Muhammad JoniTim Ahli KPAIwww.advokatmuhammadjoni.comALASAN JUDICIAL REVIEWUU ADMINDUK TERHADAP UUD 19451
Dokumen kepemilikan benda: “buku hitam” dan STNK2
Dokumen kepemilikan:SKBG: SuratKeteranganKepemilikan GedungSertifikat Hak atas Tanah:SHM, SHGB, SHGU, SHPL,SHP.3
Anak/orang: Akte kelahiran4
Dokumen Pencatatan: Anak vs BendaAnak: (belum aktif) dicacatNegara, (masih tidak) gratis.Harta pribadi: Aktifcatat sendiri...
Status Pencatatan: Anak vs BendaAnak: Otonomisasi(Pemkab/Pemko)Tanah: Sentralisasi(BPN). Mobil/Motor:Sentralisasi (Polri)6
Musabab/Kausalnya?UU Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan (UU Adminduk).Penjelasan Umum UU Nomor 23/2006...
“stelsel aktif bagi Penduduk” merupakan asas yangmembebaskan/menghilangkan kewajiban Negara (stateobligation) sebagai pih...
Stelsel Aktif pada PendudukPenduduk Negara/Pemerintah9Aktif melaporkan kelahiranAktif menyiapkan dokumenformal pendukung...
Stelsel Aktif pada Penduduk VsPenduduk rentan Administrasi10Pasal 25 UU Adminduk: Hanya kewajiban pendataanpenduduk renta...
Stelsel Aktif bagi Penduduk VsPenduduk Tidak Mampu11 Pasal 26 ayat (1) UU Adminduk: Penduduk tidak mampu mendaftarsendiri...
Batu Uji UUD 1945 Hak anak: Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap anakberhak atas kelangsungan hidup, tumbuh ...
Akte Kelahiran dan Kewarganegaraan:Hak akte kelahiran anak dan pencatatan kelahiransemenjak dilahirkan, terintegrasi dan ...
 Pasal 7 ayat (1) KHA: Anak berhak didaftarkankelahirannya segera setelah kelahiran (immediatelyafter birth). Pasal 7 ay...
UU 23/2002: Hak atas IdentitasPasal 5 UU Nomor 23/2002 menentukan bahwa setiap anakberhak atas (a) nama, dan (b) kewargan...
Konstitusi HAM16 Apa artinya ratifikasi konvensi HAM bagi Negara Hukum?UUD 1945 telah meresepsi prinsip-prinsip dasar HA...
Rasional Pencatatan kelahiran segera setelah kelahiran(immediately after birth):Pencatatan kelahiran merupakan pengumuman...
Maksud asli (original intens) dan landasan filosofisdari UU Adminduk: Stelsel aktif bagi NegaraKonsideran “Menimbang” hur...
Stelsel aktif bagi Penduduk Vs UUD 1945Asas “stelsel aktif bagi Penduduk” bertentangandengan: Hak atas tumbuh dan berkem...
Inkonsistensi NormaKonsideran UUAdmindukPenjelasan UUAdmindukPasal 3, 4 UUAdminduk20 “bahwa Negara KesatuanRepublik Indon...
Jurisprudensi MK:21Berdasarkan jurisprudensi MK bahwa “…Mahkamahsesuai dengan kewenangan konstitusionalnya , tidakakan me...
22Mahkamah Konstitusi sebagai pengawalkonstitusi (guardian of constitution) danpenafsir konstitusi (the Sole Interpreter ...
Penduduk 0-4 Tahun Menurut Kepemilikan Akte KelahiranSumber: BPS, Susenas 201123
Persentase Penduduk 0-4 Tahun yang TidakMemiliki Akte Kelahiran menurut AlasanSumber: BPS, Susenas 2011Tidak tahu kelahira...
Alasan Tidak Memiliki Akte Kelahiranmenurut ProvinsiSumber: BPS, Susenas 201125
Fakta Lapangan:26Faktanya diakui lebih dari 90% (Sembilan puluhpersen) anak jalanan di Jakarta tidak memiliki aktakelahir...
Pra dan Paska UU Adminduk: Tak ada kemajuanPra UU Adminduk Paska UU Adminduk27anak-anak Usia 0-4Tahun yang MemilikiAkta K...
28Hak atas kewarganegaraan yang tidak terlepas dansatu kesatuan dengan hak atas identitas termasukhak atas akte kelahiran...
Ancaman Catpil: Clear and Present29Ancaman kegagalan Negara melakukan pencatatan kelahirananak terbukti dan telah diakui ...
30SE Mendagri menegasikan UU Adminduk.UU Adminduk tidak efektif karena inkonsistendengan UUD 1945.UU Adminduk gagal seb...
Akte kelahiran dan Kewarganegaraan: hak konstitusionaltak terpisahkan31Akte kelahiran dan Kewarganegaraan: Hak Identitas....
32Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menganut dan mengakuistelsel pasif bagi warga negara Indonesia asli, yangjelas tertuang dala...
Kewarganegaraan Otomatis=Stelsel Pasif33Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, frasa “orang-orang bangsa Indonesia asli”, mengandung...
34Orang yang menjadi WNI secara otomatisdibedakan dalam 2 (dua):(1) Kewarganegaan Otomatis karena sudah memiliki statusWN...
35Pencatatan kelahiran dan Akte kelahiran (yangterintegrasi dengan hak kewarganegaraan sebagai hakidentitas) jika mengacu...
Batas 60 hari: Norma UU Adminduk36Pasal 27 ayat 1 UU Adminduk berbunyi “Setiap kelahiranwajib dilaporkan oleh Penduduk ke...
Norma batas waktu 60 hari: Penduduk kalah dariNegaraNegara, memiliki:Penduduk (tidakmampu)37Kekuasaan.Wewenang.Anggaran...
Norma batas waktu 1 tahun38Pasal 32 ayat (1) UU Adminduk berbunyi “Pelaporankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27...
39Tidak jelas apa rasio legisnya?Ada disparitas dalam masyarakat Indonesia (geografis,ekonomi, informasi), sehingga meng...
Norma batas waktu s.d 1 tahun: Penduduk kalahdari NegaraNegara, memiliki:Penduduk (tidakmampu)40Kekuasaan.Wewenang.Angg...
41Ketentuan tersebut makin mengancam pemenuhan hakkonstitusional anak atas akte kelahiran, karena:Pengadilan tidak domei...
Norma Denda: Hak konstitusi dikenakan denda?42Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 23/2006 yang berbunyi“Setiap penduduk dikenai sa...
43 “Ancaman sanksi” merupakan bentuk pengalihan keasalahantanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, akibat absennyaper...
44Perbuat yang dipidana, atau kriminalisasi adalahkarena adanya Kesalahan.Dengan dalil hak konstitusional atas akte kela...
Batas waktu dan sanksi Vs Konstitusi45Norma batasan waktu (60 hari, 60 hari s.d 1 tahun;lewat 1 tahun) dan Norma Sanksi D...
Semangat: menuju “Catpil Baru”.46 Seperti memantikkan api di tengah angin ribut danbadai salju, begitulah ibarat menghidu...
MUHAMMAD JONI SH,MHwww.advokatmuhammadjoni.comAdvokat/Managing Partner Law Office Joni & TanamasKetua Perhimpunan Advokasi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kpai urgensi judicial review uu adminduk terhadap uud 1945-final version

647 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
647
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpai urgensi judicial review uu adminduk terhadap uud 1945-final version

  1. 1. Muhammad JoniTim Ahli KPAIwww.advokatmuhammadjoni.comALASAN JUDICIAL REVIEWUU ADMINDUK TERHADAP UUD 19451
  2. 2. Dokumen kepemilikan benda: “buku hitam” dan STNK2
  3. 3. Dokumen kepemilikan:SKBG: SuratKeteranganKepemilikan GedungSertifikat Hak atas Tanah:SHM, SHGB, SHGU, SHPL,SHP.3
  4. 4. Anak/orang: Akte kelahiran4
  5. 5. Dokumen Pencatatan: Anak vs BendaAnak: (belum aktif) dicacatNegara, (masih tidak) gratis.Harta pribadi: Aktifcatat sendiri,dikenakan biaya.5
  6. 6. Status Pencatatan: Anak vs BendaAnak: Otonomisasi(Pemkab/Pemko)Tanah: Sentralisasi(BPN). Mobil/Motor:Sentralisasi (Polri)6
  7. 7. Musabab/Kausalnya?UU Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan (UU Adminduk).Penjelasan Umum UU Nomor 23/2006 (alinea 10,kalimat 1) berbunyi “Pendaftaran Penduduk padadasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk”.7
  8. 8. “stelsel aktif bagi Penduduk” merupakan asas yangmembebaskan/menghilangkan kewajiban Negara (stateobligation) sebagai pihak yang bertanggungjawabmenjamin, melindungi dan memenui hak konstitusionalatas identitas.Termasuk hak atas kewarganegaraan (nationality), nama(name) dan hubungan kerabat (family relations);8
  9. 9. Stelsel Aktif pada PendudukPenduduk Negara/Pemerintah9Aktif melaporkan kelahiranAktif menyiapkan dokumenformal pendukung.Aktif datang ke InstansiCatpil.Aktif mengurus terbitnyaSalinan Akte Kelahiran.Mengurus “diri” sendiri,tanpa skimpartisipasi/fasilitasi/bantuan. Pasif/diam menerima laporan. Pasif mencatatkan. Pasif menerima dokumen formalpendukung. Pasif menunggu/tinggal di kantorInstansi Catpil. Pasif terhadapkeluhan/keterbatasan/ke-tdk-kemampuan Penduduk. Mengurus “diri” birokrasi (Catpil)sendiri. Tidak ada kewajibanbantuan/fasilitasi Catpil.
  10. 10. Stelsel Aktif pada Penduduk VsPenduduk rentan Administrasi10Pasal 25 UU Adminduk: Hanya kewajiban pendataanpenduduk rentan administrasi (PRA), bukan/bedadengan pelayanan Catpil.Tergelincir dengan asas diskriminasi: karena hanya untukPenduduk korban bencana alam.Penduduk korban bencana sosial.Orang terlantar.Komunitas terpencil.Tidak eksplisit bagi warga miskin, dan aneka PMKS lain.Hasil akhir dari kewajiban pendataan PRA (Pasal 25:1)hanya “Surat Keterangan Kependudukan” untuk PRA.Artinya? TIDAK ADA KEWAJIBAN Pemerintah ataspenduduk rentan ataupun PRA atas Catpil.
  11. 11. Stelsel Aktif bagi Penduduk VsPenduduk Tidak Mampu11 Pasal 26 ayat (1) UU Adminduk: Penduduk tidak mampu mendaftarsendiri pelaporan Peristiwa Kependudukan, DAPAT dibantu InstansiCatpil atau minta bantuan orang lain. Makna Norma: Hanya tidak mampu mendaftar sendiri pelaporan, BUKAN tidakmampu karena kemiskinan, terisolir, terpencil, bencana, keadaandarurat, dllsb. Kata “dapat” bersifat ambigu, bisa “IYA” bisa “TIDAK”. Norma yang inkonsisten/tidak sinkron, dengan Pasal 25 dan 26UU Adminduk sendiri maupun konsideran dan hak konstitusionalUUD 1945. Norma “dapat” ditolak dalam berbagai Jurisprudensi dan pendapatMK.
  12. 12. Batu Uji UUD 1945 Hak anak: Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap anakberhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhakatas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”; Hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil, Pasal 28D ayat (1)UUD 1945. Hak konstitusional atas status kewarganegaraan Pasal 28D ayat (4) JoPasal 26 ayat (1) UUD 1945. Hak konstitusional mendapatkan kemudahan dan perlakuan khususPasal 28H ayat (2) UUD 1945. Hak konstitusional untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukumPasal 28I ayat (1) UUD 1945. Hak konstitusional atas kewarganegaraan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945yang menganut dan mengakui stelsel pasif bagi warga negaraIndonesia asli. Hak konstitusional atas HAM (perlindungan, pemajuan, penegakan,pemenuhan) tanggungjwab Negara terutama Pemerintah.12
  13. 13. Akte Kelahiran dan Kewarganegaraan:Hak akte kelahiran anak dan pencatatan kelahiransemenjak dilahirkan, terintegrasi dan satu tarikannafas dengan hak atas nama (sebagai hak identitas)dan hak atas kewarganegaraan, sudah merupakan hakuniversal dalam berbagai konvensi HAM internasionalyang utama (major international human rightsinstrument).13
  14. 14.  Pasal 7 ayat (1) KHA: Anak berhak didaftarkankelahirannya segera setelah kelahiran (immediatelyafter birth). Pasal 7 ayat (1) KHA: Anak sejak kelahirannya berhakatas sebuah nama (name), dan sebuahkewarganegaraan (nationality).Pasal 8 ayat (1) KHA: Negara peserta menghormati hak-hak anak mempertahankan identitasnya termasukkewarganegaraan (nationality), nama (name) danhubungan kerabat (family relation).14
  15. 15. UU 23/2002: Hak atas IdentitasPasal 5 UU Nomor 23/2002 menentukan bahwa setiap anakberhak atas (a) nama, dan (b) kewarganegaraan. Pasal 5UU Nomor 23/2002 berbunyi “Setiap anak berhak atas suatunama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 23/2002 menentukan bahwaHak identitas anak dimaksud adalah akta kelahiran. Pasal 27ayat (2) UU Nomor 23/2002 yang berbunyi “Identitassebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam aktekelahiran”;Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 23/2002 menentukan bahwaidentitas anak diberikan sejak kelahirannya.15
  16. 16. Konstitusi HAM16 Apa artinya ratifikasi konvensi HAM bagi Negara Hukum?UUD 1945 telah meresepsi prinsip-prinsip dasar HAMsebagai salah satu syarat dari negara hukum, khususnyaprinsip dasar HAM yang terkait dengan hidup dankehidupan dan merupakan simbol atau ikhtiar bangsaIndonesia dalam konteks menjadikan UUD 1945 menjadiUUD yang makin modern dan makin demokratis;[Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, hal 144, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MajelisPemusyawaratan Rakyat, Jakarta, 2005]
  17. 17. Rasional Pencatatan kelahiran segera setelah kelahiran(immediately after birth):Pencatatan kelahiran merupakan pengumuman resmipertama dari Negara terhadap keberadaan seorang anak(the State’s first official acknowledgement of the child’sexistence). Suatu pengakuan Negara terhadap tiap-tiapanak, dan pengakuan status hukum anak (child’s statusunder the law).Pencatatan kelahiran suatu elemen esensial bagiperencanaan nasional untuk anak.Pencatatan kelahiran dimaksudkan untuk mengamankanhak-hak anak.17
  18. 18. Maksud asli (original intens) dan landasan filosofisdari UU Adminduk: Stelsel aktif bagi NegaraKonsideran “Menimbang” huruf a UU Nomor 23/2006 danPenjelasan Umum alinea pertama UU Nomor 23/2006 yangberbunyi:“bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajibanmemberikan perlindungan dan pengakuan terhadappenentuan status pribadi dan status hukum atas setiapPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialamioleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.18
  19. 19. Stelsel aktif bagi Penduduk Vs UUD 1945Asas “stelsel aktif bagi Penduduk” bertentangandengan: Hak atas tumbuh dan berkembang, dan hak perlindungan anak Pasal 28Bayat (2) UUD 1945; Hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus Pasal 28H ayat(2) UUD 1945. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum Pasal 28I ayat (1)UUD 1945. Hak atas atas kewarganegaraan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (4)Jo. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945); Hak atas kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tidak konsisten dengan landasan filosofis UU Adminduk Konsideran“Menimbang” huruf a, dan Penjelasan Umum (alinea pertama).19
  20. 20. Inkonsistensi NormaKonsideran UUAdmindukPenjelasan UUAdmindukPasal 3, 4 UUAdminduk20 “bahwa Negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkanPancasila dan Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945 pada hakikatnyaberkewajiban memberikanperlindungan dan pengakuanterhadap penentuan statuspribadi dan status hukum atassetiap Peristiwa Kependudukan danPeristiwa Penting yang dialami olehPenduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau di luar wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia”.Stelsel aktif bagiPenduduk.“Pendaftaran Pendudukpada dasarnya menganutstelsel aktif bagiPenduduk”.
  21. 21. Jurisprudensi MK:21Berdasarkan jurisprudensi MK bahwa “…Mahkamahsesuai dengan kewenangan konstitusionalnya , tidakakan membiarkan adanya norma dalam Undang-undang yang tidak konsisten dan tidak sesuaidengan amanat perlindungan konstitusional yangdikonstruksikan oleh Mahkamah” [vide,pertimbangan Mahkamah Konstitusi, pada PutusanNomor 1/PUU-VIII/2010, hal. 153].
  22. 22. 22Mahkamah Konstitusi sebagai pengawalkonstitusi (guardian of constitution) danpenafsir konstitusi (the Sole Interpreter ofthe Constitution) berwenang melakukansinkronisasi norma Undang-undang.
  23. 23. Penduduk 0-4 Tahun Menurut Kepemilikan Akte KelahiranSumber: BPS, Susenas 201123
  24. 24. Persentase Penduduk 0-4 Tahun yang TidakMemiliki Akte Kelahiran menurut AlasanSumber: BPS, Susenas 2011Tidak tahu kelahiranharus dicatat, tidak tahucara mengurus danmerasa tidak perlu24
  25. 25. Alasan Tidak Memiliki Akte Kelahiranmenurut ProvinsiSumber: BPS, Susenas 201125
  26. 26. Fakta Lapangan:26Faktanya diakui lebih dari 90% (Sembilan puluhpersen) anak jalanan di Jakarta tidak memiliki aktakelahiran. Jumlah ini berdasarkan data dariKementerian Sosial Republik Indonesia.
  27. 27. Pra dan Paska UU Adminduk: Tak ada kemajuanPra UU Adminduk Paska UU Adminduk27anak-anak Usia 0-4Tahun yang MemilikiAkta Kelahiranmenurut Provinsi(Sensus BPS, 2005)sebanyak 42,82%.data Penduduk 0-4Tahun MenurutKepemilikan AkteKelahiran, (sumberBPS, Susenas 2011)sebanyak 59%.
  28. 28. 28Hak atas kewarganegaraan yang tidak terlepas dansatu kesatuan dengan hak atas identitas termasukhak atas akte kelahiran, sehingga bersesuaiandengan Pasal 28D ayat (4) Jo Pasal 26 ayat (1) UUD1945
  29. 29. Ancaman Catpil: Clear and Present29Ancaman kegagalan Negara melakukan pencatatan kelahirananak terbukti dan telah diakui dengan:Pengakuan Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri RI, yangdibuktikan dengan diterbitkannya Surat Edaran Surat MenteriDalam Negeri RI No. 472.11/3444/SJ tanggal 13 September2011, yang pada pokoknya menentukan bahwa “anak-anakyang lahir setelah UU No 23/2006 dan belum mengurus aktekelahiran dapat dilayani dan diterbitkan akte kelahirannyatanpa penetapan pengadilan”.Pengakuan Mahkamah Agung dengan diterbitkannya SuratEdaran Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman PenetapanPencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu SatuTahun Secara Kolektif, tertanggal 6 September 2012.
  30. 30. 30SE Mendagri menegasikan UU Adminduk.UU Adminduk tidak efektif karena inkonsistendengan UUD 1945.UU Adminduk gagal sebagai saranaperekayasaan sosial pencatatan kelahiran.SE Mendagri wujud dan bukti kegagalan Stelselaktif bagi Penduduk.
  31. 31. Akte kelahiran dan Kewarganegaraan: hak konstitusionaltak terpisahkan31Akte kelahiran dan Kewarganegaraan: Hak Identitas.Asas kewajiban negara mencatatkan kelahiran dan aktekelahiran dapat ditemukan apabila menelaah Pasal 26ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli danorang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.
  32. 32. 32Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menganut dan mengakuistelsel pasif bagi warga negara Indonesia asli, yangjelas tertuang dalam frasa “Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli”dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945.Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menganut danmengakui stelsel aktif dalam hal pewarganegaraan(naturalisasi) bagi warga negara asing, yang jelastertuang dalam frasa “orang-orang bangsa lain yangdisahkan dengan undang-undang sebagai warganegara” dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945.
  33. 33. Kewarganegaraan Otomatis=Stelsel Pasif33Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, frasa “orang-orang bangsa Indonesia asli”, mengandungmakna bahwa Pasal 26 ayat (1) UUD 1945menganut asas “KewarganegaraanOtomatis”, yakni seseorang menjadiwarga Negara Indonesia dengansendirinya secara otomatis.
  34. 34. 34Orang yang menjadi WNI secara otomatisdibedakan dalam 2 (dua):(1) Kewarganegaan Otomatis karena sudah memiliki statusWNI. Dirumuskan dalam norma Pasal 4 butir a UUKewarganegaraan.(2) Kewarganegaraan Otomatis karena kelahiran.Dirumuskan dalam norma Pasal 4 butir b sampai dengan m,dan Pasal 5 UU Kewarganegaraan.[vide, Moh. Mahfud MD, “Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu”, RajawaliPers, Jakarta, 2010, hal.236].
  35. 35. 35Pencatatan kelahiran dan Akte kelahiran (yangterintegrasi dengan hak kewarganegaraan sebagai hakidentitas) jika mengacu kepada UUD 1945, jelasmenganut asas “stelsel aktif pada Negara” .Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, dankarenanya tidak beralasan jika UU Adminduk menganutasas “stelsel aktif bagi Penduduk”.
  36. 36. Batas 60 hari: Norma UU Adminduk36Pasal 27 ayat 1 UU Adminduk berbunyi “Setiap kelahiranwajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksanadi tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran”.Tidak jelas apa rasio legisnya?ada disparitas dalam masyarakat Indonesia (geografis,ekonomi, informasi), sehingga mengakibatkan aksesberbeda bagi masyarakat.Biaya dokumen pendukung mahal.
  37. 37. Norma batas waktu 60 hari: Penduduk kalah dariNegaraNegara, memiliki:Penduduk (tidakmampu)37Kekuasaan.Wewenang.Anggaran/keuangannegara.Aparatur.Sistem dan birokrasi.Tidak ada norma “wajib”membantu penduduktidak mampu. Tanpa kekuasaan danwewenang. Tak mampu membayar biayadokumen formal. Tak ada bantuan, fasilitasi danpartisipasi. Tak adapendukung/pendamping sosial. Dalam keadaan tertentuterisolir, terpencil, pulau terluar,akses jauh/sulit. Pemerintah/Instansi Catpilhanya “dapat” membantu.Bukan “wajib” membantu.
  38. 38. Norma batas waktu 1 tahun38Pasal 32 ayat (1) UU Adminduk berbunyi “Pelaporankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) harisampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran,pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkanpersetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.”Pasal 32 ayat 2 UU Adminduk berbunyi “Pencatatankelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahunsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negeri”
  39. 39. 39Tidak jelas apa rasio legisnya?Ada disparitas dalam masyarakat Indonesia (geografis,ekonomi, informasi), sehingga mengakibatkan aksesberbeda bagi masyarakat.Biaya dokumen pendukung mahal.Instansi Pencatatan Sipil: hanya di Kabupaten/Kota.
  40. 40. Norma batas waktu s.d 1 tahun: Penduduk kalahdari NegaraNegara, memiliki:Penduduk (tidakmampu)40Kekuasaan.Wewenang.Anggaran/keuangannegara.Aparatur.Sistem dan birokrasi. Tanpa kekuasaan danwewenang. Tak mampu membayar biayadokumen formal. Tak adapendukung/pendampingsosial. Dalam keadaan tertentuterisolir, terpencil, pulauterluar, akses jauh/sulit.
  41. 41. 41Ketentuan tersebut makin mengancam pemenuhan hakkonstitusional anak atas akte kelahiran, karena:Pengadilan tidak domein urusan Catpil.Tidak bebas biaya, justru biaya mahal.Prosedur dan acara yang tidak sederhana.Norma yang berorientasi kepastian hukum (lewatPenetapan PN), namun menimbulkan kepastian hukumyang tidak adil.
  42. 42. Norma Denda: Hak konstitusi dikenakan denda?42Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 23/2006 yang berbunyi“Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupadenda apabila melampaui batas waktu pelaporanperistiwa penting dalam hal …”. Denda adalah bentuk hukuman administrasi, yangmembedakannya dengan hukuman pokok (pidana). Hukuman, pada hakikatnya ancaman atas perbuatan salah. Tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan hak atas pencatatankelahiran bukan kualifikasi kesalahan. Tidak dapat dijalankan, namun membebani penduduk.
  43. 43. 43 “Ancaman sanksi” merupakan bentuk pengalihan keasalahantanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, akibat absennyaperan pemerintah untuk pemenuhan HAM sesuai Pasal 28I ayat (4)UUD 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan,dan pemenuhanHak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutamapemerintah”. “AncamanSanksi” merupakan bentuk kriminalisasi, yang tidak logiskarena Negara/Pemerintah justru “tidak berbuat sesuatu” karenaadanya kesenjangan masyarakat atas akses pelayanan, geografissulit terjangkau, kemiskinan ekonomi, sehingga terhalangmemperoleh hak akte kelahiran.
  44. 44. 44Perbuat yang dipidana, atau kriminalisasi adalahkarena adanya Kesalahan.Dengan dalil hak konstitusional atas akte kelahirandalam UUD 1945, tidak ada Kesalahan (pebuatanterlarang) dalam hal anak/penduduk belummemperoleh akte kelahiran.Justru kegagalan Pemerintah melaksanakan HAM(pasal 28I ayat 1 UUD 1945) dan hak konstitusionalatas akte kelahiran.Oleh karena itu: TIDAK ADA ALASAN normaancaman sanksi dalam UU Pasal 90 ayat (1)Adminduk.
  45. 45. Batas waktu dan sanksi Vs Konstitusi45Norma batasan waktu (60 hari, 60 hari s.d 1 tahun;lewat 1 tahun) dan Norma Sanksi Denda) dalam UUAdminduk, TIDAK DAPAT diberlakukan kepadaPenduduk, karena:Norma UU Adminduk, Pemerintah bertindak Pasif.Norma Pasal 25 dan 26 UU Adminduk, Pemerintahtidak dikenakan Kewajiban membantu, memfasilitasidan melayani Penduduk dalam Catpil.Tidak adil atau Kepastian hukum yang tidak adil(melanggar Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) , jika UUAdminduk menormakan “batas waktu” dan “sanksidenda” atas lewat batas waktu.
  46. 46. Semangat: menuju “Catpil Baru”.46 Seperti memantikkan api di tengah angin ribut danbadai salju, begitulah ibarat menghidupkan stelselaktif Pemerintah di tengah hukum yang disorientasikonstitusi. Syukurlah kita disemangi oleh Rumi: “Hingga setiapkali angin mengguncang dahan, (ia) berkenanmenjatuhkan buah di atas orang itu dan(memberinya) bekal perjalanan”. Ihtiar apapun tak melulu menciptakan hasil,kerapkali hanya menciptakan SEBAB yang membuatmaju dan mengubah keadaan.
  47. 47. MUHAMMAD JONI SH,MHwww.advokatmuhammadjoni.comAdvokat/Managing Partner Law Office Joni & TanamasKetua Perhimpunan Advokasi Anak IndonesiaTim Ahli KPAI47

×