KEMENTERIAN PEKERJAAN                                                                     UMUM                 DIREKTORAT ...
b.   DASAR HUKUM          1.    Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara;          2.    Undang-Undang Nomor...
c.   MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN     1.   Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum          meli...
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti yang menjadi acuan untuk     menyusun Rencana Kerja Dire...
Kata Pengantar                                 Direktur Jenderal Cipta Karya        Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jang...
Daftar IsiSurat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya .......................................................... iKata P...
Bab 4   VISI, MISI DAN TUJUAN PENGEMBANGAN              INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN.............................................
Daftar TabelTabel 3.1 : Kondisi Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Permukiman 2005 – 2009 ..... 3-17Tabel 5.2 : Rencana ...
Daftar Lampiran     Lampiran-1 :   Matrik Arahan RPJP Nasional 2005-2025 Dalam Penyusunan RPJMN                    Bidang ...
Ba b 1                                                                              PENDAHULUAN1.1 UMUM      Sejalan denga...
1.2 MANDAT TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN          Pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya dilaksanakan dengan    ...
5.   UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang bertujuan untuk     mengatur pengelolaan sumber daya air secara meny...
10.   Permen PU No. 494/PRT/M/2005 tentang KSNP-Kota yang bertujuan sebagai            pedoman untuk penyiapan pengaturan ...
merupakan tanggung-jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkanjuga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten...
1.3 PERAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN             Pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman)      mempunyai ma...
Ba b 2                                                                             ISU STRATEGIS       Isu Strategis Pemba...
urbanisasi yang terjadi saat ini lebih banyak didorong oleh terbatasnya lapangan      kerja di daerah perdesaan.      b.  ...
penduduk di atas 700 ribu dan kota menengah dengan jumlah penduduk antara 200ribu dan 700 ribu. Kota-kota besar dan meneng...
d.   Desentralisasi            Era desentralisasi yang berjalan membawa dampak yang teramat besar bagi      perkembangan p...
puluhan meter di bawah tanah, hal tersebut terasa sulit terutama di lingkunganperumahan padat penduduk seperti kawasan per...
g.       Konteks Kota Berkelanjutan                         Dilihat dari aspek equity dapat dikatakan kondisi             ...
i.   Perwujudan RTH 30%     Upaya perwujudan RTH sebesar 30% merupakan tantangan besar, komposisi30% memang merupakan kebi...
diversity yang perlu dioptimalkan pada tataran ekonomi. Sumberdaya alam, invovasi,      fasionable, local value with moder...
o.   Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Pengembangan Nilai Tambah      Dalam menjawab tantangan ke depan, kita harus mamp...
Ba b 3                                KONDISI UMUM PENCAPAIAN,                    PERMASALAHAN DAN TANTANGAN3.1 KONDISI UM...
tahun 2009. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan         permukiman, berbagai upaya telah dilakukan diantaranya   ...
yang memiliki kawasan agropolitan terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah denganjumlah sebanyak 11 kawasan. Sementara itu pe...
sebesar 820.000 unit rumah per tahun. Pemerintah telah      melakukan berbagai fasilitasi penyediaan perumahan dan      pe...
Proporsi rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri di perkotaanmencapai 32,98 persen jauh lebih tinggi dibandi...
ditunjukkan dengan belum efektifnya fungsi Badan Koordinasi Pembangunan dan      Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nas...
diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang merupakan peraturanpelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002...
3.1.3 PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN           Proporsi penduduk terhadap sanitasi yang layak secara      nasional sampa...
bersih dan sehat (PHBS). Rendahnya kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbahyang layak dan rendahnya utilisasi Instalas...
(willingness to pay) dari masyarakat untuk pelayanan air limbah domestik dan       subsidi pemerintah yang tidak dapat dia...
dijumpai pula bahwa fungsi saluran drainase tidak tegas apakah untuk mengalirkankelebihan air permukaan atau juga berfungs...
sehingga secara umum belum dikelola menggunakan pendekatan yang ramah       lingkungan. Namun demikian telah dibangun TPA ...
permasalahan yang muncul pada dinas pengelola sampah bahkan lebih menyeluruhbaik berupa alokasi dana yang minim, manajemen...
Akses air minum perpipaan mengalami stagnasi selama        kurun waktu 1994-2006, hanya bertambah sekitar 2,18 persen.    ...
kendala yakni ketiadaan peraturan yang mengatur pola kerjasama pemerintah danmasyarakat. Faktor lainnya adalah kualitas su...
Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar PDAM       masih menerapkan tarif dasar di bawah biaya produksi air       min...
Tabel 3.1 :                     Kondisi Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Permukiman 2005 – 2009                       ...
Target                                  Hasil Pelaksanaan                            Pencapaian       No   Program Utama/P...
Target                                 Hasil Pelaksanaan                             PencapaianNo   Program Utama/Priorita...
Dukungan Infrastruktur Perdesaan hanya tercapai 22.647 desa pada tahun 2009 dari       target 29.274 desa.            Kegi...
3.2 PERMASALAHAN UMUM     Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang CiptaKarya terdiri dari permasa...
f.   Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-                 Cipta-Karya-an padahal bidang i...
ii. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara.        •   Masih adanya kelembagaan bangunan gedung yang belum berfu...
ii. Sektor Drainase.               •   Kapasitas sistem drainase tidak sesuai dengan kondisi saat ini.               •   B...
ii. Terbatasnya pendanaan.   •   Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan       untuk pengembangan...
•   Pelayanan air minum melalui perpipaan masih terbatas untuk                   masyarakat menengah ke atas di perkotaan,...
3.4 TANTANGAN    Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang ada, maka tantangan dalampembangunan infrastruktur permukiman a...
Ba b 4       VISI, MISI DAN TUJUAN PENGEMBANGAN                            INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN4.1 VISI DAN MISI     B...
-   Berdaya saing, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat          menonjolkan kualitas lingkungan permukima...
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014

18,902

Published on

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 berisikan mengenai isu-isu strategis; kondisi umum, pencapaian, permasalahan, dan tantangan; visi, misi, dan tujuan pengembangan infrastruktur permukiman; arahan kebijakan dan strategi; dan program dan kegiatan. Strategi ini mencakup : pengembangan perkotaan, air minum, pengelolaan persampahan, air limbah, drainase, dll.

Published in: Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
18,902
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1,289
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014

  1. 1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA JL. Pattimura 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-72796588, Fax. 021-72796588 Jakarta, 10 Mei 2010Kepada Yang terhormat :1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya2. Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum3. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seluruh Indonesiadi – TempatPerihal : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014 SURAT EDARAN Nomor: 03/SE/DC/2010 Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 danPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana StrategisKementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014, perlu menetapkan Rencana StrategisDirektorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014 dengan Surat Edaran Direktur Jenderalsebagai berikut:a. UMUM Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 i
  2. 2. b. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; --------------------------------------------------------------------------ii RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  3. 3. c. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 1. Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum meliputi uraian tentang Amanat Undang-Undang, Tugas, Fungsi dan Kewenangan serta Peran Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kondisi dan Tantangan serta Isu Strategis, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan dan Target Capaian yang dilengkapi dengan pendanaan, indikator output, outcome dan Indikator Kinerja Utama (IKU). 2. Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Direktorat/Satminkal di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam penyusunan program 5 (lima) tahun masing-masing Direktorat/Satminkal.d. RUANG LINGKUP 1. Program, kegiatan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum harus dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran program per wilayah (kota/ kabupaten/provinsi) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah-nya dan mengacu kepada Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) setiap kota/kabupaten/provinsi. 2. Perwujudan program, kegiatan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum ini akan dicapai melalui pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.e. PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Bina Program, Direktur Pengembangan Permukiman, Direktur Pengembangan Air Minum, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 iii
  4. 4. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti yang menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Direktorat/Satminkal di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam penyusunan program 5 (lima) tahun masing-masing Direktorat/Satminkal Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2010 DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, BUDI YUWONO P. Tembusan disampaikan kepada yth: 1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan); 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; --------------------------------------------------------------------------iv RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  5. 5. Kata Pengantar Direktur Jenderal Cipta Karya Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional Tahun 2010-2014 yang tercantum dalam Peraturan PresidenRepublik Indonesia nomor 5 tahun 2010 maka perlu disusun RencanaStrategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014. RencanaStrategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014 dibuatdengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan melalui PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tanggal 29 Januari 2010. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014 ini memuatarahan mandat Undang-Undang, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi dan TujuanDirektorat Jenderal Cipta Karya, serta Rincian Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal CiptaKarya tahun 2010-2014. Selanjutnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun2010-2014 dapat menjadi acuan bagi setiap Satminkal/Direktorat di lingkungan DirektoratJenderal Cipta Karya dalam menyusun Program dan Kegiatan setiap tahun mulai tahun 2010hingga tahun 2014. Semoga buku ini bermanfaat sebagai acuan dalam Penyusunan Program, RencanaKerja serta Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai tahun 2010, 2011, 2012, 2013sampai dengan tahun 2014. Jakarta, Mei 2010 Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono P. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 v
  6. 6. Daftar IsiSurat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya .......................................................... iKata Pengantar ............................................................................................................ vDaftar Isi .................................................................................................................. viDaftar Tabel .............................................................................................................. viiiDaftar Gambar .......................................................................................................... viiiDaftar Lampiran ......................................................................................................... ixBab 1 PENDAHULUAN ....................................................................................... 1-1 1.1 Umum ................................................................................................... 1-1 1.2 Mandat Tugas, Fungsi dan Kewenangan .................................................. 1-2 1.3 Peran Infrastruktur Permukiman ............................................................. 1-6Bab 2 ISU STRATEGIS ...................................................................................... 2-1Bab 3 KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN ................................................................................... 3-1 3.1 Kondisi Umum Pencapaian ...................................................................... 3-1 3.1.1 Pengembangan Permukiman....................................................... 3-1 3.1.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan ........................................... 3-6 3.1.3 Penyehatan Lingkungan Permukiman .......................................... 3-8 3.1.4 Pengembangan Air Minum ........................................................ 3-13 3.2 Permasalahan Umum ........................................................................... 3-21 3.3 Permasalahan Per Sektor ...................................................................... 3-22 3.4 Tantangan ........................................................................................... 3-27 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 vi
  7. 7. Bab 4 VISI, MISI DAN TUJUAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN............................................................ 4-1 4.1 Visi dan Misi .......................................................................................... 4-1 4.2 Tujuan .................................................................................................. 4-3 4.3 Sasaran ................................................................................................. 4-4 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) .............................................................. 4-14 Bab 5 ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..................................................... 5-1 5.1 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan .............................................................................................. 5-1 5.2 Kebijakan dan Strategi Sektor ................................................................. 5-3 5.2.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ................................................................ 5-3 5.2.2 Kebijakan dan Strategi Nsional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan .......................................................... 5-5 5.2.3 Kebijakan dan Strategi Nsional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman ........................................... 5-7 5.3 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan....................................................... 5-10 5.4 Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Penanganan Infrastruktur Permukiman ..................................................................... 5-15 Bab 6 PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................................................... 6-1 6.1 Program dan Kegiatan 2010-2014 ........................................................... 6-1 6.2 Pendanaan Cipta Karya 2010-2014 .......................................................... 6-9 Bab 7 P E N U T U P ..................................................................................... 7-1 --------------------------------------------------------------------------vii RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  8. 8. Daftar TabelTabel 3.1 : Kondisi Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Permukiman 2005 – 2009 ..... 3-17Tabel 5.2 : Rencana Proyek KPS Air Minum Tahun 2010-2016 ....................................... 5-12Tabel 5.3 : Usulan Kegiatan PHLN 2010-2014 ............................................................... 5-13Tabel 6.1 : Rekapitulasi Ditjen Cipta Karya ................................................................... 6-10Tabel 6.2 : Sub Bidang Pengembangan Permukiman ..................................................... 6-10Tabel 6.3 : Sub Bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan ............................ 6-11Tabel 6.4 : Sub Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman ........................................ 6-12Tabel 6.5 : Sub Bidang Pengembangan Air Minum ........................................................ 6-12Tabel 6.6 : Sekretariat Direktorat Jenderal.................................................................... 6-13Tabel 6.7 : Direktorat Bina Program ............................................................................. 6-13Tabel 6.8 : Matrik Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 ............ 6-14Daftar GambarDiagram 5.1 Kedudukan Rencana Program Investasi Jangka Menengah ......................... 5-17 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 viii
  9. 9. Daftar Lampiran Lampiran-1 : Matrik Arahan RPJP Nasional 2005-2025 Dalam Penyusunan RPJMN Bidang Cipta Karya 2010-2014 Lampiran-2 : Matrik Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Lampiran-3 : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Lampiran-4: Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastrutkur --------------------------------------------------------------------------ix RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  10. 10. Ba b 1 PENDAHULUAN1.1 UMUM Sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan jugaPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 Tentang RencanaStrategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014, maka penyusunanRenstra Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan penjabaran dari kedua dokumentersebut diatas. Dokumen Renstra Ditjen. Cipta Karya 2010-2014, akan memuat isu strategis,kondisi pencapaian hingga tahun 2014, pemasalahan dan tantangan infrastrukturpermukiman, visi, misi dan tujuan, kebijakan dan strategi serta program dankegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagaiSatminkal di Kementerian Pekerjaan Umum dalam upaya pencapaian RPJM Nasional. Susunan Renstra Ditjen. Cipta Karya 2010-2014 dimulai dengan pemaparantentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang Cipta Karya; visi, misi,tujuan dan sasaran pembangunan Cipta Karya; strategi penyelenggaraan CiptaKarya; serta program dan kegiatan. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 1-1
  11. 11. 1.2 MANDAT TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya dilaksanakan dengan memperhatikan mandat yang tercantum dalam perangkat peraturan sebagai berikut: 1. UU No. 72 Tahun 1957 tentang penjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri yaitu untuk mengatur penjualan rumah-rumah negeri beserta tanahnya. 2. UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang bertujuan untuk mengatur: (i) pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya; (ii) meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang; (iii) memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi kehidupan masyarakat. 3. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang bertujuan menata dan mengelola perumahan dan permukiman, baik di daerah perkotaan dan perdesaan agar lebih terpadu dan terkoordinasi. 4. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, yang diwujudkan dengan adanya: (i) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta; (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.1-2 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  12. 12. 5. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.6. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan persampahan agar dapat menjamin peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah menjadi sumber daya (resources).7. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang bertujuan untuk: (i) mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; (ii) tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa layanan, dan; (iii) tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.8. PP No 35 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung yang bertujuan mengatur ketentuan fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaran bangunan gedung, peran masyarakat dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.9. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bertujuan sebagai pedoman dalam: (i) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; (ii) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; (iii) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; (iv) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; (v) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; (vi) penataan ruang kawasan strategis nasional, dan; (vii) penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 1-3
  13. 13. 10. Permen PU No. 494/PRT/M/2005 tentang KSNP-Kota yang bertujuan sebagai pedoman untuk penyiapan pengaturan dan rencana pengembangan perkotaan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kondisi dan potensi setempat. 11. Permen PU No. 20/PRT/M/2006 tentang KSNP-SPAM yang bertujuan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum berkualitas, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat. 12. Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang KSNP-SPP (Sistem Pengelolaan Persampahan) yang bertujuan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat. 13. Permen PU No 16//PRT/M/2008 tentang KSNP-SPALP (Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman) bertujuan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat. Selain undang-undang tersebut di atas yang mengatur tugas dan fungsi Ditjen. Cipta Karya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah diatur tugas dan kewenangan Ditjen. Cipta Karya. Kewenangan dalam aspek pembangunan di bidang Cipta Karya, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan di bidang ini1-4 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  14. 14. merupakan tanggung-jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkanjuga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Pemerintah Pusat melaksanakan tugas-tugas TURBINWAS dan yang bersifatconcurrent atas permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunannasional dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standarisasi teknis bidang Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugasnyatersebut Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi yaitu:a) penyusunan kebijakan, program dan anggaran, serta evaluasi kinerjapembangunan bidang Cipta Karya; b) pembinaan teknis dan penyusunan norma,standar, pedoman dan manual (NSPM) untuk air minum, air limbah, persampahan,drainase, terminal, pasar, dan fasos-fasum lainnya; c) fasilitasi pembangunan danpengelolaan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan; d) pengembangansistem pembiayaan dan pola investasi air minum dan sanitasi melalui kerjasamapemerintah, dunia usaha dan masyarakat, serta standardisasi bidang perumahan, airminum, penyehatan lingkungan permukiman, dan tata bangunan; e) penyediaaninfrastruktur pekerjaan umum bagi pengembangan kawasan perumahan rakyat;f) fasilitasi pembangunan rumah susun dalam rangka peremajaan kawasan;g) penyediaan infrastruktur permukiman untuk kawasan kumuh/nelayan, perdesaan,daerah perbatasan, kawasan terpencil, dan pulau-pulau kecil; h) penyediaan airminum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air; i) pembinaan teknis danpengawasan pembangunan bangunan gedung, dan pengelolaan bangunan gedungdan rumah negara; j) penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakaninfrastruktur permukiman akibat bencana alam dan kerusuhan sosial; dank) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 1-5
  15. 15. 1.3 PERAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja; c) meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman. Untuk mewujudkan tiga strategic goal di atas tugas pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) diwujudkan dengan dua pendekatan: i) pendekatan skala kabupaten kota melalui tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang permukiman; ii) pendekatan skala kawasan melalui tugas pembangunan infrastruktur bidang permukiman.1-6 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  16. 16. Ba b 2 ISU STRATEGIS Isu Strategis Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010-2014 meliputi isu-isubaru dan penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagipelayanan prasarana dan sarana permukiman bidang Cipta Karya pada kurun waktulima tahun mendatang, yaitu meliputi:a. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah Saat ini arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam.Proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari 35,9 persen pada tahun1995 menjadi 48,3 persen pada 2005. Diperkirakan tren yang berkembang akanterus terjadi sehingga sebelum tahun 2010 jumlah penduduk perkotaan secaranasional telah melampaui jumlah penduduk perdesaan, dan diperkirakan pada tahun2025 nanti 68,3 persen penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan.Fenomena ini bisa kita sikapi melalui dua pendekatan, yaitu sebagai sinyalemenberkembangnya aktivitas di perkotaan yang tentunya merupakan indikasi bangkitnyaperekonomian negara. Tetapi di sisi lain, hal ini juga mengindikasikan kuatnyapengaruh kota, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan wilayah yang tidakkonstruktif antara kota besar-kota menengah atau antara kota-desa. Proses --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 2-1
  17. 17. urbanisasi yang terjadi saat ini lebih banyak didorong oleh terbatasnya lapangan kerja di daerah perdesaan. b. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi. Urbanisasi yang tinggi seringkali diikuti oleh meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, akibat ketiadaan lapangan pekerjaan, tingginya standar kehidupan di perkotaan dan lain sebagainya. Di tahun 2006 angka kemiskinan di kawasan perkotaan naik menjadi 14,29 juta jiwa dari sebelumnya sebesar 12,4 juta jiwa penduduk pada tahun 2005. Jumlah penduduk miskin yang besar dapat berakibat pada meluasnya kawasan kumuh di perkotaan yang berujung pada ketidakmampuan pemerintah kota menuju kota yang layak huni. Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas mencapai sekitar 42.500 Hektar. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 14 % dari total perumahan di Indonesia merupakan kawasan kumuh perkotaan, yang rata-rata terletak di bantaran sungai dan tepi pantai. Hal ini menjadi perhatian utama dalam rangka pencapaian MDG tujuan ke tujuh yaitu memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan sasaran ke 11; Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. Kenyataannya rata-rata kawasan kumuh terletak di perkotaan, maka oleh karena itu Pemerintah menaruh perhatian besar pada penanganan kawasan kumuh di kawasan perkotaan. c. Kota Sebagai Engine of Growth Perkembangan ekonomi perkotaan terkait dengan perkembangan ekonomi nasional dan juga sebaliknya. Dalam studi yang dilakukan Bappenas di tahun 2003 dikemukakan peranan perkotaan yang sangat signifikan sebagai penghela pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya peranan kota-kota besar dengan jumlah2-2 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  18. 18. penduduk di atas 700 ribu dan kota menengah dengan jumlah penduduk antara 200ribu dan 700 ribu. Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota, atau 9%dari total jumlah daerah, mempunyai sumbangan 40% dari total Produk DomestikBruto (PDB) nasional. Sedangkan bila dipisahkan kota-kota besar saja, yang hanyaberjumlah 14 kota saja, atau hanya 3,4% dari total jumlah daerah, mampumenyumbang 30% dari total PDB nasional. Berdasarkan data-data di atas sudahsangat jelas bahwa kota merupakan motor dari pertumbuhan ekonomi nasional. Olehkarena itu, ketika terjadi krisis ekonomi, kota sebagai “back bone” dari kerangkaekonomi nasional juga mengalami kontraksi yang parah. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 2-3
  19. 19. d. Desentralisasi Era desentralisasi yang berjalan membawa dampak yang teramat besar bagi perkembangan perkotaan di Indonesia. Perubahan ini terlihat pada beberapa kota yang perkembangannya bergerak menjadi lebih besar. Perkembangan ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan internal dan eksternal kota. Persebaran kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa, dengan 32 dari 91 kota administratif berada di pulau Jawa. Angka ini bisa bertambah apabila kita mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan yang merupakan kawasan perkotaan terletak di wilayah administratif Kabupaten. Pembangunan perkotaan yang pada awalnya dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat berubah. Saat ini Pemerintah Daerah memegang peranan utama dalam mengarahkan pembangunan perkotaan. Implikasi dari ini, strategi pembangunan perkotaan yang skala nasional tidak bisa serta merta diimplementasikan ke daerah. Pola pembangunan perkotaan saat ini tentunya menekankan kepada optimalisasi sumber daya lokal yang kompetitif. Di satu sisi, Desentralisasi berhasil membawa Pemerintah Daerah dalam nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masing- masing daerah. Akan tetapi di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru membahayakan daya dukung kota, terutama di Kota Besar dan Metropolitan. e. Kerusakan Lingkungan Hidup Kerusakan lingkungan hidup perkotaan berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan yang tidak terkendali. Misalnya, penggunaan air tanah yang sudah berlebihan menyebabkan sulitnya masyarakat memperoleh air bersih, sementara penyediaan air bersih oleh PDAM belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Pemenuhan kebutuhan air bersih oleh masing-masing rumah tangga sekarang sudah ini mengharuskan pemasangan pipa penyedot sampai2-4 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  20. 20. puluhan meter di bawah tanah, hal tersebut terasa sulit terutama di lingkunganperumahan padat penduduk seperti kawasan perumnas dan BTN, yang kavlingtanahnya kecil-kecil. Demikian pula dengan masalah lalu-lintas di kawasan perkotaanyang belum dapat tertangani dengan baik, sehingga kemacetan lalu-lintas dankecelakaan lalu-lintas sudah menjadi pemandangan umum sehari-hari. Persoalantersebut merupakan bagian dari persoalan pemborosan potensi kemampuanPemerintah Daerah dalam pembangunan perkotaan. Fakta lain yang cukup menonjolyang sedang terjadi sekarang ini adalah adanya kota-kota baru dari semula berupapusat-pusat permukiman transmigrasi. Kecenderungan ini tentunya akan memakananggaran pembangunan, yang mungkin saja tidak sebesar biaya yang dibutuhkanuntuk meningkatkan kapasitas pelayanan perkotaan yang sudah ada, selainberpotensi merusak keasrian lingkungan hidup.f. Daya Saing Kota dan Demokratisasi Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaingdengan kota di dalam negeri semata, persaingan terjadi dengan kota-kota di skalaAsia bahkan dunia. Bentuk persaingan pun bergeser dari yang sebelumnya berkutatpada comparative advantage menuju ke era competitive advantage. Di masa lalu,daya saing sebuah kota ditentukan oleh jumlah tenaga kerja (sumber daya manusia)dan sumber daya alam yang dimiliki. Saat ini variabel bertambah menjadi tingkatkelayakhunian kota yang direpresentasikan dalam infrastruktur pendukung danpelayanan perkotaan. Sebuah kota harus mampu berlomba-lomba menunjukkan tidak hanya sebagaisebuah kota yang layak huni akan tetapi sebuah kota yang mampu mengedepankannilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kesehariannya. Nilai-nilai demokrasi harusmampu diterjemahkan oleh masing-masing kota. Hal-hal inilah yang kemudianmemberikan nilai tambah dan daya saing bagi sebuah kota untuk menarik investasidari luar. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 2-5
  21. 21. g. Konteks Kota Berkelanjutan Dilihat dari aspek equity dapat dikatakan kondisi perkotaan di Indonesia masih cenderung pada kondisi in-equity. Kota-kota baru dengan pelayanan yang luar biasa, dengan kualitas yang baik, namun di lain pihak masyarakat miskin harus membayar lebih dalam memperoleh pelayanan perkotaan. Aspek budaya, dalam konteks diversity, perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan. Diversity masyarakat perkotaan yang tinggi harus dapat diakomodasi oleh pelayanan perkotaan. Urban heritage saat ini masih dapat dikategorikan belum concern terhadap bangunan bersejarah. Ekologi (dalam kualitas lingkungan yang perlu dipertahankan) dan ekonomi kota diharapkan dapat bertumbuh dan berkembang, dengan daya beli masyarakat yang cukup dalam memenuhi kehidupan yang layak. h. Perubahan Iklim Perubahan iklim merupakan tantangan bagi kita, dan memang tidak hanya sekarang, namun ini perlu diperhitungkan secara cermat dalam konteks pembangunan perkotaan. Dampak perubahan iklim dengan intensitas hujan yang meningkat, dan meningkatnya permukaan air laut, dapat menyebabkan permasalahan tersendiri. Peran infrastruktur menjadi penting dalam mitigasi perubahan iklim.2-6 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  22. 22. i. Perwujudan RTH 30% Upaya perwujudan RTH sebesar 30% merupakan tantangan besar, komposisi30% memang merupakan kebijakan yang kondusif bagi lingkungan, namun di lainpihak dianggap merupakan permasalahan yang signifikan dalam menyelenggarakanpembangunan perkotaan. Ini merupakan salah satu tantangan dari perundanganyang menjadi masalah dalam tataran implementasi.j. Modal Sosial Dalam konteks pembangunan perkotaan saat ini yang menjadi masalah bukanpada modal finansial, namun perlu dilihat pada tataran modal sosial. Apapun yangkita lakukan, apabila aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yangdilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.k. Happiness Index Tujuan pembangunan harus ditambahkan dengan overall human system wellbeing dengan eco system well being. Hal yang tidak dapat dielakkan adalah“pembangunan terintegrasi” yang mampu mengintegrasikan human system,ekosistem, yang bermuara pada human-eco happiness. Oleh karena itu dibutuhkankoordinasi yang kuat antar instansi pemerintah, agar mampu meningkatkanefektivitas pembangunan dalam mendorong peningkatkan kesejahteraan dan“kebahagiaan masyarakat” dalam merasakan dan menikmati hasil pembangunanyang dilakukan. Pelaksanaan pembangunan harus melihat peningkatan humansystem, eco system dan human-eco happiness, yang diukur dengan happiness Index.l. Branding dan Area Identity Direktorat Jenderal Cipta Karya harus mampu mendorong branding dan areaidentity dari sebuah kota dan wilayah. Indonesia yang mempunyai multiple culture --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 2-7
  23. 23. diversity yang perlu dioptimalkan pada tataran ekonomi. Sumberdaya alam, invovasi, fasionable, local value with modern spirit perlu diintegrasikan dalam ekonomi kreatif yang mampu mendorong daya saing kota-kota. m. Participatory Development Pendekatan participatory development, jangan hanya diartikan dengan self helped, dan untuk itu perlu didukung dengan adanya tenaga pendamping yang mendorong dan memberdayakan masyarakat. Proses pembangunan seringkali tidak mengedepankan local wisdom, sehingga tidak mengakomodasikan budaya lokal. n. Pengembangan Enterpreneurship Secara umum ada tiga tipe pemberian pemerintah kepada masyarakat: • Charity, dengan memberikan one shot giving dan cenderung kurang mendidik; • Philantropy, dianggarkan tiap tahun dan dilakukan secara terus menerus; • Social entrepreneurship, bagaimana pemerintah membangun, dan masyarakat kemudian mampu memelihara dan mengembangkan secara mandiri. Isu keberlanjutan yang menjadi penting, dan mengedepankan keberlanjutan hasil pembangunan. Direktorat Jenderal Cipta Karya diharapkan mampu untuk mengimplementasikan succesfull entrepreneurship yaitu dengan: i) Merubah dengan cara yang baik (change friendly), dengan mendorong masyarakat untuk berubah tanpa menimbulkan konflik; ii) Berorientasi pada kesempatan (opportunity oriented); iii) Inovatif; iv) Banyak Akal; v) Menciptakan nilai baru.2-8 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  24. 24. o. Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Pengembangan Nilai Tambah Dalam menjawab tantangan ke depan, kita harus mampu mempertahankancultural expression yang mampu mendorong berkembangnya ekonomi kreatif yangmenjadi daya saing bangsa. Oleh karena itu kedepan harus diupayakan mendukungekonomi kreatif yang didukung dengan desain yang baik, serta didukung denganmarketing yang terintegrasi. Kebijakan pemerintah diharapkan harus mampumenjembatani dalam mengekplorasi pasar pada tataran internasional. Konsepbranding dan packaging menjadi lebih penting dalam mendukung konteks dalammendorong daya saing ekonomi kota. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 2-9
  25. 25. Ba b 3 KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN3.1 KONDISI UMUM PENCAPAIAN3.1.1 PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Diperkirakan pada akhir tahun 2014 lebih dari separuh penduduk Indonesiaakan tinggal di perkotaan sebagai akibat laju urbanisasi yang mencapai 4,4% pertahun dan secara terus menerus telah melahirkan dynamic phenomenon ofurbanization. Proses ini berakibat pada semakin besarnya suatu kawasan perkotaan,baik dalam hal jumlah penduduk maupun besaran wilayah atau tapak ekologis. Di sisilain seiring dengan otonomi daerah (kota) yang semakin menguat membawadampak pula pada “egoisme kedaerahan” yang semakin tinggi dan disertai kekuatan-kekuatan pasar (swasta) yang terus memperlihatkan dominasinya sehinggamembawa dampak pada kecenderungan perkembangan dan pola penyebaranpermukiman yang semakin sulit diantisipasi. Dengan laju pertumbuhan yangmencapai 1,37 persen per tahun maka telah terjadi peningkatan luas kawasanpermukiman kumuh dari 54.000 ha pada tahun 2004 menjadi 57.800 ha pada akhir --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-1
  26. 26. tahun 2009. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman, berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) yang sampai dengan saat telah mencapai 802 kelurahan dengan target Renstra 2005-2009 841 kelurahan; sedangkan untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman lainnya juga telah dibangun rumah susun sederhana sewa sebanyak 18.848 unit dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 30.000 unit. Penanganan kawasan tertinggal, pengembangan desa potensial melalui agropolitan, dan perencanaan pengembangan kawasan permukiman baik skala kawasan maupun perkotaan belum mencapai sasaran yang diharapkan. Agropolitan merupakan pendekatan pembangunan kawasan berbasis agribisnis melalui pengembangan sektor/komoditas unggulan pertanian/perikanan, dengan tujuan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis agribisnis sehingga dapat menjadi lokomotif penggerak perekonomian lokal di kawasan tersebut dan daerah belakangnya. Perkembangan kawasan Agropolitan sampai dengan tahun 2008 telah mencapai 193 kawasan, yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Target pencapaian pembangunan perdesaan potensial melalui agropolitan pada tahun 2005-2009 adalah 347 kawasan, namun hingga saat ini baru tercapai pada 331 kawasan. Dari total kawasan agropolitan, sebanyak 41 kawasan berada di Pulau Jawa dan sisanya tersebar di luar Pulau Jawa. Provinsi3-2 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  27. 27. yang memiliki kawasan agropolitan terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah denganjumlah sebanyak 11 kawasan. Sementara itu pembangunan kawasan terpilih pusatpengembangan desa bertujuan untuk merangsang pertumbuhan usaha-usahaekonomi perdesaan melalui penyediaan berbagai fasilitas permukiman, berupafasilitas air bersih, persampahan, dan sanitasi di desa-desa yang berpotensi untukberkembang. Sampai dengan saat ini jumlah kawasan yang telah difasilitasisebanyak 660 kawasan, hal ini telah melebihi target Renstra 2005-2009 yang hanyaberjumlah 584 kawasan, sedangkan dukungan infrastruktur perdesaan hingga saatini sudah mencapai 22.647 desa dari 29.274 desa target Renstra 2005-2009. Selain peningkatan kualitas lingkungan permukiman tersebut diatas, hal lainyang telah dilaksanakan untuk mendukung pengembangan kawasan permukimankhususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah denganmemfasilitasi dukungan kawasan perumahan bagi PNS/TNI-Polri/Pekerja sebanyak600.278 unit dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 567.569 unit. Sementara itupenyediaan infrastruktur permukiman bagi kawasan terpencil/pulau kecil dan terluartelah difasilitasi sebanyak 29 Kab/Kota dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 11Kab/Kota, sedangkan penyediaan infrastruktur permukiman untuk kawasanperbatasan sebanyak 181 kawasan dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 92kawasan. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih rendah. Diperkirakan sampaidengan tahun 2020, rata-rata setiap tahun terdapat 1,15 juta unit rumah yang perludifasilitasi. Saat ini pembangunan/pengembangan rumah baru mencapai 600.000unit per tahun. Jumlah kekurangan rumah (backlog) mengalami peningkatan dari 4,3juta unit pada tahun 2000 menjadi 5,8 juta unit pada tahun 2004 dan 7,4 juta unitpada akhir tahun 2009. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berakumulasi dimasa yang akan datang akibat adanya pertumbuhan rumah tangga baru rata-rata --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-3
  28. 28. sebesar 820.000 unit rumah per tahun. Pemerintah telah melakukan berbagai fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui penyediaan subsidi kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPR- RSH), pengembangan kredit mikro perumahan, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), fasilitasi pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) melalui peran serta swasta, fasilitasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas perumahan swadaya. Berdasar kualitas fisik bangunan, pada tahun 2007 rumah tangga yang menempati rumah berlantai bukan tanah telah mencapai 86,29 persen; beratap bukan daun sebanyak 98,8 persen; dan berdinding permanen sebesar 87,6 persen. Selain itu, berdasar kondisi bangunan tempat tinggal, rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi baik mencapai 45,94 persen, kondisi sedang 43,94 persen, kondisi rusak 9,25 persen, dan kondisi rusak berat 0,87 persen. Sementara itu berdasarkan data SUSENAS tahun 2007 masih terdapat 5,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Jumlah rumah saat ini hanya 51 juta unit. Dari jumlah tersebut hanya 17 juta rumah tergolong layak huni dan 34 juta masih tergolong tidak layak huni yang terbagi sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di perkotaan. Berdasar status penguasaan tempat tinggal, pada tahun 2007 terdapat 78,22 persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, sisanya 21,78 persen menempati rumah bukan milik sendiri seperti kontrak, sewa dan rumah orang tua.3-4 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  29. 29. Proporsi rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri di perkotaanmencapai 32,98 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan yangsebesar 13,28 persen. Semakin terbatasnya lahan dan harga rumah di perkotaanmenyebabkan masyarakat cenderung untuk menempati rumah sewa/kontrak.Proporsi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di perkotaan mengalamipenurunan sebesar 2,71 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2004 yang sebesar80,93 persen. Penurunan ini terkait erat dengan peningkatan harga rumah danpenurunan daya beli masyarakat. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untukpembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahansemakin mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak danterjangkau di perkotaan. Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung menempatilahan yang bukan miliknya (ilegal) atau menempati hunian di pinggiran kota yangjauh dari lokasi pekerjaan. Masih tingginya biaya pengurusan serta keterbatasaninformasi terhadap prosedur sertifikasi dan rencana tata ruang mengakibatkansebagian masyarakat menempati rumah tanpa memiliki bukti legalitas pemanfaatanlahan dan bangunan serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ditinjau dariaspek kepastian jaminan bermukim, rumah tangga yang menempati rumah miliksendiri dan telah didukung oleh bukti hukum tanah berupa sertifikat dari BadanPertanahan Nasional (BPN), girik, maupun akta jual beli mengalami peningkatan dari74,49 persen pada tahun 2004 menjadi 77,94 persen pada tahun 2007. Penyerahan kewenangan pembangunan perumahan yang menjadi urusan wajibpemerintah daerah belum disertai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dankualitas sumber daya manusia serta perangkat organisasi penyelenggara dalammemenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan. Selainitu, koordinasi antarlembaga masih belum berjalan dengan baik, salah satunya --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-5
  30. 30. ditunjukkan dengan belum efektifnya fungsi Badan Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N). 3.1.2 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Penanganan bangunan gedung dan lingkungan telah diupayakan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan sebanyak 5 (lima) kali di setiap provinsi dengan target 495 kabupaten/kota; pelatihan tenaga pendata harga dan keselamatan bangunan sebanyak 3.744 orang di 495 kabupaten/kota; pendataan dan pembinaan kelembagaan terkait bangunan gedung di 495 kabupaten/kota pada 33 provinsi; pendataan kinerja pemerintah daerah di 43 kabupaten/kota pada 8 (delapan) provinsi; serta pendataan Peraturan Daerah (Perda) terkait bangunan gedung di 495 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Kondisi saat ini juga mencatat telah tersusunnya perda tentang bangunan gedung di 15 kabupaten/kota dan 1 provinsi (Bali) dari fasilitasi terhadap 221 kabupaten/kota. Selain itu, telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di 203 kawasan pada 148 kabupaten/kota; Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan mencapai 41.988 kelurahan, hal ini telah melebihi target Renstra 2005-2009 sebanyak 40.648 kelurahan; Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran (RISPK) di 59 kabupaten/kota; sistem ruang terbuka hijau telah ditangani di 150 kawasan di 33 kabupaten/kota; revitalisasi kawasan/bangunan bersejarah dan tradisional telah ditangani pada 297 kawasan di 137 kabupaten/kota; dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nelayan di 748 kawasan atau melebihi target Renstra 2005-2009 yang menetapkan 733 kawasan. Selain itu, dalam kurun waktu lima tahun (2005-2009) sejumlah peraturan mengenai bangunan gedung dan penataan lingkungan telah berhasil diselesaikan,3-6 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  31. 31. diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang merupakan peraturanpelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.Disamping itu telah diterbitkan pula berbagai NSPK untuk Bangunan Gedung yangmeliputi (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentangPedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; (2) Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan AksesibilitasPada Bangunan Gedung dan Lingkungan; (3) Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan danLingkungan; (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentangPedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; (5) Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi BangunanGedung; dan (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentangPedoman Tim Ahli Bangunan Gedung. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-7
  32. 32. 3.1.3 PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Proporsi penduduk terhadap sanitasi yang layak secara nasional sampai dengan tahun 2009 mencapai 51,02% atau melayani sekitar 120 juta jiwa. Sementara itu target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 sebesar 62,37% untuk dapat melayani 154 juta jiwa. Saat ini proporsi penduduk rumah tangga perkotaan yang sudah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 69,55% atau 84 juta jiwa dari target MDGs 78,30% dengan jumlah penduduk terlayani 115 juta jiwa pada tahun 2015. Sedangkan proporsi penduduk rumah tangga di perdesaan yang sudah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 34% pada tahun 2009 atau melayani 36 juta jiwa sementara itu target MDGs tahun 2015 sebesar 55,54% untuk melayani 39 juta jiwa. Namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang berkualitas dengan kriteria fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik, digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan standar kesehatan maupun standar teknis yang telah ditetapkan. Tercatat dari data tahun 2007, banyaknya rumah tangga yang menggunakan tangki septik (praktek pembuangan tinja aman) sebesar 49,13%, yaitu 71,06% di perkotaan dan 32,47% di perdesaan. Sedangkan sisanya 50,86% rumah tangga melakukan praktek pembuangan tinja tidak aman (di kolam/sawah, sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/kebun) dengan prosentase di perkotaan 28,93% dan di perdesaan mencapai 67,54%. Perilaku praktik buang air besar sembarangan (BABS) tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran pelaku terhadap pentingnya perilaku hidup3-8 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  33. 33. bersih dan sehat (PHBS). Rendahnya kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbahyang layak dan rendahnya utilisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) danInstalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan penyebab utama terjadinyapencemaran air permukaan. Proporsi rumah tangga yang terlayani dengan sistem air limbah terpusat skalakota telah mencapai 1 persen dan prosentase sistem pelayanan air limbah berbasismasyarakat telah dilakukan di 409 lokasi. Selama periode 2004 hingga 2009pembangunan sistem air limbah terpusat skala kota telah dilakukan di Kota Denpasarmelalui pendanaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Selain itu, sistempengolahan air limbah terpusat (Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL) komunaltelah dibangun di 217 kota/kabupaten. Proporsi rumah tangga yang terlayani dengansistem pengolahan setempat dan sistem terpusat skala komunal adalah sebesar 69,3persen (daerah perkotaan sebanyak 81,8 persen dan perdesaan sebanyak 60persen). Tingginya angka cakupan tersebut diantaranya merupakan hasil darikegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah berbasis masyarakat yangdifasilitasi oleh pemerintah bersama dengan lembaga swadaya masyarakat.Kepedulian Pemerintah pada pengelolaan air limbah sekarang berada pada titiktertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Namun demikian, peningkatan alokasipendanaan masih belum mampu untuk membiayai total kebutuhan yang ada. Di sisilain, skema-skema pembiayaan yang bersumber dari non-pemerintah masih belumdikembangkan, termasuk kerja sama dengan swasta, baik dalam bentuk investasiswasta maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR). Institusi pengelola air limbah di daerah saat ini masih belum menerapkanprinsip manajemen yang baik, antara lain pada Perusahaan Daerah ditunjukkandengan belum adanya manajemen aset dan penyusunan business plan yang absah,serta kurangnya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas pada non-Perusdayang mengelola air limbah. Selain itu, masih rendahnya kesediaan membayar --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-9
  34. 34. (willingness to pay) dari masyarakat untuk pelayanan air limbah domestik dan subsidi pemerintah yang tidak dapat diandalkan menjadikan pengelola tidak dapat menutup biaya pelayanannya secara penuh (full-cost recovery). Saat ini payung kebijakan yang mendukung pengelolaan air limbah hanya berupa salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yaitu pasal 21 ayat (2), yang menyatakan bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air salah satunya dilakukan melalui pengaturan sarana dan prasarana sanitasi. Hampir seluruh kota di Indonesia tidak mempunyai pemetaan terhadap kebutuhan infrastruktur dan layanan air limbah serta tidak tersedianya rencana rinci terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak adanya prioritas serta pentahapan yang jelas mengenai pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah. Dari sisi perencanaan, tengah dikembangkan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) agar pemerintah daerah memiliki dasar bagi pembangunan sanitasi bagi daerahnya masing-masing. Meningkatnya intensitas curah hujan dalam interval waktu yang semakin pendek yang disebabkan perubahan iklim akibat efek pemanasan global (global warming) dan semakin berkurangnya bidang resapan menjadi faktor penyebab semakin tingginya debit limpasan hujan yang harus ditampung oleh saluran drainase. Belum optimalnya fungsi drainase sebagai pematus air hujan yang mengakibatkan timbulnya genangan, merupakan permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan drainase. Kelangkaan lokasi untuk pembuangan sampah serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadikan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007 sebanyak 11,34% rumah tangga masih membuang sampah ke kali/selokan yang menyebabkan mampatnya saluran drainase sehingga menurunkan fungsi saluran drainase yang berimplikasi pada peningkatan luasan kawasan tergenang. Di sisi lain banyak3-10 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  35. 35. dijumpai pula bahwa fungsi saluran drainase tidak tegas apakah untuk mengalirkankelebihan air permukaan atau juga berfungsi sebagai saluran air limbah.Pembuangan air limbah domestik dan air limbah industri rumah tangga ke dalamsaluran drainase menyebabkan peningkatan debit air pada saluran drainase. Perencanaan sistem pengelolaan drainase belum didasari dengan adanya suaturencana induk pengelolaan sistem drainase yang absah. Selain itu, perencanaansistem drainase saat ini juga belum mengintegrasikan antara sistem drainaseprimer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, ketidakjelasan pengelola sistemdrainase, menyebabkan pengabaian kondisi saluran drainase dan minimnya alokasidana yang dianggarkan untuk operasi dan pemeliharaan sistem. Terbatasnyaanggaran pemerintah baik untuk investasi, operasi dan pemeliharaan sistem drainasemenjadikan pengelolaan drainase belum berjalan secara optimal. Pada sektor persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir(TPA) masih rendah. Rata-rata volume sampah diperkirakan mencapai 74 jutaton/tahun. Namun dari total timbulan sampah tersebut, proporsi sampah terangkuthanya mencapai 20,63 persen. Belum adanya rencana induk pengelolaan sampahmenjadikan belum tersedianya profil dan rencana penanganan sampah di tingkatkabupaten/kota. Ketiadaan rencana induk juga mengakibatkan tidak bersinerginyasistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dengan sistempengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga penanganan sampahbelum terintegrasi utuh mulai penanganan dari sumber hingga ke TPA. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan dikota metro/besar sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.Banyak TPA yang tidak didesain sebagai sanitary landfill atau mengalami perubahansistem dari sanitary landfill dan/atau controlled landfill menjadi open dumping.Sementara jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menerapkan sanitarylandfill mencapai 10 TPA; dan yang menerapkan controlled landfill sebanyak 55 TPA, --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-11
  36. 36. sehingga secara umum belum dikelola menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan. Namun demikian telah dibangun TPA berbasis Clean Development Mechanism di 2 (dua) lokasi dan sedang dalam tahap persiapan di 11 lokasi. Dari sisi regulasi, pada tahun 2008 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan seluruh TPA dikelola secara sanitary landfill sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah. Akan tetapi, implementasi Undang-Undang tersebut masih terkendala karena belum tersedianya peraturan-peraturan pendukungnya. Hal ini terlihat dari jumlah TPA di seluruh Indonesia yang mencapai 378 buah dengan luas 1,886.99 Ha, sebanyak 80,6% masih menerapkan metode open dumping, 15,5% menggunakan metode controlled landfill dan hanya 2,8% yang menerapkan metode sanitary landfill. Hingga saat ini penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbulan sampah, dan belum pada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Upaya untuk mengurangi kuantitas sampah sebesar 20% pada periode 2004–2009 juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Demikian juga halnya dengan infrastruktur pengelolaan persampahan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kenaikan timbunan sampah yang meningkat 2–4% per tahun, diperburuk dengan semakin sulitnya mendapatkan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA. Sedangkan di sisi yang lain percontohan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) saat ini masih terbatas di 80 kawasan. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip 3R menyebabkan pengurangan volume timbulan sampah kurang signifikan. Selain itu, upaya pengurangan timbulan sampah melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah belum dikembangkan. Institusi pengelola sampah di daerah saat ini masih belum berfungsi secara profesional, antara lain ditunjukkan dengan belum adanya manajemen aset dan penyusunan business plan yang absah pada Perusahaan Daerah, sedangkan3-12 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  37. 37. permasalahan yang muncul pada dinas pengelola sampah bahkan lebih menyeluruhbaik berupa alokasi dana yang minim, manajemen yang kurang profesional danminimnya kualitas sumber daya manusia. Hingga saat ini, sumber pendanaan bagipengelolaan sampah masih bertumpu pada anggaran pemerintah akibat belumdikembangkannya alternatif sumber pendanaan lainnya, seperti dana masyarakat,kerjasama swasta, baik investasi swasta maupun dana CSR. Secara keseluruhansampai saat ini prosentase sistem pengelolaan persampahan telah mencapai 54%,masih di bawah target RPJMN (75% pada 2009) dan MDGs (70% pada 2015).3.1.4 PENGEMBANGAN AIR MINUM Cakupan pelayanan air minum perpipaan secara nasional sampai dengantahun 2009 sebesar 25,61%, sedangkan capaian pelayanan non-perpipaanterlindungi sebesar 22,02%, sementara itu total akses aman pelayanan air minumsecara nasional mencapai 47,63% 1 atau dapat melayani 59 juta jiwa. Untuk capaiancakupan pelayanan air minum perpipaan kota pada tahun 2009 sebesar 35.03%atau telah dapat melayani 44 juta jiwa dari target MDGs 47,38% tahun 2015,sementara itu capaian pelayanan non-perpipaan terlindungi sebesar 14,76%,sedangkan total akses aman pelayanan air minum perpipaan kota sebesar 49,79% 2.Sedangkan capaian pelayanan air minum perpipaan desa sebesar 14,29% atautelah dapat melayani 15 juta jiwa pada tahun 2009 dari target MDGs sebesar19,76% tahun 2015, sementara itu capaian pelayanan non-perpipaan terlindungisebesar 31,36%, sedangkan total akses aman pelayanan air minum perdesaansebesar 45,65% 3.1 Sumber: Data BPS 20092 Sumber: Data BPS 20093 Sumber: Data BPS 2009 --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-13
  38. 38. Akses air minum perpipaan mengalami stagnasi selama kurun waktu 1994-2006, hanya bertambah sekitar 2,18 persen. Pada tahun 2006 yang memiliki akses terhadap sistem perpipaan (PDAM) telah mencapai 18,38 persen dan akses terhadap sistem non-perpipaan terlindungi sebesar 43,57 persen. Pada tahun 2007 pelayanan air minum perkotaan baru mencapai 45% dan perdesaan 10%, sehingga cakupan pelayanan air minum perpipaan nasional menjadi sebesar 20%. Di tahun 2009 cakupan pelayanan air minum di perkotaan meningkat menjadi 47,23% (44,5 juta jiwa) dari 41% di tahun 2004 (34,36 juta jiwa) sementara di perdesaan telah meningkat dari 8% di tahun 2004 (melayani 10,09 juta jiwa), menjadi 11,55% di tahun 2009 (15,2 juta jiwa). Disisi lain, menurut laporan regional terakhir mengenai status pencapaian MDGs untuk kawasan perdesaan, akses masyarakat terhadap sistem pelayanan air bersih non-perpipaan meningkat dari 38,2% (1994), menjadi 43,4% (2000) dan 57,2% (2006). Selain itu, penyediaan air minum berbasis masyarakat yang berpedoman pada Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat saat ini telah berkembang dengan pesat. Kegiatan penyediaan air minum berbasis masyarakat telah dilaksanakan di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun pihak lain, seperti lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta (melalui kegiatan Corporate Social Responsibility) dan masyarakat. Namun dalam implementasinya masih menemui3-14 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  39. 39. kendala yakni ketiadaan peraturan yang mengatur pola kerjasama pemerintah danmasyarakat. Faktor lainnya adalah kualitas sumber daya manusia pada lembagapengelolanya juga masih rendah. Demikian pula halnya keterlibatan swasta hinggatahun 2009 masih tergolong rendah, khususnya pada penyediaan prasarana airminum di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Skema kerjasama pemerintahdengan swasta (KPS) hingga saat ini belum banyak dilaksanakan oleh pemdamaupun PDAM. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAMmengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan dari pihak lain, sepertilembaga donor maupun pihak perbankan. Sementara sumber pendanaan dari pihakswasta seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR) masih belum menjadisumber yang signifikan sehingga pendanaan air minum masih bertumpu padaanggaran Pemerintah. Pada periode 2005-2009 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannyatelah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan PenyehatanLingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi NasionalPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistempenyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukanstrategis yang jelas. Dalam sektor ini upaya pembinaan terhadap PDAM belummemperlihatkan hasil yang signifikan. seperti tergambar dari 340 PDAM, sekitar 70%kondisinya masih tidak sehat. Ini berarti hanya 79 PDAM yang sehat, sehingga padatahun 2008, utang non pokok PDAM yang dinyatakan sakit yang mencapaiRp. 3,3 triliun terpaksa dihapuskan. Demikian halnya dengan utang PDAM yangdikategorikan sehat juga dihapus melalui skema debt to swap investment yangmencapai Rp. 1,1 triliun. Dengan demikian, jumlah keseluruhan hutang yang dihapusmencapai Rp. 4,4 triliun. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-15
  40. 40. Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar PDAM masih menerapkan tarif dasar di bawah biaya produksi air minum. Disamping juga kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan yang belum memadai, belum diterapkannya prinsip full-cost recovery dan manajemen aset sebagai prasyarat manajemen yang baik, serta belum disusunnya business plan yang absah. Sementara kinerja pengelola air minum dengan target penurunan angka kebocoran secara nasional baru pada kisaran 6-7% sehingga masih diperlukan upaya keras untuk mencapai angka 20% yang ditargetkan sebagai angka kebocoran secara nasional oleh RPJMN 2005-2009. Secara total saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Tidak terolahnya limbah domestik dan non- domestik menjadi penyebab utama menurunnya kualitas air baku air minum. Sementara itu, pemanfaatan air yang belum efisien dan masih minimnya pengelolaan air baku pada wilayah hulu dan/atau daerah resapan menjadi penyebab semakin berkurangnya kuantitas air baku air minum. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kurang bersinergi dengan konsep pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) mengakibatkan pemanfaatan ruang cenderung mengabaikan keberlanjutan ketersediaan air baku bagi daerah hilir. Selain itu, ekstraksi air tanah secara berlebihan oleh rumah tangga dan industri turut mempengaruhi kuantitas dan kualitas air baku. Penerapan teknologi untuk pemanfaatan sumber air alternatif juga belum dijadikan sebagai suatu upaya alternatif dalam menjaga kuantitas dan kualitas air baku.3-16 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  41. 41. Tabel 3.1 : Kondisi Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Permukiman 2005 – 2009 Target Hasil Pelaksanaan PencapaianNo Program Utama/Prioritas Unit Review TA. 2005- % Capaian Renstra TA 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 20091 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaana. Skala kws 1. Pengembangan Kws 347 89 56 48 78 60 331 95.39% kws Agropolitan 2. Pengembangan Kws 584 119 161 157 225 47 709 121.40% Prasarana Sarana Perdesaan (DPP/KTP2D)b. Skala Lingkungan Dukungan Desa 29,274 12,834 1,840 2,289 2,060 3,624 22,647 77.36% Infrastruktur Perdesaan2 Peningkatan Kualitas Permukiman kws Kumuh dan Nelayana. Penanggulangan Kelurahan 40,648 4,680 7,277 8,991 10,001 11,039 41,988 103.30% Kemiskinan di Perkotaan (P2KP- PNPM)b. Penataan dan Kelurahan 841 94 348 410 328 164 802 95.36% Perbaikan Lingkungan Permukiman (NUSSP) Ha 2,436 493.97 2,212.58 2,690.48 1,537.99 637.54 6,833.02 280.50% Jiwa 465,335 28,355 350,240 376,237 332,330 61,529 783,123 168.29%c. Pembangunan Rumah Unit 30,000 2,084 2,200 4,592 4,433 5,539 18,848 62.83% Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)d. Penataan Bangunan Kelurahan 763 143 155 124 144 255 821 107.60% dan Lingkungan (PBL) --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-17
  42. 42. Target Hasil Pelaksanaan Pencapaian No Program Utama/Prioritas Unit Review TA. 2005- % Capaian Renstra TA 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 2009 3 Pengembangan kws Perumahan dan Permukiman bagi MBR a. Dukungan kws Unit 567,569 71,095 108,123 156,400 124,610 140,050 600,278 105.76% Perumahan PNS/TNI- Polri/Pekerja b. Penyediaan Infrastruktur Permukiman 1. kws Kawasan 41 62 53 47 1 204 Terpencil/Pulau Kecil/Terluar Propinsi 11 20 28 28 29 1 29 263.64% 2. kws Perbatasan Kawasan 92 10 47 44 36 44 181 196.74% 4 Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota a. PS Air Minum L/det 39,879 5,518 5,597 10,202 6,071 6,320 33,707 84.52% Jiwa 26,800,000 3,228,071 3,336,160 2,309,920 1,702,130 4,324,690 14,900,972 55.60% b. Pengelolaan Air Kab/Kota 388 46 84 81 92 106 409 105.41% Limbah - Penduduk terlayani Jiwa/KK 1,000,000 221,067 615,894 277,261 324,328 281,311 1,719,861 171.99% c. Pengelolaan Kab/Kota 480 100 109 82 94 133 518 107.92% Persampahan - Penduduk terlayani Jiwa - 1,704,181 2,415,323 2,608,432 4,750,239 7,543,756 19,021,931 d. Drainase Ha 7,282 1,240 2,611 832 75 2,678 7,436 102.12% e. Penataan dan Kawasan 266 29 60 63 30 42 224 84.21% Revitalisasi kws Perkotaan3-18 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  43. 43. Target Hasil Pelaksanaan PencapaianNo Program Utama/Prioritas Unit Review TA. 2005- % Capaian Renstra TA 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 20095 Penanggulangan Dampak Konflik Sosial dan Bencana Alama. Penanganan Tsunami Unit 5,500 - 3,000 1,500 3,503 - 8,003 145.51% di Aceh Jiwa 27,000 - 15,000 7,500 17,515 - 40,015 148.20%b. Rehabilitasi dan Unit 24,800 - 237,655 375,868 - - 613,523 2473.88% Rekonstruksi *) (APBN) Jiwa 124,500 - 950,620 1,503,472 - - 2,454,092 1971.16% Unit (non - 6,480 5,243 9,910 - 21,633 APBN) Jiwa - 25,920 20,972 39,640 - 86,5326 Pembinaan Teknis Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan Pendamping 304 31 33 102 66 128 360 118.42% an Pedoman 176 71 27 55 4 52 209 118.75% Keterangan : *) dilaksanakan oleh Pemda DIY dan Jateng dengan dana APBN sebesar Rp 5,4 triliun (sebanyak 613,523 unit) Berdasarkan Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa Program Utama/Prioritas yang tidak mencapai target, yaitu: (i) Program Utama Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dengan Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Dukungan Infrastruktur Perdesaan; (ii) Program Utama Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan Nelayan dengan Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa); (iii) Program Utama Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota dengan Kegiatan Prasarana dan Sarana Air Minum serta Penataan dan Revitalisasi Kawasan Perkotaan. Untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan dari target sejumlah 347 kawasan, hanya tercapai 331 kawasan pada tahun 2009, sedangkan Kegiatan --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-19
  44. 44. Dukungan Infrastruktur Perdesaan hanya tercapai 22.647 desa pada tahun 2009 dari target 29.274 desa. Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari target 30.000 unit hanya tercapai 18.848 unit. Kegiatan Prasarana dan Sarana Air Minum hanya tercapai 33.707 L/detik (14.900.972 jiwa) dari target 39.879 L/detik (26.800.000 jiwa). Sedangkan Kegiatan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Perkotaan dari target 266 kawasan hanya tercapai 224 kawasan. Adapun kendala umum yang dihadapi dalam pencapaian target karena terbatasnya alokasi dana yang diberikan, kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi Dana Daerah Untuk Pembangunan Bersama (DDUPB) yang dibutuhkan, kurang siapnya ketersediaan lahan serta kurang siapnya pemerintah daerah untuk memenuhi kriteria kesiapan proyek (readiness criteria) yang telah ditetapkan.3-20 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  45. 45. 3.2 PERMASALAHAN UMUM Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang CiptaKarya terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik untuk setiapsektor bidang Cipta Karya (air minum, sanitasi, pengembangan permukiman,penataan bangunan dan lingkungan). Adapun permasalahan umum dalam pembangunan prasarana dan saranabidang Cipta Karya yang utama terdiri dari : a. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diakibatkan oleh pertumbuhan urbanisasi tersebut maupun oleh ”backlog” yang sudah ada sebelumnya. b. Adanya disparitas regional secara ekonomi, dan hal ini sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang Cipta-Karya. c. Demikian pula, ketersediaan infrastruktur dan layanan ke-Cipta-Karya-an belum merata ke semua golongan masyarakat (umumnya, golongan masyarakat berpenghasilan rendah belum mendapat layanan yang setara dengan layanan bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan atas). d. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya, dan belum berperannya secara maksimal pembangunan bidang ke-Cipta-Karya-an dalam turut menciptakan kota-kota yang asri dan lestari (berkelanjutan). e. Wajah fisik perkotaan yang semakin ”semrawut” akibat belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata-bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-21
  46. 46. f. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur ke- Cipta-Karya-an padahal bidang ini sudah menjadi salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah. 3.3 PERMASALAHAN PER SEKTOR a. Pengembangan Permukiman. i. Masih luasnya kawasan kumuh. ii. Masih terbatasnya Prasarana Sarana Dasar pada Daerah Tertinggal, Pulau Kecil, Daerah Terpencil, dan Kawasan Perbatasan. iii. Belum berkembangnya Kawasan Perdesaan Potensial. b. Penataan Bangunan dan Lingkungan. i. Penataan Lingkungan Permukiman. • Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana sistem proteksi kebakaran. • Belum siapnya landasan hukum dan landasan operasional berupa RTBL untuk lebih melibatkan pemerintah daerah dan swasta dalam penyiapan infrastruktur guna pengembangan lingkungan permukiman. • Menurunnya fungsi kawasan dan terjadi degradasi kawasan kegiatan ekonomi utama kota, kawasan tradisional bersejarah serta heritage. • Masih rendahnya dukungan pemda dalam pembangunan lingkungan permukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.3-22 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  47. 47. ii. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara. • Masih adanya kelembagaan bangunan gedung yang belum berfungsi efektif dan efisien dalam pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara. • Masih kurangnya perda bangunan gedung untuk kota metro, besar, sedang, kecil di seluruh Indonesia. • Meningkatnya kebutuhan NSPM terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan). iii. Penyelenggaraan Sistem Terpadu Ruang Terbuka Hijau. Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana lingkungan hijau/terbuka, sarana olah raga. iv. Kapasitas Kelembagaan Daerah. • Masih terbatasnya kesadaran aparatur dan SDM pelaksana dalam pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pengawasan. • Masih adanya tuntutan reformasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. • Masih perlunya peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan gedung di daerah dalam fasilitasi penyediaan perangkat pengaturan.c. Penyehatan Lingkungan Permukiman. i. Sektor Air Limbah. • Belum optimalnya penanganan air limbah. • Tercemarnya badan air khususnya air baku oleh limbah. • Belum optimalnya manajemen air limbah. - Belum optimalnya perencanaan. - belum memadainya penyelenggaraan air limbah. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-23
  48. 48. ii. Sektor Drainase. • Kapasitas sistem drainase tidak sesuai dengan kondisi saat ini. • Belum memadainya penyelenggaraan sistem drainase. iii. Sektor Persampahan. • Makin tingginya timbulan sampah (jumlah penduduk makin tinggi, jumlah sampah per kapita meningkat). • Belum optimalnya manajemen persampahan. - belum optimalnya sistem perencanaan (rencana sampai dengan monitoring dan evaluasi). - belum memadainya pengelolaan layanan persampahan (kapasitas, pendanaan dan aset manajemen). - belum memadainya penanganan sampah. d. Pengembangan Air Minum. i. Kelembagaan dan peraturan perundangan. • Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan penyelenggara air minum di daerah. • Mindset penyelenggaraan, tugas, dan kewenangan dalam pelayanan air minum masih harus dirubah. • Lemahnya fungsi lembaga/dinas di daerah terkait penyelenggaraan SPAM sehingga peran pembinaan pengembangan SPAM menjadi sangat lemah. • Prinsip pengusahaan belum sepenuhnya diterapkan oleh penyelenggara SPAM (PDAM), termasuk rekruitmen SDM belum terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM. • Pemekaran wilayah di beberapa kabupaten/kota mendorong pemekaran badan pengelola SPAM di daerah.3-24 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  49. 49. ii. Terbatasnya pendanaan. • Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk pengembangan, maupun operasional dan pemeliharaan yang diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya tarif dan masih tingginya beban utang. • Investasi untuk pengembangan SPAM selama ini lebih tergantung dari pinjaman luar negeri daripada mengembangkan alternatif pendanaan dalam negeri. • Komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerah dalam pengembangan SPAM masih rendah.iii. Menurunnya kuantitas air baku. • Kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik. • Kualitas sumber air baku semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industri tidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan. • Adanya peraturan perijinan penggunaan air baku di beberapa daerah yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga pemanfaatan air baku yang lintas wilayah seringkali menimbulkan konflik. • Belum mantapnya alokasi penggunaan air baku sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna.iv. Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan. • Tingkat kehilangan air pada sistem perpipaan berkisar antara 10%-50% dengan kehilangan rata-rata sekitar 37% pada tahun 2004 dan tekanan air pada jaringan distribusi umumnya masih rendah. --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-25
  50. 50. • Pelayanan air minum melalui perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sementara pelayanan air minum untuk masyarakat miskin selain belum memadai, juga harus membayar lebih mahal. v. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan air minum. e. Pengembangan Kelembagaan. i. Belum optimalnya perencanaan pengembangan sumber daya manusia. ii. Belum memadainya struktur organisasi yang responsif terhadap tantangan pembangunan bidang Cipta Karya. iii. Belum tersusunnya tata laksana organisasi yang sesuai dengan prinsip good governance untuk meningkatkan daya saing kota/kabupaten. iv. Belum efektifnya pengembangan tim koordinasi pembangunan kota/kabupaten/provinsi dalam pengembangan prasarana bidang Cipta Karya.3-26 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014
  51. 51. 3.4 TANTANGAN Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang ada, maka tantangan dalampembangunan infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut :a. Meningkatkan keterpaduan pembangunan prasaranan dan sarana bidang permukiman (Cipta Karya).b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan.c. Memperluas akses pelayanan prasarana dan sarana bidang permukiman (Cipta Karya).d. Meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam pendanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang permukiman (Cipta Karya). --------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 3-27
  52. 52. Ba b 4 VISI, MISI DAN TUJUAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN4.1 VISI DAN MISI Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadaptugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka visi Direktorat Jenderal CiptaKarya adalah “Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yanglayak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan”. Adapun makna dari visitersebut adalah:- Layak, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan.- Produktif, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman. -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014 4-1
  53. 53. - Berdaya saing, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya. - Berkelanjutan, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang. Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010 – 2014 adalah: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah.4-2 -------------------------------------------------------------------------- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014

×