Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana di bidang perpajakan, meliputi pengertian tindak pidana secara umum dan khusus di bidang perpajakan, jenis-jenis tindak pidana, penyidikan tindak pidana perpajakan oleh penyidik pajak, dan penuntutan perkara tindak pidana perpajakan oleh penuntut umum.

1. TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN
Halaman 1

2. Tujuan Instruksional Khusus :
Setelah membaca bab ini, mahasiswa
diharapkan mampu menjelaskan:
1.Pengertian Tindak Pidana Secara
Umum
2.Jenis Tindak Pidana
3.Pengertian Tindak Pidana Pajak
4.Penyidikan
5.Penuntutan
Halaman 2

3. A. Pengertian Tindak Pidana
• Masalah tindak pidana di bidang
perpajakan merupakan hal yang sangat
penting khususnya dalam rangka
penegakkan hukum (law enforcement)
yang harus dilaksanakan, agar ketentuan
undang-undang dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya, terlebih dalam
memenuhi rasa keadilan di masyarakat
dan kepastian hukum itu sendiri.
Halaman 3

4. Tindak pidana itu sendiri adalah suatu peristiwa
atau tindakan melanggar hukum atau undangundang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang
tindakannya tersebut dapat
dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang
pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan
pidana yang dapat dihukum.
B. Jenis-jenis Tindak Pidana
1. Kejahatan dan pelanggaran
Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran
disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana pada Buku II tentang Kejahatan dan buku III
tentang Pelanggaran. Ada dua pendapat: Halaman 4

5. a. Perbedaan secara Kualitatif
• 1) Rechtsdelict(en), artinya perbuatan yang
bertentangan dengan keadilan.
• Pertentangan ini terlepas perbuatan itu
diancam pidana dalam suatu per-UU-an
atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar
dirasakan masyarakat sebagai bertentangan
dengan keadilan.
• Misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik
semacam ini disebut kejahatan (mala perse).
Halaman 5

6. • 2) Wetsdelict(en), artinya perbuatan yang disadari
oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana
karena UU menyebutnya sebagai delik. Delik
semacam ini disebut pelanggaran (mala quia
prohibita)
b. Perbedaan secara Kuantitatif
• Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis,
yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan
dengan kejahatan. Pembagian delik dalam
kejahatan dan pelanggaran terdapat pendapat
yang menentang. Dalam RUU KUHP pembagian ini
tidak dikenal lagi. Istilah yang dipakai adalah
”Tindak Pidana”.
Halaman 6

7. 2. Delik Formil dan Delik Materiil
a. Delik formil
• Delik yang perumusannnya dititikberatkan kepada
perbuatan yang dilarang oleh UU. Perwujudan delik ini
dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan
seperti yang tercantum dalam rumusan delik.
Misalnya, Pasal 156, 209, 263 KUHP.
• b. Delik Materiil
• Delik yang perumusannnya dititikbertkan kepada
akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini
dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikendaki itu
telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya
ada percobaan, misalnya : Pasal-pasal 187, 388, atau
Halaman 7
378 KUHP.

8. 3. Delik aduan dan bukan delik aduan
Delik aduan adalah delik yang
penuntutannya hanya dilakukan bila ada
pengaduan dari pihak yang terkena,
misalnya Penghinaan (Pasal 310 jo.
Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal
284 KUHP), pemerasan (Pasal 335 ayat
(1) sub 2 jo. Ayat (2) KUHP). Jo =
juncto.
Halaman 8

9. Delik aduan dibedakan :
a. Delik aduan absolut, delik yang dapat
dituntut atas dasar pengaduan.
b. Delik aduan relatif, dalam delik aduan ini
ada hubungan istimewa antara pembuat
dan korban.
Aduan dan laporan digunakan dalam hukum
pidana. Sedangkan gugatan digunakan
dalam hukum perdata.
Halaman 9

10. C. Pengertian Tindak Pidana Pajak
Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu
perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan pajak yang menimbulkan kerugian
keuangan negara dimana pelakunya diancam
dengan hukuman pidana. Ketentuan yang mengatur
tindak pidana pajak terdapat dalam hukum pidana
pajak yang berisi peraturan-peraturan tentang:
• perbuatan-perbuatan apa yang dapat diancam
dengan hukuman,
• siapa-siapa yang dapat dihukum, dan
• hukuman apa yang dapat dijatuhkan.
Halaman 10

11. D. Penyidikan Tindak Pidana Pajak
(Pasal 1 angka 31 UU KUP No. 28 Tahun 2007
• Penyidikan adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti untuk
membuat terang terang tindak pidana di
bidang perpajakan yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.
Halaman 11

12. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Tujuan Penyidikan Tindak Pidana Pajak adalah:
1. Agar masalah tindak pidana perpajakan
menjadi terang dan jelas
2. Menemukan tersangka
3. Mengetahui besarnya jumlah pajak yang
digelapkan
Halaman 12

13. Wewenang Penyidik Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) UU KUP
meliputi:
a.
b.
menerima, mencari, mengumpulkan, dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan
agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;
meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan;
Halaman 13

14. c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang
perpajakan;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan;
e.
melakukan
penggeledahan
untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;
Halaman 14

15. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan;
g.menyuruh berhenti dan/atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;
h.memotret seseorang yang berkaitan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
Halaman 15

16. i. memanggil orang untuk didengar
keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k.melakukan tindakan lain yang perlu
untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan menurut
ketentuan peraturan perundangundangan.
Halaman 16

17. Namun, dalam pelaksanaan penyidikan,
penyidik pajak dapat menghentikan
penyidikannya apabila salah satu dari
empat hal berikut dipenuhi, yaitu:
a. Tidak terdapat cukup bukti ; atau
b. Peristiwanya bukan merupakan tindak
pidana di bidang perpajakan; atau
c. Peristiwanya telah daluwarsa; atau
d. Tersangka meninggal dunia.
Halaman 17

18. Selain penyidik pajak, dalam Pasal 44B UU KUP
disebutkan bahwa Menteri Keuangan dan Jaksa
Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan atas dasar untuk kepentingan
penerimaan Negara paling lama dalam jangka waktu
6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
Penghentian dimaksud hanya dilakukan setelah
Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau
kurang dibayar atau yang tidak seharusnya
dikembalikan dan ditambah dengan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali
jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau
yang tidak seharusnya dikembalikan.
Halaman 18

19. Tindak Pidana Perpajakan (1)
•
•
Pengertian Umum
Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang
berhubungan dengan tindak kejahatan yang pelakunya
dapat dikenakan hukum pidana.
Terjadinya Tindak Pidana Karena:
1. Alpa (yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, kurang
mengindahkan kewajibannya)
2. Sengaja (dengan sengaja melakukan pelanggaran atas
ketentuan perundang-undangan perpajakan)
•
Kealpaan dalam perpajakan terjadi dalam hal :
1. Tidak menyampaikan SPT.
2. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar / tidak lengkap /
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
3. Atas kealpaan yang menimbulkan kerugian negara, pelakunya
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun, dan /
atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang.
Halaman 19

20. Tindak Pidana Perpajakan (2)
•
•
Atas kealpaan yang menimbulkan kerugian negara, pelakunya
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun, dan / atau
denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang.
Kesengajaan dalam perpajakan terjadi dalam hal :
1. Tidak mendaftarkan diri sebagai WP/ PKP, atau
menyalahgunakan / menggunakan tanpa hak NPWP /
Pengukuhan PKP.
2. Tidak menyampaikan SPT.
3. Menyampaikan SPT / keterangan yang isinya tidak benar atau
tidak lengkap.
4. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
5. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain
yang palsu / dipalsukan seolah-olah benar.
6. Tidak menyelenggarakan pembukuan / pencatatan, tidak
memperlihatkan / tidak meminjamkan buku, catatan, dokumen
lainnya.
7. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong / dipungut.
Halaman 20

21. Tindak Lanjut
Penyidikan
Penerbitan skp
Laporan Sumir
Ditemukan bukti permulaan
unsur tindak pidana Selain
perpajakan
Laporan Kepada pihak lain
Halaman 21

22. Asas-asas Hukum
• Asas praduga tak bersalah, yaitu bahwa setiap orang
yang disangka, dituntut, dan atau dihadapkan di muka
sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah
sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
• Asas persamaan di muka hukum, yaitu bahwa setiap
orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimuka
hukum, tanpa ada perbedaan;
Halaman 22

23. Hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan
Surat Perintah Penyidikan
Tersangka
Surat Pemberitahuan
dimulainya Penyidikan
Surat Panggilan 1, 2,
Dihadirkan oleh Polisi
Jaksa
/Penuntut Umum
Tersangka
Saksi
Pemeriksaan
Laporan Kemajuan
Pelaksanaan Penyidikan
Polri
Berkas Perkara / Barang
Bukti
Penuntut Umum
Halaman 23

24. Pemeriksaan
Penyidikan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sebelum pemeriksaan terhadap tersangka dimulai, kepadanya
diberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari
penasihat hukumnya.
Penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan pada saat
Penyidik Pajak melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan cara
melihat atau mendengarkan pemeriksaan.
Tersangka atau Saksi yang diperiksa harus dalam keadaan sehat jasmani
dan rohani.
Kepada Tersangka diberitahukan tentang apa yang disangkakan
kepadanya dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti.
Tersangka berhak didampingi penerjemah dalam hal tidak mengerti
bahasa Indonesia.
Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan, Penyidik Pajak dapat meminta bantuan tenaga ahli.
Hasil pemeriksaan Tersangka, Saksi, serta keterangan Ahli dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan.
Halaman 24

25. E. Penuntutan
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum
untuk melimpahakan perkara ke Pengadilan
Negeri yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undangundang dengan permintaan supaya diperiksa
dan diputus oleh Hakim di sidang
Pengadilan.
Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan
penetapan hakim.
Halaman 25

26. Ketentuan ini sebenarnya menunjukkan
bahwa skala prioritas perpajakan lebih
ditekankan pada optimalisasi penerimaan
Negara, bukan pada aspek sanksi pidana.
Menurut Pasal 40 UU KUP, tindak pidana di
bidang perpajakn itu sendiiri daluwarsa (tidak
dapat dituntut) setelah lampau waktu 10
(sepuluh) tahun sejak saat terutangnya
pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya
Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya
Tahun Pajak yang bersangkutan.
Halaman 26

27. Sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan,
penuntut umum mempelajari berkas perkara dan dalam
waktu 7 (tujuh) hari memberitahukan kepada penyidik
apakah hasil penyidikan telah siap dilimpahkan ke
pengadilan atau masih harus dilengkapi lagi. Apabila
belum lengkap, maka berkas perkara dikembalikan ke
penyidik untuk diengkapi dengan dijelaskan hal-hal yang
dianggap kurang. Jika kemudian telah lengkap dan
memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan,
maka penuntut umum segera melimpahkan berkas
perkara ke pengadilan dan memohon kepada
pengadilan agar segera diadili dengan disertai Surat
Dakwaan. Turunan surat pelimpahan perkara beserta
Surat Dakwaan disampaikan kepada tersangka atau
kuasa hukumnya atau penasehat hukumnya dan kepada
penyidik.
Halaman 27

28. TERIMA KASIH
Halaman 28