Your SlideShare is downloading. ×
Strategi Mitigasi Dampak Limbah Cair
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Strategi Mitigasi Dampak Limbah Cair

6,724
views

Published on

Published in: Education, Technology

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
  • ga bisa di download???
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
6,724
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PERSIAPAN WOS 2009 & MANADO KOTA PARIWISATA DUNIA 2010: Strategi Mitigasi Dampak Limbah Cair Oleh: Markus T. Lasut (Dosen dan Peneliti di Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan, UNSRAT) Di Kota Manado, sebagai kota pantai, limbah cair yang dibuang dari permukiman pada umumnya tanpa melalui pengolahan terlebih-dahulu sehingga berdampak pada penurunan kualitas air di beberapa sungai yang melintasi Kota Manado dan bermuara di Teluk Manado. Sebagai contoh, dari pengukuran kualitas air di 3 sungai (Bailang, Maasing, dan Tondano) pada tahun 2002-2003 menunjukkan bahwa sungai tersebut berada pada status tercemar di mana beberapa parameter kualitas airnya melebihi standar baku yang ada, yaitu Indonesia, ASEAN, dan Internasional (hasil penelitian Lasut dkk., 2005). Kondisi kualitas air sungai tersebut disebabkan oleh kontaminasi dari limbah cair yang dibuang dari daerah perkotaan. Padahal, sungai- sungai tersebut (contoh: S. Bailang dan S. Tondano) digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-sehari, termasuk kegiatan budidaya perikanan. Oleh karena itu maka pengelolaan limbah cair yang terpadu dalam pengelolaan wilayah pesisir sangat perlu dilakukan untuk mencegah dan memitigasi dampak yang dapat ditimbulkan. Bertolak dari fakta tersebut di atas maka telah dilakukan kajian terhadap beberapa aspek yang berhubungan dengan limbah cair, yaitu (1) status kualitas air sungai, (2) status sistem pengolahan limbah cair, (3) status pengetahuan dan kesadaran masyarakat, dan (4) status penataan institusi dan peraturan yang berhubungan dengan limbah cair. Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian tersebut, rekomendasi diberikan tentang tindakan strategis yang dapat dilakukan untuk memitigasi dampak limbah cair yang berasal dari perkotaan Kota Manado terhadap daerah pesisir dan laut. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan Kota Manado sebagai Kota Pariwisata Dunia 2010. Kajian Pertama: tentang status kualitas air sungai. Limbah cair yang bersumber baik dari rumah tangga (dapur, kamar mandi, dan WC/septik tank) maupun dari sistem buangan kota dibuang ke Teluk Manado melalui sungai-sungai yang melintasi Kota Manado. Limbah cair tersebut mengandung bahan organik, in-organik, dan bakteri. Menurut Lasut dkk. (2005) menyatakan bahwa 3 sungai di Kota Manado, yaitu S. Bailang, S. Maasing, dan S. Tondano berada pada status tercemar oleh bahan organik, in-organik, dan bakteria, karena konsentrasi bahan yang terkandung di dalamnya tersebut telah melebihi Kriteria Kualitas Air Indonesia, ASEAN, dan Internasional. Kajian Kedua: tentang status sistem pengolahan limbah cair di permukiman. Di Kota Manado, sistem pengolahan limbah cair di permukiman menggunakan sistem pengolahan setempat (on-site wastewater treatment system). Untuk limbah cair dari WC, sistem ini terdiri dari jamban (septik tank) dengan menggunakan sistem gravitasi dan sistem penyerapan ke lapisan permukaan tanah. Namun, sistem ini tidak dioperasikan dan dipelihara dengan baik sehingga menyebabkan masih terdapat kondisi jamban jelek. Di samping itu, masih ada rumah-rumah yang belum mempunyai WC dan menggunakan lubang tanah, selokan dan sungai sebagai saluran membuang limbahnya. 1
  • 2. Sehubungan dengan kondisi jamban, dari hasil survei Lasut pada tahun 2003 di 2 kecamatan (Wenang dan Tuminting) menunjukkan bahwa kondisi sistem pengolahan limbah cair (jamban) adalah bervariasi dari ‘baik sekali’ sampai ‘jelek sekali’. Kondisi ‘jelek sekali’ ditujukan kepada jamban yang berhubungan dan mengalir ke selokan umum dan menuju ke sungai. Selain itu, masih ada rumah-rumah yang tidak memiliki jamban; kemungkinan penghuni menggunakan jamban bersama (communal-used toilets). Namun, jamban bersama yang ada pada umumnya berada pada kondisi ‘sangat jelek’. Kondisi jamban sangat berperan terhadap penurunan kesehatan dan kualitas lingkungan di daerah permukiman pantai, di mana kondisi yang ‘sangat jelek’ dan ‘jelek’ dapat menyebabkan penularan penyakit. Kajian Ketiga: tentang status pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat adalah bagian yang penting dan strategis dalam suatu pengelolaan limbah cair di Indonesia. Karena, masyarakat dapat menjadi ’objek’ sebagai penghasil limbah cair dan sekaligus sebagai ’subjek’ sebagai pelaku dalam pengelolaan tersebut. Sehubungan dengan peran masyarakat sebagai subjek, status ’pengetahuan’ dan ’kesadaran’ lingkungan masyarakat perlu diketahui. Berdasarkan hasil kajian Lasut di 2 kecamatan (Wenang dan Tuminting) di Kota Manado pada Tahun 2003, dengan dasar perhitungan pada rumah tangga, menunjukkan bahwa ’pengetahuan’ lingkungan dan ’kesadaran (keprihatinan dan keinginan)’ lingkungan masyarakat merupakan suatu keuntungan. Hal ini berhubungan dengan fakta di mana ’pengetahuan’ lingkungan masyarakat berhubungan dengan isu limbah cair di 2 kecamatan tersebut berada pada tingkat ’tinggi’ (masing-masing 88.8 % dan 80.0%). Disamping itu, masyarakat di 2 kecamatan tersebut memiliki keprihatinan (’prihatin’) dengan isu ’kondisi lingkungan secara umum’ dan ’dampak lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair’. Meskipun, masih ada juga kelompok masyarakat yang ’kurang prihatin’ dengan isu-isu tersebut. Sementara itu, masyarakat di kedua kecamatan tersebut memiliki ’keinginan positif’ (’positive preference’) dalam upaya membantu menyelesaikan isu-isu lingkungan termasuk isu yang berhubungan dengan limbah cair. Bahkan mereka setuju untuk ditarik dana (’willingness to be charged’) dengan jumlah tertentu untuk membiayai masalah lingkungan yang berhubungan dengan limbah cair, asalkan pemerintah meningkatkan kondisi fasilitas dan infrastruktur limbah cair yang ada. Kajian Keempat: tentang status penataan institusi dan peraturan. Sejak Undang- Undang RI No. 22, Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah dilaksanakan pada bulan Januari 2000, pemerintah kota atau kabupaten mempunyai kewenangannya sendiri dalam mengelola sumberdaya yang ada di dalam wilayahnya dan juga untuk menata kelembagaannya. Berhubungan dengan itu, Pemerintah Kota Manado dalam upaya mengelola buangan limbah cair membentuk instansi yang disebut ‘Badan Pengelola Lingkungan Hidup’ (BPLH) yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pengelolaan lingkungan kota, termasuk limbah cair. Namun instansi pengelolaan limbah cair dipisahkan dengan instansi pengelola limbah padat (sampah) di mana limbah padat tersebut dikelola oleh instansi Badan Pengelola Kebersihan (BPK). Dan, limbah padat (sampah) yang terdapat di dalam daerah-daerah khusus, seperti pasar, dikelola oleh instansi lainnya. Penataan institusi pemerintah dalam pengelolaan limbah cair seperti di atas memiliki kekurangan di mana hanya instansi BPLH yang bertanggung jawab dalam masalah pengelolaan limbah cair; sementara BPK dan Perusahaan daerah Pasar hanya 2
  • 3. terfokus pada pengelolaan limbah padat (sampah). Substansi kedua jenis limbah ini (padat dan cair) tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Limbah cair dapat bersumber dari tempat-tempat pembuangan sampah dan dari kegiatan di pasar. Selain itu, instansi lainnya, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Kelautan, tidak dengan jelas perannya dalam pengelolaan limbah cair; padahal dampak limbah cair sangat berhubungan erat dengan kesehatan masyarakat dan produksi sumberdaya perikanan di Teluk Manado. Sebenarnya, dalam mengatasi masalah limbah cair di Kota Manado, berbagai tindakan telah dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab, namun nampaknya hal itu tidak dilakukan secara komprehensif melainkan lebih bersifat tindakan taktis untuk periode jangka pendek. Sebagai contoh, sepanjang yang penulis ketahui, belum ada peraturan (misalnya: peraturan daerah) yang telah dibuat untuk mengelola limbah cair; yang ada hanya berupa anjuran bagi semua pelaku bisnis yang berpotensi membuang limbah cair (misalnya: restoran dan hotel) untuk mengolah limbah cairnya sendiri-sendiri dengan cara membuat sistem pengolahan limbah sebelum membuangnya ke selokan, saluran air, dan sungai. Anjuran lainnya adalah mengharuskan semua kegiatan pembangunan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan yang akan dikembangkan. Untuk mengatasi dan memitigasi keadaan tersebut di atas, apa tindakan strategis yang harus dilakukan? Berdasarkan kajian di atas, nampak bahwa pengelolaan limbah cair terpadu di Kota Manado merupakan suatu prioritas untuk dilakukan dalam upaya memitigasi dampaknya di daerah perkotaan dan di daerah pesisir dan laut. Di samping itu, pengelolaan tersebut harus bertujuan untuk (1) melindungi kesehatan lingkungan Kota Manado dari pencemaran dan kondisi yang tidak sehat dari limbah cair, (2) melindungi kualitas air sungai dan daerah pesisir dan laut untuk menunjang kehidupan sumberdaya yang ada, dan (3) melindungi sumber air dari kontaminasi limbah cair. Pengelolaan terpadu yang dimaksud di atas artinya bahwa pengelolaan tersebut harus melibatkan semua pihak, yaitu masyarakat dan kelompok masyarakat, pemerintah, dan swasta. Dari aspek pemerintah, pengelolaan terpadu artinya bahwa pengelolaan tersebut harus melibatkan semua instansi yang ada, baik instansi setingkat dan/atau instansi yang tidak setingkat. Untuk itu, dalam konsep pengelolaan limbah cair terpadu yang dipadukan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu maka beberapa tindakan strategis yang dapat dilakukan pada tahapan awal perlu dirumuskan. Rumusan tersebut mempertimbangkan: (1) karakteristik daerah Kota Manado di mana sebagian besar wilayahnya berada di daerah pesisir dan membentuk ‘waterfront’, dan (2) dinamika Kota Manado yang adalah daerah perkotaan. Oleh karena itu, masalah limbah cair di Kota Manado harus diatasi dengan cara mengkombinasikan 2 konsep pengelolaan, yaitu konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu (integrated coastal management) dan konsep pengelolaan perkotaan (urban management). Berikut ini, 4 rumusan tindakan strategis yang dapat dilakukan pada tahapan awal guna meningkatkan pengelolaan limbah cair di Kota Manado, yaitu: Strategi Pertama: Menyediakan dan meningkatkan sistem pengolahan limbah cair setempat dan sanitasi. Sistem pengolahan limbah cair setempat (on-site wastewater treatment system) sudah ada di Kota Manado di mana perumahan dan bangunan komesil dilengkapi dengan sistem tersebut (termasuk jamban). Namun, sistem yang ada pada umumnya dalam kondisi yang memprihatinkan (sangat jelek) dan tidak memiliki kapasitas yang memadai. Bahkan, ada rumah-rumah tinggal yang tidak memiliki sistem 3
  • 4. ini (jamban) sama sekali. Oleh karena itu, penyediaan dan peningkatan sistem pengolahan limbah cair setempat (termasuk jamban) dengan standar yang baik adalah prioritas untuk dilakukan. Secara teknis, setiap rumah atau bangunan komersil bertanggung jawab atas dana yang diperlukan untuk membangun dan memelihara sistem tersebut, sehingga tidak perlu diadakan pungutan/retribusi untuk itu. Tetapi bagi rumah tangga yang perpenghasilan rendah, pemerintah harus mengsubsidi dana untuk membuat sistem tersebut. Strategi Kedua: Menata institusi teknis pemerintah dan membuat peraturan. Instansi yang bertanggung jawab terhadap masalah dan pengelolaan limbah cair perlu di tingkatkan dengan melibatkan beberapa instansi lain yang terkait di bawah koordinasi dari Kantor Walikota. Oleh karena, secara substansial limbah cair dan limbah padat (sampah) tidak dapat dipisahkan maka peran instansi BPLH dan BPK hendaknya ditata kembali ke dalam satu instansi. Di samping itu, peraturan pada tingkat peraturan daerah untuk Kota Manado perlu diadakan sebagai instrumen dalam pengelolaan. Strategi Ketiga: Meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di Kota Manado merupakan aspek yang potensial untuk menunjang pengelolaan limbah cair, karena masyarakat Kota Manado memiliki kesadaran tentang aspek lingkungan secara umum yang baik. Meskipun, kesadaran masyarakat tentang aspek lingkungan yang khusus berhubungan dengan pengelolaan limbah cair belum begitu baik (insufficient). Oleh karena itu, sangat penting bahwa pemerintah Kota Manado melakukan tindakan guna meningkatkan dan memperbaiki kesadaran dan patisipasi masyarakat. Tindakan yang dilakukan dapat berupa penyebaran informasi, membuat program yang berhubungan dengan pengelolaan limbah cair, peningkatan kapasitas bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (misalnya: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di tingkat kelurahan) untuk mengawasi dan memantau kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan guna mencegah kegiatan- kegiatan yang tidak diinginkan dalam pengelolaan, misalnya pengrusakan dan pencurian fasilitas-fasilitas pengolahan. Strategi Keempat: Mencari dana penunjang dari masyarakat dan swasta. Secara umum, sumber keuangan untuk pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah cair adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBN) Kota Manado. Sumber keuangan lain yang berpotensi sebagai penunjang dapat berasal dari pihak swasta dan/atau masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan semua pihak (stakeholder), misalnya pihak yang membuang limbah cair (restoran, hotel, industri, dll) dan masyarakat. Dana dapat diperoleh dengan cara membayar retribusi atau pajak bagi pihak-pihak yang membuang limbah cair. Namun, semua tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan peraturan resmi pemerintah. Semoga penyelenggaraan WOS 2009 di Kota Manado nanti dapat ditunjang dengan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, dan cita-cita semua masyarakat untuk menjadikan Kota Manado menjadi Kota Pariwisata Dunia 2010 dapat terwujud@ 4