Your SlideShare is downloading. ×

Makalah

7,833

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
7,833
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
182
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. MAKALAHAUDIT KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK OLEH AEGISIA SUKMAWATI (C1C01010) ADE BAKTI PRATAMA (C1C011024) AHMAD NOUVAL (C1C011029) DEVA ALVINA (C1C011043) JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JAMBI
  • 2. KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat sertahidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “AUDIT KINERJAPADA SEKTOR PUBLIK” tepat pada waktunya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Misni Erwati, S.E.,M,.Si. sebagai dosenmata kuliah Akuntansi Sektor Publik atas arahan dan bimbingannya. Penulis juga mengucapkanterima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu baik secara moril maupun meterildalam proses penyelesaian makalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat kekurangan.Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifatmembangun guna mewujudkan makalah yang lebih baik di masa mendatang. Penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Jambi, 15 Januari 2013 Penulis i
  • 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................................................ iiI. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................................................... 1 1.2 Tujuan Penulisan ................................................................................................ 2 1.3 Metode Penulisan ............................................................................................... 2II. PERUMUSAN MASALAH .................................................................................... 3III. PEMBAHASAN 3.1 Perkembangan Audit Kinerja ............................................................................. 4 3.2 Definisi Audit Kinerja ........................................................................................ 6 3.3 Pentingnya Audit Kinerja ................................................................................... 8 3.4 Audit Kinerja untuk Akuntabilitas Publik .......................................................... 9 3.5 Keterkaitan Audit Kinerja dengan Manajemen Kinerja .................................. 10 3.6 Istilah-istilah yang Dipergunakan dalam Audit Kinerja ................................ 10 3.7 Perbedaan antara Audit Kinerja dan Audit Keuangan ..................................... 12 3.8 Karakteristik Audit Kinerja ................................................................................ 13 3.9 Manfaat Audit Kinerja ....................................................................................... 15 3.10 Tujuan Audit Kinerja .......................................................................................... 16 3.11 Jenis-jenis Audit Kinerja .................................................................................. 17 3.12 Proses dan Tahapan Audit Kinerja ................................................................... 20 3.13 Peran Auditor dalam Audit Kinerja ................................................................... 34 ii
  • 4. IV. PENUTUP 4.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 35 4.2 Rekomendasi ..................................................................................................... 36V. DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 37VI. LAMPIRAN ................................................................................................................ 38 iii
  • 5. I. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Reformasi yang terjadi tahun 1998 membawa dampak yang signifikan dalampengelolaan keuangan negara. Sekitar sepuluh tahun terakhir, tuntutan masyarakat akantransparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah semakinmeningkat. Masyarakat ingin mengetahui apakah berbagai program telah tercapai dan apakahtercapainya program tersebut telah dilakukan dengan prinsip ekonomi (kehematan), dengan caraefisien, dan dengan hasil yang efektif atau yang lebih dikenal dengan istilah spend well, spendless, spend wisely. Keinginan dan tuntutan masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhiapabila hanya mengandalkan hasil audit laporan keuangan yang memuat opini tentang neraca,perbandingan anggaran dan realisasi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Masyarakatingin mengetahui apakah penyelenggaraan kegiatan oleh pemerintah dengan menggunakan danapublik dapat memberikan nilai lebih bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu,perlu diadakan perluasan tujuan dan jenis audit dari audit keuangan menuju audit kinerja(performance audit). Audit kinerja (performance audit) terhadap sektor publik dapat membantumasyarakat dalam mengetahui kinerja yang lebih lengkap dari organisasi masyarakat (public).Audit Kinerja dapat dilakukan baik pada sektor swasta maupun sektor publik dan badanpemerintah, karena dari semua tujuan kepentingan masyarakat merupakan prioritas utama. Auditkinerja bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi kesempatan untukpeningkatan rekomendasi guna perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Selama ini, hasil dari auditkinerja cenderung diasumsikan sebagai informasi yang ditujukan kepada konsumsi pihak internalperusahaan, karena menelaah secara sistematik kegiatan organisasi dalam hubungannya dengantujuan tertentu. Padahal laporan audit kinerja ini juga bisa digunakan oleh pihak eksternal untukpengambilan keputusan. 1
  • 6. 1.2 Tujuan Penulisan1. Mengetahui perkembangan audit kinerja2. Mengetahui definisi audit kinerja3. Mengetahui pentingnya audit kinerja4. Menganalisis audit kinerja untuk akuntabilitas publik5. Menganalisis keterkaitan audit kinerja dengan manajemen kinerja6. Mengetahui istilah-istilah yang dipergunakan dalam audit kinerja7. Mengidentifikasi perbedaan antara audit kinerja dan audit keuangan8. Mengidentifikasi karakteristik audit kinerja9. Menganalisis manfaat audit kinerja10. Mengidentifikasi tujuan audit kinerja11. Mengetahui jenis-jenis audit kinerja12. Menganalisis proses dan tahapan audit kinerja13. Mengetahui peran audit kinerja1.3 Metode Penulisan Metode penulisan yang diimplementasikan dalam makalah ini ialah metode pustaka,yakni dengan menggali berbagai data yang dibutuhkan dari buku. Selanjutnya, dengan metodediskusi. Diskusi dilakukan antar sesama anggota kelompok dan pihak lain yang memilkiinformasi yang berelasi dengan judul yang diusung pada makalah ini. Kemudian, dalam prosespenyelesaian makalah juga menggunakan data yang diperoleh via internet. 2
  • 7. II. PERUMUSAN MASALAH1. Bagaimanakah perkembangan audit kinerja?2. Apakah yang dimaksud dengan audit kinerja?3. Apakah pentingnya audit kinerja?4. Bagaimanakah relasi antara audit kinerja terhadap akuntabilitas publik?5. Apakah keterkaitan audit kinerja terhadap manajemen kinerja?6. Apa sajakah istilah-istilah yang digunakan dalam audit kinerja?7. Apakah perbedaan antara audit kinerja dan audit keuangan?8. Apakah karakteristik audit kinerja?9. Apakah manfaat audit kinerja?10. Apakah tujuan dari audit kinerja?11. Apakah jenis-jenis audit kinerja?12. Bagaimanakah proses dan tahapan audit kinerja?13. Apakah peran auditor dalam audit kinerja? 3
  • 8. III. PEMBAHASAN3.1 Perkembangan Audit Kinerja Leo Herbert dalam bukunya Auditing the Perfomance of Management membuatgambaran yang cukup komprehensif tentang pengetahuan dan perkembangan audit yangdiperlukan dalam bidang audit, seperti yang terlihat pada figur 3.1.1 AUDIT SOSIAL Sistem perencanaan & pengendalian AUDIT Akuntansi manajemen Objek laporan keuangan PROGRAM AUDIT Perencanaan pajak Standar keuangan Audit internal Audit PDE Prinsip pelaporan keuangan Konsultasi pajak Uji dalam audit Standar audit AUDIT MANAJEMEN& Analisis biaya Perluasan prosedur audit manfaat Prosedur audit AUDIT LAPORAN KEUANGAN Biaya standar Rekaman Komputer Pengendalian Audit Fokus pada laporan laba rugi neraca fokus pada neraca Laporan yang seragam dan Analisis biaya anggaran Akuntansi Biaya Audit kepatuhan Akuntansi Pajak akuntansi Anggaran Audit penerimaan dan pengeluaranbiaya AUDIT KEUANGAN Gambar 3.1.1 Perkembangan Audit dan Pengetahuan yang Diperlukan dalam BidangAuditSumber: Leo,Herbert. Auditing the Perfomance of Management. Wodsworth, Inc US. 1979. Hal10. 4
  • 9. Bedasarkan figur tersebut, diketahui bahwa audit kinerja mengalami proses,demikian pula dengan pengetahuan dan kompetisi yang dibutuhkan. Sebelum mencapaibentuknya, audit kinerja mengalami evolusi yang cukup lama, dimulai dari financial statementauditing pada tahum 1930, dilanjutkan dengan management auditing pada tahun 1950 danprogram auditing pada tahun 1970. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, tahun 1971 Elmer B Staat dari UnitedState Comptoreller General Accounting Office untuk pertama kalinya memperkenalkan auditkinerja (performance audit) pada kongres INTOSAI (International Organization of SupremeAudit Intitution), di Montreal, Kanada. Sejak itu, audit kinerja yang merupakan perluasan auditkeuangan mulai diimplementasikan pada audit sektor publik oleh Supreme Public Institution diseluruh dunia. Pelaksanaan audit kinerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia terus mengalamipasang surut. Sebagai gambaran pada Netherland Court of Audit (BPK Belanda), perkembanganaudit dimulai dengan pemberian mandat untuk melakukan audit kinerja pada tahun 1976. Padaawalnya, audit kinerja berfokus pada efisiensi. Kemudian, mereka mulai menyusun danmenyempurnakan manual audit kinerja yang ada. Pada perkembangannya, mereka mengintegrasiteknologi informasi dan komunikasi dalam audit kinerja (antara lain untuk menganalisis data)serta menggunakan pendekatan strategis dalam menyusun tema audit. Pada BPK Belanda, temaaudit yang berfokus pada mutu dan akuntabilitas kebijakan pemerintah merupakan perluasan dariaudit keuangan yang berfokus pada penganggaran. Di Australian National Audit Office (BPK Australia), audit kinerja dimulai padatahun 1970-an. Audit kinerja mulai berkembang di Australia karena ketertarikan pemerintah,parlemen, dan masyarakat terhadap efektivitas program dan efisiensi administrasi pemerintah.Pada saat itu, departemen pemerintah banyak diberikan kebebasan untuk mengelola operasimereka, dengan sedikit kendali dari pusat. Pada awalnya, pemeriksaan kinerja hanya divisi kecildari ANAO. Antara tahun 1980-1983, ANAO hanya membuat tujuh laporan audit kinerja. Saatini, ANAO membuat hampir 50 laporan audit kinerja setiap tahunnya. Di Indonesia, audit kinerja mulai diperkenalkan pada tahun 1976 yang dimulaidengan management audit course di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan bekerja samadengan US-GAO. Serupa dengan negara lain, audit kinerja di Indonesia juga mengalami pasangsurut. Sejak tahun 2004-2007, BPK telah melaksanakan 99 audit kinerja, dengan rincian 37 audit 5
  • 10. di kantor pusat dan 62 audit di kantor perwakilan daerah. Rekap audit kinerja pada tahun 2004-2007 dapat dilihat di grafik 3.1.2. Grafik ini menunjukkan audit kinerja atas BUMN masihsangat sedikit. Grafik Audit Kinerja Gambar 3.1.2 Rekap pemeriksaan BPK tahun 2004-20073.2 Definisi Audit Kinerja Secara etimologi, audit kinerja terdiri atas dua kata, yaitu “audit” dan “kinerja”.Audit menurut Arens adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi terhadap bukti-buktiyang dilakukan oleh yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan tingkatkesesuaian antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan menurut Stephen P Robbins, kinerja merupakan hasil evaluasi terhadappekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Dipihak lain. Ayuha menjelaskan, “Perfomance is the way of job or task is done by an individual, agroup of organization”. Dari kedua definisi tersebut, terlihat bahwa istilah kinerja mengarah pada dua halyaitu proses dan hasil yang dicapai. Definisi yang cukup komprehensif diberikan oleh Malan, Fountain, Arrowsmith, danLockridge (1984), sebagai berikut. 6
  • 11. “Perfomance auditing is a systematic process of objectively obtaining dan evaluatingevidence regarding the performance of an organization, program, function, or activity.Evaluation is made in terms of its economy and efficiency of operations, effectiveness inachieving of desire results, and compliance with relevan policies, law, and regulations, for thepurposes of ascertaining the degree of correspondence between performance and establishedcriteria and communicating the results to interest the users. The performance audit functionprovides an independent, third-party review of management’s performance and the degree towhich the perfomanced of audited entity meets pre-stated expectation”. [“Audit kinerja merupakan suatu proses sistematis dalam mendapatkan danmengevaluasi bukti yang secara objektif atas suatu kinerja organisasi, program, fungsi, ataukegiatan. Evaluasi dilakukan bedasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalammencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan yangterkait. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dankriteria yang ditetapkan serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yangberkepentingan. Fungsi dari audit kinerja ialah memberikan review dari pihak ketiga atas kinerjamanajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan.”] Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) UU No 15 Tahun 2004 Tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mendefinisikan audit kinerja sebagai auditatas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensiserta pemeriksaan aspek efektivitas. Kemudian, bedasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP mendefinisikan auditkinerja sebagai audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsiinstansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit kinerja adalah audityang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai bukti untuk menilai kinerjaentitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 7
  • 12. 3.3 Pentingnya Audit Kinerjaa. Pemerintah Bagi pemerintah, audit kinerja dapat menjadi ukuran penilaian dan perbaikan atas3E (ekonomi, efektivitas, dan efisiensi) dari program kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.b. Legislatif & Masyarakat Memberikan informasi independen apakah uang negara digunakan secara 3E sertamendukung pengawasan dan pengambilan keputusan oleh legislatif.c. BPK Melakukan peningkatkan kematangan organisasi dan nilai BPK di masyarakat,meningkatkan motivasi pemeriksa, dan mendorong kreativitas dan pembelajaran. Lebih lanjut, audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai kewajaranlaporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan terhadapundang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, audit sektor publik juga memeriksadan menilai sifat-sifat hemat (ekonomis), efisien serta keefektifan dari semua pekerjaan,pelayanan atau program yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, bila kualitas audit kinerjasektor publik rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap pejabatpemerintah dan akan muncul kecurangan, korupsi, kolusi serta berbagai ketidakberesan.Sehubungan dengan itulah, audit kinerja memegang peran yang sangat esensial dalam suatuorganisasi atau lembaga yang berkaitan dengan dana masyarakat. 8
  • 13. 3.4 Audit Kinerja untuk Akuntabilitas Publik Akuntabilitas publik meliputi :1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality)2. Akuntabilitas proses (process accountability)3. Akuntabilitas program (program accountability)4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas Publik tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip tata kelolapemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu tata kelola yang baik ialah denganadanya kinerja yang baik. Kinerja inilah dapat diidentifikasi dan dievaluasi melalui audit kinerja.Oleh sebab itu, audit kinerja sangat diperlukan dalam akuntabilitas publik, terutama dalam halmenilai tingkat keberhasilan kinerja suatu kementerian atau lembaga pemerintah dan memastikansesuai atau tidaknya sasaran kegiatan yang menggunakan anggaran dan transparansi dalampelaksanaannya. Pada sektor publik, audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas berupapeningkatan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan, pengembanganbentuk-bentuk laporan akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingankinerja antara organisasi sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang lebih jelas dannormatif. 9
  • 14. 3.5 Keterkaitan Audit Kinerja dengan Manajemen Keuangan Audit kinerja dapat dilaksanakan oleh pihak auditor internal atau auditor eksternalyang profesional dan kompeten sehingga menjamin objektivitas hasil audit. Dalammelaksanakan audit kinerja penting bagi auditor untuk memiliki pengetahuan yang memadaitentang pengelolaan terhadap hasil-hasil, khususnya sistem perencanaan, penganggaran dansistem pengindikator kinerja yang dimiliki atau melekat pada suatu instansi pemerintah, yangmana informasi ini dipegang oleh manajemen keuangan. Pendekatan auditor pada bagian ini bertujuan untuk memperoleh dokumen yangmencukupi untuk memeriksa peraturan dasar organisasi dan memahami sejarah serta kondisioperasi sekarang. Auditor seharusnya mengenal struktur organisasi, sistem pengendalian, laporankeuangan, sistem informasi, pegawai dan pelaksanaan adminsistratif . Mendekati akhir pendekatan ini, auditor seharusnya memperoleh informasi mengenaihukum yang terkait, pernyataan kebijakan, dokumen dan catatan penelitian terdahulu, laporanaudit sebelumnya, dan studi lain yang dilakukan oleh departemen. Auditor harus memperolehgambaran mengenai informasi dasar yang berkaitan organisasi dengan mendapatkan baganorganisasi, uraian tertulis, serta bagan alir dari proses kerja dan sistem informasi. Auditor jugaharus memperoleh informasi mengenai kebijakan dan prosedur administrasi dan personalia,serta mengindentifikasi dan memperoleh prosedur operasi.3.6 Istilah-istilah dalam Audit Kinerja Ada istilah umum yang digunakan dalam audit kinerja, di antaranya performanceaudit dan Value For Money (VFM) audit. VFM audit mengacu pada penilaian apakah manfaatyang dihasilkan oleh suatu program lebih besar dari biaya yang dikeluarkan atau masihmungkinkah melakukan pengeluaran dengan bijak. Istilah VFM audit banyak digunakan diKanada dan negara persemakmurannya. Secara internasional, performance audit ialah istilahresmi yang digunakaan kalangan INTOSAI. Istilah yang juga sering dijumpai ialah audit manajemen, audit operasional, atauaudit ekonomi dan efisiensi. Istilah ini digunakan untuk menilai dalam aspek ekonomi danefisiensi dari pengelolaan organisasi. Istilah lain ialah audit program atau audit efektivitas yang 10
  • 15. ditujukan untuk menilai manfaat atau pencapaian suatu program. Gabungan antara auditmanajemen atau operasional dan audit program merupakan audit kinerja. Audit kinerja terkait erat dengan konsep akuntabilitas yang dikenal dengan istilahakuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain diatur melalui InpresNo.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).Beberapa istilah yang sering dikaitkan dalam konteks audit kinerja adalah1. Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai pencapaian, prestasi atau unjuk kerja dari instansi pemerintah2. Indikator kinerja (performance indicator) adalah deskripsi kuantitatif atau kualitatif terhadap tercapaiannya kinerja. Indikator kinerja dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai dan melihat perkembangan yang dicapai selama jangka waktu terterntu.3. Indikator kinerja kunci (key performance indicator) adalah indikator kinerja yang memiliki fokus pada aspek kinerja yang penting bagi keberhasilan organisasi.4. Efisiensi berkaitan dengan hubungan antara input yang digunakan untuk menghasilkan output. Efisiensi lazimnya dinyatakan dalam bentuk indeks, rasio, unit, atau bentuk lainnya (misalnya: dalam bentuk perbandingan). Secara umum efisiensi berkaitan dengan produktivitas.5. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil (outcome) yang ditetapkan telah dicapai dengan output. Output sektor publik umumnya adalah jasa berupa layanan terhadap masyarakat. Output dikatakan efektif jika memberi pengaruh sesuai yang diharapkan. 11
  • 16. 3.7 Perbedaan antara Audit Kinerja dan Audit Keuangan No Perbedaan Audit Kinerja Audit Keuangan 1. Tujuan Menilai apakah audit telah mencapai Menilai apakah akun-akun tujuan atau harapan yang ditetapkan. benar dan disajikan secara wajar. 2. Dasar Ekonomi, ilmu politik, sosiologi, dan Akuntansi. Akademik lain-lain. 3. Metode Bervariasi antara satu proyek dan Kurang lebih telah proyek lain . terstandardisasi. 4. Fokus Program dan kegiatan organisasi. Sistem akuntansi dan sistem manajemen. 5. Kriteria  Lebih subjektif  Kurang subjektif Penilaian  Terdapat kriteria yang unik untuk  Kriteria untuk semua masing-masing audit. kegiatan audit 6. Laporan  Struktur dan isi laporan bervariasi  Bentuk laporan kurang lebih  Dipublikasikan secara tidak tetap terstandardisai (ad hoc basis )  Dipublikasikan secara berkalaSumber : The Swedish National Audit Office Handbook In Permormance Auditing : Theory andPractice1. Lingkup audit keuangan meliputi seluruh laporan keuangan, sedangkan audit kinerja lebih spesifik dan fleksibel dalam pemilihan subjek, objek, dan metodolgi audit.2. Audit keuangan merupakan audit reguler sedangkan audit kinerja bukan merupakan audit reguler karena tidak harus dilaksanakan setiap tahun atau secara berkala.3. Opini/Pendapat yang diberikan dalam audit keuangan bersifat baku yaitu unqualified, qualified, adverse atau disdalmer, sedangkan audit kinerja bukan merupakan audit dengan jenis opini yang sudah ditentukan (formalized opinion ).4. Audit kinerja dilaksanakan dengan dasar pengetahuan yang bersifat multidisiplin dan lebih banyak menekankan pada kemampuan analisis daripada sebatas pengetahuan akuntansi. 12
  • 17. 5. Audit kinerja bukanlah bentuk audit berdasarkan checklist, kompleksitas, dan keragaman. Pertanyaan dalam audit kinerja mengisyaratkan agar auditor dibekali dengan kemampuan berkomunikasi yang baik3.8 Karakteristik Audit Kinerja Adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh audit kinerja yang membedakan auditkinerja dengan jenis audit lainnya . Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari audit kinerja:1. Audit kinerja berusaha mencari jawaban atas dua pertanyaan dasar berikut a. Apakah sesuatu yang benar telah dilakukan (doing the right things )? b. Apakah sesuatu telah dilakukan dengan cara yang benar (doing the things right)? Pertanyaan pertama ditujukan terutama bagi pembuat kebijakan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah kebijakan telah diputuskan dengan tepat. Pertanyaan kedua ditujukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diambil telah diterapkan dengan benar atau apakah kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan cara-cara yang memadai. Kedua pertanyaan tersebut merupakan makna dari efektivitas dan efisiensi tidak selalu berbanding lurus. Suatu kegiatan yang telah dilakukan secara efektif belum tentu berarti bahwa kegiatan itu telah dilakukan secara efisien, demikian juga sebaliknya.2. Proses audit kinerja dapat dihentikan apabila pengujian terinci dinilai tidak akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perbaikan manajemen atau kondisi internal lembaga audit dinilai tidak mampu untuk melaksankan pengujian terinci. Profesor Soemardjo Tjitrosidojo (1980) memberikan karakteristik audit kinerjasebagai berikuta. Pemeriksaan operasional dengan menggunakan perbandingan dengan cara pemeriksaan oleh dokter haruslah merupakan pemeriksaan semacam “medical check up”, (penelitian kesehatan) dan bukan merupakan pemeriksaan semacam “otopsi post mortem”(pemeriksaan mayat). Jadi, pemeriksaan seharusnya dimaksudkan agar si pasien memperoleh petunjuk 13
  • 18. agar ia selanjutnya dapat hidup lebih sehat dan bukan sebagai pemeriksaan untuk menganalisis sebab-sebab kematian mayat.b. Pemeriksa haruslah wajar (fair), objektif dan realities, mengingat bahwa ia harus dapat menjangkau hari depan organisasi yang diperiksanya. Ia harus dapat berpikir secara dinamis, konstruktif, dan kreatif, :mengingat bahwa dalam tugasnya ia harus berhadapan dengan banyak orang yang sifat serta tingkah lakunya beranekaragam. Ia harus dapat bertindak seccara diplomatis seterusnya ia haruslah sensitif dalam menghadapi masalah-masalah yang pelik dalam tugas serta tangguh untuk tetap bertekad meneruskan suatu penyelidikan sampai akhirnya berhasil.c. Pemeriksa (atau setidak-tidaknya tim pemeriksa secara kolektif ) harus mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dari berbagai macam bidang seperti ekonomi, hukum, moneter, statistik, komputer, keinsinyuran, dan sebagainya .d. Agar pemeriksaan dapat berhasil dengan baik, pemeriksa harus dapat berpikir dengan menggunakan sudut pandangan pejabat pimpinan organisasi yang diperiksanya. Ia harus mendapat dukungan dari pimpinan tertinggi, pemeriksa harus benar-benar mengetahui persoalan yang dihadapinya, dapat mengantisipasi masalah serta cara penyelesaiannya, dan memberikan gambaran tentang perbaikan-perbaikan yang dapat diterapakan dalam organisasi yang diperiksa.e. Pemeriksaan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu”early warning system” (sistem peringatan dini) agar pimpinan secara tepat pada waktunya, setidak-tidaknya sebelum terlambat dapat mengadakan tindakan-tindakan korektif yang mengarah kepada perbaikan organisasinya Karakteristik diatas sangat relevan dengan konsep audit kinerja sebagai audit formanagement bukan audit to management. Dalam audit for management, auditor harusmemberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen sebagai upaya peningkatan akuntabilitasdan kinerja entitas yang diaudit. 14
  • 19. 3.9 Manfaat Audit Kinerja A. Peningkatan Kinerja1. Mengidentifikasi Masalah dan Alternatif Penyelesaiannya Auditor sebagai pihak independen dapat memberi pandangan kepada manajemen untuk melihat permasalahan secara lebih detail dari sisi operasional. Sehubungan dengan itu, auditor dapat melakukan diskusi dengan orang-orang yang bergelut dalam operasional dan menginformasikan hal tersebut kepada manajemen2. Mengidentifikasi Sebab-sebab Aktual dari Suatu Masalah Yang Dapat Dihadapi oleh Kebijaksanaan Manajemen atau Tindakan Lainnya. Auditor harus dapat menetapkan masalah yang aktual dan solusi untuk mengatasinya. Auditor sebaiknya tidak memberi rekomendasi atau usulan bila ia tidak dapat membantu proses rekomendasi tersebut.3. Mengidentifikasi Peluang dan Kemungkinan untuk Mengatasi Keborosan dan Ketidakefisienan. Pengurangan biaya merupakan hal yang penting dalam audit kinerja. Namun, penghematan biaya dapat menjadi suatu hal yang besar dalam jangka waktu yang panjang. Biaya harus berada pada tingkat yang tepat dan jika perlu melakukan pemotongan. Keputusan mengurangi biaya haruslah mempertimbangankan dampaknya bagi kegiatan operasional.4. Mengidentifikasi Kriteria untuk Menilai Pencapaian Tujuan Organisasi Pada situasi tertentu, kriteria tidak ada. Oleh sebab itu, auditor dapat membantu manajemen dalam membangun kriteria itu.5. Melakukan Evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Auditor harus menentukan apakah mekanisme telah menyediakan informasi tentang efektivan operasional, yaitu: (1). Apakah ada perbedaan tingkat kedalaman atau detail laporan; (2). Apakah ada informasi yang belum disajikan dalam laporan; (3). Apakah indikator kerja telah dipertimbangkan dalam penyusunan laporan. 15
  • 20. 6. Menyediakan Jalur Komunikasi antara Tataran Operasional dan Manajemen Audit kerja dapat menjadi sarana untuk menyampaikan permasalahan yang tidak dapat tersalurkan melalui struktur komunikasi yang telah disususun organisasi tersebut.7. Melaporkan Ketidakberesan Audit kerja dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kepada manajemen setiap penyimpangan yang terjadi sehingga kerugian dan dampak yang lebih besar dapat diatasi. B. Peningkatan Akuntabilitas Publik Pada sektor publik, audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas berupaperbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas; perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan pekerja antaraorganisasi sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang jelas dan informatif. Perubahandan perbaikan dapat terjadi karena temuan atau rekomendasi audit. Umumnya, rekomendasidapat menjadi kunci atas perubahan dan perbaikan. Oleh sebab itu, penyusunan rekomendasiyang baik perlu diperhatikan.3.10 Tujuan Audit Kinerja Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa audit kinerjamencakup tujuan yang luas dan bervariasi, termasuk tujuan yang berkaitan dengan penilaianhasil dan efektivitas program, ekonomi dan efisiensi, pengendalian internal, ketaatan terhadapperaturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana cara untuk meningkatkanefektivitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dasar dari audit kinerja ialah menilai suatukinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomi,efisiensi, dan efektivitas. Audit kinerja (performance audit) merupakan perluasan atas auditlaporan keuangan atas prosedur dan tujuan. 16
  • 21. 3.11 Jenis Audit Kinerja Audit yang dilakukan dalam audit kinerja meliputi audit ekonomi, audit efisiensi danaudit efektivitas. Audit ekonomi dan audit efisiensi disebut management audit atau operationalaudit, sedangkan audit efektivitas disebut program audit.a. Audit Ekonomi Konsep yang pertama dalam pengelolaan organisasi sektor publik ialah ekonomi,yang berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.Ekonomi merupakan perbandingan antara input dan input value yang dinyatakan dalam satuanmoneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sector publik dapat meminimalisirinput resource yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidakproduktif.b. Audit Efisiensi Konsep kedua dalam manajemen organisasi sector publik ialah efisiensi, yaitupencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau dengan penggunaan input yangterendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupkan perbandingan input/output yangdikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi memiliki arti biaya terendah, sedangkan efisiensimengacu pada rasio terbaik antara output dan biaya (input). Ini dikarenakan keduanya diukurdalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang adadapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yangsekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan suatu entitas telahmemperoleh, melindungi, menggunakan sumber dayanya secara ekonomis, dan efisien. Selainitu, juga bertujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya praktik-praktikyang tidak ekonomis dan efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi untuk mengelola sisteminformasi, administrasi, dan struktur organisasi. 17
  • 22. Menurut The General Accounting Office Standards (1994), beberapa hal yang perludipertimbangkan dalam audit ekonomi dan efisiensi, yaitu dengan mempertimbangkan apakahentitas yang diaudit telah: (1) mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat; (2)melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan padabiaya terendah; (3) melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai;(4) menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya;(5) menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan; (6)menggunakan prosedur kerja yang efisien; (7) menggunakan sumber daya (staf, peralatan danfasilitas) yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitasdan kualitas yang tepat; (8) mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya negara; (9) melaporkan ukuranyang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi (Mardiasmo,2002). Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimaldengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapaipada periode yang bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerjatahun-tahunsebelumnya dan unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yangberbeda.c. Audit Efektifitas Konsep yang ketiga dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah efektivitas.Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitasmerupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome seringkali dikaitkan dengantujuan (objectives) atau target yang hendak dicapai. Jadi dapat dikatakan bahwa efektivitasberkaitan dengan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Audit Commission (1986) disebutkanbahwa efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yangberwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaatyang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukanapakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yangsama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitasatau audit program adalah dalam rangka: (1) menilai tujuan program, baik yang baru maupun 18
  • 23. yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat; (2) menentukan tingkat pencapaian hasilsuatu program yang diinginkan; (3) menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur programsecara terpisah; (4) mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik danmemuaskan; (5) menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untukmelaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biayayang lebih rendah; (6) menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang-tindihatau bertentangan dengan program lain yang terkait; (7) mengidentifikasi cara untuk dapatmelaksanakan program tersebut dengan lebih baik; (8) menilai ketaatan terhadap peraturanperundangundangan yang berlaku untuk program tersebut; (9) menilai apakah sistempengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantautingkat efektivitas program; (10) menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yangsah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program. Efektivitas berkenaandengan dampak suatu output bagi pengguna jasa. Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatanharus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hal ini belum tersedia,auditor bekerja sama dengan manajemen puncak dan badan pembuat keputusan untukmenghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program.Meskipun efektivitas suatu program tidak dapat diukur secara langsung, ada beberapa alternatifyang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program, yaitu mengukur dampakatau pengaruh evaluasi oleh konsumen dan evaluasi yang menitikberatkan pada proses, bukanpada hasil. Tingkat komplain dan tingkat permintaan dari pengguna jasa dapat dijadikan sebagaipengukuran standar kinerja yang sederhana untuk berbagai jasa. Evaluasi terhadap pelaksanaansuatu program hendaknya mempertimbangkan apakah program tersebut relevan atau realistis,apakah ada pengaruh dari program tersebut, apakah program telah mencapai tujuan yang telahditetapkan dan apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil. 19
  • 24. 3.12 Proses dan Tahapan Audit Kinerja PROSES AUDIT Secara umum, proses audit kinerja memiliki sistematika:1. Struktur audit kinerja2. Tahapan audit kinerja3. Kriteria atau indikator yang menjadi tolok ukur audit kinerja. 1. Struktur Audit Kinerja Pada dasarya, struktur audit adalah sama, hal yg membedakan adalah spesific taskspada tiap tahap audit yg menggambarkan kebutuhan dari masing-masing audit.Secara umum, struktur audit kinerja terdiri atas:a. Tahap-tahap auditb. Elemen masing-masing tahap auditc. Tujuan umum masing-masing elemend. Tugas-tugas yang diperlukan utuk mencapai setiap tujuan 2. Tahapan Audit Kinerja Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan danprosedurya. Berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas, dapat dikembangkan strukturaudit kinerja yang terdiri atas:A. Tahap pengenalan dan perencanaan (familiarization and planning phase)B. Tahap pengauditan (audit phase)C. Tahap pelaporan (reporting phase)D. Tahap penindaklanjutan (follow-up phase) 20
  • 25. TAHAP ELEMEN Tahap pengenalan dan perencanaan Survei pendahuluan (familiarization and planning phase) Review SPM Tahapan audit Review hasil-hasil program (audit phase) Review ekonomi Review kepatuhan Tahap pelaporan Persiapan laporan (reporting phase) Review dan revisi Pengiriman dan penyajian laporan Tahap penindaklanjutan Desain follow up (follow-up phase) Investigasi Pelaporan A. TAHAP PENGENALAN & PERENCANAAN (Familiarization and Planning Phase) Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari dua elemen:a. Survei Pendahuluan (Preliminary Survey) Survei pendahuluan, bertujuan untuk menghasilkan research plan yang detail ygdapat membantu auditor dalam mengukur kinerja Auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkunganorganisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan:1. Struktur dan operasi organisasi2. Lingkungan manajemen3. Kebijakan, standar, dan prosedur kerja Deskripsi yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit akan membantuauditor untuk menentukan tujuan audit dan rencana audit secara detail, memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk berbagai hal yang bersifat material, mendesain tugas secara efisien danmenghindari kesalahan. 21
  • 26. b. Review Sistem Pengendalian (Control System Review) Review SPM, bertujuan untuk mengembangkan temuan berdasarkan perbandinganantara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada audit keuangan, audit dimulai dengan review dan evaluasi terhadap SPIterutama yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya. Pada audit kinerja, auditor harusmenelaah SPM untuk menemukan kelemahan pengendalian yang signifikan agar menjadiperhatian manajemen dan untuk luas, sifat dan waktu pekerjaan pemeriksaan berikutnya SPM memberikan gambaran tentang metoda dan prosedur yg digunakan olehorganisasi untuk mengendalikan kinerjanya. Pengendalian manajemen bertujuan utk memastikanbahwa tujuan organisasi dicapai secara ekonomis, efisien, dan sesuai dengan hukum danperaturan yang berlaku. Tiga langkah prosedur audit yg dilakukan pada review sistem pengendalian:1. Menganalisis sistem manajemen organisasi2. Membandingkannya dengan model yang ada.3. Mencatat dugaan terhadap setiap ketidakcocokan/ketidaksesuaian Kriteria penilaian yang digunakan untuk reliabilitas data dibagi dalam dua area, yaitu:1. Proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data a. Prosedur yang ada didesain untuk memastikan fairness, dependability, dan reliability data. b. Terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan penghitungan data untuk memastikan integritas data. c. Pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan. d. Terdapat dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas data.2. Kecukupan pelaporan data a. Data yang dikumpulkan dan dihitung, dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun sebelumnya b. Kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu 22
  • 27. Audit pada tahap pengenalan dan perencanaan mempersiapkan dokumen:1. Analitical memorandum berisi identifikasi kelemahan yang material dalam sistem pengendalian manajemen dan pembuatan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan tersebut.2. Planning memorandum dibuat berdasarkan hasil review sistem pengendalian untuk menentukan sifat, luas, dan waktu pekerjaan audit berikutnya. Indikator kinerja dapat membantu pemakai laporan dalam menilai kinerja organisasiyang diaudit. Penggunaan indikator kinerja untuk masing-masing organisasi juga penting untukmengantisipasi kemungkinan bahwa ukuran kerja untuk suatu organisasi berbeda dengan ukurankerja organisasi lain. B. TAHAPAN AUDIT (Audit Phase) Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari tiga elemen, yaitu:1. Telaah hasil-hasil program (program results review)2. Telaah ekonomi dan efisiensi (economy and efficiency review)3. Telaah kepatuhan (compliance review) Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalammencapai tujuan audit kinerja. Review hasil-hasil program akan membantu auditor untukmengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. Review ekonomi dan efisiensiakan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benartadi secara ekonomis dan efisien. Review kepatuhan akan membnatu auditor untuk menentukanapakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, sesuai aturan danhukum yang berlaku. Dalam menjalankan elemen-elemen tersebut, auditor juga harusmemepertimbangkan biaya. Atas dasar tersebut, setiap elemen harus dijalankan secara terpisah. 23
  • 28. Secara lebih rinci, komponen audit terdiri dari1. Identifikasi Lingkungan Manajemen Auditor harus familiar dengan lingkungan manajemen klien untuk memahami keterbatasan yang dihadapi organisasi. Oleh sebab itu, auditor harus mengetahui secara akurat gambaran menyeluruh organisasi dari perspektif hukum, organisasi, dan karyawan. Auditor mengumpulkan informasi sehubungan dengan (a). Persyaratan hukum dan kinerja (b). Gambaran organisasi (c). Sistem informasi dan pengendalian (d). Pemahaman karyawan atas kebutuhan dan harapan.2. Perencanaan dan Tujuan Ini berkaitan dengan review atas proses penetapan rencana dan tujuan organisasi. Auditor menguji keberadaan tujuan yang ditetapkan secara jelas dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta keterkaitan antara aktivitas yang dilakukan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi.3. Struktur Organisasi Komponen ini berkaitan dengan bagaimana sebuah unit diatur dan sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi menunjuk pada otoritas formal maupun informal dan tanggung jawab yang terkait organisasi.4. Kebijakan dan Praktik Ini mengacu pada kebijakan yang berlaku umum yang merupakan kesepakatan masyarakat yang diwakili lembaga legislatif, dan diformalkan dalam peraturan administratif yang mengacu pada sejumlah aktivitas yang harus dilaksanakan.5. Sistem dan Prosedur Ini merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menelaah struktur pengendalian, efektivitas, ketepatan, logika, dan kebutuhan organisasi. 24
  • 29. 6. Pengendalian dan Metode Berhubungan dengan pengendalian internal terutama accounting control dan administrative control. Pengendalian akuntansi diperlukan untuk menyusun rencana, metode, dan prosedur organisasi untuk menjaga kekayaan perusahaan dan reabilitas data keuangan. Pengendalian administrasi terdiri dari rencana, metoda, dan prosedur organisasi yang berfokus pada efisiensi operasional, efektivitas organisasi, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen serta ketentuan yang berlaku.7. Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Fisik Ini berkaitan dengan sikap karyawan, dokumentasi tentang berbagai aktivitas, dan kondisi fisik pekerjaan8. Praktik Pengelolaan Staf Komponen ini mengacu pada metode prosedur yang digunakan untuk melindungi sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, metode dan prosedur yang mengatur administrasi penggajian, metode dan prosedur untuk menilai kinerja karyawan, kebijakan dan prosedur pelatihan karyawan, dan affirmative actions plans, yaitu berbagai rencana yang disetujui pihak-pihak tertentu. Auditor perlu mengevaluasi affirmative action plans untuk memastikan hal ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan pelaksanaan rencana berjalan secara efektif.9. Analisis Fiskal Ini dibutuhkan untuk menganalisis informasi keuangan yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk mengindikasikan efisiensi operasi, ekonomi, dan efektivita unit organisasi yang dievaluasi.10. Area Khusus Investigasi Ini bersifat lebih spesifik. Investigasi ini diarahkan pada usaha mengevaluasi soulusi alternatif yang didesain untuk meningkatkan efektivitas dan sfisiensi atau peningkatan nilai ekonomis sebuah fungsi organisasi. 25
  • 30. C. TAHAPAN PELAPORAN (reporting phase) Laporan tertulis bersifat permanen dan sangat penting untuk akuntabilitas publik. Halterpenting bahwa laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang menerima danmembutuhkan. Tiga langkah pengembangan laporan audit, yaitu:1. Persiapan (preparation) Pada tahap persiapan, auditor mulai mengembangkan temuan audit, menggabungkannya menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis, serta menyiapkan bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan.2. Penelaahan (review) Ini adalah tahap analisi kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit, review, dan komentar atas laporan yang diberikan oleh pihak auditor.3. Pengiriman (transmission) Meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberi tugas untuk mengaudit. Hal yang terpenting dari laporan ialah dapat dipahami oleh pihak-pihak yangmembutuhkan dan menerima sehingga efektif. Oleh sebab itu, auditor harus memutuskan siapayang kompeten untuk menulis laporan dan siapa pengguna laporan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan adalah:1. Laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif2. Auditor tidak boleh overstate3. Informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten4. Auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun yang buruk5. Auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya 26
  • 31. Selain hal-hal di atas, ada keahlian yang perlu dimiliki dan dikembangkan olehauditor agar menghasilkan laporan yang efektif adalah:1. Keahlian Teknis Keahlian yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan atau menyusun informasi audit menjadi sebuah laporan yang koheren.2. Keahlian Manajerial Keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan masing-masing tahap audit untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas dan tepat waktu.3. Keahlian interpersonal Keahlian untuk menjaga hubungan baik dengan auditee, kemampuan untuk menyampaikan temuan-temuan negatif menjadi kesempatan-kesempatan positif sehingga mampu meyakinkan manajemen atas potensi-potensi yang ada. Sistematika laporan audit kinerja, terdiri atas: I. Pendahuluan a. Umum b. Surat pengiriman atau memorandum c. Laporan ringkasan d. Daftar isi laporan secara keseluruhan e. Daftar tabel dan gambar II. Teks a. Pendahuluan b. Body atau badan, mencakup: 1) Pengantar masalah (jika perlu) 2) Temuan-temuan 3) Kesimpulan dan rekomendasi c. Komentar auditee III. Referensi Masalah a. Footnotes b. Lampiran c. Bibliografi 27
  • 32. d. Komentar auditee (jika tidak dimasukkan ke dalam teks) e. Bahan referensi Format di atas menggambarkan susunan laporan akhir audit kinerja. Dalampraktiknya, audotor harus melakukan langkah-langkah berikut untuk mengembangakan sebuahlaporan audit1. Menyiapkan temuan-temuan secara individual2. Mengumpulkan semua referensi yang diperlukan untuk mendukung teks3. Menyiapkan teks4. Menyiapkan laporan inti5. Menyiapkan memorandum pengiriman laporan Temuan audit merupakan building blocks laporan audit, maksudnya bahwa temuanaudit akan disajikan secara tertulis sesuai dengan permasalahan yang relevan dan material yangditemukan selama audit, yang mencakup argumen yang logis dan komplit serta didukung olehbukti-bukti yang cukup. Relevansi maksudnya adalah temuan yang diperoleh haruslah sesuaidengan masalah pokok dalam lingkung audit dan tujuan audit. Materialis berkaitan dengansejauh mana kondisi yang ada berpengaruh secara signifikan terhadap organisasi yang diaudit. D. TAHAP PENINDAKLANJUTAN (follow up) Tahap penindaklanjutan melibatkan auditor, auditee, dan pihak lain yangberkompeten. Tindak lanjut didisain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakahrekomendasi auditor sudah diimplementasikan. Dari sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikandalam tahap penindaklanjutan antara lain:1. Dasar Pelaksanaan Follow Up Ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Untuk setiap rekomendasi yang diberikan auditor, manajemen harus menentukan hal tersebut diterima atau ditolak. Jika diterima apakah rekomendasi tersebut diimplementasikan atau tidak, jika tidak diimplementasikan periode sekarang, kapan implementasi akan dilaksanakan. Jika rekomendasi telah dilaksanakan sebelum laporan diterbitkan, seharusnya telah diverifikasi 28
  • 33. oleh auditor. Jika rekomendasi auditor tidak dilaksanakan, permasalahan apa saja yang dihadapi oleh organisasi dalam implementasi rekomendasi.2. Pelaksanaan Review Follow Up Hal ini memberi dasar untuk review follow up. Hal pertama dilakukan adalah menyusun jadwal, yang mana hal ini tergantung dari kompleksitas rekomendasi dan tingkat kesulitan implementasi.3. Batasan Review Follow Up Sebaiknya tidak terbatas pada penilaian pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang diusulkan auditor, namun juga dihindari terjadi follow up yang overload. Kegiatan follow up diharapkan mampu menjelaskan peningkatan aktual yang telah dicapai setelah proses audit dilaksanakan pada organisasi tertentu.4. Implementasi rekomendasi a. Implementasi oleh unit kerja Unit kerja dapat mengevaluasi dan menggunakan rekomendasi staf auditor ini dikarenakan unit yang diaudit memiliki kesempatan pertama kali untuk mempelajari temuan dan rekomendasi audit. b. Implementasi oleh eksekutif Manajemen biasanya menerima hasil audit terlebih dahulu dibandingkan legislatif. Diskusi antara auitor dan manejemen sebelum laporan audit dipublikasikan akan memungkinkan dihasilkan petunjuk administratif yang didesain untuk mengoreksi permasalahan. c. Peranan auditor dalam implementasi rekomendasi audit Auditor hanya berperan sebagai pendukung, tidak terlibat langsung di dalamnya. Ini untuk menjaga objektivitas dan independensi auditor karena ada kemungkinan bahwa masa-masa mendatang organisasi itu akan diaudit dengan auditor yang sama. Aoditor memberi penjelasan bagaimana dan mengapa sebuah rekomendasi diberikan. Auditor juga memonitor kegiatan dan tindakan manajemen sehubungan dengan laporan audit untuk mengetahui perkembangan implementasi rekomendasi audit. 29
  • 34. d. Peranan legislatif dalam implementasi rekomendasi audit Merupakan otoritas tingkat akhir yang dapat mengambil tindakan implementasi rekomendasi secara formal dengan mengadopsi peraturan, mosi, dan lain-lain. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk memastikan implementasi rekomendasi audit. 1. Tindakan legislatif secara formal. Pendekatan ini untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan formal. 2. Tindakan legislatif secara informal. Pengimplementasian rekomendasi dilakukan secara tidak formal, misalnya melalui public sharing terhadap temuan audit, kontak langsung antara anggota legislatif dengan masing-masing eksekutif. 3. Tindakan legislatif melalui anggaran. Lembaga legislatif memiliki otoritas atas lokasi dana melalui pengendalian terhadap anggaran. Implementasi rekomendasi dapat dilakukan melalui penetapan tujuan dalam anggaran yang akan dibiayai dengan sejumlah dana.5. Pemeriksaan kembali secara periodik Audit kinerja merupakan suatu usaha yang meliputi lebih dari satu periode waktu karena sebagaiman variabel lain yang terus berubah, kinerja organisasi juga dapat mengalami fluktuasi. Setiap organisasi dapat menjadi objek pemeriksaan kembali. Laporan hasil pemeriksaan sebelumnya dapat dijadikan sebagai dasar memulai pekerjaan audit sehingga dapat menghemat waktu untuk perencanaan audit, dan isu-isu spesifik dapat diidentifikasi lebih awal dari proses perencanaan.Penentuan Kriteria Audit Menurut DR. J. B. Sumarlin dalam bukunya ”Pemeriksa” mengemukakan bahwa :”Dalam perencanaan audit, seorang auditor harus dapat menyatakan kriteria yang akandipergunakan dalam audit diantaranya:A. Mengenal dan Mengembangkan Kriteria AuditB. Menentukan Sumber dan Menilai Ketepatan Kriteria AuditC. Menentukan Kriteria Audit Dari Pekerjaan Auditan”. 30
  • 35. Pengertian yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa didalam melakukanperencanaan perlu diambil perencanaan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan.Melihat hal tersebut maka, kriteria audit dapat dijelaskan sebagai berikut:a. Mengenal dan Mengembangkan Kriteria Audit Kriteria audit dapat dipergunakan sebagai alat untuk menilai pengendalian,menilai sumber daya, menilai proses pekerjaan dan menilai hasil-hasil kerja auditan. Supayakriteria audit dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian, maka kriteria tersebut:1. Harus berasal dari sumber yan berwenang sehingga hasil penilaiannya dapat dipertahankan2. Harus tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak berprasangka (objective);3. Harus dapat dinyatakan secara tepat sebagai alat ukur dalam satuan jumlah tertentu (spesifik);4. Harus dapat disajikan sebagai standar pelaksanaan dan standar hasil serta dapat dicapai (realistic dan attainable) Kriteria harus memenuhi syarat dan untuk mendpatkan kriteria yang memenuhisyarat seperti penilaian kriteria audit yang ada, kriteria audit perlu dikembangkan. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan kriteria audit adalah: 1. Menetapkan tujuan atau sasaran audit secara jelas; 2. Menunjuk sumber informasi dari mana kriteria audit akan diangkat; 3. Mengadakan penilaian terhadap kriteria audit. Dalam pengembangan kriteria audit, auditor harus memulai dari pernyataan standaryang kemudian dikembangkan atau dirinci sampai pada pernyataan standar yang lebih khusussehingga dapat menuntun auditor untuk menilai tercapainya kehematan, efesiensi atau efektivitas 31
  • 36. atas pelaksanaan dan hasil pekerjaan auditan. Semakin umum kriteria yang dipergunakan olehauditor maka semakin kualitatif hasil penilaiannya dan akan lebih banyak mengandung unsurpendapat dan demikian sebaliknya. Pengembangan kriteria dengan cara ini mempunyai manfaatyang besar karena ada jaminan dan kepastian bahwa semua kriteria yang dipakai dalampekerjaan audit akan berkaitan dengan tujuan auditnya.b. Menentukan Sumber dan Menilai Ketepatan Kriteria Audit Dalam audit keuangan biasanya sudah tersedia kriteria audit dalam bentuk norma-norma yang dpat dipakai sebagai alat untuk menilai pekerjaan auditan seperti norma-normapembukuan yang lazim dan peraturan perundang-unangan yang berlaku termasuk sasaran,kebijaksanaan, prosedur, rencana dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalampekerjaan audit yang meluas sampai kepada penilaian kehematan, efesiensi dan efektifitas,kriteria audit seperti hal tersebut kemungkinan tidak tersedia dan terodifikasi pada auditansehingga auditor akan menghadapi kesulitan dalam menentukan kriteria audit. Beberapa sumber informasi yang dapat dipergunakan sbagai referensi dalammenentukan kriteria audit yaitu:a) Tim audit lainnya yang kebetulan mengaudit kegiatan yang sama pada periode sebelumnya.b) Produk-produk kerja yang ditetapkan dlam peraturan dan perundangan yang berlaku.c) Maksud dan tujuan organissi/program yang di tetapkan undang-undang dan kebijaksanaan pemerintah pusat.d) Ucapan dan pendpat para ahli dari perguruan tinggie) Laporan-laporan yang disusus oleh instansi yang diaudit.f) Pendapat para ahli dan konsultan.g) Pendapat manajemen tertinggi instansi yang diaudit. 32
  • 37. h) Kebijaksanaan, pengarahan dan pedoman kerja yang ditetapkan oleh organisasi yang diaudit.i) Auditan terutama dalam hal penentuan standar input, proses kerja dan output.j) Kinerja sektor swasta dibidang yang sama.c. Menentukan Kriteria Audit Dari Pekerjaan Auditan Hubungan antara auditor dengan auditan dalam menentukan dan mengembangkankriteria audit cukup penting, namun auditor harus menyadari pengaruh negatifnya. Berdiskusidengan auditan memberikan peluang bagi auditor untuk menguji objektivitas kriteria yang akandipakai dan oleh karena itu auditor harus memperhatikan kepentingan auditan sepanjangkepentingan tersebut tidak mengarah pada kepentingan pribadi yang mempengaruhi penilaianatas hasil audit (vested interst). Auditor harus dapat meyakinkan auditan tentang objektivitas kriteria yangdipergunakan dalam penilaian dan untuk itu auditor harus dpat menunjukkna sumber informasiyang jelas dan benar akan kebenarannya dari yang bersangkutan. Banyak terjadi kesalah-pahaman antara auditor dan auditan yang disebabkan penentua dasar penilaian yang kurangtepat. Kesalahpahaman ini sebetulnya dpat dihindarkan apabila auditor dan auditan telahmendiskusikan kriteria audit yang akn digunakan. 33
  • 38. 3.13 Peran Auditor dalam Audit Kinerja Kualitas audit sektor publik pemerintah ditentukan oleh kapabilitas teknikal auditordan independensi auditor. Kapabilitas teknikal auditor telah diatur dalam standar umum pertama,yaitu bahwa staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memilikikecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan, serta pada standar umumyang ketiga, yaitu bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajibmenggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Disamping standar umum,seluruh standar pekerjaan lapangan juga menggambarkan perlunya kapabilitas teknikal seorangauditor. Selain itu, independensi auditor juga diperlukan, karena auditor sering disebut sebagaipihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja, sebab auditor dapatmengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memilikikemampuan professional dan bersifat independen. Walaupun pada kenyataannya prinsipindependen ini sulit untuk benar-benar dilaksanakan secara mutlak, antara auditor dan auditeharus berusaha untuk menjaga independensi tersebut sehingga tujuan audit dapat tercapai. Berikut merupakan peran auditor dalam proses audit kinerja:a. Memberikan review independen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan.b. Memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.c. Membantu manajemen mencapai kinerja yang baik dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta memberikan catatam atas kekurangan yang ditemukan selama melakukan evaluasi. 34
  • 39. IV. PENUTUPAN4.1 Simpulan Audit kinerja mengalami perkembangan dan perubahan dari periode ke periodesesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa tahun belakangan ini, audit kinerja memilikiperan yang sangat esensial khususnya dalam melakukan audit pada sektor publik. Ini disebabkanterus meningkatnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankankualitasnya. Dengan adanya audit kinerja, masyarakat dalam mengetahui kinerja yang lebihlengkap dari organisasi pemerintahan yang mengelola dana mereka serta dapat membantupemimpin organisasi tersebut dalam pelaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan memberikaninformasi yang bermutu, tepat waktu untuk pengambilan keputusan, dalam rangka pencapaiantujuan yaitu efesiensi dan efektif operasi. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerjamerupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secaraobyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi,efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturandan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengankriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintahsangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akantimbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagaiketidakberesan di pemerintahan. 35
  • 40. 4.2 Rekomendasi Audit performance seharusnya dilakukan secara regular seperti pada auditkonvensional sehingga seberapa efisien, ekonomis dan efektivitas suatu organisasi dapatditelaah dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan suatu unit atau instansipemerintahan,dan ini dapat dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal/ Wilayah/ danKabupaten, bahkan oleh auditor independen bila diminta secara khusus oleh DPRD atau olehPemda sendiri. Diharapkan, audit kinerja kinerja dapat dilakukan baik pada sektor swastamaupun pada sektor publik pada khusunya dan badan pemerintahan karena dari semua tujuankepentingan masyarakat merupakan prioritas utama. 36
  • 41. V. DAFTAR PUSTAKA1. Bastian, Indra. 2011. Audit Sektor Publik.Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta2. Ulum, Ihyaul. 2009. Audit sektor publik: Suatu Pengantar. Bumi Aksara: Jakarta.3. I Gusti Agung Rai. 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus. Salemba Empat: Jakarta4. Ely Suhayati. OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH MELALUI PERFORMANCE AUDIT dalam http://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v06-n02/vol-6- artikel-8.pdf/pdf/vol-6-artikel-8.pdf diunduh pada Selasa, 13 November 2012 jam 18.00. 37
  • 42. VI. LAMPIRANSTUDI KASUS “Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Perfomance Audit” Dengan adanya Otonomi Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah berada padapemerintah daerah sendiri, di mana perlu adanya sistem pemeriksaan yang efektif untukmemastikan bahwa dana desentralisasi yang telah dipercayakan oleh pusat kepada daerah telahdikelola secara transparan. Berhasil tidaknya pembangunan di suatu daerah dalam meningkatkanpelayanannya kepada masyarakat dan tumbuh secara berkelanjutan yang sangat tergantung padapengelolaan sumber daya yang dimiliki dan kualitas sumber daya manusianya dalam mengelola.Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas berperan menjalankan aktivitas pembangunandan pelayanan bagi publik serta pemberdayaan potensi-potensi daerah dalam mencapaitujuannya. Sistem pemeriksaan yang efektif, tidak hanya yang konvensional tetapi juga 3E audityaitu audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Audit kinerja atau performance audit terhadapsektor pemerintah dapat membantu masyarakat dalam mengetahui kinerja yang lebih lengkapdari organisasi pemerintah (PEMDA). Audit Kinerja dapat dilakukan baik pada sektor swastamaupun sektor publik dan badan pemerintah, karena dari semua tujuan kepentingan masyarakatmerupakan prioritas utama. Di Indonesia kita mengenal dua badan yang berhak melakukan audityaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK). 38

×