• Like
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

  • 5,793 views
Published

#kuliah

#kuliah

Published in Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
5,793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8

Actions

Shares
Downloads
169
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 81 TAHUN 2012TENTANGPENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAHRUMAH TANGGADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2),Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3),Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang PengelolaanSampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang PengelolaanSampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4851);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAANSAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAHRUMAH TANGGA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal darikegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidaktermasuk tinja dan sampah spesifik.2. Sampah …
  • 2. - 2 -2. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampahrumah tangga yang berasal dari kawasan komersial,kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial,fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.3. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputipengurangan dan penanganan sampah.4. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.5. Produsen adalah pelaku usaha yang memroduksi barangyang menggunakan kemasan, mendistribusikan barangyang menggunakan kemasan dan berasal dari impor,atau menjual barang dengan menggunakan wadah yangtidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.6. Tempat penampungan sementara yang selanjutnyadisingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkutke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atautempat pengolahan sampah terpadu.7. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce,reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalahtempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulangskala kawasan.8. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnyadisingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatanpengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauranulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.9. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPAadalah tempat untuk memroses dan mengembalikansampah ke media lingkungan.10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,dan/atau badan hukum.11. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.Pasal 2 …
  • 3. - 3 -Pasal 2Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dankesehatan masyarakat; danb. menjadikan sampah sebagai sumber daya.Pasal 3Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan tentang:a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;c. kompensasi;d. pengembangan dan penerapan teknologi;e. sistem informasi;f. peran masyarakat; dang. pembinaan.BAB IIKEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAHPasal 4(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasionaldalam pengelolaan sampah.(2) Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkankebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaansampah.(3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkankebijakan dan strategi kabupaten/kota dalampengelolaan sampah.Pasal 5(1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikitmemuat:a. arah kebijakan pengurangan dan penanganansampah; danb. program …
  • 4. - 4 -b. program pengurangan dan penanganan sampah.(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bharus memuat:a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritasjenis sampah secara bertahap; danb. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktutertentu.Pasal 6Kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkandengan peraturan presiden.Pasal 7(1) Kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaansampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)ditetapkan dengan peraturan gubernur.(2) Dalam menyusun kebijakan strategi provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedomanpada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaansampah.Pasal 8(1) Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalampengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.(2) Dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedomanpada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan danstrategi provinsi dalam pengelolaan sampah.Pasal 9(1) Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakandan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studikelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dansampah sejenis sampah rumah tangga.(2) Rencana …
  • 5. - 5 -(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit memuat:a. pembatasan timbulan sampah;b. pendauran ulang sampah;c. pemanfaatan kembali sampah;d. pemilahan sampah;e. pengumpulan sampah;f. pengangkutan sampah;g. pengolahan sampah;h. pemrosesan akhir sampah; dani. pendanaan.(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10(sepuluh) tahun.BAB IIIPENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAHBagian KesatuUmumPasal 10(1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:a. pengurangan sampah; danb. penanganan sampah.(2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah danpenanganan sampah.Bagian KeduaPengurangan SampahPasal 11(1) Pengurangan sampah meliputi:a. pembatasan timbulan sampah;b. pendauran …
  • 6. - 6 -b. pendauran ulang sampah; dan/atauc. pemanfaatan kembali sampah.(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan cara:a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahanyang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yangmudah diurai oleh proses alam; dan/ataub. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampahdari produk dan/atau kemasan yang sudahdigunakan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caramengumpulkan dan menyerahkan kembali sampahdiatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup.Pasal 12Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampahdengan:a. menyusun rencana dan/atau program pembatasantimbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/ataukegiatannya; dan/ataub. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasanyang mudah diurai oleh proses alam dan yangmenimbulkan sampah sesedikit mungkin.Pasal 13(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampahdengan:a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagaibagian dari usaha dan/atau kegiatannya;b. menggunakan bahan baku produksi yang dapatdidaur ulang; dan/atauc. menarik kembali sampah dari produk dan kemasanproduk untuk didaur ulang.(2) Dalam melakukan pendauran ulang sampahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapatmenunjuk pihak lain.(3) Pihak …
  • 7. - 7 -(3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulangsebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izinusaha dan/atau kegiatan.(4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkankemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajibmengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangandi bidang pengawasan obat dan makanan.Pasal 14Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampahdengan:a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatankembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/ataukegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategipengelolaan sampah;b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunaulang; dan/atauc. menarik kembali sampah dari produk dan kemasanproduk untuk diguna ulang.Pasal 15(1) Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yangdapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkansesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulangdan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 sampai dengan Pasal 14 dilakukan secarabertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.(2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturoleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup.(3) Dalam menetapkan peta jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup berkoordinasi dengan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperindustrian dan melakukan konsultasi publik denganprodusen.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangansampah diatur dengan peraturan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelahberkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang perindustrian danmelakukan konsultasi publik dengan produsen.Bagian Kedua …
  • 8. - 8 -Bagian KeduaPenanganan SampahPasal 16Penanganan sampah meliputi kegiatan:a. pemilahan;b. pengumpulan;c. pengangkutan;d. pengolahan; dane. pemrosesan akhir sampah.Pasal 17(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 huruf a dilakukan oleh:a. setiap orang pada sumbernya;b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; danc. pemerintah kabupaten/kota.(2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampahmenjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiriatas:a. sampah yang mengandung bahan berbahaya danberacun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;b. sampah yang mudah terurai;c. sampah yang dapat digunakan kembali;d. sampah yang dapat didaur ulang; dane. sampah lainnya.(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukanpemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahansampah skala kawasan.(4) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan saranapemilahan sampah skala kabupaten/kota.(5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhipersyaratan:a. jumlah …
  • 9. - 9 -a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampahsebagaimana dimaksud pada ayat (2);b. diberi label atau tanda; danc. bahan, bentuk, dan warna wadah.Pasal 18(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 huruf b dilakukan oleh:a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; danb. pemerintah kabupaten/kota.(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukanpengumpulan sampah wajib menyediakan:a. TPS;b. TPS 3R; dan/atauc. alat pengumpul untuk sampah terpilah.(3) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atauTPS 3R pada wilayah permukiman.(4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampahmenjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;c. lokasinya mudah diakses;d. tidak mencemari lingkungan; dane. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknispengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3Rdiatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.Pasal 19 …
  • 10. - 10 -Pasal 19(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 huruf c dilakukan oleh pemerintahkabupaten/kota.(2) Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukanpengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1):a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuksampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;danb. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atauTPS 3R ke TPA atau TPST.(3) Dalam pengangkutan sampah, pemerintahkabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihanantara.(4) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkutsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diaturdengan peraturan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang perhubungan.Pasal 20Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukanpengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutansampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kotadapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untukmenyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.Pasal 21(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 huruf d meliputi kegiatan:a. pemadatan;b. pengomposan;c. daur ulang materi; dan/ataud. daur ulang energi.(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh:a. setiap orang pada sumbernya;b. pengelola …
  • 11. - 11 -b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; danc. pemerintah kabupaten/kota.(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakanfasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupaTPS 3R.(4) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitaspengolahan sampah pada wilayah permukiman yangberupa:a. TPS 3R;b. stasiun peralihan antara;c. TPA; dan/ataud. TPST.Pasal 22(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 huruf e dilakukan dengan menggunakan:a. metode lahan urug terkendali;b. metode lahan urug saniter; dan/atauc. teknologi ramah lingkungan.(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.Pasal 23(1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah,pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan danmengoperasikan TPA.(2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud padaayat (1) pemerintah kabupaten/kota:a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencanatata ruang wilayah provinsi dan/ataukabupaten/kota;b. menyusun analisis biaya dan teknologi; danc. menyusun rancangan teknis.(3) Lokasi …
  • 12. - 12 -(3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa, paling sedikit memenuhi aspek:a. geologi;b. hidrogeologi;c. kemiringan zona;d. jarak dari lapangan terbang;e. jarak dari permukiman;f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam;dan/ataug. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25(dua puluh lima) tahun.(4) TPA yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:a. fasilitas dasar;b. fasilitas perlindungan lingkungan;c. fasilitas operasi; dand. fasilitas penunjang.Pasal 24(1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknispengoperasian TPA yang ditetapkan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpekerjaan umum.(2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai denganpersyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/ataurehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdengan peraturan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum setelahberkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup.Pasal 25 …
  • 13. - 13 -Pasal 25(1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan danpemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:a. perencanaan;b. pembangunan; danc. pengoperasian dan pemeliharaan.(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b meliputi kegiatan:a. konstruksi;b. supervisi; danc. uji coba.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaanfasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampahdiatur dengan peraturan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpekerjaan umum.Pasal 26(1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan,dan pemrosesan akhir sampah, pemerintahkabupaten/kota dapat:a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat;dan/atauc. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kotalain.(2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai denganperaturan perundangan-undangan.Pasal 27Dalam hal terdapat kondisi khusus, pemerintah provinsidapat melakukan pengangkutan, pengolahan, danpemrosesan akhir sampah.Pasal 28 …
  • 14. - 14 -Pasal 28Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditimbun diTPA.Pasal 29(1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah,pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepadasetiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis,karakteristik, dan volume sampah.(3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan untuk:a. kegiatan layanan penanganan sampah;b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;c. penanggulangan keadaan darurat;d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganansampah; dan/ataue. peningkatan kompetensi pengelola sampah.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungantarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik, danvolume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan peraturan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangdalam negeri.Pasal 30(1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatanpengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhirsampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperolehsertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam peraturan menteri sesuai dengankewenangannya.BAB IV …
  • 15. - 15 -BAB IVKOMPENSASIPasal 31(1) Pemerintah kabupaten/kota secara sendiri atau secarabersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibatdampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatanpemrosesan akhir sampah.(2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatanpemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diakibatkan oleh:a. pencemaran air;b. pencemaran udara;c. pencemaran tanah;d. longsor;e. kebakaran;f. ledakan gas metan; dan/ataug. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.(3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:a. relokasi penduduk;b. pemulihan lingkungan;c. biaya kesehatan dan pengobatan;d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan;dan/ataue. kompensasi dalam bentuk lain.Pasal 32(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat(1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan danbelanja negara dan anggaran pendapatan dan belanjadaerah.(2) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintahkabupaten/kota sudah tidak tersedia lagi, kompensasidiberikan oleh pemerintah provinsi.(3) Dalam …
  • 16. - 16 -(3) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintahprovinsi sudah tidak tersedia lagi, kompensasi diberikanoleh Pemerintah.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberiankompensasi oleh pemerintah kabupaten/kota danpemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan peraturan daerah.BAB VPENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGIPasal 33(1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaansampah, menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan:a. penelitian dan pengembangan teknologi ramahlingkungan sesuai dengan kebijakan dan strateginasional dalam pengelolaan sampah; danb. fasilitasi pemerintah daerah dalam penelitian danpengembangan teknologi ramah lingkungan.(2) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaansampah, menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, danpenerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melakukanfasilitasi:a. kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapanteknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakandan strategi nasional dalam pengelolaan sampah;danb. pemerintah daerah dalam mengembangkan danmenerapkan teknologi ramah lingkungan.(3) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukandengan mengikutsertakan:a. perguruan tinggi;b. lembaga penelitian dan pengembangan;c. badan …
  • 17. - 17 -c. badan usaha; dan/ataud. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pengelolaan sampah.BAB VISISTEM INFORMASIPasal 34(1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kotamenyediakan informasi mengenai pengelolaan sampahrumah tangga dan sampah sejenis sampah rumahtangga.(2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit memberikan informasimengenai:a. sumber sampah;b. timbulan sampah;c. komposisi sampah;d. karakteristik sampah;e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dansampah sejenis sampah rumah tangga; danf. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumahtangga dan sampah sejenis sampah rumah tanggayang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terhubung sebagai satu jejaring sistem informasipengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenissampah rumah tangga yang dikoordinasikan olehmenteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harusdapat diakses oleh setiap orang.BAB VII …
  • 18. - 18 -BAB VIIPERAN MASYARAKATPasal 35(1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilankeputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalamkegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampahsejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan olehPemerintah dan/atau pemerintah daerah.(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa:a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau sarankepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerahdalam kegiatan pengelolaan sampah;b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusankebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumahtangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumahtangga dan sampah sejenis sampah rumah tanggayang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitradengan pemerintah kabupaten/kota; dan/ataud. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, danpendampingan oleh kelompok masyarakat kepadaanggota masyarakat dalam pengelolaan sampahuntuk mengubah perilaku anggota masyarakat.(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forumyang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.BAB VIIIPEMBINAANPasal 36(1) Para menteri secara terkoordinasi melakukan pembinaankepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui:a. pemberian …
  • 19. - 19 -a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidangpengelolaan sampah;c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaansampah;d. fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah;e. fasilitasi kerja sama pemerintah daerah, badanusaha dan masyarakat dalam penyelenggaraanprasarana dan sarana pengelolaan sampah;dan/atauf. fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraanpengembangan prasarana dan sarana pengelolaansampah.(3) Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintahkabupaten/kota dalam pengelolaan sampah melalui:a. bantuan teknis;b. bimbingan teknis;c. diseminasi peraturan daerah di bidang pengelolaansampah;d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaansampah; dan/ataue. fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaansampah antarkabupaten/kota.Pasal 37Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota dapatmelakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaansampah melalui:a. bantuan teknis;b. bimbingan teknis;c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedomandi bidang pengelolaan sampah; dan/ataud. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.BAB IX …
  • 20. - 20 -BAB IXKETENTUAN PERALIHANPasal 38(1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atassampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaurulang, dan sampah lainnya oleh pemerintahkabupaten/kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahunsejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.(2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atassampah yang mengandung bahan berbahaya danberacun dan limbah bahan berbahaya dan beracun,sampah yang mudah terurai, sampah yang dapatdigunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang,dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kotadilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak PeraturanPemerintah ini mulai berlaku.BAB XKETENTUAN PENUTUPPasal 39Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar . . .
  • 21. - 21 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 12 Oktober 2012PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 15 Oktober 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdAMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 188Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIAAsisten Deputi Perundang-undanganBidang Perekonomian,Lydia Silvanna Djaman
  • 22. PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 81 TAHUN 2012 0000TENTANGPENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAHRUMAH TANGGAI. UMUMUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampahmengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaansampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalamdua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraankegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah,pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketigakegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampahyang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (reduce, reuse, recycle).Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraankegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan,pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampahrumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisanmasyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah,dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesanakhir.Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakanpengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpupada pendekatan kumpul-angkut-buang (end of pipe) denganmengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan reduce atsource dan resource recycle melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruhlapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan danmemperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauhmungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang,maupun proses lainnya.Lima …
  • 23. - 2 -Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisanmasyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan padakebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah dan pemerintah daerahsesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalammelaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sehubungandengan itu, Peraturan Pemerintah ini berperan penting guna melindungikesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinyakecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumahtangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukungpembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, PeraturanPemerintah ini juga diharapkan menjadi rujukan dalam menyusunperaturan daerah.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Cukup jelas.Pasal 3Cukup jelas.Pasal 4Cukup jelas.Pasal 5Cukup jelas.Pasal 6Cukup jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Cukup jelas.Pasal 9 …
  • 24. - 3 -Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pasal 11Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalahupaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejaksebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produksampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/ataukemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulansampah antara lain:1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daurulang dan mudah terurai oleh proses alam;2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekalipakai.Huruf bYang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upayamemanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelahmelalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.Huruf cYang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalahupaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsiyang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulangbagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatuproses pengolahan terlebih dahulu.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 12 …
  • 25. - 4 -Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Huruf aYang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatanmengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.Huruf bYang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatanmengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah keTPS atau TPS 3R.Huruf cYang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawasampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA denganmenggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yangdidesain untuk mengangkut sampah.Huruf dYang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubahkarakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.Huruf eYang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalahkegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasilpengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.Pasal 17Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf b …
  • 26. - 5 -Huruf bYang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagiandari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yangberupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsisebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dantempat kegiatan yang mendukung perikehidupan danpenghidupan.Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusatperdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran,dan tempat hiburan.Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasantempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi denganprasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dandikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memilikiizin usaha kawasan industri.Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yangbersifat khusus yang digunakan untuk kepentingannasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya,taman nasional, pengembangan industri strategis, danpengembangan teknologi tinggi.Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminalangkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut,pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum,taman, jalan, dan trotoar.Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumahibadah, panti asuhan, dan panti sosial.Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidaktermasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasankhusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumahtahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusatkesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasanpariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.Huruf cCukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahanberbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya danberacun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli,kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatanlistrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.Huruf b …
  • 27. - 6 -Huruf bYang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antaralain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/ataubagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makluk hiduplainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanandan serasah.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 18Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagiandari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yangberupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsisebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dantempat kegiatan yang mendukung perikehidupan danpenghidupan.Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusatperdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran,dan tempat hiburan.Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasantempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi denganprasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dandikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memilikiizin usaha kawasan industri.Yang dimaksud …
  • 28. - 7 -Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yangbersifat khusus yang digunakan untuk kepentingannasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya,taman nasional, pengembangan industri strategis, danpengembangan teknologi tinggi.Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminalangkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut,pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum,taman, jalan, dan trotoar.Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumahibadah, panti asuhan, dan panti sosial.Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidaktermasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasankhusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumahtahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusatkesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasanpariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.Huruf bCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20Cukup jelas.Pasal 21Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2) …
  • 29. - 8 -Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagiandari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yangberupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsisebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dantempat kegiatan yang mendukung perikehidupan danpenghidupan.Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusatperdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran,dan tempat hiburan.Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasantempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi denganprasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dandikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memilikiizin usaha kawasan industri.Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yangbersifat khusus yang digunakan untuk kepentingannasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya,taman nasional, pengembangan industri strategis, danpengembangan teknologi tinggi.Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminalangkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhanudara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan,dan trotoar.Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah,panti asuhan, dan panti sosial.Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidaktermasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasankhusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumahtahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusatkesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasanpariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.Huruf cCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4) …
  • 30. - 9 -Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 22Ayat (1)Huruf aMetode lahan urug terkendali (controlled landfill) yaitu metodepengurugan di areal pengurugan sampah, dengan caradipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metodeyang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metodelahan urug saniter (sanitary landfill).Huruf bYang dimaksud dengan lahan urug saniter (sanitary landfill)yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yangdisiapkan dan dioperasikan secara sistematis, denganpenyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan,serta penutupan sampah setiap hari.Huruf cCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 23Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yangtidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidakberada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi,tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahangambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap airatau lempung.Huruf b …
  • 31. - 10 -Huruf bYang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain kondisimuka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisikelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarakterhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratusmeter) di hilir aliran.Huruf cYang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasiTPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluhperseratus).Huruf dYang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasiTPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapanganterbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yangdidarati pesawat jenis lain.Huruf eYang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasiTPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) denganmempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaranvektor penyakit dan aspek sosial.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Ayat (4)Huruf aFasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset,drainase, air bersih, pagar, dan kantor.Huruf bFasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air,saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayahpenyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.Huruf cFasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkutsampah dan tanah.Huruf d …
  • 32. - 11 -Huruf dFasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempatpencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertamapada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempatparkir.Pasal 24Cukup jelas.Pasal 25Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatanpembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasaranapenanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.Huruf bYang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasanpembangunan prasarana penanganan sampah.Huruf cYang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaanpengoperasian prasarana penanganan sampah.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27Kondisi khusus dalam ketentuan ini misalnya terjadi bencana alam,bencana nonalam, dan terjadi perselisihan pengelolaan sampah lintaskabupaten/kota.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29 …
  • 33. - 12 -Pasal 29Cukup jelas.Pasal 30Cukup jelas.Pasal 31Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gYang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampaknegatif antara lain sumber penyebaran penyakit.Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalahmemindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempatyang lebih aman.Huruf b …
  • 34. - 13 -Huruf bYang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatanmengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkunganhidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.Huruf cYang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupabiaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.Huruf dYang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dankesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dankakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah.Huruf eYang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lainbiaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal,dan bantuan rehabilitasi jalan.Pasal 32Cukup jelas.Pasal 33Cukup jelas.Pasal 34Cukup jelas.Pasal 35Cukup jelas.Pasal 36Cukup jelas.Pasal 37Cukup jelas.Pasal 38Cukup jelas.Pasal 39 …
  • 35. - 14 -Pasal 39Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5347