Materi pekerti pak rektor
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Materi pekerti pak rektor

on

  • 1,565 views

Materi Pekerti 18-10-2010

Materi Pekerti 18-10-2010

Statistics

Views

Total Views
1,565
Views on SlideShare
1,565
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
67
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Materi pekerti pak rektor Materi pekerti pak rektor Presentation Transcript

  • 1 STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI : IMPLIKASINYA TERHADAP TUGAS DAN PERANAN DOSEN
  • STRATEGI 2  Menempatkan sebuah sistem dengan segala keterbatasan yang dimiliki pada posisi paling baik di masa depan supaya mampu menanggapi tantangan yang dihadapi
  • SUPRA SISTEM Opportunity/ peluang Masukan Luaran Treat/tantangan Opportunity /peluang Masa Depan Unswagati Cirebon 2010
  • Apa Yang Harus Dilakukan? 4 Melakukan Telaah Strategis terhadap sistem (pendidikan tinggi) tentang:  Wawasan (Visi), misi, cita-cita atau mimpi Misi dari sistem  Keadaan internal dan lingkup eksternal yang mempengaruhi pencapaian misi sistem (SWOT)  Identifikasi masalah Utama  Rencana Pengembangan
  • Seperti Apa Strategi Pengembangan Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia? 5 STRATEGI JANGKA PANJANG PENDIDIKAN TINGGI 2003-2010 (Higher Education Long Term Strategy/ HELTS 2003-2010)
  • Bagaimana dengan Strategi 6 Pengembangan Universitas?  hal yang sama di tingkat Universitas, skala yang lebih kecil, dari supra sistem ke sub-sistem, bahkan sub-sub sistem Melakukan Telaah Strategis terhadap sistem (pendidikan tinggi) tentang:  Wawasan (Visi), misi, cita-cita atau mimpi  Misi dari sistem  Keadaan internal dan lingkup eksternal yang mempengaruhi pencapaian misi sistem (SWOT)  Identifikasi masalah Utama  Rencana Pengembangan
  • Implikasi pada Peranan Dosen 7  Relevansi: Peran dalam Mendesain dan melaksanakan Perkuliahan  Akuntabilitas: bisa dipertanggungjawabkan Pemerataan: perluasan (kapasitas tampung, proporsional bidang keahlian, jenjang pendidikan), penyebaran geografis, pemenuhan kebutuhan lokal
  • Akuntabilitas 8 Pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan:  Tujuan jelas, dapat dijabarkan menjadi tujuan- tujuan khusus (standar kompetensi ke kompetensi dasar)  Kegiatan dapat diawasi supaya mengarah ke tujuan  Hasil efektif, karena tujuan tercapai  Proses efisien  Menjalankan mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan
  • 3
  • Kebijakan Dasar Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003 -2010 9  Daya Saing Bangsa kontribusi produk dan jasa dalam pasar dunia: meningkatkan kemampuan dalam menggali, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada untuk dapat tampil sebagai bangsa yang terhormat dalam percaturan regional maupun global  Otonom  Pendekatan terbaik untuk pengelolaan sistem pendidikan tinggi yang sangat kompleks. Kewenangan dalam mengembangkan dan mengelola program pendidikan secara mandiri untuk menghasilkan karya akademik dan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat luas.  Kesehatan Organisasi kemampuan organisasi untuk mengembangkan kebebasan akademikm, inovasi, kreativitas & pemanfaatan pengetahuan Meningkatkan kapasitas institusi agar dapat selalu tumbuh dan berkembang, mengatasi dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta proaktif menyongsong masa depan.
  • Isu Strategis Daya Saing Bangsa 10 Integrasi Bangsa : PT selalu berperan penting dalam pembentukan bangsa; PT memberi inspirasi untuk NKRI; PT sebagai kekuatan moral ; membentuk masyarakat madani yang demokratis Hanya lembaga yang mampu, otonom, independen dan bertanggung jawab yang dapat memerankan hal di atas
  • 11 Kesatuan Nasional (Integrasi Bangsa) Setiap institusi pendidikan tinggi memiliki otonomi  (kebebasan) untuk mengembangkan program- programnya, namun harus terjadi sinergi satu sama lain. Sinergi tersebut antara lain adalah dalam pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kesadaran sebagai warga negara, kesadaran sosial, demokrasi, dll. Dengan demikian diharapkan para lulusan PT tidak hanya memiliki kebanggaan terhadap alamaternya atau daerah asalnya saja, namun juga bangga sebagai Bangsa Indonesia.
  • Isu Strategis Globalisasi 12 PT mengalami perkembangan akibat globalisasi dan kemajuan teknologi informasi  Globalisasi membuka peluang lebih besar untuk akses pendidikan dan pengetahuan yang lebih maju Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal : people skills, communication skills & leadership
  • Globalisasi : 13  Institusi pendidikan tinggi harus mampu mengembangkan dirinya sehingga dapat dikenal secara internasional, bahkan sejajar dengan perguruan tinggi luar negeri. Untuk itu perlu peningkatan kerjasama dalam berbagai aspek pengembangan pendidikan dengan institusi pendidikan luar negeri.
  • Isu Strategis Penelitian dan Pendidikan 14 PT harus terus mengikuti perkembangan iptek dan tetap relevan dengan kebutuhan sosial ekonomi PT harus mampu : kreasi pengetahuan; kurangi ketergantungan asing; kapasitas SDA berkelanjutan; teknologi yg sesuai; substitusi impor dan nilai tambah; peningkatan keadaan sosial dan kesehatan; pengembangan peneliti
  • Kualitas penetilian dan pendidikan : 15 - Institusi pendidikan tinggi dapat dikenal secara luas dari hasil karya akademik yang berupa pengetahuan maupun produk inovasi teknologi, serta lulusan (pendidikan mahasiswa). Untuk itu arah penyelenggaraan penelitian maupun pendidikan haruslah relevan dan hasilnya harus memenuhi standar kebutuhan masyarakat luas  Standarisasi dan sertifikasi
  • Isu Strategis Diferensiasi Misi 16 PT diharapkan untuk unggul dalam hal pembelajaran, penelitian dan pemberdayaan masyarakat PT dapat mengunggulkan penelitian atau pendidikan PT dapat pula mengunggulkan 4 fungsi : academic leadership; professional development; technological training; general higher education
  • Difrensiasi misi : 17 - Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, serta permasalahan dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin kompleks. Tidaklah mungkin sebuah institusi pendidikan tinggi menggeluti dan mengembangkan semua aspek kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu pengembangan pendidikan tinggi harus memiliki fokus program yang unik sehingga tidak terjadi duplikasi dengan pengembangan institusi lain. Dengan demikian diharapkan pengembangan program-programnya dapat lebh efektif dan efisien.
  • Isu Strategis Akses Pengetahuan 18 Siklus akan kebutuhan tenaga ahli terjadi dengan sangat cepat dan mudah sekali berubah PT harus tanggap terhadap tantangan global dan mampu menyediakan pendidikan yang fleksibel (distance learning; short courses, modular curriculum) PT mempunyai hubungan erat denga industri sehingga terbuka akses kepada fasilitas pembelajaran dan penelitian
  • Akses pengetahuan : 19 - Agar institusi pendidikan tinggi dapat berkembang secara dinamis diperlukan adanya “knowledge and innovation sharing”. Untuk itu perlu fasilitas untuk akses seluas-luasnya atas perkembangan pengetahuan di luar maupun penyediaan layanan informasi agar pihak luar dapat mengaksesnya dengan mudah.
  • Isu Strategis Otonomi 20 Pergeseran peran Ditjen Dikti yang semula sebagai pelaksana berubah menjadi fasilitator/ mediator dan pengawal kebijakan Dalam hal penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi, hendaknya mengikuti ketentuan bahwa tidak diskriminatf dan memberi peluang bagi semuanya, ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial
  • ISU STRATEGIS : OTONOMI 21 Pergeseran peran pengelolaan PT Tanggung jawab sosial PT melakukan : Perencanaan program pengembangan, peningkatan sumber daya, penggalangan sumber dana secara akuntabel, serta peningkatan tanggung jawab sosial Perlu ketrampilan manegerial staff
  • Isu Strategis Kesehatan 22 Organisasi Dikti perlu memberikan bimbingan kepada perguruan tinggi untuk menciptakan organisasi yang sehat Bimbingan dilakukan dengan memperhatikan bahwa kondisi PT berbeda sehingga diperlukan best practice Perlu dikembangkan good governance di PT di mana PT mampu membuat perencanaan dan mempunyai komitmen
  • Isu Strategis Pendanaan 23 Anggaran PT di Indonesia masih terendah, daya beli masyarakat secara umum juga rendah Perlu ada peningkatan anggaran PT dan perlu lebih banyak partisipasi publik Mekanisme penganggaran harus efektif (kompetisi berlapis) Dampak investasi thd. biaya perawatan dan operasional Perlu sistem audit yang kuat
  • STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL Penjelasan Umum UU No 20 Tahun 2004) 24 1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; 2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; 3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; 5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; 6. penyediaan sarana belajar yang mendidik; 7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; 8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; 9. pelaksanaan wajib belajar; 10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; 11. pemberdayaan peran masyarakat; 12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan 13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. 30
  • 
  • ISU STRATEGIS : DAYA SAING BANGSA 25 Integrasi Bangsa : PT selalu berperan penting dalam pembentukan bangsa; PT memberi inspirasi untuk NKRI; PT sebagai kekuatan moral ; membentuk masyarakat madani yang demokratis Hanya lembaga yang mampu, otonom, independen dan bertanggung jawab yang dapat memerankan hal di atas Perlu standarisasi dan sertifikasi
  • ISU STRATEGIS : OTONOMI 26 Pergeseran peran pengelolaan PT Tanggung jawab sosial PT melakukan : Perencanaan program pengembangan, peningkatan sumber daya, penggalangan sumber dana secara akuntabel, serta peningkatan tanggung jawab sosial Perlu ketrampilan manegerial staff
  • ISU STRATEGIS : KESEHATAN ORGANISASI 27 Peningkatan kapasitas institusi Tatakerja PT Sumber daya keuangan Sumber daya manusia Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Perlu profesionalisme staff
  • Dosen 28 adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2005 tentng Guru dan Dosen
  • Profesional 29 adalah pekerjaan atau kegiatan yang  dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan: - keahlian, - kemahiran, atau - kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta - memerlukan pendidikan profesi. Pasal 1 angka 3 UU No. 14 Tahun 2005
  • PRINSIP PROFESIONALITAS Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 30 profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
  • Pemberdayaan profesi dosen Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 31 diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.
  • KEDUDUKAN DOSEN Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005 32 Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
  • Fungsi Dosen Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2005 33  Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.  Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
  • Tujuan Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2005 34 Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
  • Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik 35 Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005
  • Kualifikasi akademik Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005 36 Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
  • Sertifikat Pendidik untuk Dosen Pasal 47 ayat (1) 37 Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Status Dosen, Jenjang dan Jabatan 38 Akademik Dosen-tetap Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan (4)
  • Profesor 39  Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.  Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.  Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.  Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
  • PERAN DOSEN DALAM PENGEMBANGAN INSTITUSI 40 Menjadi motivator, fasilitator dan tutor bagi mahasiswa dalam belajar dan mengembangkan ketrampilan dan keahliannya  Perlu pengetahuan dan ketrampilan aktivitas instruksional Menjadi inspirator, kreator dan inovator dalam mengembangkan karya intelektual/inovatif  Perlu keahlian khusus (special skill) dan keahlian umum (generic skills) untuk mengembangkan keahlian khususnya Menjadi manajer dan pendukung pengembangan institusi  Perlu pengetahuan dan ketrampilan manajemen organisasi dan sistem pendidikan
  • TUGAS DOSEN 41 Merancang dan melaksanakan proses pembelajaran Merancang dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran Mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum Mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran Memberikan bimbingan belajar kepada mahasiswa Melakukan penelitian dan pengembangan karya intelektual Melakukan pengembangan dan pengelolaan manajemen organisasi Dll.
  • Hak dan Kewajiban Dosen 42 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2)
  • Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi 43 gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa - tunjangan profesi, - tunjangan fungsional, - tunjangan khusus, - tunjangan kehormatan, serta - maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi Pasal 52 ayat (1)
  • Gaji Dosen 44 Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi  yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi  yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 52 ayat (2), dan ayat (3)
  • Tunjangan Profesi Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 45  Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.  Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.  Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.  Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  • Tunjangan Fungsional Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3) 46  Pemerintah memberikan tunjangan fungsional kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah.  Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Tunjangan fungsional dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
  • Tunjangan Khusus Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 47 Pemerintah memberikan tunjangan khusus kepada dosen yang bertugas di daerah khusus. Tunjangan khusus diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Tunjangan khusus dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  • Tunjangan Kehormatan kepada Profesor 48 Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan  kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan  kehormatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  • Maslahat Tambahan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 49  Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.  Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan.  Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan diatur dengan Peraturan Pemerintah .
  • Jaminan Sosial Tenaga Kerja 50 Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 58
  • Dosen dan pengembangan bidang 51 ilmu langka Pasal 59 ayat (1), ayat (2) Dosen yang mendalami dan mengembangkan  bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah  khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
  • Kewajiban Dosen 52 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal 60