1. DI SUSUN OLEH :
FARIDATUL MAHSUNAH 12.1.01.01.0135
FIKI NI’MATUL K. 12.1.01.01.0262
IIN AHADIN HAQ 12.1.01.01.0267
LUTFI CHOLISHOTUN N. 12.1.01.01.0207
KELAS 1 C
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING

2.  Kesiapan dalam proses  Berikut ini adalah
konseling sedikit banyak persiapan-persiapan yang
dapat dipahami hampir perlu dilakukan oleh
sama dengan konsep konselor sebelum
pembejaran pada memulai proses
umumnya. Artinya dalam konseling.
proses pembelajaran baik
pendidik maupun peserta a. Kesiapan Konselor
didik kedua-duanya
sama-sama 1. Kesiapan Fisik Konselor
mempersiapkan diri 2. Kesiapan Mental
sebelum proses menjalani Konselor
pembelajaran tersebut. 3. Kesiapan Emosi
konselor
4. Kesiapan Sosial
Konselor

3. b. Kesiapan Konseli B.Kode Etik Konseling
Kesiapan merupakan sebuah
kondisi yang harus dipenuhi
sebelum konseli dapat membuat A. Pengertian
hubungan konseling. Dalam hal  Etika adalah suatu sistem
kesiapan klien untuk melakukan prinsip moral, etika suatu
konseling akan tergantung dari budaya. Aturan tentang
hal-hal berikut: tindakan yang dianut berkenaan
 Motivasi konseli untuk dengan perilaku suatu kelas
memperoleh bantuan dari konselor manusia, kelompok, atau
mengenai permasalahannya budaya tertentu.
 Berbagai pengetahuan konseli  Etika Profesi Bimbingan dan
mengenai konseling Konseling adalah kaidah-kaidah
perilaku yang menjadi rujukan
 Kecakapan intelektual dari konseli bagi konselor dalam
sendiri melaksanakan tugas atau
 Tingkat tilikan terhadap masalah tanggung
dan dirinya sendiri jawabnya memberikan layanan
 Harapan-harapan konseli bimbingan dan konseling
terhadap konselor kepada konseli
 Sistem pertahanan (Defense
Mechanism) dari konseli sendiri.

4. B. Dasar Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (pasal ayat 1, 2 dan 3
tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2008 tentang Guru.

5. 1. MEMAHAMI SECARA
A. Kualifikasi MENDALAM KONSELI YANG
1. Sarjana pendidikan (S-1) dalam HENDAK DILAYANI
bidang Bimbingan dan Konseling.
2. Berpendidikan profesi konselor 2. MENGUASAI LANDASAN
(PPK). TEORETIK BIMBINGAN DAN
KONSELING
B. Kompetensi
Sosok utuh kompetensi 3. MENYELENGGARAKAN
konselor terdiri atas dua komponen BIMBINGAN DAN
yang berbeda namun terintegrasi KONSELING YANG
dalam praksis sehingga tidak bisa MEMANDIRIKAN
dipisahkan yaitu kompetensi
akademik dan kompetensi 4. MENGEMBANGKAN PRIBADI
profesional. Kompetensi tersebut DAN PROFESIONALITAS
dijabarkan seperti tertera pada SECARA BERKELANJUTAN
gambar berikut

6. C. KEGIATAN
PROFESIONAL
KONSELOR
2. PROSES
PELAYANAN
1. INFORMASI,
TESTING DAN
RISET a. Hubungan dalam
Pemberian Pelayanan
a. Penyimpanan dan
penggunaan Informasi
b. Testing b. Hubungan dengan
Konseli
c. Riset

7.  KESEJAHTERAAN BAGI ORANG YANG DILAYANI
KONSELOR
 TANGGUNG JAWAB KONSELOR
1. Tanggung jawab Konselor terhadap Siswa
2. Tanggung Jawab Terhadap Orang Tua
3. Tanggung jawab terhadap Kolega/Pihak Sekolah
4. Tanggung Jawab terhadap Dirinya Sendiri
5. Tanggung Jawab Terhadap Organisasi Profesi

8. 1. Menghargai hak-hak konseli
2. Berbagi Informasi dengan pihak lain
3. Rekaman Data Konseling
4. Penelitian dan pelatihan
5. Konsultasi

9. 1. Asesmen
2. Kesejahteraan konseli
 Kompetensi dalam menggunakan dan
menginterpretasi instrumen asesmen
 Pemberian ijin memberi informasi dalam asesmen

10.  Bentuk Pelanggaran
1. Terhadap Konseli
2. Terhadap Organisasi Profesi
3. Terhadap Rekan Sejawat dan Profesi Lain Yang
Terkait
• Sangsi Pelanggaran
• Mekanisme Penerapan Sangsi