Pedoman Penyusunan Memorandum Program Bidang Air Minum, Cipta Karya

4,895 views

Published on

Pedoman Penyusuan Memorandum Program Bidang Air Minum memberikan panduan mengenai tata cara penyusunan program dan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum.

Published in: Business
5 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,895
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
321
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
5
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedoman Penyusunan Memorandum Program Bidang Air Minum, Cipta Karya

  1. 1. Pedoman Penyusunan Memorandum Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bidang Air Minum, Cipta Karya www.Sanitasi.Net
  2. 2. Daftar Isi <ul><li>Pendahuluan </li></ul><ul><li>Ketentuan-ketentuan </li></ul><ul><li>Penjelasan Teknis Penyusunan Memorandum Program </li></ul><ul><li>Lampiran: </li></ul><ul><li>Formulir-formulir </li></ul><ul><li>Definisi dan Istilah </li></ul>
  3. 3. PENDAHULUAN <ul><li>Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Air Minum </li></ul>
  4. 4. Fungsi Memorandum Program <ul><li>Mengoptimalkan sumberdaya/input yang ada (dana, SDM, waktu) </li></ul><ul><li>Mengefektifkan pemrograman </li></ul><ul><li>Meningkatkan efisiensi anggaran </li></ul><ul><li>Dasar dalam penentuan dukungan stimulan Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Prasrana dan Sarana Air Minum </li></ul><ul><li>Mendorong komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun program investasi bidang Cipta Karya dalam RPIJM </li></ul><ul><li>Memberikan penguatan dalam prosedur pendanaan terutama dana dari lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten/Kota seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pinjaman Luar Negeri, Masyarakat atau Kerjasama dengan Swasta </li></ul>
  5. 5. Manfaat Memorandum Program
  6. 6. Pendekatan Memorandum Program
  7. 7. KETENTUAN-KETENTUAN <ul><li>Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Air Minum </li></ul>
  8. 8. Readiness Criteria
  9. 9. Kriteria Usulan Komponen Kegiatan Air Minum yang Bisa Dibiayai APBN (Pusat) (1)
  10. 10. Kriteria Usulan Komponen Kegiatan Air Minum yang Bisa Dibiayai APBN (Pusat) (2)
  11. 11. Dasar Penyusunan Memorandum Program
  12. 12. Dasar Penyusunan Memorandum Program Memorandum Program
  13. 13. Format MP Kabupaten/Kota
  14. 14. Format MP Provinsi
  15. 15. Aspek Kelembagaan
  16. 16. Legalisasi Memorandum Program
  17. 17. PENJELASAN TEKNIS PENYUSUNAN MEMORANDUM PROGRAM <ul><li>Pedoman Penyusunan Memorandum Program Bidang Air Minum </li></ul>
  18. 18. Justifikasi Usulan Kegiatan
  19. 19. Matriks Memorandum Program (1)
  20. 20. Matriks Memorandum Program (2)
  21. 21. Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
  22. 22. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terfasilitasi
  23. 23. Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
  24. 24. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
  25. 25. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
  26. 26. KRITERIA PENANGANAN SPAM DAN LINGKUP KEGIATAN <ul><li>Pedoman Penyusunan Memorandum Program Bidang Air Minum </li></ul>
  27. 27. SPAM Regional Kriteria Penanganan Lingkup Kegiatan <ul><li>Dua atau lebih kab/kota dalam satu sistem menyelenggarakan penyediaan air minum secara bersama-sama. </li></ul><ul><li>Alokasi dana APBN diutamakan untuk membiayai unit air baku, unit produksi, distribusi utama dan unit pelayanan komunal (hidran umum) dalam jumlah terbatas, sementra unit distribusi dan unit pelayanan wajib disediakan oleh Pemeirntah Daerah, baik melalui Dana APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, maupun DAK bidang air bersih. </li></ul><ul><li>Menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka peningkatan kinerja cakupan maupun kualitas pelayanan. </li></ul><ul><li>Mempunyai rencana kegiatan yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan SPAM Kab/Kota. </li></ul><ul><li>Mempunyai indikator kinerja yang terukur berupa jumlah SR baru yang terpasang. </li></ul><ul><li>Penerapan tarif yang wajar </li></ul>
  28. 28. SPAM di Kawasan RSH/Rusunawa Kriteria Penanganan Lingkup Kegiatan <ul><li>Kawasan RSH/Kompleks Rusunawa yang termasuk sasaran berdasarkan kesepatn dengan Ditjen Cipta Karya dan Kementrian Perumahan Rakyat </li></ul><ul><li>Tidak menjadi salah satu sasaran lokasi RPJM Bidang Air Minum Kab/Kota </li></ul><ul><li>Lahan sudah tersedia </li></ul><ul><li>Kawasan yang menjadi lokasi pembangunan RSH/ Rusunawa telah dibangun dan telah mulai dihuni dan diperuntukkan bagi PNS/TNI/Polri atau MBR </li></ul><ul><li>Telah terdapat kesanggupan dan koordinasi dengan pihak pengguna (developer, Pemkab / Pemkot, swasta atau PDAM) untuk mengembangkan nit distribusi dan unit pelayanan sedangkan dana APBN diutamakan untuk membiayai unit air baku, unit produksi, atau unit distribusi utama dan trase jaringan pipa distribusi yang ditentukan hanya hingga batas luar kawasan perumahan. </li></ul><ul><li>Pembangunan unit air baku (intake, pipa transmisi, aksesoris, dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan unit produksi (IPA, broncpatering, sumur bor, dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan unit distribusi utama (pipa, reservoir, dll) </li></ul><ul><li>Pengadaan dan pemasangan pompa dan alat mekanikal elektrikal lainnya </li></ul><ul><li>Monitoring & evaluasi. </li></ul>
  29. 29. SPAM di Kawasan Kumuh/Nelayan Kriteria Penanganan Lingkup Kegiatan <ul><li>Kawasan kumuh perkotaan/nelayan yang belum tersedia SPAM dan sebagian besar penduduknya berpenghasilan rendah yang masih sulit memperoleh air karena belum memiliki sistem yang handal. </li></ul><ul><li>Pemilihan sistem maupun teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan, serta kondisi masyarakat setempat dalam mengoperasikan dan memelihara sistem yang terbangun. Pemilihan teknologi dapat mengacu pada Permen PU No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. </li></ul><ul><li>Pembangunan unit air baku (intake, pipa transmisi, aksesoris, dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan unit produksi (IPA, broncpatering, sumur bor, dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan unit distribusi utama (pipa, reservoir, dll) </li></ul><ul><li>Pengadaan dan pemasangan pompa dan alat mekanikal elektrikal lainnya </li></ul><ul><li>Monitoring & evaluasi. </li></ul>
  30. 30. SPAM di Ibukota Kecamatan (IKK) Kriteria Penanganan Lingkup Kegiatan <ul><li>Sistem penyediaan air minum di Ibukota Kecamatan, daerah harus sudah memiliki badan usaha koperasi/kelompok masyarakat/badan musyawarah sebagai penyelenggara air minum. </li></ul><ul><li>Apabila badan pengelola masih belum tersedia, maka badan tersebut harus disiapkan dan dibentuk pada saat proses pelaksanaan. </li></ul><ul><li>Pembangunan unit air baku (intake, pipa transmisi, aksesoris, dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan unit produksi (IPA, broncpatering, sumur bor, dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan unit distribusi utama (pipa, reservoir, dll) </li></ul><ul><li>Pengadaan dan pemasangan pompa dan alat mekanikal elektrikal lainnya </li></ul><ul><li>Monitoring & evaluasi. </li></ul>
  31. 31. SPAM di Desa Rawan Air, Pesisir, Terpencil Kriteria Penanganan Lingkup Kegiatan <ul><li>Kawasan rawan air, pesisir, terpencil yang sudah dietetapkan dan mengalami kesulitan air bersih </li></ul><ul><li>Pembangunan unit air baku (intake, pipa transmisi, aksesoris, dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan unit produksi (IPA, broncpatering, sumur bor, dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan unit distribusi utama (pipa, reservoir, dll) </li></ul><ul><li>Pengadaan dan pemasangan pompa dan alat mekanikal elektrikal lainnya </li></ul><ul><li>Monitoring & evaluasi. </li></ul>
  32. 32. PAMSIMAS Kriteria Penanganan Lingkup Kegiatan <ul><li>Desa-desa atau lokasi yang termasuk kategori desa miskin atau rawan air. </li></ul><ul><li>Usulan Daerah/Pemda yang telah disetujui oleh DPRD </li></ul><ul><li>Pembentukan Tim Fasilitator </li></ul><ul><li>Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat </li></ul><ul><li>Pembentukan Lembaga Penye-lenggara Air minum berbasis masyarakat (kelompok) </li></ul><ul><li>Pembangunan SPAM </li></ul><ul><li>Penyusunan aturan dan mekanisme penyelenggaraan air minum </li></ul><ul><li>Pelatihan bagi pengelola SPAM di lokasi penerima program PAMSIMAS </li></ul>
  33. 33. SPAM di Kabupaten/Kota Pemekaran Kriteria Penanganan Lingkup Kegiatan <ul><li>IKK (Ibukota Kecamatan) yang belum memiliki sistem penyediaan air minum (SPAM) </li></ul><ul><li>IKK yang diusulkan oleh pemerintah kab/kota dan telah menjadi salah satu sasaran lokasi dalam RPIJM Bidang Air Minum Kab/Kota </li></ul><ul><li>Telah diverifikasi dan memiliki kesiapan sumber air baku, serta telah memiliki rencana teknis (DED) pengembangan SPAM di lokasi tsb. </li></ul><ul><li>Lahan sudah tersedia </li></ul><ul><li>Telah memiliki badan usaha/BLU, UPTD/Koperasi atau kelompok masyarakat/badan musyarawarah sebagai penyelenggara air minum </li></ul><ul><li>Pembangunan unit air baku (intake, pipa transmisi, aksesoris, dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan unit produksi (IPA, broncpatering, sumur bor, dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan unit distribusi utama (pipa, reservoir, dll) </li></ul><ul><li>Pengadaan dan pemasangan pompa dan alat mekanikal elektrikal lainnya </li></ul><ul><li>Monitoring & evaluasi. </li></ul>
  34. 34. SPAM di Kawasan Perbatasan Kriteria Penanganan Lingkup Kegiatan <ul><li>Kawasan yang berbatasan darat atau perairan secara langsung dengan wilayah teritorial negara lain. Kawasan tsb dalam tata guna lahannya merupakan permukiman penduduk. </li></ul><ul><li>Kawasan perbatasan yang belum memiliki SPAM </li></ul><ul><li>Kawasan perbartasan yang diusulkan pemerintah kab/kota dan telah menjadi slah satu sasaran lokasi dalam RPIJM Bidang Air Minum Kab/Kota. </li></ul><ul><li>Telah diverifikasi dan memiliki kesiapan sumber air baku, serta telah memiliki rencana teknis (DED) pengembangan SPAM di lokasi tsb. </li></ul><ul><li>Lahan sudah tersedia </li></ul><ul><li>Telah memiliki badan usaha/BLU, UPTD/Koperasi atau kelompok masyarakat/badan musyarawarah sebagai penyelenggara air minum </li></ul><ul><li>Pembangunan unit air baku (intake, pipa transmisi, aksesoris, dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan unit produksi (IPA, broncpatering, sumur bor, dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan unit distribusi utama (pipa, reservoir, dll) </li></ul><ul><li>Pengadaan dan pemasangan pompa dan alat mekanikal elektrikal lainnya </li></ul><ul><li>Monitoring & evaluasi. </li></ul>
  35. 35. SPAM di Kawasan Pelabuhan Perikanan Kriteria Penanganan Lingkup Kegiatan <ul><li>Merupakan kawasan pelbuhan perikanan yang cukup signifikan produktivitasnya dan sangat membutuhkan pelayanan air bersih. </li></ul><ul><li>Pembangunan unit air baku (intake, pipa transmisi, aksesoris, dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan unit produksi (IPA, broncpatering, sumur bor, dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan unit distribusi utama (pipa, reservoir, dll) </li></ul><ul><li>Pengadaan dan pemasangan pompa dan alat mekanikal elektrikal lainnya </li></ul><ul><li>Monitoring & evaluasi. </li></ul>
  36. 36. FORMULIR-FORMULIR <ul><li>Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi </li></ul>
  37. 37. Form Kesepakatan Pendanaan Bersama
  38. 38. Form Penilaian Readiness Criteria
  39. 39. Definisi dan Istilah <ul><li>PROGRAM : adalah penjabaran kebijakan Kementrian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberpa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementrian Negara/Lembaga. </li></ul><ul><li>KEGIATAN : adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaa baik yang berupa personil (SDM), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberap atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. </li></ul><ul><li>KELUARAN (OUTPUT) : adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. </li></ul><ul><li>SASARAN (TARGET) : adalah hasil yang diharapkan dari satu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. </li></ul><ul><li>HASIL (OUTCOME) : adalah segala sesuatu mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. </li></ul>
  40. 40. Sumber Referensi

×