Dr. SABIR ALWY, SH, MH
Wakil Ketua MKDKI






Memberi perlindungan kepada pasien;
Mempertahankan dan meningkatkan mutu
pelayanan medis yang diberikan oleh dokt...
BAGAIMANA DENGAN
UNDANG-UNDANG
PRAKTIK KEDOKTERAN
MENGATUR APA SAJA?
I. MENGATUR PROFESI/ETIK KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI








PASAL 1 (ANGKA 11)
Profesi kedokteran atau kedokteran ...
II. MENGATUR DISIPLIN KEILMUAN KEDOKTERAN &
KEDOKTERAN GIGI
BAB VIII
Disiplin Kedokteran & Kedokteran Gigi
Pasal 55-70
Maj...
III. MENGATUR MENGENAI HUKUM
KEDOKTERAN & KEDOKTERAN GIGI
BAB X
BAB VI

 KETENTUAN PIDANA
 MENGATUR TENTANG REGISTRASI
D...
HUBUNGAN HUKUM DOKTER DENGAN PASIEN
TRANSAKSI TERAPEUTIK

DOKTER
PRODUSEN
JASA

PASIEN

OBYEK UPAYA
YANKES

KONSUMEN
JASA
...
ETIK, DISIPLIN DAN HUKUM
ETIK
1.
2.
3.
4.
5.

Dibuat dan disepakati oleh
organisasi profesi (IDI)
Kode Etik
Diatur, norma ...
1.

2.

Lembaga yang berwenang untuk
menentukan ada tidaknya kesalahan yang
dilakukan dokter dan dokter gigi dalam
penerap...
1.

2.

Menerima pengaduan, memeriksa, dan
memutuskan kasus pelanggaran disiplin
dokter dan dokter gigi yang diajukan.
Men...
Setiap orang atau
kepentingan yang
dirugikan

Menolak karena Halhal :

Pengaduan
Tertulis/Lisan

Penetapan Majelis
Pemerik...
Pemeriksaan Awal
Pelanggaran Disiplin

Bebas / tidak
bersalah

Penetapan Majelis
Pemeriksa o/Ketua
MKDKI

Pemeriksaan
Pros...
DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK
KEDOKTERAN, HARUS DILAKUKAN SESUAI
DENGAN:
1. STANDAR PELAYANAN,
2. STANDAR PROFESI DAN
3. STAN...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TIDAK KOMPETEN/ CAKAP
TIDAK MERUJUK
PENDELEGASIAN KPD NAKES YG TDK KOMPETEN
DR/ DRG PENGGANTI TDK BE...
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN
8. TDK BERIKAN INFORMASI YG JUJUR
9. TDK ADA INFORMED CONSENT
10. TDK BUAT/ SIMPAN ...
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIK/NARKOTIK TANPA
INDIKASI
PELECEHAN SEKSUAL, INTIMIDASI, KEK...
Stakeholders yang sangat terkait dalam
menjalankan peran dan tugas MKDKI :
• Kementerian Kesehatan
• Konsil Kedokteran Ind...
PROFESIONAL MEDIS YG DIADUKAN
BERDASARKAN SPESIALISASI
MASYARAKAT = 207
INSTITUSI = 9
Dinkes
RS
Depkes
Asuransi
TEN-KES = 6
Dr/Drg

20
Tahun 2006
 Jakarta
:
 Lampung
:
 Surabaya
:
 Banjarmasin:
 Solo
:
Tahun 2009
 Jakarta
 Jatim
 Kepri
 Sumut
 Sul...













Tahun 2012
Jakarta
:6
Bandung
:4
Kupang
:1
Madiun
:2
Surabaya
:1
Tangerang : 4
Palembang : 1
Bogo...









KOMUNIKASI
INGKAR JANJI (DISHONESTY/FRAUD)
PENELANTARAN
PEMBIAYAAN
STANDAR PELAYANAN
KASUS RUMAH TANGGA
K...
Penanganan pengaduan yang telah dilakukan MKDKI periode 2006 – Awal Sept 2013 (jumlah
keseluruhan 223 pengaduan):
a. 33 pe...
CONTOH KASUS I
Melahirkan dalam air (water birth) yang dilakukan
RS.
Permasalahan pada kasus ini:
1. Apakah dapat dibenark...
CONTOH KASUS II
Seorang dokter gigi mengiklankan diri melakukan praktik
kedokteran dan pemberian voucher bagi siapa yang
b...
CONTOH KASUS III
Seorang ibu mengeluh perut terasa keras dan datang ke dokter,
diagnosis ovarial cyste dan dianjutkan untu...
CONTOH KASUS IV
Seorang bapak ada tumor di usus lalu ditangani oleh
dokter bedah dan disarankan operasi segera. Persiapan
...
Untuk mencapai praktik kedokteran yang baik, maka peran
serta seluruh pihak yang terkait harus berjalan dengan baik.
2. Ta...
Nama : DR. Sabir Alwy, SH. MH
Alamat
: Konsil Kedokteran Indonesia (MKDI)
Pendidikan : S1 Univ Hasanuddin
S2 UGM
S3 Univ A...
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS

9,193

Published on

PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS
Dipresentasikan oleh Dr. SABIR ALWY, SH, MH
Wakil Ketua MKDKI
pada PIT VI IDI Kota Bogor | 10 Nopember 2013

Published in: Health & Medicine
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
9,193
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
260
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS

  1. 1. Dr. SABIR ALWY, SH, MH Wakil Ketua MKDKI
  2. 2.    Memberi perlindungan kepada pasien; Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi
  3. 3. BAGAIMANA DENGAN UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN MENGATUR APA SAJA?
  4. 4. I. MENGATUR PROFESI/ETIK KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI     PASAL 1 (ANGKA 11) Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. PASAL 8 melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi PASAL 68 apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi DSB
  5. 5. II. MENGATUR DISIPLIN KEILMUAN KEDOKTERAN & KEDOKTERAN GIGI BAB VIII Disiplin Kedokteran & Kedokteran Gigi Pasal 55-70 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Provinsi (Berkaitan dgn Tata Cara Penegakan Disiplin Ilmu Kedokteran Bagi Dokter & Dokter Gigi) Pasal 44 Standar dan Pelayanan Pasal 45 Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pasal 46-47 Rekam Medis Pasal 48 Rahasia Kedokteran dsb
  6. 6. III. MENGATUR MENGENAI HUKUM KEDOKTERAN & KEDOKTERAN GIGI BAB X BAB VI  KETENTUAN PIDANA  MENGATUR TENTANG REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI BAB VII  PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN (SURAT IJIN PRAKTIK) dsb
  7. 7. HUBUNGAN HUKUM DOKTER DENGAN PASIEN TRANSAKSI TERAPEUTIK DOKTER PRODUSEN JASA PASIEN OBYEK UPAYA YANKES KONSUMEN JASA CERMAT HATI-HATI HAK & KEWAJIBAN PASIEN HAK & KEWAJIBAN DOKTER SALING BERKOMUNIKASI SURAT -INFORMED CONSENT -MEDICAL RECORD (RM)
  8. 8. ETIK, DISIPLIN DAN HUKUM ETIK 1. 2. 3. 4. 5. Dibuat dan disepakati oleh organisasi profesi (IDI) Kode Etik Diatur, norma prilaku pelaksanaan profesi Sanksi, yaitu moral psikologis Yang mengadili : Ikatan/ organisasi profesi terkait; Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK) DISIPLIN 1. 2. 3. 4. 5. Organisasi Profesi. Standar Profesi Diatur, Norma Prilaku pelaksana profesi Sanksi moral psikologis dan teguran / pencabutan Yang mengadili : Badan yang dibentuk:Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Provinsi dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Pusat HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. Dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat UU, PP, Keppres, dsb Diatur, norma prilaku manusia pada umumnya Untuk pidana: mati/ kunjungan, penjara, denda Untuk Perdata: ganti rugi Adm : teguran/ pencabutan Pengadilan : Perdata : gugatan ke pengadilan Pidana : laporan/ tuntutan Adm : gugatan ke pengadilan
  9. 9. 1. 2. Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yaitu penegakan aturan-aturan atau ketentuan penerapan keilmuan kedokteran
  10. 10. 1. 2. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.
  11. 11. Setiap orang atau kepentingan yang dirugikan Menolak karena Halhal : Pengaduan Tertulis/Lisan Penetapan Majelis Pemeriksa Awal Pelanggaran Etik Pemeriksa Awal Pelanggaran Disiplin PE LAK SANAAN K E P U T U SAN Kepada Pengadu Sekretariat MKDKI/ MKDKI Prov Organisasi Profesi Penetapan Majelis Pemeriksa oleh Ketua MKDKI
  12. 12. Pemeriksaan Awal Pelanggaran Disiplin Bebas / tidak bersalah Penetapan Majelis Pemeriksa o/Ketua MKDKI Pemeriksaan Proses Pembuktian Peringatan tertulis KEPUTUSAN Rekomendasi pencabutan SIP/STR Mengikuti Pendidikan/ pelatihan PELAKSANAAN KE PUT USAN Sekretariat MKDKI/MKDKi-P Sekretariat MKDKI/MKDKI-P Sekretariat MKDKI/MKDKI-P KKI STR Dokter/ dokter gigi Sekretariat MKDKI/MKDKI-P Dinkes Kab/Kota KKI SIP Dokter/ dokter gigi Dokter/ dokter gigi Institusi Pendidikan Kolegium
  13. 13. DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN, HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN: 1. STANDAR PELAYANAN, 2. STANDAR PROFESI DAN 3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUMBER: UUPK
  14. 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. TIDAK KOMPETEN/ CAKAP TIDAK MERUJUK PENDELEGASIAN KPD NAKES YG TDK KOMPETEN DR/ DRG PENGGANTI TDK BERITAHU KE PASIEN, TDK PUNYA SIP TDK LAIK PRAKTIK (KESEHATAN FISIK & MENTAL) KELALAIAN DLM PENATALAKSANAAN PASIEN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN BERLEBIHAN
  15. 15. BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN 8. TDK BERIKAN INFORMASI YG JUJUR 9. TDK ADA INFORMED CONSENT 10. TDK BUAT/ SIMPAN REKAM MEDIK 11. PENGHENTIAN KEHAMILAN TANPA INDIKASI MEDIS 12. EUTHANASIA 13. PENERAPAN PELAYANAN YG BLM DITERIMA KEDOKTERAN 14. PENELITIAN KLINIS TANPA PERSETUJUAN ETIS 15. TDK MEMBERI PERTOLONGAN DARURAT 16. MENOLAK/ MENGHENTIKAN PENGOBATAN TANPA ALASAN YG SAH 17. MEMBUKA RAHASIA MEDIS TANPA IZIN 18. BUAT KETERANGAN MEDIS TDK BENAR 19. IKUT SERTA TINDAKAN PENYIKSAAN
  16. 16. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIK/NARKOTIK TANPA INDIKASI PELECEHAN SEKSUAL, INTIMIDASI, KEKERASAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK/ SEBUTAN PROFESI, PALSU MENERIMA KOMISI THD RUJUKAN/ PERESEPAN PENGIKLANAN DIRI YG MENYESATKAN KETERGANTUNGAN NAPZA STR, SIP, SERTIFIKAT KOMPETENSI TDK SAH IMBAL JASA TDK SESUAI TINDAKAN TDK BERIKAN DATA/ INFORMASI ATAS PERMINTAAN MKDKI
  17. 17. Stakeholders yang sangat terkait dalam menjalankan peran dan tugas MKDKI : • Kementerian Kesehatan • Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) • Dokter dan dokter gigi • Fasilitas pelayanan kesehatan • Organisasi profesi dan seluruh organnya • Persatuan rumah sakit Indonesia (Persi)
  18. 18. PROFESIONAL MEDIS YG DIADUKAN BERDASARKAN SPESIALISASI
  19. 19. MASYARAKAT = 207 INSTITUSI = 9 Dinkes RS Depkes Asuransi TEN-KES = 6 Dr/Drg 20
  20. 20. Tahun 2006  Jakarta :  Lampung :  Surabaya :  Banjarmasin:  Solo : Tahun 2009  Jakarta  Jatim  Kepri  Sumut  Sulsel  Sulteng  Kalbar  Jabar  Banten  DIY 5 1 1 1 1 :15 :4 :2 :3 :1 :1 :2 :3 :4 :1 Tahun 2007  Jakarta :5  Tangerang : 1  Cirebon :1  Semarang : 1  Yogyakarta : 1  Riau :1  Sorong :1 Tahun 2010  Tangerang  Sumut  Kepri  Jakarta  Jabar  Jatim  NTB  Kaltim  Sulsel :4 :1 :1 : 33 :3 :4 :1 :1 :1 Tahun 2008  Jakarta : 10  Tangerang : 2  Medan :1  Bandung : 1  Batam :1  Bengkulu : 1  Kalbar :1  Bogor :1  Depok :1 Tahun 2011  Jakarta  Jatim  Jateng  Jabar  DIY  Lampung  Sulteng  Sumut  Sumsel  Tangerang  Bali  Kepri : 15 :4 :2 :2 :1 :1 :1 :2 :1 :3 :1 :1
  21. 21.             Tahun 2012 Jakarta :6 Bandung :4 Kupang :1 Madiun :2 Surabaya :1 Tangerang : 4 Palembang : 1 Bogor :1 Kepri :1 Depok :1 Medan :1 Tahun 2013 • Jakarta : 17 • Riau • Tangerang • Palembang • Jateng • Jabar • Jatim • Sumut • NAD • Kalsel • Bengkulu :1 :2 :1 :2 :5 :3 :7 :1 :2 :1
  22. 22.         KOMUNIKASI INGKAR JANJI (DISHONESTY/FRAUD) PENELANTARAN PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN KASUS RUMAH TANGGA KOMPETENSI IKLAN
  23. 23. Penanganan pengaduan yang telah dilakukan MKDKI periode 2006 – Awal Sept 2013 (jumlah keseluruhan 223 pengaduan): a. 33 pengaduan dihentikan karena dicabut oleh pengadu &1 teradu meninggal, 1 tidak kooperatif b. 32 pengaduan ditolak/dilimpahkan ke OP setelah tahap pemeriksaan awal dengan alasan antara lain: 1) pengaduan tidak memenuhi persyaratan misalnya pengadu dan/atau teradu tidak dapat diketahui keberadaannya. 2) keterangan/informasi dalam pengaduan tidak lengkap. 3) tindakan medis terjadi sebelum UU Praktik Kedokteran ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2004. 4) tidak terdapat dugaan pelanggaran disiplin profesi 5) Adanya dugaan pelanggaran etika profesi kedokteran. 6) dokter/dokter gigi yang diadukan tidak terregistrasi di KKI. 7) Ganti rugi c. 110 pengaduan yang melibatkan 172 dokter/dokter gigi yg tlh mendapatkan Keputusan MKDKI : • Pada 94 teradu tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran • pada 76 teradu ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran dengan jenis sanksi disiplin yang diberikan: • 40 teradu diberi peringatan tertulis; • 38 teradu direkomendasikan untuk dicabut sementara STR/SIP; • 6 diantara teradu wajib mengikuti program reedukasi. d. 48 pengaduan masih dlm penanganan sampai dgn Awal Sept 2013 (2 pengaduan MKDKIP Jateng) e. 2 Orang Teradu (1 dokter dan 1 dokter gigi) mengajukan Gugatan Ke PTUN
  24. 24. CONTOH KASUS I Melahirkan dalam air (water birth) yang dilakukan RS. Permasalahan pada kasus ini: 1. Apakah dapat dibenarkan dan secara yuridis legal? 2. Cara melahirkan dalam air ini belum mempunyai standar yang dibuat oleh Kolegium (standar profesi) 3. Tidak memiliki standar di RS (standar pelayanan dan SPO) 4. Tidak dilakukan pengawasan dan siapa yang bertanggung jawab
  25. 25. CONTOH KASUS II Seorang dokter gigi mengiklankan diri melakukan praktik kedokteran dan pemberian voucher bagi siapa yang berminat. Seorang perempuan yang akan menikah datang ke dokter gigi tersebut dengan memanfaatkan voucher untuk melakukan pemeriksaan karang gigi (skelling), namun apa yang terjadi selain dilakukan skelling oleh dokter gigi juga mengangkat plak putih (enamel…) pada gigi yang tidak melalui informed consent terlebih dahulu. Pihak pasien keberatan atas pengangkatan plak putih (enamel …) tersebut. Permasalahan pada kasus ini: 1. Apakah praktik kedokteran semacam ini dapat diiklankan? 2. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasannya? 3. Apakah pemberian voucher dapat dibenarkan dalam praktik kedokteran?
  26. 26. CONTOH KASUS III Seorang ibu mengeluh perut terasa keras dan datang ke dokter, diagnosis ovarial cyste dan dianjutkan untuk dioperasi. Pasien menderita diabetes melitus. Diadukan karena diduga melanggar disiplin kedokteran. Hasil pemeriksaan di MKDKI: -Dokter memutuskan operasi tanpa indikasi medis -Tidak ada kista di ovarium -Anastesi oleh perawat bukan dokter anastesi -Melakukan appendiktomi bukan kewenangannya -Tidak jujur, mengaku ada perlengketan tetapi tidak ada -Tidak ada informed consent yang ditandatangani pasien/keluarganya -Tidak ada SIP -Rekam medis tidak lengkap Permasalahan pada kasus ini: 1. Kenapa dokter tetap diberi kesempatan operasi di RS walaupun tidak ada SIP, informed consent, anastesi oleh perawat? 2. Siapa saja yang bertanggung jawab? 3. Sejauh mana pengawasan terhadap dokter dan RS?
  27. 27. CONTOH KASUS IV Seorang bapak ada tumor di usus lalu ditangani oleh dokter bedah dan disarankan operasi segera. Persiapan operasi dilakukan di rumah lalu masuk RS langsung operasi. Setelah operasi pasien mengeluh demam, mual, kembung beberapa hari. Lalu dengan paksa pindah RS dan dilakukan operasi ulang, ditemukan lubang di usus akibat operasi pertama. Permasalahan pada kasus ini: 1. Apa benar operasi tumor pada usus cukup persiapan dirumah? 2. Dokter tidak ada SIP di RS tetap operasi dilakukan? 3. Apakah RS tidak punya peranan untuk ikut menentukan bila persiapan operasi tidak cukup? 4. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam operasi tersebut? 5. Bagaimana pengawasan dokter yang praktik tetapi
  28. 28. Untuk mencapai praktik kedokteran yang baik, maka peran serta seluruh pihak yang terkait harus berjalan dengan baik. 2. Tanggung jawab atas adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemberian pelayanan praktik kedokteran tidak sematamata oleh dokter tetapi oleh seluruh pihak terkait turut bertanggung jawab, khususnya Rumah Sakit. 3. Peranan MKDKI sebagai lembaga penegak disiplin kedokteran adalah untuk mempertahankan dan menjaga mutu pelayanan medis. 1.
  29. 29. Nama : DR. Sabir Alwy, SH. MH Alamat : Konsil Kedokteran Indonesia (MKDI) Pendidikan : S1 Univ Hasanuddin S2 UGM S3 Univ Airlangga Pekerjaan : Dosen Tetap Univ Hasanudin Dosen Luar Biasa : Univ Jayabaya Jakarta Univ Hangtuah Surabaya Univ Unsoed Purwekerto Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×