KESIAPAN IDI DALAM IMPLEMENTASI JKN Dr. Zaenal Abidin | Ketua Umum PB IDI Disampaikan pada acara PIT VI IDI Kota Bogor 9 Nopember 2013

1. KESIAPAN IDI DALAM IMPLEMENTASI JKN
Oleh
ZAENAL ABIDIN
Ketua Umum PB IDI
Disampaikan pada acara PIT VI IDI Kota Bogor
9 Nopember 2013

2. HAK
&
KEBEBASAN
BERUSAHA
SETIAP
WARGA
NEGARA
FASILITASI
PEMERINTA
H
INTERVENSI
JAMINAN
SOSIAL
(JKN)
HIDUP
SEHAT &
SEJAHTERA

3. Peran IDI dalam SJSN (UU Pradok)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pembinaan etik bersama Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
Melaporkan dokter yang melanggar etika ke KKI (untuk dicatat
oleh KKI);
Memberi masukan (koordinasi) dalam penyusunan standar
pendidikan dokter/dokter spesialis;
Menyelenggarakan pendidikan kedokteran berkelanjutan
(PKB/CPD) dan mengakreditasi lembaga penyelenggara PKB;
Metetapkan standar PKB;
Menerbitkan rekomendasi izin praktik;
Pembinaan dan pengawasan terselenggaranya kendali mutu dan
kendali biaya dokter yang berpraktik;
Membuat standar profesi (Muktamar IDI 2006, std: etika,
kompetensi, pendidikan, pelayanan)
Menerima terusan pengaduan dari Majelis Kehormatan Disipilin
Kedokteran (MKDKI) yang menyangkut soal pelanggaran etika.

4. Faktor penentu keberhasilan JKN al:
1. Ketersediaan Point of care (POC) pelayanan primer yang
merata di seluruh wilayah NKRI
2. Ketersediaan Dokter Pelayanan Primer (DPP) yang handal
dan tersebar merata di seluruh wilayah NKRI
3. Rayonisasi/Regionalisasi Fasilitas Kesehatan
4. Premi yang memenuhi azas keekonomian

5. Siapa Providernya?
Layanan Sekunder:
 RS pemerintah/Swasta
Layanan primer:
1. Puskesmas (pemerintah) : 9.419 (2012)
2. Praktik dokter mandiri/Klinik swasta
Untuk 240 juta penduduk dibutuhkan:
+ 80.000 Dokter Pelayanan Primer
+ 40.000 faskes primer

6. Premi/iuran yang pantas
Syarat premi/iuran yang pantas, al:
1. Tidak mengganggu subsidi silang antar peserta
2. Dapat mendorong pertumbuhan dan persebaran provider
(sisi suplai)
3. Mempertimbangkan siapa yang dijamin, manfaat apa saja
yang dijamin dan proporsi biaya yang dijamin (akses, mutu
dan berkeadilan)

7. Rekomendasi IDI kepada DPR/Pemerintah

8. REKOMENDASI IDI
1. Political will Pemerintah untuk menggunakan
BEST-PRACTICE PT ASKES selama puluhan tahun
PESERTA JKN
Biaya
per orang
per bulan
PNS (III-IV)
53.526
PNS (I-II)
38.231
Sektor informal
???
Pemberi kerja/
Pekerja
28.000
PBI (DJSN)
27.000
PBI (KemKes)
22.201
PBI (KemKeu)
15.483
Kepantasan premi PBI
• Atraktif untuk mendorong
pertumbuhan dan persebaran layanan
primer dengan pendekatan PublicPrivate Partnership.
• PBI sebagai porsi terbesar kas BPJS
(70%), tidak disubsidi peserta lain
Bila dana tidak cukup  kurangi jenis manfaat, kurangi jumlah
peserta (sesuai logical framework WHO). Bukan mengurangi mutu
layanan medis.

9. REKOMENDASI IDI
2. Menata ulang sistem pelayanan kesehatan
agar sejalan dengan JKN
TOP REFERRAL
NATIONAL
Tipe I
Tipe II
Tipe III
Tipe IV
Beyond
district
REGIONAL REFERRAL
(20 -40 LOCAL REFERRAL)
District
SubDistrict
POINT OF CARE
(2500 people)
LOCAL REFERRAL
(6 -8 POLYCLINICS)
POLYCLINIC
(10 -20 BASIC UNITS)
POINT OF CARE
(2500 people)
POINT OF CARE
(2500 people)
Center of exellence
Tertiary care
Secondary care
• Primary care services
• Education & training
• Research
POINT OF CARE
(2500 people)
1 people served by 1 basic unit

10. REKOMENDASI IDI
3. Mengembangkan pelayanan primer dengan
mewajibkan BPJS mengalokasikan 40-50%
dana untuk pelayanan primer
KEBIJAKAN PUBLIK
ALOKASI SUMBER DAYA
40-50% UNTUK
PELAYANAN PRIMER
PROVIDER
BPJS
PAYOR
• Pemerintah (PBI)  Premi
premi, manfaat,
III
Kontrak, pembayaran,
lingkup,risiko, otonomi
• Pemberi Kerja  % income
II
• Pekerja  % income
• Informal  Nilai nominal
Eligibilitas
• Info produk
• Kartu
POINT OF CARE
Biaya tidak langsung
Peserta
Opp cost
Individu
I
PRIMER
40-50%
Transport
Makan
Akomodasi
Pasien
Biaya
langsung
Biaya
yanmed
Obat2an
Retribusi
Copayment

11. REKOMENDASI IDI
4. Mendorong persebaran DPP ke seluruh wilayah
NKRI dengan pendekatan Public-Private Partnership
• Menghemat dana Pemerintah
• Menciptakan lapangan kerja. Dokter adalah self-employed job.
Bila kontrak BPJS cukup atraktif, 1 dokter dapat menciptakan 5-6
lapangan kerja bagi nakes di wilayah yang dibutuhkan BPJS
N
O
KETERANGAN
MEMBANGUN
PUSKESMAS
MEMBANGUN PRAKTIK MANDIRI
1
Jumlah POC yang
dibutuhkann JKN
40.000
40.000
2
Peran
Pemerintah
Masyarakat/Swasta (SKN 2004, 2009)
3
Sumber Pembiayaan
Pemerintah
Public-Private Partnership
4
Biaya investasi
+ 80 triliun,
@2M per puskesmas
Investasi beban POC yang dikontrak
JKN. Dana 80 triliun dapat digunakan
untuk UKM
5
Waktu penganggaran
sp operasional
????/tidak pasti, karena
skala prioritas tiap
pemda/pemkot berbeda
Tingkat kepastian tinggi, 3-5 tahun
dapat terlaksana karena terikat kontrak
dengan BPJS
6
Biaya operasional per
tahun
+ 24 triliun plus biaya
kapitasi JKN
Sudah tercakup dalam biaya kapitasi.
Dana + 24 triliun dapat digunakan
untuk peningkatan program UKM

12. Mempersiapkan Konsep Pelayanan IDI: Kerja
Kolektif dan Berjejaring dengan Layanan Primer
sebagai Garda Terdepan

13. Usul: Sekali-sekali
piramida ini dimiringkan
“Dokter ”,
“Doter Gigi”,
“Bidan”,
“Perawat”,
“Apoteker”
“Administrasi/
Keuangan”
“dll.
GATE KEEPER

14. Kolektifitas Kesejawatan: Sebagai Kekuatan Utama
Definisi Sejawat
Peer,
Sepekerjaan; sejabatan;
teman,
Teman, sahabat, kawan.
 Kode etik profesi
kesehatan (IDI, PDGI,
IAI, PPNI, IBI, IAKMI):
menghormati kesejawatan
 Kesejawatan dalam suatu
profesi merupakan suatu
yang sangat esensi

15. Contoh: Kolektifitas Kesejawatan Dokter - Apoteker
Interaksi timbal balik
 Anamnes
Dokter
a
 Pemeriksa
an Fisik
 Pemeriksa
an
Penunjan
g
 Diagnosis
 Terapi
Resep
Concelling
Obat
Pasien
Concelling
Apoteker
 Interpreta
si resep
 Meracik
obat
 KIE
Pengobatan yang
komprehensif

16. Contoh: Kolektifitas Jejaring dan Kepemilikan
Fasiltitas

17. Contoh: Kolektifitas Jejaring dan Kepemilikan
Fasiltitas dalam Satu Kota

19. 1.
2.
3.
4.
Prof Dr. Zubairi D, Sp.PD(K)
Prof Dr. Ilham OM, Sp.OG(K)
Prof Dr. Hasbullah T, MPH, DR(PH)
Prof Dr. Amal CS, MPH, DR(PH)
5. Prof Dr. Errol UH, Sp.B.SP.OT (K)
6. DR.Dr. Fachmi Idris, M.Kes
7. Dr. Pranawa, Sp.PD, KGH
8. Dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dr. Gatot Soetono, MPH
Dr. Abraham AP. Patarai, Mkes
Dr. Andi Alfian Z., M.KM
Dr. E. Sutarto, SKM
Dr. Darwis Hartono, MHA
Dr. Dya A. Waluyo
Dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD
Dr. Daeng M. Faqih, MH
Dr. Djoni Darmadjaja, Sp.B
10. Dr. Zulkifli Amin, Sp.PD
11. Dr. Moh Adib K., Sp.OT
12. Dr. H.N. Nazar, Sp.B. MH Kes
13. Dr. Kadarsyah, MS
14. Dr. Mahesa Paranadipa, MH
15. Dr. Yuyun Grahnawati
16. Dr. Dien Kurtanty, M.KM
17. Dr. Abdul Halik Malik
18. Dr. Suyuti Syamsul

20. ROAD MAP MENUJU SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
BERBASIS PELAYANAN PRIMER
TERSIE
R
Population
Regulasi untuk menata ulang sistem
pelayanan kesehatan nasional
SEKUNDER
2012
2013
SEKUND
ER
PRIMER
Defined population
2014
2015
2016
2017
2018
2019
INTERNAL
1.
2.
3.
4.
Booklet FAQ tentang BPJS/SJSN
Pemetaan dan formasi DPP dan DSP
Model entitas pelayanan primer
Panduan Kompensasi DPP (sistem
campuran)
5. Panduan Praktik DPP
6.Kredensialing DPP
7. Menyusun Indeks Geografi Praktek (IGP)
8. Menyusun INA- CPT (Current Procedure
Terminology)
9. Program peningkatan kompetensi DPP
1. Profil dokter Indonesia
2. Panduan menerbitkan Surat Rekomendasi
Praktik Dokter
3. Pedoman pengawasan dan audit
pelayanan kedokteran
4. Panduan Kompensasi DSP (RBRVS)
5. Pedoman pelayanan medik
6. Pedoman praktik kedokteran
MENGUBAH IDI MENJADI ORGANISASI MODERN

21. ROAD MAP MENUJU SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
BERBASIS PELAYANAN PRIMER
TERSIE
R
Population
Regulasi untuk menata ulang sistem
pelayanan kesehatan nasional
SEKUNDER
2012
2013
SEKUND
ER
PRIMER
Defined population
2014
2015
2016
EKSTERNAL
1. Advokasi sistem pelayanan kesehatan berbasis
pelayanan primer
2. Advokasi RUU Pendidikan Dokter
3. Advokasi rayonisasi persebaran & pemerataan dokter
4. Advokasi mutu pelayanan kedokteran
5. Advokasi dokter sebagai profesi strategis
1. Ujicoba model KJS di 1 kecamatan DKI
2. Pemetaan 4000 DPP di DKI
2017
2018
2019

22. Buku IDI

23. INTEGRASI MODEL PDM DENGAN UKP
STRATA SEKUNDER (RS)
IMPLEMENTASI KJS
“self-employed job”
Telah dibentuk Sekber (IDI +
Dinkes+Askes+Kemkes
/BUK+FKUI+PERSI)

24. Kolektifitas dalam Gerakan Koperasi

25. Koperasi Dokter: Soko Guru Pelayanan Kesehatan
• Di Indonesia: Pelaku ekonomi  (Pemerintah; BMUN; dan
swasta)
• Pelaku usaha fasilitas kesehatan  (Pemerintah, TNI/Polri,
BUMN, dan Swasta)
• Kita berharap Praktik Dokter Mandiri di Layanan Primer / RS
(swasta) itu digerakkan oleh semangat Koperasi IDI.
• Kolaborasi dokter dalam jejaring pelayanan (Primer –
Sekunder – Tertier) dalam gerakan koperasi  Upaya keluar
dari HIMPITAN RAKSASA (Pemodal Industri Faskes)

26. Jajaring sebagai Kekuatan
• Dengan jejaring Praktik Dokter Mandiri di Layanan Primer
dan RS, tidak akan terjadi persaingan tidak sehat, bahkan
saling mendukung

27. Harapan IDI terhadap JKN
Bila JKN berjalan ideal
• JKN adalah salah program negara untuk menjanin kesehatan rakyat
• JKN diharapkan dapat menjamin terjaganya keluhuran profesi kesehatan
 penataan praktik profesi.
• Menjamin terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkeadikan 
distribusi profesional medis lebih adil dan merata.
• Terimplementasinya sistem rujukan dalam sistem pelayanan terpadu