Soetjipto, dr.,SpKJ(K)
Dept Psikiatri RSUD Dr. Soetomo/ FK Unair
Surabaya
Adiksi/ kecanduan
Adiksi adalah:
 Penyakit otak
 Sifatnya kronis dan kumat-
kumatan
 Kompulsif untuk memuaskan
diri pad...
controlcontrol on cocaineon cocaine
www.drugabuse.gov
21
22
MDMA (Ecstasy)
23
Heroin/ putauw
24
Kanabinoid/ Ganja
 Karena Adiksi adalah penyakit otak (organik), maka
perlu diterapi
 Terapi yang dibutuhkan adalah:
 Biologi: obat-obata...
10
Pasal 1 PP 25/2011:
Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang
dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup ...
UU No. 35/2009
Tindakan Hukum
Rehabilitasi
Indonesia Bebas Narkotika
2015
Penegak
Hukum
PASAL 55 AYAT (3)
UNTUK MENETAPKAN...
UU No. 35/2009
Psl 55 AYAT (3)
PP NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
PELAKSANAAN WAJIB LAPOR
PECANDU NARKOTIKA
PASAL 13 AYAT
(3),...
Institusi Penerima Wajib Lapor
 Persyaratan Institusi Penerima Wajib Lapor:
a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewe...
Institusi Penerima Wajib Lapor
 Persyaratan ketenagaan:
a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
b. keterampilan me...
Institusi Penerima Wajib Lapor
 Prsyaratan sarana
 Sarana rehabilitasi masih terpisah-pisah menjadi
rehabmed, rehabsos, ...
ALUR LAPOR
16
INSTITUSI
PENERIMA WAJIB
LAPORPECANDU CUKUP
UMUR ATAU
KELUARGA
ORTU ATAU WALI
PECANDU BELUM
CUKUP UMUR
FASYA...
PENANGANAN
17
RENCANA
observasi atas
perilaku
Rencana
rehabilitasi :
disepakati oleh
Pecandu
Narkotika, orang
tua, wali, a...
REHABILITASI
18
PUSAT
REHABILITASI
MEDIK UNTUK
PECANDU
NARKOTIKA
PECANDU
PUTUSAN
PENGADILAN
PECANDU WAJIB
LAPOR
PECANDU
PE...
Pelaksanaan Pelaporan
 Pelaporan oleh masyarakat, baik yang bersangkutan atau
orang tua yang bersangkutan
 IPWL : PKM, R...
 Oleh karena Rehabilitasi tidak hanya melaksanakan
“wajib lapor”, melainkan juga “putusan PN”, “penetapan
PN” dan “dalam ...
Permasalahan/ Tantangan
 Sedikitnya pecandu yang datang ke RS baik untuk
rehabilitasi maupun wajib lapor  takut? Belum
s...
 Keengganan dokter untuk menjadi saksi ahli:
 Undangan tidak sesuai waktu yang ditentukan, padahal
pekerjaan overload
 ...
 Masih terbatasnya Fasyankes yang menjadi IPWL
 Masih sulit memperoleh Fasyankes yang mau
menjadi pusat rehabilitasi nar...
sto
Jazmedia Sistem ipwl #napza (3)
Jazmedia Sistem ipwl #napza (3)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jazmedia Sistem ipwl #napza (3)

578 views
424 views

Published on

#napza 3

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jazmedia Sistem ipwl #napza (3)

  1. 1. Soetjipto, dr.,SpKJ(K) Dept Psikiatri RSUD Dr. Soetomo/ FK Unair Surabaya
  2. 2. Adiksi/ kecanduan Adiksi adalah:  Penyakit otak  Sifatnya kronis dan kumat- kumatan  Kompulsif untuk memuaskan diri pada aktifitas tertentu  Berulangkali gagal untuk mencoba berhenti melakukan perilaku yang spesifik  Tetap melanjutkan perilaku tersebut meskipun tahu hal itu merugikan
  3. 3. controlcontrol on cocaineon cocaine www.drugabuse.gov 21
  4. 4. 22 MDMA (Ecstasy)
  5. 5. 23 Heroin/ putauw
  6. 6. 24 Kanabinoid/ Ganja
  7. 7.  Karena Adiksi adalah penyakit otak (organik), maka perlu diterapi  Terapi yang dibutuhkan adalah:  Biologi: obat-obatan  Psikologi: psikoterapi, CBT, Hipnoterapi  Sosial: rehabilitasi sosial  Spiritual: memperbaiki hubungan dengan Tuhan
  8. 8. 10 Pasal 1 PP 25/2011: Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
  9. 9. UU No. 35/2009 Tindakan Hukum Rehabilitasi Indonesia Bebas Narkotika 2015 Penegak Hukum PASAL 55 AYAT (3) UNTUK MENETAPKAN PP WAJIB LAPOR 11
  10. 10. UU No. 35/2009 Psl 55 AYAT (3) PP NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA PASAL 13 AYAT (3), (4), (5), (6) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim Berwenang menempatkan Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan didalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah mendapat rekomendasi dari Tim Dokter Diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait Termasuk Korban Penyalahgunaan Narkotika Psl 103 ayat 1a, 1b 12
  11. 11. Institusi Penerima Wajib Lapor  Persyaratan Institusi Penerima Wajib Lapor: a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial. 13
  12. 12. Institusi Penerima Wajib Lapor  Persyaratan ketenagaan: a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika; b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika; c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan. 14
  13. 13. Institusi Penerima Wajib Lapor  Prsyaratan sarana  Sarana rehabilitasi masih terpisah-pisah menjadi rehabmed, rehabsos, dan pasca rehab. , walaupun masing2 sudah melakukan gabungan  Perizinan dipegang oleh masing-masing Kementerian/Lembaga di bidangnya, padahal teoritis “rehabmed, rehabsos, dan pembinaan pasca rehab” sebaiknya dilakukan terpadu  Ke depan  Perlu pemikian yang lebih komprehensif dan terpadu 15
  14. 14. ALUR LAPOR 16 INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPORPECANDU CUKUP UMUR ATAU KELUARGA ORTU ATAU WALI PECANDU BELUM CUKUP UMUR FASYANKES / PUSREHAB LAIN INSTANSI PEMERINTAH
  15. 15. PENANGANAN 17 RENCANA observasi atas perilaku Rencana rehabilitasi : disepakati oleh Pecandu Narkotika, orang tua, wali, atau keluarga Pecandu Narkotika dan pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor. PEMERIKSAAN OBSERVASIWAWANCARA riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Pecandu Narkotika pemeriksaan fisik dan mental ASESMEN
  16. 16. REHABILITASI 18 PUSAT REHABILITASI MEDIK UNTUK PECANDU NARKOTIKA PECANDU PUTUSAN PENGADILAN PECANDU WAJIB LAPOR PECANDU PENETAPAN PENGADILAN Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter PECANDU DALAM PROSES PERADILAN
  17. 17. Pelaksanaan Pelaporan  Pelaporan oleh masyarakat, baik yang bersangkutan atau orang tua yang bersangkutan  IPWL : PKM, RS, Klinik, Rehabsos  yang ditetapkan Menkes/Mensos  Rehabiitasi medis :  PKM, RS, Klinik yg diberi izin Menkes, standar rehabmed ditetapkan Menkes  Rehabilitasi sosial :  Pusrehabsos yg diberi izin Mensos, standar rehabsos ditetapkan Mensos  Pasca Rehab:  Institusi yg ditetapkan Mensos/BNN
  18. 18.  Oleh karena Rehabilitasi tidak hanya melaksanakan “wajib lapor”, melainkan juga “putusan PN”, “penetapan PN” dan “dalam proses hukum”, maka berhubungan dengan:  Penyidik POLRI, BNN  Jaksa PU  Pengadilan
  19. 19. Permasalahan/ Tantangan  Sedikitnya pecandu yang datang ke RS baik untuk rehabilitasi maupun wajib lapor  takut? Belum sadar?  Penatalaksanaan rehab berdasarkan putusan pengadilan tidak sesuai aturan:  Pasien minta rawat jalan segera setelah memasuki masa rehab  Pasien melarikan diri  Adanya pemahaman penegak hukum bahwa yang dapat dialihkan ke rehab di RS hanya mereka yang memiliki riwayat pernah direhab (ada kartu bukti rehab)
  20. 20.  Keengganan dokter untuk menjadi saksi ahli:  Undangan tidak sesuai waktu yang ditentukan, padahal pekerjaan overload  Beberapa dokter belum memahami tatacara persidangan, ada pertanyaan yang menyudutkan  SDM Konselor Adiksi terbatas  Standar keamanan RS tidak dapat disamakan dengan standar keamanan Lapas/ Rutan.  Perlakuan pecandu di RS adalah sbg pasien  keengganan pihak penegak hukum untuk mengalihkan ke rehab (?).  Pembiayaan bagi pecandu PNS/TNI/POLRI belum ada untuk rehabilitasi
  21. 21.  Masih terbatasnya Fasyankes yang menjadi IPWL  Masih sulit memperoleh Fasyankes yang mau menjadi pusat rehabilitasi narkotika  Pusrehabsos terbatas jumlahnya, kalaupun ada, banyak yang belum menggunakan sumberdaya dan metode yang standar
  22. 22. sto

×