Your SlideShare is downloading. ×
Pembiayaan dan Pendanaan Sanitasi Permukiman
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Pembiayaan dan Pendanaan Sanitasi Permukiman

423
views

Published on

Pembiayaan dan Pendanaan Sanitasi Permukiman, mencakup air limbah, persampahan dan drainase. Mengulas mengenai Aspek Fiskal, Pembiayaan dan Aset Daerah, dan pembiayaan lembaga pengelola sarana …

Pembiayaan dan Pendanaan Sanitasi Permukiman, mencakup air limbah, persampahan dan drainase. Mengulas mengenai Aspek Fiskal, Pembiayaan dan Aset Daerah, dan pembiayaan lembaga pengelola sarana prasarana sanitasi.

Published in: Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
423
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Pembiayaan dan Pendanaan Sanitasi Air Limbah, Persampahan, Drainase Aspek Fiskal, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Komponen Pendanaan dan Pembiayaan
  • 2. Pokok Bahasan 1. Aspek Fiskal 2. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Komponen Pendanaan dan Pembiayaan Lembaga Pengelola Prasarana dan Sarana Sanitasi
  • 3. ASPEK FISKAL Pembiayaan dan Pendanaan Sanitasi
  • 4. Aspek Fiskal Kebutuhan Fiskal (Fiscal Needs) Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity) • Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal ini biasanya dibahas dalam perhitungan jumlah transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Inter- governmental Grant Transfer). • Disini selisih dari kebutuhan Fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal atau Fiscal Gap menjadi patokan dalam menentukan besarnya transfer dari Pusat (contohnya DAU).
  • 5. Persyaratan Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Eksternal •Harus membawa dampak pada pembangunan sanitasi yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan kepeme- rintahan tsb. Akuntabilitas •Tingkat pemerin- tahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul menjadi paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerin- tahan tersebut Efisiensi •Agar penyelenggaraan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis
  • 6. Karakteristik Kegiatan Dekonsentrasi • Pendanaan untuk kegiatan NON-FISIK, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran (indikator output) yang tidak menambah Aset Tetap. • Contoh kegiatan: – Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan – Fasilitasi dan bimbingan teknis – Pelatihan dan penyuluhan – Supervisi – Penelitian dan survei – Pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian
  • 7. Karakteristik Tugas Pembantuan • Pelaksanaan kegiatan yang bersifat FISIK, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran (indikator output) berupa Aset Tetap. • Contoh kegiatan: – Pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin – Jalan, irigasi, dan kegiatan fisik lainnya – Pengadaan barang habis pakai seperti : pengadaan bibit, pupuk, bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. • Untuk mendukung kegiatan ini maka sebagian kecil Dana Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administrasi, dll.
  • 8. Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan • Program dan kegiatan yang akan disusun dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, wajib mengacu pada RKP dan dituangkan dalam Renja Kementrian
  • 9. Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan • Perencanaan program dan kegiatan Dekonsentasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Kriteria Utama: – Kewenangan – Efisiensi dan efektivitas – Kemampuan Keuangan Negara – Sinkronisasi antara Kegiatan Dekonsentrasi dan atau Tugas Pembantuan dengan Rencana Kegiatan Daerah
  • 10. Skema Dekonsentrasi &Tugas Pembantuan Menteri Pekerjaan Umum Gubernur Norma, Standar, Prosedur, Kriteria PerMen ttp Pelimpahan/Penugasan Bupati/Walikota SKPD SKPD SKPD Tugas Pembantuan: 1. Penugasan sebagian wewenang 2. Kriteria : Eksternalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, Keserasian hubungan 3. Pendanaan untuk kegiatan fisik Dekonsentrasi: 1. Penugasan sebagian kewewenangan 2. Kriteria : Eksternalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, Keserasian hubungan 3. Pendanaan untuk kegiatan non-fisik
  • 11. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pembiayaan dan Pendanaan Sanitasi
  • 12. Komponen Pengeloalaan Keuangan Pemda Perencanaan dan Penganggaran Pengelolaan Keuangan Pemda Pembiayaan dan Akuntansi Pelaporan dan Audit
  • 13. Prasarana & Sarana Sanitasi APBN • Prasarana dan Sarana (PS) Sanitasi yang investasi pembangunannya dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, Pemerintah Daerah diharapkan untuk mengelola dan membiayai proses pengoperasian dan pemeliharaannya. • PS Sanitasi yang dananya berasal dari APBN harus dipindah-tangankan kepada Daerah (salah satu mekanismenya adalah melalui Hibah – lihat PP 6/2006).
  • 14. KOMPONEN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN LEMBAGA PENGELOLA PS SANITASI Pembiayaan dan Pendanaan Sanitasi
  • 15. Sumber Pendanaan Lembaga Pengelola • APBN • APBD • Hibah • Kerjasama • Jasa Layanan • Pendapatan Lain
  • 16. Klasifikasi Pengeluaran Lembaga Pengelola (Biaya Operasional) Biaya Pelayanan • Biaya Pegawai • Biaya Bahan • Biaya Jasa Pelayanan • Biaya Pemeliharaan • Biaya Barang dan Jasa • Biaya Pelayanan lain- lain Biaya Umum Administrasi • Biaya Pegawai • Biaya Administrasi Kantor • Biaya Pemeliharaan • Biaya Barang dan Jasa
  • 17. Klasifikasi Pengeluaran Lembaga Pengelola (Biaya Non-Operasional) • Biaya Bunga • Biaya Administrasi Bank • Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap • Biaya Kerugian Penurunan Nilai • Biaya Non-Opeasional Lain-lain
  • 18. Sumber: • Materi Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
  • 19. www.FasilitatorSanitasi.Org