• Like
  • Save
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Cipta Karya
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Cipta Karya

  • 2,867 views
Published

Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi, Bidang Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum adalah panduan teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran sanitasi di tingkat Kabupaten/Kota, …

Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi, Bidang Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum adalah panduan teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran sanitasi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat (Ditjen Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum).

Published in Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
2,867
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
3
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi, Bidang Cipta Karya www.Sanitasi.Net
  • 2. Daftar Isi
    • Pendahuluan
    • Ketentuan-ketentuan
    • Penjelasan Teknis Penyusunan Memorandum Program
  • 3. PENDAHULUAN
    • Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
  • 4. Fungsi Memorandum Program
    • Mengoptimalkan sumberdaya/input yang ada (dana, SDM, waktu)
    • Mengefektifkan pemrograman
    • Meningkatkan efisiensi anggaran
    • Dasar dalam penentuan dukungan stimulan Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Prasrana dan Sarana Sanitasi
    • Mendorong komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun program investasi bidang Cipta Karya dalam RPIJM
    • Memberikan penguatan dalam prosedur pendanaan terutama dana dari lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten/Kota seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pinjaman Luar Negeri, Masyarakat atau Kerjasama dengan Swasta
  • 5. Manfaat Memorandum Program
  • 6. Pendekatan Memorandum Program
  • 7. KETENTUAN-KETENTUAN
    • Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
  • 8. Readiness Criteria
  • 9. Kriteria Usulan Komponen Kegiatan Sanitasi yang Bisa Dibiayai Pusat (1)
  • 10. Kriteria Usulan Komponen Kegiatan Sanitasi yang Bisa Dibiayai Pusat (2)
  • 11. Dasar Penyusunan Program
  • 12. Dasar Penyusunan Program Memorandum Program
  • 13. Format MP Kabupaten/Kota
  • 14. Format MP Provinsi
  • 15. Aspek Kelembagaan
  • 16. PENJELASAN TEKNIS PENYUSUNAN MEMORANDUM PROGRAM
    • Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
  • 17. Justifikasi Usulan Kegiatan
  • 18. Matriks Memorandum Program
  • 19. Infrastruktur Air Limbah
  • 20. Infrastruktur Drainase Perkotaan
  • 21. Infrastruktur Air Limbah
  • 22. Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Kriteria Lingkup Kegiatan
    • Kota Besar/Metropolitan yang :
      • belum memiliki sistem pengelolaan air limbah terpusat, atau
      • yang masih rendah tingkat pelayanan sistem air limbah terpusatnya
    • Sudah memiliki Mater Plan pengembangan pelayanan air limbah
    • Diusulkan oleh Pemerintah Daerah
    • Sudah termasuk dalam RPIJM Daerah
    • Lahan sudah tersedia
    • Harus berdasarkan kebutuhan ( demand responsive )
    • Pengembangna sewerage system diprioritaskan untuk lokasi-lokasi yang telah ada sistem sewerage nya (6 kota).
    • Fasilitasi pembuatan Perencanaan Teknis
    • Faslitasi pembangunan IPAL, IPLT, sambungan rumah
    • Monitoring dan evaluasi
  • 23. Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat dan Komunal Kriteria Lingkup Kegiatan
    • Untuk kawasan perumahan PNS dan masyarakat berpenghasilan rendah yang pembangunannya difasilitasi oleh Bapertarum/Perumnas
    • Untuk kawasan perumahan TNI/Polri yang diusulkan oleh surat dari Kepala Satuan
    • Diprioritaskan pada kawsan-kawasan skala besar dan yang dapat dengan segera mendorong perkembangan wilayah
    • Sudah memilki Master Plan pengembangan pelayanan air limbah
    • Lahan sudah tersedia
    • Harus berdasarkan kebutuhan ( demand responsive )
    • Sistem berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan sistem jaringan perpipaan
    • Sistem pengolahan secara terpusat skala kawasan dan secara bertahap diintegrasikan dengan kawasan lain menjadi sistem terpusat skala kota
    • Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana air limbah terpusat di kawasan perumahan
  • 24. Infrastruktur Drainase Perkotaan Kriteria Lingkup Kegiatan
    • Merupakan kawasan strategis di kota besar/ metropolitan
    • Memiliki Master Plan Drainase perkotaan yang terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir
    • Lahan yang dibutuhkan sudah tersedia
    • Bantuan teknis pengembangan sistem drainase
    • Pembangunan atau normalisasi saluran primer, polder, dan kolam retensi untuk mengatasi genangan pada kawasan strategis (genangan pada jalan nasional, pelabuhan regional, kawasan bandara, dan daerah komersial penting)
    • Pembangunan saluran primer dan kolam retensi untuk mengatasi genangan di Ibukota Kabupaten pemekaran
    • Monitoring dan evaluasi
  • 25. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Regional Kriteria Lingkup Kegiatan
    • Penetapan daerah yang akan memanfaatkan TPA
    • Penetapan daerah yang bersedia menyediakan tanah sebagai lokasi TPA
    • Master Plan, FS dan DED telah dibuat oleh daerah
    • Penyerahan urusan pengelolaan teknis TPA kepada Kab/Kota dimana TPA Regional berada di wilayahnya dengan memberikan kewenangan membentuk/menetapkan Unit Pelaksana Teknis TPA
    • Pelibatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan TPA
    • Penandatanganan kesepakatan (MoU) antar Bupati/ Walikota yang sepakat melakukan pengelolaan TPA
    • Pembentukan Forum/Tim yang melibatkan daerah penandatangan MoU sebagai pengendali pengelolaanTPA
    • Kesediaan Pemda untuk mengoperasikan TPA secara controlled/sanitary landfill serta penyediaan alat angkut.
    • Fasilitasi pembuatan Rencana Teknis
    • Fasilitasi pembuatan TPA, pengadaan alat-alat berat, dan alat pengangkutan sampah
    • Upgrading open dumping ke controlled/sanitary landfill
    • Monitoring dan evaluasi
  • 26. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Reguler Kriteria Lingkup Kegiatan
    • Sudah memiliki Master Plan pengembangan pelayanan persampahan
    • Sesuai dengan pertuntukan tata guna lahan yang ada pada daerah tersebut
    • Fasilitasi pembuatan Rencana Teknis
    • Fasilitasi pembuatan TPA, pengadaan alat-alat berat, dan alat pengangkutan sampah
    • Upgrading open dumping ke controlled/sanitary landfill
    • Monitoring dan evaluasi
  • 27. Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu / 3R Kriteria Lingkup Kegiatan
    • Sudah memiliki Master Plan pengembangan pelayanan persampahan
    • Sesuai dengan pertuntukan tata guna lahan yang ada pada daerah tersebut
    • Untuk sanitasi dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat
    • Teknologi yang diterapkan sesuai dengan karakteristik dan sumberdaya yang ada
    • Merupakan kegiatan penanganan secara komunal untuk melayani sebagian atau keseluruhan sumber sampah yang ada dalam area dimana pengelola kawasan berada
    • Pengelolaan sampah tingkat kecamatan harus mendorong peningkatan upaya minimisasi sampah pada pengelolaan tingkat kota, khususnya yang akan diangkut ke TPA
    • Proses pengelolaan sampah yang telah dimulai di sumber, membutuhkan pengaturan alat pengumpul (misal gerobak) yang terpisah ataupun penjadwalan pengangkutan.
  • 28. Legalisasi
  • 29. FORMULIR-FORMULIR
    • Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
  • 30. Kesepakatan Pendanaan Bersama
  • 31. Penilaian Readiness Criteria
  • 32. Sumber Referensi Buku Pedoman Penyusunan Memorandum Program Bidang Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum, 2011