0
IMPLEMENTASIDAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUMDALAM MASYARAKATBy: Muhammad Joni, SH., MH1“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAP...
Kasus (1):Hukumonline.com, 4 Oktober 2012:Aturan Batas Minimal Luas RumahDibatalkan. Pertarungan konsep ‘keterjangkauan’...
Pertimbangan MK Aturan batas minimal luas lantai rumah dalam pasal 22ayat (3) UU PKP dibatalkan MK karena bertentanganden...
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI4Kasus (2):KOMPAS, 11 Oktober 2011Revisi P...
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI5Jumat, 07 Oktober 2011REVISI UU JALANTari...
Topik IMPLEMENTASI PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: M...
Lingkup bahasan Implementasi? Pelaksanaan norma hukum dalamkasus/putusan/tindakan. Law in concreto; Living law. Dari L...
efektifitas? Efektifitas Penerapan Hukum Penetapan, putusan/tindakan. Menghasilkan Law in concreto (adil?, pasti?,bergu...
Masyarakat? Dalam Masyarakat: Public /masyarakat luas & aparatur penegak hukum. Personal atau kelembagaan dan badan huk...
Subjek pembahasan Hukum (substansi, norma, putusan/legaldocument) Non hukum (sosiologi, politik, ekonomi,sejarah, budaya...
Menelisik Efektifits Hukum dan penerapannya:Teori hukumConventionalism Hukum itu a-politik, netral, murni,tidak memihak, ...
FAKTA, SUASANA, WAJAH HUKUM KITA?“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI12
Hukum tidak efektif?Satu lokasi pertambanganbatu bara di kawasanhutan di Kabupaten TanahBumbu, KalimantanSelatan, menjadi ...
Merugikan negara sedikitnya Rp 158,5 T kerugian negara dari 352 perusahaan dengan konsesi seluas 4,6juta hektar, baru 67 ...
fakta Fakta-fakta lain dari Ditjen PHKA, yang melakukan investigasidan operasi penertiban reguler di Sumatera, Riau, dan ...
Hukum tidak efektif = kerugian negara DetikFinance, Selasa, 04/10/2011.BPK: Negara Rugi Triliunan KarenaKepatuhan Undang-...
Hukum yang disiasati dalam Nicotine advertisement:Larangan Pergub DKI di Jalan protokol vs dekat protokol17“IMPLEMENTASI D...
Sponsorship Rokok di TV diluar jam yang dibenarkan:Ketentuan PP 19/2003 dilanggar A Mild Sound of Change, 18 Agusts 2007,...
TMK > MK:Watak industri rokok tidak patuh hukum Walaupun PP NO 19/2003 membolehkan iklan promosirokok, namun tetap lebih ...
Efektifitas Penerapan Hukum VsKetegangan Sosial Efektifitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukumden...
Dimensi Efektifitas Penerapan HukumAntony Allot: Mengapa Hukum Tidak Efektif? Pertama: Problem dalam pemancaran akhir nor...
Kadar Efektifitas dan KetidakefektifanPenerapan HukumBerbeda-beda pada tiap norma hukum: Kuratif. Preventif. Fasilitati...
Dilema hukum pembangunan Dampak negatif hukum sebagai alat (tools) bagipembangunan, telah berubah menjadi “dark-enginerri...
Norma Kuratif: Pasal 79 ayat (1) UUNo.23/2002 “Setiap orang yang melakukankekejaman, kekerasan atau ancaman,atau pengania...
Norma Fasilitatif: Pasal 41 ayat (1) UU No. 23/2002“Pemerintah dan masyarakatmelakukan bimbingan danpengawasan terhadappe...
Pasal 48 UU No. 23/2002“Pemerintah wajibmenyelenggarakanpendidikandasar minimal 9(sembilan) tahun untuk semuaanak”“IMPLEM...
Norma Non-Netral “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (P...
Prof.Dr. Romli Atmasasmita,SH., LLM.:Hukum: integrasi norma, perilaku dan nilai Teori Hukum Integratif, terdiri atas: Si...
Teori Hukum Integratif: Membangun Relasi Simetris(Prof.Dr. Romli Atmasasmita)Relasi Interaksionis Sistem norma diwujudkan...
TENTIONAdanya gap antara:Norma.Perilaku.Nilai
Prof.Dr. Romli Atmasasmita,SH., LLM.:Bagaimana hukum berjalan? Hukum itu haruslah: Diakui/mendapat pengakuan (recognized...
Efektiftas Hukum  abstraksi-derivasiTeori Sistem Prof Dr. M. Solly Lubis, SHNilai (value) Asas (beginsel)/prinsip (prin...
Sanksi Alasan Mengapa MematuhiHukum? Pertanyaan besar yang mengagitasi hakim dan filsuf,berabad-abad: “why do people obe...
Menyoal Efektifitas Pidana Penjara? R.M. Jackson : Pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif,dala...
 Richard Posner, dilihat dari segi ekonomi pidana dendamengandung nilai yang tidak ditemukan pada pidana penjarasehingga ...
Efektifitas usia tanggungjawab pidanaanak (the age of criminal responsibility). UU Pengadilan Anak Pasal 4 ayat (1) berbu...
Usia tangungjawab pidana anak vs Usia Laranganbekerja Batas usia tanggungjawab pidana anak terlalu rendah dibandingkanusi...
Pemenjaraan vs hak makan Pemenjaraan anak mengancam hak atas makanansebagai hak tumbuh kembang anak. Negara Ngutang Rp.8...
Efektifitas = Kesesuaian (conformity) Kesesuaian dengan perilaku sosial masyarakat atau justifikasisosiologis. Kesesuaia...
Hukum Tidak Efektif:Inkonsistensi, Penyeludupan Kepentingan & Kegagalan TeknisAdanya perbedaan atau penyelundupan antaram...
CONTOH KASUS:Inkonsistensi Norma Iklan Rokok di TV [Psl 46 ayat 3 huruf c UU 32/2002].“Siaran iklan niaga dilarang melakuk...
Analisa: Rokok Vs Minuman keras Pasal 46 ayat (3) huruf c UU No. 32/2002melarang promosi rokok (yang merupakan barang ata...
UU Adminduk versus Surat Mendagri “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud pad...
Norma Diskriminasi Vs Morality of LawPrinsip pembuatan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam TheMorality of Law : haru...
Efektifitas Penerapan Hukum:Pengalaman dan Refleksi Ada atau tidaknya; Kuat atau Tidak Agency Fasilitator. Ada atau tida...
Harmonisasi dan “Desektorisasi” De-sektoralisasi norma dalam Undang-undang, yang dalamproses perancangan dan legislasinya...
Check List Indikasi hukum tidak efektif?:Sensor menemukan “tention” Kabur dan multitafsir. Inkonsistensi norma. Kekoson...
Pendukung Hukum yang efektif Pemerintahan yang efektif danclean governance Lembaga pelaksana (legalstructure). Lembaga ...
Apa Yang Bisa Dilakukan: Pengalaman dan Refleksi Memakai kasus sebagai entry point advokasi dan pemajuan(promote) hak/huk...
Semoga Berguna:Tiada yang sempurna,kecuali pemilik semesta:Setiap kita adalah dalah pelajar.Setiap kita adalah mengajar.Se...
MUHAMMAD JONI SH,MHwww.advokatmuhammadjoni.comAdvokat/Managing Partner Law Office Joni & TanamasIndonesia Lawyers Associat...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Efektifitas penerapan hukum dalam masyarakat

3,482

Published on

Whay do the peoples obey the law?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,482
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Efektifitas penerapan hukum dalam masyarakat"

  1. 1. IMPLEMENTASIDAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUMDALAM MASYARAKATBy: Muhammad Joni, SH., MH1“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  2. 2. Kasus (1):Hukumonline.com, 4 Oktober 2012:Aturan Batas Minimal Luas RumahDibatalkan. Pertarungan konsep ‘keterjangkauan’ dan konsep‘kelayakan’ rumah.“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI2
  3. 3. Pertimbangan MK Aturan batas minimal luas lantai rumah dalam pasal 22ayat (3) UU PKP dibatalkan MK karena bertentangandengan konstitusi. Batas minimal 36 meter persegi melarangpenyelenggaraan perumahan dan pemukimanmembangun rumah yang lebih kecil dari itu. Menutup peluang MBR yang daya belinya kurang atautidak mampu untuk membeli rumah sesuai ukuranmiminal tersebut.“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI3
  4. 4. “IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI4Kasus (2):KOMPAS, 11 Oktober 2011Revisi Pelayanan Jalan Tolagar ProkonsumenJakarta, Kompas - Pemerintah didesak untuksegera merevisi standar pelayanan minimaljalan tol, yang diatur dalam PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 392 Tahun2005. SPM jalan tol tersebut dinilai tidakmembela konsumen pengguna tol.
  5. 5. “IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI5Jumat, 07 Oktober 2011REVISI UU JALANTarif tol naik, DPR siap revisi UU JalanJAKARTA. DPR berencana merevisi Undang-Undang nomor 38 tahun 2004tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005 pasal 68yang mengatur soal evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahunsekali yang disesuaikan dengan inflasi. Hal itu akan dilakukan lantaran banyakpro kontra hadir seiring pemerintah mengumumkan kebijakan kenaikan 14 ruastarif tol pada Selasa (4/10) lalu.
  6. 6. Topik IMPLEMENTASI PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI6
  7. 7. Lingkup bahasan Implementasi? Pelaksanaan norma hukum dalamkasus/putusan/tindakan. Law in concreto; Living law. Dari Law in Book kepada Law in Action.(identik/tidak identik?)7“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  8. 8. efektifitas? Efektifitas Penerapan Hukum Penetapan, putusan/tindakan. Menghasilkan Law in concreto (adil?, pasti?,berguna?). Otentik ataukah bias? Disparitas atau terpola-serupa? Dapat diperkirakan (predictable) atau ketidakpastian hukum?“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI8
  9. 9. Masyarakat? Dalam Masyarakat: Public /masyarakat luas & aparatur penegak hukum. Personal atau kelembagaan dan badan hukum Dalam satu entitas masyarakat untuk keadaan konkrit pada suatukasus/tindakan Dalam peristiwa sosial/masyarakat. Berwujud putusan/penetapan Pengadilan, ataukeputusan/tindakan pemerintahan.“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI9
  10. 10. Subjek pembahasan Hukum (substansi, norma, putusan/legaldocument) Non hukum (sosiologi, politik, ekonomi,sejarah, budaya, psikologi, agama, idiologi,dan lain-lan).“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI10
  11. 11. Menelisik Efektifits Hukum dan penerapannya:Teori hukumConventionalism Hukum itu a-politik, netral, murni,tidak memihak, produk reason(bukan produk politik) Hukum itu otonom: lengkap &memiliki sistemnya sendiri (selfcontained system) Hukum itu a-historis Dapat diperkirakan dan merawatjawaban –jawaban masalahhukum. Subjek utama kajian adalahperaturan (legal rules) danputusan pengadilan(adjudication)Modern Theory of Law-CLS Hukum mesti menjadi politik (lawmust be political). Hukum itu disiplin semi otonom:. Hukum mesti menjadi sesuatuyang historis. Sejarah bisamenjadi sumber legitimasi hukum. Hukum tidak menemukan jawabantunggal yang benar. Hukum tak hanya putusanpengadilan. Teknik penafsiran tekstual dananalisis kasus, tidak hanya teknikdan legitimasi hukum saja.“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI11
  12. 12. FAKTA, SUASANA, WAJAH HUKUM KITA?“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI12
  13. 13. Hukum tidak efektif?Satu lokasi pertambanganbatu bara di kawasanhutan di Kabupaten TanahBumbu, KalimantanSelatan, menjadi kolamraksasa akibat tidakdireklamasi setelahdieksploitasi.Foto diambil dalampeninjauan udara MenteriKehutanan Zulkifli Hasandengan menggunakanhelikopter di KabupatenTanah Bumbu dan TanahLaut, Kalimantan Selatan,Kamis (1/4) [sumberKOMPAS].13“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  14. 14. Merugikan negara sedikitnya Rp 158,5 T kerugian negara dari 352 perusahaan dengan konsesi seluas 4,6juta hektar, baru 67 perusahaan seluas 800.000 hektar yangmemiliki izin pelepasan. Adapun pertambangan, dari 615 perusahaan berizin usaha dengankonsesi seluas 3,7 juta hektar, hanya 9 perusahaan seluassedikitnya 30.000 hektar memiliki izin penggunaan kawasan. Perambahan ini telah merugikan negara sedikitnya Rp 158,5 triliun.(Kompas, 2 Februari 2011).14“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  15. 15. fakta Fakta-fakta lain dari Ditjen PHKA, yang melakukan investigasidan operasi penertiban reguler di Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Di Sumatera Utara di temukan 16 perusahaan yang melanggarketentuan UU No.41 Tahun 1999. Di Kalteng, ada 960.000 hektare kawasan hutan yang dialihfungsikan untuk usaha nonkehutanan tanpa izin pelepasankawasan. Di Kaltim sudah diketahui 150 perusahaan melakukan perambahankawasan.15“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  16. 16. Hukum tidak efektif = kerugian negara DetikFinance, Selasa, 04/10/2011.BPK: Negara Rugi Triliunan KarenaKepatuhan Undang-undang RendahJakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan rasakeprihatinannya terkait Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPSI) yang telah disampaikan kepada DPR. Hal ini dikarenakanbanyaknya temuan BPK hanya karena disebabkan oleh masihrendahnya tingkat kepatuhan baik dari Laporan KeuanganPemerintah Pusat (LKPP) hingga Laporan Keuangan PemerintahDaerah (LKPD).“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI16
  17. 17. Hukum yang disiasati dalam Nicotine advertisement:Larangan Pergub DKI di Jalan protokol vs dekat protokol17“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  18. 18. Sponsorship Rokok di TV diluar jam yang dibenarkan:Ketentuan PP 19/2003 dilanggar A Mild Sound of Change, 18 Agusts 2007, jam 11.00 WIB disiarkan GlbalTV; Clas News Entertainment, tiap malam jam 20.00 WIB disiarkan GlobalTV; Star Mild Music Campus Obsession, 24 Agustus 2007, jam 21.00 WIBdisiarkan ANTV; Clas On Campus, 27 Agustus 2007, jam 21.00 WIB di ANTV; Liga Djarum, Agustus 2007 jam 15.00 dan jam 18.00 di ANTV; Sampoerna Hijau Volly ASEAN Championship, 31 Agustus 2007, jam16.00 di LATIVI.18“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  19. 19. TMK > MK:Watak industri rokok tidak patuh hukum Walaupun PP NO 19/2003 membolehkan iklan promosirokok, namun tetap lebih banyak yang tidak dipatuhi. Hasil pengawasan BPOM (2006), iklan rokok di mediaelektronik sebanyak 9.230 iklan. Sebanyak 68% dinilai tidak memenuhi ketentuan (TMK),dan hanya sebanyak 32% memenuhi ketentuan (MK)[presentasi Badan POM , Direktorat Pengawaan NAFZA, Deputi I, “Pengawasan Promosi danIklan Rokok”, disajikan pada Workshop Perlindungan Anak dari dampak Iklan, Promosi danSponsor Rokok”, Jakarta, 28 Januari 2008]19“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUMDALAM MASYARAKAT “ BY: MUHAMMAD JONI
  20. 20. Efektifitas Penerapan Hukum VsKetegangan Sosial Efektifitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukumdengan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsurmemaksa dari hukum. Hukum yang dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksinilai dalam masayarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan(unworkable), atau bahkan –atas hal tertentu terbit Pembangkangan Sipil. Menurut Yehezkel Dror:“Adanya kesenjangan antara perilaku sosial masyarakatdengan norma hukum, menciptakan ruang “ketegangan” (tention),sehingga perlu penyesuaian dengan norma yang baru”.20“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  21. 21. Dimensi Efektifitas Penerapan HukumAntony Allot: Mengapa Hukum Tidak Efektif? Pertama: Problem dalam pemancaran akhir norma hukum,disebabkan tidak menyebarnya norma hukum yang diterbitkan.Hukum tidak bisa diadaptasi subyek sebagai pesan instruksional(instructional messages) karena membutuhkan lawyer sebagai“special decoders” – namun tidak bisa/mampu menyediakannya. Kedua: Kemungkinan konflik antara arah dan tujuan legislatordengan kebiasaan sosiologis masyarakat (nature of society).Terjadi kesenjangan antara masyarakat moderen (modern society)dengan masyarakat adat (customary society). Ketiga: kegagalan implementasi hukum itu sendiri. Seringkalitidak cukup tersedia perangkat norma (norms), perintah (orders),institusi (institutions), atau proses (processes) yang berkaitandengan Undang-undang.[Alloott, “The Effectiveness of Law”, dalam Valparaiso University Law Review, Vol. 15, Winter1981]21“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  22. 22. Kadar Efektifitas dan KetidakefektifanPenerapan HukumBerbeda-beda pada tiap norma hukum: Kuratif. Preventif. Fasilitatif.Berbeda akseptasi subyek antara jenis norma: hukum netral (misalnya hukum kontrak, hukum jual beli), dan hukum non netral (misalnya sons preference dalam Hukumkeluarga, status non marital child, dll.)Karena itu, efektifitas dipengaruhi ada atau tidak dan bagaimanakesenjangan dan tention antara norma dengan perilaku/keadaanmasyarakat.22“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  23. 23. Dilema hukum pembangunan Dampak negatif hukum sebagai alat (tools) bagipembangunan, telah berubah menjadi “dark-enginerring”(Satjipto Rahardjo, dari Podgorecki dan Olati). Jika “dark-enginerring” dibiarkan, maka timbul: Skeptisisme sosial (social sceptic). Prasangka sosial (social prejudice). Resistensi sosial (social resistence) TENTION terhadap norma hukum“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI23
  24. 24. Norma Kuratif: Pasal 79 ayat (1) UUNo.23/2002 “Setiap orang yang melakukankekejaman, kekerasan atau ancaman,atau penganiayaan terhadap anakdipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulandan/atau denda paling banyakRp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI24
  25. 25. Norma Fasilitatif: Pasal 41 ayat (1) UU No. 23/2002“Pemerintah dan masyarakatmelakukan bimbingan danpengawasan terhadappelaksanaan pengangkatan anak”“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI25
  26. 26. Pasal 48 UU No. 23/2002“Pemerintah wajibmenyelenggarakanpendidikandasar minimal 9(sembilan) tahun untuk semuaanak”“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI26
  27. 27. Norma Non-Netral “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 2 ayat 1 UUNo.1/1974). “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkananak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian” (Pasal 177KHI).Bagaimanadengan norma ini? “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 2 ayat 2 UU No.1/197ian4). “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiapperkawinan harus dicatat” (Pasal 1 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam”“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI27
  28. 28. Prof.Dr. Romli Atmasasmita,SH., LLM.:Hukum: integrasi norma, perilaku dan nilai Teori Hukum Integratif, terdiri atas: Sistem Norma Sietem Perilaku Sistem Nilai“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI28
  29. 29. Teori Hukum Integratif: Membangun Relasi Simetris(Prof.Dr. Romli Atmasasmita)Relasi Interaksionis Sistem norma diwujudkanke dalam Sistem perilakuRelasi Hirarkhis Sistem Norma danSistem Perilaku, mestimengacu kepada: Sistem Nilai“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI29
  30. 30. TENTIONAdanya gap antara:Norma.Perilaku.Nilai
  31. 31. Prof.Dr. Romli Atmasasmita,SH., LLM.:Bagaimana hukum berjalan? Hukum itu haruslah: Diakui/mendapat pengakuan (recognized). Mengikuti perubahan (changeable). Dapat ditegakkan“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI31
  32. 32. Efektiftas Hukum  abstraksi-derivasiTeori Sistem Prof Dr. M. Solly Lubis, SHNilai (value) Asas (beginsel)/prinsip (principle) Norma/sub norma Perilaku/peristiwa32“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  33. 33. Sanksi Alasan Mengapa MematuhiHukum? Pertanyaan besar yang mengagitasi hakim dan filsuf,berabad-abad: “why do people obey the law”. Sistem hukum didukung dengan sanksi (supported bysanction). Sanksi dibutuhkan namun tidak selalu diperlukan untuksetiap UU dalam sistem hukum (the need for havingsanction arises but not necessarily for every law).Prof.Hari Chand, “Morend Jurisprudence”, International Law Book Services, 1994, p.111.33“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  34. 34. Menyoal Efektifitas Pidana Penjara? R.M. Jackson : Pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif,dalam hal menekan tidak berulangnya suatu perbuatan pidana. Angka rata-rata residivis (bagi yang pertama kali melakukantindak pidana) berbanding terbalik dengan usia pelaku. Pada anak-anak mencapai 50%, untuk mereka yang pernahdipidana berusia 21 tahun ke bawah, mencapai 70%, residivis,lebih tinggi daripada yang bukan residivis setelah dijatuhi pidanapenjara daripada pidana lainnya. Barda Nawawi Arief  Pidana penjara membawa pengaruh lebihjahat, sehingga sering dikatakan bahwa rumah penjara adalahperguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan.34“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  35. 35.  Richard Posner, dilihat dari segi ekonomi pidana dendamengandung nilai yang tidak ditemukan pada pidana penjarasehingga lebih menguntungkan daripada pidana penjara. Biayasosial pidana penjara lebih besar. Phil Dickens, yang mengemukakan bahwa “The idea that prisonsserve to reform criminals is a nonsense. Fifth United Nations Congress on The Prevention of Crime and TheTreatment of Offenders Report: Pada umumnya diakui mekanismeperadilan dan kepenjaraan (the judicial and prison mechanism)mempunyai pengaruh yang kondusif untuk timbulnya kejahatandalam hal tertentu menciptakan karir-karir penjahat.35“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  36. 36. Efektifitas usia tanggungjawab pidanaanak (the age of criminal responsibility). UU Pengadilan Anak Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagaiberikut ”Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan keSidang Anak adalah sekurang-kurang 8 (delapan) tahuntetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahundan belum pernah kawin”.36“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  37. 37. Usia tangungjawab pidana anak vs Usia Laranganbekerja Batas usia tanggungjawab pidana anak terlalu rendah dibandingkanusia boleh bekerja. Lebih rendah dari usia anak boleh melakukan pekerjaan ringan. Anak dapat melakukan perbuatan hukum diperbolehkan bekerja padabentuk pekerjaan ringan (light work) berdasarkan UU Ketenagakerjaanyakni pada usia 13 s.d 15 Tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Lebih rendah dari usia larangan pekerjaan terburuk. Larangan melakukan pekerjaan berbahaya atau bentuk-bentukpekerjaan terburuk bagi anak (the worst form of child labor),berdasarkan Pasal 74 UU Ketenagakerjaan yakni pada usia dibawah 18tahun.37“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  38. 38. Pemenjaraan vs hak makan Pemenjaraan anak mengancam hak atas makanansebagai hak tumbuh kembang anak. Negara Ngutang Rp.80 Miliar untuk Makan Napi Untukkepentingan konsumsi atau makan sehari-hari bagi para napi diseluruh LP di Indonesia. Minimum Standar Rules tentang Perlakuan terhadapNarapidana. Dalam Pasal 20 ayat (1) dikemukan, “setiap orangyang dipenjarakan harus diberi oleh pengelola penjara pada jam-jam yang bisa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatandan kekuatan, bermutu menyehatkan dan disiapkan sertadisuguhkan dengan baik”.38“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  39. 39. Efektifitas = Kesesuaian (conformity) Kesesuaian dengan perilaku sosial masyarakat atau justifikasisosiologis. Kesesuaian dengan ketentuan norma hukum lain, atau justifikasijuridis (nasional & internasional) Kesesuaian dengan konstitusi dan tidak melanggar hakkonstitusional atau justifikasi constitutional Kesuaian dengan dimensi politik sebagai faktor determinanpenerapan hukum, atau conformity politics39“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  40. 40. Hukum Tidak Efektif:Inkonsistensi, Penyeludupan Kepentingan & Kegagalan TeknisAdanya perbedaan atau penyelundupan antaramandat/perintah UU dengan norma PP yang dilahirkan.Adanya inkonsistensi sistem norma dalam satu UU atauPP.Lemahnya kemampuan teknis dalam harmonisasi40“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  41. 41. CONTOH KASUS:Inkonsistensi Norma Iklan Rokok di TV [Psl 46 ayat 3 huruf c UU 32/2002].“Siaran iklan niaga dilarang melakukan :a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama,ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggungperasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain,ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zatadiktif;c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;d. hal hal yang bertentangan dengan kesusilaan‑masyarakat dan nilai nilai agama; dan/atau‑e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.”41“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  42. 42. Analisa: Rokok Vs Minuman keras Pasal 46 ayat (3) huruf c UU No. 32/2002melarang promosi rokok (yang merupakan barang atau zatadiktif) yang memperagakan wujud rokok. Pasal 46 ayat (3) huruf b UU No. 32/2002:“promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zatadiktif”.42“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  43. 43. UU Adminduk versus Surat Mendagri “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”(Pasal 32 ayat 2 UU No. 23/2006)VERSUS: Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 472.11/3444/SJtanggal 13 September 2011.“anak-anak yang lahir setelah UU No 23/2006 dan belummengurus akte kelahiran dapat dilayani dan diterbitkanakte kelahirannya tanpa penetapan pengadilan”“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI43
  44. 44. Norma Diskriminasi Vs Morality of LawPrinsip pembuatan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam TheMorality of Law : harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan.Keputuan-keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar ad hoc(sementara) dan atas dasar kebijakan kebijakan yang bebas, melainkanatas dasar aturan-aturan yang umum; aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak bolehdirahasiakan, melainkan harus diumumkan; aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan dikemudian hari. Mereka tidak boleh berlaku surut; hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengertioleh rakyat biasa; aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;44“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  45. 45. Efektifitas Penerapan Hukum:Pengalaman dan Refleksi Ada atau tidaknya; Kuat atau Tidak Agency Fasilitator. Ada atau tidaknya; Kuat atau Tidak Advokasi. Kesesuaian dengan “mind set” para fasilitator dan advokator. Media yang kuat, kritis, dan peduli memancarkan isu hukum. Kontinuitas, diversifikasi, dan ketangguhan dalam fasilitasi danadvokasi.45“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  46. 46. Harmonisasi dan “Desektorisasi” De-sektoralisasi norma dalam Undang-undang, yang dalamproses perancangan dan legislasinya mengedepankanlahirnya wewenang baru –yang bisa dan kerap mengabaikanconformity dengan norma yang lain. Kerapkali, suatu norma tidak efektif karena “sektoralism” suatunorma, misanya:1) UU SJSN Vs UU BUMN.2) UU 23/2002 Vs KHI dan UU No 1/1974 (yurisdiksi adopsianak ada di PN dan PA, isu hadhonah)3) UU Kehutanan Vs Pertambangan.46“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  47. 47. Check List Indikasi hukum tidak efektif?:Sensor menemukan “tention” Kabur dan multitafsir. Inkonsistensi norma. Kekosongan hukum(rechvacuum). Tidak ada/segera dibuatperaturan pelaksana/organik,walaupun ada perintah bataswaktu. Sering dan cepat berubah(amandemen atau diganti). Menuai kritik tajammasyarakat. Inkonsisten dengan konvensiinternasional Inkonsistensi denganUU/peraturan horizontal. Tidak dipercaya/main hakimsendiri. Pembahasannya lambat, a lot,dan tarik manarik politik. Saat pembahasan adanyaberbagai draf alternatif. Inkonsistensi UUD 1945 ataudibatalkan MK (negativelegislation). Tidak diterapkan dalam praktek(minim fasilitas). Tidak ada lembaga pelaksana(legal structure).47“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT “ BY: MUHAMMAD JONI
  48. 48. Pendukung Hukum yang efektif Pemerintahan yang efektif danclean governance Lembaga pelaksana (legalstructure). Lembaga penegakan hukum(law enforcer). Lembaga advokasi (legaladvocacy) Kesesuaian/penerimaansebagai budaya hukum(accepted as legal culture). Norma/substansi (legalsubstance). Pengawasan dan partisipasiluas masyarakat (public watchand participation). Kepercayaan dan kepatuhankepada hukum. Tidak “main hakim sendiri”atau pembangkangan sipil.48“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  49. 49. Apa Yang Bisa Dilakukan: Pengalaman dan Refleksi Memakai kasus sebagai entry point advokasi dan pemajuan(promote) hak/hukum. Memperluas bantuan hukum, legal action/litigasi untukmenciptakan presedent of law, yurisprudensi. Mencegah desektorisasi dan disparitas norma. Melakukan kritisi hukum dan mainstreaming norma dalam analisisdan perancangan hukum baru. Menaikkan mutu, standar serta kesesuaian norma, struktur danbudaya hukum untuk norma baru yang lebih baik. Memperluas & memastikan legal standing, pengawasan danperanserta masyarakat.49“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  50. 50. Semoga Berguna:Tiada yang sempurna,kecuali pemilik semesta:Setiap kita adalah dalah pelajar.Setiap kita adalah mengajar.Setiap tempat adalah sekolah50“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  51. 51. MUHAMMAD JONI SH,MHwww.advokatmuhammadjoni.comAdvokat/Managing Partner Law Office Joni & TanamasIndonesia Lawyers Association on Tobacco ControlKomisi Nasional Penaggulangan TembakauEx-Wakil Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (2000 - 2010)Ex-Staf Ahli Komite III Dewan Perwakilan Daerah RI (2007 - 2010)51“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITASPENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT“ BY: MUHAMMAD JONI
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×