan Desember untuk Pegawai Tetapyang Bekeriasampaidenganakhir tahun kalender; b, Bulan TerakhirMemperolehGali atau penghasilanTetapdan TeraturKarena yang BersangkutanBerhentiBekeria. 1.12.1 Penghitungan Pasal yangHarusDipotong PPh 21 padaBulanDesember. a. DalamHal Penghasilan Tetapdan TeraturSetiapBulan Sama/Tidak Berubah, makaiumlahPPhPasal21 yangharusdipotongpadabulan Desember besarnyasama denganyang dipotongpada bulan-bulan sebelumnya. b. Dalam Hal BesarnyaPenghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan MengalamiPerubahan, JakaLelana, statusbelummenikah tidakmemiliki dan tanggungankeluarga, bekerjapada PT LazuardiInternusa gaji denganmemperoleh dan tunjangln setiapbulansebesar 5.500.000,00, yang bersangkutan Rp dan membayar iuran pensiun kepadaperusahaan Dana pensiunyang pendiriannya telah disahkanolehMenteri Keuangan setiapbulansebesar 200.000,00. Rp Mulai bulanJuli 2009,JakaLelana memperoleh penghasilan setiap kenaikan tetap bulanmenjadi sebesar 2.000.000,00. Rp Perhitungan PPh Pasal21 yang harusdipotong setiapbulanuntukbulan Januari-Juni adalah 2009 sebagai berikut: Gajidantunjangan sebulan Rp 5.500.000,00 Pengurangan: BiayaJabatan = 5%x Rp5.500.000,00Rp 275.000,00 luranpensiun: = Rp 200.000,00 Rp 47s.000,00 Penghasilan atasgajidantunjangan Neto sebulanRp 5.025.000,00 Penghasilan setahun: Neto '12 Rp x 5.025.000,00 Rp 60.300.000,00 PTKP(lvo) - untukwajib Pajak Rp 15.840.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 44.460.000,00 PPhPasal atasgajisetahun: 21 5% x Rp 44.460.000,00 Rp 2.223.000,00 PPhPasal atasgajisebulan 21 Rp 2.223.000,00: = 12 Rp 185.250,00 Perhitungan Pasal yangharus PPh 21 dipotong setiap bulanuntukbulanJuli- November 2009adalah sebagai berikut: Gajidantunjangansebulan Rp 7.000.000,00 Pengurangan: BiayaJabatan = 5olo Rp 7.000.000,00Rp 350.000,00 x luranpensiun: = Rp 200.000,00 Rp 550.000,00 Penghasilan atasgaiidantunjangan Neto sebulanRp 6.450.000,00 33

Penghasilan setahun: Neto 12x Rp6.450.000,00 Rp 77.400.000,00 PTKP(TKO) - untuk WajibPajak Rp 15.840.000,00 Penghasilan KenaPajak Rp 61.560.000,00 PPhPasal ataspenghasilan 21 setahun: 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15%x Rp 11.s60.000,00 Rp 1.734.000,00 Rp 4.234.000,00 PPhPasal yangharus 21 dipotong setiap bulan: Rp4.234.000,00: = Rp3s2.833,00 12 Perhitungan Pasal yangharus PPh 21 padabulan dipotong Desember 2OOg: Penghasilanselama setahun: (6 x Rp5.500.000,00) x Rp 7.0OO.OOO,O0) 75.000.000,00 + (6 = Rp Pengurangan: BiayaJabatan: 5%x Rp75.000.000,00 = Rp3.750.000,00 lurangPensiun: 12x Bp 200.000,00 = Rp2.400.000,00 Rp 6.150.000,00 Penghasilan Neto Rp68.850-000,00 PTKP (TKO) - untukwajib Pajak Rp 15.840.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp s3.010.000,00 PPh Pasal2'l terutang: 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 1 5 %x R p 3 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 Rp 451.500,00 Rp 2.951.500,00 PPhPasal yangtelah 21 dipotong s.d. November 2009: (6x Rp 185.250,00)(5x Rpss2.833,00) + Rp 2.875.365,00 PPhPasal yangharus 21 padabulan dipotong Desember 2009 Rp 76.135,00 1.12.2 PenghitunganPPh pasal 2i yang HarusDipotongpada BulanTerakhir PegawaiTetap MemperolehpenghasllanTetapdan ieratur Karenayang Bersangkutan BerhentiBekeria sebelumBulanDesember Contoh: Lihat Contoh pegawai 1.6.2. Berhenti padaTahun Bekeria Berjalan ll. PENGHITUNGAN PASAL ATASUANGPENSIUN PPh 21 YANGDIBAYARKAN SECARA BERKALA(BULANAN) ll.1 PenghitunganPPh Pasal21 PadaTahunpertamaDibayarkannya Uangpensiun SecaraBulanan 34

PPh 21 pemberi 11.1.1 Penghilungan Pasal di Tempat KeljaSebelumpensiun. Apabilawaktupensiun sudahdapatdiketahui denganpastipadaawaltahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlakudi tempatpemberi keriayang dikaitkandenganusia pegawaiyang bersangkutan, maka perhitungan pph Pasal terutang 21 sebulandihitung berdasarkan penghasilan pajak kena yang akan diperoleh dalam periodedimanapegawai yang bersangkutan akan bekerjadalam tahunberjalan sebelummemasuki masapensiun. Namun,apabila waktu pensiunbelumdapatdiketahuidenganpasti pada waktumenghitung PPh Pasal21 yang terutanguntuksetiapbulan,maka penghitungan Pasal21 didasarkan PPh pada perkiraan penghasilanneto setahun padacontoh 1.6.2.1. seperti PenghitunganPemotongan Pasal PPh 21 atas Penghasilan Pegawai yang MasihMemiliki Kewajiban PajakSubjektif BerhentiBekerjapadaTahun Berialan. Contoh: RadenSuryaman, berstatuskawindengan2 (dua)oranganak yang masih menjaditanggungan, bekerjasebagai tetap padapT IndoRejoAbadi pegawai dengan gajisebulansebesar 5.000.000,00. Rp Raden Suryaman setiap bulan membayar iuranpensiunsebesar 250.000,00 DanaPensiun Rp ke Swadhana Utama yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuanyang berlaku PT IndoRejoAbaditerhitung di mulai1 Juli2009,Raden Suryaman akanmemasuki masapensiun. Penghitungan Pasal21 sebulan: PPh Gajisebulan Rp 5.000.000,00 Pengurangan 1. Biayajabatan: = 5%X Rp 5.000.000,00 Rp250.000,00 2. luranpensiun Rp 250.000,00 Rp 500.000,00 Penghasilan sebulan Neto Rp 4.500.000,00 Penghasilan 6 bulan Neto (masa bekerja Januari Juni2009) s.d. Rp4.500.000.00 x6 Rp 27.000.000,00 PTKP - untuk sendiri WP Ro 15.840.000.00 - tambahan karenamenikah Rp 1.320.000,00 - tambahan untuk orang 2 anak Rp 2.640.000,00 Rp 19.800.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 7.200.000,00 PPhPasal terutang: x Rp 7.200.000,00 21 5% Rp 360.000,00 PPhPasal terutang 21 sebulan: 360.000,00 Bp :6 Rp 60.000,00 Pada saat Raden Suryaman berhentl bekerla dan memasukl masa pensiun, maka pemberi keria memberikanbukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721A1l dengandata sebagaiberlkut: Gajiselama bulan 6 x Rp 5.000.000,00 6 : Rp 30.000.000,00 35 ,l

Pengurangan 1. Biayajabatan: 5%X Rp 30.000.000,00 Rp 1.s00.000,00 2. luranpensiun: 6 x Rp 250.000,00 Rp 1-500.000,00 Rp 3.000.000,00 Penghasilan selama bulan Neto 6 Rp 27.000.000,00 PTKP: - untuk sendiri WP Bp 15-840.000,00 - tambahan karena menikah Rp 1.320.000,00 -tambahanuntuk2 oranganak Rp 2.640.000,00 Rp 19.800.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 7.200.000,00 PPhPasal terutang 2l (5%x Rp 7.200.000,00) Rp 360.000,00 PPhPasal telah 21 (6 dipotong x Rp 60.000,00) Rp 360.000,00 PPhPasal kurang 21 (lebih) dipotong NIHIL Apabilapemotongan Pasal seiiap PPh 21 bulan padapenghasilan didasarkan yang disetahunkan, karenapada saat perhitunganbelumdiketahui secara pastisaat pensiunatau berhenti makapadasaat penghitungan bekerja, pph Pasal21 terutanguntukmasaterakhir(saatpensiunatau berhenti bekerja), akanterjadikelebihanpemotongan PPh Pasal21 atas penghasilan pegawai yang bersangkutan,yang harus dikembalikanoleh pemotongpajak kepada pegawaiyangbersangkutan. 11.1.2 Penghitungan Pasal oleh DanaPensiun PPh 21 yangMembayarkan Uang PensiunBulanan. Untuk kemudahan kesederhanaan pegawai dan bagi yangpensiun dalam hal yang bersangkutan mempunyai tidak penghasilan selaindari pekerjaan dari satupemberi kerjadanuangpensiun, DanaPensiun menghitung pemotongan PPh Pasal21 aias uang pensiun padatahunpertama pegawai menerima uangpensiun dengan berdasarkanpadagunggungan penghasilan dari neto pemberi kerjasampai dengan pensiun perkiraan dan uangpensiun yangakan diterimadalamtahunkalender yangbersangkutan. DanaPensiun Agar dapat melakukan pemotongan Pasal21 sepertiitu, makapenerima PPh pensiun harus segeramenyerahkan pemotongan Pasal (Formulir.l721 '111721 dari pemberi bukti A-2) kerjasebelumnya. PPh 21 A- Melanjutkan Contoh Sebelumnya: Selanjutnya, mulai bulan Juli 2009 Raden Suryaman memperoleh uang pensiundari Dana PensiunSwadhana Utama sebesarRp 3.000-000,00 sebulan.Penghitungan Pasal21 terutang PPh atas uang pensiunadalah sebagai berikut. Pensiun sebulan adalah Flp 3.000.000,00 36 t

Pengurangan: Biayapensiun x Rp3.000.000,00 5% = Rp 150.000,00 Penghasilan sebulan neto Rp 2.850.000,00 Penghasilan Julis.d.Desember neto 2009 6 x Rp 2.850.000,00 Rp 17.100.000,00 Penghasilan dari PT IndoRejoAbadi neto sesuai dgn buktipemotongan Pasal21 adalah PPh \"l 27.000.000,00 penghasilan tahun Jumlah neio 2009 Rp 44.100.000,00 PTKP - untuk sendiri wP Rp 15.840.000,00 - tambahan karenamenikah Rp 1.320.000,00 - tambahan untuk orang 2 anak Rp 2.640.000,00 Rp 19.800.000,00 Penghasilan KenaPajak Rp 24.300.000,00 PPhPasal21 terutang adalah: 5% x RD24.300.000.00= Rp 1.215.000,00 PPhPasal terutang PT IndoRejo 21 di Abadi sesuai dengan pemotongan Pasal bukti PPh 21 (Form1721A1) Rp 360.000,00 padaDanaPensiun PPhPasal terutang 21 Swadhana Utama,selama bulan 6 adalah Rp 855.000,00 PPhPasal atasuangpensiun 21 yangharus dipotong bulan tiap adalah: = Rp855.000,00:6 Rp 142.500,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun Swadhana Utamauntuk dicantumkandalamForm 1721A1l Pensiun selama bulan: x Rp 3.000.000,00 6 6 Rp 18.000.000,00 Pengurangan: pensiun: Biaya = 5%x Rp 18.000.000,00 Rp 900.000,00 Penghasilan 6 bulan neto Rp 17.100.000,00 Penghasilan dariPT IndoRejo neto Abadi sesuai dengan pemotongan Pasal bukti PPh 21 adalah *l 27.000.000,00 penghasilan tahun Jumlah neto 2009 Rp 44.100.000,00 PTKP - untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 - tambahan karenamenikah Rp 1.320.000,00 - tambahan untuk2 oranganak Rp 2.640.000,00 Rp 19.800.000,00 /

Penghasilan Pajak Kena Rp 24.900.000,00 PPhPasal terutang 21 adalah: = 5%x Rp24.300.000,00 Rp j.215.000,00 PPhPasal21 terutang PT IndoRejoAbadi di sesuai dengan buktipemotongan PPhPasal 21 (Form172141) Rp 360.000,00 PPhPasal terutang 21 padaDanaPensiun Swadhana Utama,selama bulan 6 adalah Rp B55.OOO,O0 PPhPasal telah 21 dipotong: x Rp 142.500,00 6 Rp 855.000,00 PPhPasal kurang 21 (lebih) dipotong NIHIL ll.2 PenghitunganPPh Pasal21 Atas pembayaran Uang pensiun SecaraBulanan PadaTahun Keduadan Setetusnya. Denganmenggunakan contoh penghitungan pasal21 atasuang sebelumnya, pph pensiun bulananmulai Januari2010(tahun keduayangbersangkutan pensiun) adalah sebagai berikut. Pensiunsebulan adalah Rp 3.000.000,00 Pengurangan: Biayapensiun = 5%x Bp 3.000.000,00 Rp 150.000,00 Penghasilan sebulan neto Rp 2.850.000,00 Penghasilan disetahunkan neto 12 x Rp 2.850.000,00 Rp 34.200.000,00 PTKP: - untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 - tambahan karenamenikah Ro 1.320.000.00 - tambahan untuk orang 2 anak Rp 2.640.000,00 Bp 19.800.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 14.400.000,00 PPhPasal setahun: 21 = 5%xRp 14.400.000,00 Rp720.000,00 PPh Pasal21 sebulan R p 7 2 0 . 0 0 0 , 0:01 2 = Rp 60.000,00 III. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS. PENERIMAUPAH SATUAN. DAN PENERIMAUPAHBORONGAN III.1 DENGAN UPAHHARIAN lll.1.1 Sentotdenganstatusbelum menikahpada bulan Januari2009 bekerja sebagaiburuhharianpada PT HarapanSentosa. bekerjaselama10 hari la danmenerima upahharian sebesar 150.000,00. RD 38

Penghitungan Pasal terutang: PPh 21 Upahsehari Rp 15O.OO0,OO Dikurangi batasupahharianiidakdilakukan pemotonganPPh Rp 150.000,00 Penghasilan KenaPajakSehari Rp 0,00 PPhPasal dipotong Upah 21 atas sehari: Rp O,OO Sampaidengan ke-8,karena hari jumlah upahyangditerima kumulatif belum melebihi 1.320.000,00, tidakadaPPhPasal yangdipotong. Rp maka 21 Padaharike-gjumlah upahyangditerima kumulatif melebihi 1.320.000,00, Rp maka PPh Pasal21 terutang dihitung berdasarkanupah setelahdikurangt PTKPyangsebenarnya. Upah harike-9 (Rp150.000,009) s.d x Rp 1.3S0.O0O,OO PTKPsebenarnya: 9 x (Rp15.840.000,00 / 360) Rp 396.000,00 Penghasilan Kena Pajaks.d hari ke-g Rp 954.000,00 PPh Pasal 2l lerutang s.d hari ke-g 5% x Rp 954.000,00 Rp 47.700,OO PPh Pasal21 yangtelahdipotong harike-8 s.d Rp O,OO -;;.til^tt PPhPasal yangharus 21 padaharike-g dipotong il Sehinggapadaharike-g,upahbersihyangditerima Sentot sebesar: - = Rp Rp 150.000,00Rp47.7O0,0O 102.300,00 l\\4isalkan Sentot bekerjaselama10 hari,makapenghitungan Pasal21 PPh yang harusdipolongpadaharike-10adalahsebagai berikut: Padaharikerja jumlahPPhPasal yang ke-10, 21 dipotong adalah: Upahsehari Rp 150.000,00 PTKPsehari - untuk sendiri 15.840.000,00 WP (Rp : 360) Rp 44.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 106.000,00 PPhPasal terutang 21 5%x Rp 106-000,00 Rp 5.300,00 Sehinggapadaharike-10, Sentot menerimaupahbersih sebesar: - = Rp 150.000,00Rp 5.300,00 Rp 144.700,00 lll.1.2 Teguh Gunanto(belummenikah)pada bulan Maret 2009 bekerjapada perusahaan Gerbang PT Transindo, menerima upahsebesar 200.000,00 Rp perhari. Penghitungan Pasal Upah PPh 21 sehariRp200.000,00 Upah sehari atasRp 150.000,00 di adalah: - Rp = Rp 200.000,00 150.000,00Rp 50.000,00 PPhPasal =5%x Rp 50.000,00 Rp 2.500,00 21 = (harian) 39

Pada hari ke-7 dalam bulan kalenderyang bersangkutan,Teguh Gunanto telah menerima penghasilansebesar Rp 1.400.000,00,sehingga telah melebihiRp 1.320.000,00.DengandemikianPPh Pasal21 atas penghasilan TeguhGunantopada bulanMaret2009dihitung sebagaiberikut: Upah7 harikerja Rp 1.400.000,00 PTKP: 7 x (Rp15.840.000,00/360) Rp 308.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 1.092.000,00 PPhPasal =5%x Rp 1.092.000,00 21 Rp 54.600,00 PPhPasal yangtelah 21 dipotong harike-6: s.d. 6 x Rp 2.500,00 Rp 15.000,00 PPhPasal yangharus 21 padaharike-7 Rp dipotong 39.600,00 Jumlahsebesar 39.600,00 dipotongkan upahharian Rp ini dari sebesar Rp 200.000,00 sehinggaupahyangditerima Teguh padaharikerja Gunanto ke-7 adalah: - Rp 200.000,00 Rp39.600,00 Rp 160.400,00 = Pada hari kerja ke-8 dan seterusnyadalam bulan kalenderyang jumlahPPhPasal perhariyangdipotong bersangkutan, 2l adalah: Upahsehari Rp 200.000,00 PTKP - untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 : 360 Rp 44.000,00 Penghasilan KenaPajak Rp 156.000,00 PPhPasal terutang 21 adalah5%x Rp 156.000,00= 7.800,00 Rp III.2 DENGANUPAH SATUAN Urip Firmanto (belum menikah) adalah seorang karyawanyang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaanelektronika.Upah yang dibayar berdasarkanatas jumlahunivsatuan yang diselesaikan yaitu Rp 50.000,00 buahTV dan dibayarkan per tiap minggu.Dalamwaktu l.minggu (6 hari kerja)dihasitkansebanyak 24 buah ry dengan upah Rp 1.200.000,00. Penghitungan Pasal : PPh 2l Upahsehari adalah Rp 1.200.000,00 :6 Rp 200.000,00 Upahdiatas 150.000,00 Rp sehari - Rp Rp 200.000,00 150.000,00 Rp 50.000,00 Upahseminggu pajak terutang 6 x Rp 50.000,00 Rp 300.000,00 PPhPasal2 1 x = 5ol\" Rp 300.000,00 Rp 15.000,00 (Mingguan) 40

DENGAN UPAHBORONGAN Contoh Penghitungan: Viko mengerjakan dekorasisebuahrumah denganupah borongansebesarRp pekerjaan 350.000,00, diselesaikan dalam hari. 2 sehari Rp350.000,00 = Upahborongan : :2 Rp 175.000,00 Upahsehari diatas 150.000,00 Rp - Rp Rp 175.000,00 150.000,00 Rp25.000,00 Upahborongan pa.iak: terutang 2 x Rp 25.000,00 Rp50.000,00 PPh Pasal2't = 50/o Rp 50.000,00 x Rp 2.500,00 III.4 UPAH HARIAN/SATUAN/BORONGAN/HONORARIUM YANG DITERIMATENAGA HARIAN LEPAS TAPI DIBAYARKAN SECARA BULANAN Wardi bekerja pada perusahaaneleKronik dengan dasar upah harianyang dibayarkan bulanan.Dalam bulan Januari 2009 Wardi hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehariadalahRp 120.000,00. Wardimenikah tetapibelummemiliki anak. Penghitungan Pasal PPh 21 UpahJanuari2009= 20 x Rp 120.000,00= Rp 2.400.000,00 = Penghasilan setahun 12 x Rp 2.400.000,00 neto = Rp 28.800.000,00 PTKP(l(J adalahsebesar untuk sendiri WP Rp 15.840.000,00 tambahankarenamenikah Rp 1.320.000,00 Rp 17.160.000,00 Penghasilan Pajak Kena Rp 11.640.000,00 PPhPasal setahun 21 adalah sebesar: x = 5olo Rp 1 1.640.000,00 Bp 582.000,00 PPhPasal sebulan 21 adalah sebesar: Rp 582.000,00 = : 12 Rp 48.500,00 IV. PENGHITUNGANPEMOTONGAN PASAL21 ATASJASA PRODUKSI, PPh TANTIEM, GRATIFIKASI YANGDITERIMA MANTANPEGAWAI, HONORARIUMKOMTSARIS YANG BUKAN SEBAGAI PEGA\\IYAI TETAP DAN PENARIKANDANA PENSIUN OLEH PESERTAPROGRAM PENSIUNYANGMASIHBERSTATUSSEBAGAI PEGAWAI lV,1 Contohpenghitungan PPh Pasal21 atas pembayaran penghasilan kepadamantan pegawai. VictoriaEndah bekerjapada PT FajarWisesa.Padatanggal1 Januari2009 telah berhenti bekerjapada PT FajarWisesakarenapensiun. Pada bulan Maret2009 VictoriaEndah menerimajasa produksi Rp tahun2008dari PT FajarWisesasebesar 5s.000.000,00. 4l

PPhPasal yangterutang 21 adalah: 5%x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15%x Rp 5.000.000,00 Rp 750.000,00 PPhPasal yangharus 21 dipotong Rp 3.2b0.000,00 Apabiladalamtahunkalender yang bersangkutan, dibayarkanpenghasilan kepada mantan pegawailebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berikutnya yang dihitungdengan menerapkan Pasal ayat(1)huruf tarif 17 a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatifyang diterimadengan penghasilan telah memperhitungkan yang diterimasebelumnya. lV.2 Contohpenghitungan Pasal atashonorarium PPh 21 yangtidakmerangkap komisaris pegawai sebagai tetap Pandayaadalahseorangkomisaris PT WahanaSeiahtera, di yang bukansebagai pegawai tetap. Dalam yaitubulanDesember tahun2009, 2009menerima honorarium sebesar 60.000.000.00. Ro PPh Pasal21 yangterutang adalah: 5%x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15ol\" Rp 10.000.000,00 x Rp 1.500.000,00 PPhPasal yangharus 21 dipotong Rp4.000.000,00 Apabila dalamtahunkalender yang bersangkutan, dibayarkanpenghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari 1 (satu)kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitungdenganmenerapkan Pasal17 ayat (l) tarif huruf a UU PPh atas jumlahpenghasilan yang diterima brutokumulatif dengan memperhitungkan penghasilan telah yang diterimasebelumnya. lV.3 Contohpenghitungan Pasal21 penarikan PPh danapensiun oleh peserta program pensiun yangmasihberstatus pegawai sebagai Zakarias Sa{aat adalah pegawai Sampurna PT Sejati gaji menerima Rp 2.000.000,00 sebulan. Sampurna PT program Sejatimengikuti pensiununtukpara pegawainya. PT Sampurna Sejatimembayar iurandanapensiununtukZakarias sebesar Safaat Rp 100.000,00sebulan Dana Pensiun ke Manfaat yang pendiriannya Sejahtera, telah disahkanoleh MenteriKeuangan. Zakarias Safaatmembayar iuranserupa dana ke pensiun yangsamasebesar 50.000,00 Rp sebulan. BulanApril2009Zakaias Safaatmemerlukanbiayauntukperbaikan rumahnyamaka ia mengambiliuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp 20.000.000,00. Kemudian pada bulanJuni 2009 ia menariklagi dana sebesarRp 15.000.000,00. KemudianbulanOktober2009untuk keperluan lainnya menarik ia lagi danasebesar 25.000.000,00. Rp PPhPasal yang 21 terutang adalah: a. atas penarikan pada danasebesar 20.000.000,00 bulanApril2009terutang Rp PPhPasal sebesar x Rp 20.000.000,00Rp 1.000.000,00 21 5% = b. atas penarikan danasebesar 15.000.000,00 bulanJuni 2009terutang Rp pada PPhPasal sebesar5% Rp 15.000.000,00 21 x =Rp 750.000,00 42

atas penarikan danasebesar 25.000.000,00 bulanOktober Rp pada 2OOg terutang PPhPasal sebesar: 21 = s% x Rp 1s.000.000,00 Rp 750.000,00 15% Rp 10.000.000,00 x = Rp 1.500.000,00 Rp2.250.000,00 V. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMAOLEH BUKANPEGAWAI. V.1 PENGHITUNGANPEMOTONGAN PASAL21 ATAS PENGHASILAN PPh YANG DITERIMA OLEHTENAGAAHLIYANGMELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS V.1. 1 Contoh perhitungan yangpraktik rumah dokter di sakitdan/atau klinik dr. AbdulGoparmerupakan dokter spesialis yangmelakukan .lantung praktik di RumahSakitHarapan Jantung Sehatdenganperjaniian bahwaatas setiap jasa dokteryangdibayarkan pasien oleh akandipotong 2e7\" olehpihakrumah sakit sebagaibagianpenghasilanrumahsakitdan sisanya sebesar80% dari jasa doKer tersebutakan dibayarkankepadadr. Abdul Gopar pada setiap akhir bulan. Dalam semesterpertamatahun 2009, .iasa dokter yang dibayarkan pasien atastindakan Abdul dr. Gopar adalah sebagaiberikut: Bulan JumlahJasa DokterVanqdibavarPasien(Rupiah) Januari 30.000.000.00 Februari 30.000.000,00 Maret 25.000.000,00 April 40.000.000.00 Mei 30.000.000.00 Juni 25.000.000.00 Jumlah 180.000.000.00 Penghitungan PPh Pasal2l untukbulanJanuari sampaidenganJuni 2OO9: JasaDoKeryang Dasar Dasar Tarif Ffn Hasal Pemotongan Pemotongan Pasal17 Bulan dibayarPasien PPh Pasal2l ayat(1) 21 terutang PPh Pasal21 Kumulatif hurufa (Rupiah) (Rupiah) (RuDiah) UU PPh (Ruoiah) (1) (2) (3)=50%x(2) \\4) (5) (6)=(3) (s) x Januafl 30.000.000,00 15.000.000.00 15.000.000,00 5% 750.000,00 Fsbruari 30.000.000.00 15.000.000.00 30.000.000,00 750.000.00 et 25.000.000.00 12.500.000,00 42.500.000,00 5% 625.000.00 April 15.000.000,00 7.500.000,00 50.000.000,00 5% 375.000,00 25.000.000.00 12.500.000.00 62.500.000.00 150/\" 1.875.000.00 NIsi 30.000.000,00 '15.000.000.0077.500.000,00 157\" 2.250.000,00 Juni 25.000.000,00 12.500.000.00 90.000.000,00 157\" 1.875.000.00 Jumlah 180.000.000,00 90.000.000.00 8.500,000,00 Apabila AbdulGopar dr. belum memiliki NPWP, makaPPhPasal terutang 21 adalahsebesar120/\" dari PPh Pasal21 terutanqsebaoaimana contohdi alas. V.1.2 Contohpenghitungan Pasal21 atas Penghasilan PPh yang Diterima Oleh TenagaAhli selaindokteryangpraktik rumah di sakit: lr. GardaSuganda,MArch adalahseorangarsitek,pada bulan Maret2009 menerima lee sebesarRp 100.000.000,00 PT SelarasPropertindo dari sebagai imbalanpemberjan iasa yang dilakukannya. PadabulanJuli 2009 menerima pelunasan feesebesar 50.000.000,00. sisa Rp 43 t

Penghitungan PPh Pasal21: Penghasilan Dasar Dasar Taril Pasal PPh Pemotongan Pemotongan 17 ayat (1) Pasal21 Bulan Bruto PPh Pasal21 PPhPasal 21 Kumulatit hurufa terutang (RuDiah) (RuDiah) (Rupiah) UU PPh (Rupiah) (1) (2) (3)=50%x (2) (4) (5) (6)=(3)x (5) Maret 100.000.000,000.000.000.00 50.000.000,00 5 2.500.000,00 Juli 50.000.000,0025.000.000.00 75.000.000.00 150,4 3.750.000.00 Jumlah 1s0.000.000,00 75.000.000,00 6.250,000,00 V.2 PENGHITUNGAN PASAL21 ATAS PENGHASILAN PPh YANGDITERIMA OLEH BUKANPEGAWAI LAINNYAYANGMENERIMAPENGHASILAN YANGBERSIFAT BERKESINAMBUNGAN. Uswatun Hasanah adalah seorang rumah ibu tanggayangmempunyai orang 2 anak bekerjasebagaidistributor multi level marketing pada pT GoldenChain.Suami UswatunHasanah telah terdaftar sebagaiWajib Pajakdan mempunyai NpWp, dan yang bersangkutan bekerjapada PT. Pelangi Antar Nusa. UswatunHasanah telah menyampaikan fotokopikartu NPWPsuami,fotokopisurat nikah dan fotokopikartu keluarga kepada pemotong pajak.Uswatun Hasanah hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai distributormultilevelmarketing, telahmenyampaikan dan surat pernyataan yang menerangkan tersebutkepadaPT GoldenChain.Dalam hal semester pertama tahun2009,penghasilan yang diterimaoleh Uswatun Hasanah sebagai MLMdari perusahaan distributor tersebutadalahsebaqaiberikut: Januari2009 Rp 20.000.000,00 Februari2009 Rp 17.000.000,00 Maret 2009 Rp 23.000.000,00 April2009 Rp 15.000.000,00 Mei2009 Rp 25.000.000,00 Juni2009 Rp 10.000.000,00 Jumlah Rp1 10.000.000,00 Penghitungan Pasal21 untuk bulanJanuari PPh s.d. Juni 2009 adalahsebagai berikut: larit Pasal 17 Bulan Penghasilan PTKP ayat Bruto sebulan PKPsebulan PKPKumulatif 0 ) PPhPasal 21 (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) €rurang {Rupiah) huruf (Rupiah) aUU t2) (3) (5) (6) (A=(4)x(6) Jan .000.000,00 1.320.000,00 0.000.00 18.680.000,00 5 % s34.000,00 Feb .000.000.00 1.320.000.00 34.360.000,00 5% 784.000.00 Maret 23.000.000,00 1.320.000,00 15.640.000,00 50.000.000,00 sca 782.000,00 6.040.000.00 56.040.000,00 ' 1 5 % 906.000,00 April 15.000.000.00 '1.320.000,00 13.680.000.00 69.720.000,00 15% 2.052.000,00 Mei 25.000.000,00 1.s20.000,00 23.680.000,00 93.400.000,00 1 5 % 3.552.000,00 10.000.00 1.320.000,00 8.680.000,00 102.0s0.000,00 5 % 1 1.302.000,00 Jmlh 7.920.000.00 102.080.000.00102.O80.000,00 10.312.000,00 ApabilaUswatun Hasanah tidak dapatmenunjukkanfotokopikartu NPWPsuami, fotokopi suratnikahdan fotokopikartukeluarga Uswatun dan Hasanah sendiri tidak memiliki NPWP, makaperhitungan Pasal21 dilakukan PPh sebagaimana contoh di atas namuntidak memperoleh pengurangan PTKPsetiapbulan,dan jumlahPPh Pasal21 yangterutang adalahsebesar 120ol\" perhitungan berdasarkan yaitu tersebut, sebagaiberikut: 44

Penghasilan Penghasilan TaritPasal Tidak PPh Pasal21 Bulan Bruto 17ayat(l ) Bruto Memiliki IeruIang (Rupiah) Kumulatif hurufa UU (Rupiah) (Buoiah) NPWP PPh (2\\ (3) (4') (5) (6)=(2)x(4)x(5) Januari 20.000.000,00 20.000.000.00 5% 1200/\" 1.200.000.00 Februari 17.000.000.00 37.000.000.00 5v\" 1200/\" 1.020.000.00 Maret 13.000.000,00 50.000.000,00 5\"/\" 't20% 780.000,00 10.000.000.00 60.000.000.00 15\"4 120\"/\" 1.800.000.00 April 15.000.000.00 75.000.000.00 154 1200/o 2.700.000,00 Mei 25.000.000.00100.000.000,00 15% 120/\" 4.500.000,00 Juni 10.000.000.00110.000.000.00 1504 120,6 1.800.000,00 Jumlah 110.000.000,00 110.000.000.00 13.800,000.00 Dalamhal suamiUswatun Hasanah atau Uswatun Hasanah sendiri telahmemiliki NPWP,namunUswatun Hasanah mempunyai penghasilan di luar kegiatannya lain sebagaidistributor multilevelmarketing, makaperhitungan Pasal21 terutang PPh adalahsebagaimana contohdi atas, namuntidak dikenakanl€,rrt20o/\"lebih tinggi karenayangbersangkutan suaminya atau telahmemiliki NPWP. v.3 PENGHITUNGAN PASAL21 ATAS PENGHASILAN PPh YANGDITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI LAINNYAYANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAM BUNGAN. Dwi Amiarsih,M.B.Aadalahseorang penceramah yangmemberikan ceramahpada sehariyang diselenggarakan suatuyayasan,honorarium suatu lokakarya oleh yang dibayarkanadalahsebesar 2.500,000,00 Rp PPhPasal yangterutang x Rp 2.500.000,00 125.000,00 21 :5olo = Rp v.4 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PASAL21 ATAS PENGHASILAN PPh YANG DITERIMAOLEH BUKAN PEGAWAI, SELAINTENAGAAHLI, SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN JASA YANG DALAM PEMBERIAN JASANYA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAINYA DAN/ATAU MELAKUKANPENYERAHAN MATERIAUBAHAN SulistiyaNugrahamenerima pekerjaan dekorasigedungdari PT WahanaJaya denganimbalanRp 10.000.000,00. Sulistiya Nugrahamempergunakan tenaga5 orang pekerjadengan membayarkan sebesarRp upah harian masing-masing 180.000,00. harian Upah yangdibayarkan untuk orang 5 selamamelakukanpekerjaan sebesar 4.500.000,00. Rp selain Sulistiya itu, Nugraha membeli yang material/bahan dipakaiuntuk gedung dekorasi sebesar 1.000.000,00. Rp Penghitungan Pasal terutang PPh 2l adalah sebagai berikut: l. lmbalanyang diterimaSulistiya Nugrahadari PT WahanaJaya merupakan imbalansehubungan denganjasa yang dilakukan oleh orang pribadibukan sebagaipegawai WahanaJaya,yangharusdilakukan PT pemotongan Pasal PPh 21 dengan menerapkan Pasal17 ayat(1)huruf atasjumlah tarif a imbalan bruto. Dalamhal berdasarkan perjanjian sertadokumen yang diberikan oleh Sulistiya Nugraha, dapat diketahuibagian imbalanbrutoyangmerupakan upahyangharus dibayarkankepada pekerjaharian yangdipekerjakan Sulistiya oleh Nugraha dan biayauntukmembeli material/bahan, jumlahimbalan maka brutosebagai dasar perhitunganPPh Pasal 21 yang harus dipotongoleh PT Wahana Jaya atas imbalan yangdiberikankepada Nugraha Sulistiya adalah sebesar imbalahbruto dikurangibagianupahtenagakerjaharian yangdipekerjakan Nugraha Sulistiya dan biayamaterial/bahan, sebagaimana dalamcontohadalahsebesar: 45

- Rp - Rp Rp 10.000.000,00 a.500.000,00 1.000.000,00 a.500.000,00. = Rp P_Ph Pasal 21 yang harusdipotongpT WahanaJaya atas penghasilan yang diterima Sulistiya = Nugraha S% x Rp 4.500.000,00 Rp 225.000,00. = Datam ha-l P-T Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkanperjanjianyang dilakukanatau dokumen yang diberikanoleh Sulistiya Nugrahamengenai upan yang harusdikeluarkanSulistiya Nugraha atau pembelian material/bahan, maka dasarpemotongan Pasal adalah PPh 21 jumlah sebesar 10.000.000,00. Rp ll. Untukpembayaran upah hariankepadamasing-masing pekerjawajib dipotong PPhPasal olehSulistiya 21 Nugraha samaseperti dalamcontoh di atas. lll.1 VI. PENGHITUNGANPEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILANYANG DITERIMA PESERTA KEGIATAN. Contoh Penghitungan Pasal PPh 2l TaufikAprianto adalahseorangpemainbulutangkis professional yang bertempattinggaldi Indonesia. menjuarai la turnamen Indonesia Terbukadan memoerolehhadiahsebeiir Ro 200.000.000,00. PPhPasal yangterutang 21 atashadiah turnamen Indonesia Terbuka tersebut adaran : 5% x Rp 50.000.000.00 Rp 2.500.000,00 15%x Rp 150.000.000.00 Rp22.500.000,00 Rp 25.000.000.00 VII. PENGHITUNGANPEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI SEBAGIAN ATAUSELURUHNYA DALAMMATAUANGASING a. Dalamhal pegawai denganstatuswajib pajak luar negerimemperoleh sebagian gaji atau seluruhnyadalammata uang asingsebelumPPh dihitung terlebihdahuluharus dikonversi dalammatauangrupiah_ b. PPh Pasal26 yangterutangdihitungberdasarkan jumlahpenghasilan bruto,dan tidak bolehdiperhitungkan pengurangan-pengurangan biaya seperti jabatandan pTKp. Contoh: WilliamBentley adalahpegawai asingyangberada Indonesia di kurang dari 183 hari.Dia berstatus menikahdan mempunyai oranganak.la memperoleh pada bulanMaret 2 gaji 2009sebesarus$ 2,500sebulan. KursMenteri Keuanganpadasaat pemotongan adalah Rp 11.500,00 untuk US$1.00 Penghitungan Pasal PPh 26: Penghasilan gaji brutoberupa sebulan adalah: US$2,500 Rp .1 x = 1.500,00 Rp 28.7s0.000.00 PPhPasal terutang 26 adalah : = Rp 20%x Rp 28.750.000,00 5. N NASUTION 46

Per 31 2009

0 comments

Notes on slide 1

Favorites, Groups & Events

Per 31 2009 - Presentation Transcript

More by user

More info about this document

Categories

Per 31 2009

0 comments

Notes on slide 1

Favorites, Groups & Events

Per 31 2009 - Presentation Transcript

Related Presentations

More by user

More info about this document

Categories