Your SlideShare is downloading. ×

Kebijakan Pemerintah di bidang TIK

4,926

Published on

Paparan Sesditjen Aptika Kominfo di Pengukuhan RelawanTIK Papua

Paparan Sesditjen Aptika Kominfo di Pengukuhan RelawanTIK Papua

Published in: Technology
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
4,926
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
547
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. SEKRETARIS DITJEN APLIKASI INFORMATIKAKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  • 2. Visi TIK Presiden RI (Forum e-Indonesia Initiative ITB 2005)  TIK adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini yang harus mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas dan diharapkan menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju  Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan TIK  Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar, dan seterusnya…
  • 3. Perubahan dan Tantangan kedepan Terutama di Cyber Terutama di Real Space space Steam Digital Engine Telephone TV Computer Revolution Analog Electronics Digital Electronics Industry Information Revolution RenovationAgricultural Industrial InformationSociety Society Society 1814 1873 1920 1973 2010-2025 3
  • 4. Perkembangan Cyberspace Networks & ContentsPerkembangan IPTEK di “ Akses, Network, Aplikasi dan Konten” menumbuhkan Cyberspace - Dunia Maya”
  • 5. Value chain of Real and Cyber Space 1 Internet Sehat dan Aman Cyber Space Real Space 4 2 Mendorong transformasi dari real 3 space ke cyberspaceMemfasilitasi Konvergensiterbentuknya Duniajejaring dansistem Maya yangcyberspace yang semakin 5konstruktif dan membesar Peran strategis pembangunan nasionalproduktif Membawa added value dalam dunia nyata dan semakin membesar 6 Industri lokal peluang baru MDG’s dan WSIS (local content) bisnis informatika 5
  • 6. Status TIKIndonesia dan dunia 6
  • 7. http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/illustrations/embedded-infographic-600-logo.jpg
  • 8. PENGGUNA INTERNETINDONESIA 55Jt 1998 - 2011 500.000
  • 9. Indonesian Facebook Users*) source: checkfacebook.com, semiocast.com, aworldoftweets.com (Okt 2012)
  • 10. Indonesian Twitter Users # of tweets*) source: checkfacebook.com, semiocast.com, aworldoftweets.com (February 2012)
  • 11. Pembangunan TIK di Indonesia 11
  • 12. Kerangka Dasar Pasal 28F UUD 1945 Visi Misi Presiden RI Tentang TIK UU No. 36 Tahun 1999 UU No11 Tahun Tentang 2008 Tentang ITE Telekomunikasi UU No.14 Tahun UU No.32 Tahun 2002 KOMINFO 2008 KIP Tentang Penyiaran Undang – Undang UU No.40 Tahun 1999 No.6 Tahun 1984 Tentang Pers Tentang POS Visi dan Misi KOMINFO : Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Tentang Informasi RPJM 2009 - 2014 PP, PERMEN, dll. Perguruan Industri/ Operator Investor Pusat Riset Tinggi Vendor
  • 13. DIPERLUKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS Quadruple helix Pembangunan infrastruktur Pembangunan kapasitas SDM Commu Peningkatan pertumbuhan konten nity (civil Academia Mendorong peran lembaga dan society) komunitas sosial (relawan) Govern Business (indus …. etc …. ment tries) Menumbuhkan ekonomi masyarakat (goal) Sinergi seluruh pemangku kepentingan (keyword) ANT based on Etzkowitz and Leydesdorff ( 2000 , p. 112), Carayannis and 14 Campbell ( 2009 , p. 207, 2010 , p. 62) and Danilda et al. ( 2009 )
  • 14. Kerjasama Dengan Pemerintah• Pemerintah provinsi dan daerahKerjasama dengan Akademisi• Sekolah, Perguruan Tinggi dan Pengajar PEMERINTAHKerjasama dengan Komunitas• RelawanTIK, Lembaga Sosial Masyarakat dan lainnya INDUSTRI KOMUNITASKerjasama dengan Bisnis• Dunia Usaha dan Industri AKADEMISI
  • 15. Pembangunan infrastruktur danPeningkatkan Literasi TIK Masyarakat Massive Prototyping Piloting Deployment CAP/MCAP/Wardes GPOBA/Warmasif … PLIK/MPLIK CAP MCAP 204 unit 51 unit Wardes Desa Informasi/ 222 Radio Komunitas 76 lokasi
  • 16. Terwujudnya PLIK/MPLIK Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera TANTANGAN Bagaimana meningkatkan dampak positif TIK pada Kata kunci : masyarakat Inovasi dan Produktif MeningkatkanPLIK MPLIK partitipasi dan utilisasi5748 unit 1907 unit Menjaga sustainability
  • 17. Kapal CAP
  • 18. Monohull 18 meter, 1 x 170hp Panjang : 18 m Lebar : 4,2m Tinggi hull : 2m Mesin : 1 x 170 Hp Speed : 10 knot
  • 19. MOTOR CAP
  • 20. Dasar Hukum dan Kebijakan TIK 22
  • 21.  UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) Disahkan/diundangkan tanggal 21 APRIL 2008 Berlaku untuk: setiap orang Melakukan perbuatan hukum yang diatur ITE: • tempat: di dalam atau di luar Indonesia; • akibat hukum: di dalam atau di luar Indonesia; • merugikan kepentingan Indonesia. *penjelasan psl 2 UU ITE 23
  • 22. UU ITEUU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (UU ITE)• mengimplementasi beberapa standar international :  UNCITRAL Model Law on E-Commerce (1996)  UNCITRAL Model Law on E-signature law (2001)  UN Convention on use of electronic communication for international contract (2005)  EU Convention on Cybercrime (Budapest 2001) Mengatur hukum materil dan hukum formil
  • 23. Amanat Pembentukan PPSembilan Pasal UU No 11 tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik Mengamanatkan PembentukanPP:1) Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 Ayat 2);2) Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 Ayat 2) ;3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 Ayat 6);4) Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 Ayat 2); RPP PSTE5) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat 3);6) Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 Ayat 2);7) Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);8) Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4 ); RUU TCI9) Peran Pemerintah dalam Pemanfaatan TIK (Pasal 40). RPP tersendiri
  • 24. Cakupan UU-ITE Bab I Bab V Bab VIII Ketentuan Umum Transaksi Elektronik Penyelesaian Sengketa Bab VI Bab IX Bab II Nama Domain, HKI, dan Peran Pemerintah Asas dan Tujuan Pelindungan Hak Pribadi Dan Masyarakat Bab X Bab III Bab VII Penyidikan Informasi Elektronik,Dokumen Elektronik, dan Perbuatan yangTanda Tangan Elektronik Dilarang Bab XI Ketentuan Pidana Bab IV Bab XIIPenyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Bab XIII Ketentuan dan Sistem Elektronik Ketentuan Penutup 26 Peralihan
  • 25. Keamanan Informasi ( Cyber security ) 27
  • 26. TUGAS DAN FUNGSI (Permen- MenKominfo No. 17/Oktober-2010) Melaksanakan perumusan & pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keamanan informasi. Bidang-bidang tugas (yang masing-masing dipimpin oleh Ka. Subdit): - Tata Kelola Keamanan Informasi - Teknologi Keamanan Informasi - Monitoring, Evaluasi,&Tanggap Darurat Keamanan Informasi - Penyidikan dan Penindakan - Budaya Keamanan Informasi 28
  • 27. Ruang lingkup Keamanan dalam UU No. 11 thn 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektornik & RPP PSTEPasal 15 ayat (1) : Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andaldan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Pasal 10 : Pasal 17 : Pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Transaksi Sertifikasi Keandalan Elektronik Pasal 11 : Pasal 22 : Tanda Tangan Elektronik Penyelenggaraan Agen Elektronik Pasal 13 : Penyelenggara Pasal 24 : Sertifikasi Elektronik Pengelolaan Nama Domain Pasal 16 : Pasal 31 : Penyelenggaraan Tata Cara Intersepsi Sistem Elektronik Pasal 40 : Peran Pemerintah & Perlind. Data Strategis
  • 28. GEMA INSAN Gerakan MasyarakatInternet Sehat dan Aman 30
  • 29. A. Pendekatan TeknologiID-SIRTIIIndonesia Security Incident Response Team on Inaicta Information InfrastructurePerangkat Internet Sehat &Aman untuk Anak Indonesia DNS Nawala Community Access Warmasif Point PLIK/MPLIK
  • 30. B. Pendekatan Hukum UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) • RPP Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 UU ITE) • RPP Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 UU ITE) • RPP Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 UU ITE) • RPP Transaksi Elektronik (Pasal 17 UU ITE) • RPP Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 UU ITE) • RPP eGovernment (Pasal 24 UU ITE) RUU Tata Cara Intersepsi RUU Revisi UU ITE
  • 31. C. Pendekatan Socio Kultural Promosi Internet Sehat dan Aman menuju masyarakat cerdas dan produktif Sosialisasi / Workshop UU ITE, Deklarasi Gema Insan Kompetisi : INAICTA, APICTA, Lomba Blogger, Lomba e-Mading, Lomba Robot Bermitra dengan Relawan TIK dan Komunitas TIK lainnya
  • 32. Deklarasi Gema Insan22 Deklarator:Kementerian Kominfo, Kementerian PP &PA, Kementerian Diknas, KementerianAgama, Pengurus Pusat Muslimat NU,KOWANI, AWARI, APJII, PGRI, KNPI,Parisada Hindu Dharma Indonesia,WALUBI, Persekutuan Gereja-Gereja diIndonesia, MUI, Yayasan Kita dan BuahHati, Pramuka, Pengurus Pusat PKK,Komisi Perlindungan Anak Indonesia, BEMUI, Dinas Informasi dan Komunitas ProvinsiMaluku dan OSIS SMA Negeri 1 Jakarta
  • 33. Sosialisasi Internet Sehat Aman Pemberantasan Buta InternetDialog Interaktif Radio dan Televisi Bagi Tuna Netra Materi Publikasi INSAN Safer Internet Day 2012 Roadshow INSAN di Sekolah Seminar dan Pelatihan Blog
  • 34. TERIMA KASIHdjok002@kominfo.go.id

×