Your SlideShare is downloading. ×
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum

15,186
views

Published on

Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum, yang survei, investigasi, disain, …

Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum, yang survei, investigasi, disain, lahan, konstruksi, operasi, pemeliharaan atau SIDLACOM.

Published in: Business, Sports

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
15,186
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
489
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 603/PRT/M/2005 TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA BIDANG PEKERJAAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUMMenimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib penyelenggaraan pembangunan guna mewujudkan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang efisien, efektif, dan produktif, dipandang perlu menyempurnakan materi sistem pengendalian manajemen yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 67/KPTS/1998 tentang Petunjuk Praktis Pengendalian Pelaksanaan Proyek di Bidang Pekerjaan Umum untuk Para Pemimpin Proyek/Bagian Proyek; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum;Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 2. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia; 3. Peratuan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  • 2. 5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330); 6. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMBAGUNAN PRASARANA DAN SARANA BIDANG PEKERJAAN UMUM. Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:a. Sistem Pengendalian Manajemen, disingkat dengan Sisdalmen, adalah Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum;b. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum;c. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. Pasal 2Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan maksud agar para penyelenggaraproyek/satuan kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dapatmelaksanakan tugasnya secara profesional dengan tidak menyimpang dari peraturandan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh hasil yang tepat mutu, tepat waktu,tepat biaya, dan tepat manfaat. Pasal 3(1) Ruang lingkup Sisdalmen ini meliputi pengendalian atas kegiatan perencanaan konstruksi, pengadaan lahan, pelaksanaan konstruksi, dan persiapan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum.(2) Pelaksanaan pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan daftar simak Sisdalmen sebagai dokumen catatan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dimaksud. Pasal 4Peraturan Menteri ini terdiri atas:a. Petunjuk Penggunaan Daftar Simak Sisdalmen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; danb. Daftar Simak Sisdalmen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang disusun menurut: 1) Tahap Survei, Investigasi, dan Desain (SID) 2) Tahap Pengadaan Lahan (Land Acquisition/LA) 3) Tahap Pelaksanaan Konstruksi (Construction/C) 4) Tahap Operasi dan Pemeliharaan/O&P (Operation & Maintenance/O&M) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2
  • 3. Pasal 5(1) Para Pejabat Eselon I terkait di lingkungan Departemen berkewajiban menyebarluaskan, membina, dan mengawasi pelaksanaan peraturan ini di lingkungan kerjanya masing-masing.(2) Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Para Pejabat Eselon I terkait. Pasal 6Dengan ditetapkannya Peratutan ini, maka ketentuan dalam Keputusan MenteriPekerjaan Umum Nomor 67/KPTS/1998 tentang Petunjuk Praktis PengendalianPelaksanaan Proyek di Bidang Pekerjaan Umum untuk Para PemimpinProyek/Bagian Proyek, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganPeraturan ini. Pasal 7Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untukdiketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 28 Desember 2005 MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd DJOKO KIRMANTO 3
  • 4. Lampiran I Permen PU Nomor : 603/PRT/M/2005 Tanggal : 28 Desember 2005 PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMI. LATAR BELAKANG Dalam rangka meningkatkan tertib penyelenggaraan pembangunan guna mewujudkan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang efisien, efektif, dan produktif, dipandang perlu menyempurnakan materi sistem pengendalian manajemen yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 67/KPTS/1998 tentang Petunjuk Praktis Pengendalian Pelaksanaan Proyek di Bidang Pekerjaan Umum untuk Para Pemimpin Proyek/Bagian Proyek; Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan maksud agar para penyelenggara proyek/satuan kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dengan tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh hasil yang tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat.II. PETUNJUK PENGGUNAAN DAFTAR SIMAK SISDALMEN A. Daftar Simak Sisdalmen ini menguraikan secara rinci, lengkap, dan jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan), yang disusun sesuai kaidah penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dengan urutan tahapan kegiatan SIDLACOM. B. Daftar Simak Sisdalmen yang merupakan sarana baik pengawasan melekat maupun pengendalian penyelenggaraan pembangunan oleh setiap kepala satuan kerja (pejabat yang ditugasi), minimal harus digunakan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan berkesinambungan. C. Daftar Simak Sisdalmen ini berisi hal-hal sebagai berikut : 1. Perencanaan Konstruksi (SID) a. Tahap Pra Kontrak 1) Persiapan Pengadaan 2) Pemilihan Penyedia Jasa b. Tahap Penandatanganan Kontrak 1) Penyusunan Dokumen Kontrak 2) Penandatanganan Kontrak 4
  • 5. c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak 1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak 2) Pelaksanaan Kontrak 3) Serah Terima Pekerjaan 4) Evaluasi Produk Konsultan / Desain 5) Pemanfaatan Produk2. Pengadaan Lahan (Land Acquisition) a. Penetapan Lokasi Pembangunan b. Permohonan Pengadaan Tanah c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah d. Keberatan atas Keputusan Panitia e. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi f. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan Hak atas Tanah g. Risalah Pengadaan Lahan h. Pengamanan Aset3. Pelaksanaan Konstruksi (Construction) a. Tahap Pra Kontrak 1) Persiapan Pengadaan 2) Pemilihan Penyedia Jasa b. Tahap Penandatanganan Kontrak 1) Penyusunan Dokumen Kontrak 2) Penandatanganan Kontrak c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak 1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak 2) Pelaksanaan Kontrak a) Mobilisasi b) Pemeriksaan bersama c) Tinjauan desain d) Pembayaran uang muka e) Buku harian dan laporan harian, mingguan, dan bulanan f) Pengendalian pelaksanaan pekerjaan g) Pengukuran prestasi pekerjaan h) Pembayaran prestasi pekerjaan i) Perubahan kegiatan pekerjaan j) Denda dan ganti rugi k) Penyesuaian/eskalasi harga l) Keadaan kahar/force majeure 5
  • 6. m) Penghentian dan pemutusan kontrak n) Perpanjangan waktu o) Kerja sama dengan sub kontraktor p) Kompensasi q) Perselisihan/dispute r) Serah terima pekerjaan s) Laporan hasil penilaian pelaksanaan program mutu 3) Serah Terima Pekerjaan 4) Evaluasi Produk Konsultan / Desain 5) Pemanfaatan Produk4. Operasi dan Pemeliharaan / O & P (Operation & Maintenance / O & M) a. Penyiapan perangkat O & P b. Program O & P c. Ketersediaan perangkat/sumber daya O & P d. Perencanaan Perbaikan e. Pelaksanaan Perbaikan f. Kegagalan Bangunan g. Keluaran/output h. Manfaat/outcome i. Penyerahan proyek selesai 6
  • 7. Lampiran II Permen PU Nomor : 603/PRT/M/2005 Tanggal : 28 Desember 2005 Tentang : Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen di Lingkungan Departemen Pekerjaan UmumDAFTAR SIMAK SISDALMEN 7
  • 8. 1 2 3 4 5 PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMTAHAP : Survei Investigasi Desain (Perencanaan) PengendalianNo Uraian Kegiatan Acuan Dokumen Langkah 1 2 3 4 5I TAHAP PRA KONTRAK 1. Persiapan Pengadaan a. Menyusun Perencanaan Pengadaan Keppres No. 80/2003 - Dokumen rencana - Susun rencana pengadaan (pemaketan) tentang Pedoman pengadaan - Umumkan rencana pengadaan b. Mengumumkan paket-paket pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan - Pengumuman di media - Bentuk panitia pengadaan c. Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah, massa - Periksa dokumen pengadaan d. Mengangkat panitia pengadaan Lampiran I Bab I - SK Panitia Pengadaan secara normatif maupun e. Menetapkan sistem pengadaan : - Jadwal Pengadaan substantif atas dokumen HPS • metode pemilihan Kepmen Kimpraswil - Dokumen Pengadaan HPS (OE) dan KAK (TOR), metode • metode penyampaian dokumen No.257/KPTS/M/2004 (OE) TOR evaluasi yang dipakai, serta • metode evaluasi tentang Standar dan pengesahan, f. Menetapkan dan mengesahkan : Pedoman Pengadaan - Tetapkan sistem pengadaan • Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan kondisi yang ada • HPS/OE - Buat laporan pengendalian • KAK/TOR persiapan pengadaan kepada KAK/TOR sekurang-kurangnya Atasan Langsung memuat: 1) uraian pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan) 2) data penunjang yg berkaitan dng pekerjaan 3) tujuan dan ruang lingkup pekerjaan 4) waktu dan jadwal penugasan personil 5) perkiraan jangka waktu pekerjaan 6) jumlah dan kualifikasi tenaga ahli 8
  • 9. 1 2 3 4 5 7) perkiraan keseluruhan kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung 8) jadwal setiap tahap pelaksanaan pekerjaan 9) jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan 10) ketentuan tentang lokasi kegiatan 11) hal-hal lain yg bersifat penyediaan fasilitas2. Pemilihan Penyedia Jasa a. Pengumuman PQ - Keppres No. 80/2003 - BA Hasil Evaluasi PQ - Periksa proses PQ terhadap b. Pengambilan Dok. PQ tentang Pedoman - Undangan kepada Konsultan Pengumuman dan ketepatan c. Pemasukan Dok. PQ Pelaksanaan Pengadaan yang sesuai daftar pendek. waktu Pengembalian Dok PQ d. Evaluasi Dok. PQ Barang/Jasa Pemerintah , - Periksa kebenaran evaluasi Dok Lampiran I Bab II e. Penetapan Hasil PQ PQ dan rekanan yang lulus PQ - Dokumen Lelang f. Pengumuman Hasil PQ - Tetapkan hasil PQ - Kepmen Kimpraswil No. g. Sanggahan 339/KPTS/M/2003 - Periksa undangan kepada h. Undangan kepada konsultan yang tentang Petunjuk Konsultan yg lulus PQ masuk daftar Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah i. Penjelasan/Aanwijzing Pantau & Cek Proses Periksa kebenaran rekanan yg hadir Aanwijzing pada waktu aanwijzing dan kebenaran proses aanwijzing j. Pemasukan Penawaran BA Pemasukan Penawaran Periksa kebenaran proses pemasukan penawaran k. Pembukaan Penawaran Administrasi BA Pembukaan Penawaran Periksa kebenaran proses dan Teknis (Sampul I) Administrasi pembukaan penawaran administrasi l. Evaluasi Administrasi BA Evaluasi Administrasi Periksa Evaluasi Administrasi m. Evaluasi Teknis BA Evaluasi Teknis Pantau Pengadaan Evaluasi Teknis dan periksa hasil penetapan peringkat Buat Laporan Pengendalian Evaluasi Administrasi & teknis dalam surat 9
  • 10. 1 2 3 4 5 peringkat n. Pengumuman Peringkat Pengumuman Pantau pengumuman peringkat o. Sanggahan Surat Sanggahan Periksa kebenaran surat sanggahan & jawabannya p. Pembukaan Penawaran Harga (Sampul BA. Pembukaan Penawaran Periksa kewajaran harga dan II) Harga korelasinya dengan usulan teknis q. Klarifikasi & Negosiasi BA Klarifikasi dan Negosiasi Periksa BA. Klarifikasi & Negosiasi, serta prosesnya r. Penetapan/Penunjukan Konsultan Surat Penunjukan Penyedia Tetapkan pemenang lelang dng Barang/Jasa (SPPBJ) SPPBJ sesuai dng ketentuan yg berlakuII. TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK1. Penyusunan Dokumen Kontrak Keppres No. 80/2003 : Draft Kontrak serta dokumen Periksa kerangka & isi surat a. Isi dan Kerangka surat perjanjian - Pasal 29 – 35 pendukungnya perjanjian, serta lampiran dokumen b. Syarat Umum Kontrak - Lampiran I Bab II C pendukungnya c. Syarat Khusus Kontrak d. Dokumen Lain yg merupakan bagian Kepmen Kimpraswil No. Kontrak 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi2. Penandatanganan Kontrak Keppres No. 80/2003 Dokumen kontrak Lakukan penandatanganan kontrak a. Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak Pasal 31 sesuai ketentuan yang berlaku ditetapkan Surat Penunjukan Penyedia Braang/Jasa (SPPBJ) b. Untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan pelaksanaanIII. TAHAP PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK 10
  • 11. 1 2 3 4 51. Persiapan Pelaksanaan Kontrak Keppres No. 80/2003 : - Dokumen kontrak Terbitkan SPMK sesuai dengan a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) - Lampiran I Bab II D 1 a - SPMK ketentuan yang berlaku • Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak penandatanganan kontrak harus sudah menerbitkan SPMK • Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya kontrak • Untuk kontrak sederhana tanggal dimulai pekerjaan dapat disamakan dengan tanggal kontrak atau tanggal dikeluarkan SPMK b. Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre- Keppres No. 80/2003 - Berita Acara Rapat Persiapan Lakukan rapat persiapan Construction Meeting/PCM) tentang Pedoman Pelaksanaan pelaksanaan sesuai ketentuan yang • Pengguna bersama penyedia jasa Pengadaan Barang/Jasa berlaku, untuk membahas hal-hal melakukan persiapan pelaksanaan Pemerintah yang terkait, baik secara normatif kontrak mencakup penyusunan maupun substantif dalam rangka organisasi, mobilisasi, rencana Kepmen Kimpraswil No. mencapai tujuan dan sasaran, dan pengadaan peralatan dan bahan, 362/KPTS/M/2004 buat berita acaranya waktu dan tatacara pelaksanaan, tentang Sistem serta pelaporan kemajuan Manajemen Mutu (SMM) Pantau proses kegiatan pelaksanaan pekerjaan dan program mutu mengenai kesesuaiannya dng kesepakatan dalam berita acara tersebut di atas Buat laporan evaluasi persiapan pelaksanaan kontrak secara lengkap yang ditujukan kepada Atlas c. Penyusunan program mutu Keppres No. 80/2003 : - Program mutu Lakukan evaluasi thd program mutu • Penyedia jasa harus menyusun - Lampiran I Bab II D 1 b - Hasil penilaian Atlas thd yg dibuat, apakah sdh sesuai dng program mutu dan disetujui Program Mutu kondisi lapangan, buat berita pengguna jasa dalam rapat acaranya persiapan pelaksanaan Kepmen Kimpraswil No. • Program mutu paling tidak berisi : 362/KPTS/M/2004 Laporkan program mutu ke Atlas 1) informasi pengadaan Tanggal 5 Oktober untuk mendapatkan penilaian dan 2) organisasi proyek, penyedia Tentang Sistem persetujuan 11
  • 12. 1 2 3 4 5 dan pengguna jasa Manajemen Mutu (SMM) 3) jadual pelaksanaan 4) prosedur pelaksanaan Manual Mutu Pekerjaan pekerjaan dan pengendalian Tahap Studi/Perencanaan proses pekerjaan 5) prosedur instruksi kerja 6) pelaksana kerja2. Pelaksanaan Kontrak a. Usulan & persetujuan mobilisasi personil Keppres No. 80/2003 : - Usulan rencana mobilisasi Periksa apakah usulan rencana / tenaga ahli dan peralatan - Lampiran I Bab II D 3 b personil / tenaga ahli dan mobilisasi telah sesuai dng kontrak • Sebelum mobilisasi, Penyedia jasa peralatan harus mengajukan usulan persetujuan tenaga ahli untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa sesuai dengan kontrak b. Pemeriksaan personil/tenaga ahli dan Keppres No. 80/2003 : - Dokumen kontrak Lakukan pengecekan kebenaran peralatan sesuai dengan kontrak - Lampiran I Bab II D 3 c - Surat Mobilisasi tenaga ahli / personil dan peralatan • Pemeriksaan tenaga ahli dan yang dimobilisasi apakah sesuai peralatan harus dilaksanakan Manual Mutu Pekerjaan dengan kontrak, buat berita acara setelah tiba di lokasi pekerjaan, Tahap Studi/Perencanaan yang didukung dengan identitas diri serta dibuat berita acara hasil (SKA, KTP, dan NPWP) inspeksi yang ditandatangani penyedia dan pengguna jasa Buat laporan hasil pengecekan untuk • Bila hasil inspeksi ternyata belum disampaikan kepada Atlas memenuhi persyaratan namun tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan, maka penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan peralaran tersebut harus segera diganti sesuai dengan waktu yang disepakati bersama • Pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan tugas, pengguna jasa harus melakukan pengecekan, apakah yang 12
  • 13. 1 2 3 4 5 dimobilisasi sesuai dengan kontrak c. Perubahan dan Penggantian Personil Keppres No. 80/2003 : - Dokumen kontrak Lakukan perubahan/penggantian dan Peralatan - Lampiran I Bab II D 3 d - Daftar hadir personil personil sesuai dengan kondisi dan • Penyedia jasa tidak diperkenankan &e - Usulan penggantian personil situasi yang ada, dan buat berita melakukan penggantian personil dari penyedia jasa acara, serta laporkan ke Atlas dan/atau peralatan tanpa - Perintah penggantian personil persetujuan pengguna jasa dari pengguna jasa • Apabila pengguna jasa menilai bahwa personil dari penyedia jasa tersebut tidak mampu atau tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, maka penyedia jasa harus mengganti dengan kualifikasi yang sama atau lebih tinggi • Dalam waktu tidak lebih dari 15 hari sejak diterimanya penggantian personil dari penyedia jasa, maka penyedia jasa harus mengganti personil dengan keahlian yang setara atau lebih tinggi tanpa penambahan biaya d. Pembayaran uang muka Keppres No. 80/2003 - Dokumen kontrak Lakukan pengecekan surat • Uang muka diberikan untuk - Lampiran I Bab II D 3 f - Surat Permohonan permohonan pengambilan uang muka membiayai mobilisasi personil dan Pengambilan Uang Muka yg diajukan penyedia jasa, beserta peralatan, serta pengeluaran pada - Surat Permintaan kelengkapannya, sesuai ketentuan bulan pertama Pembayaran dalam kontrak dan periksa jaminan • Besaran uang muka setinggi- - Jaminan uang muka uang muka tingginya 20 % dari nilai kontrak dan diberikan setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka e. Pembahasan hasil pelaksanaan KAK (TOR) kegiatan - Dokumen kontrak Lakukan pembentukan tim teknis pekerjaan, berupa laporan-laporan - Draft laporan sesuai dengan yang beranggotakan personil yang • Pengguna jasa membentuk tim Manual Mutu Pekerjaan tahapannya (pendahuluan, kompeten di bidangnya teknis untuk melakukan Tahap Studi/Perencanaan draft final, dan final) 13
  • 14. 1 2 3 4 5 pembahasan hasil kegiatan - Laporan khusus Lakukan pemantauan hasil konsultan secara periodik - Produk studi/perencanaan, pembahasan tim teknis dengan • Dalam kondisi tertentu, konsultan antara lain : engineering penyedia jasa dan periksa hasil perlu segera membuat laporan estimate (EE), gambar desain, pembahasan oleh tim teknis baik khusus dan menyampaikan spesifikasi teknis, dan secara normatif maupun substantif kepada pengguna jasa rencana O&M apakah tujuan dan sasaran akan • Hal ini berlaku bagi kondisi task tercapai concept maupun assistance Buat laporan evaluasi untuk concept disampaikan ke Atlas f. Pembayaran prestasi pekerjaan Dokumen kontrak - MC / sertifikat bulanan Lakukan pembayaran sesuai dengan • Pembayaran dilakukan - Tanda bukti pembayaran / prestasi yang dicapai sebagaimana berdasarkan prestasi pekerjaan invoice diatur dalam kontrak. yang dicapai sesuai ketentuan - Berita acara prestasi dalam kontrak dengan pekerjaan melampirkan tanda bukti pembayaran (at cost) g. Pengendalian pekerjaan - Dokumen Kontrak - Jadwal kegiatan Lakukan pengendalian kegiatan • Pengendalian kegiatan - KAK (TOR) - Jadwal penugasan tenaga ahli Konsultan pada setiap tahap kegiatan • Pengendalian personil/tenaga ahli - Dokumen program mutu - Daftar hadir / presensi tenaga dan buat berita acara • Pengendalian kualitas ahli - Laporan hasil kegiatan Lakukan pengendalian penugasan - Laporan program mutu tenaga ahli melalui daftar hadir dan surat penugasan oleh pejabat yg ditunjuk Periksa produk konsultan baik secara normatif maupun substantif apakah sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan3. Serah Terima Pekerjaan • Pekerjaan dinyatakan selesai apabila - Keppres No. 80/2003 - Berita acara serah terima Lakukan serah terima sesuai penyedia jasa telah menyerahkan Pasal 36 - Laporan akhir / final report ketentuan yang berlaku laporan akhir dan produk - Keppres No. 80/2003 - Produk lain yg dihasilkan studi/perencanaan yang dihasilkan Lampiran I Bab II D 3 g sesuai kontrak yang sudah Catat produk tersebut sebagai sesuai kontrak, serta diterima dan - Kontrak/Addendum disahkan oleh pejabat yg tambahan aset dalam BKMN (Barang disetujui oleh pengguna jasa berwenang Kekayaan Milik Negara) 14
  • 15. 1 2 3 4 5 • Produk studi/perencanaan harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang (Atlas)4. Evaluasi produk konsultan / desain a. Secara proses dan substansi, harus - KAK (TOR) Produk Konsultan / Desain, Laksanakan evaluasi akurasi produk berlandaskan KAK (TOR) dan - Informasi lapangan terdiri dari laporan konsultan/desain sesuai dengan perkembangan IPTEK - Kebijakan pendahuluan, draft final, dan kondisi saat ini untuk menentukan b. Spesifikasi teknis, gambar rencana, - Manual Mutu Pekerjaan final report, serta produk perlu tidaknya diadakan reviu desain, volume dan kuantitas, serta EE harus Tahap Studi/ lainnya, antara lain spektek, dan buat berita acaranya dapat dipergunakan sebagai acuan Perencanaan gambar desain, kuantitas, dan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya EE Laporkan ke Atlas untuk mendapatkan penilaian5. Pemanfaatan produk a. Distribusi laporan Renstra dan program - Bukti pengiriman dan Distribusikan produk konsultan b. Dokumentasi produk konsultan / BKMN kegiatan penerimaan produk konsultan kepada instansi yang terkait c. Evaluasi pemanfaatan - Hasil evaluasi pemanfaatan Buat evaluasi pemanfaatan produk Konsultan, apakah produk tersebut telah dimanfaatkan atau tidak Laporkan hasil evaluasi untuk disampaikan kepada Atlas 15
  • 16. 1 2 3 4 5 PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMTAHAP : Pengadaan Lahan (Land Acquisition) PengendalianNo. Uraian Kegiatan Acuan Dokumen Langkah1 2 3 4 51. Penetapan lokasi pembangunan a. pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati/Walikota/ Gubernur - Kepmen 67/1998 Bab - Berkas/dokumen permohonan Lakukan evaluasi rencana pemenuhan b. permohonan dilengkapi dengan : VIII - FS dan DED kegiatan kebutuhan tanah berdasarkan pada • lokasi tanah yg diperlukan - Permen Agraria/Kepala pembangunan RTRW atau perencanaan ruang • luas dan gambar kasar tanah yg BPN No. 1/1994 - SK Penetapan Lokasi dari wilayah atau kota yg telah ada diperlukan - Perpres 36/2005 Pasal 5 Pejabat yg berwenang • penggunaan tanah pd saat tentang Pengadaan Cek SK Penetapan Lokasi permohonan diajukan Lahan untuk Instansi pembangunan utk kepentingan umum • uraian rencana proyek, aspek Pemerintah oleh Bupati/Walikota/ pembiayaan, waktu pelaksanaan Gubernur/Mendagri c. persetujuan dari Bupati/Walikota/Gubernur Lakukan koordinasi dan evaluasi setiap yg dipersiapkan oleh Kakanwil BPN tahap pelaksanaan pembebasan lahan, setempat serta pantau perkembangan kemajuannya dan buat laporan periodik 2. Permohonan pengadaan tanah --sda-- --sda-- Lakukan koordinasi dan evaluasi setiap tahap pelaksanaan pembebasan lahan a. Pengadaan tanah yg luasnya lebih dari 1 setiap, serta pantau perkembangan Ha, instansi mengajukan permohonan kpd kemajuannya dan buat laporan periodik panitia dng lampiran persetujuan penetapan b. Untuk pengadaan tanah yg luasnya kurang dari 1 Ha dpt dilakukan langsung oleh Instansi ybs c. Persiapan pelaksanaan pengadaan 16
  • 17. 1 2 3 4 53. Pelaksanaan pengadaan tanah --sda-- Jadual pelaksanaan proses Pantau realisasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah pengadaan tanah dikaitkan dng jadwal a. Penyuluhan kpd masyarakat setempat Realisasi hasil pengadaan lahan rencana mengenai maksud dan tujuan, serta Hasil inventarisasi permasalahan dilaksanakan lebih dari 1 kali Lakukan inventarisasi permasalahan b. Penetapan batas lokasi dan lakukan evaluasi, serta buat solusi tindak lanjutnya. c. Inventarisasi data tanah, pemilik, tanaman, benda lain yg terkait Buat berita acaranya. d. Pengumuman hasil inventarisasi untuk memberikan kesempatan mengajukan Laporkan secara periodik kepada Atlas keberatan e. Musyawarah dng pihak-pihak terkait yg dipimpin oleh Ketua Panitia f. Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi, dng taksiran nilai tanah berdasarkan jenis hak atas tanah dan status penguasaannya g. Keputusan Panitia ttg bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai dng kesepakatan dan disampaikan kpd kedua belah pihak4. Keberatan atas keputusan panitia --sda-- Surat pengaduan Lakukan evaluasi thd keberatan atas Laporan hasil evaluasi keputusan Panitia, dan pantau tindak a. Diajukan oleh pemegang hak atas tanah lanjut penyelesaiannya. kepada Gubernur disertai alasan b. Gubernur minta pertimbangan dan Buat laporan hasil evaluasi ke Atlas penjelasan kpd Panitia c. Panitia menyampaikan usul mengenai penyelesaian thd keberatan d. Keputusan Gubernur disampaikan kpd yg mengajukan keberatan e. Bilamasih terdapat keberatan, instansi mengajukan melaporkan dan meminta 17
  • 18. 1 2 3 4 5 petunjuk kepada Menteri5. Pelaksanaan pemberian ganti rugi --sda-- Tanda terima / kuitansi ybs Pantau pelaksanaan pemberian ganti Laporan pemantauan rugi, apakah sudah sesuai dng a. Instansi membuat daftar nominatif ketentuan dan apakah langsung pemberian kerugian berdasarkan hasil diberikan kepada yang berhak inventarisasi dan keputusan panitia b. Penggantian dlm bentuk uang dibayarkan Buat laporan pemantauan dan scr langsung kepada yg berhak dng saksi sampaikan ke Atlas minimal 3 orang anggota panitia dan dibuktikan dng tanda terima c. Penggantian dlm bentuk selain uang dituangkan dlm berita acara pemberian ganti rugi ditandatangani oleh penerima dan Ketua Panitia beserta anggotanya minimal 2 orang d. Pemberian ganti rugi untuk tanah wakaf ditentukan melalui nadzir ybs e. Pemberian ganti rugi utk tanah ulayat dilakukan dlm bentuk prasarana dan sarana yg dpt dimanfaatkan oleh masyarakat6. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan --sda-- Periksa kebenaran bukti penyerahan Hak atas Tanah hak atas tanah a. Bersamaan dng pemberian ganti rugi Periksa berkas/dokumen yg berkaitan dibuat surat pernyataan pelepasan hak dng pelepasan hak atas tanah. dan/atau penyerahan tanah dittd oleh Ka Kantor Pertanahan Kab/Kota disaksikan Buat laporan evaluasi kepada Atlas oleh minimal 2 orang panitia b. Surat pernyataan disertai penyerahan sertifikat dan/atau asli surat tanah yg terkait kpd instansi c. Permohonan untuk memperoleh sertifikat atas nama instansi induknya sesuai ketentuan yg berlaku 18
  • 19. 1 2 3 4 57. Risalah Pengadaan Lahan --sda-- Buat risalah proses pengadaan lahan secara lengkap dan menyeluruh dan selanjutnya laporkan kepada Atlas/Pimpinan Instansi8. Pengamanan Aset Inmen PU No. Lakukan langkah pengamanan secara Pengamanan secara administrasi dengan 19/IN/M/1988 tentang komprehensif dalam rangka jalan memproses pembuatan sertifikat Pengamanan Tanah pengamanan keutuhan aset tanah yang Pengamanan secara fisik dapat dilakukan Negara di Lingkungan Dep telah dibebaskan dengan memasang pagar dilengkapi dengan PU papan peringatan dan penjagaan personil Laporkan perkembangan secara bilamana perlu Kepmen Kimpraswil No. periodik terhadap langkah pengamanan Pengurus barang (satker) harus bertanggung 247/KPTS/M/2003 tentang kepada Atlas jawab terhadap keamanan dan keutuhan aset Pelaksanaan IBKMN di tanah yang telah dibebaskan Lingkungan Depkimpraswil Bila terjadi permasalahan yang terjadi di luar kemampuan pengurus barang/satker, harus segera lapor ke Atlas dengan tembusan ITJEN, serta lakukan koordinasi dengan aparat yang berwenang 19
  • 20. 1 2 3 4 5 PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMTAHAP : Pelaksanaan Konstruksi (Jasa Pemborongan) PengendalianNo. Uraian Kegiatan Acuan Dokumen Langkah1 2 3 4 5I. TAHAP PRA KONTRAK 1. Persiapan Pengadaan • Menyusun Perencanaan Pengadaan (pemaketan) Keppres No. 80/2003 - Dokumen rencana pengadaan - Susun rencana Pengadaan • Mengumumkan paket-paket pekerjaan tentang Pedoman - Pengumuman dikoran - Umumkan Rencana Pengadaan • Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa - SK Panitia Pengadaan - Bentuk Panitia Pengadaan • Mengangkat panitia pengadaan Pemerintah, - Jadwal Pengadaan - Periksa dokumen pengadaan, - Lampiran I Bab I huruf A - - Dokumen Pengadaan HPS dokumen HPS (OE) serta • Menetapkan Sistem pengadaan : C - metode pemilihan (OE) pengesahannya - metode penyampaian dokumen - Tetapkan system pengadaan sesuai Kepmen Kimpraswil No. dengan kondisi yang ada - metode evaluasi 339/KPTS/M/2003 tentang • Menetapkan dan mengesahkan : - Buat Laporan Pengendalian Petunjuk Pelaksanaan - Dokumen Pengadaan Persiapan Pengadaan Pengadaan Jasa Konstruksi - HPS (OE) oleh Instansi Pemerintah - Periksa kesesuaian dokumen pengadaan dengan ketentuan yg Kepmen Kimpraswil No. berlaku (aspek hukum, teknis, dan 257/KPTS/M/2004 tentang keuangan) Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Kepmen Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004 tentang Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) 2. Pemilihan Penyedia Jasa a. Pengumuman dan Pendaftaran peserta, Keppres RI No. 80/2003 : - Pengumuman di media massa - Pantau proses pengumuman dan sekurang-kurangnya memuat : - Pasal 20 - Pengumuman di papan pendaftaran - nama dan alamat pengguna jasa - Lampiran I Bab II B pengumuman - uraian singkat pekerjaan 20
  • 21. 1 2 3 4 5 - perkiraan nilai pekerjaan Kepmen Kimpraswil No. - syarat-syarat peserta lelang 349/KPTS/M/2004 tentang - tempat dan waktu pengambilan Penyelenggaraan Kontrak dokumen Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Dokumen Lelang b. Penjelasan/Aanwijzing, menyatakan Keppres RI No. 80/2003 : Berita acara rapat - Periksa kebenaran rekanan yg hadir metode pengadaan dan evaluasi, hal-hal - Pasal 20 penjelasan/aanwijzing pada waktu aanwijzing dan yg menggugurkan, jenis kontrak, - Lampiran I Bab II B kebenaran proses aanwijzing ketentuan dan cara sub kontrak, besaran, - Pantau & cek proses aanwijzing penjamin, dan masa laku jaminan, Kepmen Kimpraswil No. peninjauan lapangan 349/KPTS/M/2004 tentang Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Dokumen Lelang c. Pemasukan Penawaran, BA Pemasukan Penawaran Pantau proses pemasukan penawaran - Metode dan batas akhir penyampaian dokumen penawaran d. Pembukaan Dokumen Penawaran : BA Pembukaan Penawaran Pantau proses pembukaan penawaran - kelengkapan dokumen penawaran e. Evaluasi Penawaran : BA Evaluasi Penawaran Pantau proses evaluasi penawaran - koreksi aritmatik terhadap semua dalam koreksi aritmatik dan urutan penawaran yg masuk peringkat - evaluasi terhadap 3 penawaran terendah f. Evaluasi Administrasi BA Evaluasi Administrasi Pantau Evaluasi Administrasi atas Rekanan Peringkat 1,2, dan 3 g. Evaluasi Teknis BA Evaluasi Teknis Pantau Evaluasi Teknis atas Rekanan Peringkat 1,2, dan 3 Periksa laporan hasil evaluasi teknis, baik secara normatif maupun substantif 21
  • 22. 1 2 3 4 5 h. Evaluasi Harga BA Evaluasi Harga Pantau Evaluasi Harga atas Rekanan Peringkat 1,2, dan 3 Periksa laporan hasil evaluasi harga, baik secara normatif maupun substantif i. Pasca Kualifikasi : - Keppres RI No. 80/2003 BA Evaluasi Pasca Kualifikasi Periksa laporan hasil proses pasca - data administrasi tentang Pedoman kualifikasi terhadap peringkat 1,2, dan Pengadaan Barang/Jasa - izin usaha 3, baik secara normatif maupun Pemerintah - landasan hukum pendirian perusahaan - Kepmen Kimpraswil No. substantif - data keuangan 257/KPTS/M/ 2004 tentang - data personalia Standar dan Pedoman Bila peringkat 1, 2, dan 3 ternyata tidak - data peralatan Pengadaan Jasa Konstruksi memenuhi syarat, lanjutkan ke urutan - data pengalaman - Kepmen Kimpraswil No. peringkat berikutnya, dan buat berita 339/KPTS/M/2003 tentang - modal kerja acara hasil evaluasi Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah - Kepmen Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004 tentang Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) j. Usulan Penetapan Pemenang Periksa berkas usulan calon pemenang k. Penetapan Pemenang Tetapkan pemenang sesuai ketentuan yang berlaku l. Pengumuman Pemenang Pantau kebenaran pelaksanaan Diumumkan oleh Panitia/Pejabat pengumuman oleh panitia, baik secara Pengadaan dan diberitahukan kepada normatif maupun substantif para peserta selambat-lambatnya 2 hari kerja sejak penetapan pemenang 22
  • 23. 1 2 3 4 5 m. Sanggahan peserta lelang dan pengaduan Keppres RI No. 80/2003 - Surat Sanggahan Periksa kebenaran surat sanggahan & masyarakat : Lampiran I Bab II A 1 k jawabannya, baik secara normatif - tenggang waktu sanggahan 5 hari maupun substantif kerja setelah pengumuman - disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang - sanggahan wajib dijawab oleh pejabat yg berwenang selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya sanggahan tersebut n. Sanggahan banding Keppres RI No. 80/2003 Surat Sanggahan Banding Pantau jawaban sanggahan banding Lampiran I Bab II A 1 k o. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Keppres RI No. 80/2003 Terbitkan SPPBJ sesuai ketentuan yg Barang/Jasa (SPPBJ) Lampiran I Bab II A 1 l berlakuII. TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK 1. Penyusunan Dokumen Kontrak Keppres RI No. 80/2003 : Draft Kontrak serta dokumen Periksa kerangka & isi surat perjanjian, e. Isi dan Kerangka surat perjanjian - Pasal 29 – 35 pendukungnya serta lampiran dokumen pendukungnya, f. Syarat Umum Kontrak - Lampiran I Bab II C baik secara normatif maupun g. Syarat Khusus Kontrak substantif h. Dokumen Lain yg merupakan bagian Kepmen Kimpraswil No. Kontrak 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Dokumen kontrak berisi antara lain : Pengadaan Jasa Konstruksi - surat perjanjian - surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga - amandemen kontrak - Syarat khusus Kontrak - Syarat umum Kontrak - Spesifikasi khusus - Spesifikasi umum - Gambar-gambar rencana - Dokumen Lain, seperti jaminan, SPPBJ, BA Hasil Pelelangan, BA Hasil Penjelasan 2. Penandatanganan Kontrak Keppres RI No. 80/2003 - Dokumen Kontrak dan - Periksa kerangka & isi surat a. Selambat-lambatnya 14 hari sejak SPPBJ - Lampiran I Bab II C lampirannya perjanjian, serta lampiran dokumen dan menyerahkan jaminan pelaksanaan - Lampiran I Bab II A 1 n - Jaminan pelaksanaan pendukungnya, disertai berita acara b. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dng legalitas dokumen 23
  • 24. 1 2 3 4 5 masa laku hingga 14 hari setelah FHO Kepmen Kimpraswil No. - Lakukan penandatanganan kontrak c. Sanksi keterlambatan penyerahan jaminan 257/KPTS/M/2004 tentang dilengkapi dengan penyerahan pelaksanaan*) Standar dan Pedoman jaminan pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi - Lakukan tindakan lebih lanjut bila rekanan tidak dapat meyerahkan jaminan pelaksanaan secara tepat waktu - Evaluasi dan laporkan ke Atlas dengan tembusan ke ITJENIII. TAHAP PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK1. Persiapan Pelaksanaan a. SPMK Surat Perintah Mulai Kerja (selambat- Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Buat SPMK secara normatif maupun lambatnya 14 sejak penandatanganan - Lampiran I Bab II D.1.a - SPMK substantif kontrak). Dalam SPMK dicantumkan batas waktu selambat-lambatnya dimulainya Cermati ketentuan umum administrasi, pekerjaan baik dalam dokumen maupun dalam pelaksanaannya b. rapat persiapan pelaksanaan kontrak (pre Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan rapat persiapan pelaksanaan construction meeting/PCM) - Lampiran I Bab II D.1.a - BA PCM kontrak, dan buat berita acaranya selambat-lambatnya 7 hari sejak SPMK) dibahas antara lain mengenai : Pantau proses kegiatan pelaksanaan • organisasi kerja mengenai kesesuaiannya dng • tata cara pengaturan pelaksanaan kesepakatan dalam berita acara pekerjaan tersebut di atas • jadual pelaksanaan pekerjaan • jadual pengadaan, mobilisasi Laporkan program mutu ke Atlas untuk peralatan dan personil mendapatkan penilaian dan • penyusunan rencana dan pelaksanaan persetujuan pemeriksaan lapangan • pendekatan kpd masyarakat dan pemda setempat mengenai rencana kerja • penyusunan program mutu proyek 24
  • 25. 1 2 3 4 5 c. Program mutu Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan evaluasi thd program mutu yg Paling tidak berisi : - Lampiran I Bab II D.1.b - Dokumen Program Mutu dibuat, apakah sdh sesuai dng kondisi • informasi pengadaan B/J lapangan, buat berita acaranya • organisasi proyek, pengguna dan Kepmen Kimpraswil No. penyedia B/J 362/KPTS/M/2004 Tanggal 5 • jadwal pelaksanaan Oktober Tentang Sistem • prosedur pelaksanaan pekerjaan Manajemen Mutu (SMM) • prosedur instruksi kerja • prosedur pengujian dan testing • pelaksana kerja2. Pelaksanaan Kontrak a. Mobilisasi paling lambat 30 hari sejak Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan evaluasi terhadap kebenaran SPMK, meliputi : - Lampiran I Bab II D.1.c - Jadwal mobilisasi peralatan proses mobilisasi, dan buat berita • mendatangkan peralatan dan personil acara • mempersiapkan fasilitas sesuai - Daftar peralatan yang ada di dokumen kontrak lokasi • mendatangkan personil/tenaga ahli • mendatangkan peralatan pendukung b. Pemeriksaan bersama (Mutual Check) Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak - Lakukan pemeriksaan bersama • Dilakukan pada awal pelaksanaan - Lampiran I Bab II D.1.d - BA Mutual Check (hasil - Buat berita acara hasil pemeriksaan kontrak, pemeriksaan bersama) - Lakukan evaluasi, baik secara • Dilaksanakan oleh Panitia/pejabat normatif maupun substantif dan peneliti pelaksanaan kontrak/Tim laporkan ke Atlas Mutual Check/ Personal Inti Satker dengan Konsultan Pengawas (bila ada) dan Kontraktor, khususnya untuk: - peninjauan dan penyempurnaan gambar kerja serta volume pekerjaan sesuai kondisi lepangan - penyusunan contract change order, serta amandemen kontrak bila diperlukan • Dilaksanakan penyerahan lapangan c. Tinjauan Desain Lakukan evaluasi terhadap kesesuaian • Di dalam dokumen harus diyakinkan dan akurasi desain yg dipergunakan, 25
  • 26. 1 2 3 4 5 bahwa desain telah mencakup semua baik secara normatif maupun persyaratan produk atau spesifikasi substantif buat berita acaranya teknis dan proses pelaksanaan laporkan ke Atlas pekerjaan • Desain sesuai kemampuan proses Bila terjadi perubahan desain periksa (biaya dan waktu) dalam arti lingkup kewenangan legalitas perubahan kegiatan yang akan dilaksanakan desain tersebut sesuai dng masih dalam batas kemampuan tingkatannya : anggaran biaya yang wajar serta - perubahan s.d. 10% mrpk ketersediaan waktu yang memadai kewenangan tingkat perencana • Desain memenuhi persyaratan setempat fungsional dan operasional yang - perubahan di atas 10% harus berarti dapat dilaksanakannya dan mendapat persetujuan Eselon I menjamin produk yang dihasilkan dapat difungsikan dan dioperasionalkan • Perubahan desain harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat perubahan dan kewenanganannya d. Pembayaran uang muka Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan analisis thd rencana Dapat diberikan uang muka sesuai dng - Lampiran I Bab II D.1.e - Usulan penggunaan uang penggunaan uang muka yg diajukan ketentuan dlm kontrak, dng menyerahkan muka oleh penyedia jasa dalam pelaksanaan jaminan uang muka - Jaminan uang muka pekerjaan, dan buat berita acara e. Buku harian dan Laporan harian Keppres RI No. 80/2003 : - Buku harian Lakukan sidak terhadap kebenaran Penyedia jasa wajib membuat buku harian - Lampiran I Bab II D.2.c - Laporan pencatatan laporan hasil pekerjaan sebagai bahan laporan harian pekerjaan harian/mingguan/bulanan secara berkala dan bandingkan dengan berupa rencana dan realisasi pekerjaan. Kepmen No. fakta di lapangan, dan buat berita Buku harian harus disetujui oleh Direksi 67/KPTS/M/1998 acaranya (sidak dilakukan minimal 1 Pekerjaan dan Konsultan Pengawas (bila kali dalam sebulan) ada) Laporan harian berisi : - kuantitas dan macam bahan yg ada - penempatan tenaga kerja - jumlah,jenis, dan kondisi peralatan - kuantitas pekerjaan - keadaan cuaca 26
  • 27. 1 2 3 4 5 - catatan lain yg berkaitan dng pelaksanaan - Laporan mingguan merupakan rangkuman dari laporan harian, dan berisi kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu beserta hal-hal yang perlu disampaikan - Laporan bulanan merupakan rangkuman dari laporan mingguan dalam periode satu bulan f. Pengendalian K-3 - SKB Menaker/Men PU No. - Dokumen kontrak - Sediakan sarana, petunjuk, dan Pekerjaan yg melibatkan ≥ 100 tenaga KEP 174/MEN/86 dan No. - Dokumen program mutu personil utk penerapan perlindungan 104/KPTS/1986 tentang K-3 kerja dan/atau berpotensi bahaya/beresiko K-3 di tempat kegiatan konstruksi pada kegiatan Konstruksi dalam proses pengerjaannya, wajib : - Peraturan Menaker No. - Lakukan sidak dan audit secara - menyediakan sarana, petunjuk, dan PER.05/MEN/1996 tentang berkala mengenai sistem personil utk penerapan perlindungan Sistem Manajemen K-3 manajemen K-3 K-3 di tempat kegiatan konstruksi - Pedoman teknis K-3 - menyelenggarakan inspeksi dan audit sistem manajemen K-3 secara berkala g. Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan - Dokumen kontrak - Dokumen proses - Lakukan proses pengendalian Pengendalian pelaksanaan terhadap - Program mutu pengendalian, berupa jadwal, terhadap kuantitas dan kualitas, baik kuantitas maupun kualitas dilaksanakan - Kepmen Kimpraswil No. S-curve, hasil pengujian secara normatif maupun substantif berdasarkan dokumen kontrak dan 257/KPTS/M/2004 berdasarkan ketentuan dan program mutu yang telah disepakati tentang Standar dan kesepakatan yang telah dicapai dan - Kriteria Penilaian Kontrak Kritis : Pedoman Pengadaan tuangkan dalam catatan a) Dalam periode I (rencana fisik 0% Jasa Konstruksi pengendalian - 70%), realisasi fisik terlambat > - Kepmen Kimpraswil No. 15% 349/KPTS/M/2004 - Bila terjadi kontrak kritis agar b) Dalam periode II (rencana fisik tentang dilakukan penanganan sesuai 70%-100%), realisasi fisik Penyelenggaraan ketentuan yg berlaku. Buat berita terlambat >10% Kontrak Jasa acaranya dan laporkan ke Atlas - Penanganan kontrak kritis : Pelaksanaan Konstruksi a) Show Cause Meeting (Pemborongan) - Bila terjadi three parties agreement o Bila dinyatakan kritis harus agar melaporkan secara kronologis segera menerbitkan surat kepada Atlas peringatan kpd penyedia jasa, dan selanjutnya menyelenggarakan SCM 27
  • 28. 1 2 3 4 5 Direksi & penyedia jasa melakukan uji coba I o Bila uji coba I gagal, maka ditingkatkan dng SCM tingkat atasan langsung dng uji coba II o Bila uji coba II gagal, maka ditingkatkan ke Atasan (Eselon I) dan dilakukan uji coba III o Bila uji coba III gagal, maka pengguna jasa dapat menyelesaikan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutus kontrak secara sepihak b) Three Parties Agreement Pengguna jasa dpt menetapkan pihak III yg akan menyelesaikan sisa pekerjaan atau atas usulan penyedia jasa g. Pengukuran Prestasi Pekerjaan Dokumen kontrak BA Hasil Pengukuran Prestasi Pantau dan evaluasi hasil pengukuran Penyedia jasa beserta Direksi Pekerjaan Pekerjaan prestasi pekerjaan secara periodik dan dan Konsultan (bila ada) melakukan laporkan ke Atlas perhitungan prestasi fisik pekerjaan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam kontrak h. Pembayaran prestasi pekerjaan Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan pemeriksaan bersama dng Dapat dilakukan dng sistem bulanan atau - Lampiran I Bab II D.1.f - MC penyedia jasa thd prestasi kemajuan termijn sesuai dlm kontrak, dng yang dicapai dan tuangkan dalam memperhitungkan potongan jaminan Kepmen Kimpraswil No. berita acara pemeliharaan (retention money), angsuran 257/KPTS/2004 tentang uang muka, dan denda (bila ada) Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi i. Perubahan Kegiatan Pekerjaan Keppres RI No. 80/2003 : - CCO dan Addendum Kontrak Lakukan evaluasi thd perubahan Bila terjadi perbedaan yg signifikan antara - Lampiran I Bab II D.1.g - BA Negosiasi Pekerjaan pekerjaan, baik pekerjaan tambah kondisi lapangan dng dokumen kontrak, Tambah Kurang maupun kurang, dan bila perlu lakukan maka dapat dilakukan perubahan kontrak negosiasi sesuai ketentuan yg berlaku, yg meliputi : dan buat berita acaranya. - menambah/ mengurangi volume 28
  • 29. 1 2 3 4 5 pekerjaan - menambah/mengurangi jenis pekerjaan - mengubah spek sesuai lapangan Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari kontrak awal, dng perintah perubahan secara tertulis oleh pengguna jasa j. Denda dan ganti rugi Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan evaluasi thd keterlambatan Besarnya denda keterlambatan 1 o/oo (satu - Lampiran I Bab II D.1.h - Realisasi progres fisik yang berakibat diberlakukannya denda per seribu) dari harga kontrak setiap hari - Klaim dari rekanan sesuai dng ketentuan yg berlaku dalam keterlambatan. - Jadual pelaksanaan pekerjaan kontrak, dan buat berita acaranya Besarnya ganti rugi atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga thd Evaluasi adanya hambatan yg nilai tagihan yg terlambat mengakibatkan adanya ganti rugi dari pengguna jasa k. Penyesuaian / eskalasi harga : Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan evaluasi thd penyesuaian kontrak >12 bulan - Lampiran I Bab II D.1.i - Dokumen perhitungan eskalasi harga, baik secara normatif maupun - berlaku bagi seluruh kegiatan mata - Jadual kontrak awal substantif dan buat berita acaranya pembayaran, tidak termasuk - Indikator ekonomi dari BPS keuntungan dan overhead - diberlakukan dng jadwal pelaksanaan kontrak atau addendum (on schedule) - untuk pekerjaan yang terlambat menggunakan indeks jadwal kontrak awal l. Force majeure Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan evaluasi kondisi keadaan Penyedia jasa memberitahukan dalam - Lampiran I Bab II D.1.j - Pernyataan terjadinya bencana kahar, dan buat berita acara waktu 14 hari dari hari terjadinya keadaan alam dari pejabat yg kahar dng menyertakan pernyataan kahar berwenang dari instansi yg berwenang - Produk kebijakan lainnya m. Penghentian dan Pemutusan Kontrak : Keppres RI No. 80/2003 : Dokumen Kontrak - Lakukan penghentian kontrak sesuai • Penghentian kontrak : - Lampiran I Bab II D.1.k dng situasi dan kondisi yg terjadi - pek selesai berdasarkan ketentuan yg berlaku, - terjadi hal-hal yg diluar kekuasaan Kepmen No. dan buat berita acaranya. kedua belah pihak 67/KPTS/1998 - Lakukan pemutusan kontrak secara 29
  • 30. 1 2 3 4 5 • Pemutusan kontrak/termination : sepihak bila telah dilakukan upaya - penyedia jasa cidra janji Kepmen Kimpraswil No. SCM dan tidak tercapai kesepakatan - terbukti KKN 257/KPTS/2004 pada dalam three parties agreement, atau - sanksi : pencairan jaminan klausul penghentian dan hal-hal lain diluar tersebut di atas pelaksanaan, sisa jaminan UM, dan pemutusan kontrak masuk daftar hitam n. Perpanjangan waktu pelaksanaan yang Keppres RI No. 80/2003 : Addendum kontrak Lakukan analisis kelayakan dan layak dan wajar, yaitu : - Lampiran I Bab II D.2.d kewajaran alasan perpanjangan • pekerjaan tambah waktu,dan buat berita acaranya • perubahan desain • keterlambatan oleh pengguna jasa • masalah diluar kendali penyedia jasa • keadaan kahar o. Kerjasama penyedia jasa dengan sub Keppres RI No. 80/2003 : Perjanjian kerjasama sub Lakukan evaluasi kerja sama antara kontraktor : - Lampiran I Bab II D.2.e kontraktor penyedia barang/jasa dng sub • Nilai kontrak >25M diwajibkan kontraktornya, apakah sdh sesuai dng • Bukan pekerjaan utama ketentuan yg berlaku, dan buat berita • Persetujuan pengguna jasa acaranya • Dituangkan dalam kontrak utama p. Kompensasi - Dokumen Kontrak Klaim dari penyedia jasa Pantau dan evaluasi adanya Kompensasi dpt diberikan kpd penyedia - Keppres RI No. 80/2003 kompensasi akibat kelemahan yang jasa apabila pengguna jasa terbukti - Kepmen Kimpraswil No. terjadi dan buat solusi tindak lanjutnya merugikan penyedia jasa sebagaimana 257/2004 tentang ditentukan dlm Kepmen 257/2004 tentang Standar dan Pedoman Buat hasil evaluasi dan laporkan ke Kompensasi Pengadaan Jasa Atlas dengan tembusan ke ITJEN Konstruksi q. Dispute / perselisihan - Dokumen Kontrak Surat pengaduan dan keberatan Pantau dan evaluasi adanya dispute Dispute settlement dapat diselesaikan - Keppres RI No. 80/2003 dari penyedia jasa atas terjadinya akibat kelemahan yang terjadi dan melalui : - Kepmen Kimpraswil No. ketidaksepahaman kedua belah buat solusi tindak lanjutnya 1) Pengadilan (court) 257/2004 tentang pihak 2) Di luar pengadilan : Standar dan Pedoman Buat hasil evaluasi dan laporkan ke • amicable settlement / negotiation Pengadaan Jasa Atlas dengan tembusan ke ITJEN • conciliation (konsiliasi) Konstruksi • mediation (mediasi) • arbitration (BANI) Penyelesaian perselisihan lebih lanjut 30
  • 31. 1 2 3 4 5 diatur dlm syarat-syarat khusus kontrak Pengeluiaran biaya utk penyelesaian perselisihan ditanggung oleh kedua belah pihak r. Serah terima pekerjaan: Keppres RI No. 80/2003 : - Berita Acara Serah Terima I Lakukan serah terima pekerjaan sesuai • Setelah pekerjaan selesai 100%, - Lampiran I Bab II D.2.f (PHO) dengan ketentuan yg berlaku, dan buat permintaan tertulis dari penyedia jasa berita acaranya kepada pengguna jasa - Berita Acara Serah Terima II • Penilaian dari pengguna jasa thd hasil (FHO) Lakukan evaluasi thd pembayaran pekerjaan yg selesai akhir pekerjaan, apakah sdh sesuai • Setelah sesuai ketentuan, Pengguna - Kumpulan shop drawing dng kondisi lapangan dan ketentuan yg jasa menerima seluruh hasil (PHO) berlaku, dan buat berita acara • Fisik 100% dibayar 95%, sedangkan - As built drawing 5% merupakan retensi selama masa Lakukan evaluasi thd proses masa pemeliharaan - Hasil pengujian mutu pemeliharaan, baik secara normatif • Atau dibayar 100% dng jaminan bank maupun substantif dan buat berita 5% - Back up data kuantitas acaranya • Penyedia jasa wajib memelihara hasil - Laporan program mutu pekerjaan selama masa pemeliharaan • Setelah masa pemeliharaan berakhir, - Buku harian dan laporan penyedia jasa mengajukan permintaan pengawasan secara tertulis kepada pengguna untuk penyerahan akhir - Foto dokumentasi • Pengguna jasa wajib menerima - Manual O&M penyerahan akhir (FHO) setelah semua kewajiban selama masa pemeliharaan dilaksanakan dng baik sesuai dng ketentuan yg berlaku • Bila penyedia jasa tdk melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, mk retensi bisa dipergunakan utk biaya perbaikan atau mencairkan jaminan bank • As built drawing diserahkan pada saat PHO s. Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan - Kepmen Kimpraswil No. Laporan hasil program mutu Buat laporan program mutu (SMM) Program Mutu 362/KPTS/M/2004 sesuai ketentuan yang berlaku tentang Sistem 31
  • 32. 1 2 3 4 5 Manajemen Mutu(SMM) Lakukan evaluasi pelaksanaan - Manual Mutu Pekerjaan program mutu yang telah ditetapkan, - SK Kepala BAPEKIN No. baik secara normatif maupun 29/KPTS/KE/2003 substantif dan buat berita acaranya tentang Tatacara Penilaian Mutu Konstruksi Prasarana dan Sarana Kimpraswil (Tahap Pelaksanaan) 32
  • 33. 1 2 3 4 5 PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMTAHAP : Operasi dan Pemeliharaan PengendalianNo Uraian Kegiatan Acuan Dokumen Langkah1 2 3 4 51. Penyiapan perangkat O & P a) Manual O&P Kepmen 257/KPTS/2004 Pedoman O&P Persiapkan perangkat O&P secara • Penyedia jasa wajib memberikan pada klausul pedoman lengkap pedoman kpd pengguna jasa pengoperasian dan tentang pengoperasian dan pemeliharaan Periksa perangkat O&P baik secara pemeliharaan normatif maupun substantif sudah • Bila penyedia jasa tdk dapat sesuai dng yang dipersyaratkan memenuhi, maka pengguna jasa dpt memperhitungkan pembayarannya Lakukan evaluasi dan laporkan sesuai syarat-syarat khusus kontrak kepada Atlas b) Record dan pelaporan c) Outcome dan Impact d) Penyerahan proyek selesai2. Program O & P Program O&P hrs dapat mencerminkan Pedoman O&P Program Rinci O&P Buat program operasi dan langkah-langkah O&P yg sesuai dengan pemeliharaan sesuai dng kondisi di situasi dan kondisi di lapangan lapangan, bilamana perlu dimulai sejak tahap perencanaan (DED)3. Ketersediaan Perangkat/Sumber Daya O &P Ketersediaan perangkat/sumber daya O&P Pedoman O&P Daftar perangkat/sumber daya Lakukan evaluasi terhadap sangat menentukan keberhasilan, tujuan, O&P ketersediaan perangkat atau sumber dan sasaran O&P daya O & P disesuaikan dng kebutuhan nyatadi lapangan, buat berita acara 33
  • 34. 1 2 3 4 54. Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Rencana perbaikan yg secara riil akan dilaksanakan pada tahun ybs Pedoman O&P Rencana Perbaikan tahun ybs Lakukan evaluasi setiap tahap perencanaan perbaikan O & P sesuai dng kebutuhan di lapangan dan ketersediaan dana, serta tindak lanjutnya yang dituangkan dalam berita acara Cek prioritas penanganan O & P dengan kesesuaian kriteria ygtelah ditetapkan, dan laporkan ke Atlas5. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Pelaksanaan perbaikan O&P harus tepat waktu dalam rangka mempertahankan umur Pedoman O&P Laporan hasil perbaikan yg Cek kebenaran pelaksanaan konstruksi Rencana perbaikan tahun dilaksanakan secara fisik dan perbaikan O & P ybs keuangan Lakukan evaluasi secara menyeluruh thd program pelaksanaan sejak penyusunan program hingga tahap pelaksanaan perbaikan, serta tentukan tindak lanjutnya. Tuangkan dalam berita acara6. Kegagalan Bangunan • Kegagalan bangunan adalah keadaan UU JK No. 18/1999 Pasal Informasi lapangan dan/atau Lakukan analisis atas terjadinya bangunan yg tdk berfungsi, baik secara 1 (6), Pasal 21(2), Pasal pengaduan kegagalan bangunan, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau 25 - 28 normatif maupun substantif, dan tidak sesuai ketentuan kontrak atau buat solusi tindak lanjutnya. pemanfaatannya yg menyimpang, sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau Tuangkan dalam berita acara dan pengguna jasa. laporkan ke Atasan Langsung dengan • Penanggung jawab adalah perencana dan tembusan kpd Itjen pengawas konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengguna jasa • Jangka waktu tanggung jawab adalah maksimum 10 tahun sejak FHO 34
  • 35. 1 2 3 4 57. Output / Keluaran - Renstra - Dokumen pelaksanaan Periksa kebenaran output yg dicapai Produk kegiatan harus sesuai dengan tujuan - Keppres 80/2003 kegiatan sesuai dng kontrak dan rencana awal dan sasaran/fungsi - Dokumen kontrak - As built drawing dikaitkan dengan fungsinya. Buat - DIPA - Hasil pengecekan di berita acara dengan Laporan kepada lapangan oleh Tim, termasuk Atlas dengan tembusan kpd Itjen uji coba8. Outcome / Manfaat Produk kegiatan harus sesuai dengan fungsi - Renstra - Dokumen pelaksanaan Pantau perkembangan outcome dan manfaat - Keppres 80/2003 kegiatan secara berkala dan lakukan analisis - Dokumen kontrak - As built drawing Project and Benefit Monitoring - DIPA - Hasil pengecekan di Evaluation (PBME), baik secara lapangan oleh Tim normatif maupun substantif, dan - Informasi dari instansi terkait buat laporan kepada Atlas dng - Informasi/masukan dari user tembusan disampaikan kepada Itjen9. Penyerahan Proyek Selesai Pada akhir suatu proyek, produk utama Kepmen PU No. Dokumen serah terima proyek Lakukan penyerahan proyek selesai berikut seluruh kekayaan yg dihasilkan 128/KPTS/1995 ttg selesai sesuai dng tingkatannya sesuai dengan ketentuan yg berlaku harus dilaporkan dan diserahkan kepada Petunjuk Pelaksanaan dan sesuai tingkatannya Menteri PU setelah dilakukan penelitian dan Proyek Selesai (Menteri/Eselon I) penilaian ttg kelayakan maupun fungsinya, dipergunakan lebih lanjut dan/atau diserahkan kepada Instansi lain dan/atau dipergunakan lebih lanjut. MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd DJOKO KIRMANTO 35