Undang undang nomor 18 tahun 2008

5,530 views
5,407 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,530
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
96
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Undang undang nomor 18 tahun 2008

  1. 1. 1UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 18 TAHUN 2008TENTANGPENGELOLAAN SAMPAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan polakonsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnyavolume, jenis, dan karakteristik sampah yangsemakin beragam;b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuaidengan metode dan teknik pengelolaan sampahyang berwawasan lingkungan sehinggamenimbulkan dampak negatif terhadap kesehatanmasyarakat dan lingkungan;c. bahwa sampah telah menjadi permasalahannasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukansecara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hiliragar memberikan manfaat secara ekonomi, sehatbagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, sertadapat mengubah perilaku masyarakat;
  2. 2. 2d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukankepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dankewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah,serta peran masyarakat dan dunia usaha sehinggapengelolaan sampah dapat berjalan secaraproporsional, efektif, dan efisien;e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, danhuruf d perlu membentuk Undang-Undang tentangPengelolaan Sampah;Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), danPasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAANSAMPAH.
  3. 3. 3BAB IKETENTUAN UMUMBagian KesatuDefinisiPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau prosesalam yang berbentuk padat.2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi,dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.3. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.4. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat prosesalam yang menghasilkan timbulan sampah.5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangandan penanganan sampah.6. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampahdiangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempatpengolahan sampah terpadu.7. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempatdilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, danpemrosesan akhir sampah.8. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses danmengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagimanusia dan lingkungan.
  4. 4. 49. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yangterkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatanpenanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/ataubadan hukum.11. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yangdilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahandan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampahyang tidak benar.12. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanpemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan dibidang pemerintahan lain yang terkait.Bagian KeduaRuang LingkupPasal 2(1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiriatas:a. sampah rumah tangga;b. sampah sejenis sampah rumah tangga; danc. sampah spesifik.
  5. 5. 5(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidaktermasuk tinja dan sampah spesifik.(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasanindustri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ataufasilitas lainnya.(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmeliputi:a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya danberacun;c. sampah yang timbul akibat bencana;d. puing bongkaran bangunan;e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atauf. sampah yang timbul secara tidak periodik.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luarketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur denganperaturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang lingkungan hidup.BAB IIASAS DAN TUJUANPasal 3Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab,asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asaskebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilaiekonomi.
  6. 6. 6Pasal 4Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatanmasyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampahsebagai sumber daya.BAB IIITUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHANBagian KesatuTugasPasal 5Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjaminterselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasanlingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang ini.Pasal 6Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 terdiri atas:a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakatdalam pengelolaan sampah;b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, danpenanganan sampah;c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upayapengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaanprasarana dan sarana pengelolaan sampah;e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasilpengolahan sampah;
  7. 7. 7f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembangpada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menanganisampah; dang. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dandunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.Bagian KeduaWewenang PemerintahPasal 7Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintahmempunyai kewenangan:a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaansampah;b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaansampah;c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah,kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasankinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dane. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerahdalam pengelolaan sampah.Bagian KetigaWewenang Pemerintah ProvinsiPasal 8Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahanprovinsi mempunyai kewenangan:
  8. 8. 8a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampahsesuai dengan kebijakan Pemerintah;b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi,kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasankinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dand. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampahantarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.Bagian KeempatWewenang Pemerintah Kabupaten/KotaPasal 9(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahankabupaten/kota mempunyai kewenangan:a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampahberdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kotasesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah;c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaansampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempatpengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesanakhir sampah;e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6(enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempatpemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbukayang telah ditutup; dan
  9. 9. 9f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap daruratpengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempatpemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistemtanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fdiatur dengan peraturan menteri.Bagian KelimaPembagian KewenanganPasal 10Pembagian kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.BAB IVHAK DAN KEWAJIBANBagian KesatuHakPasal 11(1) Setiap orang berhak:a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secarabaik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintahdaerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untukitu;
  10. 10. 10b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaansampah;c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktumengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampaknegatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dane. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaansampah secara baik dan berwawasan lingkungan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan haksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturanpemerintah dan peraturan daerah sesuai dengankewenangannya.Bagian KeduaKewajibanPasal 12(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dansampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi danmenangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaankewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampahsejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan peraturan daerah.Pasal 13Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasanindustri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitaslainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
  11. 11. 11Pasal 14Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yangberhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah padakemasan dan/atau produknya.Pasal 15Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yangdiproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.Pasal 16Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitaspemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tatacara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal14, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 diatur dengan peraturan pemerintah.BAB VPERIZINANPasal 17(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaansampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengankewenangannya.(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuaidengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
  12. 12. 12(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturandaerah sesuai dengan kewenangannya.Pasal 18(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harusdiumumkan kepada masyarakat.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaansampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumumansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturandaerah.BAB VIPENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAHBagian KesatuPengelolaan Sampah Rumah Tangga danSampah Sejenis Sampah Rumah TanggaPasal 19Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampahrumah tangga terdiri atas:a. pengurangan sampah; danb. penanganan sampah.
  13. 13. 13Paragraf KesatuPengurangan sampahPasal 20(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf a meliputi kegiatan:a. pembatasan timbulan sampah;b. pendauran ulang sampah; dan/atauc. pemanfaatan kembali sampah.(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahapdalam jangka waktu tertentu;b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramahlingkungan;d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;dane. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yangmenimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang,dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yangdapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai olehproses alam.
  14. 14. 14(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) diatur dengan peraturan pemerintah.Pasal 21(1) Pemerintah memberikan:a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangansampah; danb. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukanpengurangan sampah.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata carapemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.Paragraf KeduaPenanganan SampahPasal 22(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 huruf b meliputi:a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampahsesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahansampah dari sumber sampah ke tempat penampungansementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumberdan/atau dari tempat penampungan sampah sementara ataudari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempatpemrosesan akhir;
  15. 15. 15d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi,dan jumlah sampah; dan/ataue. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampahdan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke medialingkungan secara aman.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atauberdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturandaerah sesuai dengan kewenangannya.Bagian KeduaPengelolaan Sampah SpesifikPasal 23(1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturanpemerintah.BAB VIIPEMBIAYAAN DAN KOMPENSASIBagian KesatuPembiayaanPasal 24(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayaipenyelenggaraan pengelolaan sampah.
  16. 16. 16(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber darianggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaranpendapatan dan belanja daerah.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturanpemerintah dan/atau peraturan daerah.Bagian KeduaKompensasiPasal 25(1) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri ataubersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orangsebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatanpenanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. relokasi;b. pemulihan lingkungan;c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/ataud. kompensasi dalam bentuk lain.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur denganperaturan pemerintah.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi olehpemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.
  17. 17. 17BAB VIIIKERJA SAMA DAN KEMITRAANBagian KesatuKerja Sama antardaerahPasal 26(1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja samaantarpemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatanusaha bersama pengelolaan sampah.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentukusaha bersama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan dalam negeri.Bagian KeduaKemitraanPasal 27(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri ataubersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaansampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkandalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerahkabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  18. 18. 18BAB IXPERAN MASYARAKATPasal 28(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yangdiselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanmelalui:a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintahdan/atau pemerintah daerah;b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atauc. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketapersampahan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peranmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.BAB XLARANGANPasal 29(1) Setiap orang dilarang:a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia;b. mengimpor sampah;c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan;
  19. 19. 19e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukandan disediakan;f.melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbukadi tempat pemrosesan akhir; dan/ataug. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratanteknis pengelolaan sampah.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diatur denganperaturan pemerintah.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diaturdengan peraturan daerah kabupaten/kota.(4) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud padaayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau dendaterhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.BAB XIPENGAWASANPasal 30(1) Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah olehpemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah(2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkatkabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.Pasal 31(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yangdilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah
  20. 20. 20daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.(2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma,standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur olehPemerintah.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaansampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan daerah.BAB XIISANKSI ADMINISTRATIFPasal 32(1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepadapengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yangditetapkan dalam perizinan.(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa:a. paksaan pemerintahan;b. uang paksa; dan/atauc. pencabutan izin.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur denganperaturan daerah kabupaten/kota.
  21. 21. 21BAB XIIIPENYELESAIAN SENGKETABagian KesatuUmumPasal 33(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiriatas:a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah;danb. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilanataupun melalui pengadilan.(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Bagian KeduaPenyelesaian Sengketa di Luar PengadilanPasal 34(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan denganmediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihakyang bersengketa.(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai
  22. 22. 22kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapatmengajukannya ke pengadilan.Bagian KetigaPenyelesaian Sengketa di dalam PengadilanPasal 35(1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilandilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antaraperbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud gantikerugian dan/atau tindakan tertentu.Bagian KeempatGugatan Perwakilan KelompokPasal 36Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dibidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melaluiperwakilan kelompok.
  23. 23. 23Bagian KelimaHak Gugat Organisasi PersampahanPasal 37(1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untukkepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatanmasyarakat dan lingkungan.(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu,kecuali biaya atau pengeluaran riil.(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah;danc. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahunsesuai dengan anggaran dasarnya.BAB XIVPENYIDIKANPasal 38(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabatpegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintahyang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaanpersampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidiksebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum AcaraPidana.
  24. 24. 24(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berwenang:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atauketerangan berkenaan dengan tindak pidana di bidangpengelolaan sampah;b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang didugamelakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaandengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaansampah;d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dandokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidangpengelolaan sampah;e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang didugaterdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumenlain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan baranghasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkaratindak pidana di bidang pengelolaan sampah; danf. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang pengelolaan sampah.(3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasilpenyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia.(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umummelalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  25. 25. 25BAB XVKETENTUAN PIDANAPasal 39(1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/ataumengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenissampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikitRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);(2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/ataumengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda palingsedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);Pasal 40(1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengajamelakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidakmemperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapatmengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguankeamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakanlingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikitRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah
  26. 26. 26diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikitRp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyakRp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).Pasal 41(1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatanpengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar,prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguankesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaranlingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam denganpidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyakRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampahdiancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dandenda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Pasal 42(1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasiapabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangkamencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yangberwenang mengambil keputusan atas nama korporasi ataumewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum ataumemiliki kewenangan guna mengendalikan dan/ataumengawasi korporasi tersebut.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang,baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkanhubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi,
  27. 27. 27tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada merekayang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah,tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkanhubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindakpidana secara sendiri atau bersama-sama.(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untukmenghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepadapengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurusmelakukan pekerjaan yang tetap.(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saatpenuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapatmemerintahkan pengurus agar menghadap sendiri kepengadilan.Pasal 43Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40,Pasal 41, dan Pasal 42 adalah kejahatan.BAB XVIKETENTUAN PERALIHANPasal 44(1) Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupantempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistempembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejakberlakunya Undang-Undang ini.(2) Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhirsampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka palinglama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undangini.
  28. 28. 28Pasal 45Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnyayang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saatdiundangkannya Undang-Undang ini wajib membangun ataumenyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.BAB XVIIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 46Khusus untuk daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal32 merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.BAB XVIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 47(1) Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkanUndang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahunterhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.(2) Peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang inidiselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
  29. 29. 29Pasal 48Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampahyang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganketentuan dalam Undang-Undang ini.Pasal 49Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganUndang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 7 Mei 2008PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggalMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdANDI MATTALATTALEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR69
  30. 30. 30DEWA PERWAKILA RAKYATREPUBLIK I DO ESIAPENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 18 TAHUN 2008TENTANGPENGELOLAAN SAMPAHI. UMUMJumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkatpertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volumesampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikankontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakinberagam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atausulit diurai oleh proses alam.Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampahsebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber dayayang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampahmasih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampahdikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhirsampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gasmetan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan
  31. 31. 31memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunansampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktuyang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatanakhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigmabaru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampahsebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapatdimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupununtuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan denganpendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkansuatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir,yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah,yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukandengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaankembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganansampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,pengolahan, dan pemrosesan akhir.Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkanlingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasartersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajibmemberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itumembawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihakyang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaansampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapatbermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan,
  32. 32. 32dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahandapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secaraterpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajibanmasyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah danpemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik,diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang.Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang iniberdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat,asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan,asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas,pembentukan Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka:a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayananpengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimporsampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah danpemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dane. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalamUndang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas
  33. 33. 33Pasal 2Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumahtangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumahtangga.Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan,pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempathiburan.Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatankegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dansarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola olehperusahaan kawasan industri yang telah memiliki izinusaha kawasan industri.Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khususyang digunakan untuk kepentingan nasional/berskalanasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional,pengembangan industri strategis, dan pengembanganteknologi tinggi.Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, pantiasuhan, dan panti sosial.Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutanumum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan
  34. 34. 34udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman,jalan, dan trotoar.Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasankomersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitassosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembagapemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatanmasyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata,kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 3Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwaPemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakatterhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwapengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metodedan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidakmenimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakatdan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun padagenerasi yang akan datang.Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwapengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang
  35. 35. 35menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapatdimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalampengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerahmemberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dandunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaansampah.Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalampengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerahmendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dankesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yangdihasilkannya.Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwapengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruhpemangku kepentingan.Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwapengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwapengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakatdari berbagai dampak negatif.Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwasampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomiyang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.
  36. 36. 36Pasal 4Cukup jelas.Pasal 5Cukup jelas.Pasal 6Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eHasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos,pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Cukup jelas.Pasal 9Ayat (1)Huruf a
  37. 37. 37Cukup jelas.Huruf bPenyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain,berupa penyediaan tempat penampungan sampah,alat angkut sampah, tempat penampungansementara, tempat pengolahan sampah terpadu,dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pasal 11Cukup jelas.Pasal 12Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas.
  38. 38. 38Pasal 13Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalambentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dansejenisnya.Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yangmudah dijangkau oleh masyarakat.Pasal 14Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidakmemungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatanlabel atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.Pasal 15Yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikankembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah, antaralain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin,jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 18Cukup jelas.
  39. 39. 39Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aPemerintah menetapkan kebijakan agar paraprodusen mengurangi sampah dengan caramenggunakan bahan yang dapat atau mudah diuraioleh proses alam. Kebijakan tersebut berupapenetapan jumlah dan persentase penguranganpemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit teruraioleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.Huruf bTeknologi ramah lingkungan merupakan teknologiyang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awalproses produksi.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan iniberupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan,atau kemasan produk.Ayat (4)Cukup jelas.
  40. 40. 40Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 21Ayat (1)Huruf aInsentif dapat diberikan misalnya kepada produsenyang menggunakan bahan produksi yang dapat ataumudah diurai oleh proses alam dan ramahlingkungan.Huruf bDisinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yangmenggunakan bahan produksi yang sulit diurai olehproses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang,serta tidak ramah lingkungan.Ayat (2)Cukup jelasPasal 22Ayat (1)Huruf aPemilahan sampah dilakukan dengan metode yangmemenuhi persyaratan keamanan, kesehatan,lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dPengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik,komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar
  41. 41. 41sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan,atau dikembalikan ke media lingkungan secaraaman bagi manusia dan lingkungan.Huruf eCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelasPasal 23Cukup jelas.Pasal 24Cukup jelas.Pasal 25Ayat (1)Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawabanpemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempatpemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadaporang.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 26Cukup jelas.
  42. 42. 42Pasal 27Cukup jelas.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah memuatantara lain jenis, volume, dan/atau karakteristiksampah.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 30Cukup jelas.Pasal 31Cukup jelas.Pasal 32Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aPaksaan pemerintahan merupakan suatu tindakanhukum yang dilakukan oleh pemerintah daerahuntuk memulihkan kualitas lingkungan dalam
  43. 43. 43keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggungoleh pengelola sampah yang tidak mematuhiketentuan dalam peraturan perundang-undangan.Huruf bUang paksa merupakan uang yang harus dibayarkandalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yangmelanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksipaksaan pemerintahan.Huruf cCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 33Ayat (1)Sengketa persampahan merupakan perselisihan antaradua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya ataudiduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadapkesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibatkegiatan pengelolaan sampah.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 34Ayat (1)Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilandiselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenaibentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai
  44. 44. 44tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinyaatau terulangnya dampak negatif dari kegiatanpengelolaan sampah.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 35Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini,antara lain, perintah memasang atau memperbaikiprasarana dan sarana pengelolaan sampah.Pasal 36Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuangugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri ataumewakili kelompok.Pasal 37Ayat (1)Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yangterbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengahmasyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidangpengelolaan sampah.Ayat (2)Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riiladalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telahdikeluarkan oleh organisasi persampahan.
  45. 45. 45Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 38Cukup jelas.Pasal 39Cukup jelas.Pasal 40Cukup jelas.Pasal 41Cukup jelas.Pasal 42Cukup jelas.Pasal 43Cukup jelas.Pasal 44Cukup jelas.Pasal 45Cukup jelas.Pasal 46Cukup jelas.
  46. 46. 46Pasal 47Cukup jelas.Pasal 48Cukup jelas.Pasal 49Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69

×