• Like
Pmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tp
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Pmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tp

  • 2,801 views
Published

pedoman pengelolaan dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

pedoman pengelolaan dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    KomplekRukoSegitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA, IT PAKAIAN JADI, IT ALAS KAKI, IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
2,801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
114
Comments
1
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. KPKNL JEMBERPedoman Pengelolaan Dana TPBerdasarkan PMK 248 Tahun 2010Disusun oleh : M. Eko Agus Y.
  • 2. DASAR HUKUM TUGAS PEMBANTUAN1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;4. Peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan BMN berikut peraturan pelaksanaannya;5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah;6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;7. Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010.
  • 3. PENGERTIAN TUGAS PEMBANTUAN• Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.• Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.• Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.• Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
  • 4. PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN DANA TUGAS PEMBANTUANPenganggaran dan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan (TP)memiliki karakteristik sebagai berikut :1. Pendanaan dalam rangka TP dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran menambah nilai aset pemerintah;2. Kegiatan fisik tersebut terdiri dari, sbb : a) Kegiatan fisik menggunakan akun Belanja Modal : 1) Pengadaan tanah; 2) Pengadaan gedung dan bangunan; 3) Pengadaan peralatan dan mesin; 4) Pengadaan jalan, irigasi dan jaringan. 2) Kegiatan fisik lainnya menggunakan akun Belanja Barang Fisik Lainnya TP (521411) : 1) Pengadaan barang habis pakai (ATK, Kertas, dll); 2) Pengadaan obat atau vaksin; 3) Pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan kepada Pemda.
  • 5. PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ..(2)..c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas TP, sebagian kecil dana TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dengan menggunakan akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan TP (521321);d. Mekanisme penganggaran dana Tugas Pembantuan, sbb : a. K/L menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk diteruskan kepada SKPD yang telah ditetapkan oleh K/L sebagai bahan penyusunan konsep DIPA; b. Setelah menerima RKA Satker dari K/L, maka Gubernur/Bupati/ Walikota mengusulkan pejabat pengelola keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; c. Pejabat Pengelola Keuangan meliputi : Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan SPM, Pejabat Akuntansi dan Bendahara Pengeluaran
  • 6. PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN DANA TUGAS PEMBANTUAN1. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.2. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.3. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.
  • 7. PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ..(2).. Laporan manajerial mencakup : 1. Perkembangan realisasi penyerapan dana; 2. Pencapaian target keluaran; 3. Kendala yang dihadapi dan; 4. Saran tindak lanjut. Laporan Akuntabilitas meliputi : 1. Laporan Keuangan; 2. Laporan Barang.
  • 8. LAPORAN AKUNTABILITASLaporan Keuangan terdiri dari :1. Neraca;2. Laporan Realisasi Anggaran;3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).Laporan Barang terdiri dari :1. Laporan Persediaan;2. Laporan Aset Tetap (Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan);3. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan;4. Laporan Aset Lainnya;5. Laporan Barang Bersejarah;6. Laporan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan BMN;7. Catatan Atas Laporan BMN (CaLBMN).
  • 9. TATA CARA PELAPORAN BARANG• SKPD yang mendapatkan Dana Tugas Pembantuan merupakan UAKPB.• Kepala SKPD merupakan penanggung jawab UAKPB Tugas Pembantuan.• SKPD sebagai penanggungjawab UAKPB Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Barang.• Pemerintah Daerah yang mendapat pelimpahan wewenang Tugas Pembantuan merupakan UAPB-W Tugas Pembantuan.• Bupati/Walikota merupakan penanggung jawab UAPB-W Tugas Pembantuan.• Dalam rangka memudahkan penyusunan Laporan, Bupati/Walikota menunjuk satuan kerja yang membidangi pengelolaan barang/kekayaan daerah sebagai koordinator Laporan BMN dari SKPD di daerahnya (ps. 33).
  • 10. PERSYARATAN DAN TATA CARA HIBAHBARANG HASIL PELAKSANAAN DANA TP • Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara (BMN). • BMN yang berasal dari kegiatan fisik menggunakan akun belanja modal dicatat sebagai aset tetap. • BMN yang berasal dari kegiatan fisik lain (akun 521411) dan dari dana penunjang kegiatan TP (akun 521321) dicatat sebagai persediaan. • BMN tersebut harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) oleh SKPD. • Aset tetap dihibahkan kepada Pemda c.q. SKPD pelaksana TP sepanjang pihak K/L bermaksud menyerahkan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan dan Pemda menyatakan kesediaannya untuk menerima aset tetap tsb yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah. • Surat Pernyataan tersebut, diterbitkan sebelum disampaikannya Surat Keputusan Menteri K/L tentang penugasan atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah.
  • 11. PERSYARATAN DAN TATA CARA HIBAHBARANG HASIL PELAKSANAAN DANA TP ..(2) • Pelaksaaan hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007. • Permohonan persetujuan hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus diajukan oleh Menteri /Pimpinan Lembaga selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang. • Pengguna barang melaporkan pelaksanaan hibah kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima. • Dalam hal K/L tidak melaksanakan ketentuan hibah tersebut, maka K/L tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan aset tetap dalam rangka Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya.
  • 12. PERSYARATAN DAN TATA CARA HIBAHBARANG HASIL PELAKSANAAN DANA TP ..(3) • BMN yang dihasilkan dari kegiatan fisik lain, seperti : obat- obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan kepada Pemda (MAK 521411); • Serta BMN dari dana penunjang kegiatan TP (MAK 521321) dicatat sebagai persediaan dalam Aplikasi Persediaan; • BMN tersebut di atas, diserahkan oleh Pengguna Barang (pemberi dana TP) kepada Pemda c.q. SKPD pelaksana TP dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), selambat- lambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang; • Berdasarkan BAST tsb, SKPD penerima wajib menatausahakan dan melaporkan pada neraca Pemerintah Daerah; • Pengguna Barang maupun SKPD, melaporkan serah terima barang kepada DJKN /KPKNL dengan melampirkan BAST; • Dalam hal Pengguna Barang (pemberi dana TP) tidak menyerahkan, maka BMN tsb direklas dari Persediaan menjadi aset tetap di SIMAK BMN.
  • 13. PERSYARATAN DAN TATA CARA HIBAHBARANG HASIL PELAKSANAAN DANA TP ..(4) • Syarat BMN dari Dana TP yang dapat dihibahkan adalah : 1. Bukan merupakan barang rahasia negara; 2. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; 3. Tidak digunakan lagi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta penyelenggaraan pemerintahan negara. • Barang hasil pelaksanaan Dana TP yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah harus ditatausahakan di dalam neraca daerah sebagai barang milik daerah. • Penggunaan, pengoperasian dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) tersebut wajib didanai dari APBD. • BMN yang dihibahkan tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan penghibahan.
  • 14. Alokasi Dana Tugas PembantuanKementerian Negara / Lembaga tidak diperkenankan mengalokasikanDana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan untuk tahunberikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud :1. tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan;2. tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran sebelumnya;3. melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga yang bersangkutan atau aparat pemeriksa fungsional lainnya; dan/atau4. tidak bersedia menerima hibah terhadap BMN yang disetujui untuk diterima.
  • 15. Kunjungi kami di: www.djkn.depkeu.go.id dan www.kpknljember.djkn.or.id Telp. 0331-428758, 428759 Fax : 0331-428760 Up. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAekolumajangdotcom