Perkembangan sistem pembayaran di indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Perkembangan sistem pembayaran di indonesia

on

  • 18,959 views

 

Statistics

Views

Total Views
18,959
Views on SlideShare
18,959
Embed Views
0

Actions

Likes
4
Downloads
289
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Perkembangan sistem pembayaran di indonesia Document Transcript

  • 1. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia i | P a g eDiajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah AkuntansiPerbankan yang diampu oleh Dr. H. Nugraha, SE, M.Si, Akt dan DianHerdian.PERKEMBANGAN SISTEMPEMBAYARAN DI INDONESIADisusun oleh :Dea Sudawati (1002049)Melly Lydea (1006570)Nurhani (1006386)Rizky Fauzi (1001323)JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSIFAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA2013
  • 2. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia ii | P a g eKATA PENGANTARDengan mengucap puji dan syukur serta mengucapkan Alhamdulillah berkatRahmat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini disusununtuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Akuntansi Perbankan.Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang kami hadapi,namun dengan semangat dan kerja keras akhirnya kami dapat menyelesaikanmakalah ini.Dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kepada BapakDr. H. Nugraha, SE, M.Si, Akt dan Dian Hardiana, S.Pd selaku dosen mata kuliahAkuntansi Perbankan, atas bimbingan beliau kami dapat menyelesaikan makalahini dan tidak lupa pula kepadateman-teman yang telah memberi dukungan dansemangat dalam penyelesaian makalah ini.Kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih terdapat kekurangan dankesalahan. Oleh karena itu, kami mohon saran dan kritik yang membangun untukpembuatan laporan yang lebih baik nantinya.Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih.Bandung,29 Mei 2013Penyusun
  • 3. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia iii | P a g eDAFTARISIKATA PENGANTAR ............................................................................................ iiDAFTARISI.............................................................................................................iiiBAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 61.1. Latar Belakang ............................................................................................ 61.2. Rumusan Masalah....................................................................................... 11.3. Tujuan ......................................................................................................... 71.4. Metode......................................................................................................... 7BAB II TINJAUAN TEORI ..................................Error! Bookmark not defined.2.1. Sistem Pembayaran..................................................................................... 52.1.1. Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran ........................... 142.1.2. Arah Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran .................. 182.2. Perkembangan Penyelenggaraan dan Kinerja Sistem Pembayaran .......... 202.2.1. Perkembangan dan Kinerja Sistem Pembayaran yang diselenggarakanoleh Bank Indonesia....................................................................................... 202.2.2. Perkembangan dan Kinerja Sistem Pembayaran yang diselenggarakanoleh Pihak di Luar Bank Indonesia................................................................ 312.2.3. Peta Penyelenggaraan Sistem Pembayaran di Indonesia .................... 382.3. Kebijakan Sistem Pembayaran.................................................................. 442.3.1. Upaya Peningkatan Efisiensi dan Keandalan Sistem denganPengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II.......................... 442.3.2. Kebijakan SKNBI................................................................................ 49
  • 4. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia iv | P a g e2.3.3. Pengembangan Sistem Transfer Kredit Elektronik (STKE) BankPerkreditan Rakyat (BPR) ............................................................................. 532.3.4. Implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Nasional dalam rangkaPersiapan MEA.............................................................................................. 542.3.5. Tahapan Pengembangan National Payment Gateway (NPG) SistemPembayaran Ritel........................................................................................... 562.3.6. Upaya Mewujudkan Interoperabilitas melalui Kegiatan FasilitasiInterkoneksi Industri Uang Elektronik .......................................................... 582.3.7. Implementasi Standar Nasional Kartu ATM dan ATM/Debet............ 612.3.8. Implementasi Roadmap Pengembangan Sistem Pembayaran danSetelmen ASEAN .......................................................................................... 622.4. Pengawasan Sistem Pembayaran .............................................................. 642.4.1. Pengawasan Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh BI....... 662.4.2. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Pihak di Luar BI..... 722.5. Arah Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran ke Depan ........ 792.5.1. Arah Kebijakan dan Pengembangan BI-RTGS/BI-SSSS Generasi II 792.5.2. Arah Kebijakan dan Pengembangan Sistem Kliring Nasional BI ...... 812.5.3. Arah Kebijakan dan Pengembangan NPG ke Depan.......................... 832.5.4. Arah Kebijakan dan Pengembangan Uang Elektronik........................ 842.5.5. Arah Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran dan SetelmenASEAN Dalam Rangka MEA 2015 .............................................................. 852.5.6. Penyusunan Konsep RUU Sistem Pembayaran dan Penyelesaian Akhir(SPPA) ........................................................................................................... 90BAB III PENUTUP............................................................................................. 1003.1. Kesimpulan ............................................................................................. 1003.2. Saran........................................................................................................ 101
  • 5. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia v | P a g eDAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 102
  • 6. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 6 | P a g eBAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangPembayaran menjadi komponen penting dalam setiap kegiatan transaksiperdagangan barang dan jasa. Suatu perekonomian tidak akan terdapat perdaganganapabila tidak terdapat pembayaran. Dengan perkembangan teknologi serta makinbesarnya nilai transaksi serta risiko, sistem pembayaran yang aman dan lancarmenjadi semakin penting. Sistem pembayaran selain diperlukan untuk memfasilitasiperpindahan dana secara efisien, aman dan cepat, juga sangat diperlukan dalam duniapasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian setiaptransaksinya.Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini, telah melahirkan pola pemikiranbaru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Sejalan denganperkembangan zaman teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalamtransaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Begitupun pada bank yangmemberikan inovasi-inovasi baru pada masyarakat untuk memudahkan masyarakatdalam bertransaksi. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeserperanan uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayarannon tunai yang yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnyadilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkandengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internalbank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan denganmenggunakan fasilitas yang di berikan oleh bank sebagai alat pembayaran, misalnyadengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Ketika mekanismepembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalamhal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologipembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Memberikan jawaban denganberbagai fasilitas kemudahan dan semakin tiada batas.Perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan tingkat persaingan bankyang semakin tinggi mendorong sektor perbankan atau non bank untuk semakin
  • 7. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 7 | P a g einovatif dalam menyediakan berbagai alternatif jasa pembayaran non tunai berupasistem transfer dan alat pembayaran menggunakan kartu elektronis (electronic cardpayment) yang aman, cepat dan efisien, serta bersifat global (Santomero dan Seater,1996). Pembayaran elektronis tersebut, pada awal perkembangannya masih selaluterkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya.Dalam perkembangannya, beberapa negara telah menemukan dan menggunakanproduk pembayaran elektronis yang dikenal sebagai Electronic Money (e-money),yang karakteristiknya berbeda dengan pembayaran elektronis yang telah disebutkansebelumnya. Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan e-money tidak selalumemerlukan proses otorisasi dan keterkaitan secara langsung (on-line) denganrekening nasabah di bank. Hal ini dapat terjadi karena e-money merupakan produkstored value dimana sejumlah nilai dana tertentu (monetary value) telah terekam(tersimpan) dalam alat pembayaran yang digunakan tersebut.Kehadiran alat-alat pembayaran non tunai tersebut di atas, semata-mata tidakhanya disebabkan oleh inovasi sektor perbankan namun juga didorong oleh kebutuhanmasyarakat akan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat memberikankemudahan dalam melakukan transaksi. Kemudahan transaksi tersebut dapatmendorong penurunan biaya transaksi dan pada gilirannya dapat menstimuluspertumbuhan ekonomi (Dias, 2000).Berdasarkan pada kondisi tersebut, kami tertarik untuk membahas mengenai“Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia”, apakah setiap perkembangansistem pembayaran tersebut selalu berada pada koridor ketentuan yang berlaku atautidak.1.2. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun merumuskanmasalah yang diangkat dalam makalah ini adalah :1. Bagaimanakah sistem pembayaran di Indonesia.2. Bagaimana perkembangan penyelenggaraan dan kinerja sistem pembayaran.3. Bagaimana kebijakan untuk sistem pembayaran.4. Bagaimana pengawasan sistem pembayaran.5. Bagaimana arah dan pengembangan sistem pembayaran ke depan.1.3. Tujuan
  • 8. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 8 | P a g eMaksud penyusunan makalah ini adalah untuk memperoleh gambaran danpemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan sistem pembayaran diIndonesia.Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penyusunan makalah inidiantaranya :1. Untuk mengetahui sistem pembayaran di Indonesia.2. Untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan dan kinerja sistempembayaran.3. Untuk mengetahui kebijakan untuk sistem pembayaran.4. Untuk mengetahui pengawasan sistem pembayaran.5. Untuk mengetahui arah dan pengembangan sistem pembayaran ke depan.1.4. MetodeMetode penulisan yang kami lakukan pada proses penyusunan makalah iniadalah sebagai berikut :1. Studi Pustaka, yaitu menelaah buku-buku atau artikel yang didalamnya memuattentang semua hal yang berkaitan dengan objek penelitian.2. Web Research, yaitu pencarian data melalui media maya yakni, internet denganmaksud agar didapat referensi lebih banyak mengenai perkembangan sistempembayaran di Indonesia.
  • 9. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 9 | P a g eBAB IITINJAUAN TEORI2.1. Sistem PembayaranPerekonomian Indonesia pada 2012 menunjukkan pertumbuhan yang relatiftinggi dengan laju inflasi yang tetap terkendali pada tingkat yang rendah sebesar4,30%. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23% menjadikan Indonesia sebagai salahsatu negara yang masih mampu menjaga pertumbuhan ekonominya di tengahperlambatan ekonomi global.Terjaganya pertumbuhan ekonomi pada 2012 ditopang oleh kinerja permintaandomestik. Di satu sisi, kuatnya permintaan domestik mampu menjaga pertumbuhanekonomi di tengah melambatnya kinerja ekspor akibat melemahnya perekonomianglobal dan penurunan harga komoditas. Namun, di sisi lain, kuatnya permintaandomestik juga berimplikasi pada kuatnya pertumbuhan impor. Dari sisi penawaran,sektor yang berorientasi ekspor tumbuh rendah, tetapi kondisi sebaliknya berlangsungpada sektor-sektor yang berorientasi domestik.Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap terjaga tersebut, tidak terlepas dariperan strategis sistem pembayaran dalam mendukung aktivitas perekonomian. Peranstrategis sistem pembayaran dalam aktivitas perekonomian terutama untuk menjaminterlaksananya berbagai transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dandunia usaha. Perkembangan inovasi dalam sistem pembayaran merupakankonsekuensi logis dari semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan keberadaaninstrumen dan mekanisme pembayaran yang praktis, efisien, aman, dan nyaman untukmendukung aktivitas ekonomi yang dilakukan.Selain itu sistem pembayaran juga berperan penting dalam mendukungterciptanya stabilitas sistem keuangan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Denganperan strategis tersebut, Bank Indonesia dituntut untuk terus memastikan bahwaperkembangan sistem pembayaran harus selalu berada dalam koridor ketentuan yangberlaku dan kebijakan yang ditetapkan. Hal ini tentu saja demi menjamin kelancarandan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran.Berbagai kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran ditempuh BankIndonesia dengan tetap terfokus pada empat aspek utama, yaitu peningkatan
  • 10. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 10 | P a g ekeamanan, efisiensi, perluasan akses dalam sistem pembayaran dengan tetapmemperhatikan perlindungan konsumen.Peningkatan keamanan dalam sistem pembayaran bertujuan untuk menjagakepercayaan masyarakat akan berbagai alternatif instrumen pembayaran yang dapatdigunakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Sementara itupeningkatan efisiensi melalui upaya interkoneksi sistem pembayaran menjadi sangatpenting agar industri sistem pembayaran dapat melakukan sharing investasipengembangan infrastruktur untuk menciptakan efisiensi secara nasional baik bagiindustri sistem pembayaran maupun bagi masyarakat pengguna karena tidak harusmemiliki banyak instrument pembayaran dalam melakukan berbagai transaksipembayaran.Dari sisi perluasan akses dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasamendorong industri sistem pembayaran untuk memperluas cakupan layanan sistempembayaran sehingga dapat lebih luas dan merata ke seluruh wilayah Indonesia, tidakhanya di kota-kota besar. Selain itu, perluasan akses dalam sistem pembayaran dapatmendorong terwujudnya program keuangan inklusif bagi lapisan masyarakat yangbelum terjangkau oleh layanan perbankan.Selanjutnya, perlindungan konsumen merupakan faktor yang tidak kalah pentingdalam penetapan kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran untukmenempatkan posisi konsumen pengguna jasa sistem pembayaran setara denganpenyelenggara sistem pembayaran. Hal ini menjadi penting agar masyarakat sebagaikonsumen pengguna jasa sistem pembayaran dapat semakin terlindungi dan tidak lagiberada pada posisi lemah yang diakibatkan dari kekurangpahaman masyarakat atasmanfaat dan risiko dari suatu instrumen dan/atau mekanisme pembayaran yangdigunakan.Keempat faktor utama dalam penetapan kebijakan dan pengembangan sistempembayaran menjadi sangat relevan untuk terus diupayakan mengingat perkembangantransaksi keuangan yang melalui sistem pembayaran yang semakin tinggi setiaptahunnya (Tabel 1.1).
  • 11. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 11 | P a g ePeningkatan nilai dan volume transaksi sistem pembayaran pada triwulan 1-2012dapat dipengaruhi oleh kinerja sistem pembayaran yang aman dan lancar.Transaksi sistem pembayaran pada triwulan 1-2012 mengalami peningkatanbaik dari sisi nilai maupun volume, dibandingkan dengan triwulan yang sama tahunsebelumnya. Nilai transaksi meningkat sebesar Rp 17.210 triliun (112,3% yoy)didominasi transaksi pengelolaan moneter Bank Indonesia, terutama penempatanlikuiditas bank dan instrument deposit facility. Sedangkan volume transaksimeningkat sebanyak 90 juta transaksi (15,2%, yoy), terjadi pada seluruh sistempembayaran (Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settelment (BI-RTGS), kliring,kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan kartu ATM/Debet, maupun uangelektronik).Dibandingkan triwulan sebelumnya, transaksi sistem pembayaran mengalamipenurunan. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh siklus musiman, yaknipembayaran berbagai transaksi keuangan baik oleh individu maupun korporasi,cenderung dilakukan pada akhir tahun dibandingkan pada awal tahun.Peningkatan nilai dan volume transaksi sistem pembayaran, didukung olehkinerja sistem pembayaran yang baik. Ketersediaan layanan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settelment (BI-RTGS), Bank Indonesia-Scripless Securities System(BI-SSSS), serta Sistem Kliring Bnk Indonesia (SKNBI) pada triwulan laporanmencapai 99,97%. Dengan pencapaian tersebut, setelmen transaksi dana bernilai besar
  • 12. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 12 | P a g emaupun ritel, serta setelmen surat berharga melalui Bank Indonesia dapatdilaksanakan secara aman dan lancar, dan relatif tanpa gangguan berarti. Sistempembayaran dengan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uangelektronik yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia juga terselenggara denganbaik selama triwulan laporan. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia
  • 13. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 13 | P a g eSistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan danadari satu pihak ke pihak lain yang melibatkan berbagai komponen seperti instrumentpembayaran (tunai dan non tunai), bank, lembaga kliring dan setelmen, infrastrukturdan sistem hukum. Tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran mencakupsistem pembayaran tunai dan non-tunai sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesiasebagaimana telah diubah dengan undang-Undang-Undang No.3 tahun 2004.Di bidang pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembagayang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut,menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Dalam hal ini, kebijakan BankIndonesia diarahkan untuk memenuhi ketersediaan uang kartal dalam jumlah yangcukup dan pecahan yang sesuai, menjaga kualitas yang layak edar, melakukantindakan untuk menanggulangi meluasnya peredaran uang palsu dan meningkatkanpelayanan perkasan.Di bidang sistem pembayaran non tunai, Bank Indonesia berwenang mengatursistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing (valas).Penyelenggaraan kliring tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh BankIndonesia atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Selainpenyelenggaraan kliring, penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalammata uang Rupiah dan valas diselenggarakan juga oleh Bank Indonesia atau pihak laindengan persetujuan Bank Indonesia.Di sisi sistem pembayaran non tunai, sebagaimana international commonpractice sistem pembayaran di Indonesia diklasifikasikan menjadi sistem pembayaranyang bersifat Systemically Important Payment System (SIPS), System Wide ImportantPayment System (SWIPS) dan sistem pembayaran yang bukan sebagai SIPS danSWIPS. SIPS adalah sistem yang memproses transaksi-transaksi pembayaran yangbernilai besar dan apabila terjadi kegagalan dalam sistem pembayaran ini dapatmenyebabkan terjadinya systemic risk yang dapat menimbulkan gangguan terhadapstabilitas sistem keuangan, contohnya adalah sistem Bank Indonesia Real Time GrossSettlement (BIRTGS).Sementara itu SWIPS adalah sistem pembayaran yang digunakan olehmasyarakat luas, yang apabila terganggu, misalnya karena seringnya terjadi systembreakdown atau adanya fraud akan mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat danpada gilirannya dapat menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat atas sistem dan
  • 14. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 14 | P a g ealat-alat pembayaran yang diproses melalui sistem tersebut. Di Indonesia yangtermasuk dalam kategori SWIPS adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia(SKNBI) dan penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK).Sementara, sistem pembayaran yang bukan sebagai SIPS dan SWIPS contohnyaadalah money remittance.Bagaimana sistem pembayaran mengalami evolusi ?Tahapan evolusi sistem pembayaran dimulai dari sistem perekonomian yangpaling sederhana, yakni yang dikenal dengan istilah barter, dimana seseorang yangmembutuhkan barang tertentu dapat memperolehnya dengan cara menukarnya denganbarang yang berbeda. Pada masa tersebut belum ada satuan nilai sebagai alatpengukur barang/jasa, sehingga orang mengukur suatu barang dengan barang lainnya.Sistem barter tersebut kemudian digantikan dengan sistem „commoditycurrency‟ yaitu sistem pertukaran dengan menggunakan barang tertentu yang telahditerima secara umum sebagai media pertukaran (medium of exchange) maupunsebagai suatu standard nilai yang digunakan dalam pertukaran barang. Sebagaicontoh, selama periode awal pemukiman Amerika, penduduknya menggunakantembakau, beras, kayu, dan lain sebagainya sebagai medium of exchange.Sistem barter dan “commodity curreny‟ ini sangat tidak efisien, antara lainkarena :
  • 15. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 15 | P a g e Sulit mencari orang yang memiliki barang yang dibutuhkan, dan berkeinginanuntuk menukarkan sebagian barangnya dengan barang yang ditawarkan, Setiap orang mempunyai ide yang berbeda terhadap nilai barang yang akandipertukarkan, dibandingkan dengan barang lainnya Nilai suatu barang yang dipertukarkan belum tentu mencerminkan nilaisebenarnya, serta belum tentu sesuai nilainya dengan barang yang diperolehsebagai imbalan atas barang yang dipertukarkan.Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia, sistem tersebut menjadi tidakefisien lagi, sehingga muncullah uang sebagai alat ukur dan alat tukar yang dapatdigunakan dalam perdagangan.Bentuk uang itu sendiri secara fisik juga mengalami evolusi dari bentuk yangpaling sederhana ke bentuk yang lebih maju sejalan dengan perkembangan teknologi.Uang dalam bentuk kerang dan batu-batuan berganti dengan lempengan logam danlogam mulia, untuk kemudian berubah lagi menjadi bentuk yang dianggap palingefisien yaitu uang kertas dan uang logam.Penggunaan uang tunai (kertas dan logam) telah memberikan kepraktisan dalammelakukan suatu transaksi pembayaran. Namun sejalan dengan perkembanganperekonomian dan teknologi, penggunaan uang tunai ini kemudian hanya dirasacukup praktis untuk pembayaran-pembayaran yang bernilai relatif kecil. Namun tidakdemikian halnya untuk transaksi-transaksi yang nilainya cukup besar, karenadiperlukan kuantitas fisik uang yang banyak, serta faktor keamanan karena orang akanmerasa tidak aman bila membawa sejumlah uang tunai dalam jumlah besar.Berbagai kendala dalam penggunaan uang tunai (kertas dan logam) mendorongmunculnya inovasi-inovasi baru dalam penciptaan alat pembayaran yang bersifatnontunai. Alat pembayaran non-tunai yang saat ini kita kenal ada yang berbentukpaperbased (Cek/Bilyet Giro), card-based (Kartu Kredit, Kartu Debet) dan electronicbased. Bahkan ejak tahun 2007 mulai dikenalkan uang elektronik yang ditujukanuntuk jenis pembayaran mikro sebagai pengganti uang. Saat ini penggunaan uangelektronik tersebut banyak dijumpai di berbagai supermarket, pom bensin,pembayaran toll, transportasi dankedepan dimunkinkan untuk berkembang lebihlanjut. Perkembangan teknologi juga telah memungkinkan perpindahan (transfer)dana secara elektronis yang cepat antar kota bahkan antar negara. Peranan Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran
  • 16. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 16 | P a g eDalam UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa salahsatu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah menyelenggarakan, mengaturdan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yaitu dengan jalan memperluas,memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakankliring antar bank.Untuk itu Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan,mengatur, melaksanakan, dan memberi persetujuan, perijinan dan pengawasan ataspenyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Jadi salah satu peran Bank Indonesia dalamsistem pembayaran adalah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisatorpengembangan sistem pembayaran.Sebagai operator, bank sentral di sejumlah negara berperan aktif sebagaipenyelenggara/peserta sistem pembayaran, khususnya dalam operasi sistempembayaran bernilai besar. Bank Indonesia sendiri menjadi penyelenggara sistempembayaran bernilai besar (Sistem BI-RTGS) dan sistem pembayaran retail (SKNBI).Selain itu Bank Indonesia juga menjadi penata usaha rekening seluruh peserta (Bankdan Pemerintah). Sementara itu dalam perannya sebagai regulator, Bank Indonesiamelakukan kegiatan oversight, fasilitator/katalisator dan development coordinator. Dibidang oversight, Bank Indonesia senantiasa memastikan proses sistem pembayaranberlangsung secara tepat waktu. Selin itu juga terlibat dalam penetapan prinsip-prinsipyang mengatur mekanisme operasional suatu sistem pembayaran, meliputi a.l.membership criteria, guarantees or arrangements – by laws serta menyiapkanguidelines bagi bank-bank dalam risk management –nya.Sebagai fasilitator atau katalisator, Bank Indonesia concern terhadap upayapenciptaan industri sistem pembayaran untuk lebih efisien . Oleh karena itu saat inisedang industri tersebut sedang didorong agar dapat saling interoperability antarpenyelenggara serta mendorong terbentuknya self regulating organization.Fungsi lainnya yaitu sebagai development coordinator yang menetapkan arahpengembangan sistem pembayaran secara nasional, blue print, dan mengatur strukturdan operasi sistem pembayaran secara keseluruhan untuk menjamin keamanan dankehandalannya.Terakhir adalah fungsi Bank Sentral sebagai user (pengguna). Bank Indonesiasebagai pinata usaha rekening Pemerintah secara otomatis menjadi peserta sistempembayaran untuk menjalankan instruksi transfer dana dari Pemerintah.
  • 17. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 17 | P a g eBank Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi sistem pembayarannasional dan memperkuat sistem pengawasan (oversight) sistem pengawasan denganmewujudkan perlindungan konsumen sistem pembayaran di Indonesia. Namunpenyempurnaan dan pengembangan sistem pembayaran yang dilakukan oleh BankIndonesia harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sistem pembayaran sertadiarahkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran. Dalamkaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia memilikitanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yangefisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi pengawasan sistem pembayaran ini selainberwenang untuk memberikan izin operasional terhadap pihak yangmenyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran juga berwenang untukmelakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran baik yangdilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain di luar Bank Indonesia.2.1.1.Kebijakan dan Pengembangan Sistem PembayaranDengan mengedepankan empat aspek utama, yaitu peningkatan keamanan,efisiensi, perluasan akses, dan perlindungan konsumen, kebijakan dan pengembangansistem pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia selama 2012 dilakukan melaluipersiapan implementasi Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II, pengembanganNPG, interkoneksi dalam penyelenggaraan uang elektronik, persiapan implementasistandar nasional kartu ATM dan ATM/Debet berbasis chip, perluasan akses BPRdalam sistem pembayaran, serta penyempurnaan ketentuan untuk lebih meningkatkanpenerapan aspek perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran.Kebijakan penguatan infrastruktur untuk meningkatkan keamanan dan efisiensidalam penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan Bank Indonesia denganmelakukan persiapan implementasi Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II.Pengembangan ini dilakukan untuk mengimbangi tren peningkatan jumlah transaksiBI-RTGS dan BI-SSSS dari waktu ke waktu yang sejalan dengan perkembanganekonomi. Selain itu, pengembangan ini juga dilakukan sebagai persiapan untukmengantisipasi konektivitas Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan infrastruktursistem keuangan lainnya baik domestic maupun internasional. Selain itu, denganpengembangan ini diharapkan akan tercapai peningkatan kemampuan mitigasi risikodalam penyelenggaraan sistem pembayaran sehingga dapat berjalan secara aman dan
  • 18. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 18 | P a g eefisien. Efisiensi dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi IInantinya, tidak hanya dari sisi penggunaan likuiditas tetapi juga dari sisi infrastuktursistem yang digunakan.Selain itu, kebijakan untuk peningkatan keamanan juga dilakukan melaluipersiapan implementasi standar nasional kartu ATM/Debet menggunakan teknologichip dan Personal Identification Number (PIN) paling kurang 6 (enam) digit.Penggunaan standar nasional kartu ATM dan ATM/Debet dengan menggunakanteknologi chip ditargetkan dapat diterapkan secara menyeluruh pada akhir 2015.Teknologi chip dinilai mampu mengurangi kejahatan (fraud) yang dilakukan melaluiinfrastruktur sistem kartu ATM dan ATM/Debet, yang antara lain dilakukan denganmetode skimming. Kebijakan ini tentunya juga ditujukan untuk memberikanperlindungan kepada masyarakat pengguna kartu ATM dan ATM/Debet.Dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan sistempembayaran ritel, Bank Indonesia terus mendorong interkoneksi infrastruktur sistempembayaran ritel melalui pengembangan NPG. Terwujudnya NPG akan membantupemantauan risiko penyelenggaraan sistem pembayaran dan akan membentukdatabase sistem pembayaran ritel secara nasional yang dapat mendukungpengambilan keputusan bagi otoritas yang berwenang. Kebijakan interkoneksiinfrastruktur sistem pembayaran tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakatdalam melakukan kegiatan pembayaran dan transfer dana. Dengan interkoneksi sistempembayaran, masyarakat tidak harus memiliki banyak APMK dan uang elektronik,karena hanya dengan satu kartu atau satu uang elektronik, masyarakat dapatmelakukan kegiatan pembayaran dan transfer dana melalui berbagai alternatifinfrastruktur sistem pembayaran yang ada. Dari sisi industry sistem pembayaran,interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran akan meningkatkan efisiensi nasionalterkait biaya investasi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Pada tahap awalpengembangan NPG, Bank Indonesia memfasilitasi interkoneksi ATM dua bank,yaitu Bank Mandiri dan BCA. Dengan terkoneksinya infrastruktur ATM kedua banktersebut, maka semakin memperluas jaringan layanan sistem pembayaran. Kondisi inimempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi secara lebih cepat dan efisien.Pada gilirannya sinergi kedua bank tersebut diharapkan dapat meningkatkan dayasaing industri sistem pembayaran secara nasional dalam menghadapi era persainganglobal.
  • 19. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 19 | P a g eUpaya lain yang dilakukan Bank Indonesia untuk peningkatan efisiensi dalampenyelenggaraan sistem pembayaran ritel adalah melalui kebijakan pengembanganinterkoneksi dalam penyelenggaraan uang elektronik. Selama periode laporan, BankIndonesia telah berkoordinasi dengan Kementerian Negara Badan Usaha MilikNegara (BUMN) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan PengendalianPembangunan (UKP4). Dari koordinasi tersebut disepakati agar pengembanganinterkoneksi dalam penyelenggaraan uang elektronik menjadi program nasional. Salahsatu sektor yang akan memperoleh manfaat dari interkoneksi tersebut adalah sektortransportasi yang secara massal digunakan oleh masyarakat.Selanjutnya untuk meningkatkan perluasan akses dalam sistem pembayaran,Bank Indonesia turut aktif dalam pengembangan sistem transfer kredit elektronik(STKE). Akses BPR dalam sistem pembayaran semakin luas karena BPR di wilayahJawa Timur, baik untuk kepentingan BPR sendiri maupun nasabahnya, telah dapatmemanfaatkan layanan sistem pembayaran yang cepat dan aman dengan biaya relatifmurah melalui STKE. STKE dikembangkan oleh Bank Jatim sebagai bank pengayomBPR (APEX BPR) di wilayah Jawa Timur bekerjasama dengan Bank Indonesia.STKE merupakan suatu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan transfer danaantar anggota APEX BPR dan/atau dengan bank umum melalui Sistem KliringNasional Bank Indonesia (SKNBI).Selanjutnya, upaya Bank Indonesia terkait aspek perlindungan konsumendilakukan antara lain melalui penyempurnaan ketentuan yang lebih memperhatikanaspek perlindungan konsumen, yaitu penyempurnaan ketentuan APMK yangdilakukan Bank Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)No.14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan atas PBINo.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat PembayaranMenggunakan Kartu (PBI APMK) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)No.14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 perihal Perubahan SEBI No.11/10/DASP perihalPenyelenggaraan Kegiatan APMK. Pokok-pokok materi perubahan yang dimuatdalam PBI dan SEBI tersebut antara lain meliputi pengaturan batas maksimum sukubunga kartu kredit, pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas kartu kredit(batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, danjumlah maksimum penerbit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit), penerapanprinsip kehati-hatian dan transparansi (penyeragaman pola perhitungan bunga kartu
  • 20. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 20 | P a g ekredit serta pengenaan biaya dan denda, pengaturan kerjasama dengan pihak lain,khususnya yang terkait dengan penagihan utang kartu kredit).Terkait kebijakan pembatasan kepemilikan kartu kredit, Bank Indonesia jugatelah menerbitkan SEBI No.14/27/DASP tanggal 25 September 2012 perihalMekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit. Surat Edaran Bank Indonesia iniditerbitkan sebagai aturan pelaksana Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012yang pada intinya mewajibkan Penerbit Kartu Kredit melakukan penyesuaiankepemilikan Kartu Kredit khususnya bagi mereka yang berpendapatan antara Rp3 juta– Rp10 juta tiap bulan. Sementara itu, terkait pembatasan suku bunga kartu kredit,Bank Indonesia menerbitkan SEBI No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit. Berdasarkan ketentuan tersebut,batas maksimum suku bunga kartu kredit ditetapkan sebesar 2,95% per bulan.Selain ketentuan terkait APMK, pada periode laporan Bank Indonesia juga telahmenerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.14/3/PBI/2012 tanggal 29 Maret 2012tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme BagiPenyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank. Ketentuan ini merupakan tindaklanjut dari amanat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan mengatur mengenai penerapanprogram Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU danPPT).2.1.2.Arah Kebijakan dan Pengembangan Sistem PembayaranMelanjutkan kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran 2012, ke depanBank Indonesia senantiasa mendorong industri untuk melakukan penataan danpenguatan infrastruktur sistem pembayaran dalam upaya meningkatkan keamanan danefisiensi dalam sistem pembayaran. Hal tersebut dilakukan Bank Indonesia dengantetap melanjutkan tahapan pengembangan NPG, SKNBI, dan uang elektronik.Pengembangan NPG ke depan akan dilakukan melalui tiga tahapan besar. Tahappertama, adalah pengembangan instrumen pembayaran yang paling dominandigunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu kartu ATM dan ATM/Debet denganmenginterkoneksikan jaringan penyelenggara kartu ATM dan ATM/Debet diIndonesia. Tahapan kedua adalah pengembangan instrument pembayaran pada kartukredit dan uang elektronik melalui pemrosesan kartu kredit secara domestik untuktransaksi yang dilakukan di Indonesia tanpa harus diteruskan kepada Prinsipal luar
  • 21. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 21 | P a g enegeri seperti yang berlaku saat ini. Sementara itu, untuk perluasan cakupan transaksimenggunakan uang elektronik akan didukung melalui interkoneksi diantara penerbituang elektronik. Selanjutnya tahap terakhir adalah pengembangan layanan MobileFinancial Services (MFS) dan e-commerce. Modul layanan ini akan mendukungkonvergensi layanan transaksi berbasis mobile serta e-commerce di masa datang.Pengembangan SKNBI akan mencakup penyelesaian transaksi atas transferkredit dan debet baik yang bersifat individual maupun rutin (bulk payment).Selanjutnya, arah kebijakan dan pengembangan uang elektronik ke depandifokuskan pada upaya untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik dimasyarakat serta memperluas jangkauan dan penetrasi infrastruktur uang elektronikmelalui dua tahapan waktu yaitu jangka pendek dan menengah dengan kegiatanedukasi dan sosialisasi, fasilitasi industri serta perluasan pasar. Sedangkan untukjangka panjang melalui standardisasi uang elektronik.Dari sisi penguatan aspek hukum dalam sistem pembayaran, Bank Indonesiaakan menginisiasi penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) SistemPembayaran dan Penyelesaian Akhir (SPPA). Alasan utama mengapa perlunya UUSPPA ini adalah karena laju perkembangan sistem pembayaran yang sangat pesat.Pesatnya perkembangan sistem pembayaran dapat menjadi sumber informasi (kondisilikuiditas dan infrastruktur sistem keuangan) yang menjadi subyek pemantauan secaramicroprudential guna memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksipotential shock. Hasil dari riset dan pemantauan selanjutnya akan menjadirekomendasi bagi otoritas terkait dalam pengambilan langkah-langkah yang tepatuntuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.Selanjutnya informasi secara komprehensif mengenai perkembangan sistempembayaran, kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran yang ditempuh selama2012, serta arah kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran ke depan akandiulas secara mendalam pada bab-bab selanjutnya.2.2. Perkembangan Penyelenggaraan Dan Kinerja Sistem Pembayaran2.2.1.Perkembangan dan Kinerja Sistem Pembayaran yang Diselenggarakanoleh Bank IndonesiaSelama periode laporan perkembangan transaksi keuangan melalui sistempembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, baik Sistem BI-RTGS
  • 22. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 22 | P a g emaupun SKNBI mengalami peningkatan nilai dan volume transaksi dibandingkandengan tahun sebelumnya (Grafik 2.1).Aktivitas transfer keuangan elektronik yang diproses oleh Bank Indonesiamelalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI mencapai nilai Rp101,57 ribu triliun ataumeningkat sebesar 47,43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapainilai Rp68,89 ribu triliun. Sementara itu dari sisi volume transaksi, mencapai 123,59juta transaksi atau meningkat sebesar 7,15% dibandingkan dengan tahun sebelumnyayang mencapai 115,34 juta transaksi. Perkembangan Transaksi melalui Sistem BI-RTGSAktivitas transaksi pembayaran melalui Sistem BI-RTGS pada tahun 2012menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 2.2).Nilai transaksi yang penyelesaiannya dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada 2012mencapai Rp99,40 ribu triliun atau naik sebesar 48,53% dibandingkan dengan tahunsebelumnya yang mencapai Rp66,92 ribu triliun dengan volume tercatat sebanyak17,50 juta transaksi atau naik sebesar8,24% dibandingkan dengan 2011. Dengandemikian,rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada2012 mencapai nilai Rp404,05 triliun dengan volume sebesar 71,13 ribu transaksi.Dengan nilai yang tinggi ini, Sistem BI-RTGS dikategorikan sebagai SystemicallyImportant Payment System (SIPS), yaitu sistem yang memproses transaksi bernilaibesar dengan potensi risiko sistemik1.1Risiko sistemik adalah risiko yang disebabkan oleh satu peserta tidak dapat memenuhi kewajibannyayang berdampak pada terjadinya ketidakmampuan seluruh peserta dalam sistem untuk memenuhikewajibannya .
  • 23. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 23 | P a g eTransaksi transfer elektronik yang diproses melalui Sistem BI-RTGS meliputitransaksi masyarakat, pasar uang antar bank (PUAB), valuta asing, pasar modal,pengelolaan moneter, dan transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pemerintah.Peningkatan nilai transaksi melalui BI-RTGS terutama disebabkan olehmeningkatnya transaksi pengelolaan moneter yang memiliki pangsa 60,86% dari totalnilai transaksi BI-RTGS (Grafik 2.3). Nilai transaksi pengelolaan moneter pada 2012mengalami peningkatan sebesar 96,53% (Tabel 2.1) dibandingkan dengan tahun 2011.Peningkatan nilai tersebut mengindikasikan meningkatnya kegiatan pengelolaanmoneter yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas moneter dansistem keuangan.Sementara itu, peningkatan volume transaksi melalui BIRTGS disebabkan olehmeningkatnya transaksi pasar modal yang memiliki pangsa 0,40% dari total volumetransaksi
  • 24. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 24 | P a g eBI-RTGS (Grafik 2.4). Volume transaksi pasar modal pada 2012 mengalamipeningkatan sebesar 13,94% (Tabel 2.1). Peningkatan volume transaksi pasar modaltersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini transfer dana melalui Sistem BI-RTGSmasih menjadi pilihan selain transfer melalui SKNBI dan APMK. Dari perspektifefisiensi sistem pembayaran, Sistem BI-RTGS mendukung percepatan penyelesaiantransaksi dan efisiensi dari sisi waktu.
  • 25. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 25 | P a g e Aktivitas Penatausahaan Surat Berharga melalui Bank IndonesiaScrpless Securities Settlement System (BI-SSSS)Sehubungan dengan kegiatan penatausahaan surat berharga pada BI-SSSS, padaperiode laporan, telah ditatausahakan transaksi surat berharga dengan nilai mencapaiRp32,50 ribu triliun atau meningkat sebesar 81,99% dibandingkan dengan tahunsebelumnya yang mencapai Rp17,86 ribu triliun. Sementara itu di sisi volumetransaksi mencapai 137,16 ribu atau meningkat sebesar 12,27% dibandingkan dengantahun sebelumnya yang mencapai 122,17 ribu (Grafik 2.5). Dengan demikian rata-rataharian transaksi surat berharga melalui BI-SSSS pada periode laporan mencapai nilaiRp132,12 triliun dengan volume sebesar 558 transaksi.Sampai dengan akhir periode laporan, peserta BI-SSSS terdiri dari 137 bank , 14non bank dan 16 sub registry.
  • 26. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 26 | P a g e Perkembangan Transaksi melalui SKNBIAktivitas transaksi melalui SKNBI pada 2012 menunjukkan peningkatandibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 2.6). Nilai transaksi melalui SKNBIpada 2012 mencapai Rp2.170,19 triliun atau naik sebesar 10,13% dengan volumetransaksi tercatat sebanyak 106,10 juta transaksi atau naik sebesar 6,98%dibandingkan dengan 2011. Dengan demikian rata-rata harian transaksi yangdilakukan melalui SKNBI pada 2012 mencapai nilai Rp8,82 triliun dengan volumesebesar 431,29 ribu transaksi.Sampai dengan akhir periode laporan, jumlah peserta SKNBI sebanyak 140peserta bank dan 1 peserta Bank Indonesia.
  • 27. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 27 | P a g e Pengelolaan Daftar Hitam Nasional (DHN)Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instrumenpembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro (BG), Bank Indonesia perlu menjagakredibilitas Cek dan/ atau BG tersebut sangat penting bagi kelancaran sistempembayaran.Dalam praktek, pembayaran menggunakan Cek dan/ atau BG masih memilikipermasalahan risiko gagal bayar karena saldo tidak cukup atau rekening giro telahditutup yang dikenal dengan istilah Cek dan/atau BG kosong. Dalam rangkapencegahan penarikan Cek dan/atau BG kosong tersebut, bank secara self assessmentmelakukan penetapan identitas penarik Cek/BG kosong dalam DHN berdasarkankriteria yang diatur dalam PBI No. 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentangDaftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan SE BI No.9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atauBilyet Giro Kosong.Persentase perbandingan jumlah warkat Cek dan/atau BG kosong terhadap totalwarkat penyerahan bank pada periode laporan mengalami kenaikan dari 1,15% pada2011 menjadi 1,26% pada 2012. Demikian pula persentase perbandingan jumlahnominal penarikan Cek dan/atau BG kosong mengalami kenaikan dari 1,07% pada2011 menjadi 1,23% pada 2012.Selama dua tahun terakhir, penarikan BG kosong baik sisi volume maupun nilailebih besar dibanding penarikan Cek kosong. Pada periode laporan, dari sisi volume,porsi penarikan BG kosong sebesar 76%, sedangkan dari sisi nilai sebesar 67%.
  • 28. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 28 | P a g eSementara itu, porsi penarikan Cek kosong dari sisi volume sebesar 24% dan dari sisinilai sebesar 33%. Kinerja Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank IndonesiaUntuk mengetahui kinerja Sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI, BankIndonesia menggunakan ukuran ketersediaan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBIbagi pesertanya. Ukuran ketersediaan sistem tersebut menunjukkan tingkat keandalanSistem BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI yang diselenggarakan Bank Indonesia. Padaperiode laporan, tingkat ketersediaan sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBImencapai tingkat yang sesuai dengan service level yang telah ditetapkan.Untuk mendukung kinerja penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia,maka salah satu upaya Bank Indonesia adalah dengan melakukan migrasi jaringandari yang semula berbasis System Network Architecture (SNA) menjadi berbasisTransmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).Latar belakang migrasi tersebut dengan pertimbangan :- Jaringan SNA merupakan teknologi lama yang sudah jarang digunakan.- Ketersediaan perangkat pendukung sudah terbatas sehingga jika terjadikerusakan pada perangkat pendukung, maka sulit untuk mencari perangkatpengganti karena sudah tidak tersedia di pasaran.- Kapasitas jaringan yang terbatas karena tidak dapat di-upgrade. Upaya Menjaga Keamanan dan Keandalan Penyelenggaraan SistemBI-RTGS dan SKNBI melalui Business Continuity Plan, Kegiatan UserGroup dan Forum Kepesertaan, dan Member Certification1) Business Continuity PlanDalam kedudukannya sebagai penyelenggara sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI, Bank Indonesia senantiasa berupaya menjamin
  • 29. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 29 | P a g ekelancaran sistem secara keseluruhan yang andal baik dalam kondisinormal maupun dalam kondisi darurat.Selama periode laporan, untuk menjamin keandalan sistem back-uptelah dilakukan uji coba environment sebanyak tiga kali. Selain itu,dilakukan juga operasional secara live sebanyak satu kali denganmenggunakan infrastruktur teknologi informasi di lokasi DisasterRecovery Centre (DRC) Bank Indonesia.Sementara itu, untuk memastikan kesiapan infrastruktur back-upsiap digunakan, setiap bulan dilakukan juga pengecekan infrastrukturSistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKNBI di lokasi DRC dan Backup FrontOffice.Untuk memberikan alternatif sarana back-up kepada Peserta sistemBI-RTGS dan BI-SSSS, Bank Indonesia menyediakan fasilitas guest bank.Selama tahun 2012 terdapat 32 Peserta yang menggunakan fasilitas guestbank tersebut dengan rincian tiga peserta karena gangguan pada internalsistem sisanya sebanyak 29 peserta karena gangguan koneksi jaringansistem BI-RTGS dan BI-SSSS.Selanjutnya, guna meningkatkan kompetensi peserta dalampemanfaatan fasilitas guest bank, Bank Indonesia secara rutinmemberikan pelatihan guest bank. Selama periode laporan, telahdilakukan pelatihan kepada 13 peserta sistem BI-RTGS dan BI-SSSS.2) Kegiatan User Group dan Forum KepesertaanKegiatan user group dan forum kepesertaan, dilakukan untukmenjembatani komunikasi antara penyelenggara dan seluruh pesertaterutama dalam rangka diseminasi informasi terkini dan penyelesaianpermasalahan penyelenggaraan sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKNBI.Selama 2012, kegiatan user group peserta sistem BIRTGS, BI-SSSS, dan SKNBI dilakukan di Jakarta dalam dua tahap. Tahap pertamapada Juni 2012, dilaksanakan dalam rangka sharing informasi mengenaipelaksanaan member certification yang dihadiri oleh petugas audit internalpeserta sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKNBI. Tahap kedua padaOktober 2012, dilaksanakan dalam rangka diseminasi informasi mengenai
  • 30. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 30 | P a g erencana pengembangan SKNBI dan implementasi sistem BI-RTGS danBI-SSSS generasi 2.Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan Bank Indonesiasebagai central registry kepada sub registry, telah dilaksanakanpertemuan sub registry pada Oktober 2012, dimana dalam forumpertemuan tersebut dilakukan diseminasi informasi terkini terkait denganpenyelenggaraan BI-SSSS.Sementara itu, dalam rangka evaluasi penyelenggaraan kliring lokaldan diseminasi perubahan kebijakan pemberian bantuan keuangan kepadaPenyelenggara Kliring Lokal (PKL) Selain BI, pada Juli 2012 telahdilaksanakan pertemuan tahunan dengan seluruh penyelenggara kliringlokal yang diselenggarakan di Jakarta.3) Member Certification (MC)Member certification dilakukan dengan tujuan mengevaluasikepatuhan peserta terhadap ketentuan yang ditetapkan penyelenggara,perjanjian pengunaan sistem antara penyelenggara dan peserta, dan/ataukesepakatan antar Peserta dalam bye laws, serta mengidentifikasi risikopeserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan SKNBI. Dalampelaksanaannya, kegiatan member certification dilakukan dengan metodeasesmen atas laporan yang disampaikan oleh peserta dan on site visit.Berdasarkan pelaksanaan member certification yang dilakukanselama 2012, secara umum operasional BIRTGS dan SKNBI pesertasudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masihterdapat beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian dan harusditingkatkan seperti penyediaan infrastruktur back-up system, danprosedur contingency plan.2.2.2.Perkembangan dan Kinerja Sistem Pembayaran yang Diselenggarakanoleh Pihak di Luar Bank IndonesiaSaat ini penyelenggaraan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh pihakdi luar Bank Indonesia meliputi penyelenggaraan APMK (kartu kredit, kartu ATMdan kartu ATM/Debet), uang elektronik, dan kegiatan usaha pengiriman uang atau
  • 31. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 31 | P a g etransfer dana. Selama 2012, terjadi peningkatan transaksi keuangan melalui sistempembayaran yang diselenggarakan oleh pihak di luar Bank Indonesia, baik itu melaluikartu kredit, kartu ATM dan kartu ATM/Debet, uang elektronik maupun KUPU.Selain itu, dari sisi infrastruktur pembayaran ritel mengalami perkembangan daritahun ke tahun Aktivitas Pembayaran Menggunakan Kartu KreditJumlah kartu kredit yang beredar pada akhir 2012 mencapai 14,82 juta kartuatau meningkat sebesar 0,21% dari periode sebelumnya yang mencapai 14,79 jutakartu. Meningkatnya jumlah kartu tersebut turut pula mendorong peningkatanpenggunaannya (Grafik 2.10).Selama 2012 nilai transaksi menggunakan kartu kredit mencapai Rp201,84triliun, meningkat sebesar 5,84% dibandingkan dengan periode sebelumnya yangmencapai Rp182,60 triliun. Sementara itu di sisi volume transaksi mencapai 221,58juta transaksi, meningkat sebesar 10,54% dibandingkan dengan periode sebelumnyayang mencapai 209,35 juta transaksi. Dengan demikian rata-rata harian transaksimenggunakan kartu kredit pada periode laporan mencapai nilai Rp551,48 miliardengan volume sebesar 605,41 ribu transaksi.Sampai dengan periode laporan, jumlah penerbit dan prinsipal kartu kredit diIndonesia masing-masing berjumlah 20 penerbit dan 5 prinsipal.
  • 32. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 32 | P a g e Perkembangan Transaksi Menggunakan Kartu ATM dan KartuATM/DebetPada akhir periode laporan, total kartu ATM dan ATM Debet yang beredarmencapai 77,75 juta kartu. Jumlah tersebut meningkat sebesar 21,15% dibandingkandengan akhir periode laporan sebelumnya yang mencapai 63,39 juta kartu. Darijumlah tersebut sebanyak 73,22 juta kartu (94,17%) merupakan kartu ATM/Debet,yang selain berfungsi untuk melakukan transaksi di terminal ATM, juga dapatberfungsi sebagai kartu debet untuk digunakan dalam transaksi belanja di pedagang(merchant).
  • 33. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 33 | P a g eDengan peningkatan jumlah kartu ATM dan ATM/Debetberedar tersebut,mendorong peningkatan aktivitast ransaksi menggunakan kartu ATM dan ATM/Debet(Grafik 2.12). Pada periode laporan, nilai transaksi menggunakan kartu ATM danATM/Debet mencapai Rp3,07 ribu triliun atau meningkat sebesar 23,74%dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai Rp2,48 ribu triliun.Sementara itu, volume transaksi menggunakan kartu ATM dan ATM/Debetmencapai 2,82 miliar transaksi atau meningkat sebesar 24,83% dibandingkan denganperiode sebelumnya yang mencapai 2,26 miliar transaksi.Dengan demikian rata-rata harian transaksi menggunakan kartu ATM danATM/Debet pada periode laporan mencapai nilai Rp8,37 triliun dengan volumesebesar 7,72 juta transaksi.Sampai dengan akhir periode laporan terdapat 102 bank yang bertindak sebagaipenerbit kartu ATM dan ATM/Debet yang terdiri atas 59 bank umum, 8 bank syariah,
  • 34. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 34 | P a g e26 Bank Pembangunan Daerah dan 9 Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu jugaterdapat enam lembaga selain bank sebagai prinsipal. Aktivitas Uang ElekronikSampai akhir periode laporan, terdapat 13 penerbit uang elektronik yang telahmemperoleh izin dari Bank Indonesia baik yang berbasis chip maupun media berbasisserver. Adapun jumlah uang elektronik yang beredar baik yang berbasis chip maupunberbasis server mencapai sekitar 21,87 juta, meningkat sebesar 52,94% dibandingkandengan periode sebelumnya yang mencapai 14,30 juta.Komposisi penggunaan uang elektronik yang berbasis chip dan server basedmengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Jika pada awal hadirnya uangelektronik, penggunaan uang elektronik berbasis chip based menempati pangsaterbesar yaitu 72%, maka sampai dengan akhir 2012 penggunaan uang elektronikberbasis server based menempati pangsa terbesar yaitu 57%.Aktivitas transaksi menggunakan uang elektronik pada 2012 menunjukkanpeningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya (Grafik 2.14). Nilai transaksimenggunakan uang elektronik pada 2012 mencapai Rp1,97 triliun atau naik sebesar101,02% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai Rp981,30 miliar.Sementara itu di sisi volume transaksi mencapai 100,62 juta transaksi atau naiksebesar 145,06% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 41,06 jutatransaksi. Dengan demikian rata-rata harian transaksi yang dilakukan denganmenggunakan uang elektronik pada 2012 mencapai nilai Rp5,39 miliar denganvolume sebesar 274,93 ribu transaksi.
  • 35. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 35 | P a g ePada periode laporan, penggunaan uang elektronik mengalami pertumbuhandibandingkan periode sebelumnya baik dari sisi jumlah instrumen yang diterbitkanmaupun volume dan nilai transaksi. Jumlah instrumen uang elektronik mengalamipertumbuhan 53%, sementara volume dan nominal transaksi tumbuh masingmasingsebesar 153% dan 116%. Perkembangan Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengirim Uang (KUPU)atau Transfer Dana Selain BankMekanisme pengiriman uang melalui penyelenggara Kegiatan UsahaPengiriman Uang (KUPU) selain bank telah berjalan sejak lama terutama untukmengakomodasikan kegiatan pengiriman uang oleh tenaga kerja Indonesia di luar
  • 36. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 36 | P a g enegeri. Pada umumnya pengguna jasa penyelenggara KUPU ini adalah tenaga kerjayang bergerak di sector informal yang kurang mengenal perbankan.Sampai dengan akhir periode laporan, terdapat 119 penyelenggara KUPU yangtelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut, 76 merupakanpenyelenggara badan usaha berbadan hukum, 15 badan usaha tidak berbadan hukum(Commanditaire Vennootschap dan Usaha Dagang) dan 16 perorangan. Pelaporantransaksi pengiriman uang oleh penyelenggara KUPU selain bank pada periodelaporan dari sisi nilai mencapai Rp18,43 triliun dengan volume sebesar 3,61 jutatransaksi.Aktivitas terbesar transaksi pengiriman uang dari sisi nilai transaksi padaperiode laporan, adalah pengiriman uang dari luar negeri dengan porsi nilai 53,07%dan volume 84,97%. Pengiriman uang domestik (antar wilayah di Indonesia) denganporsi nilai 36,99% dan volume 13,13%. Sedangkan sisanya pengiriman uang dariIndonesia ke luar negeri dengan porsi nilai 9,94% dan volume 1,90%.
  • 37. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 37 | P a g e2.2.3.Peta Penyelenggaraan Sistem Pembayaran di IndonesiaSeiring dengan semakin strategisnya peran sistem pembayaran dalamperekonomian di Indonesia, maka penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesiajuga semakin beragam. Adapun penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesiaadalah sebagaimana dalam Tabel Peta Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Indonesia(Tabel 2.3).Sistem Tipe Transaksi Penyelenggaraan PesertaBank Indonesia –Real Time GrossSettlementSystem (BI-RTGS)- Transfer kredit- Transaksimenggunakan centralbank money- Lebih diutamakanuntuk transaksi nilaibesar dan bersifatpenting sepertitransaksi pengolaanmoneter, transaksiPemerintah, TransaksiPasar Uang antar bank,transaksi setelmenhasil kliring antar bankdan kliring pasarmodal- Setelmen untuktransaksi suratberharga (SBI danSUN) yangsetelmennya dilakukanpada sistem BankIndonesia Scriplesssecurities settlementSystem (BI-SSSS)- Mekanisme GrossSettlement dan bersifatno money no game- Bank Indonesia - 189 banktermasuk unitusaha syariah,BankIndonesia danLembagaSelain Bank(LSB)Sistem KliringNasional BnakIndonesia- Transfer Kredit untuktransaksi ritel dengannilai di bawah Rp.100- Bank Indonesia - 141 banktermasuk unitusaha syariah
  • 38. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 38 | P a g e(SKNBI) juta- Kliring warkat debet(cek, bilyet, giro, notadebet lainnya)- Mekanisme netsettlement- Untuk kliring debetberlaku mekanisme nomoney no gamedan BankIndonesiaBank IndonesiaScriplessSecuritiesSettlementSystem (BI-BSSS)- Berfungsi sebagaisarana setelmen danpencatatankepemilikan suratberharga secaraelektronis- Setelmen suratberharga yangdilakukan melalui BI-SSSS silakukan secaraDvP- Bank Indonesia - 158 Bankumumtermasuk unitusaha syariah,BankIndonesia danLembagaSelain Bank(LSB)- 16 Subregistry yangterdiri atasbank yangserupa denganlembagacustodianCentralDepository andBook EntrySettlementSystem (C-BEST)- Setelmen dana untukpenyelesaian sisi danadari transaksi sekuritasyang diperdagangkandi pasar modal- Setelmen danadilakukan melalui 4bank setelmen yangmenjadi tempatrekening anggota bursa- PT. KustodinSentral EfekIndonesia(KSEI)- Seluruhanggota BursaEfek IndonesiaMeknismesetelmenUSD/IDRPayment VersusPayment (PvP)- Penyelesaian(setelmen) daritransaksi-transaksi jualbeli Dolar AmerikaSerikat (USD)- Bank indonesiauntuk sisi IDRdan Hong KongMonetaryAuthority untuk- 39 Bankumumtermasuk unitusaha syariah
  • 39. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 39 | P a g eterhadap Rupiah (IDR)antar bank di Indonesia- Dilakukan melaluiBIRTGS untuk sisiIDR dan melalui USDCHATS untuk USDUSDJaringan PrinsipalKartu ATM(Nasional)- Transfer danaelektronikmenggunakan kartuATM- PT. ArtajasaPembayaranElektronis(ATM Bersama)- PT. RintisSejahtera(PRIMA)- PT. AltoNetwork(ALTO)- 76 bankanggota- 52 bankanggota- 21 bankanggotaInternal ATMBank (PropietaryATM)Transfer dana elektronikdengan menggunakankartu ATM untukpemindahbukuan antarrekening di bank yangsamaBeberapa bankyangmenyediakanfasilitas tersebutJaringan PrinsipalKartu ATM(internasional)- Transfer danaelektronikmenggunakan kartuATM- MastercardInternational(Cirrus)- VisaInternational(Plus)- 13 banktermasukkonvensionaldan UnitUsaha Syariah(UUS)- 14 banktermasukkonvensionaldan UnitUsaha Syariah- 2 bankanggota
  • 40. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 40 | P a g e- UnionPayIndonesiaJaringan PrinsipalKartu Debet(Nasional)- Transfer dana secaraelektronik melaluipoint of sales (jaringanyang terpasang padamerchant)- PT RintisSejahtera(Debet Prima)- PT. ArtajasaPembayaranElektronis(debet ATMBersama)- PT. AltoNetwork(ALTO Debet)- 15 bankanggota- 11 bankanggota- 2 bankanggotaInternal DebitBank (PropietaryDebit)Transfer dana elektronikdengan menggunakankartu debet untukpemindahbukuan antarrekening di bank yangsamaBeberapa bankyangmenyediakanfasilitas tersebutJaringan PrinsipalKartu Kredit- Pembayaran secaraelektronikmenggunakan kartukredit- VisaInternational- Mastercardinternational- JCB- AmerianExpress- UnionpayIndonesia- 20 bankanggota- 18 Bankumum dan 1lembaga selainbank- 2 bankanggota- 1 bank- 2 bankUang Elektronik - Pembayaran secaraelektronik dimana nilaiuang tersimpan padainstrumen/device yang- Bank danlembaga nonbank- 6 Bank Umum- 6 Perusahaantelekomunikasi
  • 41. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 41 | P a g edigunakan - 1 PerusahaanKegiatan UsahaPengiriman UangNon bank- Pengiriman uang keluar wilayah RI, kedalam wilayah RI, dandalam wilayah RI- PerusahaanTelekomunikasi- Kantor Pos- Pegadaian- Perusahaan JasaTitipan yangmenyelenggarakan jasapengirimanuang- Badahn Usaha- PeroranganMoney TransferOperator(Penyediaansistempemrosesantransfer dana)- Menyediakansistem/jaringan dalamkegiatan transfer danabaik ke luar wilayahRepublik Indonesia, kedalam wilayahRepublik Indonesia,maupun dalam wilayahRepublik indonesia- Western Union- MoneyGram- Filecash BCAsebagai MTO- Beberapabank, PT. PosIndonesia, danbadan usaha-badan usahabukan bankyang menjadiagen WesternUnion- Beberapa bankdan badanusaha-badanusaha bukanbank yangmenjadi agenMoneyGram- Terhubungdengan 44Intitusi di luarnegeri dansebagaienchasmentpoint di 905Cabang BCA
  • 42. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 42 | P a g edomestic2.3. Kebijakan Sistem Pembayaran2.3.1.Upaya Peningkatan Efisiensi dan Keandalan Sistem dengan
  • 43. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 43 | P a g ePengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi IIPerkembangan dan kemajuan teknologi informasi berdampak padaperkembangan infrastruktur pasar keuangan (financial market infrastructures-FMIs)8di Indonesia. FMIs yang saat ini ada di Indonesia antara lain adalah Sistem BI-RTGSdan BI-SSSS yang masing-masing telah dioperasikan sejak tahun 2000 dan 2004.Dalam rangka meningkatkan performa layanan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS,yang selama ini telah memainkan peranan penting dalam sistem keuangan danperekonomian Indonesia, sejak tahun 2008 Bank Indonesia mulai melakukanpengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II. Hal-hal yangmelatarbelakangi pengembangan tersebut adalah: Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari kedua FMIstersebut tidak lagi mendapat dukungan pemeliharaan terkait isu obsoleteness; Prospek pertumbuhan transaksi di pasar keuangan Indonesia dan transaksiekonomi lainnya di masa depan sangat signifikan, sehingga menuntutoperasionalisasi infrastruktur TIK dengan kapasitas pemrosesan yang dapatterus ditingkatkan; Tren penggunaan infrastruktur TIK yang dapat mendukung penyelenggaraanFMIs dengan tingkat ketersediaan layanan yang tinggi dan fitur pengamananyang andal, telah menjadi standar internasional untuk infrastruktur TIK dariFMIs; Tren penyelenggaraan FMIs di banyak negara lainnya yang telahmenggunakan standar internasional dengan tujuan untuk menyelenggarakanFMIs domestik yang semakin efisien dan aman. Di samping itu jugadimaksudkan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakanmakroekonomi seperti kebijakan moneter, pemeliharaan Stabilitas SistemKeuangan (SSK) dan pendalaman pasar keuangan; serta memfasilitasiintegrasi dengan pasar keuangan di negara lainnya, baik integrasi pada levelregional seperti MEA maupun global.Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II akan mencakup aplikasi Sistem BI-RTGS Generasi II, BI-SSSS Generasi II, Bank Indonesia Electronic Trading Platform(BI-ETP), dan BI-Informasi dengan penjelasan sebagai berikut: Sistem BI-RTGS merupakan SIPS dalam sistem pembayaran antarbank diIndonesia, dan salah satu FMIs utama di Indonesia yang memproses
  • 44. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 44 | P a g epenyelesaian sisi pembayaran dari transaksi di pasar keuangan di Indonesiayang bernilai besar dan memproses transaksi pembayaran antarbank bersifatsegera.Selanjutnya melalui pengembangan Sistem BI-RTGS Generasi II, FMIs untuksetelmen dana tersebut yang saat ini mekanisme setelmennya dilakukan secara grosssettlement (penyelesaian transaksi pembayaran dilakukan satu per satu transaksi)selanjutnya akan dilakukan secara hybrid settlement. Mekanisme hybrid settlementspada intinya merupakan gabungan mekanisme setelmen berbasis gross untuk transaksiberprioritas tinggi dan mekanisme secara offsetting untuk transaksi pembayaranantarbank yang bersifat less time critical. Melalui mekanisme tersebut, peserta SistemBI-RTGS dapat menghemat penggunaan likuiditas untuk keperluan setelmen,meskipun setelmen transaksi pembayaran yang di-offsetting-kan tersebut tetapdilakukan secara gross basis.Selain itu, Sistem BI-RTGS Generasi II dilengkapi dengan fasilitas gridlockdetection and resolution yang lebih andal, yang dapat mendeteksi dan mencegahrisiko sistemik, yang dapat terjadi karena adanya transaksi pembayaran yang belumdapat di-settle yang disebabkan saldo rekening giro peserta tidak mencukupi.Kegagalan setelmen pada Sistem BI-RTGS tersebut berpotensi menimbulkankegagalan setelmen secara berantai (domino effect). Selanjutnya, untukmengakomodasi mekanisme setelmen secara Delivery-versus-Payment (DvP), yaitumodel DvP model 210 dan DvP model 311 dari transaksi Surat Berharga Negara(SBN) dan instrumen keuangan lainnya yang ditatausahakan di BI-SSSS, pada SistemBI-RTGS Generasi II akan terdapat mekanisme multilateral net settlement.Dengan fitur baru tersebut, Sistem BI-RTGS Generasi II akan dapatmengefisienkan penggunaan likuiditas untuk setelmen dan memiliki pilihan perangkatmitigasi risiko sistemik yang semakin lengkap, serta memiliki ketahanan (resilience)yang semakin tinggi terhadap liquidity shock12.BI-SSSS Generasi II adalah FMI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesiauntuk sarana setelmen dan penatausahaan SBN, instrumen operasi moneter BankIndonesia serta instrumen keuangan lainnya. Fitur bisnis baru yang dikembangkandalam BI-SSSS Generasi II antara lain:a. fasilitas gridlock detection & resolution guna meningkatkan kapabilitas BI-SSSS dalam memitigasi risiko sistemik;
  • 45. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 45 | P a g eb. mekanisme multilateral net settlement untuk mengakomodasi setelmen daritransaksi surat berharga secara DvP model 3;c. modul collateral management13 untuk memitigasi risiko kredit dan risiko pasarsurat berharga yang digunakan sebagai collateral dalam transaksi antara duapihak. Modul collateral management dapat digunakan oleh: penyelenggara BI-SSSS, untuk transaksi antara bank peserta Sistem BI-RTGSdan BI-SSSS dengan Bank Indonesia, untuk keperluan fasilitaspendananaan intrahari dari Bank Indonesia kepada bank peserta SistemBI-RTGS dan Bi-SSSS, atau transaksi Repo perbankan dengan BankIndonesia, untuk keperluan operasi moneter kontraksi Bank Indonesia;dan bank peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS, untuk transaksi pinjammeminjam dana antarbank peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS ,transaksi Repo antarbank, dan pinjam meminjam surat berharga antarbank(Securities Lending and Borrowing/SLB);d. Penatausahaan rekening surat-surat berharga baik dalam rupiah maupun valutaasing, sampai level investor individual.Message format yang akan digunakan baik untuk instruksi setelmen transaksipembayaran Sistem BI-RTGS Generasi II maupun instruksi setelmen surat berhargaBI-SSSS Generasi II berbasis Society for Worldwide Interbank FinancialTelecommunication (SWIFT). Identifikasi kepesertaan14 pada Sistem BI-RTGS/BI-SSSS Generasi II akan menggunakan SWIFT BIC (Bank Identifier Code), danidentifikasi jenis instrumen keuangan yang ditatausahakan pada BI-SSSS Generasi IImengacu pada Classification of Financial Instruments (CFI), serta strukturidentifikasi/kode surat berharga/instrumen keuangan16 pada BI-SSSS Generasi IImengacu pada International Securities Identification Numbering (ISIN). Penggunaanmessage format dengan standar internasional tersebut akan mendukung:a. Peningkatan efisiensi pengoperasian infrastruktur interface ke corebanking peserta Sistem BI-RTGS/BISSSS17,b. Kesiapan interoperabilitas Sistem BI-RTGS/BI-SSSS Generasi IIdalam melakukan integrasi FMIs Indonesia dengan FMIs di negara lain;danc. Kebijakan pengembangan pasar keuangan Indonesia.
  • 46. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 46 | P a g ed. BI-ETP adalah sarana lelang dan perdagangan SBN, instrumen operasimoneter BanK Indonesia dan instrumen keuangan lainnya. Melaluikebijakan pengurangan transaksi over the counter (OTC), Bank Indonesiamengharapkan terciptanya transparansi informasi di pasar uang danberkurangnya segmentasi di antara pelaku pasar uang, yang selanjutnyadapat meningkatkan aktivitas transaksi di pasar uang dalam rangkamendukung pendalaman pasar keuangan.BI-Informasi merupakan aplikasi sistem informasi yang menyediakandata/informasi real time, yang bersumber dari penyelenggaraan Sistem BI-RTGS danBI-SSSS Generasi II serta BI-ETP. BI-Informasi dapat digunakan untuk mendukungdalam pengambilan keputusan serta pengawasan penyelenggaraan sistempembayaran, pasar SBN, likuiditas perbankan, perbankan dan SSK oleh otoritasterkait.Terkait pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS generasi II, dalamperiode laporan telah dilakukan kegiatan penyusunan dan pembahasan dokumendesign and functional specifications Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II.Penyusunan dokumen tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal, yaitupeserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS serta otoritas terkait lainnya, seperti OJK danDJPU dalam rangka mendapatkan informasi mengenai kebutuhan bisnis dan arahkebijakan OJK dan DJPU yang perlu diakomodir dalam Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II. Selain itu, juga dilakukan penyusunan konsep ketentuan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II.Menindaklanjuti pengembangan pada 2011 yang berfokus pada penyusunandesign and functional specification dengan melibatkan pihak eksternal, maka padatahun 2012 kegiatan utama berfokus pada pengembangan aplikasi dan penyiapaninfrastruktur serta pelaksanaan uji coba terhadap Sistem BI-RTGS dan BI-SSSSGenerasi II.Dalam proses pengembangan aplikasi, pihak pengembang melakukan prosespengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan user requirements dari BankIndonesia. Aplikasi yang dikembangkan meliputi aplikasi Sistem BI-RTGS (RTS/X),aplikasi BI-SSSS (DEPO/X), aplikasi Bank Indonesia Electronic Trading Platform(TRADE/X) serta aplikasi Bank Indonesia Historical And Real Time InformationSystem (BI HARTIS). Terkait kegiatan penyiapan infrastruktur, tahapan ini dilakukan
  • 47. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 47 | P a g ebaik di sisi Bank Indonesia sebagai pihak yang akan mengoperasikan keempataplikasi di atas (operator) maupun di sisi peserta sebagai pengguna sistem tersebut.Setelah tahap pengembangan aplikasi selesai, dilakukan serangkaian kegiatan uji cobabaik yang dilakukan oleh internal Bank Indonesia maupun uji coba yang melibatkanworking group yang beranggotakan bank dan non bank peserta Sistem BI-RTGS danBI-SSSS. Pada saat yang bersamaan, telah dilakukan kegiatan sosialisasi kepadaseluruh peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS untuk memaparkan progrespengembangan dan menyampaikan persiapan yang harus dilakukan oleh seluruhpeserta. Terkait penyiapan ketentuan, Bank Indonesia mengacupada internationalstandard dan best practice dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, antara lainPrinciples for Financial Market Infrastructures (PFMIs).2.3.2.Kebijakan SKNBIPenerapan Multiple Settlement pada Kliring Kredit SKNBIUntuk meningkatkan layanan transfer dana antarbank melalui SKNBI yanglebih cepat, sejak 7 Januari 2011 Bank Indonesia telah menerapkan empat siklussetelmen transfer dana melalui kliring kredit setiap dua jam sekali, yaitu pada pukul10.00 WIB, 12.00 WIB, 14.00 WIB dan 16.00 WIB. Dengan diterapkannyamekanisme multiple settlement pada kliring kredit, perbankan peserta SKNBI dapatlebih cepat memperoleh hasil kliring kredit dan pada akhirnya nasabah pun dapatmenerima dana efektif lebih cepat.Penerapan Mekanisme Kliring Debet Secara Online dan Penambahan LayananKliringDalam rangka meningkatkan efisiensi dan mendukung kelancaran pelaksanaanoperasional di wilayah kliring Surabaya dan Medan, masing-masing pada 10 Juni dan8 Juli 2011 KBI telah mengimplementasikan perubahan mekanisme pengirimantransaksi kliring debet, yang sebelumnya offline menjadi online. Mengingatperputaran volume warkat yang relatif tinggi di kedua wilayah kliring tersebut,dengan perubahan mekanisme pengiriman transaksi kliring debet menjadi secaraonline diharapkan dapat mempersingkat waktu pengiriman dan meminimalisir humanerror. Penerapan mekanisme pengiriman transaksi kliring debet secara online jugaakan dilakukan di wilayah kliring lain yang memiliki volume warkat yang relatifbanyak.
  • 48. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 48 | P a g ePenyempurnaan Tata Cara Penyelenggaraan Operasional Kliring DebetDalam rangka meningkatkan pelayanan, kelancaran dan efisiensipenyelenggaran SKNBI, Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan tata carapenyelenggaraan operasional kliring debet. Adapun penyempurnaan tata cara tersebutmeliputi:1) Waktu pelaksanaan kliring penyerahan di wilayah Kliring Lokal Jakarta yangselama ini dilakukan satu kali yaitu pukul 13.30 WIB sd 15.30 WIB, menjadidua kali yaitu pukul 08.30 WIB s.d. 11.00 WIB bersamaan dengan waktukliring pengembalian dan pukul 12.00 WIB s.d. 15.30 WIB.2) Penyederhanaan jumlah dan bentuk laporan otomasi dan dokumen kliringyang disampaikan kepada bank peserta kliring.Penyempurnaan tata cara tersebut dilakukan untuk mempercepat prosesdistribusi warkat kliring debet baik dari sisi Bank Indonesia dan mempercepat prosespembukuan hasil kliring di internal bank peserta.Pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)Hasil evaluasi SKNBI pada 2011 menunjukkan perlunya dilakukanpenyempurnaan terhadap SKNBI baik dari aspek bisnis maupun teknis. Dalam jangkapendek, beberapa penyempurnaan yang telah dilakukan pada 2012 antara lain: 1)Efisiensi proses warkat debet, 2) Peningkatan bantuan kepada Penyelenggara KliringLokal (PKL) selain Bank Indonesia untuk mengoptimalkan peran PKL selain BI, 3)Implementasi kliring online pada beberapa wilayah kliring yang sebelumnyadilakukan secara offline, dan 4) Pembukaan akses SKNBI kepada Bank PerkreditanRakyat (BPR) melalui bank pengayom (Apex Bank). Dalamjangka panjang, perludilakukan pengembangan terhadap SKNBI secara menyeluruh agar dapatmengakomodir perkembangan serta kebutuhan masyarakat akan layanan transfer danayang lebih efisien.Saat ini, layanan SKNBI masih terbatas pada transaksi yang bersifatkonvensional yaitu transaksi Cek dan Bilyet Giro (BG) serta transfer individual.SKNBI belum dapat mengakomodir transaksi pembayaran yang bersifat rutin (billingpayment) dan transaksi pembayaran yang bersifat jamak (bulk payment). LayananSKNBI juga masih terbatas pada bank umum sebagai penyelenggara transfer dana(PTD), sementara PTD selain bank sebagaimana disebutkan dalam Undang-UndangTransfer Dana belum memiliki akses terhadap SKNBI. Untuk kliring debet, masih
  • 49. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 49 | P a g eterjadi ketidakefisienan penyediaan likuiditas oleh bank peserta kliring. Hal itu karenaperhitungan mekanisme Failure to Settle (FtS) melalui penyediaan prefund dilakukansecara gross sehingga penyediaan dana menjadi lebih besar dari yang dibutuhkan(setelah dilakukan netting).Di sisi teknis, SKNBI yang telah beroperasi sejak 2005 semakin mendekatibatas kapasitasnya dalam memproses transaksi yang terus meningkat dari tahun ketahun. Pada 2013, sebagian infrastruktur SKNBI sudah mencapai umur teknis danberada pada periode end of support dari prinsipal. Sementara itu, aplikasi SKNBIyang bersifat satu kesatuan (tidak modular) menyebabkan penyempurnaan pada satufitur akan berpengaruh pada fitur lain sehingga tidak fleksibel. Untuk kliring debet,penyelenggaraan yang masih tersebar di banyak wilayah (desentralisasi)menyebabkan biaya pemeliharaan menjadi tidak efisien.Untuk mengatasi kendala dan menyempurnakan kelemahan pada SKNBI, pada2012 Bank Indonesia mulai melakukan pengembangan SKNBI. Sebagai tahap awal,Bank Indonesia menyusun konsep pengembangan SKNBI yang mengacu pada hasilevaluasi SKNBI. Bank Indonesia juga melakukan survei kepada bank-bank pesertaSKNBI untuk menjaring kebutuhan dan masukan terkait rencana pengembanganSKNBI. Konsep pengembangan SKNBI juga dibahas bersama Asosiasi SistemPembayaran Indonesia (ASPI) sebagai perwakilan industri. Berdasarkan hasil surveidan pembahasan dengan industri, dapat disimpulkan bahwa secara umum industrimendukung langkah Bank Indonesia untuk mengembangkan SKNBI.Berdasarkan hasil evaluasi SKNBI saat ini dan masukan dari industri, pada2012 Bank Indonesia telah menyusun desain pengembangan SKNBI. Pokok-pokokperbedaan antara SKNBI saat ini dengan SKNBI ke depan dapat dilihat pada matriksberikut:SKNBI Saat ini Rencana PengembanganLayanan Transfer debet dan kreditindvidual-Transfer debet dan kreditindividul-Transfer debet dan kreditbulk (termasuk billingpayment)- Electronic Debit (e-Debit)Peserta Bank Umum Selain bank umumkepesertaan juga dibukauntuk BPR danpenyelenggara transfer
  • 50. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 50 | P a g edana selain bankPenyelenggaraan Transfer kredit sudahsentralisasi, sedangkantransfer debet masihdesentralisasiSentralisasi layanantransfer debet dan kreditSebagai tahap awal pengembangan SKNBI, fokus utama kegiatan selama 2012adalah penyusunan dan pembahasan grand design SKNBI. Penyusunan grand design,mengikutsertakan peserta SKNBI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)sebagai perwakilan industri, dan otoritas terkait lainnya seperti Direktorat JenderalPengelolaan Utang (DJPU) dalam rangka mendapatkan informasi mengenaikebutuhan bisnis dan arah kebijakan DJPU yang perlu diakomodir dalam SKNBI kedepan. Pengembangan SKNBI akan dimulai 2013, dengan mengacu pada granddesign sebagaimana Bagan Grand Design Pengembangan SKNBI.2.3.3.Pengembangan Sistem Transfer Kredit Elektronik (STKE) BankPerkreditan Rakyat (BPR)Pengembangan STKE BPR merupakan upaya Bank Indonesia dan PT. BankJatim untuk memperluas layanan sistem pembayaran melalui BPR sehingga dapatlebih menjangkau masyarakat, khususnya masyarakat yang belum dapat dilayani olehbank umum. Sementara itu, jaringan BPR yang tersebar luas di berbagai daerahhingga ke pelosok pedesaan saat ini masih sangat terbatas dalam memberikan layanansistem pembayaran.Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang belum terjangkau olehlayanan sistem pembayaran dalam memenuhi kebutuhan untuk bertransaksi. Selainitu, masih terdapat mekanisme kegiatan transfer dana yang kurang efisien oleh BPRdimana BPR harus membuka rekening giro di beberapa bank umum dan membuatvirtual account untuk nasabahnya.Untuk mengakomodir kebutuhan transaksi pembayaran nasabah BPR sekaligusmemperluas akses masyarakat terhadap layanan sistem pembayaran, pada 2012 BankIndonesia mengembangkan STKE BPR. Pengembangan STKE BPR dilakukandengan konsep two tier system dimana transfer antar BPR tidak dilakukan secaralangsung (one tier system), namun dilakukan melalui bank umum. Sebagai tahapawal, Bank Indonesia mengembangkan pilot project STKE BPR bersama PT. BankJatim selaku bank umum yang akan menyelenggarakan STKE BPR di wilayah JawaTimur. Pengembangan pilot project STKE BPR wilayah Jawa Timur telah berhasil
  • 51. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 51 | P a g ediimplementasikan dan diresmikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasutionpada 29 November 2012 di Surabaya (lihat Boks 3.1: Implementasi STKE BPRWilayah Jawa Timur). Pengembangan STKE BPR untuk wilayah lain akan dilakukansecara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan BPR maupun bank pengayomdi wilayah tersebut.2.3.4.Implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Nasional dalam rangkaPersiapan MEABerdasarkan hasil pemetaan terhadap kondisi sistem pembayaran dan setelmendi Indonesia saat ini, tren sistem pembayaran, analisis isu-isu strategis dari sisikebijakan, kerangka hukum, kelembagaan, instrumen, dan infrastruktur/mekanisme,telah disusun arah kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran nasional yangtertuang dalam blueprint sistem pembayaran nasional 2011.Implementasi dari blueprint tersebut dijabarkan ke dalam program kerja BankIndonesia yang terbagi dalam program jangka pendek (2012-2013), jangka menengah(2014-2015) dan jangka panjang (2016-2017). Walaupun terbagi ke dalam beberapamilestone namun seluruh program kerja yang akan dilaksanakan tetap mengarah padaterwujudnya sistem pembayaran yang cepat, aman, efisien, andal, dan mengutamakanperlindungan kepada nasabah, serta meningkatkan national competitive advantage.Secara umum, fokus program kerja jangka pendek 2012 adalah meningkatkankeamanan, keandalan dan efisiensi infrastruktur penyelenggaraan sistem pembayaran,memperkuat legal framework penyelenggaraan sistem pembayaran, mempersiapkanpemenuhan terhadap International Standard and Best Practices, memperkuatpengawasan sistem pembayaran dan memperluas penggunaan instrumen pembayarannon-tunai (less cash society).Terkait dengan fokus pertama, yaitu meningkatkan keamanan, keandalan danefisiensi infrastruktur penyelenggaraan sistem pembayaran, program kerja yangdilaksanakan selama 2012 meliputi pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSSGenerasi II, pengembangan NPG, pengembangan SKNBI, pengembangan sistempembayaran dalam rangka meningkatkan akses terhadap penggunaan jasa sistempembayaran (financial inclusion), penguatan business continuity management (BCM),penyempurnaan sistem informasi sistem pembayaran, serta peningkatan peran BankIndonesia dalam forum internasional.Fokus selanjutnya, yaitu peningkatan keamanan penyelenggaraan sistempembayaran, dijabarkan ke dalam program kerja implementasi penggunaan chip pada
  • 52. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 52 | P a g ekartu ATM dan ATM/Debet, serta penyempurnaan framework pengawasan sistempembayaran.Adapun penjabaran dari fokus perluasan penggunaan instrumen pembayarannon-tunai adalah program kerja untuk melakukan edukasi preferensi masyarakatuntuk penggunaan sistem pembayaran non-tunai dan melakukan fasilitasi perluasanjenis dan jangkauan sistem pembayaran non-tunai.Selain program kerja jangka pendek di atas, Bank Indonesia juga sudahmelakukan inisiatif untuk menjawab isu strategis yang muncul dalam sistempembayaran nasional, seperti yang terkait dengan kerangka hukum dalampenyelenggaraan sistem pembayaran dan setelmen melalui penyusunan ketentuanterkait perlindungan nasabah pengguna jasa sistem pembayaran dan penyusunanundang-undang sistem pembayaran. Selain itu Bank Indonesia juga mendorongpeningkatan peran pelaku sistem pembayaran domestik dalam sistem pembayaranritel dalam rangka menjawab isu terkait kelembagaan.Bagan implementasi Blueprint dalam rangka MEA
  • 53. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 53 | P a g e2.3.5.Tahapan Pengembangan National Payment Gateway (NPG) SistemPembayaran RitelInterkoneksi sistem pembayaran ritel menjadi cita-cita bersama Bank Indonesiadan para pengguna layanan jasa sistem pembayaran di Indonesia. Inisiatif untukmewujudkan interkoneksi diperkenalkan melalui NPG. Bank Indonesia dan pelakuindustri sistem pembayaran nasional telah memiliki kesepahaman bahwa terdapatkebutuhan masyarakat untuk menggunakan jasa sistem pembayaran ritel secara lebihefisien.Untuk mewujudkan efisiensi tersebut, perlu diupayakan untuk mengembangkansuatu sistem yang dapat menghubungkan antar penyelenggara sistem pembayaran.Sementara itu, kondisi saat ini penyelenggara jasa sistem pembayaran ritel masihmengembangkan sistem masing-masing dan belum saling terhubung satu sama lain.Dalam rangka mewujudkan interkoneksi secara nasional diawali dengan upayamendorong dua bank yang selama ini mendominasi transaksi pembayaran ritel yaituBank Mandiri dan BCA. Sejak pertengahan Januari 2012, nasabah pemegang kartuATM Bank Mandiri dapat menggunakan kartunya di ATM BCA atau sebaliknyauntuk fitur informasi saldo, tarik tunai dan transfer. Kerja sama ini sangat mendukungupaya perluasan akses layanan ATM di kedua bank tersebut. Hal ini ditunjukkandengan adanya tren peningkatan transaksi antar kedua bank tersebut melalui ATMyaitu meningkat sebesar 174,27% dari awal mulai diimplementasikannya sampaidengan Desember 2012.Manfaat interkoneksi dua bank tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruhpositif kepada industri penyelenggara jasa sistem pembayaran ritel, khususnya dalammembangun kesadaran dan kebutuhan adanya interkoneksi layanan. Hal tersebutdapat mendorong terwujudnya NPG yang tidak hanya mengkoneksikanpenyelenggaraan ATM, namun dapat mengkoneksikan penyelenggaraan sistempembayaran lainnya seperti kartu kredit, kartu debet, dan uang elektronik.Manfaat lain yang diperoleh dari interkoneksi adalah optimalisasi pemanfaataninfrastruktur yang disediakan industri perbankan. Dengan saling interkoneksi, banktidak perlu lagi menyediakan infrastruktur berupa mesin ATM dan EDC di suatutempat yang sama. Selain itu, penyelenggara sistem pembayaran dapat menempatkaninfrastruktur secara lebih merata sehingga dapat meningkatkan penggunaan instrumenpembayaran nontunai oleh masyarakat dapat lebih luas.
  • 54. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 54 | P a g eDalam kaitan ini, Bank Indonesia mengharapkan peran industri untukmendistribusikan infrastruktur yang dimiliki sampai ke lokasi yang terpencil. MelaluiNPG diharapkan arus informasi transfer dana dapat lebih terpantau, sehingga BankIndonesia akan mudah mengontrol pergerakan dana baik domestik maupunantarnegara. Selain itu, NPG juga dapat digunakan untuk memantau kondisi likuiditasindustri sistem pembayaran, sehingga melalui NPG tersebut bank sentral dapatmelakukan pendeteksian dini dalam rangka mendukung stabilitas industri sistempembayaran nasional.Selama periode laporan, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untukmendukung pengembangan NPG yaitu menyusun kajian aspek hukum mengenailembaga yang berwenang menyelenggarakan NPG. Dari hasil kajian, diperolehkesimpulan bahwa secara ketentuan Bank Indonesia dapat bertindak sebagaipenyelenggara NPG karena kegiatan NPG merupakan bagian yang tidak terpisahkandari kegiatan kliring dan penyelesaian akhir. Di samping itu, telah dilakukan kajiankebijakan NPG yang antara lain meliputi aspek keanggotaan, cakupanpenyelenggaraan, mekanisme kliring dan setelmen. Selanjutnya guna memperolehmasukan dari industri terkait dengan pengembangan NPG, Bank Indonesia melakukandiskusi dengan industri yang diwakili oleh ASPI serta beberapa bank terkait.2.3.6.Upaya Mewujudkan Interoperabilitas melalui Kegiatan FasilitasiInterkoneksi Industri Uang ElektronikSalah satu karakteristik penggunaan uang elektronik adalah digunakan untuktransaksi dengan nilai kecil dan bersifat massive. Sektor transportasi merupakansektor yang sesuai dengan karakteristik tersebut, sehingga sebagai tahap awal upayamewujudkan interoperabilitas2 uang elektronik difokuskan pada sektor transportasi.Hal ini karena potensi pembayaran sektor transportasi seperti di TransJakarta,Kereta Api, Taxi, Perparkiran dan Bahan Bakar Minyak (BBM) mencapai Rp23,4triliun/tahun. Selain itu, kemudahan dan kenyamanan penggunaan uang elektronik disektor ini, diharapkan dapat membiasakan masyarakat untuk menggunakan uangelektronik di sektor lain. Namun demikian, kondisi saat ini, penggunaan uangelektronik di Indonesia khusus untuk sektor transportasi masih terbatas dan belumoptimal. Hal ini disebabkan masyarakat belum dapat merasakan kenyamanan dalammenggunakan uang elektronik. Saat ini diperlukan uang elektronik dari berbagaipenerbit untuk melakukan berbagai transaksi khususnya di sektor transportasi,misalnya ketika akan bertransaksi membayar tol dan membayar parkir, diperlukan
  • 55. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 55 | P a g euang elektronik yang berbeda. Selain itu, kondisi ini menyebabkan inefisiensi dalampenyelenggaraan uang elektronik.Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bank Indonesia memfasilitasi interkoneksiindustri uang elektronik untuk mewujudkan interoperabilitas dalam penyelenggaraanuang elektronik dengan tahap awal di sektor transportasi. Sebagai tahap awalmewujudkan interoperabilitas tersebut, pada periode laporan Bank Indonesia telahmemfasilitasi penggunaan uang elektronik di kereta api khususnya kereta komuterJabodetabek. Hal tersebut sejalan dengan program Unit Kerja Presiden bidangPengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang salah satunya yaitumengatasi kemacetan di Jakarta.Sesuai hasil koordinasi dengan UKP4, salah satu langkah kolaboratif dalamjangka pendek (temporary solution) atas penggunaan uang elektronik di sektortransportasi publik adalah dengan menggunakan uang elektronik di kereta listrik(KRL), jalan tol dan TransJakarta. Fasilitasi yang telah dilakukan oleh BankIndonesia adalah sebagai berikut:1) Fasilitasi Interkoneksi pada PT. KAI GrupTindak lanjut pelaksanaan kesepakatan dengan Kementerian BUMNdan Bank Himbara, Bank Indonesia melakukan pembahasan dengan PT.KAI Grup termasuk anak perusahaannya yaitu PT. Kereta Api CommuterJabodetabek (KCJ) dan PT. Railink Indonesia. Pada prinsipnya PT. KAIGrup sepakat untuk menerapkan e-ticketing di lingkungan PT. KAImelalui interkoneksi uang elektronik dari beberapa penerbit agar dapatmeningkatkan layanan kepada penumpang yang terus mengalamipeningkatan dari tahun ke tahun.Terkait pengembangan e-ticketing, PT. KCJ dan bank telahmelakukan uji coba untuk mengintegrasikan jaringan dan sistem daripenerbit. Selanjutnya, PT. KJC juga melakukan penataan sarana danprasarana di lingkungan stasiun dan melakukan edukasi kepada seluruhpenumpang terkait rencana implementasi e-ticketing. Tahap awal PT. KJCakan menempatkan 250 reader di 35 stasiun yang telah memiliki saranadan prasarana yang memadai untuk implementasi e-ticketing. Selain itu,dalam rangka mempersiapkan pembayaran tiket menggunakan uangelektronik pada kereta api bandara dari Kuala Namo menuju Medan, PT.
  • 56. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 56 | P a g eRailink telah menyiapkan infrastruktur e-payment agar dapatdimanfaatkan oleh bank-bank penerbit uang elektronik.2) Fasilitasi Interkoneksi Uang Elektronik pada TransJakartaBerkaca dari keberhasilan implementasi interkoneksi uangelektronik di TransJogja dan Prameks, Pemerintah provinsi (Pemprov)DKI Jakarta melakukan adopsi mekanisme interkoneksi uang elektronik(e-ticketing) pada TransJakarta di Jakarta. Pada akhir 2012 Pemprov DKIJakarta menetapkan lima bank untuk mengimplementasikan e-ticketingTransJakarta yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA dan DKI.Dalam interkoneksi tersebut, Bank berperan dalam penyiapaninfrastruktur e-ticketing TransJakarta, dan secara bersama-samamelakukan edukasi e-ticketing kepada masyarakat. Adapun kegiatansampai dengan akhir 2012 adalah melakukan review pengembangan danoptimalisasi sistem, serta penyiapan sarana dan prasarana persiapanperesmian implementasi e-ticketing di Koridor 1 TransJakarta (Blok M –Kota) pada pertengahan Januari 2013.3) Fasilitasi Interkoneksi Uang Elektronik berbasis serverDalam rangka lebih meningkatkan penggunaan uang elektronikberbasis server, selama periode laporan, pada tahap awal telah dilakukanpertemuan antara Bank Indonesia dengan tiga penerbit uang elektronikberbasis server yaitu Indosat, Telkomsel dan XL. Dari hasil pertemuan,ketiga penerbit uang elektronik berbasis server tersebut sepakat untukturut mendukung program Bank Indonesia guna mewujudkan interkoneksidi industri ini. Sesuai target interkoneksi akan dapat diselesaikan padapertengahan tahun 2013.Selain kegiatan fasilitasi, untuk mewujudkan interkoneksi, BankIndonesia juga melakukan koordinasi dengan Kementerian NegaraBUMN, tiga Bank BUMN, dan beberapa perusahaan BUMN. Untukmewujudkan interkoneksi uang elektronik di sektor transportasidibutuhkan dukungan dan sinergi penyedia jasa transportasi BUMN diIndonesia mengingat potensinya yang sangat besar. Dari hasil koordinasi
  • 57. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 57 | P a g edengan Kementerian Negara BUMN diperoleh komitmen untukmembentuk prinsipal uang elektronik dan menghilangkan perjanjiankerjasama yang eksklusif di sektor transportasi sehingga diharapkan dapatmeningkatkan penggunaan uang elektronik.2.3.7.Implementasi Standar Nasional Kartu ATM dan ATM/DebetUntuk meningkatkan keamanan pada penyelenggaraan kartu ATM danATM/Debet, Bank Indonesia menginisiasi penyusunan standar kartu ATM danATM/Debet berbasis chip mengingat teknologi chip merupakan teknologi palingaman saat ini. Dalam rangka mendukung implementasi standar dimaksud, BankIndonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/22/DASP tanggal 18Oktober 2011 perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan PersonalIdentification Number (PIN) pada Kartu ATM dan ATM/Debet yang diterbitkan diIndonesia. Hal tersebut memberikan konsekuensi pada dimulainya tahapanimplementasi pada 2012. Sejumlah tahapan persiapan implementasi terus dilakukanselama 2012, yaitu pembentukan Certification Body (CB) dan pelaksanaan prosessertifikasi vendor kartu dan mesin, yaitu: Pembentukan dan operasionalisasi Certification Body (CB) Pada Juli 2012, CBtelah terbentuk dengan nama PT. Citra Bakti Indonesia (CBI) dan dimiliki olehForum Prinsipal. Fungsi dari CB adalah melakukan sertifikasi terhadap produkkartu dan mesin dari berbagai vendor untuk memastikan kesesuaian denganspesifikasi yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan sertifikasi, akan dilakukanfunctional dan security test. Pendistribusian Spesifikasi Teknis National Standard for Indonesia Chip CardSpecification (NSICCS) Proses pendistribusian spesifikasi teknis NSICCSberlangsung sejak akhir 2011. Hampir seluruh penerbit telah memperolehspesifikasi teknis terutama penerbit yang telah menjadi anggota prinsipal.2.3.8.Implementasi Roadmap Pengembangan Sistem Pembayaran danSetelmen ASEANDalam rangka pengembangan sistem pembayaran dan setelmen di ASEAN,ASEAN Working Committee on Payment and Settlement Systems (WC PSS) telahmenyusun rekomendasi yang terbagi dalam milestone dan tahapan sebagai berikut: Rekomendasi jangka pendek (2012-2013), memuat mengenaistandardisasi.
  • 58. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 58 | P a g e Rekomendasi jangka menengah (2014-2015), memuat mengenaipengembangan infrastruktur dan prasarana sistem pembayaran dan setelmen. Rekomendasi jangka panjang (setelah 2015), memuat mengenaipengkajian kemungkinan pengembangan linkages antara berbagai sistempembayaran di kawasan ASEAN.Sesuai milestone rekomendasi di atas, fokus tahun 2012 adalah padapenerapan standar dalam sistem pembayaran dan setelmen, baik sistem pembayarannilai ritel maupun nilai besar. Dalam jangka pendek, salah satu bentuk proses menujustandardisasi di sisi sistem pembayaran nilai besar adalah pada penggunaan messageformat berbasis SWIFT pada sistem BI-RTGS dan BI-SSSS generasi II mengingatmessage format berbasis SWIFT merupakan best practice yang digunakan olehinstitusi keuangan di berbagai negara. Dengan penggunaan message format berstandarinternasional tersebut diharapkan akan mempermudah interkoneksi infrastruktur baikdi perbankan nasional maupun dengan sistem pembayaran dan setelmen di negaralain.Penggunaan message format berbasis SWIFT dalam BI-RTGS dan BI-SSSSgenerasi II di atas sejalan dengan rekomendasi WC-PSS yang lain, yaitu yang terkaitdengan adanya penyelenggaraan straight through processing (STP) untuk setelmensurat berharga, baik di tingkat domestik maupun lintas batas negara. Dari sisi sistempembayaran ritel, upaya yang telah dilakukan dalam rangka menuju standardisasiadalah dengan penerapan standar untuk kartu ATM dan ATM/ Debet, yang meliputistandar penggunaan Chip dan standar digit PIN. Tujuan standardisasi tersebut, disamping untuk perlindungan nasabah dari risiko fraud adalah juga untuk memudahkandalam mewujudkan interoperability yang lebih luas di masa yang akan datang, baik dilevel domestik maupun internasional serta efisiensi dan memudahkan dalampengembangan fungsi-fungsi lainnya di masa yang akan datang.Selain rekomendasi terkait standardisasi di atas, rekomendasi jangka pendeklainnya adalah terkait dengan kebijakan untuk mendorong penggunaan jasa remitansiformal serta peningkatan transparansi biaya remitansi untuk meningkatkanperlindungan kepada konsumen. Upaya yang telah dilakukan terkait rekomendasiuntuk mendorong penggunaan jasa remitansi formal, antara lain dengan mendorongpenyedia jasa remitansi non formal untuk menjadi berizin (formal), mendorongpenyedia jasa keuangan non bank formal untuk dapat menjangkau daerah pedesaan
  • 59. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 59 | P a g edan masyarakat yang belum menggunakan jasa perbankan, serta melalui edukasi dansosialisasi kepada pengguna jasa remitansi (TKI) untuk menggunakan jasa remitansiformal. Sementara upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi biayaremitansi adalah dengan ketentuan yang mewajibkan pihak penyelenggara jasaremitansi untuk transparan dalam hal biaya.2.4. Pengawasan Sistem PembayaranSebagai.mana diamanatkan UU Bank Indonesia dan UU Transfer Dana, BankIndonesia sebagai otoritas sistem pembayaran berwenang untuk melakukanpengawasan, pemantauan, atau pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistempembayaran, selain kewenangan di bidang pengaturan dan perizinan sertapenyelenggaraan sistem pembayaran. Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur (PDG)No. 7/31/PDG/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Pengawasan SistemPembayaran, yang dimaksud dengan pengawasan sistem pembayaran adalahpengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan sistempembayaran, yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga efisiensi, kecepatan,keamanan dan kehandalan fungsi sistem pembayaran, yang dilakukan secaraindependen, profesional dan obyektif. Adapun tabel perbedaan pengawasan sistempembayaran dan pengawasan perbankan sebagai berikut :Agar tujuan pengawasan sistem pembayaran dapat lebih efektif dan efisienmaka cakupan pengawasan meliputi:1. Sistem pembayaran yang apabila terjadi gangguan pada sistem tersebut dansistem tersebut tidak disertai dengan perlindungan yang memadai dapatmenimbulkan gangguan secara sistemik yang berdampak kepada systemkeuangan secara luas (Systemically Important Payment Systems - SIPS), sepertisistem BI-RTGS.2. Sistem pembayaran yang tidak termasuk kategori SIPS, namun digunakan olehmasyarakat luas dan apabila terganggu dapat mengurangi kepercayaan dankenyamanan masyarakat pengguna sistem pembayaran (System Wide ImportantPayment Systems - SWIPS) seperti sistem kliring cek/bilyet giro, sistempenyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK).3. Sistem Penyelesaian transaksi surat berharga, baik yang diselenggarakan olehBank Indonesia maupun pihak lain. Sistem Penyelesaian transaksi surat suratberharga merupakan sistem yang sangat berpengaruh pada stabilitas system
  • 60. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 60 | P a g ekeuangan karena transaksinya melibatkan banyak pihak dan nilai transaksisecara total signifikan.Ruang lingkup pengawasan Sistem Pembayaran menitikberatkan pada aspekkeamanan, dan efisiensi di dalam penyelenggaraannya serta memastikan dipatuhinyaketentuan Bank Indonesia seperti ketentuan perlindungan konsumen, manajemenrisiko serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU danPPT). Seluruh penyelenggara system pembayaran yang berizin dari Bank Indonesia,menjadi obyek pengawasan Bank Indonesia.PDG Pengawasan menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan systempembayaran dilakukan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP) c.q.Bagian PwSP. Pengawasan dapat dilakukan oleh Bagian PwSP secara sendiri,dilakukan secara bersama-sama dengan satuan kerja terkait lainnya atau dilakukansecara berkoordinasi dengan satuan kerja terkait lainnya. Bagian Pengawasan SistemPembayaran (PwSP) dibentuk berdasarkan Surat Edaran Bank IndonesiaNo.4/18/INTERN tanggal 30 Mei 2002 sebagaimana telah diubah dengan SuratEdaran No.4/27/INTERN tanggal 18 Juli 2002 dan Surat Edaran No.6/59/INTERNtanggal 2 November 2004 serta berada di bawah Direktorat Akunting dan SistemPembayaran. Pemeriksaan secara bersama-sama maksudnya adalah tim pemeriksasystem pembayaran melakukan pemeriksaan bersama dengan tim pemeriksa satuankerja terkait, misalnya Satuan Kerja Pemeriksaan Bank terkait. Sedangkanpemeriksaan dengan berkoordinasi dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukanrencana pemeriksaan kepada satuan kerja terkait, misalnya dengan Kantor BankIndonesia. Pengawasan sistem pembayaran difokuskan pada sistem dan bukan padaindividu pelaku sistem pembayaran. Metode pengawasan sistem pembayaran yangdigunakan dapat dibedakan atas:1. Pengawasan Tidak LangsungPengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan terhadap penyelenggaraansystem pembayaran yang dilakukan dalam bentuk penelitian, analisis danevaluasi atas informasi yang diperoleh Bank Indonesia dari laporanpenyelenggara dan peserta sistem pembayaran atau sumber lainnya. Fokuspengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pengawasan tidak langsung.2. Pengawasan Langsung
  • 61. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 61 | P a g eApabila diperlukan, antara lain untuk memastikan kebenaran informasi yangditerima Bank Indonesia dari laporan yang disampaikan penyelenggara/pesertasistem pembayaran, Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan langsungterhadap penyelenggara dan peserta system pembayaran. Pengawasan langsungmerupakan pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan diikutidengan tindakan perbaikan.Untuk kemudahan melakukan pemeriksaan maka diperlukan suatu pedomanpemeriksaan. Sesuai dengan pengelompokan bidang kerja di Bagian PwSP,pemeriksaan yang dilakukan dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu SistemBI-RTGS, Sistem Kliring Nasional dan APMK.2.4.1.Pengawasan Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh BankIndonesiaBank Indonesia (BI) melakukan pengawasan terhadap sistem pembayarandengan maksud untuk menjaga kemanan dan kelancaran sistem pembayaran.Pengawasan terhadap sistem pembayaran dilakukan baik terhadap sistem yangdiselenggarakan oleh BI. BI juga mengawasi pengawasan terhadap sistem yangdiselenggarakan oleh pihak lain, seperti penyelenggara alat pembayaran denganmenggunakan kartu (APMK) yang meliputi kartu kredit, kartu ATM dan kartu debet,uang elektronik, dan kegiatan usaha pengiriman uang.Pengawasan dilakukan dengan cara monitoring, antara lain berdasarkan laporanyang disampaikan oleh penyelenggara kepada Bank Indonesia. Selain itu, pengawasanjuga dilakukan dengan assessement. Ini dilakukan untuk menilai kondisipenyelenggaraan sistem pembayaran oleh penyelenggara terutama aspek kelancarandan keamanan sistem. Pengawasan dilakukan dengan upaya-upaya untuk mendorongperubahan atau inducing change.Berdasarkan hasil pengawasan selama periode laporan, dari sisi operasional,terjaganya ketersediaan Sistem BIRTGS, BI-SSSS, dan PVP selama tahun 2012 tidakterlepas dari keandalan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS serta Business Continuity Plan(BCP) untuk menyediakan infrastruktur back up system yang dapat menggantikansetiap saat bila terjadi gangguan pada sistem utama. Terkait dengan kesinambungandan kesiapan back up system tersebut, dari hasil pengawasan selama periode laporantelah dilakukan uji coba secara berkala terhadap back up system, serta pengkiniansistem jaringan komunikasi data yang semula System Network Architecture (SNA)menjadi Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCPIP). Beralihnya sistem
  • 62. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 62 | P a g ejaringan komunikasi data tersebut sejalan dengan tren pertumbuhan jumlah transaksiyang sangat tinggi, sehingga diperlukan teknologi yang mampu menampung kapasitasyang lebih besar, mengingat teknologi SNA hanya mempunyai kapasitas 64kb dansaat ini sudah tidak supported dan obsolete. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan PvPSelama periode laporan, keandalan Sistem BI-RTGS terjaga dengan baik terlihatdari ketersediaan atau tingkat availability Sistem BI-RTGS yang memenuhi servicelevel yang telah ditetapkan. Hal serupa juga dialami oleh sistem PvP yang merupakansarana untuk bertransaksi USD/IDR melalui PvP Link. Selama periode laporan,sistem PvP berjalan dengan aman dan lancar yang ditandai dengan tingkatketersediaan sistem yang memenuhi service level yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSSSelama periode laporan sistem BI-RTGS, sistem BI-SSSS secara operasionalberjalan dengan baik. keandalan Sistem BI-SSSS terjaga dengan baik terlihat dariketersediaan atau tingkat availability Sistem BI-SSSS yang memenuhi service levelyang telah ditetapkan. Selama 2012, pengelolaan likuiditas oleh peserta pada sistemBI-RTGS juga berjalan dengan baik dan lancar ditandai dengan:a. Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) hanya terjadi satu kalipada Juni 2012.
  • 63. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 63 | P a g eKeterangan : Throughput guideline adalah suatu target dimana Pesertadiharapkan telah menyelesaikan persentase tertentu dari total pembayaranselama 1 hari dengan mengacu pada graduated payment schedule < 10.30WIB ; 10.30 s/d 14.30 WIB ; 14.30 s/d 16.30 diharapkan 30% : 30% :40%.b. Terpenuhinya target throughput guideline penyelesaian transaksi masihberada dalam pola jangka waktu acuan yang ditetapkan, dan rata-ratamayoritas transaksi diselesaikan pada awal hari. Kelompok bank campuranmempunyai pola yang sedikit berbeda, namun hal ini tidak sampaimengganggu kelancaran sistem pembayaran secara keseluruhan.Sedangkan untuk kelompok non bank, kurang mengikuti graduatedpayment schedule. Hal ini dikarenakan nature of business kelompok nonbank yang penyelesaian transaksinya mengandalkan incoming transaction.Grafik berikut menunjukkan pola distribusi penyelesaian transaksi perkelompok bank selama periode laporan.c. Turn over ratio, merupakan perbandingan antara outgoing transactionyang diselesaikan melalui saldo rekening bank yang disediakan pada awalhari. selama periode laporan saldo rekening bank yang disediakan padaawal hari, masih longgar. Turn over ratio per kelompok bank selamaperiode laporan ditunjukkan pada grafik 4.2.
  • 64. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 64 | P a g ed. Queue transaction atau transaksi yang mengalami antrian di sistem karenabank tidak mempunyai kecukupan dana untuk melakukan setelmen padasaat transaksi dikirimkan. selama periode laporan, rata-rata secara volumemaupun nominal transaksi per bulan sangat kecil (tidak lebih dari 0,05%dari total transaksi). Seluruh transaksi tersebut dapat diselesaikan padaakhir hari sehingga tidak terjadi risiko setelmen. Proporsi Queuetransaction selama periode laporan di tunjukkan pada grafik 4.3 dan 4.4sebagai berikut :
  • 65. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 65 | P a g e Pengawasan Terhadap Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)Salah satu mekanisme dalam sistem pembayaran adalah kliring, yaitu pertukaranwarkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama pesertamaupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktutertentu.Secara umum, operasional penyelenggaraan SKNBI selama 2012 berjalan baikdan lancar yang ditunjukkan dengan tidak adanya system down. Meski secara harianterdapat beberapa kasus perpanjangan waktu yang diakibatkan permasalahan teknis,namun hal tersebut tidak mengganggu penyelenggaraan SKNBI secara keseluruhan.Total perpanjangan waktu operasional SKNBI sepanjang tahun 2012 adalah 1,04%dari total waktu operasional normal. Sama halnya dengan Sistem BI-RTGS, untukmenjaga kelancaran operasional SKNBI, Bank Indonesia juga memiliki prosedurcontingency yang didukung dengan infrastruktur back up yang andal.Likuiditas peserta SKNBI sepanjang 2012 secara umum juga dapat terjagadilihat dari beberapa indikator antara lain, pemenuhan kewajiban penyediaan prefund,penggunaan prefund, top up prefund dan transaksi yang tidak dapat diperhitungkan.Sepanjang 2012, tidak ada bank yang mengalami ketidakmampuan memenuhipenyediaan prefund di awal hari sebagai syarat untuk dapat mengikuti kliring harian.Total prefund kliring debet dan kliring kredit yang disediakan peserta dari Januarisampai dengan Desember 2012 mencapai Rp4.434 triliun dengan total nilai transaksisampai dengan Desember 2012 sebesar Rp2.170 triliun. Dengan demikian rata-ratapenggunaan prefund sepanjang tahun 2012 adalah 48,71% dengan penggunaanterendah 44% yang terjadi pada Februari 2012 dan tertinggi 52,54% yang terjadi padaNovember 2012. Hal ini menunjukkan bahwa prefund yang tersedia masih jauh lebihbesar dari kewajiban yang harus dipenuhi peserta. Namun demikian, secara individu,masih terdapat transaksi dari beberapa peserta yang tidak diperhitungkan karenapeserta tidak melakukan top up prefund. Meskipun secara umum tidak menggangguproses kliring secara keseluruhan, namun hal tersebut juga menjadi perhatian dalamaspek perlindungan kepada para pemegang Cek/Bilyet Giro karena mengakibatkantertundanya pembayaran melalui proses kliring.2.4.2. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Pihak di Luar BankIndonesia
  • 66. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 66 | P a g e Pengawasan terhadap Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu(APMK)1) Kartu KreditBerdasarkan laporan yang disampaikan oleh penerbit kartu kreditsepanjang periode 2012, jumlah kasus fraud terkait penggunaan kartukredit mencapai 11.263 kasus atau 0,006% dari total transaksi kartu kreditsepanjang 2012. Sementara nominal kerugian akibat fraud yangdilaporkan (aktual maupun potensial) mencapai Rp 34,18 miliar atau0,017 % dari total nominal transaksi kartu kredit yang terjadi selama2012. Jumlah kasus dan nominal fraud ini mengalami peningkatandisbanding periode tahun sebelumnya masing-masing sebesar 43,76% dan2,45%. Adapun gambaran perkembangan jumlah kasus fraud dan nominalkerugian kartu kredit (aktual maupun potensial) sejak 2009 sampai dengan2012 sebagaimana grafik berikut:
  • 67. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 67 | P a g ePada tahun-tahun sebelumnya jumlah kasus dan nominal fraud kartukredit mengalami penurunan yang cukup signifikan terutama sejakdiwajibkannya penggunaan chip untuk kartu kredit per 1 Januari 2010.Namun pada tahun 2012, terutama mulai paruh semester II-2012 hinggaakhir tahun, terdapat peningkatan kasus fraud terutama yangmenggunakan modus card not present (CNP). Pada tahun 2012, fraudyang dilaporkan dengan modus CNP menduduki peringkat pertama baikdari jumlah kasus yang mencapai 5.637 kasus maupun nominal kerugian(aktual dan potensial) yang mencapai Rp11,34 miliar. Sebelum BankIndonesia mewajibkan penggunaan chip untuk kartu kredit, modus kartupalsu selalu menduduki peringkat pertama dalam kejahatan kartu kredit.Seiring dengan penurunan kasus pemalsuan kartu sejakdiimplementasikannya chip, terjadi shifting kepada modus lain yang lebihkonvensional yaitu CNP, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. CNPpada dasarnya merupakan penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak yangtidak berwenang untuk bertransaksi melalui internet (e-commerce).Dalam kaitan dengan pencegahan fraud CNP, Bank Indonesia telahmenghimbau kepada para penerbit untuk menerapkan aturan one timepassword untuk setiap transaksi yang dilakukan secara on line. Sementaraitu dalam pengaturan transaksi kartu kredit telah diwajibkan agar penerbitmemberikan alert kepada pemegang kartu untuk transaksi-transaksi yang
  • 68. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 68 | P a g ebersifat menyimpang dari kebiasaan dan kewajiban menggunakan PINsebagai pengganti tandatangan mulai 1 Januari 2015.Selain itu, selama periode 2012, Bank Indonesia juga telahmelakukan pemeriksaan terhadap empat penerbit dan dua acquirer kartukredit. Dalam pemeriksaan tersebut juga ditekankan pentingnya mematuhiketentuan di bidang perlindungan kepada para pemegang kartu, sepertietika penagihan, kualitas pemberian kartu kredit serta cara pengenaanbunga dan denda. Sejauh ini, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukanpelanggaran ketentuan yang serius. Atas hasil pemeriksaan tersebut,sejumlah penerbit dan acquirer telah berkomitmen untuk melakukansejumlah perbaikan dengan tenggat waktu tertentu yang telah disepakati.2) Kartu ATM dan ATM/DebetATM dalam bahasa inggris dikenal dengan Automatic tellermachine, atau dalam bahasa Indonsia dikenal dengan Anjungan TunaiMandiri. ATM merupakan alat elektronik yang diberikan oleh bank yangkepada pemilik rekening dan dapat digunakan untuk bertransaksi secaraelektronis seperti mengecek saldo, mentransfer uang dan juga mengambiluang dari mesin ATM tanpa perlu dilayani seorang teller. Setiappemegang kartu diberikan PIN (personal identification number), ataunomor pribadi yang bersifat rahasia untuk keamanan dalam penggunaanATM. Adapun yang membedakan kartu ATM dan kartu debet adalah carapenggunaanya. Jika digunakan untuk bertransksi di mesin ATM, makakartu tersebut dikenal sebagai kartu ATM, tapi jika digunakan untukbertransaksi pembayaran dan pembelanjaan non-tunai denganmenggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture), maka kartu tersebutdikenal sebagai Kartu Debit.Berdasarkan hasil pengawasan selama periode laporan, fraud terkaitpenggunaan kartu ATM dan kartu ATM/ Debet yang dilaporkan olehpenerbit mengalami penurunan baik dari jumlah kasus yang terjadimaupun nilai kerugian (aktual dan potensial). Selama periode laporanjumlah kasus dan nilai kerugian akibat fraud yang dilaporkan adalah11.468 kasus dan Rp1,4 miliar. Bila dibandingkan dengan periodesebelumnya nilai kerugian akibat fraud mengalami penurunan sebesar
  • 69. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 69 | P a g eRp961 juta sedangkan dari sisi jumlah kasus mengalami penurunansebanyak 4.321 kasus.Bila dilihat lebih mendalam, jumlah kasus yang dilaporkan palingsering terjadi adalah kartu ATM dan kartu ATM/Debet hilang atau dicuriyang mencapai 10.498 kasus. Sedangkan nilai kerugian terbesar selamaperiode laporan berasal dari fraud kartu palsu yaitu sebesar Rp1,1 miliar.Untuk menekan angka fraud pada penyelenggaraan kartu ATM dan kartuATM/Debet ini khususnya yang dilakukan melalui modus pemalsuankartu, Bank Indonesia telah mewajibkan penerbit kartu ATM danATM/Debet untuk mengimplementasikan teknologi chip dan penggunaanPIN minimal 6 (enam) digit untuk kartu ATM/Debet yang diterbitkan diIndonesia. Batas waktu implementasi chip dan PIN 6 (enam) digit iniadalah 31 Desember 2015. Dengan kata lain, pada 1 Januari 2016, seluruhkartu ATM dan kartu ATM/Debet sudah harus menggunakan teknologichip dan PIN minimal 6 (enam) digit, demikian pula seluruh perangkatyang digunakan untuk memproses transaksi kartu ATM dan kartuATM/Debet tersebut harus dapat memproses chip (chip enable).Saat ini Bank Indonesia terus memonitor perkembanganimplementasi chip oleh seluruh penyelenggara kartu ATM dan kartuATM/Debet melalui laporan triwulanan yang disampaikan olehpenyelenggara untuk memastikan tahapan yang telah dicapai dan kendalayang dihadapi dalam proses implementasi. Sejauh ini masih terdapatbeberapa kendala teknis, namun diharapkan dapat diselesaikan denganbaik oleh industri, sehingga batas waktu yang telah ditetapkan dapatdipenuhi oleh seluruh penerbit. Selain itu, selama periode 2012, BankIndonesia juga telah melakukan pemeriksaan terhadap dua penerbit kartuATM dan kartu ATM/Debet. Sejauh ini, dari hasil pemeriksaan tidakditemukan pelanggaran yang serius. Atas hasil pemeriksaan tersebut,penerbit telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan dengan tenggatwaktu tertentu yang telah disepakati. Pengawasan terhadap Uang ElektronikUang Elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhiunsur-unsur sebagai berikut :
  • 70. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 70 | P a g e Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu olehpemegang kepada penerbit. ilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti serveratau chip. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukanmerupakan penerbit uang elektonik tersebut,dan Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola olehpenerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalamundang-undang yang mengatur mengenai perbankan.Pengawasan terhadap penyelenggaraan uang elektronik, dilakukan secara tidaklangsung melalui monitoring data dan informasi serta pengawasan secara langsungmelalui pemeriksaan (on site visit). Selama periode laporan, Bank Indonesia tidakmenerima adanya laporan terkait fraud di dalam penyelenggaraan uang elektronik.Sementara itu, pengawasan secara langsung telah dilakukan kepada dua penerbit uangelektronik (bank dan penyelenggara selain bank) melalui on site visit untukmemastikan kepatuhan penyelenggara uang elektronik terhadap ketentuan yangberlaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan pelanggaran yang seriusoleh penerbit, namun demikian terdapat beberapa temuan yang harus diperbaiki antaralain terkait perlindungan konsumen (khususnya aspek transparansi terkait biaya) danjuga aspek pengelolaan risiko. Atas hasil pemeriksaan tersebut, penerbit telahberkomitmen untuk melakukan perbaikan. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang(KUPU) atau Transfer Dana Selain BankSelama periode laporan, telah dilakukan pengawasan secara tidak langsungkepada seluruh penyelenggara KUPU di wilayah Kantor Pusat Bank Indonesia, dantiga diantaranya telah dilakukan pula pengawasan secara langsung. Pengawasansecara langsung kepada penyelenggara KUPU melalui on site visit, selain dilakukanuntuk memastikan kepatuhan penyelenggara KUPU terhadap ketentuan yang berlaku,juga ditujukan untuk memastikan pemenuhan komitmen atas hasil audit PPATK.Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan, pada periode laporan telah dilakukanpencabutan izin terhadap satu penyelenggara KUPU karena tidak mematuhi ketentuanBank Indonesia dan pengenaan sanksi administrative berupa penyampaian suratteguran tertulis kepada dua penyelenggara KUPU karena tidak menyampaikan
  • 71. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 71 | P a g elaporan berkala kepada Bank Indonesia. Di samping itu pada periode laporan terdapatsatu penyelenggara KUPU yang dicabut izin penyelenggaraannya berdasarkanpermintaan sendiri.Terkait dengan tugas Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawasterkait kepatuhan penyelenggara KUPU dalam menerapkan program APU dan PPTsebagaimana amanat UU Nomor 8 tahun 2010 selama periode tahun 2012,kewenangan tersebut masih berada di PPATK dengan masa transisi dari PPATKkepada Bank Indonesia selama dua tahun (2011-2013). PPATK telah melakukan auditkepatuhan terhadap 28 penyelenggara KUPU (21 penyelenggara di wilayah KPBI dantujuh penyelenggara di wilayah KPwBI) dengan tujuan untuk mengetahui tingkatkepatuhan penyelenggara KUPU dalam menerapkan UU No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dankendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan UU TPPU. Terhadap hal tersebut,Bank Indonesia telah memberikan surat pembinaan kepada penyelenggara untukmelakukan tindak lanjut hasil audit PPATK. Selanjutnya, sehubungan denganpemberlakuan UU Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana pada 23 Maret 2011,selama periode laporan Bank Indonesia telah melakukan pembinaan kepadapenyelenggara KUPU yang belum berbadan hukum Indonesia, dengan mengirimkansurat pembinaan sebanyak dua kali dalam rangka mengingatkan yang bersangkutanuntuk segera meningkatkan status usahanya menjadi badan hukum Indonesia. Dalamhal penyelenggara KUPU tersebut sampai dengan 23 Maret 2013, masih belummeningkatkan status badan usahanya menjadi badan hukum Indonesia sebagaimanadimaksud oleh UU TD maka izin KUPU yang telah diberikan oleh BI akandinyatakan tidak berlaku.2.5. Arah Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran ke Depan2.5.1.Arah Kebijakan dan Pengembangan BI-RTGS/BI-SSSS Generasi II Kebijakan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) pada PenyelenggaraanSistem BI-RTGS Generasi II
  • 72. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 72 | P a g eFasilitas Likuiditas Intrahari (FLI), termasuk berdasarkan prinsip Syariah(FLIS), merupakan fasilitas dari BI sebagai penyelenggara Sistem BI-RTGS gunamendukung kelancaran penyelesaian (smoothness of settlement) dari seluruh transaksipembayaran melalui sistem pembayaran antar-bank (bersifat systemically important)atau infrastruktur pasar keuangan yang diselenggarakan oleh BI tersebut.Di dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS saat ini dan sebagaimana diaturdalam PBI No.10/29/PBI/2008, PBI No.11/ 30 /PBI/2009, SEBI No12/29/DASP, danSEBI No. 12/4/DASP, FLI/FLIS diberikan kepada Bank Peserta BIRTGS denganmekanisme repurchase agreement (Repo) atas surat berharga yang yang dimiliki olehBank Peserta BI-RTGS yang membutuhkan/mengajukan FLI/FLIS, dan FLI/FLIStersebut harus dikembalikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan FLI/FLIS.Merujuk kepada ketentuan yang berlaku, dalam hal Bank Peserta BI-RTGStidak dapat mengembalikan/menyelesaikan nilai FLI/FLIS sampai dengan batas waktuyang ditetapkan, maka terhadap nilai FLI/FLIS yang tidak dapat dikembalikantersebut akan diberlakukan (dikonversi) sebagai transaksi Repo dengan BI denganjangka waktu satu hari (i.e. transaksi Repo overnight (O/N) dengan BI atau transaksiLending Facility).Berdasarkan laporan Bank Dunia (Payment Systems Worldwide: A Snapshot2010, Outcomes of the Global Payment Systems Survey 2008) mengenaipenyelenggaraan Large-Value Payment Systems (LVPS) RTGS Systems): Dari 88 negara yang menyelenggarakan LVPS, 75 LVPS menyediakanFLI dengan mekanisme Repo; 75 LVPS yang menyediakan FLI Repo, mengenakan penggunaan FLIdengan Repo interest rate; Untuk FLI yang tidak dapat dikembalikan pada akhir hari (end-of day),dari 75 LVPS yang menyediakan FLIRepo: 17 LVPS mengkonversi menjadi Repo O/N at market rates; 55 LVPS mengkonversi menjadi Repo O/N at penalty rates (termasukAustralia, HongKong, Jepang, Malaysia, Filipina, Thailand, danSingapura); dan 3 LVPS mengkonversi menjadi Repo O/N at market and penalty rates. Kebijakan terkait mekanisme FLI pada Sistem BIRTGS Generasi II
  • 73. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 73 | P a g eTelah diputuskan (berdasarkan hasil rapat Steering Committee 26 Februari2013) bahwa FLI pada Generasi II akan mengadopsi the standard DEPO/Xfunctionality (guna menghindari Change Request serta untuk mengimplementasikanmekanisme yang lebih sesuai dengan common practices dari ILF di dalampenyelenggaraan LVPS pada umumnya), yang meliputi: FLI akan langsung mengkredit di RTS/X pada rekening Bank Peserta BI-RTGS yang mengajukan FLI; FLI dapat di-redeem berdasarkan instruksi manual dari Bank Peserta BI-RTGS yang mengajukan FLI atau secara otomatis sesuai dengan parameteryang ditetapkan sebelumnya; Interest rate atas penggunaan FLI dihitung dengan menggunakan ILFinterest rate calculation yang sudah ada di DEPO/X, berdasarkan cashvalue dari setiap initial granted ILF; FLI yang tidak bisa dikembalikan sampai dengan EOD, DEPO/X akanmengkonversi menjadi O/N Repo.Sehubungan dengan implementasi mekanisme di atas, maka perlu penyesuaianketentuan/ pengaturan mekanisme FLI pada Sistem BI RTGS Generasi II.Selanjutnya, mengingat transaksi yang ada saat ini adalah transaksi LendingFacility (transaksi penyediaan dana dari BI kepada Bank), sehingga konversi dari FLImenjadi O/N Repo (i.e. transaksi Repo dengan BI dengan jangka waktu satu hari)dimaksud dapat diterima pula sebagai transaksi Lending Facility (yang merupakansalah satu bentuk Operasi Moneter BI). Di samping itu, salah satu persyaratan FLIadalah surat berharga yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia berupa SBIdan/atau SBN, di mana surat berharga yang dapat ditransaksikan melalui LendingFacility adalah SBI dan SBN. Oleh sebab itu, dengan mengkonversi instrumenmoneter SBI dan SBN tersebut (yang digunakan sebelumnya untuk FLI) ke domainkegiatan pengendalian moneter, hal tersebut tentunya akan lebih mendukungefektivitas kegiatan Operasi Moneter BI. Mekanisme „mengkonversikan‟ menjadiLending Facility dari Standing Facilities (Operasi Moneter „Koridor Suku Bunga‟tersebut) juga diaplikasikan pada banyak LVPS.Selain itu, diperkirakan kebutuhan akan FLI menjadi berkurang dan akan benar-benar menjadi last resort di dalam penyelenggaraan LVPS IDR di Indonesia karena
  • 74. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 74 | P a g eBI-RTGS Generasi II akan menerapkan mekanisme mekanisme liquidity saving yangdapat menekan liquidity need.2.5.2.Arah Kebijakan dan Pengembangan Sistem Kliring Nasional BankIndonesia Tahapan Implementasi Grand Design SKNBIPengembangan SKNBI akan dimulai pada 2013 mencakup penyelesaiantransaksi atas transfer kredit dan debet baik yang bersifat individual maupun rutin(bulk payment) meliputi :Selain itu, dalam SKNBI yang akan dikembangkan juga modul informasi yangdapat diakses oleh peserta dan penyelenggara untuk mendapatkan informasi/dataterkait penyelenggaraan SKNBI baik yang bersifat real time maupun hitoris. Adapuntahapan implementasi SKNBI adalah sebagai berikut :
  • 75. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 75 | P a g e2.5.3.Arah Kebijakan dan Pengembangan NPG ke DepanPengembangan NPG ke depan akan dilakukan ke dalam tiga tahapan besar.Tahap pertama, adalah pengembangan instrumen pembayaran yang paling dominandigunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu kartu ATM dan ATM/Debet denganmenginterkoneksikan jaringan penyelenggara kartu ATM dan ATM/Debet diIndonesia.Tahapan kedua adalah pengembangan instrument pembayaran pada kartu kreditdan uang elektronik melalui pemrosesan kartu kredit secara domestik untuk transaksiyang dilakukan di Indonesia tanpa harus diteruskan kepada prinsipal luar negeriseperti yang berlaku saat ini. Sementara itu, untuk perluasan cakupan transaksimenggunakan uang elektronik akan didukung melalui interkoneksi diantara penerbituang elektronik.Tahapan terakhir adalah pengembangan layanan Mobile Financial Services(MFS) dan e-commerce. Modul layanan ini akan mendukung konvergensi layanantransaksi berbasis mobile serta e-commerce di masa datang.Dengan tahapan pengembangan NPG tersebut diharapkan penggunaaninstrumen non-tunai dapat lebih ditingkatkan dalam rangka mendukung Less CashSociety (LCS).
  • 76. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 76 | P a g e2.5.4.Arah Kebijakan dan Pengembangan Uang ElektronikArah kebijakan dan pengembangan uang elektronik ke depan difokuskan padaupaya untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik di masyarakat sertamemperluas jangkauan dan penetrasi infrastruktur uang elektronik melalui duatahapan waktu yaitu jangka pendek dan menengah dengan kegiatan edukasi dansosialisasi, fasilitasi industri serta perluasan pasar. Sedangkan untuk jangka panjangmelalui standardisasi uang elektronik.Kegiatan edukasi akan difokuskan pada upaya untuk memperkenalkan uangelektronik kepada masyarakat dan memberikan pengalaman bertransaksimenggunakan uang elektronik.Fasilitasi industri dan perluasan pasar dilakukan dengan mendorongpenyelenggara uang elektronik untuk saling bekerjasama dan mengkoneksikanjaringannya dengan penerbit lainnya, agar pemegang uang elektronik dari satupenerbit dapat menggunakan uang elektroniknya tersebut pada jaringan yang dimilikipenerbit lain. Dengan mempertimbangkan besarnya potensi sector transportasi, makaarah kebijakan pengembangan uang elektronik ke depan akan tetap diarahkan padasector tersebut. Sementara untuk jangka menengah dan panjang perluasan pasar akandilakukan kepada sektor-sektor lain seperti misalnya industri ritel.Tahapan jangka panjang pengembangan uang elektronik adalah mendorongtersedianya standar uang elektronik yang dapat digunakan oleh seluruh penerbit uangelektronik di Indonesia yang penyusunannya dilakukan oleh pelaku industri uangelektronik. Standar tersebut dapat disusun dari pengembangan standar kartu ATM/Debet berbasis chip ataupun pengembangan standar yang baru.2.5.5.Arah Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran dan SetelmenASEAN Dalam Rangka MEA 2015Sistem pembayaran dan penyelesaian akhir merupakan tulang punggung darisebuah perekonomian modern. Sebuah sistem pembayaran dan penyelesaian akhiryang efisien, aman, dan andal akan memberikan keunggulan kompetitif bagi suatunegara untuk berkompetisi di pasar global. Disamping itu, peningkatan aktivitasperekonomian antara negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)memerlukan sistem pembayaran dan penyelesaian akhir (setelmen) yang efisien untukmendukung transaksi bisnis mereka. Bahkan dalam periode integrasi ekonomiregional, sistem pembayaran dan penyelesaian akhir memiliki peran yang strategis
  • 77. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 77 | P a g emengingat mereka merupakan infrastruktur keuangan yang memfasilitasi arus barang,jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal.Menjelang MEA 2015, arah pengembangan sistem pembayaran danpenyelesaian akhir nasional perlu dipersiapkan dengan terencana dan terukur. Selainitu, negara anggota MEA juga dituntut untuk menyusun arah pengembangan danharmonisasi sistem pembayaran dan setelmen agar dapat mengakomodasi transaksilintas batas negara (cross-border) dan integrasi keuangan regional. Adapun fokuspengembangan dan harmonisasi dimaksud adalah: cross-border trade settlement,cross-border money remittance, cross-border retail payments, cross-border capitalmarket settlement dan standardization. Cross-Border Trade SettlementKeterbukaan ekonomi di lingkup ASEAN akan berdampak signifikan bagipersaingan dunia usaha, termasuksektor usaha mikro, kecil dan menengah(UMKM). Di satu sisi, implementasi MEA akan memberikan potensipengembangan UMKM yang lebih besar mengingat semakin terbukanya aksesUMKM terhadap sumbersumberkeuangan yang tidak hanya terbatas padapembiayaan dalam negeri, tetapi juga pasar keuangan internasional. Meskipundemikian, di sisi lain UMKM di negara ASEAN menghadapi tantangan yangcukup berat karena semakin ketatnya persaingan antar negara. Oleh sebab itu,agar mereka dapat bertahan dari persaingan yang ketat, diperlukan dukungansistem pembayaran dan setelmen yang aman, andal, dan efisien. Cross-BorderTrade Settlement ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pembayaran dansetelmen dalam mendukung aliran barang dalam aktivitas perdagangan di antaranegara ASEAN. Salah satu kendala cross-border trade settlement adalahefisiensi. Tidak adanya direct conversion rate antar mata uang di kawasanmengakibatkan setelmen pembayaran dalam mata uang lokal harus dikonversimelalui USD, sehingga menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku transaksi.Berdasarkan hasil survei terhadap seluruh bank sentral di ASEAN, mekanismekorespondensi yang saat ini digunakan pada cross-border trade settlementcukup memadai dan penggunaan standar internasional dalam dokumen transaksiperdagangan telah banyak dilakukan. Namun demikian, peluang peningkatanefisiensi setelmen perdagangan dapat dilakukan antara lain dengan mengurangispread dan charges oleh bank melalui transparansi biaya.
  • 78. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 78 | P a g eTerkait dengan cross-border trade settlement, negara anggota ASEANtelah menyepakati hal-hal sebagai berikut:1. Prinsip-prinsip yang terkait dengan keterbukaan dan transparansi produkbank terdiri atas: Disclosure harus menyorot informasi yang penting bagi pelanggan; Disclosure harus jelas dan konsisten; Perangkat komunikasi harus dibentuk sehingga memudahkanpelanggan untuk mengakses informasi;Prinsip-prinsip tersebut sebagai pedoman best practices untuk memastikanpelanggan memiliki akses ke informasi penting dengan cara yang mudahsebelum mereka melakukan transaksi dengan lembaga keuangan.2. Bank menghadapi tantangan dalam mengungkapkan isu-isu sebagaiberikut: Biaya total yang harus dibayar oleh pengirim; sebaiknyadiinformasikan dalam bentuk persentase dari total biaya, dan bukannyaangka secara absolut; Biaya yang dibebankan kepada penerima manfaat (beneficiaries) danwaktu maksimum untuk dana diterima oleh beneficiaries; Nilai valuta sebelum pembayaran dilakukan mengingat adanyavolatilitas intraday yang signifikan.3. Definisi dari Usaha Kecil dan Menengah (Small and Medium Entreprises).Setiap anggota MEA memiliki definisi yang berbeda untuk Small andMedium Enterprises (SME), yang sesuai dengan kondisi ekonominya,sehingga sulit untuk membuat definisi SME yang seragam di ASEAN.Oleh sebab itu task force cross border trade settlement perlu menyusunprinsip umum mengenai SME dan setiap negara dapat menggunakannyasebagai pedoman. Cross-Border Money RemittancesCross-Border Money Remittances bertujuan untuk mendukung alirantenaga kerja yang bebas terutama untuk memfasilitasi aliran dana ke negara asaldari hasil kerja para tenaga kerja ASEAN. Mengingat dalam proses pengirimandimaksud mata uang yang diterima oleh penerima adalah mata uang negara
  • 79. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 79 | P a g epenerima, makamproses pengiriman (remittance) uang tidak dimasukan dalamintegrasi keuangan (financial integration).Task force cross-border money remittances telah menyusun pedomandasar untuk pengembangan money remittances yang terdiri atas 3 (tiga) bagian:a. Program administrasi pra-keberangkatan terdiri dari: ketentuan akreditasilembaga/kelompok penyedia jasa, biaya program, dan program pelatihanuntuk kelompok yang melakukan program orientasi, dan lainlain;b. Isi dari program orientasi pra-keberangkatan terdiri dari: profil negara,hukum dasar negara tuan rumah, isu mengenai negara tuan rumah,pendidikan dasar mengenai kesehatan, keuangan pribadi, saluran remitansiyang formal, keanggotaan dan manfaat ikut serta dalam organisasi buruhmigran, serta kedutaan di tempat negara tujuan;c. Mekanisme umpan balik, yang terdiri atas: pasca evaluasi dan forumonline untuk para pekerja migran. Cross-Border Retail Payment SystemCross-Border Retail Payment System bertujuan untuk mendukungpelaksanaan pembayaran dan setelmen dalam mendukung aliran barang, jasa,tenaga kerja terdidik, dan investasi yang bebas serta aliran modal yang lebihbebas. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh task force cross-borderretail payment system diketahui bahwa tujuan dari pengembangan sistempembayaran ritel di setiap negara pada dasarnya sama yaitu: (i) mendorongterciptanya sistem pembayaran ritel yang aman, efisien, andal, dan cepat, (ii)mendorong penggunaan instrumen pembayaran non-tunai, (iii) mendorongterciptanya kebijakan internasional yang bersifat resiprokal untuk area sistempembayaran tertentu, (iv) mendorong industri untuk menggunakan standarinternasional, (v) mendorong penggunaan sarana pembayaran formal yang amandan andal, dan (vi) memfasilitasi pihak non bank untuk ikut serta dalampenyediaan jasa sistem pembayaran yang efisien dan aman.Selanjutnya, terkait dengan pengembangan jaringan sistem pembayaranregional, task force cross-border retail payment system telah berkoordinasidengan Asian Payment Network (APN) untuk menyusun format standard danproses bisnis untuk transfer kredit, yang terdiri atas 3(tiga) tahap: valueproposition development, market research and value proposition validation, dan
  • 80. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 80 | P a g emengembangkan blueprint. Berdasarkan value proposition development yangdisusun oleh APN, terdapat beberapa hal yang membutuhkan dukungan banksentral:a. APN meminta bank sentral untuk melaksanakan joint event untukmemperkenalkan APN logo kepada publik untuk meningkatkan awarenessdari industry perbankan;b. Adanya harmonisasi peraturan diantara negara-negara ASEAN sehinggamemungkinkan atau mendukung pengembangan koneksi dan pengaturanAPN. Cross-Border Capital Market SettlementCross-Border Capital Market Settlement bertujuan untuk pelaksanaanpembayaran dan setelmen dalam mendukung transaksi pasa modal di antaranegara ASEAN. mendukung pelaksanaan pembayaran dan setelmen dalammendukung aliran barang, jasa, tenaga kerja terdidik, dan investasi yang bebasserta aliran modal yang lebih bebas. Mengingat praktek setelmen pasar modalsangat variatif sehingga menghambat proses setelmen antarnegara, makaterdapat beberapa hal yang dapat mendukung pengembangan cross-bordercapital market settlement di ASEAN antara lain: ketentuan perundang-undanganyang mendukung pengembangan pasar; kebijakan yang transparan dan dapatdiprediksi; kesesuaian praktik dengan standar internasional; dan pengembanganinfrastruktur yang sesuai dengan standar internasional. Terkait denganpengembangan infrastruktur, task force cross-border capital market settlementtelah bekerja sama dengan ASEAN Exchange Groupings (AEG) untukmengembangkan 3 (tiga) model CCP/CSD Linkages. Namun demikian, masihterdapat perbedaan perspektif dari setiap negara terkait dengan risiko yangditimbulkan oleh CCP/CSD. Cross-Border StandardizationCross-Border Standardization bertujuan untuk harmonisasi dalampengembangan sistem pembayaran ASEAN agar lebih mudah melakukaninterkoneksi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh task forcestandardization diketahui antara lain: (i) bank sentral memegang peran pentingdalam pengembangan standar sistem pembayaran, terutama pada instrumen cek,(ii) bank sentral memegang peranan penting dalam usaha harmonisasi standar di
  • 81. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 81 | P a g ebidang sistem pembayaran, (iii) keterlibatan negara ASEAN dalam komitestandar internasional masih relatif terbatas, (iv) beberapa negara ASEANmenunjukkan keinginan untuk melakukan technical assistance dalamstandardisasi di bidang sistem pembayaran, dan (v) standar yang paling umumditerapkan di ASEAN adalah SWIFT, IBAN, BIC dan EMV. Disamping itu,terkait dengan survei mengenai credit transfer, yang tujuan utamanya adalahmelakukan penilaian atas praktek-praktek pasar dan kemungkinan modalitasdalam menyediakan layanan transfer kredit oleh bank-bank di ASEAN,ditemukan bahwa bank-bank di ASEAN cukup memahami manfaatpengembangan skema cross-border credit transfer di ASEAN.2.5.6. Penyusunan Konsep RUU Sistem Pembayaran dan PenyelesaianAkhir (SPPA) Pengertian Sistem PembayaranSasaran dari fungsi mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaranoleh bank sentral adalah terciptanya sistem pembayaran yang aman dan efisien.Pengertian Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkataturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakanpemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatukegiatan ekonomi. Oleh karena itu, Sistem Pembayaran yang aman dan efisiensangat mendukung keberhasilan suatu negara dalam menjaga dan meningkatkanStabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan stabilitas moneter. Hal tersebutdikarenakan terjadinya gangguan pada Sistem Pembayaran dapat menyebabkankegagalan kewajiban pembayaran dan mempengaruhi kepercayaan masyarakatterhadap likuiditas perekonomian, SSK, dan perbankan.Sistem pembayaran merupakan salah satu komponen utama dalammendukung aktifitas perekonomian di suatu negara dan oleh karena itu sistempembayaran harus senantiasa dijaga agar dapat berjalan secara aman dan efisien.Keamanan dalam kegiatan sistem pembayaran dapat dilihat dari berbagaiindikator antara lain sebagai berikut:1. Tersedianya lembaga, mekanisme, alat pembayaran, dan infrastrukturdalam kegiatan sistem pembayaran yang andal dan aman dari segalabentuk fraud;
  • 82. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 82 | P a g e2. Tersedianya aturan hukum yang memberikan pengaturan yang jelas danfair untuk seluruh pihak dalam penyelenggaraan sistem pembayaran;3. Tersedianya sistem yang andal dalam pemrosesan transaksi sistempembayaran yang antara lain dibuktikan dengan tingkat availability sistemyang maksimal, serta kepastian penyelesaian transaksi.4. Tersedianya back-up system yang menjamin kelangsungan kegiatan sistempembayaran yang aman.Sedangkan sistem pembayaran yang efisien ditunjukkan melalui berbagaiindikator antara lain:1. Tersedianya infrastruktur sistem pembayaran yang menjangkau seluruhwilayah Indonesia dan dapat dimanfaatkan secara bersama oleh penyediasistem;2. Tersedianya layanan sistem pembayaran yang cepat, mudah diakses danmurah untuk seluruh lapisan masyarakat;3. Mekanisme penyelesaian pembayaran yang praktis dan cepat.Pada prinsipnya, kelima komponen utama dalam sistem pembayaran yaituaturan, lembaga, mekanisme, alat pembayaran, dan infrastruktur yangmerupakan satu kesatuan utuh dalam sistem harus selalu dikembangkan dalammenjawab tantangan perkembangan teknologi yang mendasari perkembangansistem pembayaran dan kebutuhan masyarakat terhadap sistem pembayaranyang semakin aman dan efisien.Pengertian sistem pembayaran dapat saja berbeda antara negara satudengan negara lainnya sesuai dengan pengaturan hukum dari negara tersebut,namun demikian secara best practices komponen sistem pembayaran meliputi 5(lima) aspek tersebut meskipun dalam perumusannya dapat saja disebutkanhanya dalam beberapa aspek besarnya saja.Peran Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesiasangat menentukan keberhasilan peranan sistem pembayaran dalam mendukungaktifitas perekonomian suatu negara dan sekaligus sebagai bagian penting dalampelaksanaan transmisi kebijakan moneter. Selaku otoritas sistem pembayaran,Bank Indonesia akan melakukan pengaturan sistem pembayaran danpenyelesaian akhir di dalam suatu Undang-Undang tersendiri. Saat inipengaturan tersebut masih tersebar di berbagai aturan yang mengatur mengenai
  • 83. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 83 | P a g ekegiatan sistem pembayaran dan penyelesaian akhir yang berpotensi terjadinyaberbagai inkonsistensi pengaturan sistem pembayaran dan penyelesaian akhiryang dapat menimbulkan permasalahan.Sesuai ketentuan Bank Indonesia, komponen kerangka hukum dalamsistem pembayaran dan penyelesaian akhir menjelaskan dasar hukum dalammenjamin adanya aspek legalitas dalam pelaksanaan sistem pembayaran, yangdituangkan dalam undang-undang dan peraturan terkait lainnya, termasuk aturanuntuk dan antar berbagai pihak seperti antar bank, antara bank dengan nasabah,dan antara bank dengan bank sentral. Melalui kerangka hukum ini BankIndonesia menuangkan kebijakan di bidang sistem pembayaran danpenyelesaian akhir. Pengaturan Sistem PembayaranKeberadaan UU SPPA diperlukan agar terdapat kepastian dan kejelasandalam kegiatan sistem pembayaran dan penyelesaian akhir. Hal tersebut menjadidasar hukum bagi otoritas dalam bekerjasama dengan otoritas lain baik dalammaupun luar negeri memerlukan dukungan dalam bentuk pengaturan UU yangdapat memberikan arah yang jelas dalam memajukan kegiatan sistem
  • 84. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 84 | P a g epembayaran dan penyelesaian akhir antar negara sehingga sistem pembayarandan penyelesaian akhir dalam negeri mampu bersaing dengan sistempembayaran negara lain. Selaras dengan tujuan dari sistem pembayaran yaitumemiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif mengenai sistempembayaran dan penyelesaian akhir di Indonesia, penyusunan RUU SPPA akanmemberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada nasabah dalam kegiatansistem pembayaran. Dalam rangka pengaturan terdapat beberapa peraturanperundang-undangan yang memiliki keterkaitan erat dengan sistem pembayaran,sehingga dalam perumusan RUU SPPA harmonisasi ketentuan menjadi sangatpenting agar tidak terjadi pengaturan yang saling bertentangan atau tumpangtindih di kemudian hari.Alasan utama diperlukannya UU SPPA ini adalah karena lajuperkembangan sistem pembayaran yang sangat pesat. Pesatnya perkembangansistem pembayaran dapat menjadi sumber informasi terkait kondisi likuiditasdan infrastruktur sistem keuangan yang menjadi subyek pemantauan secaramicroprudential guna memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksipotential shock. Hasil dari riset dan pemantauan selanjutnya akan menjadirekomendasi bagi otoritas terkait dalam pengambilan langkah-langkah yangtepat untuk meredam gangguan pada sektor keuangan.Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perlunyapenyusunan RUU SPPA yaitu:Landasan sosiologis antara lain:1. Perkembangan teknologi Sistem Pembayaran;2. penyesuaian aturan dan hukum dari otoritas untuk mengimbangiperkembangan teknologi Sistem Pembayaran;3. Beberapa kegiatan sistem pembayaran dan penyelesaian akhir belumdisertai aturan hukum yang mengaturnya;4. Kepastian perlindungan pengguna jasa dan memastikan Penyelenggaramemenuhi kewajiban terhadap pengguna jasa.Adapun landasan secara yuridis meliputi:1. Belum ada dasar hukum pengaturan sistem pembayaran dan penyelesaianakhir yang komprehensif;
  • 85. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 85 | P a g e2. Adanya ketidakjelasan dalam pengaturan, pengembangan dan koordinasiantar otoritas terkait; dan3. Beberapa pengaturan terkait sistem pembayaran dan penyelesaian akhirmasih dilakukan secara parsial. Materi RUU SPPARuang lingkup berlakunya UU SPPA akan mencakup penyelenggaraankegiatan pemindahan dana, kegiatan alat pembayaran non-tunai dan seluruhsarana pemrosesnya, kegiatan kliring dan penyelesaian akhir sistem pembayaranyang dilakukan di wilayah RI, dan kegiatan sistem pembayaran lain yangditetapkan Bank Indonesia. RUU SPPA ini tidak dimaksudkan untuk mengaturpenyelenggaraan kegiatan transfer dana, kliring, dan penyelesaian akhir yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia, kegiatan penyediaan sistem yang hanyadigunakan untuk menfasilitasi instruksi pembayaran, dan kegiatan penyediaansistem yang hanya digunakan untuk kepentingan pembayaran internal (in housepayment). Prinsip-Prinsip Dalam Sistem PembayaranDi dalam sistem pembayaran dikenal beberapa prinsip umum, yaitu: Finality of Payment/Finality of Settlement yaitu dana yang sudah diterimatidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Pengecualian Prinsip Zero Hour Rules 6 yaitu pengaturan bahwa transaksisistem pembayaran atau transfer dana tetap harus dilaksanakan ataudiselesaikan sekalipun dalam kondisi kepailitan. Delivery Versus Payment (DVP) yaitu pengaturan bahwa dalam haltransaksi menggunakan prinsip DVP maka pihak yang telah menerimapembayaran wajib untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang telahmelakukan pembayaran.Masih sejalan dengan tujuan dan prinsip umum dalam penyelenggaraankegiatan sistem pembayaran, untuk mewujudkan sistem pembayaran yang amandan efisien serta memastikan diterapkannya aspek perlindungan kepadapengguna jasa. Dalam konsep RUU SPPA telah ditetapkan 5 (lima) komponensistem pembayaran yang meliputi:
  • 86. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 86 | P a g ea. Aturan, merupakan kebijakan tertulis dalam bentuk aturan dan kebijakantidak tertulis;b. Lembaga, merupakan cerminan kelembagaan dari seluruh penyelenggarajasa sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupunpihak selain Bank Indonesia. Pengertian pihak selain Bank Indonesia dapatberupa bank, lembaga selain bank, maupun asosiasi sistem pembayaran;c. Mekanisme, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalampenyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti kegiatan dalam suatusistem transfer, kliring dan penyelesaian akhir;d. Alat Pembayaran, merupakan setiap instrument yang digunakan untukmemindahkan dana. Dalam hal ini alat pembayaran yang dimaksud adalahalat pembayaran non-tunai baik yang paper based seperti Cek dan BilyetGiro maupun instrumen pembayaran elektronik seperti APMK dan uangelektronik; dane. Infrastruktur, merupakan setiap sarana dan prasarana yang digunakanuntuk memproses pemindahan dana seperti EDC, mesin ATM, internet,mobile phone dan delivery channel lainnya. Dalam pengertian infrastrukturini termasuk pula berbagai sistem dalam rangka pemindahan dana sepertiBI-RTGS dan SKNBI.Kelima komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapatdipisahkan satu dengan lainnya yang digunakan untuk membentuk sistem dalamrangka pemindahan dana yang aman dan efisien sebagai upaya dalammendukung stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter.Pengembangan sistem pembayaran merupakan rangkaian tugas dan/ataukegiatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan keamanan dan efisiensisistem pembayaran. Sistem pembayaran yang aman dan efisien mutlakdiperlukan dalam mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan secarakeseluruhan.Kegiatan pengembangan sistem pembayaran meliputi:o Kegiatan Penelitian dan Pengembangan;o Kegiatan Pengaturan;o Kegiatan Pemberian Perizinan;o Kegiatan Penyelenggaraan;
  • 87. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 87 | P a g eo Kegiatan Pengawasan; dano Kegiatan Katalisasi dan Fasilitasi.Prinsip kesetaraan akses dalam sistem pembayaran merupakan dasar daripengaturan penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran dan penyelesaianakhir. Setiap pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan jasa sistempembayaran harus dipastikan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan olehotoritas yang berwenang. Terkait dengan hal ini, otoritas mewajibkanpenyelenggara tersebut harus untuk menyelesaikan transaksi yang dilakukannya,memitigasi risiko yang mungkin timbul, menggunakan sistem yang aman, danmenerapkan aspek perlindungan kepada pengguna jasa.Sebagai muara dari seluruh transaksi pembayaran, dalam UU SPPA akandiatur mengenai mekanisme penyelesaian atas transaksi pembayaran, baik yangdilakukan secara netting maupun individual.UU SPPA ini juga akan memperkuat pengaturan mengenai finality ofpayments. Dalam konsep finality of payments diatur bahwa sistem transferbersifat tidak dapat dibatalkan dan final. Perlindungan Pengguna Jasa Sistem PembayaranFungsi perlindungan pengguna jasa sistem pembayaran bertujuan untukmemberdayakan seluruh pengguna jasa sistem pembayaran antara lain melaluipengaturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan Bank Indonesia,penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, peningkatantransparansi informasi produk sistem pembayaran, edukasi kepada penggunajasa sistem pembayaran, dan membentuk satuan kerja di Bank Indonesia yangmelaksanakan fungsi mediasi. Dengan dibangunnya fungsi perlindunganpengguna jasa sistem pembayaran yang lebih komprehensif diharapkan dapatmempercepat terciptanya less cash society dan pada akhirnya dapatmeningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran diIndonesia.Hal-hal lain yang akan diatur dalam UU SPPA antara lain pembentukanNational Payment System Council (NPSC) dan Self Regulatory Organization(SRO).Hal lain yang perlu dimuat dasar hukum pengaturannya dalam UU SPPAadalah pengenaan biaya terkait dengan fungsi pengawasan oleh otoritas. Dalam
  • 88. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 88 | P a g eKey Element for a National Payment System Act yang digunakan sebagaipedoman dalam pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran secarainternational best practice dijelaskan bahwa otoritas berwenang untukmengenakan biaya dalam rangka pengawasan dan pengaturan serta dalamrangka penyediaan layanan jasa sistem pembayaran dan penyelesaian akhirterkait dengan penyediaan layanan operasional dan infrastruktur. Ketentuan PidanaPengaturan ketentuan pidana dalam RUU SPPA dimaksudkan antara lainuntuk menjaga agar penyelenggara sistem pembayaran tetap mengutamakanprinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan menutup celahterjadinya kejahatan dalam kegiatan sistem pembayaran.Dengan pengaturan yang komprehensif yang meliputi berbagai aspekkegiatan sistem pembayaran dan penyelesaian akhir, maka undang-undang inidiharapkan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebihmemberikan jaminan kepastian hukum, khususnya kepada industri sistempembayaran dan penyelesaian akhir.
  • 89. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 89 | P a g eBAB IIIPENUTUP3.1. KesimpulanPertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, tidak terlepas dari peranstrategis sistem pembayaran dalam mendukung aktivitas perekonomian. Peranstrategis sistem pembayaran dalam aktivitas perekonomian terutama untuk menjaminterlaksananya berbagai transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dandunia usaha. Perkembangan inovasi dalam sistem pembayaran merupakankonsekuensi logis dari semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan keberadaaninstrumen dan mekanisme pembayaran yang praktis, efisien, aman, dan nyaman untukmendukung aktivitas ekonomi yang dilakukan.Berbagai kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran ditempuh BankIndonesia dengan tetap terfokus pada empat aspek utama, yaitu peningkatankeamanan, efisiensi, perluasan akses dalam sistem pembayaran dengan tetapmemperhatikan perlindungan konsumen.Peningkatan keamanan dalam sistem pembayaran bertujuan untuk menjagakepercayaan masyarakat akan berbagai alternatif instrumen pembayaran yang dapatdigunakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi saat ini.Kebijakan peningkatan keamanan dan efisiensi antara lain ditempuh melaluipersiapan implementasi Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II, pengembanganinterkoneksi system pembayaran ritel melalui pengembangan NPG dan interkoneksipenyelenggaraan uang elektronik, serta implementasi standar nasional kartuATM/Debet berbasis chipse cara bertahap. Dalam rangka perluasan akses systempembayaran, Bank Indonesia bekerjasama dengan Bank Jatim mengimplementasikanSistem Transfer Kredit Elektronik (STKE) antar BPR. Selanjutnya, Bank Indonesiasenantiasa memperkuat aspek hukum dalam penyelenggaraan system pembayaran diIndonesia dalam rangka menjamin perlindungan konsumen pengguna jasa systempembayaran, melaluipenyusunan dan penyempurnaan ketentuan Bank Indonesia yangmengatur mengenai system pembayaran.Dari sisi perluasan akses dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasamendorong industri sistem pembayaran untuk memperluas cakupan layanan sistempembayaran sehingga dapat lebih luas dan merata ke seluruh wilayah Indonesia, tidak
  • 90. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 90 | P a g ehanya di kota-kota besar. Selain itu, perluasan akses dalam sistem pembayaran dapatmendorong terwujudnya program keuangan inklusif bagi lapisan masyarakat yangbelum terjangkau oleh layanan perbankan.Selanjutnya, perlindungan konsumen merupakan faktor yang tidak kalah pentingdalam penetapan kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran untukmenempatkan posisi konsumen pengguna jasa sistem pembayaran setara denganpenyelenggara sistem pembayaran. Hal ini menjadi penting agar masyarakat sebagaikonsumen pengguna jasa sistem pembayaran dapat semakin terlindungi dan tidak lagiberada pada posisi lemah yang diakibatkan dari kekurangpahaman masyarakat atasmanfaat dan risiko dari suatu instrumen dan/atau mekanisme pembayaran yangdigunakan.Saat ini system pembayaran di Indonesia diselenggarakan oleh Bank Indonesiadan pihak di luar Bank Indonesia atau industri system pembayaran. Sistem BI-RTGS,BI-SSSS, dan SKNBI merupakan system pembayaran yang diselenggarakan olehBank Indonesia, sementara APMK, uang elektronik, dan kegiatan usaha pengirimanuang (KUPU) atau transfer dana diselenggarakan oleh industri system pembayaran,baik berupa bank maupun lembaga selain bank.Perkembangan transaksi keuangan yang melalui system pembayaran selama2012 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai transaksi melaluisystem pembayaran selama tahun 2012 mencapai Rp104,84 ribu triliun ataumeningkat 46,52% dari nilai transaksi dari tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp71,55ribu triliun. Sementara itu, dari sisi volume transaksi terjadi peningkatan sebesar24,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Volume transaksi sepanjang tahun2012 mencapai 3,27 miliar transaksi.Bank Indonesia sebagai otoritas system pembayaran berwenang untukmelakukan pengawasan, selain melakukan pengaturan dan perizinan dalampenyelenggaraan system pembayaran. Obyek pengawasan sistem pembayaranmeliputi sistem yang dikategorikan sebagai Systemically Important Payment System(SIPS) dan non-SIPS. Sistem yang dikategorikan sebagai SIPS adalah Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS. Adapun sistem pembayaran yang non-SIPS meliputi SKNBI,APMK, uang elektronik, dan KUPU atau transfer dana. Ruang lingkup sistempembayaran menitik beratkan pada aspek keamanan, keandalan, efisiensi, danperlindungan konsumen.
  • 91. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 91 | P a g eHal tersebut dilakukan Bank Indonesia dengan tetap melanjutkan tahapanpengembangan NPG, SKNBI, dan uang elektronik, serta penguatan aspek hukummelalui penyusunan RUU Sistem Pembayaran dan Penyelesaian Akhir (SPPA).Pengembangan NPG ke depan akan dilakukan melalui tiga tahapan besar.Tahap pertama, adalah pengembangan instrumen pembayaran yang paling dominandigunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu kartu ATM dan kartu ATM/Debet denganmenginterkoneksikan jaringan penyelenggara kartu ATM dan ATM/Debet diIndonesia. Tahapan kedua adalah pengembangan instrumen pembayaran pada kartukredit dan uang elektronik melalui pemrosesan kartu kredit secara domestik untuktransaksi yang dilakukan di Indonesia tanpa harus diteruskan kepada Prinsipal luarnegeri seperti yang berlaku saat ini. Sementara itu, untuk perluasan cakupan transaksimenggunakan uang elektronik akan didukung melalui interkoneksi diantara penerbituang elektronik.Selanjutnya tahap terakhir adalah pengembangan layanan Mobile FinancialServices (MFS) dan e-commerce. Modul layanan ini akan mendukung konvergensilayanan transaksi berbasis mobile serta e-commerce di masadatang. Sementara itu,pengembangan SKNBI akanmencakup penyelesaian transaksi atas transfer kredit dandebet baik yang bersifat individual maupun rutin (bulk payment). Selanjutnya, arahkebijakan dan pengembangan uang elektronik ke depan difokuskan pada upaya untukmeningkatkan penggunaan uang elektronik di masyarakat serta memperluasjangkauan dan penetrasi infrastruktur uang elektronik melalui dua tahapan waktuyaitu jangka pendek dan menengah. Untuk jangka pendek dilakukan melalui kegiatanedukasi dan sosialisasi, fasilitasi industri serta perluasan pasar, sedangkan untukjangka panjang melalui standardisasi uang elektronik. Penguatan aspek hukumdilakukan melalui penyusunan RUU SPPA mengingat lajunya perkembangan sistempembayaran yang sangat pesat sebagai dampak dari adanya perkembangan teknologiinformasi yang sangat maju yang mendorong munculnya berbagai inovasi produk danlayanan sistem pembayaran.3.2. SaranMenjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimanadiamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untukmenjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan
  • 92. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 92 | P a g ekelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perludidukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN,maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat timecritical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilaitukar.BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagaiotoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakanSPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memberikan persetujuan dan perizinanserta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yangbersifat penting secara sistem (systemically important), bank sentral memandangperlu menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI-RealTime Gross Settlement (BI-RTGS).Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagaipenyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu.Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan danmengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut,menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan darikomponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan diIndonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihakyang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI jugaberhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistempembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuhatau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuklembaga yang bisa menyelenggarakan sistem settlement. Pada akhirnya BI juga mestimenetapkan kebijakan terkait pengendalian resiko, efisiensi serta tata kelola(governance) SPN.
  • 93. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia 93 | P a g eDAFTAR PUSTAKABank Indonesia. (2011). Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010.[online]. Tersedia: http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/71144447-A466-45A0-B756-D9C0A627B710/22745/LSPPU2010_Final_Publish_Web.pdf [30 Mei 2013]Bank Indonesia. (2011). Pengawasan Sistem Pembayaran. [online]. Tersedia:http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Edukasi+Sistem+Pembayaran/eduksisp4.htm [30 Mei 2013]Bank Indonesia. (2012). Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BANKINDONESIA. [online]. Tersedia: http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/F6106662-3DA3-4C00-9A83-1D7EC76395BC/26022/InteraktifTriwulanI2012.pdf [2 Juni 2013]Bank Indonesia. (2013). Laporan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang 2012.[online]. Tersedia: http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/89AC02FD-7238-478D-A22F-BB536B0162BF/28940/zLSPPU2012R3.pdf [29 Mei 2013]Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting danSistem Pembayaran. (). Pengantar Sistem Pembayaran. [online]. Tersedia:http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/7EB2A3F4-60E4-4A7A-AFBA-4740E431A282/25313/Uraian_PengantarSistemPembayaran.pdf [1 Juni 2013]Dewi, Vera Intanie. (2006). Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia. [online].Tersedia: http://journal.unpar.ac.id/index.php/bina/article/download/412/369 [1 Juni2013]Pramono, B., Yanuarti, T., Purusitawati, P.D, Emmy, Y.T. (2006). DampakPembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter. [online].Tersedia: http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/94A371AA-8C64-4506-BF23-3F0E10D3BE0C/7859/LCSPerekonomian.pdf [1 Juni 2013]Qurrota ‟ayun, Marwah. (2012). Perkembangan Sistem Pembayaran dan PengedaranUang Indonesia (tulisan 2). [online]. Tersedia:http://marwahqurrotaayyun.blogspot.com/2012/04/perkembangan-sistem-pembayaran-dan.html [30 Mei 2013]