Sifat Dasar Manajemen Keuangan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Sifat Dasar Manajemen Keuangan

  • 1,689 views
Uploaded on

tugas presentasi kelompok VII

tugas presentasi kelompok VII

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,689
On Slideshare
1,689
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
33
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. BAGIAN I SIFAT DASAR MANAJEMEN KEUANGAN Mata Kuliah : MANAJEMEN KEUANGAN Dosen : DR. H ASEP YUSUP HANAPIA SE, MP. Mahasiswa : Siti Hajar Komariah NIM : 71130105 Hati Nurlaelasari NIM : 71130102 Iwan Muhammad Ridwan NIM : 71130091
  • 2. BAB I FUNGSI KEUANGAN • Dalam perencanaan dan pemrakiraan (forecasting), manajer keuangan berinteraksi dengan para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perencanaan strategis yang umum dalam perusahaan. • Manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Para manajer keuangan perlu menentukan laju pertumbuhan penjualan yang sebaiknya dicapai dan membuat prioritas alternative investasi yang tersedia. • Manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Semua keputusan bisnis menyangkut dampak keuangan. Misalnya, keputusan di bidang pemasaran berpengaruh pada pertumbuhan penjualan dan akibatnya berpengaruh pada kebutuhan investasi • Manajer keuangan menghubungkan perusahaan pada pasar uang dan pasar modal, tempat dana diperoleh dan tempat surat berharga perusahaan diperdagangkan.
  • 3. KEUANGAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN Dewan Direksi Ketua Dewan Direksi Direktur Utama Direktur Peneliti dan Pengembangan Direktur Produksi Direktur Pemasaran Direktur Keuangan Bendahara (Treasure) Administrasi pembukuan (controller)
  • 4. SIFAT DASAR PERUSAHAAN Pada perusahaan modern, kepemilikan perusahaan biasanya sangat menyebar. Kegiatan perusahaan sehari-hari dilaksanakan oleh manajer, yang biasanya tidak memiliki saham kepemilikan yang besar. Para manjer merupakan agen atau wakil pemilik, namun pada kenyataannya mereka mengendalikan perusahaan Dewan komisaris memantau para manajer atas nama para pemegang saham.
  • 5. TUJUAN PERUSAHAAN Tujuan manajemen keuangan sering kali dinyatakan dalam bentuk maksimalisasi nilai saham kepemilikan perusahaan, atau singkatnya maksimalisasi harga saham.
  • 6. MEMAKSIMUMKAN NILAI SEBAGAI TUJUAN Memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap nilai uang Memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan berbagai resiko terhadap arus pendapatan perusahaan Mutu dari arus dana yang diharapkan diterima di masa yang akan datang mungkin beragam. Gambaran laba usaha dapat sangat bervariasi tergantung pada konvensi dan prinsipprinsip akuntansi yang digunakan.
  • 7. TANGGUNGJAWAB SOSIAL Perusahaan harus mempertimbangkan semua kebijakan dan kegiatannya terhadap masyarakat luas. Fluktuasi di semua tingkat kegiatan bisnis dan perubahan yang terjadi pada kondisi pasar keuangan merupakan aspek penting dari lingkungan luar. Perusahaan harus menanggapi harapan para pekerja, konsumen, para pemegang andil dan kelompok-kelompok yang berkepentingan lain untuk mencapai maksimalisasi kekayaan jangka panjang (Cf. Cornell dan Shapiro: 1978)
  • 8. PENGUKURAN PRESTASI OLEH PASAR KEUANGAN Pasar keuangan secara kontinyu akan melakukan penilaian terhadap saham perusahaan, sehingga sama saja dengan pengukuran terhadap prestasi perusahaan. Konsekwensi pengukuran yang kontinyu terhadap perusahaan oleh pasar modal adalah perubahan tingkat penilaiannya (harga pasar saham). Jadi, pasar modal merangsang efesiensi dan memberikan insentif bagi para manajer untuk memperbaiki prestasinya.
  • 9. IMBANGAN RISIKO HASIL Arus Kas Kendala 1. Antitrust 2. Keamanan produk 3. Hubungan kerja 4. Pengendalian pencemaran dan sebagainya Keputusan Kebijakan 1. Lini bisnis 2. Ukuran perusahaan 3. Tipe perlengkapan yang digunakan 4. PenggunaannA hutang 5. Posisi likuiditas dan sebagainya Nilai Perusahaan Factor lainnya Resiko
  • 10. PERUBAHAN PERAN MANAJEMEN KEUANGAN Tahun 1990-an industrialisasi mulai berkembang pesat. • Masalah yang dihadapi: pencarian modal untuk perluasan usaha Tahun 1940 -1950-an awal: • Masih terus diajarkan sebagai subyek yang deskriptif dan institusional, yang lebih dilihat dari luar, dan bukan dilihat dari segi manajemen perusahaan. • Lalu perhatian mulai beralih pada analisis harta selama lima tahun terakhir dasawarsa 1950-an. Model-model matematika mulai dikembangkan untuk analisis persediaan, kas, piutang dan harta tetap Tahun 1970-an tingkat inflasi tinggi Tahun 1980-an ada perubahan lingkungan ekonomi dan keuangan.
  • 11. DAMPAK INFLASI TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN Suku Bunga: Suatu kenaikan perkiraan laju inflasi akan diterjemahkan dalam bentuk tingginya suku bunga. Maka laju inflasi yang semakin tinggi berarti bahwa biaya yang memperoleh dana bagi pemerintah, bisnis maupun perorangan akan meningkat. Kesulitan Perencanaan: Perusahaan bisnis beroprasi atas dasar rencana jangka panjang. Pada kondisi inflasi yang membumbung cepat, di mana biaya-biaya bahan baku dan upah tidak menentu, dangan diperlukan ramalan-ramalan yang tepat meskipun sulit dilakukan. Permintaan Terhadap Modal: Inflasi menyebabkan naiknya jumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis dalam volume tertentu. Jika barang persediaan terjual, maka barang tersebut harus digantikan dengan biaya pengadaan yang lebih mahal. Harga Obligasi Menurun: Jika suku bunga meningkat, maka harga obligasi jangka panjang akan menurun. Jika laju inflasi cukup tinggi, maka laba yang dilaporkan akan menyimpang. Penjualan persediaan yang biaya pengadaannya rendah menghasilkan laba yang dilaporkan lebih tinggi, akan tetapi arus kas akan berkurang ketika perusahaan harus mengisi kembali persediaan dengan banyak pengadaan kembali lebih mahal. Masalah Akuntansi:
  • 12. BAB II LAPORAN KEUANGAN Biasanya dalam bentuk neraca dan perhitungan rugi-laba Berisi informasi tentang prestasi perusahaan di masa lampau dan dapat memberikan petunjuk untuk penetapan kebijakan di masa yang akan datang Tujuan pembahasan tentang neraca dan perhitungan rugilaba. Pertama, agar para pembaca memahami istilahistilah akuntansi. Kedua, sebagai pembahasan tentang keuangan perusahaan. Ketiga, untuk menjelaskan lapoan sumber dan penggunaan dana. Perhitungan rugi-laba untuk tahun 19xx R = Pendapatan -VC = biaya variabel (variable cost) -ICC = biaya kas tetap (fixed cash costs) -dep = biaya tetap non-kas (misalnya penyusutan) EBIT = laba sebelum bunga dan pajak (earning before interest and taxes) -rD = pembayaran beban bunga yang besarnya tetap EBT = laba sebelum pajak (earning before tax) -tax = pajak NI = laba bersih (net income) -Div = pembayaran dividen ke pemegang saham Rtd.E = laba ditahan (retained carnings), ditambahkan pada laba ditahan dalam contoh neraca
  • 13. SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Sumber Penggunaan 1. Dari kegiatan operasi = laba bersih + penyusutan 1. Dividen (NI + dep) 2. Kenaikan aktiva jangka pendek (tidak termasuk 2. kas) Penurunan aktiva jangka pendek (tidak termasuk kas) 3. Penurunan kewajiban jangka pendek 3. Kenaikan kewajiban jangka pendek 4. Kenaikan nilai kotor aktiva tetap (peralatan, 4. Penurunan nilai kotor aktiva tetap (peralatan bangunan dan mesin) bangunan dan mesin) 5. Penurunan hutang jangka panjang 5. Kenaikan hutang jangka panjang 6. Pembelian kembali saham preferen atau saham 6. Penjualan saham preferen atau saham biasa biasa (treasury stock)
  • 14. KEBUTUHAN PELAPORAN Dewan Direksi Komite Pemeriksa Perusahaan: manajer keuangan (Chief Financial Officer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Anggaran dan akuntansi biaya Usulan dan penilaian proyek Sumber dan penggunaan dana, atau perubahan posisi keuangan, Pemeriksaan internal Perhutungan rugi-laba dan neraca yang dikonsolodasikan Laporan pajak Laporan ke lembaga keuangan (di AS, laporan 10 K dan 8 K ditujukan ke Securities and Exchange Commision, SEC) Penggunaan internal Akuntansi politik Aparat perpajakan 1. 2. 3. Pusat Daerah Penguasa pajak internasional 7. SEC (di Indonesia, Bapepam)
  • 15. BAB III LINGKUNGAN PASAR Sektor Keuangan dari lingkunggan dari bidang ekonomi merupakan suatu bagian penting dari lingkungan manajer keuangan, yang terdiri dari pasar keuangan (financial Markets), lembaga keuangan (Financial institutions) dan instrument keuangan (Financial instrumens). Pasar keuangan (financial Markets) berperan dalam pembentukkan dan transfer aktiva dan kewajiban keuangan, Tranfer dana dapat dilakukan secara langsung antara unit surplus dengan unit yang devisit atau dapat melalui suatu badan perantara keuangan, misalnya Bank Pasar uang memperjualbelikan aktiva dan kewajiban keuangan yang berumur kurang dari satu tahun, sedangkan pasar modal menyangkut transfer untuk jangka waktu yang lebih lama.
  • 16. PERANAN MANAJER KEUANGAN Manajer Keuangan menghubungkan antara pembiayaan perusahaan dengan sumber-sumber pembiayaan melalui pasar keuangan.
  • 17. BAB IV PERPAJAKAN DI INDONESIA DAN PENGARUHNYATERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN Pemerintah mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap perekonomian Negara. Pengaruh tersebut diwujudkan baik dalam • Pemasukan pemerintah dari dana yang tersedia perekonomian dalam negeri berupa pajak, retrebusi mau pun iuran, • Pengeluaran pemerintah baik berupa pengeluaran rutin mau pun pengeluaran pembangunan, • Melalui peraturan–peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengelola perekonomian, sehingga sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Pajak Negara, yaitu pajak yang dipungut dan hasilnya diperuntukkan semata-mata untuk pemerintah pusat, sebelum ada undang-undang pajakbaru. Pajak daerah, dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan keuangan. Pajak daerah terdiri dari dua macam, yaitu Pajak daerah asli seperti pajak atas ijin menangkap ikan di perairan umum, opsen atas pajak (cukai) penjualan bensin, pajak atas pertunjukkan dan keramaian umum, pajak atas reklame, pajak atas penjualan minuman yang mengandung alcohol dan sebagainya, serta pajak daerah yang berasal dari pajak Negara seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajakjalan, pajak pembangunan 1 (PP1), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain-lain.
  • 18. PAJAK PENGHASILAN Wajib pajak penghasilan dapat dibagi dua, yaitu: • Wajib pajak orang pribadi • Wajib pajak badan Wajib pajak orang pribadi, yaitu orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia serta berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Karyawan/karyawati yang memperoleh penghasilan di luar penghasilan sehubungan penghasilan dan pekerjaan. Orang yang wajib menyampaikan laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P) serta kuasa ( trustee) atas warisan yang belum terbagi Wajib pajak badan, yaitu perseroan terbatas, perseroan komanditer, persekutuan pirma, kongsi, koprasi, yayasan atau lembaga, perseroan atau perkumpulan lainnya.
  • 19. TARIF PAJAK PENGHASILAN Menurut undang-undang no 7 tahun 1983 ,tariff pajak penghasilan menurut tariff progresif sebagai berikut : Besarnya penghasilan kena pajak Tarif pajak 1. Rp 10.000.000 15% Di atas 10.000.000 sampai dengan 50.000.000 Di atas 50.000.000 25% 35% Sebagai contoh, jika seorang mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp 60.000.000, maka ia akan kena pajak sebesar : 15% x Rp. 10.000.000 = Rp 1.500.000 25% x Rp. 40.000.000 = Rp 10.000.000 35% x Rp. 10.000.000 = Rp 3.500.000 Rp. 60.000.000 = Rp. 15.000.000 Tarif rata-rata = 15.000.000 x 100% =25% 60.000.000
  • 20. PENYUSUTAN Golongan Masa Manfaat % Penyusutan Metode yang Dipakai 1 4 tahun 50% dihitung dari nilai buku 2 4-8 tahun 25% (saldo penurunan gan- 3 8 tahun 10% da/double declining bangunan dan Aktiva tak gerak Lainnya 5% balance) dihitung dari harga perolehan (Metode garis lurus)
  • 21. AMORTISASI Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun aktiva. Amortisasi, sesuai akuntansi, dilakukan terhadap hak istimewa tertentu dan biayabiaya yang ditangguhkan seperti biaya pendirian dan perluasan modal amortisasi dapat dilakukan menurut masa manfaat dan satuan produksi. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini kami sertakan daftar tingkat amortisasi.
  • 22. PERANGSANG PENANAMAN MODAL (INVESTMENT ALLOWANCE/ INVESTMENT TAX CREDIT) Perangsang penanaman diberikan sebesar 5% dari jumlah pengeluaran untuk penanaman dalam rangka pasilitas PMA/PMDN. Fasilitas ini terdapat dalam Ordonasi pajak perseroan 1925 pasal 46. Dengan adanya undang-undang pajak penghasilan No.7 Tahun 1983, perangsang penanaman ditiadakan. Penjualan Aktiva Perusahaan Peraturan perpajakan menyatakan adanya berbagai jenis perlakuan hasil penjualan atau hasil penggantian asuransi atau aktiva perusahaan yaitu: a.Penjualan atas aktiva, selain tanah dan bangunan, karena sebab biasa. b.Penjualan atau penggantian asuransi atas aktiva, selain tanah dan bangunan, karena sebab luar biasa. c.Penjualan atas tanah atau aktiva lain yang tak dapat disusutkan. d.Penjualan atas bangunan atau aktiva lain yang termasuk dalm golongan penyusutan 4. e.Penjualan atas aktiva, tertentu tanah dan bangunan, yang tidak digunakan dalam operasi perusahaan.
  • 23. PENDAPATAN DIVIDEN Dividen didapatkan dari investasi dalam saham perseroan lain Fiskus membedakan dua macam, yaitu • Investasi untuk “membungakan” uang yang menganggur yang biasanya berjangka pendek (di dalam akuntansi dikenal dengan investasi sementara) • Investasi guna memperluas jalur usaha yang pada dasarnya bersifat kekal/jangka panjang. Dividen dari investasi jenis terakhir ini dapat dibebaskan dari pengenaan pajaknya dengan syarat • Perseroan penerima menguasai minimal 25% dari jumlah modal saham yang disetor penyetor pembayar dividen, di Indonesia • Antara dua perseroan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dalam jalur usahanya.
  • 24. BUNGA DAN DIVIDEN Dalam peraturan perpajakan terdapat perbedaan yang besar antara bunga dan dividen, yaitu bahwa bunga dapat dikurangai sebagai biaya, sedangakan dividen tak dapat, Menurut pandangan manajemen keuangan, sumber-sumber dana baik hutang maupun penambahan modal pemilik merupakan pemilik merupakan sumber-sumber eksternal. misalkan PT. Persada sedang mempertimbangkan apakah memperluas pabriknya dengan memakai hutang atau menambah modal sejumlah Rp. 100.000.000. Laba bersih sebelum bunga pinjaman dan pajak yang diharapkan adalah sebesar 18% pada kondisi terbaik dan 14% pada kondisi terburuk. Tingkat bunga pinjaman adalah 16%. Berdasarkan data-data tersebut dibuatlah perbandingan metode pembiayaan (financing) pada kondisi terbaik dan terburuk seperti berikut:
  • 25. Perbandingan pada Kondisi Terbaik (dalam ribuan rupiah)
  • 26. PERBANDINGAN PADA KONDISI TERBURUK
  • 27. PEMBAYARAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN Dalam peraturan perpajakan Indonesia dikenal dengan apa yang disebut “lumpsum”, yaitu pembayaran angsuran pajak bulanan yang besarnya adalah 1/12 dari pajak yang terhutang pada tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak serta pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri, sesuai pasal 21, 22, 23 dan 24 undang-undang no.7 tahun 1983. Kredit pajak yaitu istilah untuk pemotongan dan pemungutan serta pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri, bagi wajib pajak badan hanya pasal 22, 23 dan 24 Undang-Undang no. 7 1983.
  • 28. Pasal 21 menyatakan adanya pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke kas Negara wajib dilakukan oleh: • Pemberi kerja yang membayar gaji, upah dan honorarium sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan/karyawati • Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upa, honor, tunjangan tetap dan pembayaran lain sehubungan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan Negara (misalnya pegawai negeri) • Hadan dana pensiun yang membayarkan uang pensiun. • Perusahaan-perusahaan atau badan-badan yang membayar honor atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan tenaga ahli sebagai wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas
  • 29. Perhitungan di bawah ini membandingkan antara pembayaran lumpsum dan pembayaran sekaligus pada 31 Maret 1987. Biaya kesempatan (opportunity cost) dimisakan sebesar 12%/tahun atau 1,0%/bulan
  • 30. Dapat disimpulkan bahwa akibat metode angsuran (lumpsum) telah dibayar satu angsuran tambahan sebesar Rp. 5.000.000 yang tidak terlihat. Dengan kata lain PT Aji membentuk dana penyisihan guna membayar pajak, maka PT tersebut hanya akan membayar Rp. 65.000.000 (dari Rp. 70.000.000 dikurangi Rp. 5.000.000, yaitu hasil bunga deposito).
  • 31. KOMPENSASI KERUGIAN Kompensasi kerugian Kompensasi menurut hukum pajak di mempunyai dua tujuan: Indonesia dewasa ini terdiri dari: • Yang berkenaan dengan perusahaan itu sendiri berupa pemerataan laba kena pajak selama masa hidup perusahaan tersebut, • Yang berkenaan dengan wajib pajak khususnya wajib pajak badan berupa pemerataan beban pajak di anatara mereka. • Kompensasi kerugian dalam periode empat tahun sebelum masa pajaknya yang belum dikompensasikan atas penghasilan netto pada tahun fiskal sekarang. • Kompensasi kerugian dalam periode lebih dari empat tahun dan tdak lebih dari tujuhtahun sebeum masa pajaknya (atau lebih dari lima tahun tetapi tidak boleh lebih dari delapan tahun termasuk masa pajaknya) yang belum dikompensasikan atas penghasilan netto pada tahun fiskal searang khusus bagi usaha perkebunan tanaman keras dan pertambangan.
  • 32. PAJAK ATAS AKUMULASI LABA Pajak ini tidak dikenal di Indonesia, sehingga wajib pajak orang probadi dapat menyuruh perusahaannya menahan pembayaran dividen dengan maksud suapaya tidak menambah beban pajaknya. Laba ditahan yang besar merupakan sumber yang potensial bagi permodalan perluasan (ekspansi) perusahaan. Indonesia sebagai Negara berkembang memerlukan pemupuk modal, sehigga tidak adanya pajak atas akumulasi laba mendorong timbulnya sumber internal ini.
  • 33. PERATURAN KHUSUS BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMPUNYAI PEMBUKUAN LENGKAP Yang dimaksud dengan pembukuan tidak lengkap ialah pembukuan yang hanya mencatat peredaran/penjualan/ penerimaan bruto. Untuk perusahaan yang memiliki kasus demikian dapat menggunakan norma perhitungan Memang ada yang disebut ‘subchapter S Comparations’ dan ‘Section 1244 Provision’ yang diperuntukan hanya bagi perusahaan kecil, tetapi bukan dalam hal pembukuan.
  • 34. FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK PMA (PENANAMAN MODAL ASING) DAN PMDN (PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI) Dimaksudakan guna meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Usaha ini dikoordinasikan oleh badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai keputusan presiden no. 20 tahun 1973 tanggal 26 Mei
  • 35. FASILITAS PERPAJAKAN TERSEBUT DAPAT DIBAGI DALAM TAHAPAN TERTENTU PENANAMAN MODAL, YAITU
  • 36. MENYEWA ATAU MEMBELI AKTIVA Pembelian aktiva dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (1) tanpa meminjam, dan (2) dengan meminjam. Apabila wajib pajak itu memakai metode kedua, maka selain dampak pajak di atas ia dapat Dengan metode pertama wajib pajak hanya dapat mengurangkan mengurangkan bunga pinjamannya penyusutan aktiva tersebut dan terhadap jikalau di kemudian hari aktiva penghasilan bruto. tersebut dijual sebagai barang bekas, maka harga jualnya dikenai Dampak pajaknya ialah penurunan pajak. Dalam hal ini diasumsikan beban pajak bahwa tak ada pembelian lain. penghasilan
  • 37. MELAKUKAN MERGE ATAU TIDAK Alasan perusahaan melakukan merge, antara lain: Merge dapat dilakukan dengan 1.Agar dapat mencapai skala ekonomi dalam perusahaan yang lebih besar baik melalui merge pertukaran saham atau pertukaran horizontal (sejenis), vertical (sejalur dengan kas atau ekonomis), maupun konglomerat (berbeda-beda) aktiva 2.Menaikan laba, khususnya laba per saham bagi lainnya.pertukaran saham buka objek pemegang saham pajak penghasilan, 3.Menaikan harga perlembar saham sedang pertukaran 4.Memacu pertumbuhan dengan memanfaatkan dengan kas atau aktiva lainya adalah likuiditas peserta merge yang berlebihan obyek pajak. Yang 5.Dampak pajak terutama pemanfaatan dikenai pajak adalah keuntungan atas kompensasi kerugian horizontal pengalihan aktiva 6.Diversifikasi produk untuk menguasai market tersebut. share tertentu 7.Ambisi pribadi pemilik
  • 38. PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat lebih jelas dimengerti melalui skema berikut: PENGHASILAN BRUTO Dikurangi BIAYA-BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN Sama dengan PENGHASILAN NETTO Dikurangi PENGURANGAN DARI PENGHASILAN NETTO Sama dengan PENGHASILAN KENA PAJAK
  • 39. MEMBELI SAHAM ATAU MEMANAN DEPOSIT BERAJANGKA Seseorang yang mempunyai uang berlebihan tentunya akan berpikir mengenai pembelian saham, guna memperoleh dividen atau memasukannya ke dalam deposit berjangka untuk memperoleh bunga. Dividen dikenai pajak, sedangkan bunga ditangguhkan pengenaan pajaknya. Maka dampak pajak atas pemilihan tersebut harus dipertimbangkan. Hal ini merupakan contoh pengahuh pajak terhadap keputusan keuangan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.
  • 40. MEMILIH BENTUK PERUSAHAAN Bentuk perusahaan di bagi 3 (UU Ph. No 7 th 1983): • Perseroan terbatas • Perseroan komanditer yang modalnya tak terbagi dalam saham, firma, kongsi dan persekutuan • Perusahaan perorangan
  • 41. PERSEROAN TERBATAS • Dampak pajak • Terjadi pemajakan dua kali yaitu pajak atas laba perseron dan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham • Merupakan wajib pajak badan • Dampak lainnya • Adanya pemisahan anatara pemilik dan manajer, sehingga kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin • Tanggung jawab terbatas dari pemilik • Adanya kemudahan pemindahan hak kepemilikan • Lebih mudah melakukan pemupukan modal • Lebih mudah memperoleh manajemen professional sekaligus memberi ruang gerak kepadanya • Pembagian resiko pada unit-unit yang kecil (saham), sehingga dimungkinkan penanaman secara diversifikasi
  • 42. PERSEROAN KOMANDITER YANG MODALNYA TAK TERBAGI DALAM SAHAM, FIRMA, KONGSI DAN PERSEKUTUAN a.Dampak pajak i. Pembagian keuntungan Perseroan komanditer yang modalnya tak terbagi dalam saham, firma, kongsi dan persekutuan tidak terkena pajak sehingga pajak hanya dikenakan atas laba badan usaha tersebut ii. Merupakan wajib pajak badan b.Dampak lainnya i. Tidak ada pemisahan antara pemilik dan manajer, sehingga kelangsungan hidup tergantung dari sekutu-sekutuny. Namun di lain pihak keputusan rapat lebih cepat diambil ii. Tanggung jawab renteng, kecuali sekutu komanditer iii.Kepemilikan sukar dipindahkan iv.Lebih mudah melakukan pemupukan modal dari pada perusahaan perseorangan. Pemupukan keahlian juga lebih mudah v. Resiko lebih besar dan tak dapat dibagi-bagi
  • 43. PERUSAHAAN PERORANGAN (TERMASUK PEKERJAAN BEBAS) a.Dampak pajak i. Keuntungan perusahaan merupakan penghasilan netto bagi pemilik sehingga hanya dikenai pajak satu kali ii. Merupakan wajib pajak orang pribadi b.Dampak lainnya i. Mudah didirikan dan cocok untuk usaha permulaan atau usaha kecil ii. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pendirian dan operasinya lebih sedikit iii.Pemupukan modal lebih sukar iv.Tanggung jawab pribadi atas hutang-hutang perusahaan v. Kelangsungan hidup tergantung pada seseorang/pemilik.