PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS

  • 5,695 views
Uploaded on

PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS ...

PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS
Dipresentasikan oleh Dr. SABIR ALWY, SH, MH
Wakil Ketua MKDKI
pada PIT VI IDI Kota Bogor | 10 Nopember 2013

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
5,695
On Slideshare
5,671
From Embeds
24
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
133
Comments
0
Likes
1

Embeds 24

http://idikotabogor.org 23
http://webcache.googleusercontent.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Dr. SABIR ALWY, SH, MH Wakil Ketua MKDKI
  • 2.    Memberi perlindungan kepada pasien; Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi
  • 3. BAGAIMANA DENGAN UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN MENGATUR APA SAJA?
  • 4. I. MENGATUR PROFESI/ETIK KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI     PASAL 1 (ANGKA 11) Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. PASAL 8 melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi PASAL 68 apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi DSB
  • 5. II. MENGATUR DISIPLIN KEILMUAN KEDOKTERAN & KEDOKTERAN GIGI BAB VIII Disiplin Kedokteran & Kedokteran Gigi Pasal 55-70 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Provinsi (Berkaitan dgn Tata Cara Penegakan Disiplin Ilmu Kedokteran Bagi Dokter & Dokter Gigi) Pasal 44 Standar dan Pelayanan Pasal 45 Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pasal 46-47 Rekam Medis Pasal 48 Rahasia Kedokteran dsb
  • 6. III. MENGATUR MENGENAI HUKUM KEDOKTERAN & KEDOKTERAN GIGI BAB X BAB VI  KETENTUAN PIDANA  MENGATUR TENTANG REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI BAB VII  PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN (SURAT IJIN PRAKTIK) dsb
  • 7. HUBUNGAN HUKUM DOKTER DENGAN PASIEN TRANSAKSI TERAPEUTIK DOKTER PRODUSEN JASA PASIEN OBYEK UPAYA YANKES KONSUMEN JASA CERMAT HATI-HATI HAK & KEWAJIBAN PASIEN HAK & KEWAJIBAN DOKTER SALING BERKOMUNIKASI SURAT -INFORMED CONSENT -MEDICAL RECORD (RM)
  • 8. ETIK, DISIPLIN DAN HUKUM ETIK 1. 2. 3. 4. 5. Dibuat dan disepakati oleh organisasi profesi (IDI) Kode Etik Diatur, norma prilaku pelaksanaan profesi Sanksi, yaitu moral psikologis Yang mengadili : Ikatan/ organisasi profesi terkait; Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK) DISIPLIN 1. 2. 3. 4. 5. Organisasi Profesi. Standar Profesi Diatur, Norma Prilaku pelaksana profesi Sanksi moral psikologis dan teguran / pencabutan Yang mengadili : Badan yang dibentuk:Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Provinsi dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Pusat HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. Dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat UU, PP, Keppres, dsb Diatur, norma prilaku manusia pada umumnya Untuk pidana: mati/ kunjungan, penjara, denda Untuk Perdata: ganti rugi Adm : teguran/ pencabutan Pengadilan : Perdata : gugatan ke pengadilan Pidana : laporan/ tuntutan Adm : gugatan ke pengadilan
  • 9. 1. 2. Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yaitu penegakan aturan-aturan atau ketentuan penerapan keilmuan kedokteran
  • 10. 1. 2. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.
  • 11. Setiap orang atau kepentingan yang dirugikan Menolak karena Halhal : Pengaduan Tertulis/Lisan Penetapan Majelis Pemeriksa Awal Pelanggaran Etik Pemeriksa Awal Pelanggaran Disiplin PE LAK SANAAN K E P U T U SAN Kepada Pengadu Sekretariat MKDKI/ MKDKI Prov Organisasi Profesi Penetapan Majelis Pemeriksa oleh Ketua MKDKI
  • 12. Pemeriksaan Awal Pelanggaran Disiplin Bebas / tidak bersalah Penetapan Majelis Pemeriksa o/Ketua MKDKI Pemeriksaan Proses Pembuktian Peringatan tertulis KEPUTUSAN Rekomendasi pencabutan SIP/STR Mengikuti Pendidikan/ pelatihan PELAKSANAAN KE PUT USAN Sekretariat MKDKI/MKDKi-P Sekretariat MKDKI/MKDKI-P Sekretariat MKDKI/MKDKI-P KKI STR Dokter/ dokter gigi Sekretariat MKDKI/MKDKI-P Dinkes Kab/Kota KKI SIP Dokter/ dokter gigi Dokter/ dokter gigi Institusi Pendidikan Kolegium
  • 13. DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN, HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN: 1. STANDAR PELAYANAN, 2. STANDAR PROFESI DAN 3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUMBER: UUPK
  • 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. TIDAK KOMPETEN/ CAKAP TIDAK MERUJUK PENDELEGASIAN KPD NAKES YG TDK KOMPETEN DR/ DRG PENGGANTI TDK BERITAHU KE PASIEN, TDK PUNYA SIP TDK LAIK PRAKTIK (KESEHATAN FISIK & MENTAL) KELALAIAN DLM PENATALAKSANAAN PASIEN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN BERLEBIHAN
  • 15. BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN 8. TDK BERIKAN INFORMASI YG JUJUR 9. TDK ADA INFORMED CONSENT 10. TDK BUAT/ SIMPAN REKAM MEDIK 11. PENGHENTIAN KEHAMILAN TANPA INDIKASI MEDIS 12. EUTHANASIA 13. PENERAPAN PELAYANAN YG BLM DITERIMA KEDOKTERAN 14. PENELITIAN KLINIS TANPA PERSETUJUAN ETIS 15. TDK MEMBERI PERTOLONGAN DARURAT 16. MENOLAK/ MENGHENTIKAN PENGOBATAN TANPA ALASAN YG SAH 17. MEMBUKA RAHASIA MEDIS TANPA IZIN 18. BUAT KETERANGAN MEDIS TDK BENAR 19. IKUT SERTA TINDAKAN PENYIKSAAN
  • 16. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIK/NARKOTIK TANPA INDIKASI PELECEHAN SEKSUAL, INTIMIDASI, KEKERASAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK/ SEBUTAN PROFESI, PALSU MENERIMA KOMISI THD RUJUKAN/ PERESEPAN PENGIKLANAN DIRI YG MENYESATKAN KETERGANTUNGAN NAPZA STR, SIP, SERTIFIKAT KOMPETENSI TDK SAH IMBAL JASA TDK SESUAI TINDAKAN TDK BERIKAN DATA/ INFORMASI ATAS PERMINTAAN MKDKI
  • 17. Stakeholders yang sangat terkait dalam menjalankan peran dan tugas MKDKI : • Kementerian Kesehatan • Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) • Dokter dan dokter gigi • Fasilitas pelayanan kesehatan • Organisasi profesi dan seluruh organnya • Persatuan rumah sakit Indonesia (Persi)
  • 18. PROFESIONAL MEDIS YG DIADUKAN BERDASARKAN SPESIALISASI
  • 19. MASYARAKAT = 207 INSTITUSI = 9 Dinkes RS Depkes Asuransi TEN-KES = 6 Dr/Drg 20
  • 20. Tahun 2006  Jakarta :  Lampung :  Surabaya :  Banjarmasin:  Solo : Tahun 2009  Jakarta  Jatim  Kepri  Sumut  Sulsel  Sulteng  Kalbar  Jabar  Banten  DIY 5 1 1 1 1 :15 :4 :2 :3 :1 :1 :2 :3 :4 :1 Tahun 2007  Jakarta :5  Tangerang : 1  Cirebon :1  Semarang : 1  Yogyakarta : 1  Riau :1  Sorong :1 Tahun 2010  Tangerang  Sumut  Kepri  Jakarta  Jabar  Jatim  NTB  Kaltim  Sulsel :4 :1 :1 : 33 :3 :4 :1 :1 :1 Tahun 2008  Jakarta : 10  Tangerang : 2  Medan :1  Bandung : 1  Batam :1  Bengkulu : 1  Kalbar :1  Bogor :1  Depok :1 Tahun 2011  Jakarta  Jatim  Jateng  Jabar  DIY  Lampung  Sulteng  Sumut  Sumsel  Tangerang  Bali  Kepri : 15 :4 :2 :2 :1 :1 :1 :2 :1 :3 :1 :1
  • 21.             Tahun 2012 Jakarta :6 Bandung :4 Kupang :1 Madiun :2 Surabaya :1 Tangerang : 4 Palembang : 1 Bogor :1 Kepri :1 Depok :1 Medan :1 Tahun 2013 • Jakarta : 17 • Riau • Tangerang • Palembang • Jateng • Jabar • Jatim • Sumut • NAD • Kalsel • Bengkulu :1 :2 :1 :2 :5 :3 :7 :1 :2 :1
  • 22.         KOMUNIKASI INGKAR JANJI (DISHONESTY/FRAUD) PENELANTARAN PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN KASUS RUMAH TANGGA KOMPETENSI IKLAN
  • 23. Penanganan pengaduan yang telah dilakukan MKDKI periode 2006 – Awal Sept 2013 (jumlah keseluruhan 223 pengaduan): a. 33 pengaduan dihentikan karena dicabut oleh pengadu &1 teradu meninggal, 1 tidak kooperatif b. 32 pengaduan ditolak/dilimpahkan ke OP setelah tahap pemeriksaan awal dengan alasan antara lain: 1) pengaduan tidak memenuhi persyaratan misalnya pengadu dan/atau teradu tidak dapat diketahui keberadaannya. 2) keterangan/informasi dalam pengaduan tidak lengkap. 3) tindakan medis terjadi sebelum UU Praktik Kedokteran ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2004. 4) tidak terdapat dugaan pelanggaran disiplin profesi 5) Adanya dugaan pelanggaran etika profesi kedokteran. 6) dokter/dokter gigi yang diadukan tidak terregistrasi di KKI. 7) Ganti rugi c. 110 pengaduan yang melibatkan 172 dokter/dokter gigi yg tlh mendapatkan Keputusan MKDKI : • Pada 94 teradu tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran • pada 76 teradu ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran dengan jenis sanksi disiplin yang diberikan: • 40 teradu diberi peringatan tertulis; • 38 teradu direkomendasikan untuk dicabut sementara STR/SIP; • 6 diantara teradu wajib mengikuti program reedukasi. d. 48 pengaduan masih dlm penanganan sampai dgn Awal Sept 2013 (2 pengaduan MKDKIP Jateng) e. 2 Orang Teradu (1 dokter dan 1 dokter gigi) mengajukan Gugatan Ke PTUN
  • 24. CONTOH KASUS I Melahirkan dalam air (water birth) yang dilakukan RS. Permasalahan pada kasus ini: 1. Apakah dapat dibenarkan dan secara yuridis legal? 2. Cara melahirkan dalam air ini belum mempunyai standar yang dibuat oleh Kolegium (standar profesi) 3. Tidak memiliki standar di RS (standar pelayanan dan SPO) 4. Tidak dilakukan pengawasan dan siapa yang bertanggung jawab
  • 25. CONTOH KASUS II Seorang dokter gigi mengiklankan diri melakukan praktik kedokteran dan pemberian voucher bagi siapa yang berminat. Seorang perempuan yang akan menikah datang ke dokter gigi tersebut dengan memanfaatkan voucher untuk melakukan pemeriksaan karang gigi (skelling), namun apa yang terjadi selain dilakukan skelling oleh dokter gigi juga mengangkat plak putih (enamel…) pada gigi yang tidak melalui informed consent terlebih dahulu. Pihak pasien keberatan atas pengangkatan plak putih (enamel …) tersebut. Permasalahan pada kasus ini: 1. Apakah praktik kedokteran semacam ini dapat diiklankan? 2. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasannya? 3. Apakah pemberian voucher dapat dibenarkan dalam praktik kedokteran?
  • 26. CONTOH KASUS III Seorang ibu mengeluh perut terasa keras dan datang ke dokter, diagnosis ovarial cyste dan dianjutkan untuk dioperasi. Pasien menderita diabetes melitus. Diadukan karena diduga melanggar disiplin kedokteran. Hasil pemeriksaan di MKDKI: -Dokter memutuskan operasi tanpa indikasi medis -Tidak ada kista di ovarium -Anastesi oleh perawat bukan dokter anastesi -Melakukan appendiktomi bukan kewenangannya -Tidak jujur, mengaku ada perlengketan tetapi tidak ada -Tidak ada informed consent yang ditandatangani pasien/keluarganya -Tidak ada SIP -Rekam medis tidak lengkap Permasalahan pada kasus ini: 1. Kenapa dokter tetap diberi kesempatan operasi di RS walaupun tidak ada SIP, informed consent, anastesi oleh perawat? 2. Siapa saja yang bertanggung jawab? 3. Sejauh mana pengawasan terhadap dokter dan RS?
  • 27. CONTOH KASUS IV Seorang bapak ada tumor di usus lalu ditangani oleh dokter bedah dan disarankan operasi segera. Persiapan operasi dilakukan di rumah lalu masuk RS langsung operasi. Setelah operasi pasien mengeluh demam, mual, kembung beberapa hari. Lalu dengan paksa pindah RS dan dilakukan operasi ulang, ditemukan lubang di usus akibat operasi pertama. Permasalahan pada kasus ini: 1. Apa benar operasi tumor pada usus cukup persiapan dirumah? 2. Dokter tidak ada SIP di RS tetap operasi dilakukan? 3. Apakah RS tidak punya peranan untuk ikut menentukan bila persiapan operasi tidak cukup? 4. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam operasi tersebut? 5. Bagaimana pengawasan dokter yang praktik tetapi
  • 28. Untuk mencapai praktik kedokteran yang baik, maka peran serta seluruh pihak yang terkait harus berjalan dengan baik. 2. Tanggung jawab atas adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemberian pelayanan praktik kedokteran tidak sematamata oleh dokter tetapi oleh seluruh pihak terkait turut bertanggung jawab, khususnya Rumah Sakit. 3. Peranan MKDKI sebagai lembaga penegak disiplin kedokteran adalah untuk mempertahankan dan menjaga mutu pelayanan medis. 1.
  • 29. Nama : DR. Sabir Alwy, SH. MH Alamat : Konsil Kedokteran Indonesia (MKDI) Pendidikan : S1 Univ Hasanuddin S2 UGM S3 Univ Airlangga Pekerjaan : Dosen Tetap Univ Hasanudin Dosen Luar Biasa : Univ Jayabaya Jakarta Univ Hangtuah Surabaya Univ Unsoed Purwekerto Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia