• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Internalisasi Etika Bisnis Islam - Perspektif Ekologi
 

Internalisasi Etika Bisnis Islam - Perspektif Ekologi

on

  • 908 views

 

Statistics

Views

Total Views
908
Views on SlideShare
908
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
24
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Internalisasi Etika Bisnis Islam - Perspektif Ekologi Internalisasi Etika Bisnis Islam - Perspektif Ekologi Document Transcript

    • Brought By: Mazizaacrizal a.k.a Dewa ng’Asmoro Mudhun BumiVisit me at : www.mazizaacrizal.blogspot.com : www.facebook.com/mazizaacrizalE-mail : mazizaacrizal@yahoo.com INTERNALISASI ETIKA BISNIS ISLAM : PERSPEKTIF EKOLOGI 121
    • ABSTRAK The environment damages are caused by wrong point of view toward nature. Whenhuman used as measurement for everything (anthropocentrism), nature become the object thatcause disharmonious. This point of view become general of view in western, especiallyamong businessman. Ethic and moral become one entitle outside the business matter. Theanswer of this chaos is to change anthropocentrism’s perception to a concept which makehuman being as a part of cosmology. Islamic concept in viewing the nature as medium forhuman to serve Allah, become theology foundation that needs to be studied as one of way toanticipate the ecological damages from epistemology aspect. Kata kunci: Etika, bisnis, EkologiPendahuluan Perhatian serius terhadap lingkungan hidup sebenarnya baru mulai disadari pada tahun1960-an. Persoalan polusi dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh berbagaiperusahaan mulai menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya persoalan ini, terutamasetelah ditemukannya berbagai penyakit yang diduga sebagai akibat pencemaran lingkungan.Kesadaran tersebut semakin menguat akhir-akhir ini ketika masyarakat tidak hanyamerasakan berbagai penyakit “baru”, namun juga berbagai bencana alam yang ditimbulkandari kerusakan lingkungan. Inti masalah lingkungan hidup adalah bahwa bisnis modern yang memanfaatkan ilmudan teknologi canggih telah membebani alam di atas ambang toleransi. Tidak ada ataulemahnya pertimbangan moral dan etika di kalangan pelaku bisnis dianggap sebagai salahsatu faktor penting terjadinya eskalasi kerusakan lingkungan. Ada kecenderungan pelakubisnis hanya mementingkan diri sendiri (self center oriented) dengan prinsip homo hominilupus.1 Demi menjalankan bisnis secara efisien, murah dan mendatangkan keuntungan yangbesar, pelaku bisnis tidak lagi melibatkan pertimbangan-pertimbangan etis dalam misalnya,membuang limbah, merambah hutan dan mengebor sumber daya alam. Dengan kata lain,selama aturan-aturan hukum dipenuhi, tanggung jawab moral pelaku bisnis hanyalah1 Achmad Sobirin, "Internalisasi Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kedalam Corporate Behavior," dalam SINERGI, VOL. 1, No. 1,1998. 122
    • menyediakan barang dan jasa dalam rangka memperoleh keuntungan maksimal; di luar itu,mereka tidak memiliki tanggung jawab moral apapun.2 Dalam perkembangannya, pada tahun 1970-an di Amerika baru mulai terjadi kristalisasiterhadap pemahaman etika bisnis. Berbagai perusahaan mulai menyusun kode etik,menempatkan pejabat struktural yang mengurusi masalah etika dan tanggung jawab sosial,menyediakan sarana hotline untuk mengantisipasi komplain masyarakat terhadap produk danlayanan perusahaan dan sebagainya. Namun, di sisi lain, resistensi terhadap konseppenerapan etika dalam bisnis masih tetap saja terjadi. Di antara mereka yang terkenal adalahMilton Friedman dan Theodore Leavitt (professor marketing dan editor The HarvardBusiness Review). Kedua ekonom ini tetap bersikukuh bahwa tanggung jawab utama suatuperusahaan adalah menghasilkan profit. Bila perusahaan dituntut untuk berbuat lebih dari itu,maka dinilai berseberangan dengan prinsip-prinsip free enterprise.3 Persoalan tentang etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungansesungguhnya terkait dengan masalah tanggung jawab sosial perusahaan (corporate socialresponsibility). Pembahasan tentang tanggung jawab sosial perusahaan ini akan menjadi lebihjelas bila kita membedakannya dengan tanggung jawab yang lain, yaitu tanggung jawabekonomi.4 Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat diluar tanggung jawab ekonomis. Dengan demikian, bila kita berbicara tentang tanggung jawabsosial perusahaan, maka dimaksudkan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaandemi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi secara ekonomis.Menurut Bertens, kegiatan itu bisa terjadi dengan dua cara: positif dan negatif. Secara positifperusahaan bisa melakukan kegiatan yang tidak mendatangkan keuntungan ekonomi, dansemata-mata dilakukan untuk kepentingan sosial. Sedangkan secara negatif, perusahaan bisamenahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnyamenguntungkan secara ekonomi, tetapi akan merugikan masyarakat. 5 Kegiatan-kegiatantersebut, baik positif maupun negatif, tentu bukan hal yang mudah diwujudkan dalampraktek, belum lagi bila terjadi konflik antara kepentingan ekonomis dengan kepentingansosial.2 Fieser, J., “Do Business Have Moral Obligations Beyond What the Law Requires?” Dalam Journal of Business Ethics, No. 15. th. 1996.3 Sobirin, "Internalisasi Etika Bisnis…"4 Dalam pembahasan-pembahasan ekonomi kontemporer, bisnis selalu dikaitkan dengan dua tanggung jawab; ekonomi dan sosial, lihat misalnya dalam K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 2955 Ibid., hal. 297. 123
    • Gambaran di atas menunjukkan bahwa gerakan etika bisnis merupakan fenomena sosialyang tidak dapat diabaikan begitu saja. Upaya seperti ini akan terus berlanjut sampaitercapainya kegiatan bisnis yang lebih bersih, lebih peduli sosial dan lingkungan. Buchholz(1986) menganggap bahwa perusahaan merupakan bagian dari socio-political system. Jaditanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas kepada para stockholder namun juga kepadastakeholders yang lain. Dengan demikian, perusahaan juga harus memperhatikan harapan-harapan masyarakat (Anshen, 1980). Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat inilahyang disebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial, yang merupakan perjanjian tidak tertulisdan bersifat informal, dengan demikian, tidak memiliki sanksi hukum yang tegas. Namunhukuman masyarakat (sanksi sosial) yang diberikan seringkali memiliki dampak yang sangatbesar bagi perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan mempunyai komitmen untukmengimplementasikan kontrak sosial sesuai dengan harapan masyarakat, maka kontraktersebut akan menjadi safety net bagi perusahaan bersangkutan, yang dengan sendirinya akanmembantu perusahaan tersebut meningkatkan profit dan performance.6 Dapat dipahami bahwa kontrak sosial sesungguhnya merujuk kepada “kewajiban-kewajiban suatu organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana ia berada.”7 Tanggung jawab yang diemban oleh suatu perusahaan terdiri dari tigawilayah: kepada pelaku organisasi, lingkungan alam, dan kesejahteraan secara umum.8 Berangkat dari deskripsi di atas, persoalan-persoalan yang akan diangkat dalam tulisanini adalah bagaimana sesungguhnya kedudukan etika dalam diskursus ekonomi Islam?Bagaimanakah konsep dasar (core concept) yang menjadi pijakan internalisasi etika bisnistersebut? Secara lebih khusus, pembahasan tentang etika tersebut akan dikhususkan dalampersoalan ekologi. Seluruh persoalan di atas tentu saja akan dianalisis dalam perspektif ekonomi Islam.Namun sebelum melangkah lebih jauh, perlu ditegaskan di awal bahwa dalam pandanganpenulis, ekonomi Islam tidak muncul dari “hampa budaya”. Artinya, memang kita tidak bisadengan serta merta mengadopsi ekonomi positif (konvensional), karena kita telah memilikiidentitas kita sendiri, yaitu worldview Islam. Di sisi lain, kita juga tidak bisa bersembunyi danmenolak begitu saja ekonomi konvensional, karena kita tidak bisa lepas dari sistem yang6 M.L. Pava dan J. Krausz, "The Association between Corporate Social Responsibility and Financial Performance: The Paradox of Social Cost," dalam Journal of Business Ethics, 15 (1996), hal. 3267 Sebagaimana dikutip dari Jay Barney dan Ricky W. Griffin oleh Rafik Issa Beekun, Islamic Business Ethic, (Herndon, Virginia, USA: International Institude of Islamic Thought, 1997), hal. 63 8 Ibid. 124
    • telah hidup dan berkembang di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, pembahasan-pembahasandalam tulisan ini tidak bisa lepas dari diskursus ekonomi positif.B. Pergulatan Etika dengan Bisnis Bisnis selama ini dipahami sebagai aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilaitambah melalui proses penyediaan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (to provideproducts or services for profit). Dalam konteks perusahaan atau entitas, bisnis dipahamisebagai suatu proses keseluruhan dari produksi yang mempunyai kedalaman logika, bahwabisnis dirumuskan sebagai maksimalisasi keuntungan (profit maximization) perusahaandengan meminimumkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu bisnisseringkali lebih menetapkan pilihan strategis daripada pendirian berdasarkan nilai (etik).Dalam hal ini pilihan-pilihan strategis biasanya didasarkan kepada logika subsistem, yaknidemi keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Konsekuensi dari kesadaranseperti ini pada akhirnya menuntun kepada sikap bisnis yang benar-benar hanyamempertimbangkan keuntungan. Bahkan kesadaran seperti ini telah menjadi semacam jargonyang dikenal luas dalam masyarakat bahwa; "bisnis adalah bisnis," atau di Barat dinyatakandengan "the business of business is business." Nilai moral yang selaras dengan etika bisnis, misalnya toleransi, kesetiaan,kepercayaan, persamaan, religiusitas, tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya dipegangioleh para pelaku bisnis yang tidak atau kurang berhasil dalam bisnis. Sementara itu parapelaku bisnis yang sukses banyak berpegang pada prinsip-prinsip bisnis yang terpisah darimoral, misalnya maksimalisasi laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan, danmanajemen konflik.9 Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di negara-negara industri majuatau Barat namun juga di Dunia Timur, citra bisnis tidak selalu baik. Citra negatif ini,menurut Dawam, tidak lepas dari kenyataan bahwa pada dasarnya bisnis berasaskanketamakan, keserakahan, dan semata-mata berorientasi profit.10 Tidak hanya dalam tataran praksis, dalam tataran teoritispun banyak ditemui parailmuwan yang menentang penerapan moral dan etika ke dalam kegiatan bisnis. MiltonFriedman misalnya, seorang profesor emeritus dari Universitas Chicago dan pemenangHadiah Nobel ekonomi pada tahun 1976, adalah tokoh yang terkenal gigih mempertahankantesis pemisahan moral dengan bisnis. Pandangannya tersebut mulai marak setelah pemuatan9 Dawam Rahadjo, "Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II," dalam PRISMA, No. 2 (Jakarta: LP3ES, 1995), hal.16.10 Ibid. 125
    • tulisannya The Social Responsibility of Business is to Increase Profits dalam New York TimesMagazine, 13 September 1970.11 Friedman berpendapat bahwa doktrin tanggung jawab sosialdari bisnis akan merusak sistem ekonomi pasar bebas. Ia menegaskan bahwa satu-satunyatanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan profit, yakni memanfaatkan sumber dayadan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkankeuntungannya, selama hal itu masih sebatas aturan-aturan main.12 Lebih jauh, Friedman menyatakan bahwa perusahaan tidak wajib mengeluarkan lebihbanyak biaya untuk mengurangi polusi daripada apa yang seperlunya demi kepentinganperusahaan dan apa yang dituntut oleh hukum demi terwujudnya tujuan sosial, yakni menjagalingkungan hidup.13 Pemikiran ini menunjukkan bahwa tokoh sekaliber Friedman sekalipun,tidak mengakui urgensi pertimbangan-pertimbangan etika (lingkungan) dalam kegiatanbisnis. Kenneth E. Boulding, salah seorang ekonom kontemporer, dalam suatu karyanyaToward the Development of a Cultural Economics mencoba menggugat kondisi ekonomimodern yang menurutnya telah kehilangan arti, makna atau pengertian kulturalnya, sehinggaberubah menjadi suatu disiplin abstrak yang hampa budaya.14 Perintis ekonomi ekologi iniberpendapat bahwa orang pertama yang harus bertanggung jawab atas pereduksian ilmuekonomi menjadi abstraksi bebas nilai adalah David Ricardo. Bila dirunut lebih jauh lagi,adalah Alfred Marshall, Stanley Jevons dan Walras, pendiri aliran Neo-Klasik, yang denganmatematika ekonominya, dengan kalkulus diferensial dan persamaan simultannya, membawailmu ekonomi semakin jauh dari matriks kultural.15Pijakan Epistemologis Konsep dasar (core concept) yang mendasari seluruh kehidupan umat Islam adalahtawhid. Terkait dengan konsep ini, Chapra menyatakan bahwa, “On this concept rests its 16whole worldview and strategy. Everything else logically emanates from it...” Menjadiseorang Muslim berarti meyakini ke-esa-an Allah dan menghadirkan Allah dalam perilaku11Dimuat dalam berbagai bunga rampai tentang etika bisnis, antara lain misalnya Thomas Donaldson dan P. Werhane (ed.), Ethical Issues in Business. A Philosophical Approach, (New Jersey: Prentice Hall, 1983).12 Ibid., hal. 244: "There is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, to engages in open and free competition without deception or fraud."13 Ibid., hal. 240.14 Sebagaimana dikutip oleh M. Dawam Rahardjo dalam pengantarnya pada terjemahan S.N.H. Naqvi, Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami (Bandung: Mizan, 1985), hal. 20.15 Ibid.16 M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, hal. 202. 126
    • kesehariannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketawhidan merupakan konsepdasar dalam spiritualitas Islam. Sesuai dengan makna literalnya, Muslim dapat diartikansebagai seseorang yang telah menundukkan diri kepada Allah. Dengan penundukan diritersebut, seluruh aspek kehidupan muslim harus merujuk kepada kehendak Tuhan. Dalampengertian tersebut maka aspek ekonomi, misalnya, harus menjadi bagian dari agama. Worldview Islam tersebut akan menjadi starting point, sekaligus sebagai pembedadengan ekonomi konvensional yang menempatkan agama pada wilayah yang berbeda samasekali dan tidak dapat disentuh oleh domain lain yang terkait dengan masalah kemanusiaandan alam semesta, katakanlah misalnya domain ekonomi. Agama tidak memiliki campurtangan dengan urusan materi (ekonomi) manusia. Oleh karena itu, pengejaran materimerupakan standar rasionalitas dalam definisi ilmu ekonomi sekuler, yang oleh Adam Smithdan kemudian dilanjutkan oleh Alfred Marshall diformulasikan sebagai the wealth(kesejahteraan). Sebagai konsekuensinya, rasionalitas menuntut pemaksimalan keinginan akan kepuasanmaterial sebagai tujuan akhir yang harus dicapai. Inilah yang menjadi fondasi ilmu ekonomikonvensional, dari Adam Smith bahkan sampai Keynes. Definisi ilmu ekonomi yang populer,adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatasuntuk memenuhi keinginannya yang tidak terbatas, mengilustrasikan penegasan akankecenderungan manusia terhadap kepuasan material sebanyak-banyaknya sebagai tujuanakhir. Dengan demikian, secara ontologis ekonomi mainstream sangat dipengaruhi olehphysical realism yang menganggap realitas obyektif berada secara bebas dan terpisah di luardiri manusia. Dalam hal ini Chua, sebagaimana dikutip oleh Iwan Triyuwono mengatakan: Apa yang ada “di luar sana” (obyek) dianggap independen dari yang mengetahui (subyek), dan pengetahuan dicapai ketika subyek merefleksikan secara benar dan “menemukan” realitas obyektif...17 Pandangan ontologi physical realism yang mekanistis sebenarnya merupakanpandangan ontologi yang tidak tepat untuk memahami fenomena sosial. Menurut Capra, parailmuwan sosial memang telah mencoba dengan sangat serius untuk memperoleh kehormatandengan cara mengadopsi paradigma ala Descartes dan metode-metode fisika ala Newton(yang mekanistis), namun demikian, kerangka ala Descartes seringkali sangat tidak cocok17 Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syari’ah (Yogyakarta: LkiS, 2000), hal. xvi. 127
    • untuk fenomena-fenomena yang mereka gambarkan, dan akibatnya model-model merekamenjadi semakin tidak realistis.18 Lebih jauh Capra mengatakan: Ilmu ekonomi saat ini ditandai dengan pendekatan reduksionis dan terpecah-pecah... Para ahli ekonomi biasanya gagal mengetahui bahwa ekonomi hanyalah satu aspek dari suatu keseluruhan susunan ekologis dan sosial; suatu sistem hidup yang terdiri dari manusia yang saling berinteraksi secara terus menerus...19 Secara metodologis, pendekatan dalam ekonomi harus rasional, obyektif, kualitatif,linear, dan kausal. Namun sesungguhnya anggapan bahwa ekonomi adalah ilmu yang bebasdari nilai adalah justru merupakan pandangan yang tidak realistis. Setiap analisis fenomenasosial yang diyakini oleh penelitinya sebagai “bebas nilai” sesungguhnya didasarkan padaasumsi-asumsi sistem nilai yang telah terbangun di dalam pikiran peneliti tersebut. Secaraimplisit pelibatan nilai tersebut tercermin dalam pemilihan dan interpretasi data. Penafian isutentang nilai justru menjadikan suatu penelitian kurang ilmiah karena di dalam penelitian itutidak ada asumsi-asumsi yang mendasari teori mereka. Ekonomi Islam berakar pada pandangan dunia khas Islam dan premis-premis nilainyadiambil dari ajaran-ajaran etik-sosial al-Qur’ân dan Sunnah. Berdasarkan komposisinya makaia bersifat normatif, bukan bersifat positif sebagaimana ilmu ekonomi neo-klasik. UsahaRobbin untuk memisahkan etika dengan ilmu ekonomi tidak dapat diterima oleh sejumlahkalangan, bahkan dalam ilmu ekonomi modern.20 Ilmu ekonomi Islam bahkan justrumenuntut dimasukkannya secara eksplisit nilai-nilai etik ke dalam ekonomi, yakni menerimaagama sebagai sumber nilai etik tersebut.21 Upaya membangun sebuah sistem moral ekonomi tidak hanya membutuhkan perangkatkelembagaan yang secara formal berlaku, tetapi juga perangkat ilmu yang secara teoritisdapat diterapkan. Dengan kata lain kita tidak sekedar perlu membentuk lembaga-lembagaekonomi yang secara normatif benar-benar sejalan dengan nilai moral yang diharapkan(Islam), namun kita masih membutuhkan perangkat ilmu untuk aktualisasinya. 22 Untuk18 Fritjof Capra, Titik Balik Peradaban: Sains Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan (terj.) yogyakarta: Bentang, 1997), hal. 252-53.19 Ibid., hal. 25320 Syed Nawab Haider Naqvi, Islam, Economics, and Society, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 2821 Ibid., hal. 1922 A. M. Saefuddin, "Pengantar: Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi," dalam M. Rusli Karim (ed.), Berbagai Aspek Ekonomi Islam, (Yogya: Tiara Wacana, 1992), hal. xvii. 128
    • membangun konstruksi ilmu yang kokoh maka kita perlu melacak landasan filosofis yangterdiri dari tiga kerangka, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Pada tahap ontologi kita perlu menemukan nilai etika asumtif yang dapat digunakanuntuk mengisi kerangka landasan filsafat ilmu tersebut. Selanjutnya dalam tahapepistemologi kita akan memerlukan pijakan empirik tertentu sebagai sumber keabsahan etikayang akan dikembangkan. Pijakan empirik ini dapat dianggap sebagai kancah pengalamannilai moral tauhid, yakni kesatuan dan pembebasan. Dari kajian terhadap dua hal tersebut,yakni secara filosofis mencoba menggali nilai-nilai dasar dan instrumental dalam Islam dansecara empiris mengambil bahan-bahan kajian dari realitas masyarakat Muslim, maka sebuahbangunan etika ekonomi menurut Islam mungkin akan terkonstruk. Berdasarkan sifatnya yang normatif, maka pendekatan yang semestinya digunakandalam persoalan ini adalah dengan mereformulasikan nilai-nilai etik Islam ke dalamseperangkat aksioma, yang dapat menyediakan suatu frame work yang memadai untukmelakukan deduksi, baik mengenai norma-norma tingkah laku maupun pedoman-pedomankebijakan.Landasan Teologis Etika Lingkungan Seyyed Hossein Nasr mengkritik budaya materialisme yang melekat dalam perilakuekonomi negara-negara maju. Menurutnya, peniadaan sakralitas dalam era modernmerupakan salah satu faktor utama terjadinya krisis ekologi dan proses dehumanisasi yangmenyertainya seperti yang diderita oleh manusia dewasa ini.23 Secara artikulatif, Nasrmembongkar akar-akar budaya modernitas yang dianggapnya sebagai penyebabtercerabutnya pandangan tradisional religius terhadap alam semesta, yakni alam sebagaitanda-tanda kebesaran Tuhan.24 Berbeda dari wacana dan corak kritik terhadap modernitas yang akhir-akhir ini banyakdilontarkan oleh berbagai kelompok studi yang sering kali terlepas atau terhenti pada aspekkognitif-konseptual, kritik dan koreksi yang dilontarkan oleh kelompok agama-agama,menurut Amin Abdullah, mempunyai dimensi praktis. Konsepsi yang ditawarkan oleh agamabiasanya lebih menitikberatkan kepada dimensi praktis (tingkah manusia).25 Lebih jauh,menurutnya, al-Qur’ân lebih banyak ditujukan kepada manusia dan tingkah lakunya, dan23Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and the Second (Lahore: Suhail AcademyPress. 1988), hlm. 6.24 Ibid. hlm. 75.25 M. Amin Abdullah, “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Islam,” dalam Khazanah, Vol. 2 No. 7, Januari-Juli 2005, hal.116. 129
    • bukan ditujukan kepada Tuhan. Kritik dan koreksi terhadap rasio modernitas yangdihubungkan secara langsung dengan bimbingan tingkah laku yang bersifat praktis-imperatifmerupakan ciri kritik kelompok agama-agama terhadap teori dan budaya modernitas. Dengankata lain, keterkaitan antara dimensi intelektual dan praktikal, antara teori dan praktis,seharusnya lebih mewarnai corak pemikiran keagamaan. Upaya untuk menyatukan pemikirandan perbuatan merupakan problem yang begitu mendasar dalam diskursus filsafatkontemporer.26 Etika dalam Islam tidaklah didasari oleh nilai-nilai yang terpisah, dimana setiap nilai,seperti kejujuran dan kebenaran, berdiri terisolasi dari yang lain. Namun, nilai dalam Islamadalah bagian dari cara hidup yang komprehensif dan total, yang memberikan petunjuk dankontrol dari kegiatan manusia. Kejujuran adalah nilai etis, seperti juga menjaga kehidupan,menjaga lingkungan, dan memelihara perkembangan di dalam yang diperintahkan oleh Allah.Ketika Aisyah, istri Nabi Muhammad ditanya mengenai etika nabi, dia menjawab: “EtikaNabi adalah seluruh al-Qur’ân”. Al-Qur’ân tidak mengandung nilai-nilai etika yang terpisah-pisah; sebaliknya, ia mengandung instruksi untuk cara hidup yang menyeluruh sebagaiworldview. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip politik, sosial dan ekonomi berdampingandengan instruksi untuk perlindungan alam. Dalam Islam, hubungan antara individu dengan lingkungan dibangun oleh persepsimoral tertentu. Ini berangkat dari penciptaan manusia dan peran yang diberikan oleh Allahkepada mereka di atas bumi (Khalifat Allah fi al-’Ardl). Dari awal manusia memang tidakdapat dipisahkan dari alam. Bahkan ditegaskan bahwa ”...Allah telah membuat kamu tumbuhdari bumi, dan kemudian mengembalikan kamu kepadanya, dan dia akan membuat lagi yangbaru. Dan Allah telah membuat bumi sangat luas sehingga kamu dapat berjalan di atasnya.”(71:17-20). Dengan demikian, bumi dan komponen-komponennya yang beraneka ragamdiciptakan oleh Allah di mana manusia adalah bagian penting dari ciptaan-Nya tersebut. Peran manusia tidak hanya untuk menikmati, menggunakan dan memanfaatkanlingkungan, namun juga dituntut untuk menjaga keselarasan alam yang telah diciptakan olehAllah. Dalam hal ini, keselarasan tersebut terdiskripsikan dalam al-Qur’ân: ”Bukankah Diayang telah membuat bumi tempat yang stabil, dan menempatkan sungai-sungai di atasnya,dan menempatkan gunung-gunung di atasnya, dan telah menempatkan pemisah antara dualautan? Adakah Tuhan selain Allah? Tidak, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu!” (27:61)26 M. Amin Abdullah, “Metode Filsafat dalam Tinjauan Ilmu Agama: Tinjauan Pertautan antara “Teori” dan “Praxis”, dalam Al-Jami’ah, No. 46, 1991, hlm. 91-92. 130
    • Menurut Quraish Shihab, etika pengelolaan lingkungan dalam Islam adalah mencarikeselarasan dengan alam, sehingga manusia tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri,namun menjaga lingkungan dari kerusakan. Setiap kerusakan lingkungan haruslah dilihatsebagai perusakan terhadap diri. Sikap ini, kata Shihab, berbeda dengan sikap sebagianteknokrat yang memandang alam sebagai alat untuk mencapai tujuan konsumtif.27 Secarapraksis, tuntutan moral Islam untuk menjaga keselarasan alam adalah larangan berperilakuserakah dan menyia-nyiakan (tabdzir). Sebagai ciptaan yang lebih rendah daripada manusia, alam ini disediakan oleh Tuhanbagi kepentingan manusia untuk kesejahteraan hidupnya, baik yang bersifat spiritual maupunyang bersifat material. Al-Qur’ân menggambarkan: ”Dialah yang telah membuat bumi patuhkepadamu, maka berjalanlah dan makanlah dari yang tersedia” (67:15); Bumi juga dilukiskansebagai tempat yang menerima: ”Kami tidak membuat bumi melainkan sebagai tempat bagiyang hidup maupun yang mati” (77:25-26). Bahkan lebih penting lagi, yakni sebagaipemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat spiritual, bumi dianggap sebagai sesuatu yangsuci dan tempat untuk beribadat kepada Allah. Nabi Muhammad berkata: ”Bumi dibuatuntukku (dan umat Islam) sebagai tempat sembahyang dan untuk mensucikan.” Ini artinyabahwa bumi pada dasarnya adalah tempat yang suci, bahkan tanah (debu) dapat digunakanuntuk bersuci (ketika tidak ada air). Manusia harus mengamati alam raya ini dengan penuh apresiasi, baik dalam kaitannyadengan keseluruhannya yang utuh maupun dalam kaitannya dengan bagiannya yang tertentu,semuanya sebagai ”manifestasi” Tuhan (perkataan Arab ’alam memang bermakna asal”manifestasi”), guna menghayati keagungan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai dasarpeningkatan kesejahteraan spiritualitas. Dengan memperhatikan alam itu, terutama gejalaspesifiknya, manusia dapat menemukan patokan dalam usaha memanfaatkannya (sebagaidasar kesejahteraan material, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi). Dengan prinsip ini,manusia dapat mengemban tugas membangun dunia ini dan memeliharanya sesuai denganhukum-hukumnya yang berlaku dalam keseluruhannya secara utuh (tidak hanya dalambagiannya secara parsial semata), demi usaha mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi. Disinilah letak relevansi keimanan untuk wawasan lingkungan, atau environmentalism.E. Penutup27 Quraih Shihab, Membumikan al-AQur’an, hal. 296-7 131
    • Perlakuan terhadap lingkungan sangat terkait dengan worldview yang berkembang dimasyarakat. Pandangan yang berkembang di dunia Barat adalah bahwa manusia merupakanukuran dari segala sesuatu (antroposentrisme). Dengan akalnya, manusia dapat memperolehpengetahuan rasional sehingga dapat menduduki martabat yang unik, yakni menjadi penguasaalam semesta. Bila ukuran itu diterjemahkan ke dalam ekonomi, maka yang terjadi adalahtuntutan pemisahan nilai dari kegiatan ekonomi. Paham ini pada gilirannya tentu akanmemberi kontribusi negatif bagi pelestarian alam. Jawaban dari kekacauan itu adalah perlunya menggeser pandangan yang bersifatantroposentris tersebut dengan paham yang menjadikan manusia sebagai bagian darikosmologi. Islam memiliki landasan teologis etika lingkungan yang memandang alamsebagai media bagi manusia untuk mengabdi kepada Allah. 132
    • Daftar PustakaAbdullah, M. Amin. “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Islam,” dalam Khazanah, Vol. 2 No. 7, Januari-Juli 2005.___________ “Metode Filsafat dalam Tinjauan Ilmu Agama: Tinjauan Pertautan antara “Teori” dan “Praxis”, dalam Al-Jami’ah, No. 46, 1991Ahmad, M. Business Ethics in Islam (Pakistan: International Institute of Islamic Thought, 1995)Anshen, M. “Changing the Social Contract: A Role for Business,” dalam Columbia Journal of World Business, Nov-Des, 1980Badroen, Faisal, (ed.). Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)Beekun, Rafik Issa. Islamic Business Ethics (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997), terjemahannya oleh Muhammad, Etika Bisnis Islami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).Bertens, K. Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000).Buchholz, R.A. Business Environment and Public Policy (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1986).Capra, Fritjof. Titik Balik Peradaban: Sains Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan (terj.) (Yogyakarta: Bentang, 1997).Donaldson, Thomas dan P. Werhane (ed.). Ethical Issues in Business. A Philosophical Approach (New Jersey: Prentice Hall, 1983).Fakhry, Majid. Ethical Theories in Islam (Leiden, London, and Kobenhaven: E.J. Brill, 1991), terjemahannya oleh Zakiyuddin Baidhawy, Etika dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).Fieser, J. “Do Business Have Moral Obligations Beyond What the Law Requires?” Dalam Journal of Business Ethics, No. 15. th. 1996Friedman, M. The Social Responsibility of Business is to Increase Profit (Harvard: Harvard Business Scholl, 1970).Gambling, T. dan R. Karim. Business and Accounting Ethics in Islam (London: Mansell, 1991).Karim, M. Rusli, (ed.). Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992).Naqvi, Syed Nawab Haider. Ethics and Economics: An Islamic Synthesis (London: The Islamic Foundation, 1981), terjemahannya oleh Husin Anis dan Asep Hikmat. Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami (Bandung; Mizan, 1985) 133
    • _____________Islam, Economics, and Society (London: The Islamic Foundation, 1994), terjemahannya oleh M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).Nasr, Seyyed Hossein. Knowledge and the Second (Lahore: Suhail Academy Press. 1988)Pava, M.L. dan J. Krausz. "The Association between Corporate Social Responsibility and Financial Performance: The Paradox of Social Cost," dalam Journal of Business Ethics, 15 (1996).Qardhawi, Yusuf. Daur al-Qiyam al-Akhlaqiyyah fi al-Iqtisha al-Islamy (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995).Rahadjo, Dawam. "Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II," dalam PRISMA, No. 2 (Jakarta: LP3ES, 1995).Sobirin, Achmad. “Internalisasi Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ke dalam Corporate Behavior,” dalam SINERGI, Vol. 1 No. 1, 1998.Yusuf, Choirul Fuad, "Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global," dalam ULUMUL QURAN No. 3, VII, 1997, hal. 14-15.Triyuwono, Iwan. Organisasi dan Akuntansi Syari’ah (Yogyakarta: LkiS, 2000). 134