• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
 

Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)

on

  • 32,714 views

 

Statistics

Views

Total Views
32,714
Views on SlideShare
32,711
Embed Views
3

Actions

Likes
3
Downloads
570
Comments
1

2 Embeds 3

https://twitter.com 2
https://si0.twimg.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966) Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966) Presentation Transcript

    • SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (1959-1966) DEMOKRASI TERPIMPIN
    • Apa itu sistem Demokrasi Terpimpin?
      • Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja.
    • Latar Belakang Presiden Soekarno Mencetuskan Sistem Demokrasi Terpimpin
      • Dari segi keamanan : Banyaknya gerakan sparatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan di bidang keamanan.
      • Dari segi perekonomian  : Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
      • Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950
    • AWAL DEMOKRASI TERPIMPIN
      • Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.
    • ISI DEKRIT PRESIDEN
      • Tidak berlaku kembali UUDS 1950
      • Berlakunya kembali UUD 1945
      • Dibubarkannya konstituante
      • Pembentukan MPRS dan DPAS
    • Dekrit Presiden 5 Juli 1959
      • Tujuan:
      • Untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.
    • REAKSI MASYARAKAT
      • * Rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa Liberal. * Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden. * KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD untuk melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden. * DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melakanakan UUD 1945.
    • DAMPAK DEKRIT PRESIDEN
      • POSITIF:
      • * Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. * Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. * Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.
      • NEGATIV:
      • * Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. * Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. * Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.
    • BAGAIMANA PELAKSAAN DEMOKRASI TERPIMPIN DI INDONESIA?
      • Tugas Demokasi Terpimpin:
      • Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena : * Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. * Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai. Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).
    • PELAKSANAAN
      • * Kebebasan partai dibatasi * Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. * Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945. * Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.
    • PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN
      • Kedudukan Presiden Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden.
      • Pembentukan MPRS Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR.
      • Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden.
      • 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri.
      • 5. Pembentukan Front Nasional dan Kabinet Kerja
      • 6. Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom
      • 7. Adanya ajaran RESOPIM
      • 8. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian.
      • 9. Penataan Kehidupan Partai Politik kedudukan partai dibatasi oleh penetapan presiden No. 7 tahun 1959
      • 10. Arah Politik Luar Negeri
    • PEREKONOMIAN DI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
      • 1.Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) 2. Penurunan Nilai Uang (Devaluasi) 3. Kenaikan laju inflasi4. Deklarasi Ekonomi (Dekon) 5. Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri 6.Kebijakan lain pemerintah
      • Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) Kesatuan Operasi (KESOP)
      • Peleburan bank-bank negara
    • Pembebasan Irian Barat
    • Perjuangan Diplomasi :
      • 1. Upaya Perundingan dengan Belanda
      • Berdasarkan keputusan KMB, semestinya pada akhir tahun 1950 sudah ada upaya Belanda untuk mengembalikan Irian Barat kepada pihak Indonesia. Akan tetapi, tampaknya keputusan KMB yang berkaitan dengan Irian Barat tidak berjalan lancar. Belanda tampak ingin tetap mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itulah, Indonesia berusaha mengembalikan Irian Barat melalui upaya diplomasi dan berunding langsung dengan Belanda.Akan tetapi perundingan-perundingan itu tidak berhasil mengembalikan Irian Barat.
      • 2. Upaya Diplomasi melalui PBB
      • Sejak tahun 1953 usaha melalui forum PBB dilakukan oleh Indonesia. Masalah Irian barat setiap tahun selalu diusulkan untuk dibahas dalam Sidang Umum PBB. Sampai dengan Desember 1957, usaha malalui forum PBB itu juga tidak berhasil. Sebabnya dalam pemungutan suara, pendukung Indonesia tidak mancapai 2/3 jumlah suara di Sidang Umum PBB.
      • 3. Pembentukan Pemerintahan Sementara
        • Bertepatan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke- 11, tanggal 17 Agustus 1956, Kabinet Ali Sastroamijoyo membentuk Pemerintahan Sementara Irian Barat.
        • Tujuan pembentukan pemerintahan sementara adalah pernyataan pembentukan Propinsi Irian Barat sebagai bagian dari RI ,meliputi wilayah Irian yang masih diduduki Belanda ditambah daerah Tidore, Oba, Patani dan Wasile di Maluku Utara. Pusat pemerintahan Propinsi Irian Barat berada di Soasiu, Tidore Maluku.
        • Sebagai Gubernurnya Sultan Zaenal Abidin Syah ( Sultan Tidore ). Pelantikannya dilangsungkan tanggal 23 September 1956.
        • Akibat dari pembentukan pemerintahan sementara Propinsi Irian Barat: Belanda makin terdesak secara politis ,selain itu Belanda menyadari bahwa Irian barat merupakan bagian Indonesia yang berdaulat.
      • 4. Pemogokan dan Nasionalisasi Berbagai Perusahaan
        • Selain melalui bidang politik usaha perjuangan untuk membebaskan Irian Barat juga dilancarkan melalui bidang sosial ekonomi.
        • Tanggal 18 Nopember 1957 diadakan gerakan pembebasan Irian Barat dengan melakukan rapat umum di Jakarta. Rapat umum itu diikuti dengan pemogokan total oleh kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957.
        • Setelah itu terjadilah pengambilalihan ( nasionalisasi ) modal dan berbagai perusahaan milik Belanda. Kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Untuk meningkatkan gerakan dan memperkuat persatuan rakyat Indonesia tanggal 10 Februari 1958 permerintah membentuk Front Nasional Pembebasas Irian Barat
    • B. Perjuangan dengan Konfrontasi Bersenjata
      • Perjuangan Melalui Trikora
      • Tanggal 19 Desember 1961 melalui rapat umum di Yogyakarta, Presiden Soekarno Mencanangkan TRIKORA (Tri Komanda Rakayat).
      • Isi TRIKORA : a. Gagalkan pembentukan Negara papua b. Kibarkan Sang merah putih di Irian Barat. c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah air.
      • 2.Operasi Militer dibawah Komando Mandala
      • Sebagai tindak lanjut program TRIKORA,Presiden Soekarno membentuk Mandala pembebasan Irian Barat. Yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 yang dipimpin oleh Mayor Jendral Suharto.Pusat dari komanda mandala berada di Ujungpandang untuk melaksanan Trikora. Untuk melaksanakan tugas itu,Komando Mandala melakuakan langkah-langkah berikut: a. merencanakan,mempersiapkan dan melaksanakn operasi militer b. mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat
      • 3. Rencana Bunker
      • Ellswoth Bunker, seorang diplomat AS ditunjuk sebagai penengah. Bunker mengusulkan pokok-pokok penyelesaian masalah Irian Barat secara damai antara lain berisi sebagai berikut:
        • Belanda akan menyarahkan Irian Barat kepada Idonesia melalui badan PBB, yAkni UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority).
        • Pemberian hak bagi rakyat Irian Barat untuk menetukan pendapat tentang kedudukan Irian Barat. Berdasarkan Rencana tersebut maka pada tanggal 15 Agustus 1962 tercapailah persetujuan antara indonesia dan belanda yang dikenal dengan Persetujuan New York
      • Isi Perjanjian New York
      • Belanda harus sudah menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA selambat- selambatnya 1 Oktober 1962.Bendera Belanda diganti dengan bendera PBB.
      • Pasukan Yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat dan dibawah kekuasaan UNTEA
      • ngkatan perang Belanda berangsur-angsur ditarik dan dikembalikan ke negeri Belanda.
      • Bendera Indonesia malai berkibar di Irian Barat disamping bendera PBB sejak tanggal 31 Desember 1962.
      • Pemerintah RI akan menerima pemerintahan Irian Barat dari UNTEA selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963
      • 4. Akhir Konfrotasi Irian Barat Dan Papua Sebagai pelaksanaan isi perjanjian new york secara resmi belanda menyerahkan irian barat kepada UNTEA.
      • Pada tanggal 1 mei 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Penyerahan Itu dengan syarat pemerintah Indonesia mengadakan pungutan pendapat rakyat. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia.Dan kemudian Irian Barat diganti menjadi Irian Jaya dan bergabung dengan Republik Indonesia