Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014

on

  • 16,321 views

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 berisikan mengenai isu-isu strategis; kondisi umum, pencapaian, permasalahan, dan tantangan; visi, misi, dan tujuan pengembangan ...

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 berisikan mengenai isu-isu strategis; kondisi umum, pencapaian, permasalahan, dan tantangan; visi, misi, dan tujuan pengembangan infrastruktur permukiman; arahan kebijakan dan strategi; dan program dan kegiatan. Strategi ini mencakup : pengembangan perkotaan, air minum, pengelolaan persampahan, air limbah, drainase, dll.

Statistics

Views

Total Views
16,321
Slideshare-icon Views on SlideShare
16,225
Embed Views
96

Actions

Likes
3
Downloads
1,071
Comments
0

5 Embeds 96

http://www.sanitasi.net 72
http://www.weebly.com 17
http://tamianglayang.wordpress.com 5
http://www.slideshare.net 1
http://sanitasitesting.weebly.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 Document Transcript

    • KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA JL. Pattimura 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-72796588, Fax. 021-72796588 Jakarta, 10 Mei 2010Kepada Yang terhormat :1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya2. Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum3. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seluruh Indonesiadi – TempatPerihal : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014 SURAT EDARAN Nomor: 03/SE/DC/2010 Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 danPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana StrategisKementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014, perlu menetapkan Rencana StrategisDirektorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014 dengan Surat Edaran Direktur Jenderalsebagai berikut:a. UMUM Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 i
    • b. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; --------------------------------------------------------------------------ii RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • c. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 1. Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum meliputi uraian tentang Amanat Undang-Undang, Tugas, Fungsi dan Kewenangan serta Peran Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kondisi dan Tantangan serta Isu Strategis, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan dan Target Capaian yang dilengkapi dengan pendanaan, indikator output, outcome dan Indikator Kinerja Utama (IKU). 2. Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Direktorat/Satminkal di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam penyusunan program 5 (lima) tahun masing-masing Direktorat/Satminkal.d. RUANG LINGKUP 1. Program, kegiatan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum harus dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran program per wilayah (kota/ kabupaten/provinsi) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah-nya dan mengacu kepada Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) setiap kota/kabupaten/provinsi. 2. Perwujudan program, kegiatan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum ini akan dicapai melalui pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.e. PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Bina Program, Direktur Pengembangan Permukiman, Direktur Pengembangan Air Minum, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 iii
    • Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti yang menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Direktorat/Satminkal di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam penyusunan program 5 (lima) tahun masing-masing Direktorat/Satminkal Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2010 DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, BUDI YUWONO P. Tembusan disampaikan kepada yth: 1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan); 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; --------------------------------------------------------------------------iv RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Kata Pengantar Direktur Jenderal Cipta Karya Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional Tahun 2010-2014 yang tercantum dalam Peraturan PresidenRepublik Indonesia nomor 5 tahun 2010 maka perlu disusun RencanaStrategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014. RencanaStrategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014 dibuatdengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan melalui PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tanggal 29 Januari 2010. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014 ini memuatarahan mandat Undang-Undang, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi dan TujuanDirektorat Jenderal Cipta Karya, serta Rincian Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal CiptaKarya tahun 2010-2014. Selanjutnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun2010-2014 dapat menjadi acuan bagi setiap Satminkal/Direktorat di lingkungan DirektoratJenderal Cipta Karya dalam menyusun Program dan Kegiatan setiap tahun mulai tahun 2010hingga tahun 2014. Semoga buku ini bermanfaat sebagai acuan dalam Penyusunan Program, RencanaKerja serta Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai tahun 2010, 2011, 2012, 2013sampai dengan tahun 2014. Jakarta, Mei 2010 Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono P. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 v
    • Daftar IsiSurat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya .......................................................... iKata Pengantar ............................................................................................................ vDaftar Isi .................................................................................................................. viDaftar Tabel .............................................................................................................. viiiDaftar Gambar .......................................................................................................... viiiDaftar Lampiran ......................................................................................................... ixBab 1 PENDAHULUAN ....................................................................................... 1-1 1.1 Umum ................................................................................................... 1-1 1.2 Mandat Tugas, Fungsi dan Kewenangan .................................................. 1-2 1.3 Peran Infrastruktur Permukiman ............................................................. 1-6Bab 2 ISU STRATEGIS ...................................................................................... 2-1Bab 3 KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN ................................................................................... 3-1 3.1 Kondisi Umum Pencapaian ...................................................................... 3-1 3.1.1 Pengembangan Permukiman....................................................... 3-1 3.1.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan ........................................... 3-6 3.1.3 Penyehatan Lingkungan Permukiman .......................................... 3-8 3.1.4 Pengembangan Air Minum ........................................................ 3-13 3.2 Permasalahan Umum ........................................................................... 3-21 3.3 Permasalahan Per Sektor ...................................................................... 3-22 3.4 Tantangan ........................................................................................... 3-27 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 vi
    • Bab 4 VISI, MISI DAN TUJUAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN............................................................ 4-1 4.1 Visi dan Misi .......................................................................................... 4-1 4.2 Tujuan .................................................................................................. 4-3 4.3 Sasaran ................................................................................................. 4-4 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) .............................................................. 4-14 Bab 5 ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..................................................... 5-1 5.1 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan .............................................................................................. 5-1 5.2 Kebijakan dan Strategi Sektor ................................................................. 5-3 5.2.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ................................................................ 5-3 5.2.2 Kebijakan dan Strategi Nsional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan .......................................................... 5-5 5.2.3 Kebijakan dan Strategi Nsional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman ........................................... 5-7 5.3 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan....................................................... 5-10 5.4 Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Penanganan Infrastruktur Permukiman ..................................................................... 5-15 Bab 6 PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................................................... 6-1 6.1 Program dan Kegiatan 2010-2014 ........................................................... 6-1 6.2 Pendanaan Cipta Karya 2010-2014 .......................................................... 6-9 Bab 7 P E N U T U P ..................................................................................... 7-1 --------------------------------------------------------------------------vii RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Daftar TabelTabel 3.1 : Kondisi Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Permukiman 2005 – 2009 ..... 3-17Tabel 5.2 : Rencana Proyek KPS Air Minum Tahun 2010-2016 ....................................... 5-12Tabel 5.3 : Usulan Kegiatan PHLN 2010-2014 ............................................................... 5-13Tabel 6.1 : Rekapitulasi Ditjen Cipta Karya ................................................................... 6-10Tabel 6.2 : Sub Bidang Pengembangan Permukiman ..................................................... 6-10Tabel 6.3 : Sub Bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan ............................ 6-11Tabel 6.4 : Sub Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman ........................................ 6-12Tabel 6.5 : Sub Bidang Pengembangan Air Minum ........................................................ 6-12Tabel 6.6 : Sekretariat Direktorat Jenderal.................................................................... 6-13Tabel 6.7 : Direktorat Bina Program ............................................................................. 6-13Tabel 6.8 : Matrik Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 ............ 6-14Daftar GambarDiagram 5.1 Kedudukan Rencana Program Investasi Jangka Menengah ......................... 5-17 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 viii
    • Daftar Lampiran Lampiran-1 : Matrik Arahan RPJP Nasional 2005-2025 Dalam Penyusunan RPJMN Bidang Cipta Karya 2010-2014 Lampiran-2 : Matrik Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Lampiran-3 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Lampiran-4: Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastrutkur --------------------------------------------------------------------------ix RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Ba b 1 PENDAHULUAN1.1 UMUM Sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan jugaPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 Tentang RencanaStrategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014, maka penyusunanRenstra Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan penjabaran dari kedua dokumentersebut diatas. Dokumen Renstra Ditjen. Cipta Karya 2010-2014, akan memuat isu strategis,kondisi pencapaian hingga tahun 2014, pemasalahan dan tantangan infrastrukturpermukiman, visi, misi dan tujuan, kebijakan dan strategi serta program dankegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagaiSatminkal di Kementerian Pekerjaan Umum dalam upaya pencapaian RPJM Nasional. Susunan Renstra Ditjen. Cipta Karya 2010-2014 dimulai dengan pemaparantentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang Cipta Karya; visi, misi,tujuan dan sasaran pembangunan Cipta Karya; strategi penyelenggaraan CiptaKarya; serta program dan kegiatan. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 1-1
    • 1.2 MANDAT TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya dilaksanakan dengan memperhatikan mandat yang tercantum dalam perangkat peraturan sebagai berikut: 1. UU No. 72 Tahun 1957 tentang penjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri yaitu untuk mengatur penjualan rumah-rumah negeri beserta tanahnya. 2. UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang bertujuan untuk mengatur: (i) pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya; (ii) meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang; (iii) memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi kehidupan masyarakat. 3. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang bertujuan menata dan mengelola perumahan dan permukiman, baik di daerah perkotaan dan perdesaan agar lebih terpadu dan terkoordinasi. 4. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, yang diwujudkan dengan adanya: (i) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta; (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.1-2 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • 5. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.6. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan persampahan agar dapat menjamin peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah menjadi sumber daya (resources).7. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang bertujuan untuk: (i) mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; (ii) tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa layanan, dan; (iii) tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.8. PP No 35 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung yang bertujuan mengatur ketentuan fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaran bangunan gedung, peran masyarakat dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.9. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bertujuan sebagai pedoman dalam: (i) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; (ii) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; (iii) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; (iv) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; (v) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; (vi) penataan ruang kawasan strategis nasional, dan; (vii) penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 1-3
    • 10. Permen PU No. 494/PRT/M/2005 tentang KSNP-Kota yang bertujuan sebagai pedoman untuk penyiapan pengaturan dan rencana pengembangan perkotaan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kondisi dan potensi setempat. 11. Permen PU No. 20/PRT/M/2006 tentang KSNP-SPAM yang bertujuan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum berkualitas, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat. 12. Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang KSNP-SPP (Sistem Pengelolaan Persampahan) yang bertujuan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat. 13. Permen PU No 16//PRT/M/2008 tentang KSNP-SPALP (Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman) bertujuan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat. Selain undang-undang tersebut di atas yang mengatur tugas dan fungsi Ditjen. Cipta Karya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah diatur tugas dan kewenangan Ditjen. Cipta Karya. Kewenangan dalam aspek pembangunan di bidang Cipta Karya, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan di bidang ini1-4 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • merupakan tanggung-jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkanjuga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Pemerintah Pusat melaksanakan tugas-tugas TURBINWAS dan yang bersifatconcurrent atas permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunannasional dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standarisasi teknis bidang Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugasnyatersebut Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi yaitu:a) penyusunan kebijakan, program dan anggaran, serta evaluasi kinerjapembangunan bidang Cipta Karya; b) pembinaan teknis dan penyusunan norma,standar, pedoman dan manual (NSPM) untuk air minum, air limbah, persampahan,drainase, terminal, pasar, dan fasos-fasum lainnya; c) fasilitasi pembangunan danpengelolaan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan; d) pengembangansistem pembiayaan dan pola investasi air minum dan sanitasi melalui kerjasamapemerintah, dunia usaha dan masyarakat, serta standardisasi bidang perumahan, airminum, penyehatan lingkungan permukiman, dan tata bangunan; e) penyediaaninfrastruktur pekerjaan umum bagi pengembangan kawasan perumahan rakyat;f) fasilitasi pembangunan rumah susun dalam rangka peremajaan kawasan;g) penyediaan infrastruktur permukiman untuk kawasan kumuh/nelayan, perdesaan,daerah perbatasan, kawasan terpencil, dan pulau-pulau kecil; h) penyediaan airminum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air; i) pembinaan teknis danpengawasan pembangunan bangunan gedung, dan pengelolaan bangunan gedungdan rumah negara; j) penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakaninfrastruktur permukiman akibat bencana alam dan kerusuhan sosial; dank) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 1-5
    • 1.3 PERAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja; c) meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman. Untuk mewujudkan tiga strategic goal di atas tugas pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) diwujudkan dengan dua pendekatan: i) pendekatan skala kabupaten kota melalui tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang permukiman; ii) pendekatan skala kawasan melalui tugas pembangunan infrastruktur bidang permukiman.1-6 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Ba b 2 ISU STRATEGIS Isu Strategis Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010-2014 meliputi isu-isubaru dan penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagipelayanan prasarana dan sarana permukiman bidang Cipta Karya pada kurun waktulima tahun mendatang, yaitu meliputi:a. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah Saat ini arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam.Proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari 35,9 persen pada tahun1995 menjadi 48,3 persen pada 2005. Diperkirakan tren yang berkembang akanterus terjadi sehingga sebelum tahun 2010 jumlah penduduk perkotaan secaranasional telah melampaui jumlah penduduk perdesaan, dan diperkirakan pada tahun2025 nanti 68,3 persen penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan.Fenomena ini bisa kita sikapi melalui dua pendekatan, yaitu sebagai sinyalemenberkembangnya aktivitas di perkotaan yang tentunya merupakan indikasi bangkitnyaperekonomian negara. Tetapi di sisi lain, hal ini juga mengindikasikan kuatnyapengaruh kota, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan wilayah yang tidakkonstruktif antara kota besar-kota menengah atau antara kota-desa. Proses --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 2-1
    • urbanisasi yang terjadi saat ini lebih banyak didorong oleh terbatasnya lapangan kerja di daerah perdesaan. b. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi. Urbanisasi yang tinggi seringkali diikuti oleh meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, akibat ketiadaan lapangan pekerjaan, tingginya standar kehidupan di perkotaan dan lain sebagainya. Di tahun 2006 angka kemiskinan di kawasan perkotaan naik menjadi 14,29 juta jiwa dari sebelumnya sebesar 12,4 juta jiwa penduduk pada tahun 2005. Jumlah penduduk miskin yang besar dapat berakibat pada meluasnya kawasan kumuh di perkotaan yang berujung pada ketidakmampuan pemerintah kota menuju kota yang layak huni. Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas mencapai sekitar 42.500 Hektar. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 14 % dari total perumahan di Indonesia merupakan kawasan kumuh perkotaan, yang rata-rata terletak di bantaran sungai dan tepi pantai. Hal ini menjadi perhatian utama dalam rangka pencapaian MDG tujuan ke tujuh yaitu memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan sasaran ke 11; Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. Kenyataannya rata-rata kawasan kumuh terletak di perkotaan, maka oleh karena itu Pemerintah menaruh perhatian besar pada penanganan kawasan kumuh di kawasan perkotaan. c. Kota Sebagai Engine of Growth Perkembangan ekonomi perkotaan terkait dengan perkembangan ekonomi nasional dan juga sebaliknya. Dalam studi yang dilakukan Bappenas di tahun 2003 dikemukakan peranan perkotaan yang sangat signifikan sebagai penghela pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya peranan kota-kota besar dengan jumlah2-2 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • penduduk di atas 700 ribu dan kota menengah dengan jumlah penduduk antara 200ribu dan 700 ribu. Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota, atau 9%dari total jumlah daerah, mempunyai sumbangan 40% dari total Produk DomestikBruto (PDB) nasional. Sedangkan bila dipisahkan kota-kota besar saja, yang hanyaberjumlah 14 kota saja, atau hanya 3,4% dari total jumlah daerah, mampumenyumbang 30% dari total PDB nasional. Berdasarkan data-data di atas sudahsangat jelas bahwa kota merupakan motor dari pertumbuhan ekonomi nasional. Olehkarena itu, ketika terjadi krisis ekonomi, kota sebagai “back bone” dari kerangkaekonomi nasional juga mengalami kontraksi yang parah. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 2-3
    • d. Desentralisasi Era desentralisasi yang berjalan membawa dampak yang teramat besar bagi perkembangan perkotaan di Indonesia. Perubahan ini terlihat pada beberapa kota yang perkembangannya bergerak menjadi lebih besar. Perkembangan ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan internal dan eksternal kota. Persebaran kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa, dengan 32 dari 91 kota administratif berada di pulau Jawa. Angka ini bisa bertambah apabila kita mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan yang merupakan kawasan perkotaan terletak di wilayah administratif Kabupaten. Pembangunan perkotaan yang pada awalnya dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat berubah. Saat ini Pemerintah Daerah memegang peranan utama dalam mengarahkan pembangunan perkotaan. Implikasi dari ini, strategi pembangunan perkotaan yang skala nasional tidak bisa serta merta diimplementasikan ke daerah. Pola pembangunan perkotaan saat ini tentunya menekankan kepada optimalisasi sumber daya lokal yang kompetitif. Di satu sisi, Desentralisasi berhasil membawa Pemerintah Daerah dalam nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masing- masing daerah. Akan tetapi di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru membahayakan daya dukung kota, terutama di Kota Besar dan Metropolitan. e. Kerusakan Lingkungan Hidup Kerusakan lingkungan hidup perkotaan berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan yang tidak terkendali. Misalnya, penggunaan air tanah yang sudah berlebihan menyebabkan sulitnya masyarakat memperoleh air bersih, sementara penyediaan air bersih oleh PDAM belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Pemenuhan kebutuhan air bersih oleh masing-masing rumah tangga sekarang sudah ini mengharuskan pemasangan pipa penyedot sampai2-4 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • puluhan meter di bawah tanah, hal tersebut terasa sulit terutama di lingkunganperumahan padat penduduk seperti kawasan perumnas dan BTN, yang kavlingtanahnya kecil-kecil. Demikian pula dengan masalah lalu-lintas di kawasan perkotaanyang belum dapat tertangani dengan baik, sehingga kemacetan lalu-lintas dankecelakaan lalu-lintas sudah menjadi pemandangan umum sehari-hari. Persoalantersebut merupakan bagian dari persoalan pemborosan potensi kemampuanPemerintah Daerah dalam pembangunan perkotaan. Fakta lain yang cukup menonjolyang sedang terjadi sekarang ini adalah adanya kota-kota baru dari semula berupapusat-pusat permukiman transmigrasi. Kecenderungan ini tentunya akan memakananggaran pembangunan, yang mungkin saja tidak sebesar biaya yang dibutuhkanuntuk meningkatkan kapasitas pelayanan perkotaan yang sudah ada, selainberpotensi merusak keasrian lingkungan hidup.f. Daya Saing Kota dan Demokratisasi Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaingdengan kota di dalam negeri semata, persaingan terjadi dengan kota-kota di skalaAsia bahkan dunia. Bentuk persaingan pun bergeser dari yang sebelumnya berkutatpada comparative advantage menuju ke era competitive advantage. Di masa lalu,daya saing sebuah kota ditentukan oleh jumlah tenaga kerja (sumber daya manusia)dan sumber daya alam yang dimiliki. Saat ini variabel bertambah menjadi tingkatkelayakhunian kota yang direpresentasikan dalam infrastruktur pendukung danpelayanan perkotaan. Sebuah kota harus mampu berlomba-lomba menunjukkan tidak hanya sebagaisebuah kota yang layak huni akan tetapi sebuah kota yang mampu mengedepankannilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kesehariannya. Nilai-nilai demokrasi harusmampu diterjemahkan oleh masing-masing kota. Hal-hal inilah yang kemudianmemberikan nilai tambah dan daya saing bagi sebuah kota untuk menarik investasidari luar. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 2-5
    • g. Konteks Kota Berkelanjutan Dilihat dari aspek equity dapat dikatakan kondisi perkotaan di Indonesia masih cenderung pada kondisi in-equity. Kota-kota baru dengan pelayanan yang luar biasa, dengan kualitas yang baik, namun di lain pihak masyarakat miskin harus membayar lebih dalam memperoleh pelayanan perkotaan. Aspek budaya, dalam konteks diversity, perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan. Diversity masyarakat perkotaan yang tinggi harus dapat diakomodasi oleh pelayanan perkotaan. Urban heritage saat ini masih dapat dikategorikan belum concern terhadap bangunan bersejarah. Ekologi (dalam kualitas lingkungan yang perlu dipertahankan) dan ekonomi kota diharapkan dapat bertumbuh dan berkembang, dengan daya beli masyarakat yang cukup dalam memenuhi kehidupan yang layak. h. Perubahan Iklim Perubahan iklim merupakan tantangan bagi kita, dan memang tidak hanya sekarang, namun ini perlu diperhitungkan secara cermat dalam konteks pembangunan perkotaan. Dampak perubahan iklim dengan intensitas hujan yang meningkat, dan meningkatnya permukaan air laut, dapat menyebabkan permasalahan tersendiri. Peran infrastruktur menjadi penting dalam mitigasi perubahan iklim.2-6 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • i. Perwujudan RTH 30% Upaya perwujudan RTH sebesar 30% merupakan tantangan besar, komposisi30% memang merupakan kebijakan yang kondusif bagi lingkungan, namun di lainpihak dianggap merupakan permasalahan yang signifikan dalam menyelenggarakanpembangunan perkotaan. Ini merupakan salah satu tantangan dari perundanganyang menjadi masalah dalam tataran implementasi.j. Modal Sosial Dalam konteks pembangunan perkotaan saat ini yang menjadi masalah bukanpada modal finansial, namun perlu dilihat pada tataran modal sosial. Apapun yangkita lakukan, apabila aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yangdilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.k. Happiness Index Tujuan pembangunan harus ditambahkan dengan overall human system wellbeing dengan eco system well being. Hal yang tidak dapat dielakkan adalah“pembangunan terintegrasi” yang mampu mengintegrasikan human system,ekosistem, yang bermuara pada human-eco happiness. Oleh karena itu dibutuhkankoordinasi yang kuat antar instansi pemerintah, agar mampu meningkatkanefektivitas pembangunan dalam mendorong peningkatkan kesejahteraan dan“kebahagiaan masyarakat” dalam merasakan dan menikmati hasil pembangunanyang dilakukan. Pelaksanaan pembangunan harus melihat peningkatan humansystem, eco system dan human-eco happiness, yang diukur dengan happiness Index.l. Branding dan Area Identity Direktorat Jenderal Cipta Karya harus mampu mendorong branding dan areaidentity dari sebuah kota dan wilayah. Indonesia yang mempunyai multiple culture --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 2-7
    • diversity yang perlu dioptimalkan pada tataran ekonomi. Sumberdaya alam, invovasi, fasionable, local value with modern spirit perlu diintegrasikan dalam ekonomi kreatif yang mampu mendorong daya saing kota-kota. m. Participatory Development Pendekatan participatory development, jangan hanya diartikan dengan self helped, dan untuk itu perlu didukung dengan adanya tenaga pendamping yang mendorong dan memberdayakan masyarakat. Proses pembangunan seringkali tidak mengedepankan local wisdom, sehingga tidak mengakomodasikan budaya lokal. n. Pengembangan Enterpreneurship Secara umum ada tiga tipe pemberian pemerintah kepada masyarakat: • Charity, dengan memberikan one shot giving dan cenderung kurang mendidik; • Philantropy, dianggarkan tiap tahun dan dilakukan secara terus menerus; • Social entrepreneurship, bagaimana pemerintah membangun, dan masyarakat kemudian mampu memelihara dan mengembangkan secara mandiri. Isu keberlanjutan yang menjadi penting, dan mengedepankan keberlanjutan hasil pembangunan. Direktorat Jenderal Cipta Karya diharapkan mampu untuk mengimplementasikan succesfull entrepreneurship yaitu dengan: i) Merubah dengan cara yang baik (change friendly), dengan mendorong masyarakat untuk berubah tanpa menimbulkan konflik; ii) Berorientasi pada kesempatan (opportunity oriented); iii) Inovatif; iv) Banyak Akal; v) Menciptakan nilai baru.2-8 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • o. Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Pengembangan Nilai Tambah Dalam menjawab tantangan ke depan, kita harus mampu mempertahankancultural expression yang mampu mendorong berkembangnya ekonomi kreatif yangmenjadi daya saing bangsa. Oleh karena itu kedepan harus diupayakan mendukungekonomi kreatif yang didukung dengan desain yang baik, serta didukung denganmarketing yang terintegrasi. Kebijakan pemerintah diharapkan harus mampumenjembatani dalam mengekplorasi pasar pada tataran internasional. Konsepbranding dan packaging menjadi lebih penting dalam mendukung konteks dalammendorong daya saing ekonomi kota. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 2-9
    • Ba b 3 KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN3.1 KONDISI UMUM PENCAPAIAN3.1.1 PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Diperkirakan pada akhir tahun 2014 lebih dari separuh penduduk Indonesiaakan tinggal di perkotaan sebagai akibat laju urbanisasi yang mencapai 4,4% pertahun dan secara terus menerus telah melahirkan dynamic phenomenon ofurbanization. Proses ini berakibat pada semakin besarnya suatu kawasan perkotaan,baik dalam hal jumlah penduduk maupun besaran wilayah atau tapak ekologis. Di sisilain seiring dengan otonomi daerah (kota) yang semakin menguat membawadampak pula pada “egoisme kedaerahan” yang semakin tinggi dan disertai kekuatan-kekuatan pasar (swasta) yang terus memperlihatkan dominasinya sehinggamembawa dampak pada kecenderungan perkembangan dan pola penyebaranpermukiman yang semakin sulit diantisipasi. Dengan laju pertumbuhan yangmencapai 1,37 persen per tahun maka telah terjadi peningkatan luas kawasanpermukiman kumuh dari 54.000 ha pada tahun 2004 menjadi 57.800 ha pada akhir --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-1
    • tahun 2009. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman, berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) yang sampai dengan saat telah mencapai 802 kelurahan dengan target Renstra 2005-2009 841 kelurahan; sedangkan untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman lainnya juga telah dibangun rumah susun sederhana sewa sebanyak 18.848 unit dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 30.000 unit. Penanganan kawasan tertinggal, pengembangan desa potensial melalui agropolitan, dan perencanaan pengembangan kawasan permukiman baik skala kawasan maupun perkotaan belum mencapai sasaran yang diharapkan. Agropolitan merupakan pendekatan pembangunan kawasan berbasis agribisnis melalui pengembangan sektor/komoditas unggulan pertanian/perikanan, dengan tujuan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis agribisnis sehingga dapat menjadi lokomotif penggerak perekonomian lokal di kawasan tersebut dan daerah belakangnya. Perkembangan kawasan Agropolitan sampai dengan tahun 2008 telah mencapai 193 kawasan, yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Target pencapaian pembangunan perdesaan potensial melalui agropolitan pada tahun 2005-2009 adalah 347 kawasan, namun hingga saat ini baru tercapai pada 331 kawasan. Dari total kawasan agropolitan, sebanyak 41 kawasan berada di Pulau Jawa dan sisanya tersebar di luar Pulau Jawa. Provinsi3-2 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • yang memiliki kawasan agropolitan terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah denganjumlah sebanyak 11 kawasan. Sementara itu pembangunan kawasan terpilih pusatpengembangan desa bertujuan untuk merangsang pertumbuhan usaha-usahaekonomi perdesaan melalui penyediaan berbagai fasilitas permukiman, berupafasilitas air bersih, persampahan, dan sanitasi di desa-desa yang berpotensi untukberkembang. Sampai dengan saat ini jumlah kawasan yang telah difasilitasisebanyak 660 kawasan, hal ini telah melebihi target Renstra 2005-2009 yang hanyaberjumlah 584 kawasan, sedangkan dukungan infrastruktur perdesaan hingga saatini sudah mencapai 22.647 desa dari 29.274 desa target Renstra 2005-2009. Selain peningkatan kualitas lingkungan permukiman tersebut diatas, hal lainyang telah dilaksanakan untuk mendukung pengembangan kawasan permukimankhususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah denganmemfasilitasi dukungan kawasan perumahan bagi PNS/TNI-Polri/Pekerja sebanyak600.278 unit dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 567.569 unit. Sementara itupenyediaan infrastruktur permukiman bagi kawasan terpencil/pulau kecil dan terluartelah difasilitasi sebanyak 29 Kab/Kota dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 11Kab/Kota, sedangkan penyediaan infrastruktur permukiman untuk kawasanperbatasan sebanyak 181 kawasan dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 92kawasan. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih rendah. Diperkirakan sampaidengan tahun 2020, rata-rata setiap tahun terdapat 1,15 juta unit rumah yang perludifasilitasi. Saat ini pembangunan/pengembangan rumah baru mencapai 600.000unit per tahun. Jumlah kekurangan rumah (backlog) mengalami peningkatan dari 4,3juta unit pada tahun 2000 menjadi 5,8 juta unit pada tahun 2004 dan 7,4 juta unitpada akhir tahun 2009. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berakumulasi dimasa yang akan datang akibat adanya pertumbuhan rumah tangga baru rata-rata --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-3
    • sebesar 820.000 unit rumah per tahun. Pemerintah telah melakukan berbagai fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui penyediaan subsidi kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPR- RSH), pengembangan kredit mikro perumahan, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), fasilitasi pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) melalui peran serta swasta, fasilitasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas perumahan swadaya. Berdasar kualitas fisik bangunan, pada tahun 2007 rumah tangga yang menempati rumah berlantai bukan tanah telah mencapai 86,29 persen; beratap bukan daun sebanyak 98,8 persen; dan berdinding permanen sebesar 87,6 persen. Selain itu, berdasar kondisi bangunan tempat tinggal, rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi baik mencapai 45,94 persen, kondisi sedang 43,94 persen, kondisi rusak 9,25 persen, dan kondisi rusak berat 0,87 persen. Sementara itu berdasarkan data SUSENAS tahun 2007 masih terdapat 5,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Jumlah rumah saat ini hanya 51 juta unit. Dari jumlah tersebut hanya 17 juta rumah tergolong layak huni dan 34 juta masih tergolong tidak layak huni yang terbagi sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di perkotaan. Berdasar status penguasaan tempat tinggal, pada tahun 2007 terdapat 78,22 persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, sisanya 21,78 persen menempati rumah bukan milik sendiri seperti kontrak, sewa dan rumah orang tua.3-4 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Proporsi rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri di perkotaanmencapai 32,98 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan yangsebesar 13,28 persen. Semakin terbatasnya lahan dan harga rumah di perkotaanmenyebabkan masyarakat cenderung untuk menempati rumah sewa/kontrak.Proporsi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di perkotaan mengalamipenurunan sebesar 2,71 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2004 yang sebesar80,93 persen. Penurunan ini terkait erat dengan peningkatan harga rumah danpenurunan daya beli masyarakat. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untukpembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahansemakin mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak danterjangkau di perkotaan. Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung menempatilahan yang bukan miliknya (ilegal) atau menempati hunian di pinggiran kota yangjauh dari lokasi pekerjaan. Masih tingginya biaya pengurusan serta keterbatasaninformasi terhadap prosedur sertifikasi dan rencana tata ruang mengakibatkansebagian masyarakat menempati rumah tanpa memiliki bukti legalitas pemanfaatanlahan dan bangunan serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ditinjau dariaspek kepastian jaminan bermukim, rumah tangga yang menempati rumah miliksendiri dan telah didukung oleh bukti hukum tanah berupa sertifikat dari BadanPertanahan Nasional (BPN), girik, maupun akta jual beli mengalami peningkatan dari74,49 persen pada tahun 2004 menjadi 77,94 persen pada tahun 2007. Penyerahan kewenangan pembangunan perumahan yang menjadi urusan wajibpemerintah daerah belum disertai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dankualitas sumber daya manusia serta perangkat organisasi penyelenggara dalammemenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan. Selainitu, koordinasi antarlembaga masih belum berjalan dengan baik, salah satunya --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-5
    • ditunjukkan dengan belum efektifnya fungsi Badan Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N). 3.1.2 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Penanganan bangunan gedung dan lingkungan telah diupayakan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan sebanyak 5 (lima) kali di setiap provinsi dengan target 495 kabupaten/kota; pelatihan tenaga pendata harga dan keselamatan bangunan sebanyak 3.744 orang di 495 kabupaten/kota; pendataan dan pembinaan kelembagaan terkait bangunan gedung di 495 kabupaten/kota pada 33 provinsi; pendataan kinerja pemerintah daerah di 43 kabupaten/kota pada 8 (delapan) provinsi; serta pendataan Peraturan Daerah (Perda) terkait bangunan gedung di 495 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Kondisi saat ini juga mencatat telah tersusunnya perda tentang bangunan gedung di 15 kabupaten/kota dan 1 provinsi (Bali) dari fasilitasi terhadap 221 kabupaten/kota. Selain itu, telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di 203 kawasan pada 148 kabupaten/kota; Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan mencapai 41.988 kelurahan, hal ini telah melebihi target Renstra 2005-2009 sebanyak 40.648 kelurahan; Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran (RISPK) di 59 kabupaten/kota; sistem ruang terbuka hijau telah ditangani di 150 kawasan di 33 kabupaten/kota; revitalisasi kawasan/bangunan bersejarah dan tradisional telah ditangani pada 297 kawasan di 137 kabupaten/kota; dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nelayan di 748 kawasan atau melebihi target Renstra 2005-2009 yang menetapkan 733 kawasan. Selain itu, dalam kurun waktu lima tahun (2005-2009) sejumlah peraturan mengenai bangunan gedung dan penataan lingkungan telah berhasil diselesaikan,3-6 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang merupakan peraturanpelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.Disamping itu telah diterbitkan pula berbagai NSPK untuk Bangunan Gedung yangmeliputi (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentangPedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; (2) Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan AksesibilitasPada Bangunan Gedung dan Lingkungan; (3) Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan danLingkungan; (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentangPedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; (5) Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi BangunanGedung; dan (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentangPedoman Tim Ahli Bangunan Gedung. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-7
    • 3.1.3 PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Proporsi penduduk terhadap sanitasi yang layak secara nasional sampai dengan tahun 2009 mencapai 51,02% atau melayani sekitar 120 juta jiwa. Sementara itu target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 sebesar 62,37% untuk dapat melayani 154 juta jiwa. Saat ini proporsi penduduk rumah tangga perkotaan yang sudah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 69,55% atau 84 juta jiwa dari target MDGs 78,30% dengan jumlah penduduk terlayani 115 juta jiwa pada tahun 2015. Sedangkan proporsi penduduk rumah tangga di perdesaan yang sudah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 34% pada tahun 2009 atau melayani 36 juta jiwa sementara itu target MDGs tahun 2015 sebesar 55,54% untuk melayani 39 juta jiwa. Namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang berkualitas dengan kriteria fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik, digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan standar kesehatan maupun standar teknis yang telah ditetapkan. Tercatat dari data tahun 2007, banyaknya rumah tangga yang menggunakan tangki septik (praktek pembuangan tinja aman) sebesar 49,13%, yaitu 71,06% di perkotaan dan 32,47% di perdesaan. Sedangkan sisanya 50,86% rumah tangga melakukan praktek pembuangan tinja tidak aman (di kolam/sawah, sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/kebun) dengan prosentase di perkotaan 28,93% dan di perdesaan mencapai 67,54%. Perilaku praktik buang air besar sembarangan (BABS) tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran pelaku terhadap pentingnya perilaku hidup3-8 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • bersih dan sehat (PHBS). Rendahnya kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbahyang layak dan rendahnya utilisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) danInstalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan penyebab utama terjadinyapencemaran air permukaan. Proporsi rumah tangga yang terlayani dengan sistem air limbah terpusat skalakota telah mencapai 1 persen dan prosentase sistem pelayanan air limbah berbasismasyarakat telah dilakukan di 409 lokasi. Selama periode 2004 hingga 2009pembangunan sistem air limbah terpusat skala kota telah dilakukan di Kota Denpasarmelalui pendanaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Selain itu, sistempengolahan air limbah terpusat (Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL) komunaltelah dibangun di 217 kota/kabupaten. Proporsi rumah tangga yang terlayani dengansistem pengolahan setempat dan sistem terpusat skala komunal adalah sebesar 69,3persen (daerah perkotaan sebanyak 81,8 persen dan perdesaan sebanyak 60persen). Tingginya angka cakupan tersebut diantaranya merupakan hasil darikegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah berbasis masyarakat yangdifasilitasi oleh pemerintah bersama dengan lembaga swadaya masyarakat.Kepedulian Pemerintah pada pengelolaan air limbah sekarang berada pada titiktertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Namun demikian, peningkatan alokasipendanaan masih belum mampu untuk membiayai total kebutuhan yang ada. Di sisilain, skema-skema pembiayaan yang bersumber dari non-pemerintah masih belumdikembangkan, termasuk kerja sama dengan swasta, baik dalam bentuk investasiswasta maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR). Institusi pengelola air limbah di daerah saat ini masih belum menerapkanprinsip manajemen yang baik, antara lain pada Perusahaan Daerah ditunjukkandengan belum adanya manajemen aset dan penyusunan business plan yang absah,serta kurangnya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas pada non-Perusdayang mengelola air limbah. Selain itu, masih rendahnya kesediaan membayar --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-9
    • (willingness to pay) dari masyarakat untuk pelayanan air limbah domestik dan subsidi pemerintah yang tidak dapat diandalkan menjadikan pengelola tidak dapat menutup biaya pelayanannya secara penuh (full-cost recovery). Saat ini payung kebijakan yang mendukung pengelolaan air limbah hanya berupa salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yaitu pasal 21 ayat (2), yang menyatakan bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air salah satunya dilakukan melalui pengaturan sarana dan prasarana sanitasi. Hampir seluruh kota di Indonesia tidak mempunyai pemetaan terhadap kebutuhan infrastruktur dan layanan air limbah serta tidak tersedianya rencana rinci terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak adanya prioritas serta pentahapan yang jelas mengenai pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah. Dari sisi perencanaan, tengah dikembangkan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) agar pemerintah daerah memiliki dasar bagi pembangunan sanitasi bagi daerahnya masing-masing. Meningkatnya intensitas curah hujan dalam interval waktu yang semakin pendek yang disebabkan perubahan iklim akibat efek pemanasan global (global warming) dan semakin berkurangnya bidang resapan menjadi faktor penyebab semakin tingginya debit limpasan hujan yang harus ditampung oleh saluran drainase. Belum optimalnya fungsi drainase sebagai pematus air hujan yang mengakibatkan timbulnya genangan, merupakan permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan drainase. Kelangkaan lokasi untuk pembuangan sampah serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadikan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007 sebanyak 11,34% rumah tangga masih membuang sampah ke kali/selokan yang menyebabkan mampatnya saluran drainase sehingga menurunkan fungsi saluran drainase yang berimplikasi pada peningkatan luasan kawasan tergenang. Di sisi lain banyak3-10 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • dijumpai pula bahwa fungsi saluran drainase tidak tegas apakah untuk mengalirkankelebihan air permukaan atau juga berfungsi sebagai saluran air limbah.Pembuangan air limbah domestik dan air limbah industri rumah tangga ke dalamsaluran drainase menyebabkan peningkatan debit air pada saluran drainase. Perencanaan sistem pengelolaan drainase belum didasari dengan adanya suaturencana induk pengelolaan sistem drainase yang absah. Selain itu, perencanaansistem drainase saat ini juga belum mengintegrasikan antara sistem drainaseprimer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, ketidakjelasan pengelola sistemdrainase, menyebabkan pengabaian kondisi saluran drainase dan minimnya alokasidana yang dianggarkan untuk operasi dan pemeliharaan sistem. Terbatasnyaanggaran pemerintah baik untuk investasi, operasi dan pemeliharaan sistem drainasemenjadikan pengelolaan drainase belum berjalan secara optimal. Pada sektor persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir(TPA) masih rendah. Rata-rata volume sampah diperkirakan mencapai 74 jutaton/tahun. Namun dari total timbulan sampah tersebut, proporsi sampah terangkuthanya mencapai 20,63 persen. Belum adanya rencana induk pengelolaan sampahmenjadikan belum tersedianya profil dan rencana penanganan sampah di tingkatkabupaten/kota. Ketiadaan rencana induk juga mengakibatkan tidak bersinerginyasistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dengan sistempengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga penanganan sampahbelum terintegrasi utuh mulai penanganan dari sumber hingga ke TPA. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan dikota metro/besar sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.Banyak TPA yang tidak didesain sebagai sanitary landfill atau mengalami perubahansistem dari sanitary landfill dan/atau controlled landfill menjadi open dumping.Sementara jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menerapkan sanitarylandfill mencapai 10 TPA; dan yang menerapkan controlled landfill sebanyak 55 TPA, --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-11
    • sehingga secara umum belum dikelola menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan. Namun demikian telah dibangun TPA berbasis Clean Development Mechanism di 2 (dua) lokasi dan sedang dalam tahap persiapan di 11 lokasi. Dari sisi regulasi, pada tahun 2008 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan seluruh TPA dikelola secara sanitary landfill sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah. Akan tetapi, implementasi Undang-Undang tersebut masih terkendala karena belum tersedianya peraturan-peraturan pendukungnya. Hal ini terlihat dari jumlah TPA di seluruh Indonesia yang mencapai 378 buah dengan luas 1,886.99 Ha, sebanyak 80,6% masih menerapkan metode open dumping, 15,5% menggunakan metode controlled landfill dan hanya 2,8% yang menerapkan metode sanitary landfill. Hingga saat ini penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbulan sampah, dan belum pada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Upaya untuk mengurangi kuantitas sampah sebesar 20% pada periode 2004–2009 juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Demikian juga halnya dengan infrastruktur pengelolaan persampahan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kenaikan timbunan sampah yang meningkat 2–4% per tahun, diperburuk dengan semakin sulitnya mendapatkan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA. Sedangkan di sisi yang lain percontohan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) saat ini masih terbatas di 80 kawasan. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip 3R menyebabkan pengurangan volume timbulan sampah kurang signifikan. Selain itu, upaya pengurangan timbulan sampah melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah belum dikembangkan. Institusi pengelola sampah di daerah saat ini masih belum berfungsi secara profesional, antara lain ditunjukkan dengan belum adanya manajemen aset dan penyusunan business plan yang absah pada Perusahaan Daerah, sedangkan3-12 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • permasalahan yang muncul pada dinas pengelola sampah bahkan lebih menyeluruhbaik berupa alokasi dana yang minim, manajemen yang kurang profesional danminimnya kualitas sumber daya manusia. Hingga saat ini, sumber pendanaan bagipengelolaan sampah masih bertumpu pada anggaran pemerintah akibat belumdikembangkannya alternatif sumber pendanaan lainnya, seperti dana masyarakat,kerjasama swasta, baik investasi swasta maupun dana CSR. Secara keseluruhansampai saat ini prosentase sistem pengelolaan persampahan telah mencapai 54%,masih di bawah target RPJMN (75% pada 2009) dan MDGs (70% pada 2015).3.1.4 PENGEMBANGAN AIR MINUM Cakupan pelayanan air minum perpipaan secara nasional sampai dengantahun 2009 sebesar 25,61%, sedangkan capaian pelayanan non-perpipaanterlindungi sebesar 22,02%, sementara itu total akses aman pelayanan air minumsecara nasional mencapai 47,63% 1 atau dapat melayani 59 juta jiwa. Untuk capaiancakupan pelayanan air minum perpipaan kota pada tahun 2009 sebesar 35.03%atau telah dapat melayani 44 juta jiwa dari target MDGs 47,38% tahun 2015,sementara itu capaian pelayanan non-perpipaan terlindungi sebesar 14,76%,sedangkan total akses aman pelayanan air minum perpipaan kota sebesar 49,79% 2.Sedangkan capaian pelayanan air minum perpipaan desa sebesar 14,29% atautelah dapat melayani 15 juta jiwa pada tahun 2009 dari target MDGs sebesar19,76% tahun 2015, sementara itu capaian pelayanan non-perpipaan terlindungisebesar 31,36%, sedangkan total akses aman pelayanan air minum perdesaansebesar 45,65% 3.1 Sumber: Data BPS 20092 Sumber: Data BPS 20093 Sumber: Data BPS 2009 --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-13
    • Akses air minum perpipaan mengalami stagnasi selama kurun waktu 1994-2006, hanya bertambah sekitar 2,18 persen. Pada tahun 2006 yang memiliki akses terhadap sistem perpipaan (PDAM) telah mencapai 18,38 persen dan akses terhadap sistem non-perpipaan terlindungi sebesar 43,57 persen. Pada tahun 2007 pelayanan air minum perkotaan baru mencapai 45% dan perdesaan 10%, sehingga cakupan pelayanan air minum perpipaan nasional menjadi sebesar 20%. Di tahun 2009 cakupan pelayanan air minum di perkotaan meningkat menjadi 47,23% (44,5 juta jiwa) dari 41% di tahun 2004 (34,36 juta jiwa) sementara di perdesaan telah meningkat dari 8% di tahun 2004 (melayani 10,09 juta jiwa), menjadi 11,55% di tahun 2009 (15,2 juta jiwa). Disisi lain, menurut laporan regional terakhir mengenai status pencapaian MDGs untuk kawasan perdesaan, akses masyarakat terhadap sistem pelayanan air bersih non-perpipaan meningkat dari 38,2% (1994), menjadi 43,4% (2000) dan 57,2% (2006). Selain itu, penyediaan air minum berbasis masyarakat yang berpedoman pada Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat saat ini telah berkembang dengan pesat. Kegiatan penyediaan air minum berbasis masyarakat telah dilaksanakan di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun pihak lain, seperti lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta (melalui kegiatan Corporate Social Responsibility) dan masyarakat. Namun dalam implementasinya masih menemui3-14 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • kendala yakni ketiadaan peraturan yang mengatur pola kerjasama pemerintah danmasyarakat. Faktor lainnya adalah kualitas sumber daya manusia pada lembagapengelolanya juga masih rendah. Demikian pula halnya keterlibatan swasta hinggatahun 2009 masih tergolong rendah, khususnya pada penyediaan prasarana airminum di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Skema kerjasama pemerintahdengan swasta (KPS) hingga saat ini belum banyak dilaksanakan oleh pemdamaupun PDAM. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAMmengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan dari pihak lain, sepertilembaga donor maupun pihak perbankan. Sementara sumber pendanaan dari pihakswasta seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR) masih belum menjadisumber yang signifikan sehingga pendanaan air minum masih bertumpu padaanggaran Pemerintah. Pada periode 2005-2009 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannyatelah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan PenyehatanLingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi NasionalPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistempenyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukanstrategis yang jelas. Dalam sektor ini upaya pembinaan terhadap PDAM belummemperlihatkan hasil yang signifikan. seperti tergambar dari 340 PDAM, sekitar 70%kondisinya masih tidak sehat. Ini berarti hanya 79 PDAM yang sehat, sehingga padatahun 2008, utang non pokok PDAM yang dinyatakan sakit yang mencapaiRp. 3,3 triliun terpaksa dihapuskan. Demikian halnya dengan utang PDAM yangdikategorikan sehat juga dihapus melalui skema debt to swap investment yangmencapai Rp. 1,1 triliun. Dengan demikian, jumlah keseluruhan hutang yang dihapusmencapai Rp. 4,4 triliun. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-15
    • Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar PDAM masih menerapkan tarif dasar di bawah biaya produksi air minum. Disamping juga kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan yang belum memadai, belum diterapkannya prinsip full-cost recovery dan manajemen aset sebagai prasyarat manajemen yang baik, serta belum disusunnya business plan yang absah. Sementara kinerja pengelola air minum dengan target penurunan angka kebocoran secara nasional baru pada kisaran 6-7% sehingga masih diperlukan upaya keras untuk mencapai angka 20% yang ditargetkan sebagai angka kebocoran secara nasional oleh RPJMN 2005-2009. Secara total saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Tidak terolahnya limbah domestik dan non- domestik menjadi penyebab utama menurunnya kualitas air baku air minum. Sementara itu, pemanfaatan air yang belum efisien dan masih minimnya pengelolaan air baku pada wilayah hulu dan/atau daerah resapan menjadi penyebab semakin berkurangnya kuantitas air baku air minum. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kurang bersinergi dengan konsep pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) mengakibatkan pemanfaatan ruang cenderung mengabaikan keberlanjutan ketersediaan air baku bagi daerah hilir. Selain itu, ekstraksi air tanah secara berlebihan oleh rumah tangga dan industri turut mempengaruhi kuantitas dan kualitas air baku. Penerapan teknologi untuk pemanfaatan sumber air alternatif juga belum dijadikan sebagai suatu upaya alternatif dalam menjaga kuantitas dan kualitas air baku.3-16 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Tabel 3.1 : Kondisi Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Permukiman 2005 – 2009 Target Hasil Pelaksanaan PencapaianNo Program Utama/Prioritas Unit Review TA. 2005- % Capaian Renstra TA 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 20091 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaana. Skala kws 1. Pengembangan Kws 347 89 56 48 78 60 331 95.39% kws Agropolitan 2. Pengembangan Kws 584 119 161 157 225 47 709 121.40% Prasarana Sarana Perdesaan (DPP/KTP2D)b. Skala Lingkungan Dukungan Desa 29,274 12,834 1,840 2,289 2,060 3,624 22,647 77.36% Infrastruktur Perdesaan2 Peningkatan Kualitas Permukiman kws Kumuh dan Nelayana. Penanggulangan Kelurahan 40,648 4,680 7,277 8,991 10,001 11,039 41,988 103.30% Kemiskinan di Perkotaan (P2KP- PNPM)b. Penataan dan Kelurahan 841 94 348 410 328 164 802 95.36% Perbaikan Lingkungan Permukiman (NUSSP) Ha 2,436 493.97 2,212.58 2,690.48 1,537.99 637.54 6,833.02 280.50% Jiwa 465,335 28,355 350,240 376,237 332,330 61,529 783,123 168.29%c. Pembangunan Rumah Unit 30,000 2,084 2,200 4,592 4,433 5,539 18,848 62.83% Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)d. Penataan Bangunan Kelurahan 763 143 155 124 144 255 821 107.60% dan Lingkungan (PBL) --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-17
    • Target Hasil Pelaksanaan Pencapaian No Program Utama/Prioritas Unit Review TA. 2005- % Capaian Renstra TA 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 2009 3 Pengembangan kws Perumahan dan Permukiman bagi MBR a. Dukungan kws Unit 567,569 71,095 108,123 156,400 124,610 140,050 600,278 105.76% Perumahan PNS/TNI- Polri/Pekerja b. Penyediaan Infrastruktur Permukiman 1. kws Kawasan 41 62 53 47 1 204 Terpencil/Pulau Kecil/Terluar Propinsi 11 20 28 28 29 1 29 263.64% 2. kws Perbatasan Kawasan 92 10 47 44 36 44 181 196.74% 4 Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota a. PS Air Minum L/det 39,879 5,518 5,597 10,202 6,071 6,320 33,707 84.52% Jiwa 26,800,000 3,228,071 3,336,160 2,309,920 1,702,130 4,324,690 14,900,972 55.60% b. Pengelolaan Air Kab/Kota 388 46 84 81 92 106 409 105.41% Limbah - Penduduk terlayani Jiwa/KK 1,000,000 221,067 615,894 277,261 324,328 281,311 1,719,861 171.99% c. Pengelolaan Kab/Kota 480 100 109 82 94 133 518 107.92% Persampahan - Penduduk terlayani Jiwa - 1,704,181 2,415,323 2,608,432 4,750,239 7,543,756 19,021,931 d. Drainase Ha 7,282 1,240 2,611 832 75 2,678 7,436 102.12% e. Penataan dan Kawasan 266 29 60 63 30 42 224 84.21% Revitalisasi kws Perkotaan3-18 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Target Hasil Pelaksanaan PencapaianNo Program Utama/Prioritas Unit Review TA. 2005- % Capaian Renstra TA 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 20095 Penanggulangan Dampak Konflik Sosial dan Bencana Alama. Penanganan Tsunami Unit 5,500 - 3,000 1,500 3,503 - 8,003 145.51% di Aceh Jiwa 27,000 - 15,000 7,500 17,515 - 40,015 148.20%b. Rehabilitasi dan Unit 24,800 - 237,655 375,868 - - 613,523 2473.88% Rekonstruksi *) (APBN) Jiwa 124,500 - 950,620 1,503,472 - - 2,454,092 1971.16% Unit (non - 6,480 5,243 9,910 - 21,633 APBN) Jiwa - 25,920 20,972 39,640 - 86,5326 Pembinaan Teknis Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan Pendamping 304 31 33 102 66 128 360 118.42% an Pedoman 176 71 27 55 4 52 209 118.75% Keterangan : *) dilaksanakan oleh Pemda DIY dan Jateng dengan dana APBN sebesar Rp 5,4 triliun (sebanyak 613,523 unit) Berdasarkan Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa Program Utama/Prioritas yang tidak mencapai target, yaitu: (i) Program Utama Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dengan Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Dukungan Infrastruktur Perdesaan; (ii) Program Utama Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan Nelayan dengan Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa); (iii) Program Utama Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota dengan Kegiatan Prasarana dan Sarana Air Minum serta Penataan dan Revitalisasi Kawasan Perkotaan. Untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan dari target sejumlah 347 kawasan, hanya tercapai 331 kawasan pada tahun 2009, sedangkan Kegiatan --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-19
    • Dukungan Infrastruktur Perdesaan hanya tercapai 22.647 desa pada tahun 2009 dari target 29.274 desa. Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari target 30.000 unit hanya tercapai 18.848 unit. Kegiatan Prasarana dan Sarana Air Minum hanya tercapai 33.707 L/detik (14.900.972 jiwa) dari target 39.879 L/detik (26.800.000 jiwa). Sedangkan Kegiatan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Perkotaan dari target 266 kawasan hanya tercapai 224 kawasan. Adapun kendala umum yang dihadapi dalam pencapaian target karena terbatasnya alokasi dana yang diberikan, kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi Dana Daerah Untuk Pembangunan Bersama (DDUPB) yang dibutuhkan, kurang siapnya ketersediaan lahan serta kurang siapnya pemerintah daerah untuk memenuhi kriteria kesiapan proyek (readiness criteria) yang telah ditetapkan.3-20 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • 3.2 PERMASALAHAN UMUM Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang CiptaKarya terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik untuk setiapsektor bidang Cipta Karya (air minum, sanitasi, pengembangan permukiman,penataan bangunan dan lingkungan). Adapun permasalahan umum dalam pembangunan prasarana dan saranabidang Cipta Karya yang utama terdiri dari : a. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diakibatkan oleh pertumbuhan urbanisasi tersebut maupun oleh ”backlog” yang sudah ada sebelumnya. b. Adanya disparitas regional secara ekonomi, dan hal ini sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang Cipta-Karya. c. Demikian pula, ketersediaan infrastruktur dan layanan ke-Cipta-Karya-an belum merata ke semua golongan masyarakat (umumnya, golongan masyarakat berpenghasilan rendah belum mendapat layanan yang setara dengan layanan bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan atas). d. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya, dan belum berperannya secara maksimal pembangunan bidang ke-Cipta-Karya-an dalam turut menciptakan kota-kota yang asri dan lestari (berkelanjutan). e. Wajah fisik perkotaan yang semakin ”semrawut” akibat belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata-bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-21
    • f. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur ke- Cipta-Karya-an padahal bidang ini sudah menjadi salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah. 3.3 PERMASALAHAN PER SEKTOR a. Pengembangan Permukiman. i. Masih luasnya kawasan kumuh. ii. Masih terbatasnya Prasarana Sarana Dasar pada Daerah Tertinggal, Pulau Kecil, Daerah Terpencil, dan Kawasan Perbatasan. iii. Belum berkembangnya Kawasan Perdesaan Potensial. b. Penataan Bangunan dan Lingkungan. i. Penataan Lingkungan Permukiman. • Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana sistem proteksi kebakaran. • Belum siapnya landasan hukum dan landasan operasional berupa RTBL untuk lebih melibatkan pemerintah daerah dan swasta dalam penyiapan infrastruktur guna pengembangan lingkungan permukiman. • Menurunnya fungsi kawasan dan terjadi degradasi kawasan kegiatan ekonomi utama kota, kawasan tradisional bersejarah serta heritage. • Masih rendahnya dukungan pemda dalam pembangunan lingkungan permukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.3-22 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • ii. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara. • Masih adanya kelembagaan bangunan gedung yang belum berfungsi efektif dan efisien dalam pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara. • Masih kurangnya perda bangunan gedung untuk kota metro, besar, sedang, kecil di seluruh Indonesia. • Meningkatnya kebutuhan NSPM terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan). iii. Penyelenggaraan Sistem Terpadu Ruang Terbuka Hijau. Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana lingkungan hijau/terbuka, sarana olah raga. iv. Kapasitas Kelembagaan Daerah. • Masih terbatasnya kesadaran aparatur dan SDM pelaksana dalam pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pengawasan. • Masih adanya tuntutan reformasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. • Masih perlunya peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan gedung di daerah dalam fasilitasi penyediaan perangkat pengaturan.c. Penyehatan Lingkungan Permukiman. i. Sektor Air Limbah. • Belum optimalnya penanganan air limbah. • Tercemarnya badan air khususnya air baku oleh limbah. • Belum optimalnya manajemen air limbah. - Belum optimalnya perencanaan. - belum memadainya penyelenggaraan air limbah. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-23
    • ii. Sektor Drainase. • Kapasitas sistem drainase tidak sesuai dengan kondisi saat ini. • Belum memadainya penyelenggaraan sistem drainase. iii. Sektor Persampahan. • Makin tingginya timbulan sampah (jumlah penduduk makin tinggi, jumlah sampah per kapita meningkat). • Belum optimalnya manajemen persampahan. - belum optimalnya sistem perencanaan (rencana sampai dengan monitoring dan evaluasi). - belum memadainya pengelolaan layanan persampahan (kapasitas, pendanaan dan aset manajemen). - belum memadainya penanganan sampah. d. Pengembangan Air Minum. i. Kelembagaan dan peraturan perundangan. • Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan penyelenggara air minum di daerah. • Mindset penyelenggaraan, tugas, dan kewenangan dalam pelayanan air minum masih harus dirubah. • Lemahnya fungsi lembaga/dinas di daerah terkait penyelenggaraan SPAM sehingga peran pembinaan pengembangan SPAM menjadi sangat lemah. • Prinsip pengusahaan belum sepenuhnya diterapkan oleh penyelenggara SPAM (PDAM), termasuk rekruitmen SDM belum terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM. • Pemekaran wilayah di beberapa kabupaten/kota mendorong pemekaran badan pengelola SPAM di daerah.3-24 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • ii. Terbatasnya pendanaan. • Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk pengembangan, maupun operasional dan pemeliharaan yang diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya tarif dan masih tingginya beban utang. • Investasi untuk pengembangan SPAM selama ini lebih tergantung dari pinjaman luar negeri daripada mengembangkan alternatif pendanaan dalam negeri. • Komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerah dalam pengembangan SPAM masih rendah.iii. Menurunnya kuantitas air baku. • Kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik. • Kualitas sumber air baku semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industri tidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan. • Adanya peraturan perijinan penggunaan air baku di beberapa daerah yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga pemanfaatan air baku yang lintas wilayah seringkali menimbulkan konflik. • Belum mantapnya alokasi penggunaan air baku sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna.iv. Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan. • Tingkat kehilangan air pada sistem perpipaan berkisar antara 10%-50% dengan kehilangan rata-rata sekitar 37% pada tahun 2004 dan tekanan air pada jaringan distribusi umumnya masih rendah. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-25
    • • Pelayanan air minum melalui perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sementara pelayanan air minum untuk masyarakat miskin selain belum memadai, juga harus membayar lebih mahal. v. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan air minum. e. Pengembangan Kelembagaan. i. Belum optimalnya perencanaan pengembangan sumber daya manusia. ii. Belum memadainya struktur organisasi yang responsif terhadap tantangan pembangunan bidang Cipta Karya. iii. Belum tersusunnya tata laksana organisasi yang sesuai dengan prinsip good governance untuk meningkatkan daya saing kota/kabupaten. iv. Belum efektifnya pengembangan tim koordinasi pembangunan kota/kabupaten/provinsi dalam pengembangan prasarana bidang Cipta Karya.3-26 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • 3.4 TANTANGAN Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang ada, maka tantangan dalampembangunan infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut :a. Meningkatkan keterpaduan pembangunan prasaranan dan sarana bidang permukiman (Cipta Karya).b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan.c. Memperluas akses pelayanan prasarana dan sarana bidang permukiman (Cipta Karya).d. Meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam pendanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang permukiman (Cipta Karya). --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-27
    • Ba b 4 VISI, MISI DAN TUJUAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN4.1 VISI DAN MISI Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadaptugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka visi Direktorat Jenderal CiptaKarya adalah “Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yanglayak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan”. Adapun makna dari visitersebut adalah:- Layak, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan.- Produktif, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 4-1
    • - Berdaya saing, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya. - Berkelanjutan, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang. Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010 – 2014 adalah: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah.4-2 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • 2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung.4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.4.2 TUJUAN Sebagai penjabaran atas visi Kementerian Pekerjaan Umum, maka tujuan yangakan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode lima tahun ke depanmeliputi:1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim).2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (Cipta Karya) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 4-3
    • 3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. 4.3 SASARAN Adapun sasaran berdasarkan 3 (tiga) tujuan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan dicapai beserta indikator kinerja outcom e -nya meliputi: Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim). Sasaran 1. Penyusunan NSPK bidang pengembangan permukiman. Indikator kinerja outcome: a) Tersusunnya NSPK nasional bidang pengembangan permukiman sebanyak 5 produk. b) Terselenggaranya pendampingan penyusunan NSPK daerah bidang pengembangan permukiman di 205 kab/kota. 2. Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) di daerah. Indikator kinerja outcome: Tersusunnya Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) di daerah di 207 kab/kota. 3. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) di perkotaan dan perdesaan.4-4 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Indikator kinerja outcome: Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Perkotaan dan Perdesaan di Kab/Kota yang setara dengan 500 kawasan di 207 Kab/Kota.4. Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Kawasan Kumuh di perkotaan. Indikator kinerja outcome: Tersusunnya rencana tindak penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kab/Kota di 207 kawasan.5. Pembinaan kelembagaan (organisasi dan SDM) serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman. Indikator kinerja outcome: Meningkatnya kemampuan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman sebanyak 60 produk.6. Penyusunan NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan. Indikator kinerja outcome: Termanfaatkannya produk pengaturan bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) sebanyak 37 Paket.7. Pendampingan penyusunan NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan oleh Pemda. Indikator kinerja outcome: a) Termanfaatkannya NSPK bidang PBL oleh kab/kota di 226 Kab/Kota. b) Termanfaatkannya RTBL sebagai basis perencanaan pada kab/kota di 193 Kab/Kota. c) Tersusunnya Rencana Induk Sistim Proteksi Kebakaran (RISPK) di 125 Kab/Kota pada 155 kawasan. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 4-5
    • d) Tersusunnya Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 213 Kab/Kota. e) Tersusunnya Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah sebanyak 160 kawasan. 8. Pembinaan Kelembagaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Sosialisasi dan Diklat). Indikator kinerja outcome: Meningkatnya kualitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung di 33 provinsi. 9. Penyusunan NSPK dalam pengembangan pengelolaan sanitasi lingkungan. Indikator kinerja outcome: a) Termanfaatkannya produk pengaturan, NSPK pengelolaan air limbah, oleh Pemda di 25 Kab/Kota. b) Termanfaatkannya produk pengaturan, NSPK pengelolaan drainase, oleh Pemda di 20 Kab/Kota. 10. Pendampingan penyusunan SSK yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi lingkungan oleh Pemda. Indikator kinerja outcome: a) Termanfaatkannya hasil Bantek, Bintek dan pendampingan oleh Pusat kepada Pemda untuk pengelolaan air limbah di 226 Kab/Kota. b) Termanfaatkannya hasil Bantek, Bimtek dan pendampingan oleh Pusat kepada Pemda untuk pengelolaan drainase di 50 Kab/Kota. 11. Pembinaan Kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan sanitasi lingkungan. Indikator kinerja outcome: a) Meningkatnya kompetensi pengelola sanitasi lingkungan sebanyak 50 paket. b) Meningkatnya kinerja pelayanan air limbah di 226 Kab/Kota.4-6 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • c) Meningkatnya kinerja pelayanan drainase di 50 Kab/Kota.12. Penyusunan NSPK dalam pengembangan pengelolaan persampahan. Indikator kinerja outcome: Termanfaatkannya produk pengaturan, NSPK, oleh Pemda di 30 Kabupaten/Kota.13. Pendampingan penyusunan SSK yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Indikator kinerja outcome: Termanfaatkannya hasil Bantek, Bimtek dan pendampingan oleh pusat kepada Pemda untuk pengelolaan persampahan di 150 Kab/Kota.14. Pembinaan Kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan persampahan. Indikator kinerja outcome: a) Meningkatnya kompetensi pengelola persampahan sebanyak 15 paket. b) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan di 150 kegiatan. c) Meningkatnya kinerja pelayanan persampahan di 15 Kab/Kota.15. Pengembangan NSPK bidang pengembangan SPAM. Indikator kinerja outcome: a) Tersusunnya NSPK Air Minum sebanyak 22 buah. b) Tersedianya NSPK air minum dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota sebanyak 100 Kab/Kota.16. Pendampingan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum kabupaten/kota. Indikator kinerja outcome: Tersedianya Rencana Induk SPAM kabupaten/kota di 200 Kab/Kota.17. Peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 4-7
    • Indikator kinerja outcome: a) Adanya dukungan penuh stakeholder di Kab/Kota dalam pengembangan SPAM di 100 Kab/Kota. b) Meningkatnya PDAM yang sehat sebanyak 185 PDAM. c) Termanfaatkannya pengelola air minum non-PDAM yang mendapatkan manfaat pembinaan sebanyak 225 non-PDAM. d) Meningkatnya kinerja pelayanan air minum di 299 Kabupaten/Kota. 18. Pembinaan dan pendampingan dalam rangka pembiayaan. Indikator kinerja outcome: a) Tersedianya pra studi kelayakan KPS di 23 PDAM Kota. b) Terfasilitasinya PDAM yang melakukan investasi dari pinjaman Bank di 107 PDAM. c) Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pengembangan SPAM sebanyak 9 laporan. 19. Adaptasi perubahan iklim. Indikator kinerja outcome: a) Terlaksananya kampanye hemat air dan perlindungan sumber air baku air minum di perdesaan dan perkotaan di 32 provinsi. b) Ketersediaan air baku air minum alternatif di 8 lokasi. 20. Pelayanan manajemen Bidang Permukiman. Indikator kinerja outcome: a) Terselenggaranya pelaksanaan administrasi penggajian dan perkantoran sebanyak 9.500 pegawai. b) Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan pegawai sebanyak 65 paket. c) Meningkatnya kemampuan dan kehandalan SDM dalam pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi sebanyak 40 paket.4-8 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • d) Terselenggaranya pembinaan hukum dan tersedianya perangkat penataan hukum sebanyak 45 paket. e) Terselenggaranya pembinaan serta penyediaan prasarana dan sarana perlengkapan sebanyak 45 paket. f) Terselenggaranya pembinaan dan pelaksanaan habitat sebanyak 5 paket. g) Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik dan layak sebanyak 25 paket.21. Penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri dan pola investasi, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman. Indikator kinerja outcome: a) Tersusunnya kebijakan dan strategi bidang permukiman sebanyak 30 paket. b) Tersusunnya program dan anggaran bidang permukiman sebanyak 35 paket. c) Tersusunnya kerjasama luar negeri dan investasi bidang permukiman sebanyak 40 paket. d) Tersusunnya evaluasi dan kinerja bidang permukiman sebanyak 45 paket. e) Tersusunnya data dan informasi bidang permukiman sebanyak 35 paket.Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur bidang Cipta Karya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Sasaran1. Penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan. Indikator kinerja outcome: a) Berkurangnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan setara 414 Ha sebanyak 207 kawasan. b) Tersedianya hunian vertikal di kawasan-kawasan kumuh berat di perkotaan sebanyak 26.700 unit. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 4-9
    • 2. Pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru. Indikator kinerja outcome: Terwujudnya kawasan-kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 240 kawasan. 3. Penataan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan dan lingkungan. Indikator kinerja outcome: a) Terpeliharanya gedung negara yang bersejarah di 65 Kab/Kota. b) Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang mendapat manfaat pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebanyak 111 Kab/Kota. c) Meningkatnya jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelengkapan aksesibilitas pada bangunan gedung di 128 Kab/Kota. 4. Penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau. Indikator kinerja outcome: a) Meningkatnya jumlah kawasan yang meningkat kualitasnya seluas yang setara dengan 7.380 Ha sebanyak 152 kawasan. b) Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman yang setara dengan 369 Ha sebanyak 207 kawasan. c) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah yang setara dengan 442 Ha sebanyak 160 kawasan. 5. Pengembangan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) yang memenuhi standar bangunan gedung. Indikator kinerja outcome: Termanfaatkannya PIP2B untuk melayani masyarakat sebanyak 33 provinsi.4-10 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • 6. Pemberdayaan masyarakat mandiri dan sejahtera. Indikator kinerja outcome: Termanfaatkannya kelurahan/desa dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP sebanyak 21.984 kelurahan/desa.7. Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah. Indikator kinerja outcome: a) Terlayaninya kawasan untuk infrastruktur air limbah dengan sistem off-site di 11 kawasan. b) Terlayaninya kawasan untuk infrastruktur air limbah dengan sistem on-site sebanyak 210 kawasan.8. Peningkatan pelayanan infrastruktur drainase. Indikator kinerja outcome: Berkurangnya jumlah genangan seluas 4.600 ha, di 50 kawasan.9. Peningkatan pelayanan infrastruktur persampahan. Indikator kinerja outcome: Terlayaninya kawasan untuk infrastruktur persampahan sebanyak 210 kawasan.10. Peningkatan pelayanan air minum terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan. Indikator kinerja outcome: a) Terfasilitasinya kawasan yang terlayani air minum perpipaan di perkotaan 577 kawasan. b) Terfasilitasinya kapasitas produksi air minum terpasang 820 Ibukota Kecamatan (IKK) (8.200 liter/detik).11. Peningkatan pelayanan air minum terhadap MBR Perdesaan. Indikator kinerja outcome: a) Terfasilitasinya desa yang terlayani air minum perpipaan di perdesaan 4.650 desa. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 4-11
    • b) Terfasilitasinya kawasan dalam kapasitas produksi air minum terpasang di 100 kawasan (960 liter/detik) untuk kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET. c) Terfasilitasinya kawasan dalam kapasitas produksi air minum terpasang di 53 kawasan (310 liter/detik) untuk pelabuhan perikanan. Tujuan 3 : Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sasaran 1. Penanganan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana (Sumatera Barat, dll). Indikator kinerja outcome: Tertanganinya kawasan-kawasan permukiman pasca bencana (Sumatera Barat, dll) sebanyak 15 kawasan. 2. Pengembangan kawasan-kawasan potensial di perdesaan. Indikator kinerja outcome: a) Tertanganinya kawasan-kawasan pusat pertumbuhan di perdesaan termasuk agropolitan setara dengan 600 Ha sebanyak 205 kawasan. b) Terbangunnya infrastuktur sosial ekonomi wilayah di 185 kawasan. 3. Penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar. Indikator kinerja outcome: a) Meningkatnya kualitas lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di P. Kecil, Desa Tertinggal dan terpencil di 8.803 Desa.4-12 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • b) Meningkatnya kualitas lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang setara dengan 500 Ha sebanyak 102 kawasan.4. Penyediaan Prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada Lokasi Pasca Bencana/Konflik Sosial. Indikator kinerja outcome: a) Tersedianya Penyediaan Prasarana dan sarana Persampahan dan Drainase pada Lokasi Pasca Bencana/Konflik Sosial sebanyak 31 paket. b) Tersedianya Penyediaan Prasarana Air Minum dan Air Limbah pada Lokasi Pasca Bencana/Konflik Sosial sebanyak 65 paket. c) Terpenuhinya Cadangan Mendesak Bidang Perkim pada Lokasi Pasca Bencana/Konflik Sosial sebanyak 33 paket. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 4-13
    • 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari unit-unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi: 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, pengelolaan air limbah dan drainase, pengelolaan persampahan dan air minum. 2. Jumlah Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. 3. Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukiman, terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya mendapat akses prasarana dan sarana air limbah, tertangani pelayanan drainasenya, tertangani sistem persampahannya, serta mendapatkan pelayanan air minumnya. 4. Jumlah penyelenggara air minum yang mampu meningkatkan kinerja pelayanannya.4-14 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Ba b 5 ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI5.1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN PERKOTAAN Sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/PRT/M/2005tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perkotaan (KSNP-Kota) mempunyaikebijakan dan strategi yaitu:Kebijakan 1 : Pemantapan peran dan fungsi kota dalam pembangunan nasional. Strategi: • Penyiapan prasarana dan sarana perkotaan nasional. • Kota sebagai simpul pelayanan dalam wilayah. • Pengembangan kota-kota berfungsi nasional/internasional. • Pengembangan kota-kota khusus – berkembang cepat dan kawasan tertinggal. • Panduan bagi daerah untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.Kebijakan 2: Pengembangan permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 5-1
    • Strategi: • Prasarana dan sarana serta pelayanan dasar yang memadai dan berkeadilan. • Perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau. • Pengembangan pendanaan dan penyediaan tanah bagi pembangunan permukiman secara partisipatif. • Pengembangan ekonomi yang berdaya saing global. • Penciptaan iklim kehidupan sosial budaya yang saling menghargai, mendukung, serta mengapresiasi budaya dan warisannya. Kebijakan 3: Peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan. Strategi : • Peningkatan kapasitas SDM & kelembagaan pusat/daerah dalam pengelolaan pembangunan perkotaan. • Peningkatan kapasitas pembiayaan pemerintah daerah. • Peningkatan pola dan mekanisme pelibatan stakeholders dalam pembangunan perkotaan. • Sistem informasi perkotaan secara nasional dan daerah.5-2 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • 5.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKTOR5.2.1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(KSNP-SPAM) yaitu:Kebijakan 1: Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum. Strategi: • Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan secara bertahap di setiap propinsi. • Mengembangkan aset manajemen SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan. • Meningkatkan dan memperluas akses air yang aman melalui non perpipaan terlindungi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. • Mengembangkan penyediaan air minum yang terpadu dengan sistem sanitasi. • Mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu. • Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan air minum. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 5-3
    • Kebijakan 2: Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal. Strategi: • Mengembangkan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi. • Meningkatkan peran dunia usaha/swasta dan atau masyarakat (koperasi) dalam pembiayaan sarana air minum. • Meningkatkan kemampuan finansial PDAM. Kebijakan 3: Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang- undangan. Strategi: • Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat kabupaten/kota dalam pengembangan SPAM. • Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan Good Corporate Governance terutama untuk penyelenggara/operator SPAM. • Melengkapi produk-produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM. Kebijakan 4: Peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan. Strategi: • Konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku. • Peningkatan dan penjaminan kuantitas dan kualitas air baku terutama bagi kota metro dan besar. • Menyediakan air baku bagi daerah-daerah rawan air.5-4 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • • Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.Kebijakan 5: Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat. Strategi: • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. • Menciptakan iklim investasi dengan pola insentif dan kepastian hukum.5.2.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI NSIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006tentang Kebijakan dan Strategi Nsional Pengembangan Sistem PengelolaanPersampahan (KSNP-SPP) yaitu:Kebijakan 1: Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Strategi: • Meningkatkan pemahaman masyarakat akan 3R. • Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R. • Mendorong koordinasi lintas sektor (perindustrian dan perdagangan).Kebijakan 2: Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 5-5
    • Strategi: • Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan sejak dini melalui pendidikan di sekolah. • Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum. • Membina masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan persampahan. • Mendorong peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat. • Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta. Kebijakan 3: Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan. Strategi: • Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan Kota/Kabupaten. • Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan. • Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan. • Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan. • Mengembangkan TPA ke arah Sanitary Landfill (SLF)/ Controlled Landfill (CLF). • Meningkatkan TPA regional. • Melaksanakan Litbang dan aplikasi teknologi penanganan sampah tepat guna dan berwawasan lingkungan.5-6 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Kebijakan 4: Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan. Strategi: • Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola. • Meningkatkan kinerja institusi pengelola. • Memisahkan fungsi/unit regulator dan operator. • Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder. • Meningkatkan kualitas SDM bidang persampahan. • Mendorong pengelolaan kolektif atas prasarana dan sarana regional. • Meningkatkan kelengkapan produk hukum/NPSM pengelolaan persampahan. • Mendorong implementasi/penerapan hukum bidang persampahan.Kebijakan 5: Pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Strategi: • Menyamakan persepsi para pengambil keputusan dalam pengelolaan persampahan dan kebutuhan anggaran. • Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan.5.2.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI NSIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN Sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan AirLimbah Permukiman (KSNP-SPALP) yaitu: --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 5-7
    • Kebijakan 1: Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat Strategi: • Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (on-site) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal. • Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (off-site) di kawasan perkotaan Metropolitan dan Besar. Kebijakan 2: Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman. Strategi: • Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman. • Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman. Kebijakan 3: Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. Strategi: • Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.5-8 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • • Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. • Menerapkan peraturan perundangan.Kebijakan 4: Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman. Strategi: • Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman di tingkat masyarakat. • Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah. • Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga. • Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.Kebijakan 5: Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman. • Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman. • Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 5-9
    • 5.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN Kebijakan dan strategi penyelenggaraan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya diarahkan dengan memperhatikan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Cipta Karya yang meliputi kegiatan utama berupa Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan (Turbinwas), dan kegiatan pembangunan (Bang). Khusus untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, hampir semua tugas pembangunan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, oleh karena itu peran pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen. Cipta Karya lebih terfokus kepada tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Turbinwas). Tugas pengaturan dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), sdan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta tugas-tugas lain yang bersifat penyusunan perangkat peraturan. Sedangkan tugas pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan dan bantuan teknis, supervisi serta konsultasi. Untuk Tugas pengawasan, peran pemerintah pusat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Keseluruhan tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan ini didanai oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam penyelenggaran tugas pembangunan pola penyelenggaraan terdiri dari kegiatan pembangunan yag bersifat pulih biaya (cost recovery) serta kegiatan5-10 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • pembangunan yang bersifat tidak pulih biaya (non cost recovery). Untuk kegiatanpulih biaya tidak memerlukan bantuan dana pemerintah pusat (APBN) dan dilakukandengan pengusahaan dan mandiri oleh swasta dan masyarakat. Untuk kegiatan yangbersifat tidak pulih biaya, maka diperlukan peran pemerintah pusat dan daerah,dimana peran pemerintah pusat hanya sebagai stimulan. Selain pola penyelenggaraan kegiatan pembangunan yag bersifat cost recoveryserta non cost recovery Ditjen. Cipta Karya juga menyelenggarakan pembangunandengan pendekatan pola pemberdayaan khususnya kegiatan yang mendorong peranserta masyarakat dalam pembangunan lingkungannya. Untuk tugas pembangunan ini juga ada melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)berupa bantuan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahdaerah sesuai dengan kewenangannya dengan kriteria-kriteria teknis tertentu. Selainitu terdapat pola Hibah, yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepadapemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan strategis nasional yang mendesak. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber danabagi dukungan pembinaan dan pengembangan permukiman, yaitu sumber dananasional (APBN), sumber dana lokal (APBD provinsi, kabupaten, kota), serta sumberdana intenasional (bantuan luar negeri berupa hibah/grant maupun pinjaman/loan)dari lembaga multilateral (World Bank, Asian Development Bank, dll) serta lembagadonor bilateral. Selain itu kebijakan pembiayaan diarahkan untuk dapatmemanfaatkan sumber dana non-pemerintah, yaitu sumber dana swasta dan sumberdana masyarakat. Khususnya sumber dana swasta ditempuh dengan mengupayakanpola public private partnership untuk pembiayaan proyek-proyek bidang Cipta Karya,beberapa kegiatan yang sedang ditawarkan untuk pola kerjasama dengan swastaadalah sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 5-11
    • Tabel 5.2 : Rencana Proyek KPS Air Minum Tahun 2010-2016 KAPASITAS RENCANA DISBURSMENT (MILIAR RUPIAH) Kota/ BENTUK No (Liter/ STATUS KABUPATEN KERJASAMA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL det) POTENSI 1. Kota Bekasi Konsesi 300 33.6 89.6 67.2 33.6 224.0 Pra FS Kota 2. BOT 300 47.2 20.2 67.4 Ijin Study Pra FS Surakarta PRIORITAS 3. Kota dan Kab. BOT 420 99.4 42.6 142.0 Pra FS Cirebon 4. Kab. Bekasi Konsesi 450 44.7 119.1 89.3 44.7 297.8 Review isi Pra FS Kota Bandar 5. Konsesi 500 77.6 207.0 155.3 77.6 517.6 Review Pra Fs Lampung DKI Jakarta, BOT 5000 567.0 945.0 378.0 1890.0 Pra FS 6. Bekasi, Karawang SPAM 7. BOT/Konsesi 4,000 540.0 900.0 360.0 1800.0 Pra FS Umbulan 8. Kab. Bandung dan Bandung Barat Kab. Bandung Konsesi 500 25.8 68.7 51.5 25.8 171.7 Penyusunan Pra FS Kab. Bandung Konsesi 500 19.1 50.8 38.1 19.1 127.0 Barat Kab. Banjar Penyusunan Pra FS 9. BT 200 19.2 19.2 Baru & DED PROSES TENDER KotaJambi 10. Proses Negosiasi dan (IPA Broni & ROT WTP 320 24.9 10.7 35.6 Finalisasi PKS IPA Benteng) KPS YANG SEDANG BERJALAN Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan, efektif mulai konstruksi Januari 2010: • Membangun IPA 900 Kab. l/det konsesi 900 75.4 201.1 150.8 75.4 502.7 Tangerang • Sambungan Rumah (SR) 60.000 unit • Jaringan pipa ± 180 km5-12 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Tabel 5.3 : Usulan Kegiatan PHLN 2010-2014 Project Cost (US$ 000) Keterangan (Semua nilaiNo Nama Usulan PA / TA PINJAMAN HIBAH dalam USD 000)1 Southern Bali Water Supply Development PA 70,000 Sudah di appraise oleh JICA Project2 Small Scale Water Treatment Plants for PA 25,000 Sudah ada surat deputi Emergency Relief pendanaan Bappenas ke kedutaan Spanyol, dan telah mendapat persetujuan dari Spanyol3 Southern Pekanbaru Water Supply Project PA 35,0004 Incentive Grant for Water Supply Sector PA 20,000 100,000 Melanjutkan Grant AusAid (Hibah)5 Greater Surabaya-Umbulan Water Supply PA 80,000 Mendukung PPP Project (Government Support)6 Development of Jatiluhur Water Supply PA 80,000 Mendukung PPP Project (Government Support)7 Makassar Water Supply Development PA 30,000 Project (Stage II)8 Development of Jatigede Water Supply PA 30,000 Mendukung PPP System9 Water Supply System Development for PA 40,000 Mendukung PPP, sudah Banten - Jakarta from Karian Dam disetujui oleh Korea10 IKK Water Supply Program and Small PA 150,000 termasuk kegiatan yang sudah Water Treatment Plant for Water Scarcity disetujui oleh Hungaria (USD Area 50,000)11 Water Supply Project in Central Lombok PA Regency 15,00012 Development for Water Supply System in PA 15,000 Mendukung PPP Greater Pontianak (Government Support)13 Neighbourhood Development Project PA 80,000 Sudah disetujui oleh World Bank14 Greater Bandung Water Supply & PA 200,000 Sanitation Project15 Neighborhood Upgrading and Shelter PA 80,000 Sudah diminati oleh ADB Sector Project Phase II (NUSSP 2)16 Metropolitan Sanitation Management and PA 160,000 Termasuk kegiatan yang sudah Health Project disetujui ADB (USD 39,000)17 Solid Waste Management Improvement PA 250,000 Sudah ada persetujuan awal Project for Urban Climate Change Program dari KFW18 Incentive Grant for Wastewater Sector PA 50,00019 Kalibanger Polder System PA 4,000 Sedang dievaluasi Pemerintah Belanda --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 5-13
    • Project Cost (US$ 000) Keterangan (Semua nilai No Nama Usulan PA / TA PINJAMAN HIBAH dalam USD 000) 20 Banda Aceh Sanitation Development PA 18,000 Project 21 Community Based Water Supply and PA 264,000 Sudah diminati oleh ADB Sanitation Project 22 Solid Waste management improvement PA 250,000 support project for regional and Sudah diminati oleh JICA Metropoliltan Cities 23 Drainage Improvement Support Project for PA 120,000 Metropolitan Cities 24 Capacity Building of Drinking Water TA 7,000 System Provision Management (SPAM) Sudah diminati oleh Belanda Project 25 Sector Survey on PDAM Asset TA 4,000 Sudah disetujui oleh JICA Management 26 The Project for Water Service TA 5,000 Improvement in Mamminasata Metropolitan Area in South Sulawesi Province 27 "The Project on Building Administration TA 3,000 and Enforcement Capacity Development for Seismic Resilience" Phase II 28 Capacity Building for Urban Settlement TA 6,000 Development 29 Development of 3R and Domestic Solid TA 2,000 Sudah disetujui oleh JICA Waste Management System Project 30 Project for Capacity Development of TA 2,000 Wastewater Sector through reviewing the Wastewater Management Plan in DKI Jakarta 31 Surabaya Sanitary Center and TA 7,800 Environmental Education Park 32 Preparation of FS & DED for Sewerage TA 16,000 Development Project 33 Master Plan & DED for Drainage in Priority TA 4,900 Areas 34 Preparation of FS & DED for Solid Waste TA 4,440 Development Project (persiapan Sudah disetujui oleh JICA pembangunan TPA Regional) 35 Improvement of Septage Treatment Plant TA 10,000 Management Program TOTAL 1,994,000 244,1405-14 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • 5.4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KETERPADUAN PENANGANAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Kebijakan keterpaduan penanganan infrastruktur permukiman diarahkan untukmenyusun Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kotayang harus disiapkan oleh setiap Kabupaten/Kota. Dokumen ini merupakanketerpaduan penanganan infrastruktur permukiman secara multi sektor, multisumber dana dan multi tahun. Multi sektor dimaksudkan adalah untuk mencakupkeseluruhan keterpaduan Pengembangan Permukiman, Penyehatan LingkunganPermukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Air Minum. Multi sumberdana dimaksudkan adalah untuk memadukan sumber dana pusat, daerah, swasta,masyarakat. Multi tahun dimaksudkan adalah untuk memadukan perencanaan danpelaksanaan kegiatan penanganan infrastruktur permukiman dalam kurun waktu limatahun. Manfaat penyusunan Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah(RPIJM) bidang Cipta Karya: i) meningkatkan efisiensi dan efektivitaspenyelenggaraan pembangunan di Daerah; ii) mewujudkan hasil pembangunan yanglebih optimal melalui perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu, sebagaidokumen kelayakan dan kerjasama program dan anggaran pembangunan bidangPU/CK di Daerah antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kab/Kota; iii) mendorongpembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya di daerah dalam rangka memacupertumbuhan Kabupaten/Kota dan pemerataan pembangunan; iv) mendukungpencapaian sasaran pembangunan lima tahun bidang Cipta Karya sebagaimanadimaksud dalam Renstra Ditjen. Cipta Karya tahun 2010-2014 dan seterusnyamaupun MDG 2015 yang akan datang. Sedangkan muatan dokumen Rencana Program Investasi Jangka MenengahInfrastruktur bidang Cipta Karya dibagi menjadi 6 bagian yang meliputi: --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 5-15
    • 1. Rencana/Strategi Pembangunan Kota dan Kawasan, pada bagian ini berisi skenario pengembangan kota dan kawasan, serta skenario pembangunan infrastruktur. 2. Program Investasi Jangka Menengah Infrastruktur. Pada bagian ini berisi tentang pendanaan sektor-sektor bidang Cipta Karya yaitu: Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), dan Pengembangan Air Minum. 3. Keuangan Daerah dan Pembiayaan Program Pembangunan. 4. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 5. Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah. 6. Rencana Tindak Pengembangan Kelembagaan Daerah. Adapun kedudukan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) sebagai bagian dari dokumen perencanaan spasial dan sektoral, dapat dilihat pada diagram di bawah ini.5-16 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Diagram 5.1 Kedudukan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kebijakan Spasial Kebijakan Sektoral/ProgramNasional RTRWN RPJMNPropinsi RTRW Propinsi RPJM PropinsiKabupaten/ RTRW Kab/Kota RPJM Kab/Kotakota STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMANRencana Induk Sistem DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) (RIS) • Strategi pembangunan per kawasan • Strategi pembangunan sektoral Rencana Program Investasi Jangka Menengah RPIJM --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 5-17
    • Ba b 6 PROGRAM DAN KEGIATAN6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2010-2014 Rincian program dan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akandilaksanakan pada periode tahun 2010-2014 beserta target capaian yang ditetapkandapat dilihat pada Lampiran 3, sedangkan nama program yang akan mewadahinyaadalah sebagai berikut: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTURPERMUKIMAN dengan indikator kinerja outcome-nya : meningkatnya jumlahkabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasanpermukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagiterwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah kawasan yangmendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman yangberkelanjutan, yang diukur dari:1. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan.3. Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan air limbah dan drainase. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-1
    • 4. Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan persampahan. 5. Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek air minum. 6. Penyusunan Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. 7. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Cipta Karya. 8. Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukiman. 9. Jumlah kawasan yang terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya. 10. Jumlah kawasan yang mendapat akses prasarana dan sarana air limbah. 11. Jumlah kawasan yang terangani pelayanan drainase. 12. Jumlah kawasan yang tertangani sistem persampahan. 13. Jumlah kawasan yang mendapat pelayanan air minum kepada penduduk kota/kabupaten. 14. Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman. Sedangkan kegiatan yang ada berjumlah 7 buah dengan dilengkapi indikator output. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman dengan outcome-nya: meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan permukiman dan meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman, yang diukur melalui indikator: • Jumlah produk NSPK nasional bidang permukiman. • Jumlah produk NSPK daerah bidang permukiman. • Jumlah kab/kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP). • Jumlah Kab/Kota yang memperoleh pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Perkotaan dan Perdesaan yang setara dengan 500 kawasan.6-2 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • • Jumlah produk pendampingan penyusunan rencana tindak. • Jumlah produk diseminasi, sosialisasi, diklat, dan lokakarya bagi pemda, masyarakat dan swasta. • Jumlah kawasan kumuh di perkotaan setara 414 Ha yang tertangani. • Jumlah satuan unit hunian Rumah Susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya. • Jumlah kawasan perumahan bagi MBR. • Jumlah kawasan permukiman rawan bencana (Sumatera Barat, dll). • Jumlah kawasan perdesaan potensial/agropolitan setara 600 Ha yang tertangani. • Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial. • Jumlah desa tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman 4. • Jumlah kawasan setara 500 Ha yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman 5.2. Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman dengan outcome-nya: meningkatnya implementasi produk pengaturan, pelayanan pembinaan dan pengawasan, kualitas hasil pembangunan dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan yang diukur melalui indikator: • Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan. • Jumlah Bantek dan pendampingan penyusunan NSPK Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan. • Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi penyusunan RTBL.4 Telah mengakomodasi isu Pengarusutamaan Gender5 Telah mengakomodasi isu Wilayah Perbatasan dan Terpencil -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-3
    • • Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Induk Sistim Proteksi Kebakaran (RISPK). • Jumlah kawasan yang mendapat fasilitasi penyusunan rencana tindak penataan dan revitalisasi kawasan. • Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH). • Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah. • Jumlah Provinsi yang melaksanakan fasilitasi Penguatan Kelembagaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pelatihan (TOT), Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan Lingkungan dan pendataan serta pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, dengan mengundang seluruh Kab/Kota. • Jumlah Provinsi yang melaksanakan Pemeriksaan keandalan bangunan gedung termasuk gedung dan rumah negara dengan mengambil beberapa Kab/Kota terpilih yang ada pada masing-masing wilayahnya. • Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengembangan bangunan gedung negara dan bersejarah. • Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. • Jumlah Kab/Kota yang mendapat dukungan pengembangan sarana dan prasarana aksesibilitas bangunan gedung. • Jumlah Kawasan setara 7.380 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada kawasan yang direvitalisasi. • Jumlah Kawasan setara 369 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Ruang terbuka Hijau 6. • Jumlah kawasan setara 442 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada permukiman tradisional dan bersejarah. • Jumlah Provinsi yang mendapat pengembangan PIP2B. • Jumlah Kelurahan/Desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM) 7. 6 Telah mengakomodasi isu Climate Change6-4 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • 3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan, dengan outcome-nya: meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, dan standarisasi teknis dan pengelolaan pengembangan infrastruktur bidang sanitasi dan persampahan yang diukur melalui indikator: • Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah yang tersusun. • Jumlah NSPK untuk drainase yang tersusun. • Jumlah Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah. • Jumlah Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan drainase. • Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan air limbah. • Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan drainase. • Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah. • Jumlah monev kinerja pengembangan drainase. • Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem off-site 8. • Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem on-site 9. • Jumlah kawasan yang luas genangannya berkurang 10. • Jumlah NSPK untuk pengelolaan persampahan yang tersusun. • Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan persampahan. • Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan persampahan. • Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat 11.7 Telah mengakomodasi isu Pengarusutamaan Gender8 Telah mengakomodasi isu Climate Change9 Telah mengakomodasi isu Climate Change10 Telah mengakomodasi isu Climate Change -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-5
    • • Jumlah monev kinerja pengembangan persampahan. 12 • Jumlah kawasan yang telayani infrastruktur persampahan . • Jumlah prasarana pengumpulan sampah 13. • Jumlah prasarana persampahan terpadu 3R 14. 4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan outcome-nya: meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, standarisasi teknis dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum minum yang diukur melalui indikator: • Jumlah NSPK tentang air minum yang tersusun. • Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK. • Jumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan. • Jumlah penyelenggara air minum yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. • Jumlah PDAM yang memperoleh pembinaan. • Jumlah pengelola air minum non-PDAM yang memperoleh pembinaan. • Jumlah Monev kinerja pengembangan pengelolaan air minum. • Jumlah laporan pra studi kelayakan KPS. • Jumlah PDAM terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman bank. • Jumlah studi alternatif pembiayaan. • Jumlah propinsi yang melaksanakan kampanye 15. • Jumlah aktivitas reuse dan daur ulang air 16. • Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS air minum MBR Perkotaan). • Jumlah IKK yang terfasilitasi. 11 Telah mengakomodasi isu Climate Change 12 Telah mengakomodasi isu Climate Change 13 Telah mengakomodasi isu Climate Change 14 Telah mengakomodasi isu Climate Change 15 Telah mengakomodasi isu Climate Change 16 Telah mengakomodasi isu Climate Change6-6 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • • Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan). • Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET). • Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (mendukung pelabuhan perikanan).5. Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman dengan output-nya: terselenggaranya dukungan manajemen dan kawasan yang mendapat penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial yang diukur dari indikator kinerja output sebagai berikut: • Jumlah terselenggaranya pelaksanaan administrasi penggajian dan perkantoran. • Jumlah terselenggaranya administrasi dan pengelolaan pegawai. • Jumlah meningkatnya kemampuan dan kehandalan SDM dalam pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi. • Jumlah terselenggaranya pembinaan hukum dan tersedianya perangkat penataan hukum. • Jumlah terselenggaranya pembinaan serta penyediaan prasarana dan sarana perlengkapan. • Jumlah terselenggaranya pembinaan dan pelaksanaan kegiatan terkait habitat. • Jumlah terpenuhinya prasarana dan sarana kantor yang baik dan layak. • Jumlah tersedianya prasarana dan sarana persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial. • Jumlah prasarana air minum dan air limbah pada lokasi pasca bencana/konflik sosial. • Jumlah terpenuhinya cadangan mendesak bidang permukiman pada lokasi pasca bencana/konflik sosial.6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman dengan outcome-nya: Jumlah penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-7
    • luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman yang diukur melalui indikator: • Jumlah penyusunan Kebijakan dan Strategi bidang Permukiman. • Jumlah penyusunan Program dan Anggaran bidang Permukiman. • Jumlah penyusunan Kerjasama Luar Negeri dan Pola Investasi bidang Permukiman. • Jumlah penyusunan Evaluasi dan Kinerja bidang Permukiman. • Jumlah penyusunan Data dan Informasi Bidang Permukiman. 7. Dukungan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dengan outcome-nya: Jumlah PDAM yang meningkat kinerja pelayanannya yang diukur melalui indikator: • Jumlah PDAM yang dibina. • Jumlah penyelenggaraan diklat. • Jumlah monitoring dan evaluasi. • Jumlah konsep NSPK. • Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan SPAM sesuai NSPK. • Jumlah PDAM yang mendapat fasilitas perbankan / sumber pembiayaan. • Jumlah PDAM/Kab/Kota yang mendapat pendampingan KPS. • Jumlah studi alternatif pembiayaan/pola investasi.6-8 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • 6.2 PENDANAAN CIPTA KARYA 2010-2014 Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran bidang Cipta Karya yangdilakukan melalui target-target berupa program dan kegiatan baik yang bersifatreguler maupun dukungan terhadap prioritas dan fokus prioritas nasional denganmempertimbangkan kondisi keuangan negara dan perkembangan situasi ekonomi,politik, global maka disusun skenario kebutuhan pendanaan. Sebagaimana yangtelah digambarkan pada tabel skenario kebutuhan pendanaan, sasaran bidang CiptaKarya terdiri dari enam bidang antara lain: Pengembangan Permukiman Perkotaandan Perdesaan, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, PenyehatanLingkungan Permukiman yang terdiri dari Pengembangan Sanitasi Lingkungan danPengembangan Persampahan, Pengembangan Air Minum, Sekretariat DirektoratJenderal dan Direktorat Bina Program. Untuk Sub Bidang Pengembangan Permukiman, alokasi yang dianggarkanadalah sebesar Rp. 11,677 triliun, alokasi tersebut terbagi dalam sektorPengembangan Permukiman (Non Fisik) sebesar Rp. 0,9632 triliun, PengembanganPermukiman Perkotaan sebesar Rp. 5,590 triliun, dan Pengembangan PermukimanPerdesaan sebesar Rp. 5,124 triliun. Sub Bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, alokasi yangdianggarkan sebesar Rp. 9,569 triliun. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukimanalokasi yang dianggarkan sebesar Rp. 14,074 triliun, alokasi tersebut digunakanuntuk dua sektor, yaitu alokasi untuk Pengembangan Sanitasi Lingkungan sebesarRp. 8,32 triliun dan Pengembangan Persampahan sebesar Rp. 5,754 triliun. Sub Bidang Pengembangan Air Minum alokasi yang dianggarkan sebesarRp. 12,421 triliun. Sekretariat Direktorat Jenderal alokasi yang dianggarkan sebesarRp. 1,817 triliun, untuk Direktorat Bina Program alokasi yang dianggarkan sebesarRp. 0,441 triliun. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-9
    • Tabel 6.1 : Rekapitulasi Ditjen Cipta Karya Alokasi Biaya No URAIAN KEGIATAN Sasaran Utama (Rp. Trilyun) 1 Pembinaan dan 12.42 Melayani air minum di perkotaan untuk : Pengembangan air minum - MBR di 577 kawasan - IKK di 820 kawasan (8200 lt/det) Melayani air minum di kawasan Strategis : - Perbatasan (pemekaran, KAPET) di 100 kawasan (960 lt/det) - Pelabuhan perikanan di 53 kawasan (310 lt/det) Melayani air minum perdesaan di 4650 desa (Ket: Total pembinaan dan pengembangan AM termasuk BPPSPAM Rp. 234 M) 2 Pembinaan dan 14.07 Melayani sanitasi dan persampahan : Pengembangan - Pembangunan TPA di 210 kab/kota sanitasi dan persampahan - Persampahan terpadu 3R di 250 lokasi - Air limbah (off site) di 11 kab/kota - Drainase (genangan) seluas 4.600 Ha 3 Pembinaan dan 8.35 Pengembangan infrastruktur permukiman : Pengembangan - Kumuh di 207 Kawasan (seluas 414 Ha) permukiman - PPIP di 8803 desa 4 PNPM Perkotaan 5.94 Melayani 21.984 Kel/desa 5 Pembangunan Rusunawa 3.33 Membangun Rusunawa sejumlah 270 TB (26.700 Unit) 6 Pembinaan dan 3.63 Meningkatkan kualitas kawasan/revitalisasi dan RTH di 158 kawasan Pengembangan penataan bangunan dan lingkungan 7 Dukungan manajemen 2.26 Penyediaan cadangan mendesak Perkim pada lokasi pasca bencana/konflik bidang permukiman sosial sebanyak 17 paket TOTAL 50.00 Adapun perincian alokasi tahunan dari masing-masing bidang, terlihat dalam tabel berikut: Tabel 6.2 : Sub Bidang Pengembangan Permukiman Total Rincian Alokasi Per Tahun NO Bidang (Trilyun) 2010 2011 2012 2013 2014 1 Pengembangan Permukiman 11,677 2,337 3,382 3,097 1,651 1,210 1.1 Permukiman (Non Fisik) 0,963 0,100 0,229 0,252 0,213 0,169 1.2 Pengembangan Permukiman 5,590 0,941 2,048 1,910 0,441 0,250 Perkotaan 1.3 Pengembangan Permukiman 5,124 1,296 1,105 0,935 0,997 0,791 Perdesaan6-10 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Dalam upaya pencapaian bidang Pengembangan Permukiman dibutuhkan danasebesar Rp. 11,677 triliun, dana tersebut akan dialokasikan pada tahun 2010 sebesarRp. 2,337 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 3,382 triliun, tahun 2012 sebesarRp. 3,097 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 1,651 triliun, dan tahun 2014 sebesarRp. 1,210 triliun. Dari alokasi tersebut terbagi dalam tiga sektor, untuk Permukiman(Non fisik) alokasi sebesar Rp. 0,963 triliun, dialokasikan pada tahun 2010 sebesarRp. 0.100 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 0,229 triliun, tahun 2012 sebesarRp. 0,252 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 0,213 triliun, dan tahun 2014 sebesarRp. 0,169 triliun. Pengembangan Permukiman Perkotaan dari alokasi sebesarRp. 5,590 triliun, dialokasikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 0,941 triliun, tahun 2011sebesar Rp. 2,048 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 1,910 triliun, tahun 2013 sebesarRp. 0,441 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp. 0,250 triliun. PengembanganPermukiman Perdesaan, dari alokasi sebesar Rp. 5,124 triliun, dialokasikan padatahun 2010 sebesar Rp. 1,296 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 1,105 triliun, tahun2012 sebesar Rp. 0,953 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 0,997 triliun, dan tahun2014 sebesar Rp. 0,791 triliun. Tabel 6.3 : Sub Bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Total Rincian Alokasi Per TahunNO Bidang (Trilyun) 2010 2011 2012 2013 20142 Penataan Bangunan Gedung dan 9,569 2,023 2,367 2,180 1,561 1,439 Lingkungan Dalam upaya pencapaian bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungandibutuhkan dana sebesar Rp. 9,569 triliun, dana tersebut dialokasikan selama limatahun, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 2,023 triliun, tahun 2011 sebesarRp. 2,367 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 2,180 triliun, tahun 2013 sebesarRp. 1,561 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp. 1,439 triliun. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-11
    • Tabel 6.4 : Sub Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Total Rincian Alokasi Per Tahun NO Bidang (Trilyun) 2010 2011 2012 2013 2014 3 PLP 14,074 1,210 2,861 3,294 3,340 3,369 3.1 Pengembangan Sanitasi lingkungan 8,320 0,931 1,529 1,894 1,859 2,108 3.2 Pengembangan Persampahan 5,754 0,279 1,333 1,400 1,481 1,261 Dalam upaya pencapaian bidang PLP dibutuhkan dana sebesar Rp. 14,074 triliun, dana tersebut dialokasikan selama lima tahun, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,210 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 2,861 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 3,294 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 3,340 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp. 3,369 triliun. Alokasi tersebut dibagi dalam dua sub kegiatan, yaitu Pengembangan Sanitasi Lingkungan dan Pengembangan Persampahan. Pengembangan Sanitasi Lingkungan dengan alokasi sebesar Rp. 8,320 triliun dialokasikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 0,931 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 1,529 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 1,894 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 1,859 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp. 2,108 triliun. Sedangkan Pengembangan Persampahan dengan alokasi sebesar Rp. 5,754 triliun dialokasikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 0,279 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 1,333 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 1,400 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 1,481 triliun, tahun 2014 sebesar Rp. 1,261 triliun. Tabel 6.5 : Sub Bidang Pengembangan Air Minum Total Rincian Alokasi Per Tahun NO Bidang (Trilyun) 2010 2011 2012 2013 2014 4 Pengembangan Air Minum 12,421 1,775 2,792 2,228 2,680 2,9466-12 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Dalam upaya pencapaian bidang Pengembangan Air Minum, dibutuhkan danasebesar Rp. 12,421 triliun, dana tersebut akan dialokasikan selama lima tahun, yaitupada tahun 2010 sebesar Rp. 1,775 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 2,792 triliun,tahun 2012 sebesar Rp. 2,228 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 2,680 triliun, dantahun 2014 sebesar Rp. 2,946 triliun. Tabel 6.6 : Sekretariat Direktorat Jenderal Total Rincian Alokasi Per TahunNO Bidang (Trilyun) 2010 2011 2012 2013 20145 Sekretariat Direktorat Jenderal 1,817 0,153 0,358 0,420 0,460 0,427 Dalam upaya pencapaian Sekretariat Direktorat Jenderal, dibutuhkan danasebesar Rp. 1,817 triliun, dana tersebut akan dialokasikan selama lima tahun, yaitupada tahun 2010 sebesar Rp. 0,153 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 0,358 triliun,tahun 2012 sebesar Rp. 0,420 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 0,460 triliun, dantahun 2014 sebesar Rp. 0,427 triliun. Tabel 6.7 : Bina Program Total Rincian Alokasi Per TahunNO Bidang (Trilyun) 2010 2011 2012 2013 20146 Direktorat Bina Program 0,441 0,131 0,080 0,085 0,075 0,070 Dalam upaya pencapaian bidang Direktorat Bina Program, dibutuhkan danasebesar Rp. 0,441 triliun, dana tersebut akan dialokasikan selama lima tahun, yaitupada tahun 2010 sebesar Rp. 0,131 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 0,080 triliun,tahun 2012 sebesar Rp. 0,085 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 0,075 triliun, dantahun 2014 sebesar Rp. 0.070 triliun. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-13
    • Tabel 6.8 : Matrik Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-20146-14 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • --------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-15
    • 6-16 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • --------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-17
    • 6-18 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • --------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-19
    • 6-20 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • --------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-21
    • 6-22 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • --------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-23
    • 6-24 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • --------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-25
    • 6-26 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • --------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-27
    • 6-28 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • --------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-29
    • 6-30 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • --------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-31
    • 6-32 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • --------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-33
    • 6-34 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • --------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-35
    • 6-36 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • --------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-37
    • 6-38 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • --------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-39
    • 6-40 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • --------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 6-41
    • Ba b 7 P E N U T U P Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014 merupakanacuan bagi setiap Satminkal/Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karyadalam menyusun Program dan Kegiatan setiap tahun mulai dari tahun 2010 hinggatahun 2014. Selain program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RencanaStrategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014, sebagai implementasi untukkoordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintahdaerah dan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat dan duniausaha agar dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkanketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur bidang Cipta Karya (bidangPermukiman) yang lebih merata, maka Ditjen Cipta Karya memfasilitasi pemerintahprovinsi/kabupaten/kota untuk menyusun dokumen perencanaan terpadu yangdisebut dengan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM). Dokumen inimencerminkan perencanaan terpadu secara partisipatif oleh kabupaten/kota yangmenggambarkan rencana kegiatan multi tahun (5 tahun), multi sektor, dan multisumber dana (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kotaserta masyarakat dan dunia usaha). Hingga saat ini telah terdapat sejumlah 427kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen RPIJM. Melalui RPIJM ini, diharapkan --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 7-1
    • pelayanan air minum dan sanitasi di tanah air dapat ditangani secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya (Permukiman) ini bertujuan untuk: (i) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan di Daerah; (ii) mewujudkan hasil pembangunan yang lebih optimal melalui perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu; (iii) sebagai dokumen kelayakan dan kerjasama program dan anggaran pembangunan Bidang Cipta Karya (Permukiman) di daerah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (iv) mendorong pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya (Permukiman) di daerah dalam rangka memacu pertumbuhan kabupaten/kota dan pemerataan pembangunan; (v) mendukung pencapaian sasaran pembangunan lima tahun bidang Cipta Karya (Permukiman) sebagaimana dimaksud dalam Renstra Bidang Cipta Karya (Permukiman) 2010-2014 dan seterusnya maupun MDG 2015 yang akan datang.7-2 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • LAMPIRAN
    • Lampiran 1Lampiran 1 : MATRIK ARAHAN RPJP NASIONAL 2005-2025 DALAM PENYUSUNAN RPJMN BIDANG CIPTA KARYA 2010-2014MISI PEMBANGUNAN PENJELASAN MISI SASARAN POKOK PEMBANGUNAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL PEMBANGUNAN NASIONAL NASIONAL 2005-20251. Mewujudkan Memperkuat jati diri dan karakter 1. Terwujudnya karakter bangsa yang Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak masyarakat yang bangsa melalui pendidikan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi berakhlak mulia, bertujuan membentuk manusia yang bermoral berdasarkan falsafah Pancasila terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang bermoral, beretika, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha yang dicirikan dengan watak dan perilaku penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di berbudaya dan Esa, mematuhi aturan hukum, manusia dan masyarkat Indonesia yang samping itu kesadaran akan budaya memberikan beradab. memelihara kerukunan internal dan beragam, beriman dan betaqwa kepada arah bagi perwujudan dentitas nasional yang sesuai antar umatberagama, melaksanakan Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan interaksi antar budaya, bertoleran, bergotong royong, berjwa meciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga mengembangkan modal sosial, patriotik, berkemang dinamis, dan nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon menerapkan nilai-nilai luhur budaya berorientasi iptek. modernisasi secara positif dan prouktf sejalan bangsa, dan memiliki kebanggaan 2. Makin mantapnya budaya bangsa yang dengan nilai-nilai kebangsaan. sebagai bangsa Indonseia dalam ragka tercermin dalam meningkatnya 1. Pembangunan Agama; memantapkan landasan spiritual, peradaban, hakat, dan martabat manusia 2. Pembangunan dan Pemantapan Jati diri moral dan etika pembangunan bangsa. Indonesia, dan menguatnya jati diri dan bangsa kepribadian bangsa. 3. Budaya Inovatif yang berorientasi IPTEK2. Mewujudkan bangsa Mengedepankan pembangunan 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang (a) mengedepankan pembangunan sumber daya yang berdaya saing. sumber daya manusia berkualitas dan berkuaitas dan berkesinambungan manusia berkualitas dan berdaya saing; berdaya saing; meningkatkan sehingga pendapatan perkapita pada - Pembangunan SDM penguasaan dan pemanfaatan iptek tahun 2025 mencapai tingkat melalui penelitian, pengembangan, kesejahteraan setara dengan negara- - Pengendalian Penduduk dan penerapan menuju inovasi secara negara berpenghasilan menengah, dengan - Pembangunan Pendidikan & Kesehatan berkelanjutan; membangun tingkat pengangguran terbuka yang tidak - Pembangunan Kesehatan infrastruktur yang maju serta lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk - Pembangunan Pem.Perempuan reformasi di bidang hukum dan miskin tidak lebih dari 5 persen. aparatur negara; dan memperkuat - Pembangunan Pemuda 2. meningkatnya kualitas sumber daya perekonomian domestik berbasis manusia, termasuk peran perempuan (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju dalam pembangunan. Secara umum keunggulan disetiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan peningkatan kualitas sumber daya keungulan kompetitif dengan membangun membangun keterkaitan sistem manusia Indonesia ditandai dengan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan produksi, distribusi, dan pelayanan meningkatnya indeks pembangunan pelayanan di dalam negeri; termasuk pelayanan jasa dalam negeri. manusia (IPM) dan indeks pembangunan - Perekonmian Domestik gender (IPG), serta tercapainya penduduk - Demokrasi Ekonomi tumbuh seimbang. - Kelembagaan Ekonomi - Pemerintah sbg fasilitator, regulator - Struktur ekonomi; - Iptek untuk ekonomi - Kebijakan Pasar Kerja - Investasi untuk pertumbuhan Ekonomi; ------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L1-1
    • Lampiran 1 MISI PEMBANGUNAN PENJELASAN MISI SASARAN POKOK PEMBANGUNAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL PEMBANGUNAN NASIONAL NASIONAL 2005-2025 3. Terbangunnya struktur perekonomian (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan yang kokoh berlandaskan keunggulan penciptaan pengetahuan; kompetitif di bebagai wilayah Indonesia. - Penguasaan IPTEK Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis ativitas - Pemanfaatan IPTEK ekonomi yang dikelola secara efisien (d) membangun infrastruktur yang maju; sehingga menghasilkan komoditi - Kemitraan dengan swasta; berkualitas, industri manufaktur yang - Prasarana SD Air; Kemitraan dg Dunia berdaya sain global, motor penggerak Usaha dan penguatan kelembag perekonomian, serta jasa yang perannya Masyarakat meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing. - Pembangunan Transportasi (Community Base dan Wilayah) 4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi - Pembangunan Pos satu sama lain. Terpenuhinya pasokan - Sarana dan Prasarana dan tenaga listrik yang andal dan efisien Ketenagalistrikan; sesuai kebutuhan, termasuk hampir - Air Minum dan sanitasi sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat (e) melakukan reformasi di bidang hukum dan terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan aparatur negara pos dan telematika yang efisien dan - Pembangunan Hukum modern guna terciptanya masyarakat - Pembangunan Aparatur informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air. 5. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta professional. -------------------------------------------------------------------------L1-2 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 1MISI PEMBANGUNAN PENJELASAN MISI SASARAN POKOK PEMBANGUNAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL PEMBANGUNAN NASIONAL NASIONAL 2005-20253. Mewujudkan Memantapkan kelembagaan 1. Terciptanya supremasi hukum dan Memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih Indonesia yang demokrasi yang lebih kokoh; penegakkan hak-hak asasi manusia yang kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehinga demokratis memperkuat peran masyarakat sipil; bersumber pada Pancasila dan Undang- proses pembangunan partisipatoris yang bersifat berlandaskan hukum. memperkuat kualitas desentralisasi Undang Dasar Negara Republik Indonesia bottom up; menumbuhkan masyarakat tanggap dan otonomi daerah; menjamin Tahun 1945 serta tertatanya sistem (responsive community) yang mendorong semangat pengembangan media dan kebebasan hukum nasional yang mencerminkan sukarela (spirit of voluntarism) yag sejalan dengan media dalam mengomunikasikan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan makna gotong royong; memperkuat kualitas kepentingan masyarakat; dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin melakukan pembenahan struktur tanpa memandang kedudukan, pangkat, perkembangan dan kebebasan media dalam hukum dan meningkatkan budaya dan jabatan seorang demi supremasi mengomunikasikan kepentingan masyarakat; hukum dan menegakkan hukum hukum dan teciptanya penghormatan melakukan pembenahan struktur hukum dan secara adil, konsekuen, tidak pada hak-hak asasi manusia. meningkatkan budaya hukum dan menegakkan diskriminatif, dan memihak pada 2. Menciptakan landasan konstitusional hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif rakyat kecil. untuk memperkuat kelembagaan dan tidak memihak. demokratis. 1. Penyempurnaan struktur politik. 3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan 2. Penataan peran negara dan masyarakat partai politik dalam kehidupan politik. dititikberatkan pada pembentukan kemandirian 4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai dan kedewasaan masyarakat. demoratis yang menitikberatkan pada 3. Penataan proses politik dititikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non pengalokasian/representasi kekuasaan. diskriminasi, dan kemitraan. 4. Pengembangan budaya politik. 5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada 5. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi. berbagai aspek kehidupan politik yang 6. Pembangunan hukum. dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang 7. Pembangunan materi hukum. professional dan netral, masyarakat sipil, 8. Pembangunan struktur hukum. masyarakat politik dan masyarakat 9. Penerapan & penegakan hukum dan HAM. ekonomi yang mandiri, serta adanya 10. Perwujudan masyarakat yang mempunyai kemandirian nasional. kesadaran hukum. 11. Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur Negara.4. Mewujudkan Membangun kekuatan TNI hingga Terwujudnya keamanan nasional yang 1. Keamanan nasional berdasarkan kondisi Indonesia yang aman, melampaui kekuaan esensial minimum menjamin martabat kemanusiaan, geografi, demografi, sosial, dan budaya serta damai dan bersatu. serta disegani di kawasn regional dan keselamatan warga negara, dan keutuhan berwawasan nusantara. internasional; memantapkan wilayah dari ancaman dangangguan 2. Pembangunan pertahanan yang mencakup kemampuan dan meningkatkan pertahanan dan keamanan, baik dari luar meliputi wilayah darat yang tersebar dan profesionalisme Polri agar mampu negeri maupun dari dalam negeri. beragam termasuk pulau-pulau terluar.. melindungi dan mengayomi TNI yang profesional,komponen cadangan 3. Sistem dan strategi pertahanan nasional masyarakat; mencegah tindak dan pndukung pertahanan yang kuat kemampuan manangkal ancaman di wilayah kejahatan, dan menuntaskan tindak terutama bela negara masyarakat dengan terluar Indonesia dan kemampuan untuk kriminalitas; membangun kapabilitas dukungan industri pertahanan yang mempertahankan wilayah daratan serta lembaga intelijen dan konta-intelijen andal. mengawasi dan melindungi wilayah yurisdiksi negara dalam penciptaan keamanan Polri yang profesional, partisipasi kuat laut Indonesia dan ruang udara nasional. nasional; serta meningkatkan kesiapan masyarakat dalam bidang keamanan, komponen cadangan, komponen intelijen, dan kontra intelijen yang efektif, pendukung pertahanan dan kontribusi serta mantapnya koordinasi antara industri pertahanan nasional dalam institusi pertahanan dan keamanan. sistem pertahanan semesta. ------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L1-3
    • Lampiran 1 MISI PEMBANGUNAN PENJELASAN MISI SASARAN POKOK PEMBANGUNAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL PEMBANGUNAN NASIONAL NASIONAL 2005-2025 4. Postur dan struktur pertahanan...pergerakan cepat antar wilayah dan antar pulau dan mengatasi ancaman dengan efisien. 5. peningkatan professionalisme Tentara Nasional Indonesia. a. Peningkatan kondisi dan jumlah alutsista b. Pemantapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara...pembangunan sarana dan prasarana nasional terhadap kepentingan pertahanan, partisipasi masyarakat madani. 6. Perlindungan wlayah yurisdiksi laut Indonesia. 7. Meningkatkan profesionalisme Polri. 5. Mewujudkan Meningkatkan pembangunan daerah; 1. Tingkat pembangunan yang makin 1. Pengembangan wilayah dan pembangunan yang mengurangi kesenjangan sosial secara merata ke seluruh wilayah diwujudkan 2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan lebih merata dan menyeluruh, keberpihakan kepada dengan peningkatan kualitas hidup dan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh berkeadilan. masyarakat, kelompok dan kesejahteraan masyarakat, termasuk serta mendorong terwujudnya koordinasi, wilayah/daerah yang masih lemah; berkurangnya kesenjangan antarwilayah sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama menanggulangi kemiskian dan dalam kerangka Negara Kesatuan antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan pengangguran secara drastis Republik Indonesia. masyarakat dalam mendukung peluang berusaha menyediakan akses yang sama bagi 2. Kemandirian pangan dapat dan investasi di daerah. masyarakat terhadap berbagai dipertahankan pada tingkat aman dan 3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk pelayanan sosial serta sarana dan dalam kualitas gizi yang memadai serta mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan prasarana ekonomi; serta tersedianya instrumen jaminan pangan terpencil...penguatan keterkaitan kegiatan menghilangkan diskriminasi dalam untuk tingkat rumah tangga. ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh berbagai aspek termasuk gender. 3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dan strategis dalam satu ’sistem wilayah dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ekonomi’ pendukungnya bagi seluruh masyarakat 4. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan yang didukung oleh sistem pembiayaan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan. perumahan jangka panjang yang Pendekatan pembangunan yang dilakukan, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel selain menggunakan pendekatan yang bersifat untuk mewujudkan kota tanpa keamanan, juga diperlukan pendekatan permukiman kumuh. kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi 4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan perdesaan yang sesuai dengan yang selama ini luput dari perhatian. kehidupan yang baik, berkelanjutan, 5. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, serta mampu memberikan nilai tambah menengah, dan kecil diseimbangkan bagi masyarakat. pertumbuhanya. -------------------------------------------------------------------------L1-4 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 1MISI PEMBANGUNAN PENJELASAN MISI SASARAN POKOK PEMBANGUNAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL PEMBANGUNAN NASIONAL NASIONAL 2005-2025 6. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pebangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien; 7. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa. 8. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan. 9. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja. 10. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan. 11. Memberi perhatian yang lebih besar ada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk mayarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. 12. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas ; (2) penyelengaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal,menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) pembangunan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. 13. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi. 14. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. ------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L1-5
    • Lampiran 1 MISI PEMBANGUNAN PENJELASAN MISI SASARAN POKOK PEMBANGUNAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL PEMBANGUNAN NASIONAL NASIONAL 2005-2025 6. Mewujudkan Memperbaiki pengelolaan 1. Membaiknya pengelolaan dan 1. Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Indonesia yang pelaksanaan pembangunan yang dapat pendayagunaan sumber daya alam dan terbarukan. asri dan lestari menjaga keseimbangan antara pelestarian fungsi lingkungan hidup yang 2. Mengelola Sumber Daya Alam yang tidak pemanfaatan, keberlanjutan, dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, terbarukan. keberadaan, dan kegunaan sumber daya dukung, dan kemampuan 3. Menjaga Keamanan Ketersediaan Energi. daya alam dan lingkungan hidup pemulihannya dalam mendukung kualitas dengan tetap menjaga fungsi, daya kehidupan sosial dan ekonomi secara 4. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air. dukung, dan kenyamanan dalam serasi, seimbang, dan lestari. 5. Mengembangkan Potensi Sumber Daya kehidupan pada masa kini dan masa 2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis Kelautan. depan, melalui pemanfaatan ruang dan kekhasan sumber daya alam untuk 6. Meningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan yang serasi antara penggunaan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing Sumber Daya Alam Tropis yang Unik dan Khas. permukiman, kegiatan sosial ekonomi, bangsa, serta modal pembangunan 7. Memperhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis dan upaya konservasi; meningkatkan nasional. Sumber Daya Alam yang ada di setiap wilayah. pemanfaatan ekonomi sumber daya 3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, 8. Mitigasi Bencana Alam sesuai dengan Kondisi alam dan lingkungan yang dan perilaku masyarakat dalam Geologi Indonesia. berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya alam dan 9. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan pelestarian fungsi lingkungan hidup lingkungan hidup untuk mendukung Lingkungan. untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kualitas kehidupan; memberikan 10. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber kehidupan. keindahan dan kenyamanan Daya Alam dan Lingkungan Hidup. kehidupan; serta meningkatkan 11. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk pemeliharaan dan pemanfaatan Mencintai Lingkungan Hidup. keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. 7. Mewujudkan Menumbuhkan wawasan berhari bagi 1. Terbangunnya jaringan sarana dan 1. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari. Indonesia mejadi masyarakat dan pemerintah agar prasarana sebagai perekat semua pulau 2. Meningkatkan dan menguatkan peranan SDM negara kepulauan pembangunan Indonesia berorientasi dan kepulauan Indonesia. bidang kelautan. yang mandiri, maju, kelautan; meningkatkan kapasitas 2. Meningkat dan menguatnya sumber daya 3. Menetapkan wilayah NKRI. kuat dan berbasiskan sumber daya manusia yang manusia di bidang kelautan yang kepentingan nasional. berwawasan kelautan melalui 4. Melakukan upaya pengamanan wilayah didukung oleh pengembangan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan dan keaulatan yuridiksi dan aset NKRI, yang pengetahuan dan teknologi. teknologi kelautan; mengelola wilayah meliputi (a) peningkatan kinerja pertahanan dan 3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan keamanan secara terpadu di wilayah perbatasan; laut nasional untuk mempertahankan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal (b) pengembangan sistem monitoring, control, kedaulatan dan kemakmuran; dan yang terkait dalm kerangka pertahanan and survailance (MCS); (c) pengoptimalan membangun ekonomi kelautan secara negara. pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan terpadu dengan mengoptimalkan pemafaatan sumber kekayaan laut 4. Membangun ekonomi kelautan secara dan pulau-pulau kcil terdepan; dan (d) secara berkelanjutan. terpadu dengan mengoptimalkan peingkatan koordinasi keamanan dan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara penanganan pelanggaran di laut. berkelanjutan. 5. Mengembangkan industri kelautan secara 5. Mengurangi dampak bencana pesisir dan snergi, optial, dan berkelanjutan. pencemaran laut. 6. Mengurangi dampak bencana pesisir & pencemaran laut. 7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir. -------------------------------------------------------------------------L1-6 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 1MISI PEMBANGUNAN PENJELASAN MISI SASARAN POKOK PEMBANGUNAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL PEMBANGUNAN NASIONAL NASIONAL 2005-20258. Mewujudkan Memantapkan diplomasi Indonesia 1. Memperkuat dan mempromosikan 1. Peranan hubungan luar negeri. Indonesia yang dalam rangka memperjuangkan identitas nasional sebagai negara 2. Penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar berperan aktif dalam kepentingan nasional; melanjutkan demokratis dalam tatanan masyarakat negeri. pergaulan komitmen Indonesia terhadap internasional. 3. Peningkatan kualitas diplomasi. internasional. pembentukan identitas dan 2. Memulihkan posisi penting Indonesia pemantapan integrasi internasional 4. Peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi sebagai negara demokratis besar yang dan regional; dan mendorong jaringan kerjasama. ditandai oleh keberhasilan diplomasi kerjasama internasional, regional, dan difora internasional dalam upaya 5. Pemeliharaan perdamaian dunia. bilateral antar masyarakat, antar pemeliharaan keamanan nasional, 6. Penguatan jaringan hubungan dan kerja sama kelompok, serta antar lembaga di integritas wilayah, dan pengamanan yang produktif. berbagai bidang. kekayaan sumber daya alam nasional. 3. Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam brbagai kerjasama internasional dalam ranka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai. 4. Terwujudnya kemandirian nasional dalam konsteasi global. 5. Meningkatnya investasi perusahaan- perusahaan Indonesia di luar negeri. ------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L1-7
    • Lampiran 2 Lampiran-2 : INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PROGRAM/ TARGET OUTCOME/ OUTPUT INDIKATOR KETERANGAN /LOKASI KEGIATAN 2010 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Program: PEMBINAAN DAN Meningkatnya jumlah Indikator Outcome: PENGEMBANGAN kabupaten kota yang 1. Jumlah 0 Kab/Kota 205 Kab/Kota INFRASTRUKTUR menerapkan NSPK dalam Kabupaten/Kota yang PERMUKIMAN pengembangan kawasan menerbitkan produk permukiman sesuai rencana pengaturan dan tata ruang wilayah/kawasan mereplikasi bantek bagi terwujudnya permukiman pembangunan permukiman 2. Jumlah 32 Kab/Kota 226 Kab/Kota serta jumlah kawasan yang Kabupaten/Kota yang mendapat akses pelayanan menerbitkan produk infrastruktur bidang pengaturan dan permukiman yang mereplikasi bantek berkelanjutan bangunan gedung dan lingkungan 3. Jumlah Kab/Kota yang 34 Kab/Kota 226 Kab/Kota menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan air limbah dan drainase 4. Jumlah Kab/Kota yang 22 Kab/Kota 150 Kab/Kota menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan persampahan 5. Jumlah Kab/Kota yang 0 Kab/Kota 100 Kab/Kota menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek air minum 6. Penyusunan Kebijakan, 496 Kab/Kota 496 Kab/Kota Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman 7. Dukungan Manajemen 496 Kab/Kota 496 Kab/Kota Direktorat Jenderal Cipta Karya 8. Jumlah kawasan yang 1125 Kawasan 6740 Kawasan tertangani infrastruktur permukiman 9. Jumlah kawasan yang 33 Kawasan 209 Kawasan terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya 10. Jumlah kawasan yang 64 Kawasan 508 Kawasan mendapat akses prasarana dan sarana air limbah ---------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L2-1
    • Lampiran 2 PROGRAM/ TARGET OUTCOME/ OUTPUT INDIKATOR KETERANGAN /LOKASI KEGIATAN 2010 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 11. Jumlah kawasan yang 39 Kawasan 106 Kawasan terangani pelayanan drainase 12. Jumlah kawasan yang 55 Kawasan 210 Kawasan tertangani sistem persampahan 13. Jumlah kawasan yang 103 Kawasan 783 Kawasan mendapat pelayanan air minum kepada penduduk kota/kabupaten 14. Dukungan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya IKU: 1. Jumlah 88 Kab/Kota 969 Kab/Kota Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, pengelolaan air limbah dan drainase, pengelolaan persampahan dan air minum 2. Jumlah Kebijakan, 992 Kab/Kota 992 Kab/Kota Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. 3. Jumlah kawasan yang 1419 Kab/Kota 8556 Kab/Kota tertangani infrastruktur permukiman, terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya mendapat akses prasarana dan sarana air limbah, tertangani pelayanan drainasenya, tertangani sistem persampahannya, serta mendapatkan pelayanan air minumnya. 4. Jumlah penyelenggara 30 % 38 % air minum yang mampu meningkatkan kinerja pelayanannya -------------------------------------------------------------------------L2-2 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) UNIT ORGANISASI PELAKSANA: 11.6772 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Pusat 1. Pengaturan, Meningkatnya 1. Jumlah Produk 2 produk 5 produk 0.007 Pembinaan, perumusan dan NSPK nasional Pengawasan dan pelaksanaan kebijakan, bidang permukiman Penyelenggaraan pembinaan dan dalam standarisasi teknis di Pengembangan bidang pengembangan Permukiman permukiman dan meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrstruktur bidang permukiman Semua provinsi 2. Jumlah Produk 80 produk 205 produk 0.076 NSPK daerah bidang permukiman Kab. Aceh Timur; Kab. Aceh Tengah; Kab. 3. Jumlah kab/kota 50 Kota/Kab 207 Kota/Kab 0.292 Aceh Barat; Kab. Aceh Besar; Kab. Pidie; Kab. Bireuen; Kab. Aceh Tamiang; Kab. yang memperoleh Pidie Jaya; Kota Banda Aceh; Kota Sabang; pendampingan Kota Langsa; Kota Lhokseumawe; Kota Subulussalam; Kab. Tapanuli Selatan; Kab. penyusunan Toba Samosir; Kab. Simalungun; Kab. Deli Serdang; Kota Sibolga; Kota Pematang Strategi Siantar; Kota Tebing Tinggi; Kab. Labuhan Batu; Kota Binjai; Kota Padang Sidempuan; Pembangunan Kota Gunung Sitoli; Kab. Solok; Kab. Permukiman dan Sawahlunto/Sijunjung; Kab. Tanah Datar; Kab. Dharmas Raya; Kota Padang; Kota Infrastruktur Solok; Kota Sawah Lunto; Kota Padang Panjang; Kota Bukittinggi; Kota Perkotaan (SPPIP) Payakumbuh; Kota Pariaman; Kab. Kuantan Singingi; Kab. Indragiri Hilir; Kab. Pelalawan; Kab. Kampar; Kab. Rokan Hilir; Kota Pekan Baru; Kota Dumai; Kab. Natuna; Kab. Lingga; Kota Batam; Kota Tanjung Pinang; Kab. Merangin; Kab. Batang Hari; Kab. Muaro Jambi; Kab. Tanjung Jabung Timur; Kab. Tanjung Jabung Barat; Kab. Bungo; Kota Jambi; Kota Sungai Penuh; Kab. Bengkulu Selatan; Kab. Rejang Lebong; Kab. Bengkulu Utara; Kab. Seluma; Kab. Kepahiang; Kab. Bengkulu Tengah; Kota Bengkulu; Kab. Ogan Komering Ulu; Kab. Ogan Komering Ilir; dll Kota Medan Kws. Medan Tembung; Deli 4. Jumlah Kab/Kota 30 Kota/Kab 207 Kota/Kab 0.290 Serdang Kws. Tembung; Kab. Pesisir Selatan; Kab Solok Selatan; Kota Dumai yang memperoleh Kab. Kampar; Kab. Sarolangun; Kota pendampingan Palembang Kws. 3-4 Ulu; Kebon Pedes Kota Bogor; Majalaya Kab Bandung; Kali Penyusunan Gawe Kota Semarang; Tegal Panggung Kota Yogyakarta; Ciptomuyo Kota Malang; Rencana Tambak Sawah Kota Sidoarjo; Kab. Kubu Raya; Kab. Kayong Utara; Kab. Kapuas; Pengembangan Kab. Tapin; Sungai Dama Kota Samarinda; Kawasan Kab. Minahasa Selatan; Kab. Bole Bolango; Kab. Donggala; Luwu Timur Kws Towoti; Permukiman Kab. Polewali Mandar; Kab. Kolaka; Tabanan; Kota Bima; Kab. Maluku Tengah; Prioritas (RPKPP) Kota Ternate Kel Bastiong; Kota Bajarmasin; Kab. Gowa Perkotaan dan Perdesaan yang setara dengan 500 kawasan ---------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L2-3
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sabang (1); Aceh Barat Daya (1); Bireuen(1); 5. Jumlah produk 95 Produk 207 Produk 0.272 Aceh Singkil(1) ; Kab.Pesisir Selatan (1);Kab.Solok Selatan (1);Kab.Dharmasraya pendampingan (1);Kab.Tanah Datar (1);Kab.Pasaman penyusunan rencana (1);Kab.Pasaman Barat (1);Kota Padang (1);Kota Bukittinggi (1);; Pekanbaru (1); tindak Kampar (1); Kuantan Singingi (1); Pelalawan (1); Dumai (1); Kota Tanjungpinang (1); Kota Batam (1); Kota Jambi (1); Kab. Sarolangun (1); Kota Bengkulu (1); Kab. Bengkulu Selatan (1); Kab. Rejang Lebong (1); Kab. Bengkulu Utara (1); Kab. Banyuasin (1); Kab. Musi Banyuasin (1); Kab. OKU (1); Kab. Ogan Ilir (1); Kota Lubuklinggau (1); Kota Pangkalpinang (1); Kota Bandar Lampung (1); Kota Metro (1); Kab. Lampung Selatan (1); Kota Serang (1); Kab. Tangerang (1); Kota Pandeglang (1); Kota Depok (1); Kab. Bandung Barat (1); Kab. Bandung (1); Kab. Majalnegka (1); Kab. Sumedang (1); Kabupaten Blora; Kabupaten Kudus; Kabupaten Jepara; Kabupaten Grobogan; Kabupaten Semarang;Kabupaten Pemalang; Kota Salatiga; Kab. Sleman; Bantul; Kulon Progo; Sumenep; Ngawi; Bangkalan; Pasuruan; Jember;; Kab. Kubu Raya (1); Kab. Sambas (1); Kota Pontianak (1); Kab. Bengkayang (1); Kab. Kobar (1); Kota Palangkaraya (1); Banjarmasin; Barito Kuala; Tapin; Banjarbaru;; Kota Balikpapan; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Kutai Kartanegara; Kota Manado; Kota Bitung; Kota Kotamobagu; Kab. Minut; Kota Gorontalo (3); Kab. Gorontalo (2); Kab. Boalemo (2); Kab. Pohuwato (1); Kota Palu; Kab. Banggai; Kota Makassar; Kota Takalar; Kab. Wajo;; Kab. Mamuju (1); Kab. Buton; Kota Kendari; Kab. Kolaka;; Kab. Klungkung; Kab. Karangasem; Kab. Lombok Barat (1); Kab. Lombok Timnur; Kab. Sumbawa; Kab. Sumba Timur; Kota Kupang; Kab. TTU; Kota Tual (1); Kota Ambon (1); Kab. Maluku Tengah (1);; Kota Ternate; Kab. Halteng; Kota Sofifi (1); Kota Jayapura; Kab. Jayapura; Kota Timika; Kab.Sorong Aimas; Kab. Sorong. 33 Provinsi 6. Jumlah produk 0 Produk 60 Produk 0.026 diseminasi, sosialisasi, diklat, dan lokakarya bagi pemda, masyarakat dan swasta Sabang (1); Aceh Barat Daya (1); Bireuen(1); 7. Jumlah kawasan 95 Kws 207 Kws 1.358 Aceh Singkil(1) ; Kab.Pesisir Selatan (1);Kab.Solok Selatan (1);Kab.Dharmasraya kumuh di (1);Kab.Tanah Datar (1);Kab.Pasaman perkotaan setara 414 (1);Kab.Pasaman Barat (1);Kota Padang (1);Kota Bukittinggi (1); Pekanbaru (1); Ha yang tertangani Kampar (1); Kuantan Singingi (1); Pelalawan (1); Dumai (1);; Kota Tanjungpinang (1); Kota Batam (1); Kota Jambi (1); Kab. Sarolangun (1); Kota Bengkulu (1); Kab. Bengkulu Selatan (1); Kab. Rejang Lebong (1); Kab. Bengkulu Utara (1); Kab. Banyuasin (1); Kab. Musi Banyuasin (1); Kab. OKU (1); Kab. Ogan Ilir (1); Kota Lubuklinggau (1); Kota Pangkalpinang (1); Kota Bandar Lampung (1); Kota Metro (1); Kab. Lampung Selatan (1);; Kota Serang (1); Kab. Tangerang (1); Kota Pandeglang (1); Kota Depok (1); Kab. Bandung Barat (1); Kab. Bandung (1); Kab. Majalnegka (1); Kab. Sumedang -------------------------------------------------------------------------L2-4 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1);; Kabupaten Blora; Kabupaten Kudus; Kabupaten Jepara; Kabupaten Grobogan; Kabupaten Semarang;Kabupaten Pemalang; Kota Salatiga;; Kab. Sleman; Bantul; Kulon Progo; Sumenep; Ngawi; Bangkalan; Pasuruan; Jember; Kab. Kubu Raya (1); Kab. Sambas (1); Kota Pontianak (1); Kab. Bengkayang (1); Kab. Kobar (1); Kota Palangkaraya (1); Banjarmasin; Barito Kuala; Tapin; Banjarbaru;; Kota Balikpapan; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Kutai Kartanegara;; Kota Manado; Kota Bitung; Kota Kotamobagu; Kab. Minut; Kota Gorontalo (3); Kab. Gorontalo (2); Kab. Boalemo (2); Kab. Pohuwato (1);; Kota Palu; Kab. Banggai; Kota Makassar; Kota Takalar; Kab. Wajo;; Kab. Mamuju (1);; Kab. Buton; Kota Kendari; Kab. Kolaka;; Kab. Klungkung; Kab. Karangasem; Kab. Lombok Barat (1); Kab. Lombok Timur; Kab. Sumbawa; Kab. Sumba Timur; Kota Kupang; Kab. TTU; Kota Tual (1); Kota Ambon (1); Kab. Maluku Tengah (1);; Kota Ternate; Kab. Halteng; Kota Sofifi (1); Kota Jayapura; Kab. Jayapura; Kota Timika; Kab.Sorong Aimas; Kab. Sorong. Kota Banda Aceh, Kota Tanjung Balai, Kota 8. Jumlah satuan unit 3,960 unit 26,700 unit 3.330 Tebing Tinggi, Kota Binjai,Kota Sibolga,Kota Medan,Kota Padang, Kota hunian Rumah Bukit Tinggi, Kota Bengkulu, Kota Susun yang Pekanbaru,Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kota Palembang,Kota Pangkal terbangun dan Pinang, Kota Bandar Lampung, Kab. Serang, Kota Tangerang, Provinsi Dki, Kota infrastruktur Bandung, Kota Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cirebon, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota pendukungnya Tasikmalaya, Kota Semarang, Kab. Cilacapkota Surakarta, Kab Karanganyar, Kab Sukoharjo, Kota Pekalongan, Kab Kudus, Kota Salatiga, Kab Purwokerto, Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Kab. Gresik, Kab Lamongan, Kota Surabaya, Kota Malang, Kab Jember, Kab Jombang, Kab Sidoarjo, Kab Kediri, Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kota Bontang, Kota Makassar, Kab Luwu Timur, Kota Bitung, Kota Manado, Kota Gorontalo, Kota Palu, Kota Bau-Bau, Kota Kendari, Kab Kolaka, Kota Ambon,Kota Jayapura Sabang (1); Aceh Barat Daya (1); Bireuen(1); 9. Jumlah kawasan 104 Kawasan 240 Kawasan 0.837 Aceh Singkil(1) ; Kab.Pesisir Selatan (1);Kab.Solok Selatan (1); perumahan bagi Kab.Dharmasraya (1);Kab.Tanah Datar MBR (1);Kab.Pasaman (1);Kab.Pasaman Barat (1);Kota Padang (1);Kota Bukittinggi (1);; Pekanbaru (1); Kampar (1); Kuantan Singingi (1); Pelalawan (1); Dumai (1);; Kota Tanjungpinang (1); Kota Batam (1); Kota Jambi (1); Kab. Sarolangun (1); Kota Bengkulu (1); Kab. Bengkulu Selatan (1); Kab. Rejang Lebong (1); Kab. Bengkulu Utara (1); Kab. Banyuasin (1); Kab. Musi Banyuasin (1); Kab. OKU (1); Kab. Ogan Ilir (1); Kota Lubuklinggau (1); Kota Pangkalpinang (1); Kota Bandar Lampung (1); Kota Metro (1); Kab. Lampung Selatan (1); Kota Serang (1); Kab. Tangerang (1); Kota Pandeglang (1); Kota Depok (1); Kab. Bandung Barat (1); Kab. Bandung (1); Kab. Majalnegka (1); Kab. Sumedang (1); Kabupaten Blora; Kabupaten Kudus; Kabupaten Jepara; Kabupaten Grobogan; Kabupaten Semarang;Kabupaten Pemalang; Kota Salatiga; Kab. Sleman; Bantul; Kulon Progo; Sumenep; Ngawi; Bangkalan; Pasuruan; Jember; Kab. Kubu Raya ---------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L2-5
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1); Kab. Sambas (1); Kota Pontianak (1); Kab. Bengkayang (1); Kab. Kobar (1); Kota Palangkaraya (1); Banjarmasin; Barito Kuala; Tapin; Banjarbaru; Kota Balikpapan; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Kutai Kartanegara;; Kota Manado; Kota Bitung; Kota Kotamobagu; Kab. Minut; Kota Gorontalo (3); Kab. Gorontalo (2); Kab. Boalemo (2); Kab. Pohuwato (1); Kota Palu; Kab. Banggai; Kota Makassar; Kota Takalar; Kab. Wajo; Kab. Mamuju (1); Kab. Buton; Kota Kendari; Kab. Kolaka;; Kab. Klungkung; Kab. Karangasem; Kab. Lombok Barat (1); Kab. Lombok Timur; Kab. Sumbawa; Kab. Sumba Timur; Kota Kupang; Kab. TTU; Kota Tual (1); Kota Ambon (1); Kab. Maluku Tengah (1); Kota Ternate; Kab. Halteng; Kota Sofifi (1); Kota Jayapura; Kab. Jayapura; Kota Timika; Kab.Sorong Aimas; Kab. Sorong. Kab. Aceh Besar; Kab. Aceh Barat; Kab. 10. Jumlah kawasan 3 Kawasan 15 Kawasan 0.065 Tapanuli Tengah; Kab. Tapanuli Selatan; Kab. Pasaman; Kab. Agam; Kab. Padang permukiman rawan Pariaman; Kota Padang; Kab. Pesisir bencana (Sumatera Selatan; Kab. Bengkulu Utara , Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Lampung Selatan; Barat, dll) Kab. Pandeglang; Kab. Sukabumi; Kab. Cianjur; Kab. Garut; Kab. Ciamis; Kab. Cilacap; Kab. Bantul; Kab. Kulonprogo; Prop. NTB, Prop. NTB; Prop. Gorontalo, Prop. Sulawesi Tengah; Prop. Papua ; Prop. Papua Barat Kab. Bireun (1); Kab. Serdang Bedagai (2); 11. Jumlah kawasan 55 kawasan 205 kawasan 0.780 Kab. Pesisir Selatan (2); Kab. Kampar (1); Kab. Bintan (1); Kab. Sarolangun (2); Kab. perdesaan potensial Batanghari (2); Kab. Kaur Selatan (1); Kab. / agropolitan setara Maje (1); Kab. Ogan ilir (1); Kab. Musirawas (1); Kab. Bangka Selatan (1); 600 Ha yang Kab. Lampung Selatan (2); Kab. Serang (2); Kab. Ciamis (1); Kab. Karawang (1); Kab. tertangani Magelang (1); Kab. Purworejo (1); Kab. Boyolali (1); Kab. Gunung Kidul (1); Kab. Bantul (1); Kab. Malang (2); Kab. Sambas (1); Kayong Utara (1); Kab. Seruyan Kec. Seruyan Ilir Ds. Bangun Harja (1); Kab. Banjar (1); Kab. Malinau (1);; Kab. Bolmut (1); Kab. Mina Selatan Kws. Tatapaan; Kab. Gorontalo Utara (1); Kab. Poso Kws. Wakai; Kab. Bone (1); Kab. Majene (1); Kab. Kolaka (1); Kab. Klungkung (1); Kab. Bima (1); Kab. Lombok Barat (1); Kab. Sikka kws. Pesisir Sikka; Kab. Seram Bagian Timur (1); Kab. Halmahera Timur Kws. Wasile; Kota Jayapura; Kab. Raja Ampat (1). Kab. labuhanbatu; Kab. Labuhan batu 12. Jumlah kawasan 50 kawasan 185 kawasan 1.285 utara; Kab. labuhanbatu selatan; Kab. Simalungun; Kab. Dairi; Kab. Karoka; Kab. yang dilayani oleh Langkat; Kab. Bangka; Kab. Belitung; Kab. infrastruktur bangka selatan;Kab. Marangin; Kab. muaro jambi; Kab. rejang lebong; Kab. Kaur; Kab. pendukung kegiatan muko-muko; Kab. Lebong; Kab. tanah laut; Kab. hulu sungai selatan; Kab. Tabalong; ekonomi dan sosial Kab. hulu sungai tengah; Kab. Banjar ; Kab. Sintang; Kab. kapuas hulu; Kab. Landak; Kab. Mamuju; Kab. mamuju utara; Kab. Sinjai; Kab. Jeneponto; Kab. Bone; Kab. Enrekang; Kab.lombok timur; Kab. Bima; Kab. Sumbawa; Kab. sumbawa barat Kab. Pesisir Selatan (1); Kab. Solok Selatan (1); , 13. Jumlah Desa 1,500 Desa 8803 Desa 2.800 Kab. Lingga; Kab. Anambas;, Kab. Banyuasin (1); Kab. OKU (1); Kab. Ogan Ilir (1);, Kab. Belitung Tertinggal yang (1); Kab. Bangka Selatan (1);, P. Pewahang, Kab. Serang (2) P. Tunda/ P. Panjang, Kabupaten terbangun prasarana Jepara;Kabupaten Semarang; kabupaten Kendal;, Kab. Bengkayang (1); Kab. Kayong Utara (1);, dan sarana Kab. Gunung Mas (1); Kab. Pulau Pisang (1);, HSU, Banggai, Bangkep, Kab. Pangkep; Kab. lingkungan Selayar;, Kab. Polman (1); Kab. Mamuju (1), Kab. Bombana(1); Kab. Buton (1);, Kab. Klungkung (1); permukiman 1 Kab. Karangasem (1), Kab. Lombok Barat; Kab. Lombok Utara;, Kab. TTU; Kab. Sumba Barat, Kab. MTB 1 Telah mengakomodasi isu Pengarusutamaan Gender -------------------------------------------------------------------------L2-6 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Kab. Aceh Besar (1); Kab. Aceh Jaya (1); 14. Jumlah kawasan 39 kawasan 102 kawasan 0.259 Pulau Rupat; Kws. Pasir Limau Kapas;; Anambas; Kota Batam; Kab. Natuna; Kab. setara 500 Ha yang Kapuas Hulu (1); Kab. Sambas (1); Kab. terbangun prasarana Sanggau (1); Kab. Sintang (1);; Kab. Nunukan (1); Kab. Kutai Barat (1); Kab. dan sarana Kep. Sitaro; Kab. Krp. Sangihe; Kab. Kupang; Kab. Rote Ndao; Kab. Belu; Kab. lingkungan Alor; Kab. MBD; Kab. MTB; Kab. Halut Kws. P. Morotai; Kab. Boven Digul; Kab permukiman 2 Raja Ampat Kp. Dorekar; P. Fani; UNIT ORGANISASI PENATAAN 9.569 BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN Pusat 1. Pengaturan, Meningkatnya 1. Jumlah NSPK 7 Paket 37 Paket 0.019 Pembinaan, Dan implementasi produk bidang Penataan Pengawasan pengaturan, pelayanan Bangunan dan Dalam Penataan pembinaan dan Lingkungan Bangunan Dan pengawasan, kualitas Lingkungan hasil pembangunan dan Termasuk penyelenggaraan Pengelolaan penataan bangunan dan Gedung Dan lingkungan Rumah Negara, Kab/Kota yang akan difasilitasi antara lain 2. Jumlah Bantek dan 32 Bantek 226 Bantek 0.113 Kab Asahan, Kab Solok, Kab Ogan serta Komering Ulu, Kota Cilegon, Kota Bekasi, pendampingan Kab Bandung, Kab Sukabumi, Kota Penyelenggaraan penyusunan NSPK Surakarta, Kota Tegal, Kab Magelang, Kota Pembangunan Malang, Kab Malang, Kota Blitar, Kota Penataan Bangunan Samarinda, Kota Makasar, Kab Gowa, dll. Bangunan Gedung dan Gedung dan Lingkungan Penataan Kawasan yang dipilih diutamakan Kawasan/Lingku 3. Jumlah 32 kab/kota 193 kab/kota 0.116 mengacu pada PP no.26/2007 sesuai PKN, PKW dan PKSN. Kab/Kota yang akan ngan Kabupaten/Kota difasilitasi antara lain : Kota Banda Aceh, Permukiman yang mendapatkan Kab Aceh Besar, Kota Medan, Kab Asahan, Kota Padang, Kota Batam, Kab Ogan fasilitasi Komering Ilir, Kab Lampung Selatan, Kota Jakarta Timur, Kab Tangerang, Kota Bogor, penyusunan RTBL Kota Bekasi, Kota Malang, Kota Pontianak, Kota Makasar, dll. Kab/Kota yang akan difasilitasi antara 4. Jumlah kab/kota 41 kab/kota 125 kab/kota 0.066 lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, yang mendapat Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota fasilitasi Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kab Muara Enim, Kab Tulang Bawang, penyusunan Kab Magelang, Kab Madiun, Kab Kutai Kertanegara, Kab Lombok Timur, dll. Rencana Induk Sistim Proteksi Kebakaran (RISPK) Kawasan yang dipilih diutamakan 5. Jumlah kawasan 32 Kawasan 155 Kawasan 0.078 mengacu pada PP no.26/2007 sesuai PKN, PKW dan PKSN. Kab/Kota yang akan yang mendapat difasilitasi antara lain : Kota Medan, Kota fasilitasi Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota penyusunan rencana Semarang, Kota Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Batam, Kota tindak penataan dan Tasikmalaya, Kota Samarinda, Kab Bengkalis, Kab Pekalongan, Kab Sidoarjo, revitalisasi kawasan Kab Sumenep, Kab Kutai Kertanegara, dll 2 Telah mengakomodasi isu Wilayah Perbatasan dan Terpencil ---------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L2-7
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Kab/Kota yang akan difasilitasi antara 6. Jumlah kab/kota 33 kab/kota 213 kab/kota 0.062 lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, yang mendapat Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota fasilitasi Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Dumai, Kota Cirebon, Kota penyusunan Surakarta, Kota Palangkaraya, Kota Samarinda, Kab Bintan, Kab Banyuasin, Rencana Tindak Kab Bone, dll. Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah kawasan hasil identifikasi yang 7. Jumlah kab/kota 33 Kawasan 160 Kawasan 0.061 akan difasilitasi adalah Kab Bireun, Kab Madiun, Kab Padang Pariaman, Kab yang mendapat Karimun, Kab Bungo, Kota Pagar Alam, fasilitasi Kab Lampung Timur Kab Ngawi, Kab Banjar, Kota Kediri, Kab Singkawang, Kab penyusunan Barito Timur, Kota Manado, Kab Lombok Utara, Kab Ende, dll Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah Seluruh Propinsi 8. Jumlah Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 0.209 yang melaksanakan fasilitasi Penguatan Kelembagaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pelatihan (TOT), Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan Lingkungan dan pendataan serta pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, dengan mengundang seluruh Kab/kota Seluruh Propinsi 9. Jumlah Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 0.032 yang melaksanakan Pemeriksaan keandalan bangunan gedung termasuk gedung dan rumah negara dengan mengambil beberapa Kab/Kota terpilih yang ada pada masing-masing wilayahnya. -------------------------------------------------------------------------L2-8 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sasaran adalah kota metro/ kota besar, 10. Jumlah 5 kab/kota 65 kab/kota 0.240 diantaranya Kota Medan, Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Kabupaten/Kota Palembang, Kota Jakarta, Kota Bandung, yang mendapatkan Kota Bogor, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Pontianak, Kota pengembangan Banjarmasin, Kota Samarinda, Kota Makasar, dll bangunan gedung negara dan bersejarah Kab/Kota yang akan difasilitasi antara 11. Jumlah 7 kab/kota 111 kab/kota 0.329 lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kabupaten/Kota Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota yang mendapatkan Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kab Muara Enim, Kab Tulang Bawang, pengembangan Kab Magelang, Kab Madiun, Kab Kutai Kertanegara, Kab Lombok Timur, dll. sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Kab/Kota yang difasilitasi antara lain : 12. Jumlah Kab/Kota 10 kab/kota 128 kab/kota 0.043 Kota Sabang, Kab Nias, Kota Solok, Kab Lampung Tengah, Jakarta yang mendapat Utara/Barat/Timur, Kota Tangerang, Kota dukungan Bogor, Kota Surakarta, Kota Madiun, Kota Magelang, Kota Balikpapan, dll. pengembangan sarana dan prasarana aksesibilitas bangunan gedung Kawasan yang dipilih diutamakan 13. Jumlah Kawasan 32 Kawasan 152 Kawasan 1.137 mengacu pada PP no.26/2007 sesuai PKN, PKW dan PKSN. Kab/Kota yang akan setara 7.380 Ha yang difasilitasi antara lain : Kota Medan, Kota mendapatkan Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota dukungan sarana Semarang, Kota Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Batam, Kota dan prasarana pada Tasikmalaya, Kota Samarinda, Kab Bengkalis, Kab Pekalongan, Kab Sidoarjo, kawasan yang Kab Sumenep, Kab Kutai Kertanegara, dll direvitalisasi Kab/Kota yang akan difasilitasi antara 14. Jumlah Kawasan 39 kawasan 207 kawasan 0.562 lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, setara 369 Ha yang Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota mendapatkan Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Dumai, Kota Cirebon, Kota dukungan sarana Surakarta, Kota Palangkaraya, Kota Samarinda, Kab Bintan, Kab Banyuasin, dan prasarana Kab Bone, dll. Ruang terbuka Hijau 3 Jumlah kawasan hasil identifikasi yang 15. Jumlah kawasan 65 kawasan 160 kawasan 0.400 akan difasilitasi adalah Kab Bireun, Kab Madiun, Kab Padang Pariaman, Kab setara 442 Ha yang Karimun, Kab Bungo, Kota Pagar Alam, mendapatkan Kab Lampung Timur Kab Ngawi, Kab Banjar, Kota Kediri, Kab Singkawang, Kab dukungan sarana Barito Timur, Kota Manado, Kab Lombok Utara, Kab Ende, dll dan prasarana pada pemukiman tradisional dan bersejarah 3 Telah mengakomodasi isu Climate Change ---------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L2-9
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Semua Provinsi 16. Jumlah Provinsi 22 Provinsi 33 Provinsi 0.160 yang mendapat pengembangan PIP2B Semua Provinsi 17. Jumlah 9,556 kel/desa 21,984 kel/desa 5.943 Kelurahan/Desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM) 4 UNIT ORGANISASI PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN 8.320 PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Pusat 1. Pengaturan, Meningkatnya 1. Jumlah NSPK untuk 3 buah 25 buah 0.019 Pembinaan, pelayanan perumusan pengelolaan air Pengawasan, kebijakan, perencanaan limbah yang Pengembangan teknis, pembinaan, dan tersusun Sumber standarisasi teknis dan Pembiayaan Dan Pengelolaan Pola Investasi, Pengembangan serta Pengelolaan Infrastruktur bidang Pengembangan sanitasi dan Infrastruktur persampahan Sanitasi dan Pusat 2. Jumlah NSPK untuk 2 buah 20 buah 0.020 Persampahan drainase yang tersusun Semua provinsi 3. Jumlah Bantek, 34 keg 226 keg 0.423 Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah 4. Jumlah Bantek, 8 keg 50 keg 0.068 Semua provinsi Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan drainase 5. Jumlah 6 Paket 35 Paket 0.056 Semua provinsi penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan air limbah 4 Telah mengakomodasi isu Pengarusutamaan Gender -------------------------------------------------------------------------L2-10 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Semua provinsi 6. Jumlah 2 Paket 15 Paket 0.037 penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan drainase Semua provinsi 7. Jumlah monev 34 keg 226 keg 0.029 kinerja pengembangan air limbah Semua provinsi 8. Jumlah monev 7 Keg 50 Keg 0.007 kinerja pengembangan drainase 9. Jumlah kawasan 11 kawasan 11 kawasan 4.127 Kota Medan, Kota Batam, Kota Palembang, Kota Tangerang, Kota Jakarta, yang terlayani Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota infrastruktur air Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota limbah dengan Makassar dan Kota Denpasar sistem off-site 5 10. Jumlah kawasan 30 kawasan 210 kawasan 0.331 Semua provinsi yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem on-site 6 11. Jumlah kawasan 26 kawasan 50 kawasan 3.204 Semua provinsi yang luas (4600 Ha) genangannya berkurang 7 12. Jumlah NSPK untuk 3 buah 30 buah 0.029 Pusat pengelolaan persampahan yang tersusun 13. Jumlah Bantek, 22 Bantek, Bintek, 150 Bantek, 0.154 Semua provinsi dan Bintek, dan Bintek, dan pendampingan pendampin pendampingan SSK gan SSK (SSK) pengelolaan persampahan 14. Jumlah 2 paket 15 paket 0.037 Semua provinsi penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan persampahan 5 Telah mengakomodasi isu Climate Change 6 Telah mengakomodasi isu Climate Change 7 Telah mengakomodasi isu Climate Change ---------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L2-11
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Semua provinsi 15. Jumlah fasilitasi 2 kab/kota 15 kab/kota 0.015 pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat 8 Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota 16. Jumlah monev 21 keg 150 keg 0.019 Surakarta, Kota Malang, Kota Pekalongan, Kota Palembang, Kota Mataram, Kota kinerja Bukittinggi, Kab. Serdang Bedagai, Kota pengembangan Bitung, Kota Amuntai, Kota Yogyakarta, Kota Bandar Lampung, Kota Tangerang persampahan dan Kota Medan Semua provinsi 17. Jumlah kawasan 55 kawasan 210 kawasan 5.212 yang telayani infrastruktur persampahan 9 Semua provinsi 18. Jumlah prasarana 0 unit 250 unit 0.107 pengumpulan sampah 10 Semua provinsi 19. Jumlah prasarana 50 lokasi 250 lokasi 0.181 persampahan terpadu 3R 11 UNIT ORGANISASI PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR 12.421 MINUM Pusat 1. Pengaturan, Meningkatnya 1. Jumlah NSPK 4 buah 22 buah 0.044 Pembinaan, pelayanan perumusan tentang air minum Pengawasan, kebijakan, perencanaan yang tersusun Pengembangan teknis, pembinaan, 32 Propinsi Sumber standarisasi teknis dan 2. Jumlah kab/kota 0 Kab/Kota 100 Kab/Kota 0.060 (termasuk Renstra BPPSPAM Rp. 10 yang Pembiayaan dan Pengembangan Sistem Milyar) Pola Investasi, Penyediaan Air Minum menyelenggarakan serta minum pengembangan Pengembangan SPAM sesuai NSPK 32 Propinsi Sistem 3. Jumlah Rencana 30 Kab/Kota 200 Kab/Kota 0.209 Penyediaan Air Induk SPAM yang Minum telah ditetapkan 8 Telah mengakomodasi isu Climate Change 9 Telah mengakomodasi isu Climate Change 10 Telah mengakomodasi isu Climate Change 11 Telah mengakomodasi isu Climate Change -------------------------------------------------------------------------L2-12 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 32 Propinsi 4. Jumlah 18 Kab/Kota 100 Kab/Kota 0.025 penyelenggara air minum yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan 32 Propinsi 5. Jumlah PDAM yang 35 PDAM 185 PDAM 0.927 (termasuk Renstra BPPSPAM Rp. 171.1 Milyar) memperoleh pembinaan 32 Propinsi 6. Jumlah pengelola air 30 Non PDAM 225 Non 0.069 minum non-PDAM PDAM yang memperoleh pembinaan 32 Propinsi 7. Jumlah Monev 50 Kab/Kota 299 Kab/Kota 0.058 (termasuk Renstra BPPSPAM Rp. 6.4 kinerja Milyar) pengembangan pengelolaan air minum Semarang, Kab/Kota Sukabumi, 8. Jumlah laporan pra 3 PDAM 23 PDAM 0.042 Banjarmasin, (Banjar), Kendari, Palangkaraya, Singkawang, Pontianak, studi kelayakan KPS Mataram, Lombok Tengah, Bitung, Solo Raya (Solo dan Wonogiri, Magelang), Balikpapan, Gowa, Tasikmalaya, Ciamis, Lampung Selatan, Bogor, Lahat, Tangerang Selatan, Bengkulu, Inhil, Padang, Jambi, Banda Aceh, Subang (termasuk Renstra BPPSPAM Rp. 12.5 Milyar) 32 propinsi 9. Jumlah PDAM 20 PDAM 107 PDAM 0.020 terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman bank Pusat 10. Jumlah studi 0 laporan 9 laporan 0.009 alternatif pembiayaan 32 propinsi 11. Jumlah propinsi 32 propinsi 160 propinsi 0.050 yang melaksanakan kampanye 12 Banjarm asin, Tangerang, Medan, 12. Jumlah aktivitas 0 lokasi 8 lokasi 0.024 Surakarta, Surabaya, Cirebon, Yogyakarta, Sem arang reuse dan daur ulang air 13 32 Propinsi 13. Jumlah kawasan 74 kawasan 577 kawasan 1.254 yang terfasilitasi (PS air minum MBR Perkotaan) 12 Telah mengakomodasi isu Climate Change 13 Telah mengakomodasi isu Climate Change ---------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L2-13
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 32 Propinsi 14. Jumlah IKK yang 144 IKK 820 IKK 4.929 terfasilitasi 1440 lt/det 8200 lt/det 32 Propinsi 15. Jumlah desa yang 1472 desa 4650 desa 4.223 terfasilitasi (PS air minum perdesaan) Kep. Riau, Kaltim, Kalbar, Sulut, NTT, 16. Jumlah kawasan 18 kawasan 100 kawasan 0.292 Malut, Maluku, Papua, Sumut, Kalteng, Kalsel, Babel (lt/det) yang terfasilitasi 170 lt/det 960 lt/det (kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET) 21 Propinsi 17. Jumlah kawasan 13 l/dt 53 kawasan 0.186 (lt/det) yang 65 lt/det 310 lt/det terfasilitasi (mendukung pelabuhan perikanan) UNIT ORGANISASI PELAKSANA: 1.817 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Pusat 1. Pelayanan Jumlah dukungan 1. Jumlah 1900 Pegawai 9500 Pegawai 0.660 Manajemen manajemen dan jumlah terselenggaranya Bidang kawasan yang mendapat Pelaksanaan Permukiman penyediaan prasarana Administrasi dan sarana air minum, Penggajian dan air limbah persamahan Perkantoran dan drainase pada lokais Pusat 2. Jumlah 13 paket 65 paket 0.096 pasca bencana/konflik terselenggaranya sosial Administrasi dan Pengelolaan Pegawai Pusat 3. Jumlah 8 paket 40 paket 0.095 meningkatnya Kemampuan dan Kehandalan SDM dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Akuntansi Pusat 4. Jumlah 9 paket 45 paket 0.039 terselenggaranya Pembinaan Hukum dan Tersedianya Perangkat Penataan Hukum -------------------------------------------------------------------------L2-14 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pusat 5. Jumlah 9 paket 45 paket 0.059 terselenggaranya Pembinaan serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Perlengkapan Pusat 6. Jumlah 1 paket 5 paket 0.025 terselenggaranya Pembinaan dan Pelaksanaan habitat Pusat 7. Jumlah 5 Paket 25 Paket 0.19 terpenuhinya Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan layak Pusat 8. Jumlah tersedianya 5 Paket 31 Paket 0.13 Penyediaan Prasarana dan sarana Persampahan dan Drainase pada Lokasi Pasca Bencana/Konflik Sosial Pusat 9. Jumlah tersedianya 13 Paket 65 Paket 0.28 Penyediaan Prasarana Air Minum dan Air Limbah pada Lokasi Pasca Bencana / Konflik Sosial Pusat 10. Jumlah 5 Paket 33 Paket 0.24 terpenuhinya Cadangan Mendesak Bidang Perkim pada Lokasi Pasca Bencana / Konflik Sosial ---------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L2-15
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) UNIT ORGANISASI PELAKSANA: 0.441 DIREKTORAT BINA PROGRAM Pusat 1. Penyusunan Meningkatnya 1. Jumlah penyusunan 6 paket 30 paket 0.09 Kebijakan, penyusunan kebijakan, Kebijakan dan Program dan program dan anggaran, Strategi bidang Anggaran, kerjasama luar negeri, Permukiman Kerjasama Luar data informasi serta Negeri, Data evaluasi kinerja Informasi Serta infrastruktur bidang Evaluasi Kinerja permukiman yang Infrastruktur dimanfaatkan oleh Bidang kabupaten/kota Permukiman Pusat 2. Jumlah penyusunan 7 paket 35 paket 0.09 Program dan Anggaran bidang Permukiman Pusat 3. Jumlah penyusunan 8 paket 40 paket 0.09 Kerjasama Luar Negeri dan Pola Investasi bidang permukiman Pusat 4. Jumlah penyusunan 6 paket 30 paket 0.09 Evaluasi dan Kinerja bidang Permukiman Pusat 5. Jumlah penyusunan 7 paket 35 paket 0.09 Data dan Informasi Bidang Permukiman JUMLAH TOTAL 50.00 UNIT ORGANISASI PELAKSANA: BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM 0.234 PENYEDIAAN AIR MINUM Tersebar di 33 Provinsi 1. Dukungan Terselenggaranya 1. Jumlah PDAM yang 8 PDAM 62 PDAM 0.159 Pengaturan, pembinaan kepada dibina Pembinaan, PDAM Pengawasan, Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Pengembangan Terselenggaranya Diklat 2. Jumlah 3 Kab/Kota 24 Kab/Kota 0.006 Banjarmasin, Makassar, Menado, Denpasar, Ambon Sumber air minum penyelenggaraan Pembiayaan dan diklat Tersebar di 33 Provinsi Pola Investasi Terselenggaranya 3. Jumlah monev 38 Kab/Kota 299 Kab/Kota 0.014 serta Monev Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi -------------------------------------------------------------------------L2-16 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 2 PROGRAM/ INDIKATOR/ TARGET Anggaran KETERANGAN OUTCOME/ OUTPUT (Rp. KEGIATAN OUTPUT 2010 2014 /LOKASI Triliun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pusat Tersedianya konsep 4. Jumlah konsep 1 NSPK 4 NSPK 0.004 NSPK air minum NSPK Terlaksananya 5. Jumlah Kab/Kota 2 Kab/Kota 19 Kab/Kota 0.016 penyelenggaraan SPAM yang sesuai NSPK menyelenggarakan SPAM sesuai NSPK Kab.Tasikmalaya, Kab.Kudus, Kab. Terfasilitasinya 6. Jumlah PDAM yang 9 PDAM 66 PDAM 0.015 Lombok Timur, Kab.Wonosobo, Kab.Cilacap, Kab. Klaten, Kab.Kuningan, pinjaman perbankan mendapat fasilitas Kab.Sukoharjo, Kota Tegal, perbankan / sumber Kab.Pekalongan, Kota Pekalongan, Banyumas, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, pembiayaan Gresik, Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab.Karawang, Kab.Bekasi, Kota Bekasi Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kota Jambi, Terselenggaranya 7. Jumlah PDAM / Kab 2 PDAM / Kab 14 PDAM / 0.014 Kota Bandar Lampung, Kota Medan, Kab. pendampingan KPS / Kota yang /Kota Kab /Kota Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, Kab. Bandung, Kab. Subang, Kota Cirebon, mendapat Kab. Kuningan, Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kota Semarang, Kota pendampingan KPS Yogyakarta.(Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kota Surabaya)**(DKI Jaya, Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang)*** Pusat Tersedianya alternatif 8. Jumlah studi 1 Studi 6 Studi 0.007 pembiayaan/pola alternatif investasi SPAM pembiayaan / pola investasi ---------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L2-17
    • Lampiran 2 -------------------------------------------------------------------------L2-8 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 3Lampiran-3 : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2010 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA ------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L3-1
    • Lampiran 3 -------------------------------------------------------------------------L3-2 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 3-------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L3-3
    • Lampiran 3 -------------------------------------------------------------------------L3-4 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 3-------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L3-5
    • Lampiran 3 -------------------------------------------------------------------------L3-6 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 3-------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L3-7
    • Lampiran 3 -------------------------------------------------------------------------L3-8 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 3-------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L3-9
    • Lampiran 3 -------------------------------------------------------------------------L3-10 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 3-------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L3-11
    • Lampiran 3 -------------------------------------------------------------------------L3-12 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 3-------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L3-13
    • Lampiran 3 -------------------------------------------------------------------------L3-14 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 3-------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L3-15
    • Lampiran 3 -------------------------------------------------------------------------L3-16 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 3-------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L3-17
    • Lampiran 3 -------------------------------------------------------------------------L3-18 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 3-------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L3-19
    • Lampiran 3 -------------------------------------------------------------------------L3-20 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 3-------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L3-21
    • Lampiran 4 Lampiran-4 : DAFTAR RENCANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUTKUR SASARAN (Hasil Kementerian/ Outcome yang Rencana Disbursement (Miliar Rupiah) NO Lembaga terkait Lokasi diharapkan) Nama Proyek Penanggung jawab 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 1. Penyediaan Air Minum Kementerian Jawa Bali - 270,00 270,0 - - 540,00 Kota Bandung Pekerjaan Umum, - - - - - - Pemkot Bandung 2. Peningkatan dan Kementerian Sumatera - 60,00 - - - 60,00 Pembangunan IPAM Pekerjaan Umum, Kota Medan Pemkot Medan 3. Penyediaan Air Minum Kementerian Sumatera - - 260,00 260,00 - 520,00 Kota Bandar Lampung Pekerjaan Umum, Pemkot Bandar Lampung 4. Penyediaan Air Minum Kementerian Jawa Bali - - 1.300,00 1.300,00 1.170 3.770,00 DKI Jakarta-Bekasi- Pekerjaan Umum, Karawang Pemprov DKI 5. Pemkot Bekasi, - - - - - - Pemkab Bekasi, Pemkab Karawang 6. Penyediaan Air Minum Kementerian Jawa Bali - - 100,00 100,00 80,00 280,00 Kabupaten Bekasi Pekerjaan Umum, (Cikarang Barat & Pemkab Bekasi Cibitung) 7. Penyediaan Air Minum Kementerian Jawa Bali - - 60,00 60,00 50,00 170,00 Kabupaten Bandung Pekerjaan Umum, Pemkab Bandung 8. Penyediaan Air Minum Kementerian Jawa Bali - 25,00 25,00 - - 50,00 Kabupaten Sumedang Pekerjaan Umum, Pemkab Sumedang 9. Penyediaan Air Minum Kementerian Jawa Bali - 5,00 5,00 - - 10,00 Kabupaten Indramayu Pekerjaan Umum, Pemkab Indramayu 10. Penyediaan Air Minum Kementerian Jawa Bali - 70,00 70,00 - - 140,00 Kabupaten dan Kota Pekerjaan Umum, Cirebon Pemkab Kuningan, Pemkab Cirebon, Pemkot Cirebon ------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L4-1
    • Lampiran 4 SASARAN (Hasil Kementerian/ Outcome yang Rencana Disbursement (Miliar Rupiah) NO Lembaga terkait Lokasi diharapkan) Nama Proyek Penanggung jawab 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 11. Penyediaan Air Minum Kementerian Jawa Bali - - 110,00 110,00 - 220,00 Kota Bekasi (Pondok Pekerjaan Umum, Gede) Pemkot Bekasi 12. Penyediaan Air Minum Kementerian Jawa Bali - - 35,00 35,00 - 70,00 Kota Surakarta Pekerjaan Umum, Pemkot Surakarta 13. Penyediaan Air Minum Kementerian Jawa Bali - 125,00 125,00 - - 250,00 Kabupaten Klungkung Pekerjaan Umum, Pemkab Klungkung 14. Penyediaan Air Minum Kementerian Sulawesi - 60,00 55,00 - - 115,00 Kabupaten Maros Pekerjaan Umum, Pemkab Maros 15. Pembangunan Tempat Kementerian Jawa Bali 240,00 160,00 - - - 400,00 Pengelolaan Sampah Pekerjaan Terpadu Bogor dan Umum/Pemprov Depok Jabar 16. Pembangunan Tempat Kementerian Jawa Bali 480,00 320,00 - - - 800 Pengelolaan Sampah Pekerjaan Terpadu Bandung dan Umum/Pemprov Sekitarnya Jabar -------------------------------------------------------------------------L4-2 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
    • Lampiran 4 ------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 L4-3