Your SlideShare is downloading. ×
Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah

4,652
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,652
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
202
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. IV.2.4.2 JARINGANPerwujudan kondisi ideal sangat bergantung pada tersedianya jaringan komputerantar dinas-dinas dipemerintahan ataupun ketersediaan jarinngan yang dapatmenghubungkan antara dinas-dinas tersebut dengan masyarakat umum. Penyediaanjaringan ini harus dapat menekan kesenjangan digital yang mungkin timbul antardaerah ataupun antar masyarakat.Teknologi jaringan yang dipergunakan adalah dengan menggunakan basis TCP/IP,sedangkan topologinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi. Padadasarnya setiap instansi diharapkan memiliki jaringan internal/lokal instansi untukmendukung penggunaan aplikasi di masing-masing instansi tersebut. Antar jaringanlokal harus dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat membentuk satukesatuan yang utuh, begitu pula dengan jaringan di kabupaten nantinya.Akses masuk dan keluar informasi dalam jaringan pemerintahan sedapat mungkindikontrol melalui satu pintu yang dikelola oleh sentral unit pengelola teknologiinformasi. Dengan demikian tingkat keamanan data dan jaringan dapat dikeloladengan baik.Dalam pembuatannya, jaringan dapat menggunakan media kabel maupun wirelesssesuai dengan kebutuhan. Untuk tempat yang berjauhan dan pertukaran data yangkecil, penggunaan jaringan kabel menjadi sangat mahal.IV.2.4.3 INFRASTRUKTUR PENUNJANG LAINNYATermasuk dalam infrastruktur penunjang lain untuk mendukung terwujudnya kondisiideal dalam penerapan teknologi informasi di pemerintahan adalah tersedianya suplailistrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai.Selain dari pada itu, untuk menekan timbulnya kesenjangan digital antar daerah danmasyarakat, perlu diupayakan penyediaan berbagai macam kanal akses informasi.Informasi harus dapat diakses baik melalui komputer-komputer yang tersedia diinstansi-instansi pemerintahan, warnet, sekolah, kantor ataupun dari rumah secaraon-line. Selain dengan menggunakan komputer, akses terhadap informasi juga dapatmemanfaatkan hand phone, web TV, telephone dan sarana-sarana lain.
  • 2. Pemerintah daerah bekerjasama dengan dunia usaha khususnya berkewajiban untukmembangun kanal akses sebanyak mungkin, sehingga dapat dimanfaatkan olehmasyarakat umum dengan mudah dan murah.IV.2.5 PENDANAANInvestasi dibidang teknologi informasi membutuhkan dana yang relatif besar,sehingga dibutuhkan mekanisme pendanaan yang memadai. Idealnya pendanaandapat dilakukan melalui dana pemerintah daerah, ataupun dalah hal-hal tertentudapat bekerjasama dengan dunia usaha untuk membangun jaringan teknologiinformasi di daerah-daerah. Pengelolaan pendanaan harus dilakukan secaratransparan dan harus dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat.Pendanaan dalam pembangunan dan pengelolaan teknologi informasi dipemerintahan daerah dapat dilakukan sepenuhnya secara internal melalui mekanismeswakelola, atau diserahkan pada pihak ketiga dengan mekanisme kontrak kerja.Sedapat mungkin penyerahan kontrak kerja memperhatikan dan memanfaatkansemaksimal mungkin sumberdaya lokal.Salah satu bentuk lain alternatif pendanaan adalah dengan melakukan kerjasamaantar pemerintah daerah dalam pembangunan aplikasi pemerintahan yangdibutuhkan, sehingga biaya pengembangan dapat ditanggung secara bersama.Dari sisi pendanaan juga harus diperhatikan perlunya dana operasional danperawatan sistem informasi ini. Pada umumnya, selama 5 tahun pertama dibutuhkandana operasional dan perawatan sebesar 20 % per tahun dari nilai investasi awal.
  • 3. IV.3. SWOT ANALISISSWOT analisis (Strength, Weakness, Opportunity and Threat Analysis) dilakukandalam dua tahap, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap analisa internal/external.Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner,sedangkan analisa internal/external meliputi analisa lingkungan internal organisasiyang terdiri dari analisa strength/kekuatan dan weakness/kelemahan dilanjutkandengan analisa lingkungan eksternal yang terdiri dari analisa opportunity/kesempatandan analisa threat/ancaman.IV.3.1. Pengumpulan Data:Pengumpulan data bertujuan untuk melihat kondisi saat ini dari SI di PempropKalteng, kendala yang dihadapi dalam menjalankan SI, pandangan para eksekutiftentang SI, keinginan dari para eksekutif dan jajaran dibawahnya mengenai SI dimasa datang, untuk itu kami menggunakan 2 macam cara yaitu melalui wawancaradan penyebaran kuesioner.IV.3.1.1 WawancaraWawancara bertujuan untuk melakukan survei secara langsung dan mendapatgambaran yang jelas dari para eksekutif di masing-masing unit kerja mengenai bisnisproses disetiap unit, permasalahan dengan sistem yang ada, harapan tentang sistemyang akan dibangun, pertukaran informasi antar unit kerja, frekuensi pengirimanlaporan ke pemerintah daerah, permintaan data dari pemerintah daerah yang bersifatinsidentil, dll.Pada saat ini ada sekitar 40 unit kerja dibawah tanggungjawab pemerintah propinsiKalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut dipilih 20 unit kerja yang merupakanrepresentasi dari kondisi seluruh unit kerja. Pemilihan ke-20 unit kerja ini berdasarkanpada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh pihak Pemprop Kalteng.Karena tujuannya yang lebih menekankan aspek manajerial, maka wawancaradilakukan terhadap jajaran eksekutif dimasing-masing unit kerja (Kepala Badan,Kepala Dinas dll).IV.3.1.2 KuesionerPenyebaran kuesioner bertujuan untuk mendapatkan kondisi sekarang dari sisteminformasi yang ada di seluruh unit kerja, disini ditanyakan informasi tentang sisteminformasi yang dipakai/pernah dipakai, cara pengolahan data yang sedang berjalan,
  • 4. kondisi perangkat keras yang dimiliki, kondisi jaringan di masing-masing unit, SDMyang memiliki kemampuan komputer dan berbagai hal lain yang ada hubungannya.Kuesioner disebarkan ke seluruh unit kerja yang ada. Karena sifatnya yang lebihbanyak menekankan masalah teknis, kuesioner ini ditujukkan pada sub unit yangmenangani sistem informasi, walaupun ada sebagian kecil dari kuesioner ini yangharus diisi oleh eksekutif.Hasil dari tahap pertama adalah:  Kondisi lapangan dilihat dari berbagai aspek (SDM, kelembagaan, perangkat keras/perangkat lunak dll).  Bisnis proses yang berjalan dimasing-msing unit  Alur pertukaran data dan informasi antar unit kerja.Detail tentang hasil kuesioner dapat dilihat pada buku lampiranIV.3.2. Analisa Internal / ExternalAnalisa internal/external bertujuan untuk membantu organisaisi berkonsentrasi padakekuatan, meminimalkan kelemahan dan mengambil keuntungan sebesar-besarnyadari kesempatan yang ada dengan mempertimbangkan atau menghindari ancaman.Secara garis besar analisa ini dibagi 2, yaitu analisa faktor internal untuk mempelajarikemampuan dari organisasi dengan meng-analisa kekuatan dan kelemahan yangdimiliki dan analisa faktor external untuk melihat faktor-faktor terpenting darilingkungan dan mengidentifikasikan point-point yang merupakan kesempatan bagiorganisasi dan point-point yang merupakan ancaman atau halangan bagi organisasi.Hasil dari wawancara memberikan gambaran mengenai karakterisitik yang serupadari seluruh unit kerja, antara lain:  Tingkat kebutuhan akan Sistem Informsi yang sangat tinggi  Beberapa unit kerja sudah memiliki Sistem Informasi akan tetapi tidak terintegrasi  Terjadi inkonsistensi dan duplikasi data pada beberapa unit kerja, sehingga sulit untuk menentukan data yang valid  Komitmen yang tinggi dari kalangan eksekutif untuk membangun daerahnya dan kesadaran akan pentingnya Sistem informasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.
  • 5.  Belum optimalnya pendayagunaan unit kerja yang membawahi bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi  Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan komputer cukup baik  Sebagian besar input/masukan bagi proses yang berjalan berasal dari unit kerja tingkat kabupaten  Output/keluaran disebarkan pada pemerintah propinsi, unit kerja tingkat kabupaten, masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut.  Laporan berkala kepada pemerintah propinsi diberikan satu tahun sekali sebagai bahan pertanggungjawaban gubernur pada DPRD  Sering terjadi permintaan data dari pemerintah propinsi yang bersifat insidentil / dadakan  Pertukaran informasi antar unit kerja tergantung dari permintaan unit kerja yang membutuhkan data  Perlu adanya kejelasan tanggungjawab, hak atas data dan informasi di unit kerja.  Untuk itu perlu ada suatu sistem informasi yang dapat meng-integrasi-kan seluruh data dan informasi yang dimiliki oleh unit-unit kerjaPada tahap kedua ini, dilakukan analisa situasi dengan menggunakan data yangdikumpulkan selama tahap pertama dengan hasil sebagai berikut:  Analisa kekuatan menghasilkan 9 faktor internal yang merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh Pemprop Kalteng.  Analisa Kelemahan menghasilkan 9 faktor internal yang merupakan kelemahan utama yang ada di Pemprop Kalteng  Analisa kesempatan menghasilkan 5 kesempatan utama yang bisa dimanfaatkan oleh Pemda Kalteng untuk mencapai visi dan misinya.  Analisa ancaman menghasilkan 5 ancaman utama yang harus diperhatikan oleh Pemprop Kalteng dalam mencapai visi dan misinya.IV.3.2.1 Faktor InternalAnalisis lingkungan internal dilakukan dengan pencermatan terhadap hasil survei,kuesioner dan wawancara terhadap kalangan eksekutif di Pemerintah PropinsiKalimantan Tengah yang meliputi kekuatan/strength dan kelemahan/weakness.
  • 6. IV.3.2.1.1 Strength / Kekuatan Proses bisnis dan sistematika pertukaran informasi antar Unit Kerja, dengan Kabupaten/kota dan Pusat sudah baku dan jelas Proses bisnis yang mencakupi manajemen pemerintahan, sistem informasi pimpinan, sistem dukungan pengambilan keputusan, pelayanan masyarakat, akses informasi publik (antar instansi pemerintah, antar unit kerja, dan untuk masyarakat atau bisnis) secara manual sudah berjalan baik dan sudah jelas aturan mainnya Adanya informasi tercetak untuk memperkenalkan Kalteng kepada masyarakat luas dan pelaku bisnis Informasi yang disebarkan kepada masyarakat luas dan pelaku bisnis berupa Kalimantan Tengah Dalam Angka (Kalimantan Tengah in Figures) yang keluar setiap tahun menggambarkan kondisi pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah secara umum. Sedangkan secara detail dikeluarkan brosur-brosur dari setiap unit kerja terkait. Sudah terbentuknya Unit Kerja yang dapat membantu dalam pengembangan dan penerapan teknologi. Untuk penerapan teknologi khususnya TI diperlukan unit kerja penunjang yang dapat memperlancar terlaksananya penerapan dan operasionalnya. Unit kerja yang dimaksud adalah BALITBANG yang dapat membuat kajian teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh Propinsi Kalimantan Tengah, BADIKLAT sebagai Badan yang menangani peningkatan kualitas SDM dilingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, dan Badan Pengolah Data dan Sistem Informasi yang bertugas mengkoordinir penerapan TI. Komitmen yg tinggi dari Eksekutif dan staf putera daerah untuk membangun daerahnya Komitmen yang tinggi diperlihatkan oleh Eksekutif dan staf putera daerah untuk mendukung daerahnya dalam pembangunan dan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan cara bekerjasama dengan universitas-universitas, dan dengan instansi yang berkompeten di bidangnya. Tingkat pendidikan yang memadai untuk penerapan TI serta pengalaman
  • 7. yang cukup untuk pengoperasian komputerSecara umum tingkat pendidikan staf Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengahsudah memadai untuk pengoperasian komputer. Lebih dari 30% telah terbiasamengoperasikan aplikasi berbasis Microsoft Windows.Infrastruktur komputer dan telekomunikasi yang masih dapat dipakai,kondisi dan jumlahnya mencukupiPemerintah Propinsi Kalimantan Tengah sudah melakukan investasi yang cukupdalam penerapan TI yang diperlihatkan dengan telah tersedianya infrastrukturkomputer dan telekomunikasi secara sporadis di beberapa unit kerja dengankondisi dan jumlah yang memadai dan masih dapat digunakan untuk operasionalsehari-hari. Tetapi antara satu unit komputer dengan yang lainnya dan antar unitkerja belum ada integrasi sistem informasi yang memungkinkan adanya tukar-menukar data.Jumlah sumber daya listrik dan sambungan telepon untuk penerapanteknologi baru mencukupiDalam penerapan TI diperlukan sumber daya listrik sebagai sumber tenaga untukmenghidupkan komputer, dan sambungan telepon sebagai media tukar-menukardata dan informasi. Dengan ditunjang oleh pendanaan operasional sehari-harijumlah sumber daya listrik dan sambungan telepon sangat memadai.Sudah adanya peraturan dan UU awal untuk pengembangan danpendayagunaan Telematika dan Ortala teknisUndang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah untuk pengembangan danpendayagunaan telematika dan Ortala teknis adalah bekal peraturan yangmenjadi kekuatan dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah untuk penerapanTI.Adanya perguruan tinggi negeri maupun swasta yang dapat menjadi mitrakerja Pemprop KaltengPropinsi Kalimantan Tengah mempunyai perguruan tinggi sebagai sumber dayayang dapat dijadikan mitra kerja untuk meningkatkan pembangunan. Selain ituadanya kerjasama dengan universitas dapat meningkatkan kualitas pendidikandari mahasiswa setempat untuk dapat melakukan kajian dan penelitian dilingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.
  • 8. IV.3.2.1.2 Weakness / Kelemahan Inkonsistensi dan duplikasi data yang mengakibatkan pertukaran data antar unit kerja lamban Secara umum data yang tersedia di Propinsi Kalimantan Tengah inkonsisten, terkadang di sebuah unit kerja data untuk tahun yang sama berbeda angkanya. Duplikasi data juga terjadi di beberapa unit kerja, misalnya saja data tentang biografi penduduk yang ada di beberapa unit kerja dalam pengurusan perijinan (tanggal lahir, pekerjaan, dll). Sistem pengolahan informasi belum optimal Informasi yang dibutuhkan baik oleh pegawai Pemprop Kalimantan Tengah dan Eksekutifnya maupun oleh masyarakat dan pelaku bisnis belum terolah dengan baik, sehingga menghambat pembangunan. Sedangkan semestinya masyarakat dan pelaku bisnis dapat di berdayakan keberadaannya sebagai alat kontrol pembangunan untuk menuju good governance. Kesulitan mendapatkan data dari Kabupaten/Kota karena Pemprop tidak mempunyai kewenangan otoritas Dengan adanya Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemprop Kalteng mengalami kesulitan untuk memperoleh data dari Pemerintah Kabupaten/ Kota karena tidak mempunyai wewenang otoritas lagi. Tidak ada perencanaan pengembangan SDM yang sesuai dg kebutuhan pada setiap unit kerja Secara umum kelemahan pada setiap pemerintahan daerah adalah manajemen, baik dibidang perencanaan SDM, perencanaan penerapan Teknologi, maupun manajemen produk hukumnya. Pengembangan SDM belum direncanakan secara baik, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerjanya. Beberapa SDM tidak memenuhi kualifikasi sesuai bidang kerjanya Penempatan pegawai di beberapa unit kerja seringkali tidak sesuai dengan bidang kerjanya, sehingga menghambat proses kerja di unit kerja itu sendiri.
  • 9. Terkadang pula mutasi pegawai tidak sesuai kualifikasi untuk tempat kerjanya yang baru. Dirasakan sangat sayang sekali jika keahliannya tidak dapat didaya gunakan secara optimal untuk kepentingan pembangunan daerah. Penerapan Teknologi yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan SDM serta tanpa dibarengi transfer teknologi Ada beberapa kasus dalam penerapan teknologi, dimana teknologi tersebut terlalu tinggi. Penerapannya tidak disertai dengan mempertimbangkan kemampuan SDM yang ada. Walaupun sudah ada training untuk penerapannya, tetapi hanya sebatas sebagai operator. Terasa kurang sekali adanya transfer teknologi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya, sehingga selanjutnya dapat mengelola sendiri teknologi yang diterapkan. Belum ada standar pengembangan teknologi sehingga distribusinya tidak merata dan tidak terintegrasi satu dengan lainnya Pengembangan TI secara sporadis di beberapa unit kerja tidak mempunyai standar penerapan, sehingga tidak dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya dan mempersulit perawatannya. Pendistribusian infrastruktur komputer dan telekomunikasi di Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah juga tidak merata yang menyebabkan adanya kecemburuan sosial diantara unit kerja dan tidak adanya pemerataan teknologi. Adanya duplikasi hukum & kebijakan di beberapa tempat Menurut hasil survei dan wawancara ada tumpang tindih peraturan daerah Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga sangat mengganggu kelancaran pembangunan daerah. Pendanaan hanya berfokus pada proyek saat tahun berjalan sedangkan dana pemeliharaan tidak diperhitungkan Perencanaan pendanaan pembangunan masih berfokus pada proyek saat tahun berjalan dan seringkali dana pemeliharaan diabaikan, sehingga setelah proyek selesai infrastruktur yang telah tersedia dan rusak, tidak dapat digunakan lagi karena dana pemeliharaan tidak ada lagi.IV.3.2.2 Faktor EksternalAnalisis lingkungan eksternal meliputi peluang dan tantangan
  • 10. IV.3.2.2.1 Oportunity / Peluang Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan Untuk menciptakan good governance di Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, masyarakat umum dan pelaku bisnis sebagai stakeholders diikut sertakan dalam pembangunan sebagai alat kontrol. Bekerjasama dengan daerah dan atau instansi lain Di era global ini kerjasama dengan daerah dan instansi lain yang sudah mempunyai pengalaman dalam penerapan TI sangat diperlukan untuk membuka wawasan pegawai dan membuka peluang transfer teknologi, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah. Ikut bersaing di perdagangan bebas Persaingan bebas dan transparansi di era reformasi ini didambakan oleh masyarakat. Persaingan bebas dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menurunkan biaya investasi dan dalam jangka panjang pembiayaan infrastruktur telematika untuk umum di Propinsi Kalimantan Tengah dapat mandiri tidak tergantung dari pemerintah lagi. Pemanfaatan otonomi daerah Sejalan dengan diberlakukannya upaya peningkatan pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah setempat harus mulai memiliki kebijakan dan kegiatan secara pro-aktif untuk mempromosikan potensi daerahnya masing- masing, terutama dalam hal sumber daya alam (pertanian, perkebunan, hasil hutan dan pertambangan), SDM yang berwawasan luas dalam peningkatan mutu produk dan kwalitas pelayanan/jasa, pembangunan unit usaha yang berorientasi ke industri, pembangunan sarana dan prasarana fisik serta berbagai hal yang merupakan nilai positif daerah tersebut yang dapat menarik minat para investor serta meningkatkan kemudahan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan sumber daya, sosial budaya dan ekonomi daerah Pemanfaatan informasi dapat dijadikan komoditas untuk meningkatkan
  • 11. pedapatan daerah dengan cara mempromosikan potensi daerahnya masing- masing sehingga dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Potensi daerah merupakan masukan terpenting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah relevan untuk dimasukan sebagai bahan pertimbangan, betapa pentingnya teknologi informasi untuk menunjang potensi tersebut.IV.3.2.2.2 Threat / Ancaman Ketidak stabilan politik dan keamanan Pada saat ini dimana kondisi ekonomi dan politik Indonesia masih belum menampakan kestabilannya merupakan ancaman yang sangat signifikan. Kondisi tersebut dapat merubah atau menghambat kebijakan penerapan teknologi yang sedang berjalan. Kebijakan dari pusat tentang kelembagaan sering berubah-ubah dan belum adanya konsistensi produk hukum nasional Kebijakan dari pusat tentang kelembagaan sering berubah-ubah, yang kadangkala mengakibatkan harus disesuaikannya kebijakan lama yang seringkali memakan waktu sangat lama. Tidak jarang terjadi produk hukum nasional malahan menghambat pembangunan di daerah karena belum adanya konsistensi produk hukum nasional. Apriori staff Pemprop terhadap teknologi baru Kurang adanya pemahaman global tentang arti pentingnya informasi, baik untuk pemerintah daerahnya maupun masyarakatnya merupakan salah satu penyebab adanya apriori staf Pemprop Kalteng terhadap teknologi informasi. Selain itu staf masih merasa takut dengan teknologi baru sehingga menjadikannya sebuah ancaman. Adanya daerah lain sebagai kompetitor untuk memikat investor Jika Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah tidak dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan menciptakan regulasi yang memudahkan investor, terutama lokal, dalam berinvestasi di daerahnya, maka daerah lain sebagai kompetitor akan memanfaatkannya. Hal itu merupakan ancaman yang sangat besar.
  • 12. Berkurangnya SDM berkualitas untuk bekerja diluar pemerintah propinsiKalimantan TengahTenaga profesional di bidang TI sangat diminati perusahaan-perusahaan baiklokal maupun internasional. Mereka menjanjikan penghasilan yang lebih tinggidan fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang dapat diberikan olehPemerintah khususnya Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena ituseringkali pegawai yang berkualitas tersebut lebih memilih bekerja di luarlingkungan Pemerintahan.
  • 13. BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGIV.1 TUJUAN, SASARANV.1.1 Goals/TujuanGoals adalah tujuan jangka panjang untuk suatu periode tertentu yang harus cukupspesifik dan realistis untuk dicapai. Dalam tahap ini dipelajari berbagai bisnisline/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Propinsi Kalteng. Dari hasilanalisa didapatkan 4 kegiatan utama yang dikelompokkan berdasarkan entity yangberhubungan dengan pemerintah daerah Kalteng, ke-empat entity tersebut adalahmasyarakat umum (Government to Citizens), masyarakat bisnis / Government toBusiness, unit kerja pemerintah lain / Government to Government dan pegawainyaGovernment to Employee. Disamping itu ditambahkan satu aspek lain yang memilikikarakterisitik berbeda tapi memegang peranan sangat penting, yaitu terintegrasinyaseluruh sistem.Ke-empat kegiatan utama tersebut kemudian diterjemahkan menjadi goals/tujuansebagai berikut:  Government to Business/Citizens (G-to-B/C): Tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat serta fasilitas untuk menampung dan mendayagunakan masukan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara on-line, efektif, efisien dan akurat  Government to Government (G-to-G): Terbentuknya sistem pertukaran data dan informasi antar instansi pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif  Government to Employee (G-to-E): Terwujudnya Sistem Informasi yang dapat menjembatani kepentingan Pemprop Kalteng dalam meningkatkan effisiensi pendayagunaan pegawai serta kepentingan pegawai dalam memperoleh kesejahteraan.  Integrasi Sistem: Terintegrasinya Seluruh Sistem di lingkungan Pemerintah Daerah propinsi Kalimantan Tengah.
  • 14. V.1.2 Objectives/SasaranTahap selanjutnya adalah tahap penentuan objectives, objectives merupakansasaran-sasaran yang cukup terperinci dan harus dicapai agar goal yang ditentukandapat terpenuhi. Sebagai titik awal yang sangat penting agar dapat menentukanobjectives dengan baik diperlukan pengetahuan tentang unit kerja, proses yangberlangsung didalamnya, hubungan antar organisasi dll. Hal lain yang perludipertimbangkan dalam penyusunan objectives adalah terpenuhinya kaidah SMART(Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time Limit)Dari hasil analisa, ditentukan Objectives sebagai berikut:Sasaran G-to-B/C 1. Menyediakan sistem penyebaran informasi Pemprop Kalteng untuk masyrakat 2. Menyediakan Sistem Pelayanan Terpadu untuk masyarakat 3. Menyediakan Sistem Pengelolaan Aspirasi Masyarakat 4. Menyediakan Sistem Pengadaan Barang secara On-lineSasaran G-to-G 1. Menyediakan manajemen kelembagaan dalam penyediaan dan pendistribusian data dan informasi 2. Menyediakan data dan informasi secara digital di masing-masing instansi yang dapat didistribusikan antar instansi sesuai kewenangannyaSasaran G-to-E 1. Menyediakan fasilitas otomasi perkantoran dalam kegiatan keseharian untuk menuju era paperless 2. Menyediakan berbagai informasi dan sistem aplikasi bagi para pegawai baik yang berkaitan dengan maksud peningkatan kemampuannya maupun untuk peningkatan kesejahteraannya secara onlineSasaran Integrasi Sistem 1. Menyediakan standard sistem pelayanan dan informasi 2. Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi 3. Menyediakan SI Eksekutif untuk membantu pengambil keputusan
  • 15. V.2 STRATEGI PENGEMBANGANStrategi adalah cara yang akan ditempuh oleh suatu organisasi agar objectives dapattercapai. Strategi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan “Bagaimanacara mencapai sasaran?”, “Apa yang harus dikerjakan agar sasarandapat terpenuhi?”dalam proses penyusunannya, kita harus selalu mempertimbangkan hasil dari analisasituasi, sehingga dapat memanfaatkan kekuatan yang ada secara maksimal,memperbaiki kekurangan yang ada, memanfaatkan kesempatan dan menghindariancaman.Dengan mempertimbangkan hasil analisa situasi maka strategi yang harus dijalankanuntuk mencapai objestives adalah:V.2.1 Strategi untuk G-to-B/C 1 Menyediakan sistem penyebaran informasi Pemprop Kalteng untuk masyrakat 1.1 Membuat peraturan tentang:  Klasifikasi informasi yang bersifat rahasia, public domain dan based on request.  Tugas dan tanggungjawab unit kerja yang melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam pengumpulan data  kewajiban instansi untuk menyediakan layanan data. 1.2 Penggunaan teknologi internet untuk penyebaran informasi dan pelayanan masyarakat dengan:  Membuat website Pemprop Kalteng  Menyediakan formulir isian, brosur-brosur, peraturan daerah yang dibutuhkan masyarakat  Membuat fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan pemakaian dan rasa memiliki masyarakat.  Menyediakan informasi potensi daerah dan peluang investasi kepada masyarakat 1.3 Meningkatkan kemampuan SDM sehingga dapat mengelola sistem penyebaran informasi secara mandiri:  Melalui sosialisasi tentang sistem penyebaran informasi Propinsi Kalteng
  • 16.  Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar  Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau training ke lembaga pendidikan yang kompeten  Menyertakan lokal konsultan pada kerjasama dengan pihak-pihak dari luar Kalteng.1.4 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara:  Bekerjasama dengan Universitas, lembaga, komunitas/praktisi IT setempat ataupun pihak swasta yang berkompeten dan sudah berpengalaman.  Menyediakan server, komputer, jaringan, akses ke internet dan berbagai peralatan lainnya  Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sales services” secara local2 Menyediakan Sistem Pelayanan Terpadu untuk masyarakat2.1 Membuat peraturan tentang:  Klasifikasi layanan beserta prioritasnya yang akan dimasukan ke dalam sistem (perijinan, pembayaran pajak, dll).  Kewenangan unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan sistem pelayanan terpadu  Keabsahan data sebagai pengganti pengisian dokumen secara tertulis  Legalitas transaksi dengan autentifikasi  Pengaturan Pembayaran pada sistem layanan On-line  Keamanan transaksi On-line2.2 Meningkatkan Kemampuan SDM sehingga dapat menangani proses pengisian data, pengelolaan data dan pengelolaan sistem:  Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar  Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau training ke lembaga pendidikan yang kompeten  Menyertakan lokal konsultan pada kerjasama dengan pihak-pihak dari luar Kalteng.
  • 17. 2.3 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara:  Mengembangkan aplikasi front dan back office Sistem Pelayanan Terpadu  Mengembangkan aplikasi on-line Sistem Pelayanan Terpadu  Menyediakan server, komputer, jaringan, akses ke internet dan berbagai peralatan lainnya  Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sale services” secara local2.4 Penggunaan Teknologi Internet sebagai media pembayaran (transaksi on- line)3 Menyediakan Sistem Pengelolaan Aspirasi Masyarakat3.1 Membuat peraturan tentang:  Pembentukan tim yang beranggotakan para pakar dari berbagai bidang yang dapat mengolah masukan dari masyarakat  Penunjukkan unit pelaksana sebagai koordinator pengelola aspirasi masyarakat.  Kewajiban penanggungjawab untuk merespons masukan/pertanyaan dari masyarakat3.2 Meningkatkan Kemampuan SDM sehingga dapat menangani sistem pengelolaan aspirasi masyarakat:  Melalui sosialisasi tentang sistem pengelolaan aspirasi masyarakat.  Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar  Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau training ke lembaga pendidikan yang kompeten  Menyertakan lokal konsultan pada kerjasama dengan pihak-pihak dari luar Kalteng.3.3 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara:  Mengembangkan aplikasi front dan back office sistem pengelolaan aspirasi masyarakat  Mengembangkan aplikasi on-line untuk menampung aspirasi masyarakat
  • 18.  Menyediakan server, komputer, jaringan, akses ke internet dan berbagai peralatan lainnya  Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sale services” secara local  Meningkatkan ketersedian pusat-pusat akses informasi dan penyampaian aspirasi masyarakat 4 Menyediakan Sistem Pengadaan Barang secara On-line 4.1 Membuat peraturan tentang:  Keabsahan penggunaan proposal digital  Tatacara pengadaan barang secara On-line  Persyaratan jenis barang yang bisa diadakan secara On-line  Tender secara On-line 4.2 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara:  Mengembangkan aplikasi front dan back office sistem pengadaan barang  Mengembangkan aplikasi On-line sistem pengadaan barang 4.3 Meningkatkan kemampuan SDM tentang mekanisme pengadaan barang secara On-line 4.4 Penggunaan teknologi internet sebagai media pengadaan barang.V.2.2 Strategi untuk G-to-G 1 Menyediakan manajemen kelembagaan dalam penyediaan dan pendistribusian data dan informasi 1.1 Membuat peraturan daerah tentang:  Pembentukan sub-unit kerja arsip & pengolahan data elektronik di setiap unit kerja  Tanggungjawab penyediaan dan keakuratan data dalam pemerintahan propinsi Kalteng  Rekapitulasi data dan informasi untuk kebutuhan eksekutif  Standarisasi pertukaran data
  • 19.  Koordinasi dengan instansi teknis yang berwenang dalam penyediaan teknologi informasi  Pembentukan dan pemberdayaan perpustakaan daerah sebagai pusat arsip dan dokumentasi1.2 Melakukan kajian ulang terhadap proses kerja di instansi masing-masing guna pemanfaatan teknologi informasi secara optimal1.3 Meningkatkan kemampuan SDM sehingga dapat membentuk suatu manajemen kelembagaan yang baik melalui:  Peningkatan kerjasama dengan Universitas, lembaga, komunitas/praktisi IT setempat ataupun pihak swasta yang berkompeten  Penyamaan persepsi dan lemampuan tentang teknologi informasi2 Menyediakan data dan informasi secara digital di masing-masing instansi yang dapat didistribusikan antar instansi sesuai kewenangannya2.1 Membuat peraturan daerah tentang:  Kebijakan satu pintu gateway di PDE untuk akses ke jaringan global  Data dan informasi yang akan dipertukarkan.  Kewajiban setiap unit kerja untuk memberikan rekapitulasi ke bank data propinsi di PDE2.2 Meningkatkan kemampuan SDM melalui:  Pelatihan komputer untuk semua pegawai Pemda  Transfer teknologi dan pelatihan pada setiap pengadaan sistem informasi  Menggalakkan jabatan fungsional komputer bagi pegawai yang bertanggung jawab terhadap pengolahan data  Pemanfaatan SDM lokal untuk pemgembangan sistem informasi2.3 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara:  Meyediakan aplikasi sistem informasi di masing-masing instansi secara bertahap  Menyediakan jaringan LAN antar dinas secara bertahap dan
  • 20. menggunakan teknologi internet untuk distribusi data  Pertukaran data antar intansi dengan menggunakan XML  Menyediakan perangkat keamanan data (security) yang memadai di masing-masing instansi yang berhubungan langsung dengan jaringan luar.V.2.3 Strategi untuk G-to-E 1 Menyediakan fasilitas otomasi perkantoran dalam kegiatan keseharian untuk menuju era paperless 1.1 Membuat peraturan daerah tentang:  Pedoman Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Otomasi Perkantoran. 1.2 Mengoptimalkan pendayagunaan unit kerja penanggungjawab Sistem Otomasi Perkantoran baik dilingkungan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. 1.3 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara:  Mengadakan perangkat lunak sistem otomasi perkantoran.  Mengadakan perangkat keras, serta perangkat penunjang lain yang dibutuhkan bagi seluruh jajaran Pemprop Kalteng 1.4 Meningkatkan kemampuan SDM bidang teknologi informasi sehingga mampu membangun, mengoperasikan, merawat serta dapat mengembangkan Sistem Otomasi Perkantoran pada unit kerja masing- masing. 1.5 Melakukan sosialisasi berkelanjutan dalam rangka pemanfaatan sistem perkantoran secara online 2 Menyediakan berbagai informasi dan sistem aplikasi bagi para pegawai baik yang berkaitan dengan maksud peningkatan kemampuannya maupun untuk peningkatan kesejahteraannya secara online 2.1 Membuat peraturan daerah tentang:  Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Aplikasi Sistem
  • 21. Kepegawaian. 2.2 Membangun berbagai sistem aplikasi yang berkaitan dengan Sistem Kepegawaian serta Sistem Penunjang Kesejahteraan Pegawai secara online 2.3 Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan serta diklat bagi semua pegawai dilingkungan Pemprop Kalteng agar dapat memanfaatkan fasilitas online yang telah dibangunV.2.4 Strategi untuk Integrasi Sistem 1 Menyediakan standard sistem pelayanan dan informasi Membuat peraturan daerah tentang: 1.1  Pembinaan Pengembangan SI kabupaten/kotamadya dengan menggunakan referensi tingkat propinsi  Pembentukan badan telematika daerah  Wewenang unit terkait sehingga dapat mengeliminir duplikasi data  Standar sistem pelayanan dan informasi  Standarisasi protokol, pertukaran data, keamanan dll  Penggunaan open source dan open sistem  Legalitas transaksi elektronik dengan otentifikasi  Penanggungjawab data rekap  Kewajiban unit kerja untuk memberikan data rekap  Pemberdayaan unit kerja pengolahan data dan sistem informasi sebagai penyelenggara serta penanggungjawab jaringan komunikasi data 2 Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi 2.1 Mengkoordinasikan pengembangan sistem pelayanan dan informasi dari seluruh unit kerja dengan cara:  Mempertimbangkan aspek user friendly, struktur informasi dalam pengembangan portal  Pembenahan database sektoral
  • 22.  Membuat sistem informasi yang dinamis dan terpadu  Menerapkan standarisasi protokol dan pertukaran data  Membuat sistem keamanan berlapis yang handal  Mempertimbangkan aspek keamanan data yang dikirim melalui media komunikasi on-line/secure elektronik transaction2.2 Menyediakan SDM ahli pada sistem layanan maupun pemeliharaan keseluruhan dengan cara  Meningkatkan kemampuan SDM yang sudah ada  Melakukan kerjasama dengan Universitas/Badan/Lembaga baik pemerintah maupun swasta  Melakukan rekrutmen pegawai baru secara nasional/internasional  Memasukkan computer literacy pada kurikulum sekolah  Mendorong universitas untuk membuka jurusan TI  Mendorong pihak swasta untuk mendirikan lembaga pendidikan komputer  Mendayagunakan Badiklat untuk pelatihan TI secara umum bagi aparat pemerintahan  Melakukan sosialisasi SIMDA melalui media elektronik dan cetak  Memanfaatkan media elektronik dan cetak yang ada dalam meningkatkan kemampuan dan pengertian masyarakat mengenai TI secara umum.2.3 Merencanakan suatu sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan untuk menjamin kelangsungan SIMDA baik itu dana pemeliharaan maupun pengadaan3 Menyediakan SI Eksekutif untuk membantu pengambil keputusan3.1 Menyediakan rekapitulasi data dan informasi bagi para eksekutif pemerintahan3.2 Menyediakan fasilitas diskusi interaktif bagi para eksekutif pemerintahan
  • 23. V.3 PROGRAM-PROGRAM YANG DIPRIORITASKANDengan melihat seluruh strategi yang dipaparkan diatas, ada beberapa program yangperlu diprioritaskan karena terdapat pada banyak goals. Program-program yangdiprioritaskan tersebut antara lain:  Penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah yang mendukung RI SIMDA  Pembenahan duplikasi data  Pembuatan jaringan backbone yang menjadi jalur utama komunikasi RI SIMDA  Pembuatan Sistem Informasi Eksekutif untuk mendukung kinerja pemerintah propinsi  Peningkatan kemampuan pegawai tentang komputer baik yang bersifat umum maupun untuk mempersiapkan kader-kader yang akan mengembangkan dan merawat sistem yang sudah dibangun.
  • 24. BAB VI RENCANA PENGEMBANGANVI.1. DefinisiJaringan komputer adalah suatu sistem hardware dan software yang dibutuhkanuntuk menghubungkan komputer-komputer yang berguna untuk pertukaran data,penggunaan bersama suatu peralatan maupun berkas.Jaringan komputer merupakan sebuah infrastruktur yang dibutuhkan untukmenjalankan aplikasi yang digunakan oleh banyak orang maupun instansi sekaligussebagaimana halnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA).Jaringan komputer dapat dianggap sebagai infrastruktur jalan yang menghubungkansatu instansi dan instansi lainnya di mana data dan informasi akan bersirkulasi diatasnya.Dari berbagai jenis jaringan komputer, jenis yang paling populer adalah jaringanTCP/IP dimana masing-masing komputer diberi nomor identifikasi yang disebut nomorIP sebagai alamat yang membedakannya dengan komputer lain. Nomor IP terdiri dari12 angka dengan format sebagai berikut aaa.bbb.ccc.ddd (misalnya 202.2.11.55).Setiap kelompok yang terdiri dari tiga angka (aaa atau bbb atau ccc atau ddd) dapatdiisi dengan angka dari 1 sampai 254.Komputer-komputer yang tergabung dalam suatu jaringan mempunyai nomor IP yangmirip sebagai mana alamat dari rumah-rumah dalam suatu kompleks perumahan.Jaringan komputer disebut kelas C, jika nomor IP dari masing-masing komputerhanya dibedakan di 3 angka terbelakang (misalnya 202.2.11.ddd, dengan dddberbeda antara satu komputer dan komputer lainnya). Dengan demikian suatujaringan kelas C hanya dapat menampung 254 komputer. Jaringan komputer disebutkelas B, jika 6 angka terakhir berbeda-beda (misalnya 202.2.ccc.ddd). Jaringan kelasB dapat menampung 64770 komputer.Untuk memudahkan pengelolaan, biasanya jaringan kelas B dibuat terdiri daribeberapa jaringan kelas C dengan ditambah satu router seperti terlihat padaGambar VI.1. Router digunakan sebagai penghubung antar jaringan komputer yangberbeda.
  • 25. Jaringan kelas C Jaringan kelas C Router Jaringan kelas B Jaringan kelas C Gambar VI.1: Jaringan kelas BVI.2. Asumsi-asumsi dasarDalam mendisain sistem jaringan komputer untuk SIMDA, selain asas-asaspengembangan SIMDA digunakan juga asumsi-asumsi sebagai berikut : 1. Kesiapan yang tidak sama dari masing-masing perangkat pemerintahan dalam upaya mengimplementasikan SIMDA 2. Sebagai wujud dekonsentrasi wewenang, ada kemungkinan bahwa sistem informasi di suatu dinas didatangkan dari pemerintahan pusat dalam upaya koordinasi data di tingkat departemenVI.3. Tujuan dan SasaranTujuan disediakannya Jaringan Komputer dalam SIMDA disesuaikan dengan misiteknologi informasi itu sendiri seperti yang terdapat pada bab II.3 yakni untukmemperlancar arus data dan informasi antar perangkat guna peningkatan efisiensi.Sasaran-sasaran pengembangan jaringan komputer yang ingin dicapai disesuaikandengan goals yang ingin dicapai dalam SIMDA yakni :  Terhubungkannya setiap perangkat pemerintahan secara permanen dalam sistem jaringan komputer yang handal, murah dan flexible  Tersedianya akses informasi bagi masyarakat dan pegawai serta eksekutif yang mendukung terlaksananya pemerintahan yang efektif dan transparan melalui teknologi WEB
  • 26. VI.4. Infrastrultur Jaringan KomputerVI.4.1. Saluran fisik / hardwareJaringan tersendiri (Privat Network)Terbatasnya kemampuan SDM di bidang TI mengarahkan pemilihan jaringankomputer SIMDA adalah jaringan tersendiri (privat network) yang terpisah denganinfrastruktur internet yang telah ada. Pemilihan tersebut juga didukung oleh tata-letakgedung-gedung perangkat Pemprop. Kalimantan Tengah yang seluruhnya terletakdalam kota Palangkaraya. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh denganmenggunakan jaringan terpisah adalah :  Keamanan jaringan yang lebih terjamin  Pentahapan pengembangan yang tidak tergantung pada pihak lainDengan terjadinya konvergensi data multimedia, jaringan ini akan dapat menampungjuga percakapan telephony melalui teknologi Voice Over IP (VoIP). Dengan jaringantersendiri maka akan dapat dikurangi biaya telepon antar dinas dalam lingkunganPemprop. Kalimantan Tengah.Pemilihan penggunaan infrastruktur yang telah dilakukan oleh inisiatif-inisiatif swasta /BUMN dengan menggunakan teknologi Virtual Privat Network (VPN) seperti yangdianjurkan dalam dokumen Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) akan dapatdilaksanakan di masa yang akan datang untuk menghubungkan kantor-kantorpemerintahan provinsi dengan kantor-kantor pemerintah lain yang letaknya jauhkarena membutuhkan lebih banyak SDM dengan tingkat kompetensi yang tinggi.Topologi jaringan komputer SIMDATopologi makro jaringan komputer SIMDA padaGambar VI.2, menggambarkan penggunaan media kabel dan radio secara bersamaanuntuk membentuk jaringan utama (back-bone) yang menghubungkan masing-masinggedung di lingkungan pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah. Secara garis besarpemilihan media tersebut adalah :  Media kabel digunakan untuk menghubungkan gedung-gedung yang berdekatan  Media radio digunakan untuk menghubungkan gedung yang letaknya berjauhan
  • 27.  Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi menjadi pintu keluar-masuk data dari SIMDA ke luar Pemprop. Kalimantan Tengah, termasuk hubungan SIMDA ke internet melalui Internet Service Provider (ISP). Bapesifora Bagian Verifikasi Data Kantor Gubernur dan Sekretariat Daerah C I C SY S T M S SO E M S E S Y T Connecting Point S OC S I C Connecting Point Connecting Point Connecting Point Connecting Point Connecting Point Bapesifora Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Balitbangda Dinas Pariwisata S I C S O T S Y S M E S I C S O T S Y S M E C C S I S Y O E T S S M C O C S I S Y E T S S M C O C S I S Y E T S S M ISP/Internet Kantor dekat Bapesifora Kantor dekat Bappeda Kantor dekat PU Kantor dekat Balitbangda Kantor dekat Pariwisata S I C S O C T S Y M E S C O C S I S Y E T S S M S I C S O T S Y S M E S I C S O T S Y S M E S I C S O T S Y S M E Kantor dekat Bapesifora Kantor dekat Bappeda Kantor dekat PU Kantor dekat Balitbangda Kantor dekat Pariwisata S I C S O C T S Y M E S S I C S O T S Y S M E S I C S O T S Y S M E S I C S O T S Y S M E C O C S I S Y E T S S M Gambar VI.2: Topologi Jaringan Komputer SIMDAKebijakan satu pintu mempunyai beberapa keuntungan antara lain :  Kemudahan pengorganisasian jaringan  Kemudahan pengelolaan komunikasi  Kemudahan pengelolaan keamanan jaringan  Dibutuhkan lebih sedikit SDMDetil topologi jaringan di Dinas padaGambar VI.3, menggambarkan topologi di sebuah gedung yang dihubungkan melaluikabel. Dalam gambar terlihat adanya kemungkinan 1 gedung memiliki beberapasubnet kelas C jika dirasakan terlalu besar jika dilihat dar struktur organisasi danjumlah pegawai.
  • 28. Pintu keluar-masuk jaringan komputer di suatu gedung dalam jaringan SIMDA adalahsebuah gateway-router yang juga terhubung ke gedung-gedung lain dalam lingkuppemerintahan propinsi. Gateway-router berfungsi untuk mengarahkan paket-paketdata ke jaringan kabel / radio yang sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian dapatdikurangi trafik data di jaringan utama yang akan meningkatkan kualitas penggunaanjaringan SIMDA. Dari kantor / Ke kantor / gedung lain Gedung lain PSTN Modem Gateway / router 7 x 8 x 9 x 0 1 x 1 x 1 x 2 x 7 x 8 x 9 x 0 1 x 1 x 2 1 E t r t C e e h n 8 1 1 2 7 9 0 1 A 2 4 1 3 5 6 1 x 2 x 3 A 4 x 5 x 6 x x x 1 x 2 x 3 B 4 x x 5 x 6 Server Interface basis-data 7 x 8 x 9 x 1 x 1 x 1 x 0 2 x 7 x 8 x 9 x 0 1 1 x 1 x 2 C t r e E e n t 8 1 1 2 7 9 0 1 h A 2 1 3 4 6 5 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 A B Da t Gn r a e e a l Server C 7 x 8 x 9 x 1 x 1 x 1 x 0 2 x 7 x 8 x 9 x 0 1 1 x 1 x 2 t e e E h n r t 8 1 1 2 7 9 0 1 A 2 1 3 4 6 5 1 x 2 x 3 A 4 x 5 x 6 x x x 1 x 2 x 3 B 4 x x 5 x 6 Basis-data Jaringan kelas C Jaringan kelas C Gambar VI.3: Detil topologi jaringan di DinasGateway-router dapat juga berfungsi untuk memfilter data-data yang tidak ditujukanpada pengguna di gedung tersebut (firewall). Peralatan ini akan dapat berfungsimencegah segala upaya yang bertujuan melumpuhkan server-server yang terletak didalam gedung tersebut.Gateway-router tetap akan dalam kewenangan Unit Kerja Pengolahan Data danSistem Informasi, sehingga perubahan konfigurasi maupun perbaikan kerusakanadalah menjadi tanggung jawab Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi.
  • 29. Pengembangan sistem informasi dalam masing-masing kantor menjadi tanggungjawab masing-masing dan harus berkoordinasi dengan Unit Kerja Pengolahan Datadan Sistem Informasi.Modem digunakan sebagai saluran cadangan untuk berkomunikasi dengan Unit KerjaPengolahan Data dan Sistem Informasi jika terjadi masalah dengan jaringan utamaatau sebelum jaringan utama operasional.Gambar VI.4 menggambarkan topologi jaringan di dalam Unit Kerja Pengolahan Datadan Sistem Informasi. Jaringan di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasiterbagi menjadi 2 yakni subnet yang digunakan untuk mengelola keseluruhan jaringanSIMDA dan subnet internal yang digunakan untuk kebutuhan internal.Pada subnet yang pertama terdapat komputer yang digunakan oleh administratorjaringan untuk mengawasi status, merubah konfigurasi dan memperbaiki jaringanSIMDA. Komputer ini harus dilengkapi dengan perangkat lunak yang sesuai dandiproteksi dengan password agar tidak digunakan oleh yang tidak berkepentingan. x 7 8 x 9 x 1 x 1 x 1 x 0 2 x 7 8 x 9 x 1 0 1 x 1 x x 2 C t e e E h n r t 7 8 1 1 2 9 0 A 1 2 4 5 3 6 x 1 2 x 3 A 4 x 5 x 6 x x x 1 2 x 3 B 4 x 5 x 6 x x x 7 x 8 9 x 1 0 1 x 1 x x 2 x 7 x 8 x 9 1 0 1 1 1 2 x x x C E e e t r t 7 8 9 1 2 0 1 h n A 1 2 3 5 6 4 x 1 x 2 3 x 4 x 5 x 6 x x 1 x 2 x 3 4 x 5 x 6 x A B Da Ge e l t n r a Gambar VI.4: Topologi jaringan Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi
  • 30. Subnet pertama dilengkapi juga dengan komputer yang digunakan oleh administratorbasis data untuk mengawasi dan merawat basis data resume yang digunakan olehmanajemen pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah dalam pembuatan keputusan.Unit kerja ini bertanggung jawab atas basis data eksekutif dan sistem informasieksekutif yang akan digunakan oleh manajemen pemerintahan propinsi KalimantanTengah dalam pembuatan keputusan.Aspek kecepatan jaringan (bandwidth)DalamGambar VI.2: Topologi jaringan komputer SIMDA terlihat bahwa terdapat 2 tipejaringan yakni : 1. Jaringan sekunder yang menghubungkan komputer-komputer dalam subnet kelas C dalam masing-masing kantor. 2. Jaringan utama (Backbone) yang menghubungkan antar kantorJaringan sekunder biasanya digunakan sharing printer, file dan pertukaran datainternal kantor. Sedangkan jaringan utama digunakan pada saat seorang penggunakomputer ingin memperoleh data dari luar kantornya seperti dari kantor lain atau dariluar kalangan Pemprop Kalteng melalui internet.Dengan adanya gateway-router di antara jaringan utama dan jaringan sekundermaka kepadatan pertukaran data sudah terisolasi di masing-masing jaringan. Dengandemikian kecepatan jaringan utama ( bandwidth ) tidak perlu bertambah secaraproporsional dengan jumlah subnet.Kecepatan jaringan yang paling populer saat ini adalah 10 Mbps (Ethernet 10baseT)yang dapat digunakan pada masing-masing subnet. Untuk jaringan utama yangkomunikasi antar-kantor dapat digunakan kecepatan 100 Mbps (Ethernet100baseTX), walaupun mulai diperkenalkan adanya kecepatan 1000 Mbps (Ethernet1000baseFX).Kabel yang digunakan untuk jaringan sekunder adalah kabel UTP (UnshieldedTwisted Pair) category 5 yang dapat dibeli secara mudah. Jaringan utamamenggunakan kabel UTP category 5e atau fiber-optic bila jarak antara 2 gatewayrouter lebih dari 100 m.
  • 31. Saluran maya / lojikSecara fisik komputer-komputer yang tergabung dalam SIMDA dikelompokkan dalamsubnet-subnet kelas C. Adakalanya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan beberapapengguna komputer dari subnet yang berbeda harus bekerjasama dan bertukarinformasi maupun file. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknologiVirtual LAN (VLAN) yang didapat dengan mengkonfigurasi gateway-router. DenganVLAN komputer-komputer yang terletak pada subnet-subnet yang berbeda seolah-olah dalam suatu subnet yang sama hingga mudah untuk bertukar informasi.Koordinasi antar pengguna komputer dari subnet yang berbeda-beda dapat jugadilakukan dengan menggunakan software groupware berbasis teknologi WEB (sepertiKantaya, eBdesk, Cybozu) yang dipasang di salah satu WEB server. Teknologi WEBdigunakan karena dapat diakses oleh seluruh penggunaServer-server yang ada di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem InformasiSelain fisik kabel atau radio yang menghubungkan komputer-komputer dalam SIMDA,agar jaringan bisa berjalan dengan diperlukan juga beberapa komputer yang dapatmemberikan layanan pada pengguna (server) yakni : 1. Domain Name Server (DNS) yang digunakan untuk merubah alamat komputer dari format bilangan www.xxx.yyy.zzz menjadi kata-kata yang lebih mudah diingat seperti www.kalteng.go.id. Secara otomatis DNS akan diminta oleh masing-masing komputer pada saat pengguna menggunakan komputer tersebut. DNS pemprop Kalteng bukan saja menangani nama-nama komputer server di kalangan Pemprop. tetapi juga menangani nama-nama komputer di luar Pemprop. Sehingga DNS Pemprop. Kalteng harus tersambung dengan DNS server di penyedia jasa internet (ISP). Dengan demikian DNS Pemprop. Kalteng akan selalu terbarukan (up-date) dan dapat juga memperkenalkan server-server Pemprop.Kalteng ke luar. 2. Proxy Server yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara data-data internet. Dengan proxy server, data-data yang diperoleh seseorang dari internet akan disimpan untuk sementara waktu, sehingga jika ada orang lain yang membutuhkan data yang sama, maka data dapat diberikan langsung tanpa mengakses lagi jaringan internet di luar Pemprop. Kalteng. Dengan demikian kebutuhan band-width koneksi internet dapat dikurangi dan biaya dapat direduksi.
  • 32. 3. Mail Server digunakan agar masing-masing pegawai di Pemprop. Kalteng dapat memiliki e-mail sendiri-sendiri. Dengan adanya e-mail, pegawai dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dan murah. Dengan kemajuan teknologi, pengguna tidak saja menggunakan e-mail untuk pertukaran informasi dalam rupa text, tetapi juga dalam bentuk gambar, mengirimkan file data dan lain sebagainya. 4. WEB Server WEB Server di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi digunakan untuk menampilkan informasi-informasi baik ke dalam maupun ke luar lingkungan Pemprop. WEB Server ini merupakan satu-satunya pintu masuk bagi kalangan luar Pemprop. untuk mendapatkan informasi. Walaupun WEB server ini terletak di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi, data- data maupun halaman-halaman WEBnya dapat terletak di masing-masing kantor dinas / badan / biro.Server-server yang terletak di kantor perangkat pemerintah daerahServer-server yang terletak di kantor perangkat pemerintah daerah adalah serveryang berhubungan dengan sistem informasi manajemen (SIM) di kantor tersebut. SIMtersebut dibuat atas inisiatif Pemprop. Kalteng atau atas inisiatif departemenpemerintah pusat.Agar tidak terjadi duplikasi, maka sistem informasi yang sudah ada maupun yangakan dikembangkan oleh masing-masing instansi karena permintaan dari pemerintahpusat harus dilengkapi dengan Web Database Server. Server ini bertugasmenjembatani basis data yang telah ada agar dapat diakses oleh pengguna laindalam jaringan SIMDA melalui teknologi WEB dan XML. Dengan demikian basis datayang telah dibangun oleh sistem informasi yang sudah ada, maupun oleh sisteminformasi yang didatangkan dari pemerintah pusat juga dapat digunakan dalamSIMDA tersebut.VI.4.2. Pengelolaan Jaringan KomputerJaringan komputer dengan basis TCP/IP yang digunakan dalam jaringan SIMDAmembutuhkan pengelolaan yang ketat mengingat terbatasnya resource (nomor IP)dan kompleksitas pertukaran data antar lembaga. Selain itu untuk mendukungkelancaran SIMDA dan memberikan bantuan teknis pada masing-masing perangkatpemerintahan perlu dibangun suatu unit pelaksana di bawah Unit Kerja Pengolahan
  • 33. Data dan Sistem Informasi. Tolak ukur keberhasilan dari unit teknis ini diukur dalam“Service Level Guarantee” atau tingkat kualitas penggunaan jaringan terjamin.Unit teknis tersebut akan bertanggung jawab atas 3 hal yakni : 1. Network Management 2. Sistem Security 3. Audit dan Kontrol teknologiNetwork manajemen akan meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti tercantum di bawahini. Pada pelaksanaannya, network manajemen akan berkaitan erat dengan masalahsistem security. 1. Pendistribusian IP bagi setiap komputer di masing-masing kantor 2. Pendaftaran subnet baru 3. Konfigurasi gateway-router di setiap kantor 4. Pengembangan untuk peningkatan kualitas jaringanSistem security akan meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti : 1. Konfigurasi firewall di setiap gateway-router terutama untuk subnet yang mempunyai server-server 2. Konfigurasi firewall di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi yang membatasi jaringan SIMDA dan jaringan luar 3. Mensosialisasikan virus-virus baru yang timbul dan perbaikan yang diperlukan untuk masing-masing program antivirus 4. Mengisolasi komputer atau server yang terkena virus agar tidak mengganggu dan merusak komputer lainAspek Audit dan Kontrol meliputi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan : 1. Membuat dan mensosialisasikan juklak-juklak yang berhubungan dengan SIMDA 2. Melakukan audit dalam jangka waktu tertentu pada setiap subnet yang ada 3. Mengkoordinasikan pembakuan nama data yang akan digunakan oleh seluruh perangkat pemerintahan propinsiVI.4.3. Perkiraan Biaya Pengembangan InfrastrukturPerkiraan biaya untuk pengembangan sistem informasi dan unit kerja yangbertanggungjawab adalah sebagai berikut:
  • 34. Pengadaan Perangkat Keras (Server, Komputer dan Peripheral)No UNIT ORGANISASI Orang PC Server Printer Scanner Hub Switch Hub Lain-Lain Jumlah 1 Kantor Gubernur 419 96 2 5 3 4 1 2 547 2 Badan Pengawasan Daerah 25 9 2 2 2 2 1 1 99 3 Badan Penanaman Modal Daerah 6 6 2 5 2 5 1 1 91.5 4 Badan Pendidikan dan Latihan 80 19 2 6 2 6 1 1 159 5 Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah 48 12 2 5 2 5 1 1 121.5 6 Badan Kepegawaian Daerah 52 13 2 4 2 4 1 1 124 7 Badan Kepemudaan dan Keolahragaan 38 9 2 3 2 3 1 1 101.5 8 Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah 121 27 10 7 2 6 1 1 361 9 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 47 13 2 4 2 4 1 1 124 10 Badan Pemberdayaan Masyarakat 11 5 2 4 2 4 1 1 84 11 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 95 21 2 5 2 5 1 1 166.5 12 Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamong Praja 94 22 2 6 2 6 1 1 174 13 Badan Pertanahan Propinsi 136 30 2 4 2 4 1 1 209 14 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -- 7 2 6 2 6 1 1 99 15 Badan Pusat Statistik 65 15 2 1 1 1 1 1 125.5 16 Dinas Kesejahteraan Sosial 53 15 2 5 2 5 1 1 136.5 17 Dinas Pekerjaan Umum 249 53 2 5 2 5 1 1 326.5 18 Dinas Koperasi dan Usaha kecil, Menengah 69 16 2 5 2 5 1 1 141.5 19 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi 35 10 2 5 2 5 1 1 111.5 20 Dinas Kesehatan 626 131 2 6 2 6 1 1 719 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 31 10 2 6 2 6 1 1 114 22 Dinas Tenaga Kerja 84 20 2 4 2 4 1 1 159 23 Dinas Pertambangan dan Energi 72 17 2 5 2 5 1 1 146.5 24 Dinas Pendapatan Daerah 65 16 2 6 2 6 1 1 144 25 Dinas Kehewanan 23 8 2 5 2 5 1 1 101.5 26 Dinas Pariwisata dan Seni Budaya 7 5 2 4 2 4 1 1 84 27 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 451 7 2 6 2 6 1 1 99 28 Dinas Kehutanan 208 42 2 6 2 6 1 1 274
  • 35. 29 Dinas Pertanian 234 26 2 4 2 4 1 1 18930 Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi 79 19 2 6 2 6 1 1 15931 Dinas Perkebunan -- 7 2 6 2 6 1 1 9932 Dinas Kelautan dan Perikanan -- 7 2 6 2 6 1 1 9933 Kantor Penghubung Pemerintah Daerah -- 5 2 1 1 1 1 1 75.5 JUMLAH TOTAL 718 74 158 65 156 33 34 5,765 Tabel VI.1: Biaya pengadaan perangkat keras Keterangan untuk estimasi harga Harga PC : @ Rp 5.000.000,- Harga Server : @ Rp 20.000.000,- Harga Printer : @ Rp 2.000.000,- Harga Scanner : @ Rp 2.000.000,- Harga Hub : @ Rp 500.000,- dan Harga Switch Hub : @ Rp 2.000.000,- Lain-lain(Kabel,RJ45 Connector,Tang RJ45,Ongkos pasang) : Rp 5.000.000,- No Keterangan Jumlah Satuan Harga/unit(Juta) Subtotal(Juta) 1 Gateway-router dng WAN port, 32 unit 20 640 min 4 ethernet port 10/100 Mbps dan 1 telephone port 2 Switch-hub unmanaged, min 8 port 1 unit 2 2 3 Wave-LAN 100 Mbps 10 unit 75 750 4 Kabel back-bone Cat.6 (100 000 meter) 334 gulung 1 334 5 Aksesoris (Terminal konektor, Resistor) 1 paket 10 10 6 Pekerjaan umum mekanik / listrik 1 paket 400 400 TOTAL 2 136 Tabel VI.2: Biaya pengadaan back-bone
  • 36. VI.5. Infostruktur dan Aplikasi-aplikasi dalam SIMDAVI.5.1. Pertukaran dataTeknologi WEB dan XML menjadi tulang punggung metodologi pertukaran data antarlembaga di SIMDA. Sebagaimana diusulkan oleh World Bank dalam laporannya, dilihatdari sisi pelayanan yang dapat diberikan, teknologi WEB dapat digunakan dalamtahapan-tahapan berikut yakni : 1. Publikasi peraturan-peraturan yang ada, jadwal waktu maupun data-data lain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna dari instansi lain dalam lingkup Pemprop. Kalimantan Tengah 2. Interaksi pengguna dapat memberikan masukkan tentang publikasi yang telah dilakukan 3. Transaksi pengguna dapat memasukkan data-data yang diperlukan dalam mengajukan permohonan ijin melalui komputerDalam tahapan berikutnya dimana dibutuhkan pertukaran data antar basis data makadapat digunakan teknologi XML di mana diperlukan terlebih dahulu pembakuan : 1. pemegang kewenangan dan penanggung-jawab suatu data 2. istilah / penamaan data tersebut (tagging) 3. tingkat hirarki yang diperbolehkan mengetahui data tersebutDiharapkan dengan demikian, konsistensi dan integritas data dalam lingkunganpemerintahan propinsi Kalimantan Tengah dapat terjaga.VI.5.2. Pengembangan Situs WebPengembangan situs Web Kalteng berkelanjutan dibagi menjadi tiga bagianberdasarkan konten isi dan fungsinya :  Situs Web Info umum (statis)  Situs Web Info formulir  Situs Web interaktif  Situs Web transaksi on-lineSitus Web Info Umum :
  • 37. Pengembangan situs WEB Info Umum Pemrop Kalteng di tahun 2004 bertujuan untukmenyampaikan informasi-informasi yang bersifat statis pada masyarakat. Aktivitas inidilakukan guna peningkatan transparansi dan pelayanan masyarakat. Diharapkanmasyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untukkehidupannya sehari-hari. Informasi-informasi statis yang tidak perlu diperbaharui dalaminterval waktu yang pendek, seperti misalnya :  Peraturan-peraturan daerah  Mekanisme perijinan dan pengurusan surat-surat  Kalteng dalam angka  Cara-cara perhitungan pajakSitus Web Info Formulir :Diadakannya situs Web ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pelayanan padamasyarakat. Pada situs ini masyarakat dapat mengambil formulir permohonan elektronikseperti misalnya permohonan ijin usaha, formulir pembayaran pajak, dll.Situs Web Interaktif :Di tahun 2004 setelah disahkannya Perda tentang penanggung-jawab kesediaan datadan selesainya pengembangan sistem informasi eksekutif, maka situs WEB dapatmenampilkan data-data yang lebih baru yang terdapat di basis data eksekutif. Dengantampilan ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunandaerah dan diharapkan investor dapat tertarik dengan menyaksikan tingkat transparansidi Pemprop Kalimantan Tengah. Pengembangan situs WEB ini dilakukan di Unit KerjaPengolahan Data dan Sistem Informasi dengan melibatkan sekretariat daerah,sekretariat DPRD. Diharapkan di tahun 2004 sudah terdapat hubungan permanen dariUnit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi ke internet sehingga situs WEBKalteng dapat disimpan di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi. Dengandiletakkannya situs WEB Kalteng di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi,diharapkan keamanan basis data eksekutif yang menjadi sumber informasi dapatditingkatkan.VI.5.3. Basis dataUntuk memanfaatkan data-data yang sudah tersedia di masing-masing institusi dapatdigunakan teknologi WEB. Teknologi WEB dengan arsitektur three-tiers (3-tingkat)
  • 38. memungkinkan pemisahan komputer server basis-data dan server WEB yangmenampilkan data-data tersebut pada pengguna melalui penjelajah internet.Pembangunan basis data adalah tanggung jawab masing-masing instansi dan dapatmerupakan inisiatif yang berasal dari pemerintah pusat. Sistem informasi yang dibuatatas inisiatif dari pemerintah pusat harus dilengkapi dengan basis data yangmemungkinkan penggunaan arsitektur 3-tiers.Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dari hasil survei dan wawancara di pemerintahpropinsi Kalteng pada akhir Desember 2002 lalu, basis data yang dibutuhkan olehpemerintahan propinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya terdiridari 33 basisdata. Detail ke 33 basisdata tersebut beserta kandungan isi dan unit kerjayang bertanggungjawab dapat dilihat pada lampiran II.Sistem penamaan dari basis data yang digunakan disesuaikan dengan fungsi daribasisdata yang bersangkutan, misalkan basisdata yang berisi data rekapitulasi darimasing-masing unit kerja dan digunakan oleh kepala daerah, sekertaris daerah dansekertaris dewan untuk pelaporan, pengambilan keputusan dan pembuatan rencanastrategis pemerintah daerah diberi nama “basisdata eksekutif”. Basisdata yang berisiinformasi dunia usaha berupa klasifikasi, nama, badan usaha, investor dll diberi nama“basisdata badan usaha”.Disamping itu ada beberapa basisdata yang karena pertimbangan pentingnya posisibasisdata tersebut, maka dipisahkan dari basisdata induknya, seperti “basisdataepidemilogi” yang sebenarnya bisa digabungkan dengan “basisdata institusi dan tenagakesehatan” menjadi “basisdata kesehatan”.Untuk mencegah terjadinya duplikasi data pada beberapa unit kerja, maka beberapaunit kerja yang memerlukan data yang sama harus menggunakan basisdata yang samajuga. Sehingga satu basisdata dapat digunakan oleh beberapa unit kerja untukmembangun sistem informasinya. Tabel hubungan antara basisdata dengan unit kerjapenggunanya dapat dilihat di lampiran I
  • 39. Seperti terlihat pada lampiran II, masing-masing basisdata memiliki penanggungjawab.Secara umum unit kerja penanggungjawab adalah unit kerja pengguna basisdatatersebut atau jika basisdata tersebut digunakan oleh beberapa unit kerja makapenanggungjawabnya adalah unit kerja yang paling banyak menggunakannya.Pengecualian diberikan pada basisdata eksekutif dan beberapa basisdata yangdigunakan oleh (hampir) seluruh unit unit kerja seperti “basisdata keuangan” dan“basisdata geografis”, basisdata-basisdata ini ditangani oleh Unit Kerja Pengolahan Datadan Sistem Informasi Daerah.VI.5.4. Sistem InformasiUntuk dapat memanfaatkan basisdata yang diterangkan diatas dalam rangkameningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi unit kerja maka direncanakan adanyasuatu sistem informasi terpadu yang menghubungkan seluruh instansi pemerintah dilingkungan pemerintah propinsi Kalimantan Tengah.Secara umum berdasarkan kepemilikan dan penggunanya sistem informasi yangdipergunakan oleh unit kerja dapat di klasifikasikan menjadi 3 kelompok: - SI yang dipergunakan oleh unit kerja itu sendiri - SI yang dipergunakan oleh beberapa unit kerja - SI yang dipergunakan oleh seluruh unit kerjaSI yang dipergunakan oleh unit kerja itu sendiri, dipergunakan untuk menanganiinformasi yang ada dilingkungan masing-masing, penanggungjawabnya adalah unitkerja itu sendiri.SI yang dipergunakan oleh beberapa unit kerja, biasanya berisi informasi yang memilikikarakteristik yang sama bagi lebih dari satu unit kerja misalnya SI geografis, atau yangdimanfaatkan oleh lebih dari satu unit kerja misalnya SI eksekutif, penanggungjawabnyaadalah unit kerja yang memberikan kontribusi paling besar pada SI tersebut.SI yang dipergunakan oleh seluruh unit kerja, adalah SI yang dipergunakan oleh seluruhunit kerja seperti SI Kepegawaian, SI Keuangan, SI Pengelolaan Proyek.Penanggungjawabnya adalah unit kerja yang memberikan kontribusi paling besar padaSI tersebut.
  • 40. Detail mengenai sistem informasi yang digunakan oleh sebuah unit kerja besertabasisdata dan uraiannya dapat dilihat pada lampiran III. Perlu diingat bahwa jika sebuahsistem informasi menggunakan basisdata tertentu, bukan berarti bahwa seluruh isibasisdata dimanfaatkan akan tetapi mungkin saja hanya sebagian dari basisdata yangberhubungan dengan unit kerja tersebut seperti yang dapat dilihat dari uraian padamasing-masing unit kerja.Dilihat dari fungsinya, maka SI bagi unit kerja dilingkungan Pemprop. KalimantanTengah diklasifikasikan menjadi 3 kelompok: - G-to-B/G-to-C, seperti SI Koperasi dan UKM, SI Perindustrian dan Perdagangan, SI Perijinan, SI Tenaga Kerja dll. - G-to-E, seperti SI Pertanian, SI Kehutanan, SI Geografis dll - G-to-G, seperti SI Eksekutif, SI Kepemerintahan, SI Kepegawaian dll.Detail dari klasifikasi tersebut dapat dilihat pada lampiran IVPembagian diatas diambil dari penekanan yang ada pada setiap SI, jadi bukan berartibahwa SI Kesehatan hanya memiliki unsur G-to-B/G-to-C saja akan tetapi juga G-to-Edan G-to-G.VI.5.5. Perkiraan Biaya Pengembagan InfostrukturPerkiraan biaya untuk pengembangan sistem informasi dan unit kerja yangbertanggungjawab adalah sebagai berikutNo Nama Sistem Informasi Biaya Penanggung Jawab (Juta)1 Situs web awal Kalteng 102 Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah2 SI Eksekutif manual 142 Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah3 SI Pendidikan dan Latihan 74 Badan Pendidikan dan Latihan4 SI Penelitian dan Pengembangan Daerah 74 Badan Penilitian dan Pengembangan Daerah5 SI Pengawasan Daerah 74 Badan Pengawasan Daerah6 SI Perlindungan Masyarakat, Kesatuan 74 Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamomg Praja Bangsa & Polisi Pamomg Praja7 SI Pengelolaan dan Pelestarian 74 Badan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Lingkungan Hidup Hidup8 SI Pemberdayaan Masyarakat 74 Badan Pemberdayaan Masyarakat9 SI Kepemudaan dan Olahraga 74 Badan Kepemudaan dan Olahraga10 SI Penghubung Pemda 74 Badan Kantor Penghubung Pemda11 SI Koperasi dan UKM 74 Dinas Koperasi dan UKM
  • 41. 12 SI Pariwisata dan Seni Budaya 82 Dinas Pariwisata dan Seni Budaya13 SI Perijinan 82 Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah14 SI Kehutanan 82 Dinas Kehutanan15 SI Pertanian 154 Dinas Pertanian16 SI Kelautan dan Perikanan 154 Dinas Kelautan dan Perikanan17 SI Pertambangan dan Energi 154 Dinas Pertambangan dan Energi18 SI Kehewanan 154 Dinas Kehewanan19 SI Perhubungan dan Telkom 196 Dinas Perhubungan dan Telkom20 SI Pekerjaan Umum 196 Dinas Pekerjaan Umum21 SI Perindustrian dan Perdagangan 196 Dinas Perindustrian dan Perdagangan22 SI Kesejahteraan Sosial 180 Dinas Kesejahteraan Sosial23 SI Perkebunan 154 Dinas Perkebunan24 SI Tenaga Kerja 142 Dinas Tenaga Kerja25 SI Kependudukan & Transmigrasi 116 Dinas Kependudukan & Transmigrasi26 SI Penanaman Modal Daerah 142 Badan Penanaman Modal Daerah27 SI Pertanahan 104 Badan Pertanahan28 SI Pengolahan Data & SI 142 Badan Pengolahan Data & SI29 SI Perpustakaan & Arsip Daerah 142 Badan Perpustakaan & Arsip Daerah30 SI Statistik 142 Badan Pusat Statistik31 SI Kepegawaian 316 Badan Kepegawaian Daerah32 SI Eksekutif 326 Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah33 SI Pendapatan Daerah 310 Dinas Pendapatan Daerah34 SI Kesehatan 302 Dinas Kesehatan35 SI Pendidikan & Kebudayaan 302 Dinas Pendidikan & Kebudayaan36 SI Keuangan 526 Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah37 SI Pengelolaan Proyek 526 Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah38 SI Pemerintahan 388 Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah39 SI Geografis 703 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah40 Instalasi aplikasi Groupware (eg. Kantaya) 10 JUMLAH 7,333 Tabel VI.3: Perkiraan biaya pengembangan infostrukturVI.6. Pengelolaan Sumber Daya ManusiaVI.6.1. Spesifikasi Sumber Daya ManusiaSumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola sistem informasi di lingkunganPemprop Kalteng harus memenuhi spesifikasi berikut:No Jenis Spesifikasi1. Administrator Memanaje user dengan memberikan password dan user id, sistem memberikan fasilitas-fasilitas perangkat lunak yang dapat dijalankan oleh user, serta hak-hak user lainnya. Memelihara dan memonitor sistem yang berjalan.2. Administrator Memberikan atau menolak ijin akses database kepada pengguna
  • 42. basisdata yang membutuhkan, dan memonitor perkembangan data.3. Administrator Memanaje keamanan sistem komputer dari pihak-pihak yang security tidak berkepentingan4. Sistem Analis Memberikan layanan konsultasi internal dan studi kelayakan dan Desain untuk analisa dan membuat model organisasi. Membuat analisa bisnis dan desain sistem dari unit kerjanya jika memerlukan sistem informasi.5. Administrator Membangun, memelihara dan memonitor infrastruktur jaringan di jaringan lingkungan unit kerjanya. Memberikan konsultasi tentang jaringan kepada staf di lingkungan unit kerjanya yang membutuhkan.6. Programmer Mengimplementasikan Sistem Inormasi Manajemen, situs-situs dll7. Teknisi Radio Menangani Radio Wave LAN yang ada di lingkungan Pmprop. Wave LAN Kal. Teng.8. Teknisi Komputer Menangani dan merawat komputer serta jaringan yang ada di unit kerja masing-masing.9. User (operator) Pengguna sistem dan aplikasi yang berjalan, sehingga memungkinkan lancarnya staf memberikan informasi kepada atasannya. Tabel VI.4: Spesifikasi sumber daya manusiaVI.6.2. Kebutuhan SDMPengembangan SDM menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi SIMDAdi pemerintah propinsi Kalimantan Tengah. Total SDM yang dibutuhkan untukkeseluruhan perangkat pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaiberikut : Sistem Analis dan radioNo Nama Lembaga Teknisi komputer Administrator Administrator Administrator Administrator Teknisi listrik Programmer Wave LAN Basisdata Jaringan Security Teknisi Desain Sistem1 Sekretariat Gubernur 0 0 0 0 0 1 0 12 Sekretariat Daerah 1 0 0 1 0 6 1 33 Dinas Kehutanan 1 0 2 1 1 2 6 0 34 Dinas Pertanian 1 0 2 1 1 2 5 0 25 Dinas Pertambangan 1 0 2 1 1 2 5 0 3
  • 43. Sistem Analis dan radioNo Nama Lembaga Teknisi komputer Administrator Administrator Administrator Administrator Teknisi listrik Programmer Wave LAN Basisdata Jaringan Security Teknisi Sistem Desain & Energi6 Dinas Kelautan dan 1 0 2 1 1 2 6 0 3 Perikanan7 Dinas Perhubungan 1 0 2 1 1 2 5 1 3 dan Telekomunikasi8 Dinas Pekerjaan 1 0 2 1 1 2 6 1 3 Umum9 Dinas Perindustrian 1 0 2 1 1 2 6 0 3 dan Perdagangan10 Dinas Koperasi dan 1 0 2 1 1 2 4 0 3 Usaha kecil, menengah11 Dinas Kesehatan 1 0 2 1 1 2 6 1 312 Dinas Kesejahteraan 1 0 2 1 1 2 5 0 3 Sosial13 Dinas Pendidikan 1 0 2 1 1 2 4 0 3 dan Kebudayaan14 Dinas Perkebunan 1 0 2 1 1 2 6 1 315 Dinas Pariwisata dan 1 0 2 1 1 2 4 1 2 Seni Budaya16 Dinas Tenaga Kerja 1 0 2 1 1 2 5 0 317 Dinas Pendapatan 1 0 2 1 1 2 5 0 3 Daerah18 Dinas Kehewanan 1 0 2 1 1 2 5 0 319 Dinas Kependudukan 1 0 2 1 1 2 5 1 3 dan Transmigrasi20 Badan Kepegawaian 1 0 2 1 1 2 5 0 2 Daerah21 Badan Pengawasan 0 0 2 1 1 2 2 0 2 Daerah22 Badan Perlindungan 1 0 2 1 1 2 6 1 3
  • 44. Sistem Analis dan radioNo Nama Lembaga Teknisi komputer Administrator Administrator Administrator Administrator Teknisi listrik Programmer Wave LAN Basisdata Jaringan Security Teknisi Sistem Desain Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamong Praja23 Badan Pendidikan 1 0 2 1 1 2 5 0 2 dan Latihan24 Badan Perencanaan 1 0 2 1 1 2 5 1 3 Pembangunan Daerah25 Badan Penelitian dan 1 0 2 1 1 2 3 0 2 Pengembangan Daerah26 Badan Penanaman 1 0 2 1 1 2 5 0 2 Modal Daerah27 Badan Pengelola dan 1 0 2 1 1 2 4 0 2 Pelestarian Lingkungan Hidup28 Badan Pertanahan 1 0 2 1 1 2 4 0 2 Propinsi29 Badan Pengolahan 1 5 8 1 1 2 6 1 3 Data dan Sistem Informasi Daerah30 Badan 1 0 2 1 1 2 4 0 2 Pemberdayaan Masyarakat31 Badan Perpustakaan 1 0 2 1 1 2 1 0 1 dan Arsip Daerah32 Badan Kepemudaan 1 0 2 1 1 2 1 0 1 dan Keolahragaan33 Badan Kantor 1 0 2 1 1 2 1 0 1 Penghubung Pemerintah Daerah34 Badan Pusat Statistik 1 0 2 1 1 2 1 0 1
  • 45. Sistem Analis dan radioNo Nama Lembaga Teknisi komputer Administrator Administrator Administrator Administrator Teknisi listrik Programmer Wave LAN Basisdata Jaringan Security Teknisi Sistem Desain Daerah TOTAL 33 5 70 33 32 64 148 10 82 Tabel VI.5: Kebutuhan SDMVI.6.3. Training yang dibutuhkanDi awal implementasi SIMDA terlebih dahulu harus disiapkan personil di bidangadministrasi jaringan dan basis data. Persiapan ini dapat berupa penerimaan pegawaibaru atau melalui program pelatihan bagi pegawai yang sudah diseleksi. Diharapkanpada awal tahun 2004 sudah terdapat pegawai yang mempunyai kompetensi untukmengawasi pengembangan sistem informasi eksekutif.Jenis training yang dibutuhkan untuk pengelolaan jaringan SIMDA dibagi berdasarkanjenis tenaga ahli yang dibutuhkan oleh masing-masing dinas dan badan yang adadilingkungan Pemprop. Kalteng seperti terlihat pada tabel berikut ini :Pelatihan jaringan meliputi bidang-bidang :- Network Administrator Teori jaringan TCP/IP, ethernet (IEEE 802.3) Konfigurasi peralatan-peralatan jaringan : gateway, router, bridge, server Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, WinBi) E-mail server, Web Server, DNS Server, Proxy Server Network Security Trouble Shooting- Network Management Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, WinBi) Desain jaringan (TCP/IP, cabling) E-mail server, Web Server Network Security
  • 46. WAN/LAN- Administrator Jaringan Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, WinBi) E-mail server, Web Server, DNS Server, Proxy Server Network Security Trouble Shooting- Security Firewall Enkripsi data Public Key- Teknisi Komputer Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, WinBi) Desain jaringan (TCP/IP, cabling) WAN/LAN Perangkat kerasPelatihan basisdata meliputi bidang-bidang :- Sistem Analis dan Desain Analisa dan Desain Sistem Konsep basisdata Managemen organisasi- Administrator Sistem Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, WinBi) Konsep basisdata SQL Perangkat lunak basisdata- Administrator Basisdata Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, WinBi)
  • 47. Konsep basisdata SQL Backup and Recovery Performance tuning Perangkat lunak basisdata- Programmer Sistem Operasi (Linux, Windows, Unix, WinBi) Konsep basisdata SQL C, Java PHP/CGI/Perl/ASP HTML, XMLBersamaan dengan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif di tahun 2004, diadakanpelatihan Pengenalan Komputer bagi para pimpinan di jajaran perangkat pemerintahpropinsi Kalimantan Tengah dan sekertaris dewan perwakilan rakyat daerah yangmeliputi eselon I, II dan III serta para pegawai yang akan ditunjuk sebagai trainer.Pelatihan ini meliputi berbagai hal seperti :  Introduksi umum Sistem Informasi, termasuk berbagai macam model lisensi  Pengenalan komputer : CPU, diskette, CD-ROM, mouse dll  Pengenalan Sistem Operasi komputer : MS Windows, Linux, WinBi  Pengenalan Program aplikasi umum: pengolah kata, pengolah tabel, presentasi, penjelajah internet, e-mail  Pengenalan internet, e-mail, perangkat lunak groupware (Kantaya)  Pengenalan Program aplikasi khusus : Sistem Informasi EksekutifPelatihan untuk analis dan programmer WEB dilaksanakan hingga selesai pada tahun2004 dengan harapan agar mereka yang sudah dilatih akan mampu merawat situs WEBwww.kalteng.go.id yang sudah dipindahkan ke dalam jaringan SIMDA dan agar merekamampu mengembangkan sendiri atau melakukan supervisi dalam pengembangan situsWEB tersebut maupun pengembangan WEB server yang melengkapi Sistem Informasi-Sistem Informasi di kalangan perangkat pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah.Pelatihan tersebut meliputi berbagai hal seperti :
  • 48.  Konsep jaringan internet (ARPANET) termasuk pendaftaran domain agar dikenal dalam jaringan internet  Konfigurasi berbagai WEB server : Internet Information Service (IIS), ApacheVI.6.4. Perkiraan Biaya TrainingPerkiraan biaya untuk training adalah sebagai berikutNo. Jenis Training Tenaga Ahli Lama Jumlah Lama Harga (Orang) Training Kelas Keseluruhan (Juta)1 Administrator Jaringan 33 1 Minggu 3 3 Minggu 662 Administrator 5 3 Minggu 1 3 Minggu 25 Basisdata3 Administrator Sistem 70 1 Minggu 7 3 Minggu 704 Administrator Security 33 1 Minggu 3 3 Minggu 335 Sistem Analis dan 32 1 Minggu 4 2 Minggu 32 Desain6 Programmer 64 1 Minggu 7 3 Minggu 647 Teknisi Komputer 148 1 Minggu 10 3 Minggu 728 Teknisi Radio Wave 10 1 Minggu 1 1 Minggu 5 LAN9 Teknisi Listrik 82 2 Hari 5 1 Minggu 11.8510 Pengenalan Komputer 66 1 Minggu 7 3 Minggu 33 Jumlah 543 48 411.85 Tabel VI.6: Perkiraan biaya trainingVI.7. Kelembagaan dan Perundang-undanganVI.7.1. Peraturan Daerah tentang SIMDAPengembangan kelembagaan dan perundang-undangan adalah hal-hal yang pertamaharus dilakukan dalam implementasi SIMDA. Perundangan di bidang ini dibutuhkansebagai landasan hukum yang akan menjaga kesinambungan dan memperjelaspartisipasi, tanggung-jawab dan hak dari masing-masing perangkat pemerintahanpropinsi Kalimantan Tengah dalam pengoperasian SIMDA.Beberapa hal yang perlu dibuatkan landasan hukumnya adalah :
  • 49. 1. SOP proses pengusulan proyek-proyek sistem informasi 2. Tugas dan Wewenang unit kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi dalam pengembangan, implementasi dan operasional SIMDA, serta 3. Tanggung-jawab dan wewenang masing-masing perangkat pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah dalam pengadaan data-data yang dibutuhkan. 4. Keamanan dam legalitas transaksi, perlindungan privacy 5. Tenaga Fungsional Komputer Pemerintah Provinsi Usulan Proyek Pertimbangan Ditolak / Diterima UK Pengolahan Data Unit dan Sistem Informasi Koordinasi Pelaksanaan Kerja RISIMDA Gambar VI.5: Proses Pengusulan Proyek Sistem InformasiPada Gambar VI.5 proses pengusulan proyek sistem informasi untuk kebutuhan intenalsuatu unit kerja mengikuti alur sebagai beikut.  Unit kerja mengusulkan proyek kepada pemerintah provinsi  Pemerintah meminta masukkan dari unit kerja pengolahan data dan sistem informasi (UKPDSI) tentang kelayakan proyek yang diusulkan  UKPDSI mempelajari usulan proyek SI dan membandingkan dengan RISIMDA lalu memberikan pertimbangan pada pemerintah provinsi  Pemerintah provinsi memutuskan apakah usulan proyek tersebut layak atau tidak  Hasil uji kelayakan dikirim ke pemerintah provinsi  Pemerintah provinsi menyampaikan keputusan ditolak atau diterima pada unit kerja yang bersangkutan
  • 50.  Jika usulan proyek diterima, pada saat proyek berjalan harus tetap berkoordinasi dengan unit kerja pengolahan data dan informasiVI.7.3. Struktur Organisasi Unit Kerja Pengolahan Data dan InformasiDi lihat dari sektor kelembagaan seperti terlihat pada Gambar VI.6 diberikan usulanmengenai struktur dari unit kerja pengolahan data dan sistem informasi. Mengingatstrategis dan pentingnya posisi unit kerja tersebut dimana unit kerja tersebut akanberhubungan langsung dengan bada-badan dan dinas-dinas yang berada dilingkunganPemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, maka sebaiknya unit kerja pengolahan datadan sistem informasi berada pada tingkatan eselon yang sama dengan badan/dinas.Usulan struktur organisasi Pengolahan Data dan Informasi berdasarkan tugas danfungsi dari unit kerja adalah : KEPALA BADAN PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN BAGIAN PELAYANAN BAGIAN BAGIAN PELAYANAN TEKNOLOGI AUDIT DAN KEBIJAKAN INFORMASI Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Subag Pendukung Subag Audit Teknologi Subag Pengembangan Subag Sistem Subag Manajemen Teknologi Subag Telekomunikasi Kebijakan Informasi Informasi Pusat Konsultasi Help Pusat Pelayanan Mail Penelitian dan Merencanakan dan Data Warehousing dan Pengembangan Mengembangkan Manajemen Portal Mining Desk dan Direktori Teknologi Baru dan Kebutuhan piranti Pendukung Komputasi Pusat Pelayanan keras dan lunak di Integrasi Sistem Pendukung Pengambil Akses Komputer Jarak Penerapannya untuk Eksekutif lingkungan Pemprop Informasi Keputusan Jauh Kalteng Manajemen Solusi Pengembangan Piranti Manajemen Performa Pengadaan Training Pengamanan Jaringan Teknologi Informasi Lunak Sistem Informasi Pusat Konsultasi Pusat Pelayanan Teknologi Operasional Jaringan Administrasi Server Manajemen Data Tugas dan Fungsi Gambar VI.6: Usulan Struktur Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi