Konsep Warisan Beda Agama

Brought By: Mazizaacrizal a.k.a Dewa ng’Asmoro Mudhun BumiVisit me at : www.mazizaacrizal.blogspot.com : www.facebook.com/mazizaacrizalE-mail : mazizaacrizal@yahoo.com KONSEP WARISAN BEDA AGAMA (Analisa Antara Pendapat Salaf dan Kontemporer, Relevansinya dengan Maqậshid Syari‘ah)

ABSTRAK Islamic Heritage Law convinced by majority of moslem society as the lawaccording with usefull, in the philosophy paradigm. So, its not more of the moslemscholars (ulama‟) make research and look again about application the source ofIslamic Heritage Law. So that, when upon there is source in contrary with usefull,or it wil not effectively to achieve usefull, not too much among the moslem scholarscan to make a rational decision about the problem. Based on the reality, veryimportant to make a new understanding reconstruction about source of IslamicHeritage Law, in order to it can according with porpuses of the syarỉ‟ah.Kata Kunci:Kewarisan, kafir, Muslim, Salaf, Kontemporer, Maqậshid Syarỉ‟ah.Pendahuluan Islam adalah agama yang terdiri dari aqidah dan syari‟ah. Hukum syari‟ahterdiri dari aturan ubudiyyah dan mu‟amalah. Di dalam hukum mu‟amalahdiklasifikasikan menjadi beberapa bagian, diantaranya siyasah, aqdhiyah, jinayahmuamalah, dan ahwal syahsiyah (Hasan Bisri,2003:351). Pada lingkup ahwalsyahsiyah terdapat aturan hukum tentang munakahat, waris, wasiat dan waqaf.Kesemuanya selalu bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan. Salah satu aturan di dalam hukum Islam yang menuntut diberlakukannyakemaslahatan adalah mengenai pembagian waris, yang mana sebagian besar umatIslam meyakini bahwa sistem yang selama ini diatur didalam fiqih mawarismengandung nilai keadilan dan kemaslahatan yang mampu untukdipertanggungjawabkan. Sehingga menerapkan hukum waris menurut hukum warisIslam adalah dianggap akan dapat membuat tercapainya kemaslahatan dalamkehidupan umat manusia. Karena kepercayaan yang besar terhadap nilai keadilan dan kemaslahatanyang terkandung di dalam sistem hukum waris Islam tersebut membuat sebagianbesar masyarakat muslim bersikap menerima doktrin fiqih waris sebagaimanaadanya tanpa berfikir ulang tentang akibat-akibat baru yang akan muncul manakalamereka menerapkan sistem hukum waris Islam yang telah ada saat ini. Sehingga,nalar berfikir mereka cenderung statis, tanpa memperhatikan atau bahkanmengkorelasikan sistem hukum waris yang dipakai umat Islam saat ini dengankemaslahatan atau maqậshid syarỉ‟ah. Dari sini timbul sebuah pertanyaan, bagaimana jika pada suatu saat ada teksatau nash (dalam hukum waris Islam) yang bertentangan dengan kemaslahatan,apakah teks dan kemaslahatan harus didamaikan, baik dengan cara men-takhshisteks dengan kemaslahatan, atau mendahulukan kemaslahatan dengan caramemberikan penjelasan? Pertanyaan diatas berawal dari suatu realitas permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat muslim dewasa ini. Di beberapa belahan dunia yang mana Islam mulai berkembang disana, seorang anak muslim tidak boleh menerima warisan dari orang tuanya sendiri yang notabene adalah nonmuslim. Hal tersebut didasarkan atas hukum syari‟ah yang jelas-jelas melarang seorang

muslim dengan kafir saling mewarisi. Di antara alasan dari ketidakbolehan tersebut adalah hadits Nabi saw sebagai berikut: Orang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam (Hafidz Al-Mundziri,TT:563). Memang ulama sepakat dengan larangan kafir yang mewarisi muslim, tetapiketika muslim dilarang mewarisi kafir, permasalahan yang timbul kemudian, ketikasi anak yang muslim tersebut tidak bisa menjadi pewaris harta orang tuanya sendiriyang nonmuslim, adalah bukan kemaslahatan yang diperoleh dari hasil menerapkanhukum tersebut, melainkan kemudharatan bagi si anak yang muslim padakhususnya, dan bagi Islam sendiri pada umumnya. Secara nalar saja kemaslahatandan kemudharatan dalam hal ini dapat kita timbang. Ketika si anak muslim tersebuttidak dapat menerima warisan, maka harta tersebut akan jatuh ke tangan negara atausetidak-tidaknya ke tangan orang yang nonmuslim. Ketika itu terjadi, maka adakahmanfaat yang bisa diharapkan bagi Islam dan umat Islam dari harta kekayaan yangberada ditangan orang-orang nonmuslim? Sedangkan pada hakekatnya keluargamuslim tersebut sangatlah membutuhkan harta warisan tersebut. Baik untukkeperluan isteri dan anak-anaknya, untuk membantu saudara-saudaranya yangmuslim, maupun untuk membantu proyek-proyek Islam yang bermanfaat, luas, dansedang memerlukan investasi. Sementara didalam beberapa kitab hukum kewarisan,terhadap masalah ini mayoritas ulama kita memberikan jawaban tidak boleh. Sebagai contohnya di dalam fiqih madzab empat, para ulama madzabsepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama,pembunuhan, dan perbudakan. Sedangkan ulama-ulama lainnya yang sepakatdengan larangan tersebut dari kalangan salaf diantaranya as-Syafi‟i, Ibnu Qudamah,dan as-Syaukani. Sedangkan para ulama kontemporer yang melarang diantaranyaMusthofa as-Salabiy, Ali as-Shabuni, dan Sayid Sabiq. Meskipun demikian, di antara sederet pendapat yang mengharamkan seorangmuslim menerima warisan dari orang non muslim, ada pula madzab yangmembolehkan, yang termasuk dari golongan salaf, diantaranya adalah madzabImamiyah. Madzab ini membolehkan seorang muslim mewarisi nonmuslim(Jawwad Mughniyah,1414 H:281). Adapun ulama yang juga membolehkan adalah Ibnu Taimiyah dan IbnuQayyim al-Jauzi. Sedangkan dari golongan ulama kontemporer, adalah Yusuf al-Qardhawi. Akan tetapi, pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat yang membolehkanmuslim mewarisi kafir, tampak tidak popular dan jarang dicantumkan dalam kitab-kitab yang membahas hukum kewarisan Islam, terutama kitab-kitab kontemporer.Teks Kewarisan Pada surat al-Anfal: 75 dan surat al-Ahzab: 6, ditegaskan bahwa kerabatpewaris (mayit) lebih berhak untuk mendapatkan bagian dibandingkan lainnya yangbukan kerabat atau tidak mempunyai tali kekerabatan dengannya, mereka lebihberhak daripada orang mukmin umumya dan kaum Muhajirin. Di dalam al-Qur‟an

memang terdapat beberapa ayat yang menyebutkan masalah hak waris bagi parakerabat (nasab), tetapi tentang besar kecilnya hak waris tersebut tidak dijelaskansecara terinci. Ayat-ayat tersebut adalah surat al-Nisa‟: 11, 12, dan 176. Allah swtmelalui ketiga ayat tersebut – yang semuanya termaktub dalam surat al-Nisa‟ –menegaskan dan merinci nashib (bagian) setiap ahli waris yang berhak untukmenerimanya. Ayat-ayat tersebut dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat orang yang berhak untuk mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidakberhak mendapatkannya. Selain itu juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris,kapan ia menerima bagiannya secara tertentu, dan kapan pula ia menerimanyasecara ashabah. Berdasarkan pengamatan ayat-ayat tentang kewarisan diatas, maka yangharus kita garisbawahi adalah bahwa kewarisan disebabkan nasab dankekerabatan. Dan satu hal yang menjadi catatan penulis dalam kaitannya dengankewarisan beda agama, yaitu bahwa ayat-ayat diatas tidak menjelaskan secaraeksplisit bahwa antara pewaris (mayit) dan yang mewarisi (keluarga dan kerabat)adalah sama-sama muslim. Tidak terdapat kata dalam ayat-ayat tersebut diatas yangmengindikasikan bahwa pewaris adalah atau harus seorang muslim. Adapun teks kewarisan dari hadits yang berkaitan dengan kewarisan bedaagama adalah: Diceritakan kepada kami dari Abi Ashim dari Ibnu Juraih dari Ibnu Syihabdari Ali bin Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid dari Nabi sawbersabda : “ Orang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orangkafir tidak mendapat warisan dari orang muslim” (Bukhari,t.th:1485). Diceritakan kepada kami dari Musa Ibn Isma‟il, dari Hammad, dari Hubaibal-Mu‟alim, dari „Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya dari kakeknya Abdulah bin „Amrberkata,:” Rasulullah saw bersabda: “ Tidak saling mewarisi antara kedua penganutagama yang berbeda” (Ibnu Majah,TT: no:2721). Hadits yang pertama adalah hadits ahad gharib dari segi kuantitasperawinya, shahih dari segi kualitas perawinya, dan marfu‟ berdasarkankebersambungan sanadnya. Tentang hadits yang kedua, penulis tidak mendapatkan keterangan yang jelastentang keshahihan hadits ini. Namun dari segi kebersambungan sanad, hadits iniadalah hadits marfu‟ dan ahad berdasarkan kuantitas perawi hadits. Karena haditsini tidak terdapat dalam kitab shahihain, maka penulis berpendapat bahwa hadits

yang pertama lebih kuat daripada hadits yang kedua in Terkait dengan komentar an-Nasa‟i tentang Habib al-Mualim, bahwa ia adaah orang yang tidak kuat hafalannya,penulis meragukan keshahihan hadits ini.Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang larangan kafirmewarisi muslim, tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam hal muslim yangmewarisi kafir. Pertama, pendapat yang melarang muslim mewarisi kafir dikemukakan olehpara ulama madzab Hanafi, Maliki dan Hanbali ( Jawwad,t.th:281), begitu puladengan as-Syafi‟i yang menolak pemaknaan kata kafir dengan kafir harbiy, karenamenurut as-Syafi‟i baik kafir ahlul kitab maupun kafir penyembah berhala, baikkafir harbiy maupun kafir dzimmi, tetap tidak diperbolehkan muslim menerimawaris darinya, karena mereka sama-sama kafir. Alasan yang kedua adalah tidakadanya nash yang mentakhshish kata kafir dalam hadits yang melarang muslim dankafir saling mawarisi ( As-Syafi‟i,1403 H:76). Senada dengan as-Syafi‟i, as-Syaukani sepakat dengan as-Syafi‟i bahwatidak ada pengecualian tentang makna kafir kecuali dengan dalil yang tegas (As-Syaukani,1374 H:2085). Adapun Ibnu Qudamah berpendapat bahwa riwayat dariUmar, Muadz, dan Muawiyah yang membolehkan muslim menerima waris darinonmuslim adalah riwayat yang tidak bisa dipercaya dari mereka, karena ImamAhmad mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa muslim tidakmewarisi dan mewariskan harta orang kafir. Yang dipraktekkan oleh kebanyakanfuqaha‟ adalah perbedaan agama antara Islam dan kafir menghalangi warisan darikedua pihak. Begitu pula mereka sepakat bahwa kafir yang seagama boleh salingmewarisi diantara mereka apabila mereka dalam satu negara. Juga, murtad yangmasuk Islam sebelum harta waris dibagikan, maka ia berhak mendapatkan bagian.Demikian Ibnu Qudamah menjelaskan. Intinya, Ibnu Qudamah berpendapat bahwahadits shahih harus didahulukan daripada riwayat yang tidak disepakatikeshahihannya (Ibnu Qudamah,1404 H:166). Sementara dari kalangan ulama kontemporer yang melarang muslimmewarisi kafir diantaranya Musthofa as-Salabiy yang mengatakan bahwa nashhukum yang jelas dan qath‟i adalah pendapat yang awal, yaitu tidak saling mewarisiantara orang muslim dengan nonmuslim, dan sebaiknya (As-Salabiy,1978:87). Sedangkan Ali as-Shabuni memasukkan perbedaan agama antara muslimdengan nonmuslim menjadi salah satu penghalang kewarisan (As-Shabuni,2001:42).Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Sayyid Sabiq (Sayyid Sabiq,2004:486). Larangan yang lain muncul dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)dengan alasan bahwa Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisantar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim), juga,Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalambentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Kedua, pendapat yang membolehkan muslim mewarisi kafir. Pendapat inidikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Hal ini berdasarkanriwayat dari Mu‟adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad binHanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, Sa‟id bin Musayyab, Masyruq binAjda‟, Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Ya‟mar, dan Ishak. Inilah pendapat yang

dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, riwayat tersebut menjelaskan bahwaMuadz bin Jabal, Muawiyah, dan mereka yang membolehkan muslim mewarisikafir berkata;” Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita sebagaimanakita menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita.” Menurut kedua ulama besar ini, hadits “Orang muslim tidak bolehmenerima waris dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang muslim,” bisaditakwilkan dengan takwilan para ahli fiqh madzab Hanafi terhadap hadits“Seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir,” yangdimaksud kafir dalam hadits tersebut adalah kafir harbiy, karena orang harbiymemerangi umat Islam, karena hal itu memutuskan hubungan antara keduanya ( Al-Qardhawi,2007:305). Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa kesetiaan hati tidaklahmenjadi syarat atau „illat dari kewarisan. Tetapi „illat-nya adalah adanya tolong-menolong, orang muslim menolong ahli dzimmah maka berhak mewarisi mereka,sedangkan orang ahli dzimmah tidak menolong orang muslim sehingga tidak berhakmewarisinya (Ibnu Qayyim,1418 H:853). Pendapat ini senada dengan apa yang difatwakan oleh seorang uama besarkontemporer, yaitu Yusuf Qardhawi. Menurut beliau, illat dari masalah waris adalahsemangat tolong-menolong, bukan perbedaan agama. Dasar waris bukanlah ikatanhati. Jika hal ini dijadikan alasan, orang munafiq tidak menerima dan memberikanwaris. Padahal sunnah telah menjelaskan bahwa mereka menerima dan memberiwaris ( Al-Qardhawi,2007:306). Jika diteliti, pendapat ulama yang melarang muslim mewarisi kafir tampakliteral, artinya tidak mengaitkan teks dengan maksud yang ingin dicapai oleh tekstersebut, yaitu kemaslahatan. Pendapat tersebut juga cenderung melupakan bahwakedua hadits yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi adalah hadits ahadyang berstatus dzanni, baik tsubut maupun dalalahnya. Disebut dzanni tsubutkarena hadits tersebut adalah hadits ahad, karena jumlah perawinya dari tingkatanpertama hingga ketiga hanya terdiri dari satu orang perawi, atau tidak sebanyakperawi hadits mutawatir. Dikatakan dzanni dalalah karena lafadz kafir dapatdiartikan lebih dari satu makna, karena kata kafir dari sudut pandang keterkaitannyadengan hukum Islam (Syari‟ah) dapat bermakna kafir harbiy dan dzimmi, sementaradari sudut pandang aqidah, kafir dapat dibedakan menjadi kafir ahl al-kitab, kafirmusyrik, dan kafir atheis (tidak percaya kepada Tuhan atau tidak beragama). Namunulama golongan ini membiarkan kata kafir tetap menjadi lafadz „amm atau mujmal,tanpa adanya usaha untuk menjadikan kata tersebut khash atau mufassar. Padahal didalam qaidah ushuliyah terdapat satu qaidah yang berbunyi sebagai berikut: Keumuman itu tidak dapat menggambarkan suatu hukum (Usman:2002:34). Ketika lafadz kafir adalah lafadz yang „amm, bagaimana mungkin haditstersebut dapat dijadikan dasar hukum? Lagipula, ulama sepakat bahwa hadits dzannimemiliki kekuatan hukum yang tidak qath‟i (As-Siba‟i,1993:143). Memang, ulamayang melarang muslim mewarisi kafir telah memutlakkan kata kafir dengan maknasemua jenis kekafiran, tetapi Penulis tidak sepakat dengan pemahaman seperti itu,karena pada kenyataannya terkadang ada lafadz yang „amm tetapi bermakna khusus.Juga, pada kenyataannya. Selain itu, Rasulullah saw selalu membedakankeberlakuan hukum dan hubungan kemasyarakatan atas orang kafir secara berbeda-

beda. Misalnya saja kebolehan menikahi kafir ahl al-kitab, tidak diwajibkanmembayar diat karena membunuh kafir harbiy, melindungi kafir dzimmi baik darigangguan kaum muslimin maupun kaum kafir harbiy. Pendapat ini juga tampak tidak memperhatikan keberlakuan teks dengankondisi zaman, padahal dalam masalah muamalah, keberlakuan teks haruslahmemperhatikan situasi dan kondisi serta kapan teks itu harus diberlakukan ( DahlanTamrin,2007:129). Dan yang terakhir, pendapat tersebut tidak memakai Thariqatuljam‟i. Ketika ada dua dalil atau riwayat yang saling bertentangan, maka sesuaiaturan dalam ilmu ushul fiqh, yang harus dilakukan pertama kali adalah usaha untukmensinkronkan (thariqatul jam‟i atau jam‟u taufiq) kedua dalil yang bertentangantersebut. Adapun pendapat yang membolehkan, yaitu pendapat yang menyatakanbahwa „illat hukum kewarisan adalah adanya semangat tolong-menolong, danmenafsirkan kata kafir sebagai kafir harbiy, juga karena membolehkan muslimmewarisi kafir akan lebih dapat mendatangkan masahat yang besar daripada ketikamewarisi kafir dilarang. Pendapat inilah yang tampaknya lebih arif dan maslahat. Hadits yang melarang muslim mewarisi kafir tersebut, jika dianalisis denganpendekatan kedalalatan lafadz, maka pesan hukum (ibarah nash) yang dapatdiambil adalah bahwa larangan muslim mewarisi kafir adalah tidak mutlak, karenakata kafir adalah „amm, dan teks yang memiliki sifat „amm, membutuhkan takhshis.Sedangkan salah satu hal yang dapat mentakhshis teks tersebut adalah kemaslahatan(At-Tufi,t.th:251). Jadi ketika kemaslahatan muncul karena kebolehan muslim untukmewarisi kafir, maka teks yang melarang kewarisan tersebut hendaknyaditangguhkan keberlakuannya. Adapun logika yang dapat timbul (isyarah nash) dari perenungan teks haditstersebut adalah bahwa dilarangnya muslim mewarisi kafir adalah karenadikhawatirkan berkurangnya kebencian seorang muslim terhadap kekafiran. Makadari itu, selama si muslim yang mewarisi kafir tersebut tidak berkurangkebenciannya terhadap kekafiran, maka boleh muslim mewarisi kafir. Jugaberdasarkan „illat hukum kewarisan (dalalah nash), yaitu nasab dan perkawinan(dalam al-Qur‟an) dan semangat tolong-menolong (menurut pendapat yangmembolehkan), maka seorang anak muslim yang berbakti kepada orang tuanya yangkafir, secara otomatis dia berhak mewarisi harta orang tuanya tersebut. Kebolehan muslim mewarisi kafir akan lebih kuat apabila dianalisis denganpendekatan komparatif. Pendekatan ini mengunakan dua metode, yaitu metodeistislahi dan awlawiyat. Berdasarkan pandangan istislahi, maka tidak dapatdipungkiri kebolehan tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan sebagaiberikut:a. Kebolehan muslim mewarisi nonmuslim, akan menjadikan si muslim terhindar dari kemungkinan kembali kepada kekufuran dikarenakan godaan harta dunia.b. Ketika seorang anak muslim diberi hak mewarisi kafir, maka ia akan dapat menunaikan kewajibannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah nonmuslim.c. Kebolehan tersebut akan dapat menarik hati anak-anak atau ahli waris yang kafir untuk memeluk Islam, karena ketika muslim dihukumi tidak boleh mewarisi nonmuslim, maka itu akan menjadi halangan tersendiri bagi seseorang yang ingin

memeluk Islam, tetapi kerena khawatir tidak dapat mewarisi orang tuanya, maka kemudian ia membatalkan keinginannya untuk masuk Islam.d. Kebolehan muslim mewarisi dari kafir akan mengembalikan harta milik Allah untuk ketaatan kepada-Nya, dan menghindarkan harta tersebut dari penggunaan yang tidak benar oleh orang kafir.e. Kebolehan muslim mewarisi dari kafir harbiy, akan dapat melemahkan kekuatan dan tekanan kaum kafir harbiy terhadap Islam dan umat Islam. Jika di analisis dengan metode awlawiyat, maka penulis katakana bahwahadits yang melarang antara muslim dan kafir saling mewarisi adalah hadits yangdari segi kuantitas perawinya ahad. Artinya hadits seperti ini memiliki sifat dzannitsubut dan dzanni dalalah. Sementara didepan mata telah jelas kemaslahatan yangakan dicapai ketika teks tersebut ditangguhkan keberlakuannya. Dan ini adalahkemaslahatan qath‟i, maka dari itu kemaslahatan haruslah diutamakan daripadamengikuti teks yang bersifat dzanni. Sesuai dengan kesepakatan ulama ushul fiqihbahwa dalil yang qath‟i harus diutamakan daripada dalil yang dzanni. Penulis mengatakan bahwa kemaslahatan adalah dalil agama yang qath‟i,bersandar pada pendapat Najamuddin at-Tufi yang berpendapat bahwa ketika teksbertentangan dengan kemaslahatan, maka teks dan kemaslahatan harus didamaikan,baik dengan cara mengkhususkan teks dengan kemaslahatan, atau mendahulukankemaslahatan dengan cara memberikan penjelasan. Selanjutnya at-Tufi berpendapatbahwa tidak boleh dikatakan bahwa agama lebih mengetahui kemaslahatan – dalamkonteks muamalah – sehingga kemaslahatan tersebut harus tetap diambil dari dalilagama (teks). Karena menjaga kemaslahatan adalah termasuk dalil agama, makamenjaga kemaslahatan adalah yang paling kuat dan yang paling khusus. Dengandemikian, ketika mengambil kemaslahatan, ia harus didahulukan. Dan ini tidakterjadi dalam ibadah yang tidak bisa diketahui kemaslahatannya. Menurut at-Tufi,jika kita melihat dalil syari‟at yang ambigu untuk menjelaskannya, kita harus tahubahwa syari,at telah menyerahkan kepada kita untuk memperhatikannya (At-Tufi,t.th:246).Pendapat yang Relevan dengan Maqậshid Syarỉ’ah Adapun pendapat yang relevan dengan maqậshid syarỉ‟ah, maka tidak lepasdari batasan kemaslahatan yang ditetapkan oleh al-Ghazali yang mengatakan bahwasuatu kemaslahatan haruslah berada pada level dharurat, komprehensif, dan qath‟i(Al-Qardhawi,1420 H:76). Batasan-batasan diatas, apabila dikaitkan dengan permasalahan seorangmuslim yang mewarisi kafir, maka tampaknya pendapat yang membolehkan inilahyang lebih relevan dengan maqậshid syarỉ‟ah. Yakni yang berkaitan dengan hifdz al-din (memelihara agama), hifdz al-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-nasab(memelihara keturunan), hifdz al-aql (memelihara akal), dan hifdz al-mầl(memelihara harta). Berdasarkan teori kemaslahatan yang dipaparkan oleh al-Ghazali diatas,bahwa kemaslahatan haruslah bersifat dharurat, dapat dikatakan di sini bahwamembolehkan seorang anak muslim mewarisi orang tuanya yang kafir adalahtermasuk dalam hifdz al-din (memelihara agama) pada level dharuriyat. Hal inidikarenakan bahwa ketika seorang anak yang muslim dilarang mewarisi orangtuanya yang kafir, maka dikhawatirkan akan goyah imannya karena masalah harta.Seorang muslim tidak akan goyah imannya karena mewarisi orang tuanya yang

kafir, tetapi bisa saja goyah imannya karena tidak dapat mewarisi harta tersebut.Demi mendapatkan harta dunia, berapa banyak orang-orang yang mengorbankanagamanya? Maka tepat sekali apabila ada ungkapan “ Terkadang kefakiranmenyebabkan orang menjadi kufur.” Pada pembahasan sebelumnya, penulis mengatakan bahwa berdasarkanmetode isyarah al-nash, dilarangnya muslim mewarisi nonmuslim adalah karenadikhawatirkan hilangnya kebenciannya kepada kekafiran, maka perlu ditegaskanbahwa apabila hal itu tidak terjadi pada anak yang mewarisi orang tuanya yangkafir, maka sangatlah dibolehkan mewarisinya. Jadi, kebolehan muslim mewarisi kafir tidak berarti seorang muslim akanbertambah kuat keislamannya karena mewarisi harta dari kaum kafir, tetapi semata-mata adalah untuk menjaga keimanan seorang muslim dari godaan harta bendadunia yang seringkali meruntuhkan keimanan seorang muslim. Selain itu, kebolehan muslim mewarisi kafir akan mendatangkankemaslahatan yang sangat besar, karena berapa banyak orang-orang yang inginmasuk Islam namun menunda keinginannya tersebut hanya karena khawatir tidakdapat mewarisi orang tuanya yang kafir yang kaya raya? Dalam hal hifdz al-nasab (memelihara nasab), pada pembahasan terdahulu,yaitu pada pembahasan tentang dalalah al-nash, penulis telah memaparkan berbaktikepada kedua orang tua pada tataran kemanusiaan, diwajibkan kepada seorang anak,meskipun terhadap orang tua yang kafir sekalipun. Artinya seorang anak yangmuslim memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipunkedua orang tuanya adalah kafir. Akibatnya, kesamaan kewajiban berarti kesamaanhak. Dengan demikian dapat dikatakan seandainya anak yang muslim tersebutdilarang mewarisi orang tuanya yang kafir, maka adilkah Islam ketika hanyamewajibkan anak untuk berbakti tetapi melarang untuk mewarisi harta orangtuanya? Dan bisakah anak yang muslim tersebut menunaikan kewajibannya untukberbakti dengan tulus ikhlas ketika ia dilarang mewarisi harta orang tuanya yangkafir? Penulis juga telah menjelaskan bahwa „illat kewarisan adalah kekerabatanyang mana didalamnya terdapat semangat tolong-menolong. Maka kebolehanmuslim mewarisi kafir akan dapat mendorong anak yang muslim untuk berbaktikepada kedua orang tuanya, meskipun mereka adalah kafir. Larangan anak muslim mewarisi kafir terkadang justeru bisa saja membuatsuatu keluarga terpecah belah, padahal memelihara nasab dalam arti keutuhankeluarga adalah salah satu tujuan syari‟at pada level dharurat. Dalam hal hifdz al-mầl (memelihara harta),menghindari kerusakan dankesalahan penggunaan harta Allah oleh orang-orang yang tidak beriman kepada-Nya, adalah kewajiban bagi semua orang yang beriman kepada Allah. Dapatdikatakan disini bahwa harta yang dikuasai orang-orang kafir, seringkalidipergunakan untuk mencelakai umat Islam, menjajah, menipu, dan memerangiorang-orang yang beriman kepada Allah swt, memerangi umat Islam, melemahkanumat Islam, atau bahkan untuk program pemurtadan atau kristenisasi. Artinya hartayang berasal dari Allah swt, tidak digunakan untuk ketaatan kepada-Nya, tetapiuntuk merusak aqidah dan keislaman kaum muslimin di dunia ini.

Terkait dengan persyaratan kedua yang ditetapkan oleh al-Ghazali bahwakemaslahatan hendaknya bersifat komprehensif, maka dapat dikatakan bahwa dalamhal hifdz al-din (memelihara agama), hifdz al-nafs (memelihara jiwa), dan hifdz al-mầl (memelihara harta), harta yang dimiliki seorang muslim dari mewarisi kafir,tentu saja dapat dipergunakan untuk perjuangan Islam dalam berbagai bidang,misalnya pendidikaan, dakwah Islam dan lain-lainnya. Islam akan semakin kuat dengan kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam.Dan harta yang dimiliki tersebut dapat bermanfaat untuk perjuangan Islam,membiayai perjuangan Islam, pendidikan, menolong kaum fakir miskin yangberagama Islam, yang mana hal tersebut tidak akan didapatkan oleh umat Islamketika harta waris dari kafir tidak boleh diwarisi oleh seorang anak muslim. Maka jelas harta tersebut akan lebih memberi manfaat kepada Islam daripadaketika harta tersebut berada ditangan kaum kafir yang tidak pernah terbesit didalamhatinya untuk memikirkan perjuangan agama ini, agama Islam. Selain itu, hartayang berada dalam kekuasaan umat Islam tentunya dapat digunakan untukmemelihara eksistensi Islam dimuka bumi ini. Seluruh kemaslahatan yang telahdipaparkan tersebut bersifat qath‟i. Artinya kemaslahatan tersebut adalah nyata,tidak diragukan kebenarannya. Dengan demikian, kebolehan muslim mewarisi kafir cukup memenuhipersyaratan adanya kemaslahatan sebagaimana yang ditetapkan al-Ghazali diatas. Sementara as-Syatibi menetapkan syarat yang tampak lebih ringan tentangkemaslahatan jika dibandingkan dengan al-Ghazali, yaitu bahwa kemaslahatanhendaknya bersifat logis, ada hubungannya secara global dengan tujuan syari‟at, danberada pada level dharurat atau hajjiyat (Al-Qardhawi,1420 H:78). Teori as-Syatibi diatas, apabila dikaitkan dengan kebolehan muslimmewarisi kafir, maka dalam hal hifdz al-din (memelihara agama), semuakemaslahatan yang telah diuraikan penulis sesuai dengan teori al-Ghazali, baikdalam hal menjaga aqidah, ibadah, maupun muamalah adalah hal yang logis danbisa diterima secara nalar. Dalam hal hifdz al-nafs (memelihara jiwa), kebolehan muslim mewarisikafir memiliki beberapa kemaslahatan pada level hajjiyat, diantaranya:a. Mencegah umat Islam dari lemahnya hidup karena kemiskinan.b. Mencegah kehinaan umat Islam karena meminta-minta kepada orang lain. Jelas kebolehan tersebut akan lebih dapat menjamin keberlangsungan hidupumat Islam walaupun itu hanya sebuah keluarga muslim yang kecil. Sehinggadengan terjaminnya keberlangsungan hidup suatu keluarga muslim, maka samaartinya dengan menjamin eksistensi Islam dalam suatu daerah dimana keluargamuslim tersebut bertempat tinggal. Seorang muslim yang diperbolehkan mewarisi harta orang tuanya yang kafir,maka tentu saja ia tidak akan menjadi peminta-minta. Harta yang berada ditangan seorang muslim tidak hanya akan dapatmembantu kuatnya umat Islam, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana untukmemelihara Islam dari umat yang lemah, yang mudah dikalahkan oleh musuh-

musuh Islam yang ingin menguasai kaum muslimin. Selain itu juga kekayaantersebut akan menjaga harga diri umat Islam dari kehinaan karena kemiskinan. Begitu pula dalam hal hifdz al-aql (memelihara akal), maka kebolehantersebut akan membuat pikiran lebih tenang karena hidup tanpa kekurangan. Dalam hal hifdz al-mầl (memelihara harta), selain untuk menghindarikerusakan atau kesalahan penggunaan harta oleh kaum yang tidak beriman kepadaAllah, juga untuk menjaga kepemilikan harta oleh suatu keluarga muslim, dan tentusaja, kebolehan itu juga akan mengarahkan harta benda dan kekayaan yang berasaldari Allah tersebut, yang dulunya dikuasai oleh orang kafir dan tidak digunakanuntuk ketaatan, namun ketika diwarisi oleh anaknya yang muslim, maka hartatersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Seluruh kemaslahatan yang telah penulis paparkan berdasarkan teori as-Syatibi diatas, merupakan kemaslahatan yang logis pada level hajjiyat, yaitukemaslahatan yang dimaksudkan untuk menghindari kesulitan dalam agama. Tentang persyaratan yang dituturkan oleh as-Syatibi bahwa kemaslahatantidak boleh mengesampingkan dalil yang qath‟i, maka sebagaimana pembahasanterdahulu tentang hadits yang menjadi dasar larangan muslim mewarisi kafir, makadikatakan bahwa Hadits yang pertama adalah hadits ahad gharib dari segi kuantitasperawinya, shahih dari segi kualitas perawinya, dan marfu‟ berdasarkankebersambungan sanadnya. Tentang hadits yang kedua, penulis tidak mendapatkan keterangan yang jelastentang keshahihan hadits ini. Namun dari segi kebersambungan sanad, hadits iniadalah hadits marfu‟ dan ahad berdasarkan kuantitas perawi hadits. Karena haditsini tidak terdapat dalam kitab shahihain, maka penulis berpendapat bahwa haditsyang pertama lebih kuat daripada hadits yang kedua ini. Terkait dengan komentaran-Nasa‟i tentang Habib al-Mualim, bahwa ia adalah orang yang tidak kuathafalannya, penulis meragukan keshahihan hadits ini. Jadi, kedua hadits tersebut bersifat dzanni, bukan qath‟i. Menurut as-Syatibi, kemaslahatan haruslah sejalan dengan tujuan-tujuansyari‟at. Maka dapat dikatakan bahwa secara historis, hadits yang melarang antaramuslim dengan kafir saling mewarisi sebagaimana dibahas pada penbahasanterdahulu, muncul karena adanya hubungan antara kaum muslimin dengannonmuslim atau kafir, yang mana hubungan tersebut selalu merugikan kaummuslimin, sehingga sangat mungkin kemunculan hadits tersebut di pengaruhi olehfaktor politik. Sehingga larangan tersebut tidaklah bersifat mutlak sebagaimanakebolehan yang juga tidak bersifat mutlak. Tampaknya, hadits yang melarangtersebut sesuai dan relevan dengan kemaslahatan pada masa dimana hadits tersebutmuncul, yaitu pada masa Nabi saw. Dan kemungkinan besar hadits tersebutsangatlah maslahat pada masa tersebut, masa dimana kaum muslimin adalah kaumyang masih minoritas, yang membutuhkan petunjuk sang pemimpin untukmenyelamatkan mereka dari kedzaliman orang-orang kafir. Namun demikian, baik minoritas maupun mayoritas tidaklah menjadi ukuranboleh tidaknya muslim mewarisi kafir, tetapi maslahat atau mudharat yang akandiperoleh umat Islam sebagai akibat dari penerapan hukum, itulah yang menjadiukuran boleh atau tidaknya muslim mewarisi kafir.

Adapun ketika zaman telah berubah, maka hukum bisa berubah sesuaikebutuhan umat Islam guna mencapai kemaslahatan.Kesimpulan Dari berbagai pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatyang membolehkan muslim mewarisi kafir, adalah pendapat yang memiki relevansidengan maqậshid syarỉ‟ah, yaitu yang berkaitan dengan dengan konsep hifdz al-din,hifdz al-nafs, hifdz al-nasab, hifdz al-aql, dan hifdz al-mầl. Adapun ketika paraulama yang membolehkan hanya membatasi kebolehan tersebut hanya kebolehanmuslim mewarisi kafir dzimmi, maka betapa akan lebih maslahat jika mewarisi kafirharbiy dibolehkan? Daftar PustakaAbu Muhamad Abdulah bin Ahmad Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Juz 7) (Beirut: Dar Al-Fikr,1404 H)Al-Amiri, Husain Abdallah. Dekonstruksi Sumber Hukum Islam(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004)

Al-Ghazali, Muhammad. As- Sunnah Nabawiyah, Baina Ahl al-Fiqh wa ahl al- Hadits (Kairo: Daar al-Syuruq 1416 H)Al-Jauzi, Ibnu Qayyim. Ahkam Ahl Dzimmah(Beirut: Dar Ibnu Hazm,1418 H)Al-Juwaini, Abdul Malik, Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh. vol.1 (Kairo: Dar Al-Ansar, 1400 H)Al-Mundziri, Hafidz, Mukhtashar Sunan Abu Daud (Kairo:Maktabah Al- Fikrah.TT)As-Shabuni,Ali Muhammad, Pembagian Waris Menurut Islam(Jakarta: Gema Insani Press, 2001)As-Salabiy, Ahmad Musthofa, Ahkamul Mawarits(Beirut: Dar An-Nahdhah Al- Arabiyah, 1978)A-Syafi‟i, Muhammad bin Idris , Al-Umm(Beirut: Darul Fikr, 1403 H)As-Syaukani, Muhammad, Nailul Authar(Kairo:Maktabah As-Salafiyah,1374 H)At-Tufi, Najmuddin, At-Ta‟yin fi Syarh al-Arba‟in(Beirut: Muassasah ar-Riyan.TT)Bisri, Hasan Cik, Model Penelitian Fiqih (Jakarta: Prenada, 2003)Mughniyah, Jawwad Muhammad. Al-Fiqh Ala Madzahib A-Khamsah(Kairo: Maktabah Al-Fikrah,1414 H)MUNAS VII MUI 2005, Keputusan Fatwa MUI No: 5/ MUNAS VII/MUI/9/2005.Qardhawi, Yusuf. Fiqih Awlawiyat (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)Qardhawi, Yusuf. Fiqih Maqậshid Syar‟i(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007)Qardhawi, Yusuf. Taisirul Fiqh Lil Muslimil-Muasyiri fi Dhau il-Qur‟an was- Sunnah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1420 H)Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah (Kairo: Darul Fath, 2004)

Konsep Warisan Beda Agama

by mazizaacrizal Nisaa on Jul 18, 2012

Accessibility

Categories

Upload Details

Usage Rights

Statistics