E-mail: wartanasional@rocketmail.comEDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabe...
EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013EDITORIAL2KEPALA PERWAKILAN/ BIROCIANJUR : Nunuh Nugraha BANDUNG : Anang Sujat...
EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013JAWA BARAT3Untuk mendapatkannyaharus melalui prosedur beru-pa ujian teori dan ...
EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013JAWA BARAT4KARAWANG, (WN)Banjir di KabupatenKarawang, Jawa Barat,menyusul ting...
EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013HUKUM & KRIMINAL5Kepala Kejaksaan TinggiSumatera Utara (Kajatisu)Noor Rochmad ...
EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013PENDIDIKAN6BANDUNG, (WN)Gubernur Jawa BaratAh-mad Heryawan menyatakankekecewaa...
GugatanPemilukadaPurwakartadi MK Tertunda BanjirKENDALA BANJIREDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013METROPOLITAN7Sid...
EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013NUSANTARA8Ketiga Strategi itu adalahmerealisasikan total ben-efit untuk setiap...
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HARIAN WARTA NASIONAL

1,440 views
1,362 views

Published on

Harian Warta Nasional

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,440
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HARIAN WARTA NASIONAL

  1. 1. E-mail: wartanasional@rocketmail.comEDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim)ALAMAT REDAKSIJl. Pramuka Raya 137 Jakarta TimurTelp/Fax: (021) 85902275 –HP 082125582006,E-Mail: wartanasional@rocketmail.comALAMAT TATA USAHA/ BISNISJl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01(Depan Puskesmas Purwasari),Desa Purwasari – KarawangTelp (0264) 315262, 41373,E-mail: wartanasional@rocketmail.comAktivis WacanakanPenggulingan SBY ?BOGOR, (WN)Sejumlah aktivis lintas generasi dan organisasi menggelar Konsolidasi Demokrasi Indonesia selama tigahari mulai 18 - 21 Januari bertempat di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/1/2013). Para pesertayang sudah hadir selalu meneriakan kata “Revolusi dan SBY Turun” dalam acara pembukaan yang ke-mudian dilanjutkan dengan seminar “Bedah Indonesia”>>bersambung halaman 11>>bersambung halaman 11>> bersambunghalaman 11KPK SiapBuktikan PasalPencucian UangJenderalINFO HUKUMWarta NasionalM E N J A G A K E U T U H A N N K R ISURAT KABARMEDAN, (WN)Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu)mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) untuk mengambil alih kasus dugaan korupsiTunjangan PenghasilanAparatur Pemerintahan Desa(TPAPD) di Kabupaten Tapanuli Selatan kerugianNegara sebesar Rp1,5 milliar Tahun Anggaran 2005dengan tersangka Rahudman Harahap saat menjabatsebagai Sekdakab.Di tangan penyidik Kejati Sumut, kasus Rahudmanjalan ditempat. Ditetapkan sebagai tersangka sejakOktober 2010 silam, kasus tersebut jalan di tempat.Sudah tiga Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utarayang berganti namun, kasus tersebut tidak selesai.Rahudman hanya sekali diperiksa ditangan KajatiBeberapa tokoh perger-akan yang hadir maupunmendukung KDI di antaran-ya, Salamudin Daeng (eko-nom AEPI), Dani Setiawan(Koordinator Koalisi AntiUtang), Adhie Massardi(Gerakan Indonesia Bersih/mantan juru bicara PresidenAbdurahman Wahid), Eg-gie Sudjana (KoordinatorSIRI), Chudry Sitompul(akademisi UI), RidwanSaidi (budayawan), YudiLatif (pengamat politik),MS. Kaban (Ketum PBB),Misbakhun (politisi), Ef-fendi Ghazali (akademisi).Lima pimpinan sidang,yaituArifin Baso (Sulselbar)Emy Lassari (Kalsel) AdhieMassardi aktivis 98 RoySimanjuntak dan Hisyam(Jawa Barat) memimpinJAKARTA, WNWakil Ketua KomisiPemberantasan Korupsi(KPK), Zulkarnaen,m e n g a t a k a n I r j e nDjoko Susilo diganjarpasal pencucian uangb e r d a s a r k a n h a s i lp e n y i d i k a n k a s u sdugaan korupsi proyekpengadaan SimulatorSurat Izin Mengemudi(SIM). Djoko, tersangkakorupsi Simulator SIMyang diduga menerimasuap dari proyek Rp196miliar itu. “Ini kan bagiandari proses mengungkapkasus korupsi SIM,”kata dia di kantor KPK,Jakarta Selatan, Jumat(18/1/2013). MenurutZulkarnaen,penyidikKPKbakal membuktikan diPengadilan kenapa DjokoSusilo dijerat denganpasal tersebut. “Nah, kitaakan membuktikannyananti di pengadilan,” tegasZulkarnaen.Sebelumnya, timp e n g a c a r a D j o k om e m p e r t a n y a k a nlangkah KPK turutmenjerat kliennya denganpasal pencucian uang.Anggota tim pengacaraDjoko, Tommy Sihotangmengatakan, bagaimanamungkin kliennya bisadijeratpasalpencucianuangsedangkan kasus SimulatorSIM sendiri belum terbuktiadanya korupsi. “Ini kanbelum jelas uang manayang dicuci.Ada hubungandengan SIM enggak?.Kasus SIM-nya sajabelum terbukti,” kata diadi kantor KPK. Tommymenyatakan, pasal itu barubisa digunakan jika adabuktibahwakekayaanyangdidapat kliennya benar-benar berasal dari tindakkejahatan korupsi. “Pasalini kan harus berasal darikejahatan. Kejahatan yangmana, itu kan belum jelas,”ungkap Tommy. (red/at)pleno pandangan umumpeserta yang terdiri dari 20provinsi. Sejak pukul 10.30,perwakilan provinsi sepertiDKI Jakarta, Jabar, Jateng,Sumatra, Kali-mantan, Lam-pung, Jambi,Sulsel dan se-bagainya telahmenyampai-kan pandan-gan umum.Dari pan-dangan umummenyimpul-kan kegagalanpemerintahanSBY-Boediono dalam men-gelola bangsa dan negara In-donesia. Tuntutan seperti na-sionalisasi aset, pemiskinankoruptor serta pernyataandukungan terhadap gerakanmahasiswa untuk memimpinperlawanan rakyat, menge-muka dalam sidang.“Sudah saatnya para ak-tivis pergerakan mening-galkan ego ke-pentingan danmenyatukanprinsip bagip e r u b a h a nnegeri,” kataaktivis KetuaSteering Com-mittee (SC)KonsolidasiD e m o k r a s iI n d o n e s i a(KDI), RatnaSarumpaet di acara musy-awarah, Sabtu (19/1).Ratna menyatakan kon-disi Indonesia yang kianmemprihatinkan pascare-formasi merupakan ujianbagi para aktivis perger-akan. Menurutnya harusada kesepakatan bersamadi kalangan aktivis meny-elesaikan persoalan bangsa.“Mungkin kita hebat dalampergerakan masing-masing,mungkin kita hebat dalambergerak sendiri-sendiri tapikini kita diuji bagaimanakekuatan kita kaum perger-akan ini,” ujar Ratna.Para aktivis tidak bo-leh terjebak hanya padasekadar gagasan. Harusada kesamaan sikap di ka-langan kaum pergerakan.Ratna misalnya mencon-tohkan, jika para aktivismenyepakati penggulinganPresiden Susilo BambangYudhoyono (SBY), makaTINDAK KRIMINALterutama pemerkosaan danpelecehan seksual mendapatkecaman dari artis sekaliguspenyanyi seksi, RoroFitria. Bahkan, ia menyebutpelaku pemerkosaan harusmendapat hukuman yaknipemotongan alat vital.Roro menilai hukumanyang dilakukan negaraTimur Tengah denganmemotong alatvital pantas sajajika dilakukan diIndonesia.Bagi RoroFitria, pemerkosaPEMERKOSA, POTONGSAJA ALAT VITALNYA !Roro FitriaKejatisu PersilahkanKPK Ambil Alih KasusRp 1, 5 MiliarSelamat Natal & Tahun Baru 2013KELUARGA BESAR RSUD KOTA BEKASIMengucapkandr. Titi MasrifahatiDIREKTUR UTAMARSUD KOTA BEKASIdr. Anthony D TulakKETUA IDI KOTA BEKASI DAN WAKILDIREKTUR RSU KOTA BEKASIPENGURUSAN SIM KOTA BEKASITIDAK SESUAI PROSEDURMEGA PROYEK JATIGEDERP43 MILIAR DITILEPDIJEMPUT TENGAH MALAM,BERUBAH JADI TAHANAN RUMAHSurat Izin Mengemudi (SIM) merupakan legalitas,registrasi dan identifikasi dari Polri yang diberikankepada seseorang untuk bukti memenuhi persyaratanadministrasi, sehat jasmani dan rohani dalammengemudikan kendaraan bermotor.Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaransebesar Rp 43 miliar tahun 2012, namun anggarantersebut belum terealisasi ke sejumlah pemilik lahan dikawasan Mega Proyek Bendungan Jatigede.Status dua orang terdakwa dugaan korupsi, KepalaDinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Deliserdang, Faisalsenilai Rp105,83 miliar dan Elfian selaku BendaharaPengeluaran, yang tadinya menghuni jeruji besi RumahTahanan Negara (Rutan) Klas IA Tanjunggusta Medan.ABAIKAN PP NO. 50 THN 2010 AWAS GANTI RUGI TERDAKWA FAISAL DAN ELFIANHAL. 3 HAL. 4 HAL. 5
  2. 2. EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013EDITORIAL2KEPALA PERWAKILAN/ BIROCIANJUR : Nunuh Nugraha BANDUNG : Anang Sujatko, CIAMIS : Ismoyojathi, Eri Supena, INDRAMAYU: Madiki, Jeni, BANJAR : Ara Sutara, Kris Amarta, Kusmayadi, TASIKMALAYA : Anda Juanda, Iron Saroni, AndiFitriandi, SUBANG : S.Pohan SMHK, A. Rasyd SH, Sudjanan BA, Drs Rusja Bin Omon, Saryid SE, PURWAKARTA : Ir.James Gordon, PantusTambunan, Habel Hendrik,Tambunan, Nurlaela, KARAWANG : MancaVariksonNaibaho, Pariston Purba, Sumuang, KOTA BEKASI : KABUPATEN BEKASI : BOGOR: Dauri, Sopriyanto, BANTEN: Roni, TANGERANG: Asriyanto, Anwar,Toni, SEMARANG: Arief Setiawan, Edi Utomo, Munir, Siswanto,BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, BENGKULU: Hengky M, Muhar, Sudaryan, Ade Saputra, Polian B, Syari’at, Herry Nata, Dody Aprianto, Niko Hartono, E.Yusti Mulya, Lidya M, Harry,Dedy P, M.Jafar, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hifni, Abdul Fatah, Mattahu L Khozi PALEMBANG : Asmadi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, Chairul, Erwanto, Purnama, Nurmansyah, Iskandar, AnharHarun, PONTIANAK: Bambang, KALTIM: Saharuddin, Andi Arham, Zaenal Abidin, Zulfarullah, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, MANADO: Jhoni, SULAWESI TENGGARA: Sukardi.Kepala Perwakilan dan Kepala Biro di Surat KabarWarta Nasional tanpa ada biaya administrasi korandengan ketentuan dan syarat yang berlaku.Bagi yang berminat dapat menghubungi :Hp. 08212 558 2006ttdPemredDiberitahukan kepada semuacrew Warta Nasional untukmenghubungi redaksi, terkaitmanajemen dan penampilan baru.Untuk segera menguhubunginomor dibawah ini:Hp. 08212 558 2006ttdRekson H PasaribuPemredDIBUTUHKANPENGUMUMANWartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box RedaksiKeluhan Pungli Dimana-manaOLEH : REKSON H PASARIBUPimpinan RedaksiDITERBITKAN OLEHYAYASAN KANCA KARYAAKTA NOTARIS 21JULI 2000PENDIRINano ProyogoPEMIMPIN UMUMIr. Jamangalap Simanullang,PEMIMPIN REDAKSIRekson H. PasaribuWAKIL PEMIMPIN REDAKSIAde MuksinDEWAN REDAKSINano ProyogoIr. Jamangalap SimanullangRekson H. PasaribuDrs. Hiras SimanullangAde MuksinPIMPINAN PERUSAHAANDrs. Hiras Simanullang,WAKIL PIMPINAN PERUSAHAANMartahan ParulianREDAKTUR PELAKSANAEdward GultomREDAKTURH. Rivai AbidinSEKRETARIS REDAKSIEster Diana KurniawatiLAYOUT/ARTISTIKAzi Rifangga,PEMBINABudi Santoso, SEHj. Zakariani SantosoPanther RolandDrs.Paulus SuminomPENASEHAT HUKUMMart Lumumba Malau,SHKONSULTAN HUKUMLBH-LSM CERDAS BANGSASTAF REDAKSISahat Lbn Gaol SE, Endang Suhaedi, Carles,Nasipman Parhusip, Posma, Metris Nainggolan,M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Godman, ArisKuncoro, M.Suharno ST, Sri Umiyati, BudiSetiawan, Edward Hutapea, Ponco Utomo,D.Ferdinand, Leo Bharata, Sri Umiyati SH, HarleyUtomo, Nino Pramono, Priyo, Nana Nurjana,Herlina, Sulistiani, Dede Silvia, Dion PM, Atin AR,Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani,Selamet, Rojalih.ALAMAT REDAKSIJl. Pramuka Raya 137 Jakarta TimurTelp/Fax: (021) 85902275 – HP 082125582006,E-Mail: wartanasional@rocketmail.comALAMAT TATA USAHA/ BISNISJl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (DepanPuskesmas Purwasari), Desa Purwasari– Karawang Telp (0264) 315262, 41373,wartanasional@rocketmail.com, No RekeningBank BNI : 0191343404,A/N : Jamangalap SimanullangMARKETING/ MANAGER IKLAN:Neneng, Lina, Cristin Sugeng - Widyawati,Purwanto, FOTOGRAFER, Hendri Awanto,SIRKULASI:Komaludin,PERCETAKANPT Temprina Printing(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan)MAU bersekolah, wargakeluhkan pungutan liar(pungli). Mau buat KTP,keluhan warga juga adalahpungli. Bahkan mau nikahpun, keluhan pungli selaluada. Dini ini, pungli aliaspungutan liar telah marakdiberitakan di berbagai me-dia massa.Pungli sejatinya adalahbagian dari korupsi yangmenjadi musuh terbesarnegara. Aktornya sebena-rnya adalah para serdaduliar yang berada di berbagaidaerah. Meskipun hanyasebagai serdadu-serdaduliar, kalau dibiarkan terusjelas akan menjadi ganasdan akan menggerogoti tubuhnegara.Sementara fokus kita seb-agai khalayak saat ini lebih ter-tuju pada mereka yang diseretoleh KPK pada kasus-kasusbesar. Padahal di sekelilingkita, sangat banyak praktikkorupsi berupa pungutan liaryang semakin merajalela. Disini jelas, perlu kerjasamadalam mengawasi tingkah lakuaparat daerah yang menjuruske arah korupsi.Warisan kolonial Belandaternyata belum bisa kita lepas-kan. Segalanya harus dibayardengan uang. Harga sebuahcap stempel atau pun core-tan tangan di atas materaiharus dibayar dengan uang.Ditambah dengan panjangnyaprosedur yang harus dilalui disetiap meja. Waktunya puntidak seketika itu jadi, kecu-ali ada uang pelicinnya. Dansetelah dihitung-hitung, jumlahpengeluaran yang dihabis-kan mencakup angka yangfantastik. Begitulah wajahbirokrasi dalam pelayananpublik di republik kita tercinta.Dan keluhan itu pun munculketika niat baik untuk menikahharus terhalang dengan biayayang tidak sedikit. Pungutanbiaya di luar dari aturan yangada juga termasuk korupsi.Dan korupsi sudah barangtentu harus diberantas. Apapun alasannya, entah gajinyatidak mencukupi kehidupananak istrinya, bukan berarti iaharus melakukan pungli bu-kan? Kesejahteraannya adalahurusan negara, jangan jadikanorang lain sebagai korban.Lalu, akankah kita kembalimenyalahkan negara?Reformasi birokrasitelah lama didengung-den-gungkan.Birokrasi kembali harusberbenah diri. Pelayananpublik yang berbelit-belitselain menyusahkan wargaternyata dapat membukapeluang terjadinya pungli.Kemudian dipangkaslahprosedur yang panjangdalam pelayanan di be-berapa instansi terkait. Re-spons masyarakat sangatpositif karena memudahkanmereka dalam memanfaat-kan layanan publik. Tetapi,benarkah pungli tidak terjadilagi?(**)Dari puluhan perusahanyang mengajukan izin, barutujuh perusahaan yang sudahmengantongi izin penam-bangan pasir besi. Sedangpenambangan pasir gunungGalunggung, baru enamperusahaan yang diberi izinpenambang.Sebagian besar penam-bang pasir besi yang bero-prasi di wilayahTasikmalayaSelatan, maupun pasir Ga-lunggung sudah memilik izinpenambangan dan tidak adasatupun perusahaan melaku-kan penambangan tanpa izin.“Hanya di tempat-tempattertentu ada sekelompokmasyarakat yang melakukanpenambangan pasir besi danHANYA 7 YANGMENGANTONGI IZINTASIKMALAYA,(WN)Kepala DinasPertambangan danEnergi KabupatenTasikmalaya,Nazmudin Azizmengatakan,sejak dicabutnyamuratariumpenambanganpasir oleh BupatiTasikamalya Juli2012 banyakperusahaanpenambangan yangmeminta maupunmemperpanjang ijinpenambangan pasirbesi.PULUHAN PENAMBANG PASIR BESIhasilnya dijual ke perusa-haan penambangan,” kataAziz kepada wartawan di ru-ang kerjanya, baru-baru ini.Dari tujuh perusahaanyang sudah mengantongiijin mereka beroperasi diwilayah Cipatujah, Cikalongdan Karangnunggal denganarea penambangan antaradua hongga hektar lebih.“Saya sudah menghadapBupati Kabupaten Tasik-malaya dan mengharapkanada dukungan penuh kepadaDinas Pertambangan danEnergi dalam menyikapi per-mohonan zijin penambanganpasir. Dukungan itu dperlu-kan bagi penentuan sikapkepada para pengusaha yangmengajukan permohonanijin” katanya.Diakui aziz, sudah ada 23perusahaan yang mengaju-kan perpanjangan maupunijin baru penambangan pasirbesi. Dari jumlah itu barutujuh perusahaan yang diberiizin setelah ada koordinasidengan pihak – pihak yangberkompeten di KabupatenTasikmalaya.Ketua Presidium Tasik-malaya Selatan, Subarnamerasa kelimpungan, karenasejak beberapa bulan tera-khir ini, sering didatangima¬sya¬rakat TasikmalayaSelatan yang mendesak agarpenambangan pasir besiditutup. Menurut Subarnamasyarakat TasikmalayaSelatan meminta supaya as-pirasi tentang penambanganpasir besi disampaikan kePemkab Tasikmalaya. Mere-ka menginginkan penamban-gan pasir besi ditutup. Ala-sanya, sejak beroprasinyapenambangan pasir besi diwilayah Tasimlaya Selatanmembuat ruas jalan menjadirusak akibat dilalui trukpengangkut pasir besi yangmelebihi tonase. (Tbas/)CIAMIS, (WN)Kehamilan diluar nikahkini semakin sering terjadi.Kali ini telah menimpa Su(25), warga Cikunir, Ke-camatan Singaparna, Ka-bupaten Tasikmalaya, diamelaporkan pacarnya yangmerupakan seorang anggotaPolres Ciamis, Briptu MB,ke Propam Polres Ciamis.Gadis ini menuding BriptuMB telah menghamilinya,tetapi oknum polisi itu eng-gan bertanggung jawab.Hingga kini, Su sudah hamildua bulan.Data yang dihimpun(MN), pelapor merupakansalah satu karyawati bankswasta di Kota Tasikmalaya.Ia mulai berpacaran denganKaryawati Bank Hamil Dua Bulan,Polisi Ciamis Dilaporkan ke Propamanggota Polres Ciamis itusetelah berkenalan beberapatahun lalu. Sampai akhirnyapelapor hamil dan memintapertanggungjawaban sangpacar. Namun, MB engganbertanggung jawab karenatelah memiliki istri dan anak.Sebelum pelapor membawamasalah ini ke Propam, pel-apor pernah beriktikad baikmenyelesaikan permasala-han ini melalui kekeluar-gaan. Namun, MB dinilai takmemenuhi janjinya sampaibatas waktu yang telah di-tentukan.Kasus oknum polisimenghamili karyawan bankitu dibenarkan Wakil KepalaPolres Ciamis KomisarisPolisi Hasyim Risan Kon-dua. Menurut Hasyim, kasusini tengah ditangani PropamPolres Ciamis. Jika terbuktianggotanya itu bersalah,pihaknya akan memberikansanksi indisipliner dengankurungan selama 21 hariatau penurunan satu tingkatpangkat jabatan.“Kami tidak akan me-lindungi oknum anggotayang terbukti bersalah. Per-masalahan ini sedang dipros-es oleh kami,” singkatmyakepada wartawan, Jumatsiang. Sementara kuasa hu-kum MB, Syaifudin, men-gatakan, kliennya memintates DNA anak yang dikan-dung Su. “Harus dibuktikandengan DNA,” tandasnya.(rs-08)
  3. 3. EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013JAWA BARAT3Untuk mendapatkannyaharus melalui prosedur beru-pa ujian teori dan praktekserta pemeriksaan kesehatan.Semangat reformasi dini-lai belum menyentuh jajarankepolisian resort (Polres)Kota Bekasi. Praktek dugaanKKN ( Korupsi, Kolusi danNepotisme) masih saja me-warnai pelayanan terhadapmasyarakat di institusi mi-lik Negara itu. Khususnyadalam pembuatan Surat IzinMengemudi (SIM) oleh sat-uan lalu lintas (Satlantas).Warga masyarakat KotaBekasi yang datang untukmembuat SIM baru men-geluhkan dengan pelayananyang dilakukan oleh oknumpetugas. Selain prosedur,masyarakat pemohon SIMjuga harus membayarkansejumlah uang sebagaima-na diatur dalam PeraturanPemerintah (PP) RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun2010 tentang jenis dan tarifatas jenis penerimaan negarabukan pajak yang berlakupada Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.Sulitnya persyaratan danprosedur untuk mengantongiSIM diduga menjadi ajangPURWAKARTA, (WN)Anggaran sebesar Rp 1miliaruntukProyekJembatanCihambulu yang terletak diDesa Kertamukti, KecamatanCampaka, Kabupaten Purwa-kartatidakjelasjuntrungannyaalias dibawa kabur “MahlukSiluman”. Pasalnya, KepalaDinas Bina Marga Purwa-karta, Ir Budi Supriadi saatditanya wartawan mengakutidak tahu uang itu. “Entahkemana uang itu pergi,” jelasBudi diruang kerjanya.Mengingat manfaat jem-batan yang dibutuhkan wargadi kedua kabupaten Subangdan Purwakarta ini, makaBANDUNG, (WN)Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Di-nas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hening Widiatmokomengatakan dari 289 perusahaan yang mengajukan,pihaknya menolak 32 perusahaan. “Ada 6 perusahaanyang mencabut sendiri ajuan penangguhannya, yangresmi disetujui jadi 257 perusahaan yang memenuhipersyaratan,” katanya.Hening memaparkan persyaratan utama yang krusialadalah persetujuan dari serikat pekerja mayoritas yangharus dilengkapi oleh perusahaan pada saat mengajukan.Dia mengemukakan kesepakatan penangguhan itu diim-bangi dengan adanya komitmen dari pengusaha untukmembayar upah yang lebih tinggi. Seperti di Sukabumidengan UMK 2013 sebesar Rp1,2 juta, pengusahanyamengajukan skema kenaikan upah menjadi Rp1,25 juta.Sementara itu Gubernur Jabar Ahmad Heryawanmengatakan penandatanganan penangguhan UMK2013 sedang disiapkan dalam waktu dekat. “Pokoknyasebelum 20 Februari 2013 sudah beres ditandatangani,”ujarnya.Ketua Apindo Jabar Dedi Wijaya menyambut baikkeputusan pemerintah yang telah mengakomodasi as-pirasi para pengusaha. (red/yus)SUBANG (WN)Kasubag Sosial Kemasyarakatan Pemkab SubangEndang Juharya mengatakan berdasarkan surat peneta-pan pagu raskin Provinsi Jawa Barat untuk Kabupatendan Kota, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerimaraksin di Kabupaten Subang mengalami penurunan daritahun-tahun sebelumnya. “Benar, RTS penerima raskinuntuk di Subang mengalami penurunan,” katanya diruang kerjanya.Endang menjelaskan pada 2012, RTS penerimaraskin di Kabupaten Subang sebanyak 149.900 KK.Namun untuk 2013, penerima raskin menjadi 125.434RTS. “Artinya secara hitungan angka kemiskinan di kitamengalami penurunan,” tuturnya.Meski demikian, lanjutnya, jika tidak dilakukan sos-ialisasi, hal ini akan menimbulan masalah, sebab secaraotomatis penerima beras miskin yang tadinya satu tonakan berkurang menjadi 8 kuintal. “Kalau ini sosialisaikurang baik akan menimbulkan fitnah,” paparnya.Endang mengatakan, surat ini berlaku mulai Januari2013, begitu pun pendistribusiannya akan dilakukanminggu ketiga di bulan ini.Adapun besar peneriam berasraskin per RTS masih tetap seperti tahun-tahun sebelum-nya. “Masih tetap, per bulan setiap RTS menerima 15kilogram selama 12 bulan,” pungkasnya. (pohan/red)KARAWANG (WN)Pungutan Liar (Pungli) penebusan e-KTPdengan KTPlama Desa Sarimulya, Kecamatan Kotabaru, Karawangdilakukan oleh ketua RW dengan cara menggunakanspeaker di masjid.Salah satunya warga RT 12/05 Desa Sarimulya, Rinamengatakan, sekitar pukul 10.00 WIB ketua RW 05memberitahukan dengan menggunakan pengeras suaradi masjid memberitahukan kepada warganya bahwaKTPelektronik sudah dapat diambil di ketua RT masing-masing, namun dengan membawa uang sebesar Rp 5 ribu.“Para warga RT 11, 12 e-KTP sudah di RT masing-masing dan silahkan ambil denga bawa uang 5 ribu bawaKTP lama. Yang ngumumin Pak RW, katanya per KTP 5ribu,” ucapnya menikan perkataan ketua RW.Ketua RW 05 Desa Sarimulya Syafe’i mengakuibahwa dirinya yang mengumumkan kepada masyarakatmenggunakan speaker di masjid dengan alasan agarlebih efektif. Ketika disinggung terkait adanya bebanbiaya untuk pengambilan e-KTP, diakuinya merupakaninstruksi langsung dari kepala desa.Sementara itu, Kepala Desa Sarimulya Tatang Hi-dayat mengatakan bahwa 9 kepala desa di KecamatanKotabaru sudah menyepakati bahwa besaran operasionaluntuk e-KTPyaitu sebesar Rp 5 ribu. “Di minggon (keca-matan) itu ditentukan itu 5 ribu, jangan lebih dari 5 ribu.Dan itupun tidak wajib. Itu bukan persepsi saya, tapi 9kepala desa yang lain juga sepakat,” katanya. (Sumuang)KARAWANG, (WN)Proyek pengadaan barangdan jasa anggaran tahun 2012di RSUD Kabupaten Karawangyang jumlahnya hampir 18milyar lebih, diminta beberapakalangan perlu segera diusuttuntas oleh penyidik KejaksaanNegeri Karawang. Pasalnya,anggaran untuk Alkes (alatkesehatan), bangunan intalasipembakaran limbah, dan pem-belian Jenset diduga rawanpenyelewengan.Menurut sumber (WN), angg-aran tersebut adalah Kaos SatpamRp1.191.312.760, Cleaning Ser-vice Rp1.859.258.170, PakaianDinas Rp 480 juta, KendaraanDinas Rp 917 juta, PengadaanSoftwaresimrs Rp1 miliar, Pem-bangunan Intalasi PengolahanLimbah Rp1 miliar, PengadaanGenzet Rp1,5 miliar, PengadaanAlat Medis Rp4.227.344.000,Pengadaan Alat Medis Paru Rp2,2miliar.SertaPengadaanAlatMedisluncuran Rp. 2.011.404.733.000,Pengadaan Alat Mobilisasi Pa-sein Rawat Inap Rp 600 juta,Pengadaan Alat Medis Paru Lun-curan Rp2.011.483.850.000,Pengadaan Alat Labolatoriumdan Penunjang Medis LainnyaRp5 miliar, Pengadaan alat mediskamar bedah luncuran APBD RpI.270.000.000,-Pengakuan salah satu mandortangan kanan rekanan men-gatakan, untuk mendapatkanproyek ini sudah ada komitmendengan pihak panitia ataupunPPTK RSUD sebesar 10% darisetiap satuan pengadaan barangdan jasa di RSUD Karawang.Ironisnya, ada beberapa pen-gajuan yang sampai sekarangbelum terealisasikan yakni pen-gadaan Kaos Satpam dan BajuDinas, padahal mata anggarannyasendiri diambil dari BLUD RSUDsendiri, ini membuktikan bahwaproyek pengadaan Barang danJasa tahun anggaran 2012 RSUDKarawang harus diusut tuntas.(red)Pengurusan SIM Kota BekasiTidak Sesuai ProsedurBekasi, Warta NasionalSurat Izin Mengemudi (SIM) merupakan legalitas,registrasi dan identifikasi dari Polri yang diberikankepada seseorang untuk bukti memenuhipersyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohanidalam mengemudikan kendaraan bermotor.ABAIKAN PP NO. 50 THN 2010bisnis bagi oknum petugasdi Kantor pelayanan SIMKota Bekasi, ini menjadikeuntungan bagi oknumpetugas dengan mengabai-kan prosedur dan tidak men-taati PP50Thn 2010, denganmenerapkan pungutan diatasketentuan atau disebut den-gan Pungutan Liar (Pungli).Praktek “Pungli” yangsudah berindikasi korup-si, berdasarkan pantauanwartawan di Satpas SIMKota Bekasi. “Reformasibirokrasi terkesan belummenyentuh institusi tersebut,hal ini dibuktikan dengan tin-dakan oknum petugas yangsecara terkordinir melegal-kan pungli. Dengan merogohkocek pemohon, oknumpetugas dapat mengeluarkanSIM, tanpa mengikuti ujianteori dan praktek, adapunyang mengikuti teori, prak-tek hanya formalitas saja.”Seperti yang di alami HJ.Sementara, MR salahsatu pemohon SIM C baru,“mengaku gagal saat men-coba mengurus secara lang-sung, ia mengaku, akanlama mengurus SIM jikamelewati prosedur biasa.Bahkan sering dinyatakantidak lulus saat mengikutiujian teori dan praktek. Tapi,begitu mengeluarkan danatambahan kepada oknumdi tempat pembuatan SIM,urusannya jadi lancar,” be-bernya kepada wartawandi lokasi Satpas SIM KotaBekasi.Menurut, MR diloka-si dia tiba-tiba dihampirisalah seorang oknum petu-gas pelayanan satpas SIM“mau dibantu Bu” ungkap sipetugas sambil menawarkanjasanya. dengan terpaksaMR merogoh sakunya untukmengeluarkan uang sebesarRp.350.000,- tak lama MRdipanggil untuk berpoto ber-selang beberapa menit MRsudah mendapatkan SIM CBaru, bebernya kembali.Hasil pantauan dilokasi,modus pungli pembuatanSIM Kota Bekasi bermacamcara, salah satu oknum ber-nama Eeng dan Bejo didugaterlibat dalam permainanpungli, bahkan informasiyang didapat mereka meru-pakan kepala koordinatorlapangan untuk membawahibeberapa anak buahnya.Uniknya dari modus ini,sang kepala koordinator han-ya duduk sambil menunggudisalah satu warung (kantin)belakang polres kota Bekasilalu anak buahnya datangmenghampiri dan membawabeberapa lembar berkas sipemohon SIM. Disinilahsang kepala koordinatoryang berperan untuk me-luluskan si pemohon SIMtanpa mengijkuti ujian teoridan praktek.Disamping itu, berjubel-nya pemohon yang akanmembuat SIM, alhasil ke-nyataan dilapangan untukujian teori hanya segelintirpemohon, begitu juga yangmengikuti ujian praktekdapat dihitung dengan jemaritangan. Dengan adanya per-an dan permainan seperti initelah membuktikan adanyapelecehan terhadap MotoPolri Bersih, pengabaikan-nya prosedur yang berpo-tensi meningkatkan jumlahkecelakaan di jalan raya.Pengingkaran terhadapkomitmen sendiri juga telahdilakukan oleh petugas dikantor tersebut. Banyak ber-tulisan bersemboyan HindariPengurusan SIM MelaluiPerantara Atau Calo yangterpampang besar dinilaihanya retorika belakah, kare-na realita di lapangan, ke-beradaan calo atau perantaratidak lepas dari koordinasidengan petugas atau orangdalam di Kantor Satpas SIMtersebut.Besarnya biaya pengu-rusan SIM di Kantor SatpasKota Bekasi yang dikom-andoi AKP Purwito PolresKota Bekasi telah menuaikeluhan bahkan kecamandari para pemohon dan ber-bagai element masyarakat.Untuk itu diharapkan kepadaDirlantas Polda Metro Jaya,untuk bersikap tegas kepadaseluruh jajarannya yang ti-dak taat aturan, demi perbai-kan citra Kepolisian di matamasyarakat dan menciptakanpelayanan prima sebagaibukti reformasi birokrasipelayanan public.(Charles)Rp 1 Milyar Untuk Proyek Jembatan CihambuluDibawa Kabur “Siluman”Pemkab Purwakarta punmenyetujuinya. “Sehinggamuncul kesepakatan bersamamembangun Jembatan Ci-hambulu. Kemudian PemkabPurwakartamengusulkandanauntukpembebasanlahansebe-sar Rp75 juta di APBD tahun2009,” urai Budi.Selainmengajukanangga-ran pembebasan lahan, pihakDinasBinaMargaPurwakartajugamengajukananggaranun-tuk membantu pembangunanjembatan sebesar Rp1 milyar.“Tahun2009,kamimembayarmasyarakat pemilik lahan.Tahun 2010, anggaran untukproyek Jembatan Cihambulumuncul di APBD murni Rp1milyar,namundiluncurkankeAPBDtahunanggaran2011,”terangnya.Diakui Budi, tahun 2011anggaran tersebut tidak di-gunakan karena dianggaptidak mencukupi. “Tapi kami,mendapat pertanyaan dariInspektorat Jawa Barat ter-kait uang Rp1 Milyar yangdianggarkan di APBD murnitahun 2011 melalui DinasBina Marga. Karena kamitidak menggunakannya ka-mipun menjawab seadanya.Entahkemanauangitupergi,”jelasnya.Menurut sejumlah kalan-gan, menyakini bahwa uangRp 1 Milyar tersebut telahdimakan maklum silumandari kas Pemkab Purwakarta.Itu sudah tidak aneh, proyekfiktif alias siluman juga ban-yak bermunculan. Sejak tahu2008 sudah berapa banyakproyeksilumandiPurwakartayang telah ditemukan olehBadanPemeriksaanKeuangan(BPK), ujar sumber.Hal itu mengundang se-jumlah pertanyaan para poli-tisi di Kabupaten Purwakarta.Seperti halnya diungkapkanKetua DPD PAN Purwa-karta, Ir Awod Abdul Gadir.Menurut Awod, mega proyekJembatanCihambulumenjadibukti pemborosan anggaran.“Pembangunan jembatan itutidak profesional dan pembo-rosan,” tandas Awod kepadawartawan di kantornya.“Di masa pemerintahanBupatiDediMulyuadiperiode2008-2013, proyek ini diang-garkan lebih dari satu milyarmelalui APBD 2010 yangdiluncurkan ke tahun 2011,tetapi pada tahun 2012 malahditinggalkan. Padahal proyekini belum selesai,” ujarnya.Maka dari itu,Awod mengan-cam akan melaporkan kasusini kepada Badan PemeriksaKeuangan (BPK). “Sekarangbangunan jembatan ini tidakbisa digunakan. Masyarakatpun harus melewati jembatangantung yang penuh resikokarena tidak ada jalan lain,”paparnya.NanangwargaDesaBojong Sari menyebutkan,orangtuanya telah menerimauang pembebasan tanah yangterletak di Desa Cijunti Ke-camatan Campaka Purwa-karta. Uang sebesar Rp40juta itu diterima dari DinasBinaMargaPurwakarta.Tapi,sampai sekarang jembatanitu tidak selesai. “Bapak sayajualtanahnyakarenainginadajembatandisini.Tetapisampaisekarang jembatannya tidakselesai. Kami pun merasaheran kenapa jembatan initidakdilanjutkan,”ungkapnya.Hal senada diungkapkanOyah seorang pemilik tanahyang dipergunakan untukproyek jembatan tersebut.Oyah menilai jembatan inijadi percuma karena hanyadibiarkan saja.Oyah pun menuntut uangganti rugi yang diterimanyatidak senilai dengan bangu-nan rumah dan tanah yangdi beli Pemkab Purwakarta.“Pengambilan uang langsungke Dinas Bina Marga Purwa-karta. Nilai pembayaran tidaksesuai dengan nilai bangunanrumah saya, padahal sudahsaya komplain. Tetapi karenatidak ditambah juga akhirnyasaya sudah pasrah,” katanya.Diakuinya, penggantianlahan yang diterimanya Rp55jutadenganlahanluas400me-ter dengan bangunan rumah.“Pembayaran dilakukan duatahap di Dinas Bina MargaPurwakarta diantar Pembo-rongyangnamanyaPakHeri,”pungkasnya. (RED)257 Perusahaan Dapat IzinPenangguhan UMKPenerima Raskindi Subang MenurunPungli e-KTP Lewat SpeakerProyek Pengadaan di RSUD Rp 18 Milyar Harus Diusut
  4. 4. EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013JAWA BARAT4KARAWANG, (WN)Banjir di KabupatenKarawang, Jawa Barat,menyusul tingginya curahhujan sejak beberapa harilalu, Kian meluas. Banjirtelah melanda tiga Keca-matan seperti KecamatanTelukjambe Barat, Teluk-jambe Timur dan Keca-matan Pakisjaya, sepertiDesa Karangligar, DesaMekarmulya, Desa Mu-lyajaya, Desa Wadas danDesa Purwadana dan DesaTelukbuyung, KecamatanPakisjaya.Meluasnya daerahyang dilanda banjir ter-jadi, karena hujan derasyang terus mengguyurwilayah Karawang sejakKamis siang hingga hariini. Kondisi itu mengaki-batkan debit air SungaiCitarum dan Sungai Cib-eet meningkat sampai me-luap ke pemukiman wargadan areal persawahan.Bupati dan Wakil Bu-pati, Muspida, CamatKARAWANG, (WN)Ketua MPR RI Taufiq Kiemas sangat mendukungpemindahan Ibu Kota Negara akibat banjir yang me-landa berbagai wilayah Jakarta selama beberapa hari inijustru semakin menambah daftar masalah di Ibu Kota.“Mengatasi banjir di Jakarta tak bisa hanya dengan polakonvensional. Karenanya, diperlukan terobosan strategisyang bisa menjadi solusi jitu dalam mengatasi persoalandi DKI, ujar Taufik.“Saya kurang optimis jika berbagai permasalahankota Jakarta bakal bisa diatasi dengan baik jika pen-anganannya hanya bersifat konvensional. Diperlukanlangkah-langkah strategis dan fundamental untuk men-gatasinya, salah satunya dengan mempertimbangkankembali secara sungguh-sungguh opsi memindahkan ibukota negara ke daerah lain,” kata Taufiq, Kamis.Hanya saya politisi senior PDI Perjuangan itu meng-ingatkan agar lokasi calon ibu kota negara harus benar-benar memenuhi syarat geografis, geopolitik maupunsosio-ekonomi. Menurutnya, Bung Karno memangpernah menyebut Palangkaraya di Kalimantan Tengahsebagai daerah yang ideal untuk ibu kota negara danpemerintahan.Namun Taufiq mengakui, tak tertutup kemungkinandaerah lain juga bisa menjadi calon ibu kota negarapengganti Jakarta. “Tentunya asalkan memenuhi syaratuntuk dijadikan Ibu Kota Negara.P emindahan Ibu Kotaitu tidak bisa hanya menjadi urusan pemerintah danDPR. “Tapi juga perlu dukungan penuh seluruh rakyatIndonesia,” pungkasnya.Sedangkan Sekjen PDIPTjahjo Kumolo mengatakan,sebuah studi menunjukkan Palangkaraya memang daerahyang secara geografis menguntungkan karena tidak ter-masuk dalam zona gempa. Namun ada hal yang disebutTjahjo perlu diperhatikan, yakni dukungan sarana danprasarana wilayah bagi daerah yang akan menjadi kotametropolitan. Karena itu Tjahjo menegaskan perlunyastudi yang rinci tentang pemindahan Ibu Kota. “Jadiharus dikaji betul, jangan semata emosional karenabanjir. (WN/Sumuang)BEKASI, (WN)Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi kembali sorotpublik, kali ini terkait permasalahan pengadaan Raportyang tak kuncung redah. Pasalnya, siswa-siswi ditingkatSD, SMPdan SMAtelah mengeluarkan uang yang sangatbanyak untuk pengadaan raport. Ironisnya, sampai beritaini dimuat, pelajar tetap tak mendapatkan Raport.Pantuan (WN), waktu pembagian raport semesterkemarin siswa-siswi kelas I dan kelas II hanya diberiselembar kertas sebagai bukti nilai hasil ujian. Daridata dan informasi dikumpulkan, dana milyar untukRaport ditilep oknum oknum pejabat yang tidakbertanggungjawab. Kemana anggaran untuk pengadaanraport tahun 2010 sebesar Rp.4,5 milyar, tahun 2011sebesar Rp.1 milyar dan tahun 2012 Rp.1 millyar? Kalaubukan dikorupsi, karena sampai saat ini raport tersebutnihil alias uangnya dibawa kabur “mahlum siluman”.Guru-guru dan orang tua murid banyak yangmenyayangkan kejadian itu, “Kalau pun raportnya sudahdibagi, gimana nanti mengisi nilainya?,kan jadi tambahpekerjaan lagi nanti buat guru. Masa anak saya dari kelasI sampai kelas II raportnya hanya selembar kertas ”, kataibu Gita sambil menujukkan selembar kertas yang baruditerima dari sekolah kepada wartawan.Mereka mengeluh tentang kinerja para pejabatdi dinas pendidikan Kab Bakasi, anehnya lagi,dariinformasi yang Jaya Posnews dapatkan untuk anggarantahun 2012 raport sudah ada tapi ditumpuk saja begitu dikantor Dinas Pendidikan, ketika Jaya Posnews memintakomentar tentang penumpukan raport tersebut kepadaDahroni melalui HPnya, beliau tidak menjawab bahkanmengabaikannya.Anton selaku Kabid Dinas PendidikanSD/SMP tidak pernah ada diruangannya ketika maudikonfirmasi tentang pengadaan raport tersebut.(Nasipman)Tersendatnya dana terse-but menimbulkan awas bagisejumlah kalangan, merekakhawatir jangan jangan adaoknum yang telah meman-faatkan jabatannya untukkepentingan pribadi.Berdasarkan informasi(WN), tidak terserapnyaanggaran ganti rugi ProyekJatigede tahun anggaran2012 tersebut tidak semata-mata persoalan berkas yangbelum ditandatangani Sek-retaris P2T. Namun, yanglebih krusial tidak lain akibatSekretaris Daerah (Sek-da) Sumedang, Atje ArifinAbdullah, jauh sebelumnyatelah ditetapkan sebagaitersangka oleh Mabes Polriterkait dugaan korupsi pen-gadaan lahan Pasar HewanTerpadu di Desa Haurngom-bong, Kecamatan Pamuli-BEKASI, (WN)Proyek dari anggaranPemerintah KabupatenBekasi dalam pengerjaanpembangunan peningkatanjalan lingkungan masyarakatdiKelurahanTambunSelatanasal-asalan. Pasalnya, jalanyang baru dicor, tepatnyadi Dusun I, Desa TridayaSakti, Rt 04/Rw 01 sudahrusak parah.Perusahaan Tak Bayar Upah Buruh Sesuai UMK Harus DitindakPURWAKARTA, (WN)Memasuki tahun 2013, Bu-pati Purwakarta Dedi Mulyadimasih tetap membiarkan se-jumlah perusahan yang berop-erasi di Kabupaten Purwakartatidak mau membayar upahburuh sesuai Upah MinimumKota (UMK). Akibat “tutupmata” Dedi Mulyadi tersebutnasib kesejahteraan buruhtetap terpuruk seperti tahun-tahun sebelumnya.Padahal, sesuai Kepu­tusanGubernur Jawa Barat yangtertuang dalam SK GubernurJabar Nomor 561/Kep.1405-Bansos/2012 yang ditan-datangani pada 21 November2012 di Gedung Pendopo,Bandung, ditetapkan bahwaUMK Kabupaten Purwakartaadalah sebesar Rp 1.693.167.Namun, hingga berita iniditurunkan, salah satunyaadalah PT San Fu Indone-sia. Pihak Managemen PTSan Fu Indonesia tetap padakeputusan akan memberikanupah sebesar Rp1.350.000untuk pekerjanya. “Keputu-san ini merupakan keputusanyang sangat rasional, tentunyadengan kondisi dan situasiperusahaan saat ini,” terangNenden Eva Nofianti SH se-laku Legal Officer PT San FuIndonesia ketika memberikanketerangan pers.Menurut Nenden, didam­pinggi Mark Manager PT SanFu MR Weng Chun Hsien,General Manager Rd M Ram-dani SE dan Dita Ekaria, kepu-tusan upah tersebut sudahvalid dan tidak mungkin bisadiubah. “Ini keputusan yangmemungkinkan kami lakukanketimbang perusahaan harustutup. Karena pada intinyakami juga memikirkan nasib1.316 pekerja bila perusahaansampai tutup,” ujar dia.Ia menambahkan, untuksaat ini sangat tidak mungkinbisamemberikanupahsebesaryang diminta PPMI (Persauda-raanPekerjaMuslimIndonesia)mewakili pekerja memintaupah sebesar Rp2.030.000.“Permintaan PPMI yang kat-anya mewakili buruh kami ang-gap belum relevan bila melihatkondisi perusahaan saat ini,”ungkap Nenden.Ditmpat trpisah. SekretarisAPINDO Kabupaten Purwakar-ta, Darius Krisdanu Purwana,menegaskan, 97% industri diKabupaten Purwakarta berger-ak di bidang garmen. KenaikanUMK menjadi Rp1.600.000dari sebelumnya Rp1.047.000dinilai sangat memberatkanpara pengusaha. “Jika tidak adasolusi soal UKM ini, sudahdipastikan industri garmendi Purwakarta akan gulungtikar,” Kata Darius.“Salah satu perusahanyang sudah menghentikanindustrinya adalah PT Casyang berlokasi di Desa Cibe-ning. Sebanyak 700 kary-awannya sudah dirumahkan,sementara perusahaan yangmasih bertahan juga sudahtidak memperpanjang peker-ja kontranya,” tegas Darius.(Red)Mega Proyek JatigedeRp43 Miliar DitilepSUMEDANG, (WN)Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaransebesar Rp 43 miliar tahun 2012, namun anggarantersebut belum terealisasi ke sejumlah pemilik lahandi kawasan Mega Proyek Bendungan Jatigede.han, Kabupaten Sumedang,yang disebut-sebut merugi-kan keuangan Negara sekitarRp450.000.000, dan terhi-tung tanggal 21 Desemberlalu secara resmi ditahan diMabes Polri.Kepala Bagian TataPemerintahan PemkabSumedang, Endi Ruslan,mengatakan, tidak terserap-nya anggaran ganti rugiProyek Jatigede tahun ang-garan 2012 sebesar Rp 43miliar tersebut diakibat-kan, Sekretaaris P2T be-lum menandatangani berkaspencairan ganti rugi yangdiperkirakan sekitar 1.500berkas. “Saya tidak maumengambil resiko, angga-ran sebanyak itu lebih baikkembali ke kas Negara, ma-salahnya, Sekretaaris P2Tbelum menandatangani ber-kasnya,” kata Endi Ruslankepada wartawan.Sementara itu, SekretarisP2T Kabupaten Sumedangmengaku pihaknya tidakpernah dilibatkan dalam halpengukuran lahan. “Harambagi kami untuk menan-datangani berkas yang tidaksesuai prosedur,” imbuhnya.Aneh memang, benang ku-sut yang membalut MegaProyek Jatigede sejak tahun1984 silam, sepertinya se-rasa sulit untuk diurai. (RN/SR/AS)Pertanyaannya kemudi-an, Kalau pengukuran BPNmenjadi tahapan dan prose-dur yang benar dalam prosesganti rugi Proyek Jatigede,lantas siapa yang bertang-gungjawab atas pencairanganti rugi yang terjadi se-lama ini yang nota bene tidakmelibatkan institusi BadanPertanahan Nasional ?. Elok,aparat hukum di Republikini segera mengambil sikap.Paling tidak untuk memi-nimalisir krugian keuanganNegara.(Aidin Sinaga/ S)AWAS GANTI RUGIProyek Jalan Asal-asalan, Pengawas Bina Marga TidurPantuan Jaya Posnews,rusaknya jalan dikarenakankurangnya septi dari pihakp e m b o r o n g , m a u p u nkurangnya pengawasan dariDinas Bina Marga.Pada saat pegecorandilakukan, akses menujujalan tersebut tidak ditutupportal sementara. Pada selasadini hari ada pengendarasepeda motor yang melintasdari jalan yang baru di cor,sehingga coran tersebutrusak parah, kata ibu tukangwarung dipinggir jalanmenuturkan.S e l a n j u t n y a , s a a tpemborong tahu hal tersebut,besoknya disuruh pekerjanyauntuk memperbaiki, tetapihanya ditambal pakaiadukan biasa tanpa kerikilcor. Akhirnya jalan tersebutjadi bergelombang danberbahaya bagi penggunajalan. “Ini mah berbahayakalau tidak segera dibongkaratau diperbaiki lagi, ”katapak Wiki warga setempatketika melintasi jalantersebut.Sejumlah kalngan sudahacapkalimemintaDinasBinaMarga supaya bertanggungjawab untuk memperbaikijalan tersebut dan memberisangsi kepada pemborongyang melakukan kegiatan.Menurut warga yang resah,pelaksanaan peningkatanjalan lingkungan tersebutmerupakan proyek siluman,karena tidak diketahui siapapelaksananya dan besaranggarannya sesuai papanproyek tidak ada.(NASIPMAN)Banjir Karawang Kian Meluasserta Kepala Desa turunmeninjau bencana alambanjir di Desa Karang Li-gar, Kecamatan TelukjambeBarat Rabu. Lokasi poskobantuan bencana besertaposko kesehatan terpusatdi kantor Desa, di sekitarlingkungan itu juga terdapatberbagai macam bantuandari Kementrian Sosial Re-publik Indonesia, DinasSosial Penanggulangan Ben-cana Kabupaten Karawangsampai kepada bantuan dariberbagai instansi dan wargadaerah lain.Pada kesempatan ituBupati dan Wakil Bupati,Kepala Dinas Sosial PBbeserta Camat Telukjam-be Barat menaiki perahuKaret TAGANA Dinsos PBmengelilingi sekitar daerahyang terkena banjir, kuranglebih 2 jam, ketinggian airmencapai 1 meter, padakesempatan tersebut Bupatiberpendapat bahwa untukpara korban bencana banjiragar tetap bersabar semogamulai tahun ini sampai tahunberikutnya program pemer-intah sudah menyentuh ataumemperhatikan hal ini.Seperti pengerukan sun-gai yang saat ini sudah sam-pai daerah Tanjung Pura, danberharap tahun depan sudahberes terselesaikan semua.Antisipasi logistik dan ban-tuan kesehatan sendiri sudahdi distribusikan oleh DinasSosial PB, Dinas Kesehatandan lainnya, dan juga ke-pada masyarakat agar bisajuga mengantisipasi denganmenjaga kebersihan saluranair dan antisipasi lainnya,intinya kita bekerjasama un-tuk memelihara lingkunganagar tidak senantiasa selaludi landa bencana banjir rutinsetiap musim hujan, begituungkapnya.Lebih lanjut, Bupati ber-terimakasih kepada para pi-hak atau instansi yang telahmemberikan bantuan kepadakorban bencana banjir, diDesa Karang Ligar ini, kamidari pihak Pemerintah Dae-rah akan terus berupaya agarpara korban banjir tetap bisahidup layak, berbagai pasu-kan sudah di terjunkan darijajaran Dinas Sosial Penang-gulangan Bencana SatpolPP, Kodim, Kepolisian danlainnya, dan saya pribadidan atas nama pemerintahberusaha untuk agar banjirrutin dari tahun ke tahunsemakin bisa di tangani dantidak terjadi lagi banjir be-gitu, harapnya.Menambahkan, WakilBupati berpendapat agarbencana banjir ini juga di-jadikan bahan renungankepada para masyarakatyang daerahnya tidak ter-kena banjir agar selalumenjaga lingkungannyaagar tidak terlanda ban-jir, Wakil Bupati yakinbila lingkungan dijagapun mungkin akan bisadiminimalisir bencanaBanjir seperti ini. Begitu,ujarnya. Selanjutnya jugaWakil Bupati mengatakankami disini datang bersa-ma Bupati untuk menun-jukan bahwa pimpinanDaerah tidak tidak lalaiperhatiannya kepada kor-ban banjir, Pimpinan turunlangsung meninjau begitumengakhiri. (Manullang)Miliar Untuk Raport DitilepOknum, Orangtua MengeluhIbu Kota NegaraSebaiknya dipindah
  5. 5. EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013HUKUM & KRIMINAL5Kepala Kejaksaan TinggiSumatera Utara (Kajatisu)Noor Rochmad membena-rkan petugas telah men-geluarkan keduanya daritahanan namun petugas akantetap menanyakan perkem-bangan dilapangan terkaitkeberadaan Faisal dan Elfianterdakwa dugaan korupsiDinas Pekerjaan Umum (PU)Deliserdang yang saat inimenjadi Tahanan rumah.“Nanti akan saya panggillagi Jaksanya untuk menan-yakan perkembangannya,tetapi kalau ada perkem-bangan dilapangan silahkanberitahu ke Hakim, ini jugaharus jelas jangan sampaisampai menimbulkan fitnah,“ujar Noor Rochmad.Kepala Seksi Humas danPenerangan Hukum (KasiPenkum) Kejaksaan TinggiSumatera Utara (Kajatisu)JAKARTA, (WN)Kejaksaan Agung memastikan pengusutan kasusdugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat pengeringgabah,yangmenyeret11tersangkadariBankBukopindanPT Agung Pramata Lestari, akan sampai ke pengadilan.“Tunggu saja semua nanti, pokoknya semuanya arahnyake pengadilan,” kata Jaksa Agung Muda Tindak PidanaKhusus (Jampidsus), Andhi Nirwanto di Jakarta, Jumat.Sebelumnya, auditor independen menyatakan besarankerugian negara yang ditimbulkan atas tindak pidanakorupsi tersebut mencapai angka Rp59 miliar. Kejagungsendiri sudah menetapkan 11 tersangka kasus tersebutsejak pertengahan 2008 namun sampai sekarang masihdi bagian penyidikan. Ia menegaskan pengusutan kasustersebut masih di bagian penyidikan namun belum sampaike pengadilan. “Tetapi arahnya pasti ke sana,” katanya.Kasus ini bermula ketika Direksi PT Bank Bukopinmemberikan fasilitas kredit kepada PT Agung Pratamasebesar Rp69,8 miliar pada 2004 yang dikucurkan dalamtiga tahap. Kredit itu dikucurkan untuk membiayaipembangunan alat pengering gabah “drying center”untuk Bulog Divre Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NusaTenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, sebanyak 45 unit.Namun, fasilitas kredit tidak digunakan sebagaimanamestinya, seperti pada pengadaan spesifikasi merekdan jenis mesin. Akibat pemberian kredit itu, penyidikmenyatakan, terjadi kredit macet di Bank Bukopinditambah bunga sebesar Rp76,24 miliar. Dari kasus ini,penyidik sudah menetapkan 11 tersangka yang mayoritasdiantaranya merupakan karyawan Bukopin dan jugaseorang pihak dari PT. Agung Pratama. (red/at)JAKARTA, (WN)Persidangan kasuskorupsi pengadaan alatlaboratorium UniversitasNegeri Jakarta (UNJ) diPengadilan Tipikor telahmembacakan dakwaanbagi Terdakwa, FahrudinPembantu Umum RektorIII (Purek 3) selaku Pe-jabat Pembuat Komitmen(PPK).Yang didakwa terli-bat korupsi dalam pen-gadaan laboratorium ataupengadaan barang danjasa tertentu di UNJ padakurun waktu 5 Januarisampai 15 Desember2010 sehingga merugikannegara Rp.5,2 miliar dandidakwa Primair, denganPasal 2 Ayat (1) , Subsi-dair Pasal 3 jo Pasal 18Ayat (1) Undang-undangNomor 31 Tahun 1999tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubahdengan Undang-UndangDUMAI, (WN)Kejaksaan Negeri Dumai sudah menurunkananggotanya ke lapangan untuk memantau danmengecek proyek pembangunan jalan Soebrantas yangmenggunakan uang APBD sebesar Rp 2,9 Miliar danuntuk menindaklanjuti atas informasi proyek pelebaranjalan Soebrantas yang terindikasi bermasalah.Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri(Kejari) Dumai Yusuf Lugita,SH ketika dikonfirmasimengatakan, staf kami sudah ada yang turun, melihat danmegecek langsung proyek pembangunan jalan Soebrantastersebut.Ditegaskan Yusuf Lugita, dalam persoalan inipihaknya belum menyimpulkan apakah proyek tersebutbermasalah atau tidak, mengingat proyek masih dalamtahan pemeliharaan selama enam bulan dari ketentuanyang telah dikeluarkan pihak pemerintah setempat.Namun demikian, jika ditemukan kejanggalan dalamproyek APBD tersebut, kata dia, maka pihak KejaksaanNegeri (Kejari) Dumai akan menindakanjuti, dandisesuaikan dengan fakta-fakta Yuridis hukum, makakami akan tindaklanjuti,tambahnya. (Yus)SERANG, (WN)Terdakwa Hairullah warga Kecamatan Kramatwatu,Kabupaten Serang sebagai dukun palsu pengganda uangterdakwa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Serangyang diketuai Poltak Sitorus memberikan hukuman satutahun enam bulan, berdasarkan fakta dipersidanganterdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanperbuatan penipuan sebagaimana diatur pasal 378 KUHP.Dengan demikian, pertimbangan putusan hakimtersebut yaitu hal yang memberatkan terdakwa telahmerugikan Wahyono sebesar Rp 260 juta, sedangkanyang meringankan terdakwa mengakui terus terangperbuatannya, dan tidak pernah dihukum.Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asep Hasanmengatakan, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan padaMaret 2012, terdakwa mengaku sebagai dukun yang bisamenggandakan uang dan mengubah besi kuning menjadiemas seberat empat kilogram.Terdakwa Hairullah meminta uang kepada Wahyonountuk ritual mengubah besi kuning menjadi emas, selamaritual terdakwa pergi ke Yogyakarta dan Sukabumidengan biaya ditanggung korban. Biaya ritual inimenghabiskan hingga total mencapai Rp 260 juta,tetapi pada kenyataannya setelah uang tersebut diterimaterdakwa, besi kuning yang bentuknya mirip emasbatangan seberat empat kilogram itu tak pernah menjadiemas murni.Karena korban Wahyono merasa dirugikan makamelaporkannya ke polisi, dari keterangan terdakwabahwa uang tersebut telah habis digunakan terdakwauntuk makan sehari-hari dan biaya hiburan seperti nyawerperempuan di klub malam. (sun)Mantan Dirut Bank Riau Kepri Pekanbaru, Zulkifli Thalib saat di ruang PidsusKejari Pekanbaru.PEKANBARU, (WN)Penyidik Pidana Khusus(Pidsus) Kejaksaan Negeri(Kejari) PekanbaruBambang, memeriksaAmril Daud, Mantan PimpinanSeksi (Pemsi) OperasionalBank Riau Kepri Cabang Pem-bantu (Capem) Rumbai terkaitdugaan kredit fiktif sebesarRp 3,4 Miliar.Amril Daud diperiksa se-lama satu jam dimulai pukul14.00 Wib di ruang PenyidikPidana Khusus (Pidsus) Bam-bang AP dengan didampingikuasa hukumnya Yos Mandagi,SH dan Rudi Zamrud,SH. Usaipemeriksaan Amril Daud lang-sung menuju ke mobil danmeninggalkan kantor KejaksaanNegeri (Kejari) Pekanbaru.Sepeninggalnya tersangka,penyidik Pidana Khusus KejariPekanbaru, Bambang AP men-gatakan, Amril Daud diperiksasebagai tersangka korupsiKredit Fiktif Bank Riau KepriCabang Pembantu (Capem)Rumbai tahun 2006 dengankerugian negara mencapai Rp.3,4 Miliar.Kasus ini berawal saat 81anggota Koperasi Tani NelayanAndalan (KTNA) Pelalawanmengajukan kredit ke BankRiau Kepri Cabang PembantuRumbai, agunan berupa lahansawit milik masyarakat di desaSako Margasari,kecamatanLogas Tanah Datar, KabupatenKuansing.Dalam pengajuan tersebut,pihak Bank, menyetujui kreditoleh Kepala Cabang PembantuBank Riau Kepri Rumbai den-gan besarannya per orang Rp.45 juta, tetapi anehnya, pihakBadan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Riau menemukanadanya pemberian Kredit untuk81 anggota KTNA sehinggadiduga menyebabkan kerugiannegara sekitar Rp. 3,4 Miliar.(red/Yus)Kejari Periksa Mantan Pimpinan Bank Riau KepriDijemput Tengah Malam,Berubah Jadi Tahanan RumahMEDAN, (WN)Status dua orang terdakwa dugaan korupsi, KepalaDinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Deliserdang,Faisal senilai Rp105,83 miliar dan Elfian selakuBendahara Pengeluaran, yang tadinya menghunijeruji besi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IATanjunggusta Medan, kini mereka dapat menghirupudara segar diluaran karena statusnya berubahmenjadi tahanan rumah.TERDAKWA FAISAL DAN ELFIANDITAHAN : Kadis PU Deliserdang, Ir Faisal digiring petugas sebelum diperiksa di KejatisuJalan AH Nasution MedanMarcos Simaremare men-gatakan, terkait faisal yangtidak berada dirumahnya,tetap menyebutkan pi-haknya sudah menanyakanke Jaksa dari KejaksaanNegeri (Kejari) Lubuk Pak-am dan disebutkan sejauh inipengawasan yang dilakukanmenyebutkan, pihaknya ti-dak melihat yang bersang-kutan berada diluar rumah.Tentu ini menjadi ma-sukkkan bagi Jaksa, tapitetap yang membatalkanpenetapan adalah Hakim,Hakim yang mengeluarkansurat dan mereka yang pu-nya hak menarik itu, kitahanya melaksanaka peneta-pan saja,”ujarnya.Marcos juga menyatakantetap berkeyakinan dalamperkaraitu,terkaitpernyataanFaisal yang mengaku swake-lola yang dilakukan tidaksalah, Marcos berpendapatbahwa negara sudah mem-buat aturan tentang pen-gaturan barang dan jasa sertapengaturan jasa konstruksitu berfungsi untuk mengikatdan tidak menyimpangkankegiatan yang dapat mem-buat kerugian negara ,setujuatau tidak setuju denganaturan itu harus diikuti, kitapunya alat bukti untuk itu dankita punya kerja sama denganaudit BPK,ujarnya. Jaksamendakwa Faisal melakukanTindak Pidan korupsi secarabersama sama dengan Elfiandan Agus, Sumantri selakubendahara Umum Daerah(BUD) Deliserdang yangmerugikan sebesar Rp Rp105,83 milyar yang berasaldari anggaran tahun 2010sebesar Rp 178 miliar.(Yus)Sidang Perkara Korupsi Pengadaan Alat Laboratorium UNJNomor 20 tahun 2001 joPasal 55 Ayat (1) ke-1 joPasal 64 Ayat (1) KUUHP(KUHP)..JPU dalam dakwaanpada pokoknya, tahun 2010,Universitas Negeri Jakartamengadakan pelaksanaanpengadaan peralatan labora-torium dan peralatan penun-jang laboratorium bersumberdari anggaran pembangunan.Alokasi pagu anggaran ituberasal dari Dinas Pendidi-kan Tinggi sebesar Rp 17miliar .Atas rencana itu, pada 5Januari 2010, Kuasa Peng-guna Anggaran dan RektorUNJ, Prof. Bejo Suyanto,M.Pd., menunjuk panitiapengadaan barang dan jasabuat beberapa kegiatan. Su-sunan kepanitiaan adalah Ir.Trimulyono sebagai KetuaPanitia Pengadaan, dan Ifa-turohiya Yusuf ST., sebagaiSekretaris. Sementara ang-gotanya adalah SuwandiS.IP.,Andi Rawang Sulistyo,AMD, dan M. Abud Robi-udin, S.Pd.Kegiatan itu antara lainpembangunan gedung danfasilitas pendidikan, pen-gadaan mebel penunjang,pengadaan alat lab pen-didikan, pengadaan pera-latan penunjang operasionalperkantoran, rehabilitasiGedung Daksinapati ta-hap III dan Gedung PascaSarjana, pengerjaan CivilWorld New Building, pen-gadaan pengembangan stafakademik dan studi lanjutS3 di luar negeri, pengadaankonsultan implementasipengembangan kurikulum.“Pada Desember 2009sebelum revisi DIPA keem-pat, Grup Permai ikut sertadalam proyek pembangu-nan gedung pusat studi dansertifikasi guru di UNJ,” katajaksa Rakhmat Purwanto.Grup Permai adalah pe-rusahaan milik Muham-mad Nazaruddin. Dalampembangunan proyek PusatStudi dan Sertifikasi UNJ,dilakukan kerjasama operasiantara PT Mega Niaga danPembangunan Perumahan.Direktur PemasaranGrup Permai, Mindo Ro-salina Manulang, melaluiWakil Direktur Grup Permai,Gerhana Sianipar, memer-intahkan staf pemasaran PTAnugrah Nusantara (anakperusahaan Grup Permai),Meilia Rike, mengikutiproyek itu.Rosa memerin-tahkan Meilia menyiapkankegiatan proyek pengadaanlaboratorium dan peralatanpenunjang lab pada 2010.Buat melaksanakan proyekitu, pada Februari hinggaMaret 2010, Meilia mencariagen penyedia alat penun-jang lab.Dalam mengumpulkanagen penyedia itu, Mindosudah menetapkan hargatiap barang harus didiskon40 persen dan 3 persen.Dalam proses itu, Meilia ber-temu dengan Tri Mulyonobuat membicarakan apa sajabarang yang dibutuhkan.Mindo lalu meminta paravendor mengirim brosuralat lab ke pihak UNJ tanpaharga diskon. Tri kemudianmenyusun harga perkiraansendiri berdasarkan brosuritu, tanpa melibatkan ang-gota panitia lain.Akhirnya, Tri memu-tuskan pengadaan 90 jenisbarang dan 545 unit dengantotal harga Rp 16,99 miliar.Menurut jaksa PU, Tridan Fahrudin tahu para ven-dor itu sudah mendiskonharga tiap barang. Cara me-nyusun HPS pun tidak me-lalui harga dan survei pasar.Hal itu menyimpang dariKeputusan Presiden nomor80 tahun 2003 tentang pen-gadaan barang dan jasa.Saat UNJ membukapendaftaran pengadaan pera-latan lab. Yang mendaftarpada saat itu didominasiperusahaan dari kelompokkonsorsium Grup Permaiyakni PT Dulango Raya,PT Eksartek, PT MarelMandiri, PT Nuri UtamaSanjaya, PT Daya MeriPersada, dan PT DarmoSepion, kecuali CV SinarSakti.atau hampir seluruhpeserta yang hadir adalahmerupakan karyawanpermai Grup (anak buahNazarudin).Setelah anwising, Mei-lia dan Gerhana kem-bali menemui Fahrudin.Mereka mengatur peru-sahaan pemenang lelang.Akhirnya diputuskan pe-menangnya adalah PTMarel Mandiri. Padahal,PT Marel hanya dipinjamnamanya oleh PTAnugrahNusantara. Panitia jugatidak melakukan evaluasipenawaran.Demi memuluskanrencana, Meilia menyuapFahrudin dan Tri Mu-lyono. Mereka memberi-kan uang secara bertahapsejak Februari sampaiDesember 2010 dengantotal jumlah uang Rp 873juta termasuk pada bulanJuli 2010, Meilia jugamemberikan komputerjinjing merek Sony Vaio,kepada Rektor UNJ, Prof.Bejo Suyanto, M.Pd.(sh)11 Tersangka Dari BukopinBakal ke PengadilanKejari Dumai Periksa ProyekJalan SoebrantasDukun Palsu Pengganda UangDihukum 1,5 Tahun
  6. 6. EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013PENDIDIKAN6BANDUNG, (WN)Gubernur Jawa BaratAh-mad Heryawan menyatakankekecewaannya atas ketida-khadiran para kepala dinaspendidikan kab/kota. Seba-gian besar dinas pendidikankab/kota hanya mengirim-INDRAMAYU, WNKepala SMAN 1 Indramayu DR H Tajudin MPdmenargetkan siswanya lulus 100%, dalam ujian nasional(UN) tahun 2012/2013 yang akan digelar 15April 2013.Ia juga menargetkan seluruh lulusannya bisa diterima diperguruan tinggi. “Kami minta kepada seluruh siswa,khususnya siswa kelas XII agar melakukan persiapanserius menghadapi ujian nasional,” tandasnya, saatperesmian aula dan laboratorium IPA oleh BupatiIndramayu, Hj Anna Sophanah.Tajudin mengaku, gembira karena sekolahnya terusmengalami peningkatan pesat, baik dari segi sarana danprasarana maupun dalam prestasi. Menurutnya, semuaitu tidak terlepas berkat dukungan bupati Indramayu,mulai dari kepemimpinan Bupati DR H Irianto MSSyafiuddin (Yance) selama dua periode hingga BupatiHj Anna Sophanah saat ini. “Kami menyampaikanbanyak terima kasih kepada ibu bupati dan Pak Yance,yang telah banyak memberikan kontribusi bagi sekolahkami,” ungkap Tajudin.Sementara Bupati Indramayu Hj Anna Sophanahmengungkapkan, Pemkab Indramayu selalu konsenterhadap pembangunan bidang pendidikan. Tak heranketika kepemimpinan Bupati Yance banyak programpendidikan yang sukses, seperti bimbel super motivasi,talent scouting, dan sebagainya. Namun yang menjadipersoalan, tuturnya, saat ini sejumlah program tersebuttidak bisa lagi berlanjut akibat keluarnya PermendagriNo 32 Tahun 2011, yang mengatur masalah pemberianhibah dan bansos.“Jadi jangan sampai ada salah persepsi, ketikabupatinya Pak Yance banyak bantuan untuk programpendidikan dan ketika saya bupatinya tidak ada. Semuaitu gara-gara keluarnya Permendagri No 32Tahun 2011,”tandas Anna Sophanah.Bupati juga mengajak siswa khususnya siswaperempuan agar jangan buru-buru menikah ketika luluasSMA. Pasalnya peluang ke depan masih sangat panjangbuat mereka, untuk terus menambah ilmu di perguruantinggi. “Tolong jangan dulu berpikir untuk menikah.Belajar saja dulu yang rajin dan tuntutlah ilmu setinggimungkin,” kata bupati. (oet)BEKASI, (WN)Puluhan Mahasiswa menggelar demonstrasi di depanGedung DPRD Bekasi. Mereka yang mengatasnamakanKesatuan Mahasiswa Bekasi (KMB) menggelar aksidamai, mendukung putusan Mahkamah Konstitusimengenai penghapusan (RSBI) Rintisan SekolahBerstandar Internasional.Aksi dimulai dengan longmarch dari depan KampusTribuana menuju DPRD Bekasi sejauh 1 km. Haltersebut sempat memacetkan arus lalu lintas di jalanChairil Anwar Bekasi. Dalam orasinya, para mahasiswamembuat pernyataan sikap tentang keputusan MahkamahKonstitusi tersebut. Salah satunya ialah memintakepada sekolah-sekolah RSBI/SBI di kota Bekasimengembalikan sumbangan yang telah di pungut dariorang tua murid, serta membuat laporan keuangan yangtransparan agar diketahui publik.Indra Wahyudin, selaku koordinator lapangan,mengungkapkan bahwa Kesatuan Mahasiswa Bekasimenyetujui penurunan label RSBI yang dilakukan olehputusan Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengansila ke-5 Pancasila.Tak berselang lama, beberapa anggota DPRDdiantaranya Sardi Efendi bersedia menemui parademonstran. Dia sependapat dengan aspirasi yangdisampaikan oleh mahasiswa dan berjani akan mengawasianggaran pendidikan di kota Bekasi. (son)Hal tersebut dilontar-kan Gubernur DKI Jakarta,Joko Widodo saat menerimakunjungan anggota DewanPerwakilan Daerah (DPD)Daerah Pemilihan DKI Ja-karta di Balaikota, Senin(14/1). “Saat ini pakaianBetawi sudah digunakanoleh PNS, dan mungkin akanditerapkan juga untuk anakusia sekolah,” ujar Jokowi,sapaan akrabnya.Rencana melibatkansekolah untuk turut me-Berlakukan Pakaian KhasBetawi Bagi Para PelajarGUBERNUR DKI JOKOWIJAKARTA, (WN)Setelah sukses memberlakukan penggunaanpakaian khas Betawi kepada para Pegawai NegeriSipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,rencananya penggunanaan pakaian khas Betawijuga akan diberlakukan bagi para pelajar di ibu kota.Hal ini ditujukan sebagai upaya pelestarian budayaBetawi sejak dini.lestarikan budaya Betawitidak hanya dalam soal pak-aian saja. Beberapa waktulalu, Pemprov DKI bersamaBadan Musyawarah Ma-syarakat (Bamus) Betawiberencana merombak materipelajaran muatan lokal (mu-lok) budaya Betawi yang adadalam Pelajaran Lingkungandan Budaya Jakarta (PLBJ)karena dinilai sudah tidaksesuai lagi dengan kebutu-han para pelajar Jakarta.Bahkan untuk meles-tarikan kebudayaan Betawi,tidak hanya sebatas denganpenggunaan pakaian khasBetawi saja. Mantan Wa-likota Solo ini, juga memintaagar seluruh bangunan di ibukota menggunakan ornamenBetawi serta menjadikanBetawi sebagai tuan rumahkebudayaan di Indonesia.Tidak hanya itu, Jokowijuga akan mendorong DPRDDKI Jakarta untuk menerbit-kan peraturan daerah (perda)mengenai pelestarian budayaBetawi. Pemprov DKI jugaakan menciptakan Jakartasebagai kota dengan karakterdan identitas budaya Betawi.Bahkan, Jokowi jugaberencana membangun Mas-jid Raya yang bangunannyaakan disesuaikan dengankarakter Betawi. Nantinya,masjid raya ini terletak di ka-wasan Kapuk, Jakarta Barat.Rencananya pembangunanmasjid di atas lahan seluas 4hektar tersebut akan dimulaitahun depan. (rekson)Aher Sempat Ancam Akan Tahan Dana BOSkan perwakilannya. Padahalacara tersebut seharusnyadihadiri langsung oleh parakepala dinas.“Tolong sampaikansalam saya pada kadisdikkab/kota. Salam agar merekamemperhatian pendidikankab//kota kita. Kalau bukanurusan berkaitan dengansiswa, peluncuran ini bisa di-tahan.Acara ini bukan hanyaurusan disdik, ini urusanrakyat kita. Bagi yang me-wakili, salam bagi yang tidakhadir,” kata Heryawan dalamPeluncuran Dana BantuanOperasional Sekolah (BOS)Triwulan I, Januari-Maret2013 di Aula Barat, GedungSate, Jalan Diponegoro,Kota Bandung, Jumat.Pemerintah ProvinsiJawa Barat menerima alo-kasi total dana BOS Rp4,161 triliun untuk triwulanI 2013. Sekolah Dasar (SD)dan SD Luar Biasa (SDLB)menerima sekitar Rp2,761triliun, sementara itu Seko-lah Menengah Pertama(SMP), SMP Luar Biasa(SMPLB), dan SMP terbukasekitar Rp1,219 triliun, sertacadangan untuk semua seko-lah sekira Rp 179 miliar.Dana ini untuk 1 tahun den-gan rincian siswa SD/SDLBRp580 ribu/siswa/tahun dansiswa SMP, SMPLB, SMPterbuka mendapat Rp 710ribu/siswa/tahun.“Saat ini dilakukan pen-cairan tahap pertama untuk26 kab/kota untuk Januari-Maret 2013 sebesar Rp984,5miliar dengan perincian Rp683,8 miliar dana BOS SD/SDLB dan Rp 300,7 miliardana BOS SMP, SMPLB danSMP terbuka,” kata KepalaDinas Pendidikan Wahyu-din Zarkasyi dalam Pelun-curan Dana BOS Triwulan I,Januari-Maret 2013 di AulaBarat, Gedung Sate, JalanDiponegoro, Kota Bandung,Jumat (18/1/2013).Penggunaan dana BOS disekolah harus dikelola secaramandiri sesuai kesepakatantim manajemen BOS, dewanguru, dan komite sekolah.Untuk menjamin transpar-ansi dan akuntabilitas dalampengusulan dana BOS, harusdidasarkan pada kesepakatandan keputusan bersama.Pemprov juga sudah mem-bentuk tim manajemen BOSprovinsi untuk kelancaranpenyaluran dana BOS diJabar. Sementara di kab/kota, tim manajemen BOSditetapkan dengan keputusanbupati/walikota.(BN/Wn)ICW Desak BPK Audit Anggaran Pendidikan Bertaraf InternasionalJAKARTA, WNIndonesia CorruptionWatch bersama masyara-kat sipil mendesak BadanPemeriksa Keuangan men-gaudit seluruh dana APBN,APBD, dan dana masyara-kat yang telah dialokasikanuntuk penyelenggaraansatuan pendidikan bertarafinternasional.Divisi MonitoringPelayanan Publik ICW, SitiJuliantari Rachman, men-gatakan, audit ini pentingmenyusul putusan Mah-kamah Konstituri yangbaru-baru ini menghapuspasal 50 ayat (3) Undang-Undang No.20 tahun 2003tentang Sistem PendidikanNasional.“Pengahapusan terse-but juga berdampak padapenghentian anggaranyang diberikan dari APBN,APBD maupun dana ma-syarakat kepada satuanpendidikan bertaraf inter-nasional,” ujar Siti dalamrilisnya.Menurutnya, penge-lolaan dana pada satuanpendidikan bertaraf in-ternasional kerap tidaktransparan dan partisipatif.Padahal Pemerintah sudahmemberikan anggaran be-sar bagi satuan pendidikanbertaraf internasional.Setiap tahunnya, untukSD mendapatkan danahingga Rp. 200 juta, SMPmencapai Rp. 300 juta,dan SMA/SMK mencapaiRp. 600 juta dari APBN.Selain itu, RSBI jugamendapatkan dana yangberasal dari APBD danmasyarakat dengan jumlahyang bervariasi.“Permintaan auditmerupakan bentuk evaluasidan pertanggungjawabanpemerintah atas programinternasional yang dikem-bangakan pada setiapsatuan pendidikan. Selainitu, audit juga dapat me-ningkatkan transparansidan partisipasi publik,”tukasnya.Permintaan audit ke-pada BPK sesuai den-gan Undang-UndangBPK No. 15 tahun 2006,Pasal 6 ayat (1) yangpada intinya bahwa BPKbertugas memeriksapengelolaan dan tang-gung jawab keuanganNegara seperti yangdilakukan oleh Pemer-intah Pusat, PemerintahDaerah. (son)SMAN 1 IndramayuTarget Lulus 100%Mahasiwa Desak SekolahKembalikan Pungutan RSBIJAKARTA, (WN)Indonesian CorruptionWatch (ICW) melaporkankepada Wakil GubernurBasuki Tjahaja Purnama(Ahok) perkembanganputusan Komisi InformasiPublik (KIP) 15 Novem-ber 2010 yang hingga kinibelum jua ditindaklanjutilima kepala SMP.Padahal, kelima kepalasekolah yaitu SMPN 190Jakbar, SMPN 95 Jakut,SMPN 84 Jakut, SMPN67 Jaksel, SMPN 28 Jak-pus telah menerima perin-gatan sampai tiga kali daripengadilan.“Sekarang sudah sam-pai pada peringatan ketuapengadilan ke kepalasekolah. Kami memintagubernur segera meninda-klanjuti. Mudah-mudahanbisa memberikan (SPJ) ituICW Laporkan Lima SMP di Jakarta Selewengkan Dana BOSdalam waktu dekat,” ujarPeneliti Monitoring Pelay-anan Publik ICW, FebriHendri usai bertemu Ahokdi Balaikota, Jakarta, Kamis.Febri menjelaskan, ber-dasarkan putusan KIP 006/VII/KIP- PS-M-A/2010,dokumen yang diminta ICWkepada lima kepala SMPtelah dinyatakan sebagaidokumen terbuka. Namunputusan itu sepertinya tak di-indahkan. Lima kepala SMPtersebut hingga kini tak jugamenyerahkan salinan doku-men Anggaran PendapatanBelanja Sekolah (APBS)dan keuangan lain termasukkwitansi juga Surat Pertang-gung Jawaban (SPJ) terkaitpengelolaan dana BOS danBOP tahun 2007, 2008 dan2009 di sekolah tersebut.Febri menegaskan bahwaSurat Pertanggungjawab(SPJ) selayaknya memangdibuka ke publik. Di lainhal, pihaknya mengapresiasirencana Pemprov merevisiPergub 1971/2011 tentangTentang Informasi YangDikecualikan, yang dini-lainya telah menghambatakses informasi ke sekolah.“Langkah bagus karenasebuah langkah pemberan-tasan korupsi yang dimulaidari sekolah,” ujarnya.Kronologi kasus ini ber-mula saat ICW memintadokumen di lima SMPNJakarta bahwa ada dana BOSuntuk anak miskin yangtidak dilaporkan. Dana ituantaranya pada 2007-2009.Tidak hanya itu, ICW jugasempat melaporkan kasusini melalui INSP Pemdadan dinyatakan tidak adapelanggaran. Namun BadanPemeriksa Keuangan (BPK)menyatakan ada pelanggaranprosedur.ICW juga sudah melaku-kan gugatan sengketa in-formasi ke KIP. KomisiInformasi pun mengabulkanpermohonan ICW. Dalamputusan KIP itu, Di-nas Pendidikan dimintasegera memberikan datatersebut kepada ICW,namun hal itu tidak lang-sung dilaksanakan.(red)
  7. 7. GugatanPemilukadaPurwakartadi MK Tertunda BanjirKENDALA BANJIREDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013METROPOLITAN7Sidang semestinya di-gelar kembali pada Kamis(17/1) pukul 09.00 WIBdengan agenda jawabandari pihak termohon dantanggapan dari pihak tergu-gat. Karena hampir seluruhwilayah Jakarta dan jalanutama di Jakarta tergenangair dan tidak mungkin dilaluikendaraan bermotor, ter-paksa sidang harus ditunda.Pasangan calon NomorUrut 1 Dudung B. Supar-di dan Yogie Mochamadmenggugat hasil Pemilu-kada Kabupaten Purwakartake Mahkamah Konstitusi(MK). Permohon ini terdaf-tar dengan registrasi nomor3/PHPU.D-X/2013 Melaluikuasa hukumnya, Fadli Na-sution yang meminta agarMajelis Hakim Konstitusimembatalkan KeputusanKomisi Pemilihan UmumDaerah (KPUD) Purwakartatentang rekapitulasi suaraPilbup.Dalam sidang yang dip-JAKARTA, (WN)P a r t a i B u l a nB i n t a n g ( P B B )menghadiri sidangmediasi pada Jumat(18/1/2013) pagi.PBB yang diwakiliKetua Dewan SyuroPBB Yusril IhzaMahendra, tidakdapat menerima suratkeputusan KPU, yangtidak meloloskan PBB ini sebagai peserta pemilu.Verifikasi faktual, menurutYusril, dilakukan dengantidak cermat. Bagi Yusril, penetapan 10 partai pesertapemilu belum bersifat final. “Jumlah 10 parpol belumfinal. Masih ada proses hukum yang akan menentukanpartai peserta pemilu,” ujarnya.Yusril menambahkan, tidak menutup kemungkinanPBB akan mengajukan gugatan ke MahkamahKonstitusi (MK), dengan dasar perkara persengketaanpemilihan umum.Sementara itu, Denny Tewu, Ketua UmumPartai Damai Sejahtera (PDS), menyatakan KPUmendiskriminasi partainya. Hal ini disampaikan Dennyketika sidang mediasi, Jumat siang.Denny mengatakan, KPU melakukan verifikasifaktual dengan tidak langsung mengecek ke kediamananggota PDS. Selain itu, PDS hanya diberi waktu 23hari untuk persiapan verifikasi faktual. “Kami merasadidiskrimanasi KPU. Kami hanya dapat 23 hari. Partailain 58 hari untuk persiapan verifikasi faktual,” ujarnya.Menanggapi gugatan mediasi ini, Kuasa HukumKPU Adnan Buyung Nasution mengatakan, peluanggugatan mediasi berlanjut ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara cukup besar. “Peluang itu besar. KPUsudah bekerja dengan mengedepankan prinsip fairness,” katanya. (WN/K03)JAKARTA, (WN)Ratusan berkas perka-ra korupsi di GedungKomisi PemberantasanKorupsi (KPK) rusak ter-endam banjir. Tim rescueArsipNasionalRIbahkanharus turun tangan meny-elamatkan ratusan doku-JAKARTA, (MN)Keputusan GubernurDKI Jakarta, Joko Widodoyang menyetujui rencanapembangunan enam ruasjalan tol di ibu kota menuaibanyak kritikan. Meski be-gitu, mantan Walikota Soloini menegaskan, dirinyaakan benar-benar menyetu-jui pembangunan enam ruasjalan tol, asalkan itu menjadikebutuhan masyarakat danbukan murni untuk kepent-ingan bisnis semata.Atas dasar itulah, hariini, Jokowi menggelar publichearing untuk dapat me-mastikan jika pembangunanenam ruas jalan tol di ibukota merupakan kebutuhanmasyarakat. Dalam perte-muan yang digelar sekitar2,5 jam itu banyak juga yangmenyampaikan keberatanatas rencana Kementeri-an Pekerjaan Umum (PU)Kasus Korupsi BRI di Kejagung MandekJAKARTA, (WN)Penanganan kasusdugaan korupsi pem-berian dan penggunaankredit senilai US$18 jutakepada PT First Inter-nasional Gloves (FIG)di Pelahari, Banjarma-sin, Kalimantan Selatan(Kalsel), yang dilaku-kan Kejaksaan Agung(Kejagung) tampaknyamandek.Sejak meningkatkanke penyidikan pada Sep-tember 2012, Kejagungbaru menjerat dua ter-sangka dalam kasus ini,yakni Dirut PT FIG, Hansen,serta Account Officer padaDivisi Agribisnis KantorBRI Pusat, RBW, yangsejauh ini belum ditahan.Berkas keduanya belumada yang lengkap (P21)dan dilimpahkan ke penun-tutan. Selain itu, Kejagungbelum mampu menyentuhjajaran direksi yang di-duga bertanggungjawabdalam pengucuran kredittersebut.Jaksa Agung MudaPidana Khusus (JAMPidsus) Andhi Nirwantomenyebutkan, sejauh inipenanganan kasus terse-but masih dalam tahappelengkapan berkas keduatersangka. “Belum. Dalamtahap penyempurnaanberkas,” kata Andhi, diJakarta, Jumat.Menurut Andhi, pi-haknya juga tidak dapatmemastikan apakah arahpenyidikan kasus ini bakalmenjerat tersangka baru.Sebab, dia berpandanganbahwa sejauh ini belumditemukan alat bukti yangmengarah pada adanyatersangka baru.“Ya, soal tetap-mene-tapkan tersangka, mestidilihat berdasarkan padabukti permulaan yang cu-kup.Dan kasus itu senan-tiasa bisa berkembang.Arah itu akan mengikutitemuan-temuan terhadaphasil pemeriksaan yangdilakukan,” ujarnya.Disinggung soal apak-ah nantinya penyidik padaPidsus bakal memeriksajajaran direksi Bank BRIkembali, Andhi tidak mem-berikan penegasan. “Kalaudireksi itu ada keterkaitanke sana, justru kita haruskumpulkan alat bukti lain,”katanya.(tim)JAKARTA, (WN)Banjir di Jakarta tampaknya berdampak padasidang gugatan Pemilihan Umum Kepala Daerah(Pemilukada) Kabupaten Purwakarta. Pasalnya,sidang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi(MK) harus tertunda karena Gedung MK di JlnMerdeka Barat, Jakarta Pusat kebanjiran.impin Hakim KonstitusiAkil Mohtar itu, kuasa hu-kum pemohon memapar-kan beberapa dalil pokokyaitu bahwa pasangan Dedy-Dadan dengan nomor urut2 meraih suara hingga 65%dengan cara-cara tidak sahdan melanggar hukum. Mer-eka membaginya ke dalamtiga sifat pelanggaran yangdilakukan, yaitu sistematis,terstruktur, dan massif.Pelanggaran sistematiskarena diduga kemenan-gan nomor urut 2 sudahdirencanakan sejak awaldengan memobilisasi aparatsatuan kerja perangkat dinas(SKPD), aparat desa, meng-gunakan danaAPBD denganberbagai modus penggu-naan, di antaranya membuatkalender, undangan, dannota bupati.“Dikatakan terstrukturkarena relawan Balad Sa-hate dikumpulkan di suatutempat secara bertahap, adajuga dari kalangan SKPD,camat, sampai kepala desa,”ujar kuasa hukum, FadliNasution.Di hadapan majelis ha-kim, Fadli juga memaparkanbahwa pelanggaran dilaku-kan secara massif denganmodus politik uang di anta-ranya dengan cara pengas-palan jalan. Ia menginven-tarisasi puluhan kasus yangakan diperkuat oleh buktidan saksi yang mendukungdugaan pelanggaran terse-but. Ia memaparkan adanya20 kasus pelanggaran dankecurangan yang dilaku-kan oleh PNS dan aparaturnegara lainnyadan 37 kasusdalam bentuk politik uang.“Sementara, dalam bentukintimidasi kepada wargaoleh PNS dan tim pasangannomor urut 2 ada 21 kasus,”ucapnya.Oleh karena itu, pasan-gan DUGI memohon agarmajelis hakim membatal-kan keputusan KPU yangmemenangkan pasanganDeddy-Dadan demi hukum.Mereka mengaku siap meng-hadirkan 100 orang saksiuntuk memperkuat permo-honannya.Pada kesempatan itu, pi-hak KPU sebagai termohondiwakili oleh kuasa hukum-nya, Memet Ahmad Hakimdan Abshar Kartabrata. Se-mentara, pasangan Deddy-Dadan selaku pihak terkaitdiwakili oleh Moh. Asrunsebagai kuasa hukumnya.Hakim Konstitusi AkilMochtar menilai jumlahsaksi yang akan dihadirkanoleh pihak pemohon terlalubanyak. Bagi Akil, kesak-sian tidak diukur dari segikuantitas, melainkan kuali-tasnya. “Silakan seleksi lagisaksinya,” katanya.(GN/red)Jokowi Setuju Pembangunan Enam Ruas Tol Ibu Kotamembangun enam ruas jalantol di ibu kota. Pasalnya,pembangunan enam ruas tolini dinilai hanya akan me-nyelesaikan masalah kemac-etan untuk sementara saja.“Saya ingin jadi pejabatpublik yang tidak melanggaretika kebijakan. Enam ruasjalan tol ini akan benar-benarsaya setujui, kalau lahirdari kebutuhan masyarakat.Bukan murni kepentinganbisnis,” tegas Jokowi, diBalaikota, Selasa.Meski demikian, dirinyajuga mempertimbangkanproyek yang telah berjalanini. Sehingga masyarakatdiminta untuk mengerti kon-disi tersebut. “Tapi sekalilagi, ini kan sudah prosessetengah main. Ini yang jugamasyarakat atau publik harusmengerti,” katanya.Dirinya menegaskan,tidak ada tekanan dari pu-sat terkait keputusan yangakan diambil. Ia memasti-kan, keputusan yang diam-bil akan berpihak kepadakepentingan masyarakat.Terlebih dalam menanganimacet tak hanya soal mem-perbaiki transportasi sajamelainkan harus seiring den-gan rasio penambahan jalan.Usai mengglar publichearing, diakui Jokowi, pi-haknya masih membutuhkanwaktu untuk memutuskankelanjutan proyek ini. “Be-berapa pertimbangan masihakan dikaji lagi. Beri sayawaktu untuk memikirkan-nya. Dengan public hearingini kan menunjukkan ma-syarakat diberi ruang dalammenyampaikan pendapat-nya,” kata Jokowi.Sementara itu, dalampertemuan tersebut, peno-lakan pembangunan enamruas tol di ibu kota salahsatunya disampaikan pakartransportasi dari UniversitasIndonesia (UI), Agus Pam-bagyo. Dirinya beralasan,begitu tender prakualifikasidiumumkan KementerianPekerjaan Umum (PU), in-vestor di bidang otomotiflangsung akan menambahinvestasi sebesar Rp 5 tril-iun ke Indonesia. Hal inilahmenurutnya yang akan ber-dampak pada melonjaknyajumlah kendaraan pribadi diJakarta.Sebelum pembangunandimulai, ia pun memintaagar Kementerian PU bisamenunjukkan analisis men-genai dampak lingkungan(amdal) keenam ruas ja-lan tol tersebut. “Karenadari amdal yang saya tahu,isinya hanya copy paste,”ungkapnya. Selain itu, iajuga mengingatkan adanyaperjanjian bahwa ada be-berapa persyaratan yangharus dipenuhi ketika enamruas jalan tol akan dibangun.Salah satunya ruas east-westbaru akan dibangun setelahpembangunan Mass RapidTransit (MRT) mencapai50 persen. “Syarat-syarattersebut harus terpenuhi jikamemang jadi dilakukan,”tandasnya.Wakil Menteri PekerjaanUmum, Hermanto Dardakmengatakan, dengan pem-bangunan enam ruas jalantol baru akan menambah0,3 persen rasio jalan di ibukota. Saat ini di Jakarta ra-sio jalan baru mencapai 6,2persen. Padahal, rasio jalandi Jakarta idealnya mencapai12 persen dari luas Jakarta.“Sekarang baru 6,2 persennanti akan bertambah 0,3persen lebih, makanya per-jalanan masih panjang,” kataHermanto. (rekson)Ratusan Berkas Perkara Korupsi Terendam Banjirmen di KPK, Jumat .Nyaris semua dokumenrusak terendam. Dokumenitu memang di basement Ge-dung KPK. Meski demikian,tim rescue tetap memintabeberapa staf KPK menge-luarkan dokumen dan berkasyangdibundeldalampuluhankardus untuk diperiksa kadarkerusakannya.Kordinator tim rescueANRI, Kadir, mengungkap-kan pejabat KPK bidang pen-garsipan meminta pihaknyamenyelamatkan dokumen-dokumen penting setelahGedung KPK kebanjiran.“Sejauh mana kerusakan-nya,” kata Kadir.WakilKetuaKPKZulkar-naen membenarkan evakuasisejumlah berkas perkara ko-rupsi oleh tim arsip nasional.Tim KPK masih mendataberkas kasus apa yang rusak,dan masih menunggu tim res-cueANRI berapa banyakberkas kasus yang akandibawa untuk diselamat-kan. Meski demikian,Zulkarnain memastikanjika berkas perkara yangterendam banjir dan ru-sak merupakan berkasperkara lama. (DNI)Yusril Akui PBB MungkinAjukan Gugatan ke MKPemilukada di IndonesiaMasih KoruptifJAKARTA, (WN)Indonesia Corruption Watch (ICW) bekerjasamadengan Universitas Negeri Jakarta menyelenggarakanSeminar Publik “ Politik Transaksional dalamPemilukada dan Ancaman Demokrasi “.Seminar ini merupakan bentuk pemaparan hasil risetICW terkait Pilkada beberapa daerah di Indonesia antaralain Jakarta,Aceh, Jayapura, Banten, Kendari dll.Acarayg diselenggarakan bertempat di Aula PerpustakaanUNJ tersebut diisi oleh narasumber yaitu Peneliti ICW,Abdullah Dahlan, Dosen Sosiologi UNJ, UbaidilahBadrun ,MSi dan Profesor riset LIPI Siti Zuhro.Secara keseluruhan dari hasil riset ICWmengemukakan bahwa pemilukada di DKI Jakartamasih diwarnai dengan politik transaksional, mulaidari proses seleksi kandidat ke partai hingga masapencoblosan. “ Pemilukada di Indonesia masih dibajakoleh cukong dan elit lokal, banyak APBD dipake olehincumbent dan menang, serta penyelenggara yangmudah diintervensi politik. Namun belum bisa dibilanggagal, tinggal sistem pemilukada harus diperbaiki.Saat ini momentum pengawalan dalam pembahasanRUU pemilukada di DPR” ungkap Abdullah Dahlanmemaparkan hasil riset ICW.Menanggapi hasil riset ICW ttg Pilkada tersebut,dosen politik UNJ, Ubedilah berpendapat fenomenatransaksional dalam Pilkada temuan ICW sdh sangatmengerikan. Dimana semua pemenang sebagian besarmelanggar aturan dan incumbent banyak menggunakanAPBD. “Kualitas demokrasi menjadi ternodai karenapartai politik mengandalkan uang dalam pilkada. Hasildari pemilukada inilah yg melahirkan kepala daerah ygkorup”, ujarnya.Selanjutnya Siti Zuhro menilai yg disampaikanoleh riset ICW ini sudah termasuk komprehensif. “Indonesia saat ini sedang mengalami proses panjangyang melelahkan membangun rumah Indonesia.Semua pemilu yang dilakukan di Indonesia baru padalevel pembukaan, belum pada level transparansi danakuntabilitas”, Papar Ziti Zuhro.Rangkuman kesimpulan dari Seminar ini bahwa,masyarakat (CSO) harus bangkit mendorong partisipasipublik dalam Pemilukada. Selain juga harus adaperbaikan elit lokal dan partai politik dalam menegakkannilai-nilai integritas pemilukada. (AW)
  8. 8. EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013NUSANTARA8Ketiga Strategi itu adalahmerealisasikan total ben-efit untuk setiap peserta ,memberikan layanan terbaikmelalui friendly service danmewujudkan jamsostek/BPJS ketenagakerjaan seb-agai strong brand di semuastakeholder.“Saya minta seluruh in-san Jamsostek untuk bekerjakeras mewujudkan visi barujamsostek, sehingga dapatterwujud BPJS Kelas dunia,”ungkap Direktur Umumdan SDM PT Jamsostek(Persero) Amri Yusuf padapembukaan Rapat Koor-dinasi Daerah (Rakorda)yang berlangsung di GrandPURWAKARTA, (WN)Sebanyak 3 190 Guru Tidak Tetap (GTT) diKabupaten Purwakarta mendapatkan uang kadeudeuhdari Pemerintah Propinsi Jawa Barat, masing-masingmendapatkan Rp. 150 ribu rupiah yang dibagikan secaraserentak se-Kabupaten Purwakarta. “Alhamdulilahhari ini pihak Pemprov merealisasikannya, ”ungkapAceng Kuswaya SPd MPd, pengurus PGRI KabupatenPurwakarta kepada wartawan kemarin. (son)PURWAKARTA, (WN)Baru beberapa bulan terakhir tarif PDAM Purwakartanaik, kini pelayanan di PDAM semakin amburadul takkaru-karuan. Kenapa tidak ?. Selama tiga hari kedepanribuan pelanggan di 17 wilayah di Purwaklarta takakan mendapat pasokan air bersih, karena pipa utamaPDAM di Kampung Cilembang Sari Desa CipeundeuyKecamatan Bojong kembali rusak.Kepala Dinas ESDM Kabupaten Purwakarta WawanTarsamana Setiawan mengatakan baru mengetahuiadanya kerusakan pipa utama PDAM akibat gerakantanah itu, setelah mendapat surat pemberitahuanbernomor 01/Pen/PDAM/I/2013 dari BUMD tersebut.Adanya surat tersebut, sudah menjadi kewenanganpihaknya untuk memastikan ke lapangan.Dalam surat itu menyebutkan, dampak dari kerusakansaluran utama itu, yakni 17 titik tidak akan mendapatpasokan air bersih selama tiga hari ke depan. Adapunwilayah tersebut di antaranya, di sepanjang Jalan IpikGandamanah, Perum Ciwareng, Perum Munjul JayaPermai, Perum Dian anyar, Perum Munjul Jaya Lama,Perum POJ, Graha Mutiara2, sepanjang Jalan Veteran,Citalang Indah, Perum Oesman Singawinata, JalanTaman Pahlawan, Bumi Jaya Indah, Perum PJI, JalanKopi, Komplek KPN, dan Graha Citalang.(Red/WN/JPN)BANDUNG, (WN)Penuntasan dugaan korupsi dana hibah di KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta Rp828 juta yang proses hukum ditangani oleh PengadilanTipikor Bandung semakin merembet kemana - mana.Kali ini nama mantan KPU Purwakarta Dadan KomarulRamdan disebut sebut ikut terlibat dugaan korupsi.Bahkan nama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi jugadisebut didalam sidang lanjutan yang dipimpin KetuaMajelis Hakim Sinung Hermawan di Pengadilan TipikorBandung, Jln. LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu(16/1) siang, pada sidang eksepsi terdakwaAhmad Zae-nudin (mantan Bendahara KPU Purwakarta) danAdangLukman (mantan Kuasa Pemegang Anggaran).“Saya merasa dikorbankan oleh Ketua KPU DadanKomarul Ramdan. Padahal dia menjadi bagian dari kon-spirasi,” kata terdakwa Adang Lukman (mantan KuasaPemegang Anggaran) saat membacakan eksepsinya dihadapan majelis hakim. Penasehat hukum terdakwaAd-ang, Mas Mohamad Khudri mengatakan, Dadan KomarulRamdan telah melakukan pelanggaran. “Kalau merujukpada SK Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Dadan yangsaat itu Ketua KPU, diangkat jadi KPA. Tapi dia malahmelimpahkan kepada klien saya. (Red/JPN)PURWAKARTA, (WN)Kebijakan kontroversiBupati Purwakarta DediMulyadi yang mewajib-kan semua Pegawai NegeriSipil (PNS) dan non PNS(seperti perangkat RT/RW)harus bekerja berpakainserba hitam ala Ninja selamadua hari (Selasa dan Rabu),telah membuat warga ma-syarakat kebingungan untukmembedakan mana PNS danmana Non PNS dilingkun-gan Pemerintahan DaerahKabupaten Purwakarta.Hal yang sama juga telahdirasakan oleh pegawai diBadan Kepegawaian Daerah(BKD) Purwakarta untukmengontrol PNS. KarenaBKD kesulitan membeda-kan antara warga dan PNSyang mangkir atau bolosPURWAKARTA,(WN)Bachtiar, Kepala Desa (Kades)Babakan Cikao, Kecamatan BabakanCikao, Purwakarta dituding telahmenerima Rp 1,2 miliar dari kompensasipembebasan lahan seluas 60 hektar. Halitu terbongkar saat Sri Murni selakubendahara PT. Plesindo melabrak keKantor Desa tersebut, Kamis.“Kedatangan saya kesini karenasaya merasa telah dicemarkan namabaik saya oleh Kades BabakancikaoPak Bachtiar,” kata Sri Murni kepadawartawan di kantor Desa Babakancikao,sambil menunggu Kades Babakancikaoyang dihubungi beberapa kali melaluitelpon namun tidak datang.Selain itu, Sri juga membongkarmasalah pembebasan lahan. “KadesBabakancikao telah menerima uangkompensasi yang harusnya ada jatahuntuk para aparat desa, seluruhnyasekitar RP 1,2 miliar dari 60 hektarlahan, kompensasinya Rp 2000 permeter. Rp 500 untuk para perangkatdesa dan panitia desa lainnya, sementarakepala desa Rp 1.500, “ujarnya.Sedangkan Kades Bachtiar kepadawartawan membantahnya. “Ini semuasalah paham, saya minta semuayang terlibat dihadirkan agar semuapermasalahan bisa selesai. Sementarauntuk uang kompensasi, tidak ada jatahuntuk pihak lain, melainkan seluruhnyabonus dari perusahaan untuk saya selakukepala desa,” kata Bachtiar. (Red/raka)PURWAKARTA,(WN)Penyewaan handphoneatau telepon genggam men-jadi lahan bisnis permanenbagi para petugas di Lem-baga Permasyarakatan (LP)Purwakarta. Mereka bukan-nya menertibkan pereda-ran handphone di LP malahmeraut keuntungan haramtersebut untuk pribadi.Hal itu diketahui saatsalah seorang oknum pega-wai di LP Purwakarta ke-dapatan membuka ‘bisnis’dengan menyewakan hand-phone pada narapidana. Per-buatannya itu pun membuat-nya mendapat sanksi tingkatsedang serta dipindah tempatkerja. Hal itu diungkapkanBANDUNG, (WN)Pemerintah Provinsi JawaBarat memberikan bantuan ke-padaPemerintahKotaBandungsebesar Rp. 77.101.000.000.Bantuan itu secara simbolisdiserahkan oleh GubernurJawa Barat Ahmad Heryawankepada Wali Kota BandungDada Rosada, di Plaza BalaiKota Bandung, Jalan Wastu-kancana No 2, Jumat kemarin.Bantuan itu 50 M nya akandipergunakan untuk pemban-gunan SUS Gedebage, sedan-Jamsostek Kerja KerasWujudkan BPJS Kelas DuniaSIAPKAN 3 STRATEGIMEDAN, (WN)Dalam rangka mewujudkan visi baru Jamsostek,menjadi BPJS Berkelas Dunia, Terpercaya,Bersahabat dan Unggul dalam Operasional danPelayanan, terlebih menghadapi transformasiBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Ketenagakerjaan, Manajemen PT Jamsostek(Persero) menyiapkan 3 strategi.Elite Hotel Medan, kamiskemarin.Ditegaskan Amri padarapat yang dihadiri KakanwilIGN Suartika, Wakil kakan-wil Pengarapen Sinulinggadan 14 Kepala Kantor ca-bang, kepala bidang pema-saran dan Kepala BidangUmum SDM di 3 Provinsi(Aceh, Sumut, Sumbar),agar benar benar mengamal-kan etos kerja TOPAS danbudaya kerja IPTIK yangsudah disepakati.Tahun 2013 merupak-an tahun fit in infrastrucu-ture bagi Jamsostek, suatutahapan penting memasukimasa transisi. Amri meng-ingatkan agar tetap bekerjakeras dalam penyediaanSDM berkualitas, systempengembangan kompetensiberkelanjutan, sarana prasa-rana yang memadai, jejaringdan service point yang lebihluas dan terjangkau bagipeserta, serta tata kelolaproses pengadaan barangdan jasa yang lebih transpar-an, efektif dan efisien padasemua level sehingga lebihsiap menghadapi masa tran-sisi.Terkait pola perluasankepesertaan baru marketshare, Amri meminta agarseluruh insan jamsostekbekerja keras memperluaskepesertaan dan sosialisasikeseluruh kalangan pekerjatanpa membedabedakanperusahaan besar atau kecil,perusahaan dengan iuranbesar atau kecil.“Program jamsostekmerupakan misi kenabian,misi kemanusiaan yang jugamerupakan Hak Azasi Ma-nusia. Kita harus banggamelayani pekerja yang san-gat membutuhkan perlindun-gan sosial. Mari kerja kerasuntuk wujudkan BPJS kelasdunia sebaik-baiknya ,” ujarAmri Yusuf seraya meng-harap target 1 juta kepeserta-an Jamsostek Kanwil I padatahun 2013 dapat terealisasiatas dukungan semua pihak.(Red/ade)Pemkot Bandung Menerima Bantuan 77 Milyargkan sisanya dipergunakanuntuk hal-hal lainnya.Setelah pemberian ban-tuan dilaksanakan, GubernurJawa Barat mengatakan bahwaPemerintahProvinsiJawaBaratjuga akan memberikan bantuandi luar yang Rp. 77 M, berupa10 buah truk sampah untukKota Bandung dan 750 motorpengangkut sampah untukseluruh Jawa Barat, tetapi Aherberjanji Kota Bandung akanmendapatkan yang lebih ban-yak daripada daerah lainnya.“Bantuan truk sampah di-luar yang Rp77 milyar tadiuntukKotaBandung,insyaallahtruk nya dibeli provinsi segeratahun ini kemudian setelahjadi truk diserahkan ke kotabandung, kita rencanakan belisepuluhcompactoryangbagusyang tertutup, nilainya sekitar10 milyaran seluruhnya, ke-mudian kita akan membeli 750truk sampah motor yang bisamasuk gang-gang yang akandibagi seluruh Jawa Barat ten-tunya Kota Bandung mendapatyang terbanyak karena kitaingin Kota Bandung sebagaiibukota provinsi bersih men-arik sebagi Paris Van Java,”jelasnya.Selain itu menurutnya,permasalahan sampah yangmenumpuk beberapa hari tera-khiriniakibat rusaknyaalat-alatberat di TPA Sari Mukti, men-jadi perhatian dari PemerintahProvinsi jawa Barat. Dalamjangka pendek, peralatan yangberat tersebut sudah diperbaikidan berjalan normal lagi. “Un-tuk mengantisipasi hal terse-but terulang lagi, maka kitapun akan memberli peralatanbaru di tahun ini,” ujarnya.Wali Kota Bandung DadaRosada pun mengucapkanterima kasih atas bantuanyang diberilan oleh ProvinsiJawa Barat dan akan meng-gunakannya dengan sebaik-baiknya. “Saya ucapkanterima kasih atas bantuanini dan akan menggunakan-nya dengan sebaik-baknya,”ujarnya. (Manullang)Di Purwakarta Sulit Membedakan PNS dan Non PNSdi jam kerja. “ Susah me-lihat identitasnya karenatidak jelas, tidak ketahuanmana PNS mana Non PNS,” tutur, Kepala Bidang Pem-bina Pegawai (PP) BKD,Agus Djamaludin kepadawartawan.Kata Agus, selaian pak-aiannya serba hitam, PNSjuga tidak ada tanda atau-pun logo yang tertera padabaju seragam hitam PNSitu, jadi kita sulit mengenaliPNS. Inilah yang membuatlemahnya pengawasan ataskinerja PNS. Tidak jarangjuga karena seragamnyasama, petugas di lapangantidak mau ikut campur. Di-peringati saat di jalan nantisalah orang, karena saatini warga pun sudah mulaibanyak yang berseragamhitam-hitam,” katanya.Sementara sejumlahwarga yang diminta ko-mentarnya juga membena-rkan kebingungan beruru-san dengan petugas PNS.Hal itulah yang dirasakanwarga Perum Panorama,Rahmawani. “ Sempat lamasaya kebingungan pak diDinas Kependukukan danCatatan Sipil saat mengurussurat pindah. Saya tidak bisamembedakan orang yangberpakain hitam yang dudukkursi pintu masuk denganyang berdiri, semuanya samahitam. Untungnya saya me-maksa membuka salah satupintu ruangan, hingga adaseorang pegawai wanitayang marah menegur saya.“Ibu keperluan apa, ke-napa membuka pintu?, tegurpegawai itu dan saya mem-balas menjawab, ini bu..sayamau ngurus surat pindahdaerah. Pegawai itu punmengatakan, kalau ibu maungurus surat pindah bukandisini tempatnya bu.., disinikhusus kantor pegawai, se-baiknya ibu tunggu saja diruang tunggu yang ada kursi,ujar pegawai yang ditirukanRahmawani. (Red/JPN)3 190 Guru Terima“Kadeudeuh” Rp 150 RibuPipa Utama PDAM Rusak,Ribuan Pelanggan Tak Dapat AirMantan Ketua KPUDisebut Ikut TerlibatOknum Pegawai LP Buka “Bisnis”Handphone ke NarapidanaKades Terima Rp 1,2 Miliar DariPT Plesindo Belum DiusutKepala Kantor KementrianHukum dan HAM WilayahJabar I Wayan KusmiantaDusak usai apel ‘Getting toZero Halinar’ (HP, pungli,narkoba) di Rutan Kebon-waru, Jalan Jakarta, Jumat(11/1/2013).Ia menuturkan bah-wa beberapa waktu laluia mendapati dua pegawaidi lingkungan KemenkumHAM Jabar yang melaku-kan pelanggaran. Yaitu diLapas Purwakarta dan LapasBanceuy Bandung. “Jadi diPurwakarta itu, ada pejabatstruktural yang menyewakanhandphone pada narapidana.Kita pindahkan dari jabatan-nya dan dikenakan sanksitingkat sedang,” ujar Dusak.Sementara di Lapas Ban-ceuy, oknum pegawai didugamenjadi perantara untukmemasukkan narkoba masukke dalam sel. Oknum terse-but kini telah diserahkanke pihak kepolisian untukdiproses sesuai hukum yangberlaku. “Yang Banceuykita tarik juga dan sudahdiperiksa kepolisian. Kitaserahkan pada polisi untukprosesnya,” katanya. (JPN)

×