Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa

5,744 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa

  1. 1. Pentingnya wilayahIndonesia sebagai ruanghidup bangsa Meita Purnamasari.A, M.Pd STIKES AISYIYAH BANDUNG
  2. 2. Landasan Wawasan Nusantara • Pancasila adalah falsafah ideologi bangsa dan dasar negara. Berkedudukan sebagai landasan idiil pada wawasan nusantara. LANDASAN IDIIL Karena pada hakikatnya wawasan nusantara merupakan perwujudan dari Pancasila. • UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi dasar negara, yang menjadi LANDASAN pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. KONSTITUSIONIL • Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 UUD 1945) yang kekuasaan tertingginya ada pada rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
  3. 3. Landasan Wawasan Nusantara LANDASAN • mencapai dan mewujudkan cita-cita dan dan tujuan nasional yang VISIONIL tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat • Ketahanan nasional, yaitu merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan LANDASAN yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional,KONSEPSIONAL berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia mengahadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. LANDASAN • PropenasOPERASIONAL
  4. 4. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARAcara pandang dan sikapbangsaIndonesia mengenai diri danbentuk geografinyaberdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Dalam pelaksanannya, wawasannusantara mengutamakan kesatuanwilayah dan menghargai kebhinekaanuntuk mencapai tujuan nasional.
  5. 5. Unsur Dasar Wawasan Nusantara1. Wadah (Contour) Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik.
  6. 6. Unsur Dasar Wawasan Nusantara2. Isi (Content) Isi (content) adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam ke-bhineka-an dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, social, dan budaya serta hankam. Isi menyangkut dua hal, pertama realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan, kedua persatuan dan kesatuan dalam ke-bhineka-an yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.
  7. 7. Unsur Dasar Wawasan Nusantara3. Tata laku (conduct) Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan nusantara yang terdiri dari : • Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. • Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tidakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.
  8. 8. Hakikat Wawasan Nusantara• Adalah keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertian : cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga Negara dan aparat Negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk- produk yang di hasilkan oleh lembaga Negara
  9. 9. Implementasi wawasan nusantara• Penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan Negara. Implementasi Implementasi Implementasi dalam bidang dalam kehidupan dalam sosial politik ekonomi budaya Implementasi dalam pertahanan keamanan
  10. 10. Implementasi dalam bidang politik• menciptakan iklim penyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, di percaya.
  11. 11. Implementasi dalam bidang ekonomi• menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
  12. 12. Implementasi dalam sosial budaya• menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta.
  13. 13. Implementasi dalam Pertahanan Keamanan• menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela Negara pada setiap WNI
  14. 14. TANTANGAN IMPLEMENTASI WANUS PEMBER DUNIA DAYAAN MASYARA TANPA KAT BATAS ERA KAPITALIS ME
  15. 15. Konsep Otonomi daerah• Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri• Dengan otonomi daerah tersebut, menurut Mariun (1979) bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.
  16. 16. Prinsip otonomi daerah Otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu :1. Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.
  17. 17. Prinsip otonomi daerah Bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu :1. Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri.2. Membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan pelaksanaannya.3. Menggali sumber-sumber keuangan sendiri.4. Memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya.
  18. 18. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah• Daerah otonomi adalah wilayah administrasi pemerintahan dan kependudukan yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian jenjang daerah otonom ada dua bagian, walau titik berat pelaksanaan otonomi daerah dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Adapun daerah provinsi, berotonomi secara terbatas yakni menyangkut koordinasi antar/lintas kabupaten/kota, serta kewenangan pusat yang dilimpahkan pada provinsi, dan kewenangan kabupaten/kota yang belum mampu dilaksanakan maka diambil alih oleh provinsi.
  19. 19. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah• Secara konsepsional, jika dicermati berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan tidak adanya perubahan struktur daerah otonom, maka memang masih lebih banyak ingin mengatur pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Disisi lain, pemerintah kabupaten/kota yang daerah otonomnya terbentuk hanya berdasarkan kesejahteraan pemerintahan, maka akan sulit untuk berotonomi secara nyata dan bertanggungjawab di masa mendatang.
  20. 20. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah• Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah otonomi luas yaitu adanya kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan-kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi maupun kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengend alian dan evaluasi.
  21. 21. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut :a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas.b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontibusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
  22. 22. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerahe. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten/daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.g. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wakil daerah.h. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
  23. 23. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerahAdapun tujuan pemberian otonomi kepada daerahadalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil gunapenyelenggaraan pemerintah dan pembangunan gunameningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Sejalan dengan pendapat di atas, The Liang Gie dalamAbdurrahman (1987) mengemukakan bahwa tujuanpemberian otonomi daerah adalah :a. Mengemukakan kesadaranbernegara/berpemerintah yang mendalam kepadarakyat diseluruh tanah air Indonesia. b. Melancarkan penyerahan dana dan dayamasyarakat di daerah terutama dalam bidangperekonomian.
  24. 24. Permasalahan otonomi daerah Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai dan penyesuaian peraturan perundangan- undangan yang ada dengan UU 22/ 1999 masih sangat terbatas Manajemen penyelenggaraan otonomi daerah masih sangat lemah Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah
  25. 25. Permasalahan otonomi daerahRealisasi otda mendorong perkembangan aspirasi untuk menuntutpemekaran daerah. Dengan bertambahnya daerah baru, tentu tidaksemua daerah otonom tersebut bisa berjalan dengan baikDaerah pemekaran dengan kinerja tidak memadai tentu berpengaruhterhadap pelayanan publik serta menjadi kendala dalam peningkatankesejahteraan masyarakat. Untuk itu harus ada kebijakan tegasmencabut status kabupaten/kota yang dinilai tidak mampumenyelenggarakan otonomi daerah dan harus dilakukan evaluasireguler atas kemampuan pemerintah daerah dalammenyelenggarakan otda tersebut,
  26. 26. Permasalahan otonomi daerahPengaruh perkembangan dinamika politik danaspirasi masyarakat serta pengaruh globalisasiyang tidak mudah masyarakat serta pengaruhglobalisasi yang tidak mudah dikelolaKondisi SDM aparatur pemerintahan yang belummenunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomidaerah
  27. 27. Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratisOtonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai denganperaturan perundang- undangan. Wewenang pemerintah daerahdalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerahmelaksanakan sistem pemerintahanya sesuai dengan undang-undang pemerintah pusat.Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatanidentitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenangdan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggidaripemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada didaerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyakdaripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintahpusat.
  28. 28. Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yangbaik, bersih dan demokratis Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien. Dampak negative dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang.
  29. 29. Karakteristik pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis Ciri tata pemerintahan yang baik, yaitu: Mengikutsertakan masyarakat. Transparan dan bertanggung jawab. Efektif dan adil. Menjamin adanya supremasi hukum. Menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Memerhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.
  30. 30. KESIMPULANDengan terpenuhinya prinsip Goodgovernance dalam penyelenggaraanpemerintahan negara dan pembangunannasional Indonesia, diharapkan upayapenataan kehidupan sosial, ekonomi, danpolitik akan terwujud mantap sejalanperkembangan peradaban masyarakatmadani. Masyarakat madani adalah tatananmv; kualitas sumber daya manusia aparatur;dan sistem pengawasan dan pemeriksaanyang efektif.

×