Menuju Bitung Langit Biru:
         MENERJEMAHKAN KONSEP INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN

                      Oleh: Markus T. ...
Secara umum, kewajiban pemerintah dalam pengelolaan konsep “ramah lingkungan”
yang terintegrasi adalah antara lain lebih k...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Menuju Bitung langit Biru: Menerjemahkan Konsep Industri Ramah Lingkungan

1,336

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,336
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Menuju Bitung langit Biru: Menerjemahkan Konsep Industri Ramah Lingkungan"

  1. 1. Menuju Bitung Langit Biru: MENERJEMAHKAN KONSEP INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN Oleh: Markus T. Lasut (Pemerhati Lingkungan) Dewasa ini pembangunan sektor industri harus disertai dengan pembangunan sektor lingkungan hidup yang bertujuan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan yang dapat menggunakan dan memperbaharui sumberdaya yang ada untuk digunakan saat ini dan menyediakan sumberdaya untuk digunakan di masa yang akan datang. Aspek industri dan lingkungan hidup harus dapat berjalan dan dikembangkan baik secara sinergis maupun secara sinkronis karena kedua aspek tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat satu dengan lainnya dan dapat memberikan pengaruh bagi aspek-aspek pembangunan lainnya. Walaupun dengungan pembangunan industri ramah lingkungan telah terdengar, bahkan istilah tersebut telah digunakan secara luas, namun pemahaman akan makna sesungguhnya dari hal tersebut masih dipertanyakan yang diindikasi dengan masih terjadi penurunan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk memberi pemahaman yang lebih dalam mengenai pembangunan industri ramah lingkungan maka tulisan ini akan secara ringkas menerjemahkannya, sehingga penerapannya dapat dilakukan dengan tepat. Melihat dari sudut pandang aspek industri, industri yang notabene adalah kegiatan yang mengeksploitasi sumberdaya alamiah dari lingkungan hidup, pada kenyataannya selalu bertatap-seberangan langsung dengan aspek lingkungan hidup di mana peningkatan aspek industri selalu diikuti dengan penurunan aspek lingkungan hidup. Hal itu terjadi, karena pengembangan aspek industri akan selalu memberi dampak bagi aspek lingkungan hidup, baik dengan cara tereksploitasi habis sumberdaya alam oleh kegiatan industri maupun dengan cara menimbulkan dampak sebagai akibat dari kegiatan industri tersebut. Selain itu, lingkungan hidup merupakan suatu sistem alamiah yang saling kait-mengkait sehingga pengaruh yang terjadi pada satu sistem akan mempengaruhi sistem lainnya. Sedangkan kalau melihat dari sudut pandang aspek lingkungan hidup adalah kebalikannya, yaitu aspek lingkungan hidup selalu berdampingan-erat dengan aspek industri karena lingkungan hidup akan selalu menyediakan sumberdaya (alamiah dan manusia) sebagai bahan baku dan pelaksana untuk kegiatan industri. Sehingga peningkatan aspek lingkungan hidup akan selalu meningkatkan aspek industri. Dari pemahaman ini selanjutnya dikembangkan suatu konsep yang diterapkan dalam pembangunan industri, yaitu konsep “industri ramah lingkungan” yang secara sederhana diartikan antara lain bahwa suatu kegiatan industri harus memasukkan aspek lingkungan hidup ke dalam hitungan atau analisa pembangunan dan pengembangan industri tersebut. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam setiap kegiatan industri di Indonesia. Misalnya, melalui penyusunan AMDAL yang di dalamnya mencakup pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku industri sebelum suatu kegiatan idustri berjalan. Jadi, AMDAL adalah sesuatu yang harus dilakukan pihak pelaku industri. Tetapi, pemahaman konsep “ramah lingkungan” bukan hanya seperti itu saja namun lebih lagi kepada suatu pengelolaan (manajemen) secara terpadu (integrated management). Dikatakan demikian karena konsep ‘ramah lingkungan’ harus mampu mengelola semua aspek yang berkaitan dan melibatkan semua unsur (stakeholder), yaitu pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat dan tiap-tiap unsur tersebut mempunyai kewajibannya masing-masing. Ketiga unsur inilah yang merupakan subjek dalam pengelolaan “konsep ramah lingkungan”.
  2. 2. Secara umum, kewajiban pemerintah dalam pengelolaan konsep “ramah lingkungan” yang terintegrasi adalah antara lain lebih kepada penyediaan instrumen-instrumen pelaksanaannya yang bersifat pembinaan, pengawasan, dan pemantauan. Instrumen-instrumen tersebut dapat digolongkan ke dalam 3 hal, yaitu secara administrasi, sosial, dan teknis. Secara administratif, instrumen tersebut mengatur aspek hukum dan kebijakan, ketentuan dan peraturan-peraturan, guideline, dan penegakan hukum. Instrumen insentif juga diatur dalam kelompok ini. Instumen yang bersifat sosial mengatur aspek partisipasi masyarakat dan pengembangan kapasitas. Sedangkan instrumen yang bersifat teknis antara lain yaitu AMDAL, Penilaian Risiko, Penentuan Kriteria dan Standar. Karena instrumen-instrumen yang disediakan tersebut bersifat pembinaan, pengawasan, dan pemantauan maka penataan institusi pemerintah merupakan suatu aspek yang penting juga dilakukan. Misalnya, secara praktis, di tingkatan pemerintahan beberapa kabupaten dan kota, termasuk Kota Bitung, institusi teknis yang melakukan pengelolaan adalah Bapedalda atau BPLH. Unsur masyarakat pada kenyataannya tidak lebih dari sekedar objek saja. Padahal dalam pengelolaan terpadu unsur ini adalah sebagai salah satu subjek yang penting apalagi saat ini resistensi masyarakat terhadap suatu perubahan terasa sangat besar. Hal ini terjadi mungkin saja karena instrumen yang disediakan masih kurang atau tidak dapat memfasiltasi keterlibatan (partisipasi) unsur masyarakat. Misalnya, secara praktis, dalam konsep pengelolaan terpadu suatu kawasan industri, masyarakat khususnya masyarakat lokal, terlibat dari perencanaan tata ruang suatu kawasan industri sampai pada pelaksanaan industri tersebut sebagai sumber tenaga kerja. Sedangkan, kewajiban pelaku industri antara lain adalah mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan lainnya yang telah disediakan oleh pemerintah. Misalnya, dengan melakukan AMDAL sebelum pelaksanaan kegiatan industri maka pelaku industri telah memenuhi kewajibannya. Kegiatan lainnya adalah, misalnya, menyelenggarakan pemantauan dan pengontrolan sendiri (self control and monitor) bagi setiap saat pelaksanaan kegiatan industrinya dan berinisiatif bekerjasama dengan unsur pengelola lainnya, selain pemerintah, yaitu masyarakat. Penyediaan instrumen-instrumen di atas telah diatur pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berkewajiban mengikutinya. Namun, pada kenyataannya, situasi dan kondisi suatu daerah merupakan suatu hal yang bersifat spesifik, yang artinya bahwa situasi dan kondisi suatu daerah berbeda-berbeda. Sehingga apa yang dihadapi suatu daerah dapat lebih atau kurang dari daerah lainnya, ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, penyediaan instrumen daerah yang mengatur pengembangan industri adalah sesuatu yang perlu dilakukan apalagi instrumen tersebut tidak atau belum disediakan pada tingkat pemerintahan pusat. Penyediaan instrumen-instumen daerah, misalnya peraturan daerah, guideline, petunjuk teknis, memungkinkan terjadi sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan bagi setiap kota/kabupaten untuk mengelola sendiri sumberdaya yang ada di daerahnya masing-masing, termasuk pula di dalamnya cara dalam menata institusi teknis yang menangani aspek tersebut. Namun, intrumen daerah tersebut tentunya tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berada di atasnya. Dengan demikian, dalam pembangunan industri hanya akan dikatakan ramah lingkungan apabila semua aspek seperti tersebut di atas dikelola secara terpadu. Kiranya, dalam mengembangkan Kota Bitung sebagai Zona Ekonomi dengan cara mengembangkan aspek industri yang sangat berguna bagi masyarakat Kota Bitung dan masyarakat Sulawesi Utara, konsep Ramah Lingkungan dapat dikelola secara terpadu menuju Pembangunan yang berkelanjutan@

×