6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011

  • 4,722 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
4,722
On Slideshare
4,722
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
54
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. PEDOMAN PELAKSANAAN  PENGELOLAAN  APBN  PETERNAKAN DAN  KESEHATAN HEWAN TAHUN 2012                                                      KEMENTERIAN PERTANIAN  DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN    Desember 2011 
  • 2. KATA PENGANTARDalam rangka pencapaian target empat sukses Kementerian Pertanian,Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab ataspelaksanaan “Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau(PSDSK 2014) dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman,Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Program tersebut akan akan ditempuh melalui6 kegiatan yaitu : (i) peningkatan kualitas bibit; (ii) peningkatan produksi ternak;(iii) peningkatan produksi pakan ternak; (iv) pengendalian dan penanggulanganPHMS dan Zoonosis; (v) penjaminan pangan asal hewan yang ASUH ; dan (vi)peningkatan koodinasi dan dukungan manajemen.Untuk menunjang pencapaian kinerja program dan kegiatan serta memandupengelolaan anggaran terpadu dan berbasis kinerja TA 2012, perlu disusunPedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Kesehatan HewanTahun 2012. Pedoman ini antara lain memuat: arah kebijakan pembangunanpeternakan dan kesehatan hewan; program dan kegiatan; pengelolaan anggran;pengendalian; pengawasan; evaluasi dan pelaporan.Mengingat pedoman ini masih bersifat umum, maka dalam menjalankan semuakegiatan/komponen/sub komponen yang tertuang dalam POK masih diperlukanPedoman/petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Teknis lingkupDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpisah dariPedoman Pelaksanaan ini .Dengan diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakandan Kesehatan Hewan Tahun 2012, diharapkan pengelolaan APBN DirektoratJenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Tahun 2012 dapatdilaksanakan lebih efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian progamyang telah ditetapkan. Jakarta, Desember 2011 Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ir. Syukur Iwantoro. MS.,MBA NIP 19590530 198403 1 001____________________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 i
  • 3. DAFTAR ISI HalamanKATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR TABEL ivDAFTAR BAGAN vBAB I. PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang ........................................................................... 1 B. Tujuan ......................................................................................... 3 C. Sasaran ...................................................................................... 3 D. Ruang Lingkup ........................................................................... 3 E. Pengertian .................................................................................. 4BAB II. RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 8 A. Tujuan ......................................................................................... 8 B. Kebijakan .................................................................................... 9 C. Strategi ....................................................................................... 10 D. Sasaran Pembangunan Peternakan 2012 ................................. 10BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN 12 A. Program ...................................................................................... 12 B. Kegiatan ..................................................................................... 12 C. Penuangan dan Target Kinerja Kegiatan Dalam Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan ................... 14 D. Pembiayaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan ...................................................................... 32BAB. IV MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN 36 A. Prinsip Umum Penyusunan Anggaran ....................................... 38 B. Dasar Penyusunan ..................................................................... 38 C. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L ............................................. 38 D. Pengesahaan Dokumen Pelaksanaan ....................................... 40 E. Struktur Penganggaran .............................................................. 40____________________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 ii
  • 4. BAB V. PENGELOLAAN ANGGARAN 44 A. Pengelolaan Anggaran Pembangunan Peternakan Pusat ......... 44 B. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi .............................................. 46 C. Pengelolaan Dana Tugas Perbantuan ....................................... 48 D. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Anggaran ..... 51 E. Penanggung Jawab Program dan Anggaran Pembangunan ..... 51 F. Perubahan Dokumen Anggaran ................................................. 54BAB VI. PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 60 A. Pengendalian Kegiatan dan Anggaran ...................................... 60 B. Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran ........................ 61 C. Monitoring dan Evaluasi ............................................................. 62 D. Pelaporan ................................................................................... 64 E. Penghargaan dan Sanksi ........................................................... 69BAB VII. PENUTUP 72LAMPIRAN 73____________________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 iii
  • 5. DAFTAR TABEL HalamanTabel 1. Target Peningkatan Populasi Komoditas Ternak ..................... 11____________________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 iv
  • 6. DAFTAR BAGAN HalamanBagan 1. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA. 2012 ..................................................................................... 45Bagan 2. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Pada Satker UPT Pusat TA. 2012 .................................................................... 46Bagan 3. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Dana Dekonsentrasi Satker Dinas Provinsi TA. 2012 .................. 47Bagan 4. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Tugas Pembantuan Satker di Provinsi TA. 2012 ............................ 49Bagan 5. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Tugas Pembantuan Satker di Kab/Kota TA. 2012 .......................... 50____________________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 v
  • 7. BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangB. TujuanC. SasaranD. Ruang LingkupE. Pengertian
  • 8. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Pembangunan peternakan dihadapkan peternakan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik dari lingkungan dalam negeri maupun dari lingkungan global. Dinamika lingkungan dalam negeri berkaitan dengan dinamika permintaan produk peternakan, penyediaan bibit ternak, kualitas bibit, terjadinya berbagai wabah penyakit ternak yang sangat merugikan, serta tuntutan perubahan manajemen pembangunan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan partsipasi masyarakat. Sedangkan isu global yang sedang dihadapi adalah perubahan iklim global, krisis pangan dan energi dunia, harga pangan serta energi meningkat. Dari sisi pembangunan ekonomi nasional, bukti empiris menunjukan bahwa sub sektor peternakan memiliki peran cukup strategis utamanya dari kontribusi terhadap produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, penyedia bahan pangan, bahan energi, pakan dan bahan baku industri, serta sumber pendapatan di pedesaan. Namun besarnya peran tersebut, ternyata belum dinikmati oleh para pelaku usaha peternakan utamanya masyarakat peternak sendiri. Dalam kerangka pembangunan ekonomi wilayah, terlihat bahwa peran sub sektor peternakan sangat strategis dan memiliki kaitan kuat dari hulu maupun hilir dibandingkan dengan sektor lainnya. Peran strategis tersebut perlu dioptimalkan sejalan dengan strategi pemerintah membangun enam Koridor Pembangunan Ekonomi Indonesia (KPEI). Peran strategis tersebut harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan dapat akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Pada era reformasi dan otonomi daerah pemerintah terus melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan jaman antara lain berupa reformasi manajemen keuangan negara, reformasi birokrasi maupun reformasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran dengan prinsip penerapan anggaran terpadu (unified budget) dan berbasis kinerja (performance budget) sejak tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan telah berupaya untuk menindaklanjuti berbagai reformasi tersebut serta mengakomodasi kondisi yang ada, mengimplementasi program dan kegiatan dilapangan, guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan rencana, layanan berkualitas dan pemanfaatan sumber daya._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 1
  • 9. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diperlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eskternal. Sehingga, untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasinya diperlukan sumberdaya manusia, sarana/peralatan dan pendanaan yang memadai serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatan tahun Anggaran 2012 dalam kerangka pecapain kinerja program tahun 2010 - 2014, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bertangung jawab atas satu program dari 12 program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian yaitu “Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Pencapaian program tersebut akan ditempuh melalui 6 kegiatan utama yaitu (i) peningkatan kualitas bibit ternak; (ii) peningkatan produksi ternak; (iii) peningkatan produksi pakan ternak; (iv) pengendalian dan penanggulangan PHMZ dan penyakit zoonosis; (v) Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan; dan (vi) peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan peternakan, fasilitasi anggaran program dan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. Regulasi lain yang menuntut pemerintah melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada terkait Reformasi manajemen keuangan negara, antara lai yaitu : Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang- Undang. No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang- Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang. No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk menunjang pencapaian kinerja program dan kegiatan pada tahun 2012, pengelolaan anggaran diharapkan dapat dilakukan secara konsekuen sehingga jajaran peternakan mampu meningkatkan kemampuan dan menggali secara inovatif kegiatan produktif yang dapat memberdayakan masyarakat petani, meningkatkan pelayanan dan menggerakkan investasi guna mengelola sumberdaya peternakan._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 2
  • 10. Dalam rangka memandu pengelolaan anggaran terpadu dan berbasis kinerja TA 2012, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2012.B. Tujuan Tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2012 adalah : 1. Memberikan acuan pelaksanaan anggaran terpadu dan berbasis kinerja dalam pembangunan peternakan. 2. Menjabarkan program pembangunan peternakan ke dalam kegiatan- kegiatan mulai dari pusat sampai daerah. 3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, tertib dan transparan serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran kinerja pembangunan peternakan dan keswanC. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2012 adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya pembangunan peternakan sebagai implementasi kebijakan dan program pembangunan peternakan secara nasional. 2. Terjabarkannya program pembangunan peternakan ke dalam kegiatan- kegiatan yang bersifat pengungkit pembangunan. 3. Tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. 4. Terciptanya koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran kinerja pembangunan peternakan dan keswan 5. Tercapainya evaluasi kinerja yang akurat dalam pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2012 adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan dan program. Dalam pokok materi kebijakan dan program akan disajikan substansi terkait: tujuan pembangunan, kebijakan, strategi, sasaran pembangunan peternakan dan keswan 2012, permasalahan serta potensi._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 3
  • 11. 2. Pengelolaan program dan anggaran. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran diperlukan diperlukan prosedur dan tata cara pengelolaan anggaran dalam mendukung program. Untuk itu, dalam pengelolaan anggaran diperlukan pemetaan kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pengorganisasian pengelolaan anggaran pembangunan peternakan serta tugas dan tanggung jawab masing- masing instansi. Tata hubungan kerja operasional pelaksanaan pembangunan peternakan dilakukan baik secara vertikal antara pusat dengan daerah, maupun hubungan horisontal lintas sektor maupun sub- sektor. 3. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Salah satu aspek penting dalam manajemen pembangunan dalam mendukung pencapaian kinerja yang ditetapkan adalah aspek pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Aspek tersebut akan memastikan sejauh mana progress dan capaian kinerja dan sebagai intrumen untuk mengarahkan agar pelaksanaan sejalan dengan rencana dan penganggaran pembangunan peternakan. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan pembangunan peternakan berdasarkan indikator-indikator yang terukur.E. Pengertian Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : 1. Penganggaran Berbasis Kinerja adalah penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 2. Indikator kinerja diartikan sebagai ukuran kuantitatif/kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat diukur sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan selesai (ex-post). Indikator kinerja juga digunakan untuk meyakinkan apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan/sasaran telah ditetapkan. Tanpa indikator kinerja, maka akan sulit menilai kinerja kebijaksanaan/ program/kegiatan yang pada akhirnya bermuara pada kinerja organisasi._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 4
  • 12. 3. Satuan Kerja pada instansi pemerintah adalah organisasi dalam pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu di bidangnya masing-masing atau bertugas melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program. 4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan dalam penggunaan anggaran satuan kerja yang dialokasikan dalam APBN. 5. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker kementerian negara/lembaga. 6. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi dalam satu atau beberapa instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan serta memperoleh alokasi anggaran. 7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya (manusia, material, dana, teknologi) sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 8. Indikator Masukan (input) adalah jumlah sumberdaya seperti dana, SDM, peralatan, material dan masukan lain ; yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam program. Dengan meninjau distribusi sumberdaya yang dimiliki, akan diketahui apakah input telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 9. Indikator Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program dan kebijakan. 10. Indikator Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam suatu program. 11. Indikator Manfaat (benefit) adalah gambaran manfaat yang diperoleh secara langsung dari indikator hasil. Manfaat baru nampak setelah beberapa waktu kemudian, dan bisa dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi, tepat, waktu, dan tepat sasaran). 12. Indikator Dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, dan baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 5
  • 13. 13. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat kerangka makro dan program-program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. 14. Rencana Strategis Kementerian adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 15. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (RKA-K) adalah dokumen perencanaan yang merupakan pedoman tugas bagi pelaksanaan tugas kementerian dan merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis kementerian yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. 16. Anggaran Terpadu adalah rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. 18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan. 19. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari DIPA dan RKA-KL yang memuat kegiatan secara rinci dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. 20. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. 21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 6
  • 14. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 22. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 23. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 7
  • 15. BAB IIRENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANA. Pembangunan Peternakan dalam Sektor PertanianA. TujuanB. SasaranC. StrategiD. Sasaran Pembangunan Peternakan dan Keswan Tahun 2012
  • 16. BAB II RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKebijakan dan program pembangunan peternakan disusun berlandaskanRencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan HewanTahun 2010-2014. Visi Renstra yang menjadi landasan dalam pembangunanpeternakan adalah: ” Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalammewujudkan peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing danberkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal untukmewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkankesejahteraan peternak”.Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewanperlu ditetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.Rumusan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalahsebagai berikut ; (i) Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan di bidangpeternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan berkelanjutandengan memanfaatkan sumberdaya lokal; (ii) Menyelenggarakan danmenggerakkan pengembangan: perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatanhewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen dalam mencapaipenyediaan dan keamanan pangan hewani untuk meningkatkan kesejahteraanpeternak, melalui kebijakan yang telah ditetapkan; dan (iii) Meningkatkanprofesionalitas dan integritas penyelenggaraan administrasi publikA. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode tertentu. Sinergi dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam periode tahun 2010-2014, yaitu. 1. Merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis sumber daya lokal. 2. Meningkatnya produksi dan daya saing. 3. Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis. 4. Terjaminnya pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). 5. Meningkatnya pendapatan peternak_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 8
  • 17. B. Kebijakan Pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian dan nasional seperti yang telah dituangkan dalam RPJMN 20010 – 2014, yang menyatakan bahwa pembangunan Ketahanan Pangan menjadi prioritas yang kelima. Sesuai dengan hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah mendesak pada tingkat nasional, regional, dan global untuk merealisasikan secara penuh komitment millennium Developmet Goal (MDGs), yaitu komitment : pro poor, pro growth, pro job; dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan mengacu pada RPJMN, arah kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2010 – 2014 adalah untuk : (i) menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak; (ii) meningkatkan populasi dan produktifitas ternak; (iii) meningkatkan produksi pakan ternak; (iv) meningkatkan status kesehatan hewan; (v) menjamin keamanan produk hewan; dan (vi) meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kebijakan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak akan diarahkan untuk : (i) mengoptimalkan kelembagaan perbibitan dan sertifikasi; (ii) pewilayahan sumber bibit berbasiskan potensi dan agroekosistemnya; (iii) pengembangan kawasan/sentra sumber bibit; (iv) pelestarian sumber daya genetic secara berkelanjutan; (v) peningkatan penerapan teknologi perbibitan; (vi) pengembangan usaha dan investasi perbibitan. Dalam aspek populasi dan produktifitas ternak diarahkan untuk : (i) meningkatkan populasi dan optimalisasi produksi ternak ruminansia dan non ruminansia ; (ii) melaksanakan revitalisasi persusuan; (iii) melaksanakan restrukturisasi perunggasan; dan (iv) pengembangan kelembagaan dan usaha. Untuk aspek produksi pakan ternak diarahkan untuk : (i) penambahan penyediaan pakan dan air; (ii) pengembangan teknologi dan industry pakan ternak berbasiskan sumber daya local; (iii) meningkatkan pengawasan mutu pakan; (iv) revitalisasi padang pengembangan dan pemanfaatan lahan kehutanan. Pada aspek status kesehatan hewan diarahkan untuk : (i) meningkatkan perlindungan hewan, pengamatan penyakit hewan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan; (ii) peningkatan pelayanan kesehatan hewan; (iii) meningkatkan kualitas dan kuatitas obat hewan; (iv) meningkatkan kuatitas dan kualitas tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner. Sedangkan aspek keamanan produk hewan akan diarahkan untuk ; (i) menguatkan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner; (ii) meningkatkan jaminan produk hewan yang ASUH dan daya saing produk hewan; (iii) meningkatkan penerapan kesrawan; (iv) mengoptimalkan_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 9
  • 18. pengaturan stock daging; (v) mengoptimalkan pengaturan dan pemasaran daging sapi. Selanjutnya, pada aspek peningkatan peran dan fungsi kelembagaan diarahkan untuk : (i) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan; (ii) meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat; (iii) meningkatkan kerjasama internasional; (iii) meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, data dan informasi; (iv) meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakatC. Strategi Memperhatikan target empat sukses Kementerian Pertanian, yaitu Pencapaian Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau dan perjanjian GATT tersebut di atas, strategi yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2010 – 2014 yaitu : 1. Memperlancar arus produk peternakan melalui peningkatan efisiensi distribusi. 2. Meningkatkan daya saing produk peternakan dengan pemanfaatan sumber daya lokal. 3. Memperkuat regulasi untuk melindungi peternak dalam negeri. 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait serta networking antar daerah. 5. Meningkatkan promosi produk peternakan untuk ekspor. 6. Memperkuat kelembagaan peternakan di daerah dan otoritas veteriner.D. Sasaran Pembangunan Peternakan 2012 Secara makro, pembangunan peternakan tahun 2012 menargetkan pertumbuhan PDB sebesar Rp 35,2 trilyun, penyerapan tenaga kerja 3,44 juta orang atau penambahan tenaga kerja yang diserap sebanyak 128,87 ribu orang. Sedangkan sasaran teknis, yang mencakup produksi dan pertumbuhan populasi komoditas utama peternakan pada tahun 2012 mengacu adalah sebagai berikut: 1. Populasi Sasaran populasi ternak tahun 2012 mencakup 10 komoditas ternak. Target peningkatan pertumbuhan populasi tertinggi adalah ternak sapi perah sebesar 6,24% dan terkecil adalah komoditas ternak kerbau sebesar 1,02%. Target peningkatan populasi disajikan pada Tabel 1 berikut._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 10
  • 19. Tabel 1. Target Peningkatan Populasi Komoditas Ternak No Komoditas 2010 2011 2012 r (%) 1 Sapi potong 14.229.693 15.175.179 15.995.946 5,73 2 Sapi Perah 582.207 603.852 630.326 6,24 3 Kerbau 1.302.100 1.311.021 1.319.842 1,02 4 Kambing 16.110.710 16.770.712 17.503.717 4,23 5 Domba 10.637.237 11.149.019 11.743.923 5,07 6 Babi 6.881.706 6.951.965 7.029.107 1,07 7 Ayam Buras 281.803.147 291.433.901 303.973.838 3,86 8 Ayam ras Petelur 114.756.605 117.543.521 120.428.498 2,44 9 Ayam ras Pedaging 916.425.428 940.037.733 959.795.757 2,34 10 Itik 37.950.686 39.016.892 40.315.144 3,07 2. Produksi Sasaran produksi daging tahun 2012 sebanyak 2.412,93 ribu ton atau meningkat tiap tahun sebesar 4,25%, produksi telur 1,647,973 ribu ton dengan peningkatan sebesar 4,42% per tahun dan susu 1,208,379 ribu ton meningkat sebesar 9,74% per tahun. 3. Ketersediaan/konsumsi Sasaran ketersediaan/konsumsi per tahun pada tahun 2012 untuk daging (daging dan jerohan) sebanyak 1.738,82 ribu ton 5,25%, telur 1.471,08 ribu ton 3,79% dan susu 3.270,67 ribu ton 7,16%. Sedangkan penyediaan per kapita per tahun untuk daging 7,11 kg, telur 6,03 kg dan susu 6,03 kg atau setara dengan penyediaan protein 7,1 gram/kapita/tahun._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 11
  • 20. BAB III PROGRAM DAN KEGIATANA. ProgramB. KegiatanC. Penuangan dan Target Kinerja Kegiatan Dalam ProgramD. Pembiayaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Keswan
  • 21. BAB III PROGRAM DAN KEGIATANA. Program Program pembangunan peternakan dan keswan tahun 2012 yang akan dilaksanakan adalah ”Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal” Outcome yang diharapkan dari program tersebut adalah (i) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu); (ii) meningkatnya kontribusi ternak lokal dalam penyediaan pangan hewani (daging, telur, susu); dan (iii) meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak. Outcome yang diharapkan dari program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah (i) Meningkatnya ketersediaan kuantitas pangan hewani (daging, telur, susu), (ii) Meningkatnya kontribusi ternak lokal dalam penyediaan pangan hewani (daging, telur, susu), dan (iii) Meningkatnya ketersediaan kualitas protein hewani asal ternak.B. Kegiatan Kegiatan pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Eselon 2 (Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Budidaya Ternak, Direktorat Pakan Ternak, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan pasca panen dan Sekretariat Direktorat Jenderal). Untuk menunjang pencapaian empat sukses Kementerian Pertanian program Swasembada Daging Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal dikemas dalam enam kegiatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Kegiatan 1: Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. Output kegiatan ini adalah Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam buras, itik) yang bersertifikat melalui: penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan Good Breeding Practices, peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit ternak; Peningkatan penerapan teknologi perbibitan, dan pengembangan usaha dan investasi. Indikator kegiatan ini adalah peningkatan kuantitas semen, peningkatan produksi embrio, peningkatan kualitas dan kuantitas bibit sapi potong, peningkatan kualitas dan kuantitas sapi perah, peningkatan kualitas dan kuantitas ayam buras, peningkatan kualitas_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 12
  • 22. dan kuantitas itik, peningkatan kualitas dan kuantitas kambing, serta peningkatan kualitas dan kuantitas domba. 2. Kegiatan 2: Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. Output kegiatan ini adalah meningkatnya populasi dan produksi ternak. Indikator kegiatan ini adalah pertumbuhan populasi dan produksi ternak ruminansia (sapi potong, sapi perah, domba dan kambing), proporsi produksi susu sapi domestik terhadap total permintaan susu nasiona, pertumbuhan populasi dan produksi ayam buras dan itik, dan proporsi produksi telur ayam buras terhadap total produksi telur nasional, serta proporsi produksi daging unggas lokal terhadap total produksi daging unggas nasional. 3. Kegiatan 3: Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. Output kegiatan ini adalah berkembangnya usaha pakan dan bahan pakan, meningkatnya pemanfaatan hijauan pakan yang berkualitas, berkembangnya unit usaha pengolahan pakan, meningkatnya mutu pakan, dan meningkatnya pelayanan di bidang pakan. 4. Kegiatan 4: Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategik dan penyakit zoonosis. Output kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan PHMS dan zoonosis, Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik, serta terjaminnya mutu obat hewan. Indikator kegiatan ini adalah kemampuan mempertahankan status ”daerah bebas” PMK dan BSE, dan peningkatan status wilayah. Penguatan otoritas veteriner melalui pertumbuhan jumlah Puskeswan yang terfasilitasi, penguatan otoritas veteriner melalui pertumbuhan jumlah laboratorium veteriner kabupaten/kota yang terfasilitasi, surveilans nasional PHMSZE (prevalensi dan atau insidensi), dan ketersediaan alat, mesin, dan obat hewan bermutu 5. Kegiatan 5: Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. Output kegiatan ini adalah penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner, peningkatan jaminan produk hewan ASUH bagi yang dipersyaratkan dan daya saing produk hewan, tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat dan tersedianya profil keamanan produk hewan nasional serta peta zoonosis, serta peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU. Indikator kegiatan ini adalah peningkatan penerapan fungsi otoritas veteriner, UPT pelayanan dan laboratorium veteriner melalui Puskeswan, pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 13
  • 23. keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan, persentase penurunan produk asal hewan yang diatas BMCM dan BMR, penurunan prevalensi dan atau insidensi zoonosis, peningkatan persentase jumlah RPH yang menerapkan kesrawan, peningkatan persentase jumlah RPU yang menerapkan kesrawan. 6. Kegiatan 6: Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di bidang peternakan. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat. Indikator dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan pelangganC. Penuangan dan Target Kinerja Kegiatan Dalam Program Pembangunan Peternakan dan Keswan Sebagai bagian dari pencapaian empat sukses Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tanggung jawab melaksanakan satu program yaitu “Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal”. Dalam implementasinya pencapaian program tersebut akan ditempuh melalui 6 kegiatan utama, yang dalam operasionalisasinya akan terkait satu dengan lainnya dalam mendukung pencapaian kinerja program. Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014 telah ditetapkan sebagai program Nasional yang harus tercapai pada tahun 2014. Sebagai bagian dari target kinerja program pembangunan peternakan, pencapaian PSDSK 2014 akan ditempuh melalui 13 kegiatan operasional yang akan dilaksanakan pada 33 propinsi. Operasionalisasi 13 belas kegiatan PSDSK tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling terkait dari operasionalisasi kegiatan utama yang mencerminkan setiap fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan. Untuk mendukung pencapaian PSDSK 2014, pembangunan peternakan dan keswan akan lebih diprioritaskan pada pengembangan komoditas ternak sapi potong, tanpa mengabaikan pengembangan komoditas lainnya. Sesuai dengan hasil PSPK tahun 2011, populasi ternak sapi potong telah mencapai 14,8 juta ekor, yang artinya bahwa pencapain populasi tersebut sudah melebihi target populasi pada tahun 2014 seperti yang ditetapkan dalam road map PSDS/K 2014. Hal tersebut menunjukan bahwa, dari sisi populasi atau potensial stock-nya program swasembada daging dapat tercapai bahkan bisa dipercepat, apabila ready stock dapat diwujudkan sesuai dengan potensi yang ada. Mendasarkan dengan hasil PSPK tersebut, maka pada tahun 2012 dilakukan upaya refocusing program dan kegiatan untuk mendukung_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 14
  • 24. pencapaian swasembada daging, utamanya pada aspek pelayanan teknis, pakan, pakan, perbibitan dan penguatan, penguatan aspek hilir dan peningkatan SDM peternak kelompok ternak. Refokusing kegiatan dan target dalam mendukung PSDS/K antara lain meliputi : (i) insentif dan penyelamatan sapi betina produktif; (ii) penambahan indukan bibit di sentra pengembangan baru (sapi perah dan sapi potong; (iii) optimalisasi IB dan INKA; (iv) pengembangan pakan ruminansia; (v) penanganan gangguan reproduksi; (vi) penguatan RPH; (vii) penguatan system distribusi dan pemasaran; (viii) penguatan tenaga penyuluh swadaya; dan (ix) penguatan kapasitas SDM. Agar pelaksanaan kegiatan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan keswan dapat berjalan secara terpadu, efektif dan efisien, termonitor dengan baik, dan dalam kerangka pembangunan berbasiskan potensi dan berkelanjutan, strategi yang akan ditempuh adalah pembangunan peternakan melalui pendekatan kawasan. Operasionalisasi enam kegiatan dalam mendukung pencapaian Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. a. Permasalahan Beberapa permasalahan yang menghambat pembangunan perbibitan antara lain : tingginya pemotongan sapi betina produktif, kurangnya pendayagunaan sumber daya genetik ternak asli dan lokal serta benih rumput, tidak adanya insentif pembiayaan yang dapat merangsang tumbuhnya peternak pembibitan dan penggemukan yang berorientasi komersil sebagai akibat kondisi struktur pasar yang kurang kondusif dalam mendukung iklim usaha peternakan sapi potong rakyat, pemanfaatan dan kompetensi SDM belum optimal, lemahnya koordinasi pusat, daerah dan lintas sektor, law enforcement lemah dalam penerapan punishment dan reward, fungsi kelembagaan belum optimal, rendahnya penerapan standar bibit dan Good Breeding Practice (GBP), tingginya persilangan antara ternak lokal dan eksotik dan kurangnya pengawasan mutu benih/bibit. b. Kegiatan dan target kinerja output perbibitan Memperhatikan arah kebijakan pembangunan peternakan, Sistem Perbibitan Nasional (Sisbitnas) dan permasalahan yang dihadapi,_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 15
  • 25. diperlukan upaya terobosan dalam pengembangan ternak bibit di Indonesia. Untuk itu, pada tahun 2012 akan dilakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan perbibitan antara lain : 1) Pembibitan Sapi Potong 2) Pembibitan Sapi Perah 3) Pembibitan Kerbau 4) Pembibitan Kambing/Domba 5) Pembibitan Babi 6) Pembibitan Ayam Lokal 7) Pembibitan Itik Lokal 8) Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif 9) Pembinaan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif 10) Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan 11) Penguatan Manajemen Pembibitan Ternak 12) Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Perbibitan (KUPS,dll) 13) Pengawalan dan Koordinasi kegiatan Perbibitan di Daerah 14) Pembinaan, Pengawalan dan Koordinasi Perbibitan 15) Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi 16) Peningkatan Kualitas Semen Beku Kambing/domba 17) Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi (BLU) 18) Peningkatan Produksi Embrio Transfer 19) Peningkatan Kualitas Bibit Unggul (BPTU) 20) Penambahan Indukan Sapi 21) Penguatan Unit Pembibitan Daerah 22) Fasilitasi PNBP 23) Koordinasi Teknis 24) Dukungan Perbibitan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong 25) Dukungan Perbibitan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Perah 26) Dukungan Perbibitan dalam Pengembangan Kawasan Kerbau Dalam rangka meningkatkan kualitas dan penyelamatan plasma nuftah ternak lokal Indonesia diperlukan berbagai upaya pengembangan pembibitan ternak baik yang berbasikan masyarakat atau yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknsi lingkup Ditjen Peternakan dan Keswan. Pengembangan pembibitan ini akan difokuskan pada daerah sentra pembibitan komoditas spesifik lokasi. Sebagai upaya menjaga struktur populasi dan mempertahankan ternak betina produktif dari ancaman pemotongan betina produktif,_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 16
  • 26. telah dilaksanakan kegiatan insentif dan penyelamatan sapi betina produktif sejak tahun 2011. Pada tahun 2012, kegiatan ini masih dipertahankan mengingat masih tingginya tingkat pemotongan betina produktif dan dalam pelaksanaannya akan difokuskan pada sentra-sentra produksi sapi potong. Sesuai hasil PSPK menunjukkan bahwa dari sisi teknis populasi, potensi ternak sapi potong memungkinkan bahwa swasembada daging dapat dicapai bahkan dipercepat pencapaiaanya. Dalam rangka mendukung pencapaiannya, akan dilakukan peningkatan kualitas produksi semen, penguatan pelayanan teknis dan sarananya. Selain itu, dalam mendukung pengembangan perbibitan berbasiskan sumber daya lokal, penguatan UPT Pusat dan UPTD perbibitan akan terus ditingkatkan perannya. Dalam rangka memperkuat dan memperlancar penyediaan bibit peternakan diperlukan dukungan kelembagaan perbibitan yang memadai baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu akan dibentuk pusat-pusat perbibitan pedesaan di wilayah berpotensi, dibarengi dengan kegiatan penguatan lembaga perbenihan/perbibitan yang ada baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada sistem perbenihan/perbibitan nasional. Pengembangan pembibitan sapi juga dilakukan melalui pemanfaatan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) bagi para pengusaha pembibitan sapi melalui kemitraan dengan usaha pembibitan sapi rakyat. Kegiatan ini diharapkan menjadi stimulus bagi pembibitan sapi dalam menghasilkan bibit ternak. Benih/bibit merupakan faktor esensial dalam berusahatani. 2. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. a. Permasalahan Meskipun telah terjadi peningkatan produksi yang signifikan dari berbagai komoditas peternakan selama beberapa dekade terakhir ini, namun peningkatan tersebut masih jauh dari potensinya. Di lain pihak, walaupun komoditas tanaman pangan relatif lebih maju, pengembangan komoditas ini juga dihadapkan pada kendala keterbatasan sumberdaya lahan dan semakin tingginya opportunity cost dengan semakin tajamnya kompetisi penggunaan lahan dengan non-peternakan (terutama di pulau Jawa)._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 17
  • 27. Komoditas unggas sering mengalami permasalahan-permasalahan yang menghambat pengembangannya baik secara makro dan mikro. Dua permasalahamn yang memerlukan perhatian serius oleh para stakeholder [eternakan unggas yaitu : (i) kurang tersedianya bahan paku pakan yang berasal dari sumberdaya domestic, sehingga harus mengimpor; (ii) mewabahnya penyakit khususyna Avian influenza); (iii) permasalahan system pembiayaan; (iv) PPN produk peternakan dan tata ruang. Untuk komoditas persusuan permasalahan utama yang dihadapi dalam rangka pengembangan sapi perah adalah populasi dan produktifitas yang masih rendah, tingkat skala pemilikan ternak yang terbatas, masih rendahnya manajemen kelembagaan kelompok/koperasi. Sistem peremajaan yang belum terlaksana dengan baik yang disebabkan kurang tersedianya bibit ternak dalam negeri, terbatasnya permodalan dalam rangka usaha budidaya sapi perah. Masalah lainnya, peternak belum seluruhnya menerapkan recording, terbatasnya sarana prasarana, teknologi budidaya dan pasca panen ditingkat peternak. Untuk komoditas sapi potong antara lain adalah belum optimalnya tingkat produktifitas, fluktuasi harga sapi potong, tidak adanya insentif pembiayaan yang dapat merangsang tumbuhnya peternak pembibitan dan penggemukan yang berorientasi komersil, kebijakan importasi ternak hidup dan produk turunannya cenderung menunjukkan dampak negative terhadap harga sapi di tingkat lokal. Terkait dengan pelaksanaan program PSDSK masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, yaitu : belum optimalnya unit manajemen PSDSK, kurangnya dukungan pendanaan operasional PSDSK, lemahnya koordinasi antara tingkat pusat dan daerah, dan masih terbatasnya dukungan instansi terkait. b. Kegiatan dan target kinerja output produksi ternak Dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan pengembangan mutu produk, maka pada tahun 2012 akan ditempuh melalui kegiatan (i) pengembangan sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, unggas lokal dan non unggas serta penataan ramah lingkungan; dan (ii) pengembangan kelembagaan peternak dan kelompok ternak. Secara rinci kegiatan tersebut antara lain : 1) Pengembangan Kawasan Sapi Potong 2) Pengembangan Budidaya Sapi Potong_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 18
  • 28. 3) Pengembangan Kawasan Sapi Perah 4) Pengembangan Budidaya Sapi Perah 5) Pengembangan Kawasan Kerbau 6) Pengembangan Budidaya Kerbau 7) Penjaringan dan Pembiakan Sapi/Kerbau Betina Produktif 8) Penguatan Kelembagaan Pelayanan Inseminasi (IB) 9) Peningkatan Kapasitas Petugas IB, PKB, dan ATR 10) Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) 11) Optimalisasi INKA 12) Pembinaan Sarjana Membangun Desa 13) Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) 14) Pembinaan LM3 15) Pengembangan LM3 16) Pengembangan Ternak Kambing/Domba 17) Pengembangan Budidaya Kambing Perah 18) Pengembangan Budidaya Unggas Lokal 19) Pengembangan Budidaya Non Unggas (Aneka Ternak) 20) Pengembangan Kelembagaan Peternak 21) Penguatan Kelembagaan UM-PSDSK 22) Peningkatan Kelompok Ternak dan Petugas Berprestasi 23) Pembinaan dan Koordinasi Budidaya Ternak 24) Koordinasi Teknis Salah satu kontribusi Pemerintah dalam mencapai tujuan penyediaan produk ternak bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah dengan membangun kelompok-kelompok peternak di pedesaan, baik kelompok peternak sapi potong, kambing, ayam buras dan itik. Ribuan kelompok peternak telah terbentuk dan tersebar di seluruh Indonesia dengan kinerja yang sangat bervariasi. Kelompok yang terbentuk berdasarkan kebutuhan yang sama dan dimulai dari peternak sendiri merupakan kelompok yang berakar kuat dan setiap anggotanya mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Kelompok seperti ini yang diharapkan berkembang di masyarakat.Kelembagaan kelompok yang demikian diharapkan dapat terbangun dengan baik, sehingga peran pemerintah sebagai fasilitator hanya terbatas mempercepat perkembangan kearah yang lebih besar dan profesional. Peningkatan kualitas kelompok merupakan tantangan yang perlu diantisipasi untuk mewujudkan sistem agribisnis yang efisien, lebih produktif dan berkelanjutan. Kelompok yang baik akan menjadi rujukan dan tempat belajar bagi kelompok lain yang belum/kurang berkembang._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 19
  • 29. Salah satu kendala utama petani di Indonesia dalam mengembangkan usahanya adalah terbatasnya modal dan lemahnya kemampuan akses terhadap sumber permodalan. Untuk meningkatkan bargaining power petani, pemberdayaan petani akan dilakukan dengan pendekatan kelompok untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan usahanya agar dapat mencapai skala ekonomi. Dalam rangka mengatasi permodalan petani, akan disalurkan stimulan penguatan modal usaha kelompok (PMUK). Kegiatan PMUK ini akan disertai dengan kegiatan pengembangan kelembagaan petani, kemitraan, peningkatan akses terhadap sumberdaya, teknologi dan pasar serta peningkatan kualitas SDM. Untuk menjaring kelompok ternak sapi potong, kambing, ayam buras dan itik yang baik akan terus dibina dan didampingi untuk dapat meningkatkan motivasi dan kinerja dalam memproduksi produk ternak yang baik. Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan hewan secara rutin melaksanakan lomba kelompok sebagai evaluasi pengembangan agribisnis peternakan. Lomba kelompok peternak ini merupakan bagian dari kegiatan Kementerian Pertanian dalam rangka pemberian penghargaan ketahanan pangan yang disampaikan oleh Presiden RI. Dengan adanya hasil lomba yang juga merupakan kebanggaan bagi para peternak, diharapkan dapat memicu, memotivasi dan meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan peternakan. Tujuan lomba kelompok peternak adalah untuk meningkatkan motivasi peternak dan dinamika kelompok peternak sapi potong, kambing, ayam buras dan itik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternaknya. Sedangkan bagi petugas teknis inseminator, Medik Veteriner (Dokter Hewan) Puskeswan dan Para Medik Veteriner Puskeswan diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan kinerja meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 dan dilanjutkan pada tahun 2012. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjembatani lulusan Perguruan Tinggi (PT) untuk dapat berkiprah secara langsung di tengah masyarakat dalam proses introduksi, distribusi dan transfer inovasi baru kepada peternak. Dengan masuknya lulusan Perguruan Tinggi diharapkan dapat menumbuhkan usaha-usaha peternakan yang dikelola secara profesional, sehingga dapat menarik investasi publik dan perbankan dan akan dilaksanakan di 32 provinsi. Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis peternakan pada LM3 adalah upaya peningkatan kemampuan sumberdaya_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 20
  • 30. manusia pengelola usaha agribisnis LM3, optimalisasi potensi agribisnis yang tersedia di LM3, penguatan kapasitas kelembagaan LM3 (institusional capacity building) dan penguatan modal usaha agribisnis LM3. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan LM3 dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal sebagai agen pembangunan bagi masyarakat disekitarnya. Proses pemberdayaan LM3 dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran LM3 serta meningkatkan semangat dan kapasitasnya untuk mengembangkan usaha agribisnis LM3 agar dapat lebih berperan dalam pembangunan masyarakat, baik dalam aspek moral-spiritual, sosial maupun ekonomi. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan strategi yang tepat. 3. Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. a. Permasalahan. Pakan merupakan asepek yang paling berpengaruh dalam peningkatan kualitas produksi dan produktifitas. Khusus untuk ketersediaan pakan unggas, sangat terkendala dengan ketersediaan bahan baku pakan yang berasal dari sumber daya domestic sehingga dalam pemenuhannya masih diperlukan impor yang cukup besar. Sedangkan untuk ternak ruminansia, keterbatasan ketersediaan hijauan pakan di musim kemarau masih belum teratasi dengan baik, mengingat teknologi pakan belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Dalam upaya pengembangan budidaya ternak sistem ekstensifikasi, kebutuhan padang pengembalaan dan pangonan sangat dibutuhkan. Namun saat ini, padang pengembalaan yang sudah terbangun sekarang semakin berkurang dan beralih fungsi karena tidak adanya payung hukum untuk melindunginya. Selain itu, dalam upaya pengembangan hijauan pakan ternak, sering kali dihadapkan pada keterbatasan ketersediaan benih/bibit hijauan baik dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dikembangkan di masyarakat. b. Kegiatan dan target kinerja output pakan ternak Sebagai bagian aspek penting dalam manajemen peternakan, utamanya dalam mendukung peningkatan produksi dan produktifitas_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 21
  • 31. ternak, maka pada tahun 2012, akan diimplementasikan berbagai kegiatan produktif pengembangan pakan berbasiskan sumber daya lokal, yaitu : 1) Identifikasi dan Inventarisasi Padang Pengembangan 2) Pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan 3) Pengawasan Peredaran Imbuhan/Tambahan Pakan 4) Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia 5) Pengembangan Integrasi Ternak Unggas 6) Penguatan Sumber Bibit /Benih Hijauan Pakan Ternak 7) Optimalisasi Sumber Bibit/Benih (HPT) di Kelompok 8) Pengembangan Padang Pengembalaan 9) Pengembangan HPT di Lahan Kehutanan 10) Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia 11) Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Unggas 12) Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansian 13) Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Unggas 14) Bimbingan Teknis Manajemen dan Teknologi Pakan 15) Bimbingan dan Evaluasi UPP dan PPSK 16) Pengawasan Mutu Pakan 17) Penguatan Laboratorium Pakan Daerah 18) Dukungan Pengembangan Pakan 19) Pengujian Mutu Pakan Ternak 20) Koordinasi Teknis 21) Administrasi Kegiatan dan Ketata Usahaan 22) Fasilitasi PNBP 23) Dukungan Pakan Dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong 24) Dukungan Pakan Dalam Pengembangan Kawasan Sapi Perah 25) Dukungan Pakan Dalam Pengembangan Kawasan Kerbau Salah satu kegiatan terobosan yang mulai dilakukan pada tahun 2007 adalah pengembangan pilot-pilot percontohan integrasi tanaman-ternak, kompos dan biogas di tingkat perdesaan. Kegiatan integrasi ternak sapi potong dilakukan di lahan-lahan perkebunan sawit, sedangkan integrasi ternak unggas dilaksanakan pada lahan- lahan persawahan, tanaman jagung, integrasi dengan sektor perikanan dan pemanfaatan hasil samping agro industri. Kegiatan integrasi dimaksudkan untuk pemanfaatan se-optimal mungkin bahan pakan lokal yang banyak tersedia di Indonesia dengan tujuan untuk menekan biaya produksi. Selain kegiatan integrasi, dengan prinsip LEISA-nya, pengembangan pengolah pakan juga menjadi aspek penting dalam_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 22
  • 32. meningkatkan pemanfaatan bahan baku sumber bahan lokal sebagai pakan. Kegiatan ini dilakukan pada daerah dengan basis potensi ternak dan ketersediaan bahan baku yang memadai. Dengan demikian, peternak dapat menekan biaya produksi pakan sehingga margin keuntungan dapat diperoleh secara optimal. Dengan keterbatasan penyediaan hijauan sepanjang tahun baik dalam jumlah dan kaulitasnya diperlukan strategi untuk memenuhi ketersediaanya. Untuk itu pengembangan lumbung pakan ruminansia dan unggas sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan pakan baik dalam jumlah dan kualitasnya. Dari aspek pengembangan benih dan bibit hijauan diperlukan perhatian serius. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin menurunnya produksi dan produktitas hijaun pakan ternak. Sehingga penguatan UPT perbibitan sebagai sumber bibit ternak dan hijauan serta UPTD perlu lebih digalakkan kembali. Tak kalah pentingnya, dalam memanfaatkan lahan kehutanan dan dalam upaya pemanfaatan padang sesuai peruntukannya, diperlukan upaya-upaya terobosan utamanya dalam pemanfaatan lahan kehutanan yang dimungkinkan untuk pengembangan hijauan pakan ternak. Sedangkan untuk kegiatan penguatan dan pengembangan padang pengembalaan ditujukan untuk mengembalikan fungsinya dan memperkuat yang sudah ada. 4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis. a. Permasalahan Kendala yang masih dihadapi dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit ini diantaranya adalah pelaksanaan otonomi daerah yang belum rapi. Sifat penyakit yang tidak mengenal batas administratif akan mengalami kendala apabila pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan masih terbatas oleh kebijakan daerah. Aspek pendanaan menjadi masalah klasik namun tetap membutuhkan solusi diantaranya adalah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menangani penyakit hewan spesifik lokasi yang menjadi prioritas daerah. Keterbatasan dana memiliki konsekuensi pembatasan jumlah penyakit hewan yang dapat dilakuan pengendalian dan pemberantasan penyakit dilakukan._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 23
  • 33. Faktor kelembagaan dan keterbatasan sumberdaya yang terlibat dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan juga dirasakan sebagai kendala yang tidak bisa diabaikan. Jumlah SDM dokter hewan dan tenaga paramedik veteriner baik dipusat maupun UPT masih jauh dari kebutuhan. Meskipun rekruitment tenaga harian lepas telah dilaksanakan dan perannya sangat membantu memperkuat basis utama peternakan dan kesehatan hewan yaitu puskeswan serta penguatan kelembagaan pelayanan kesehatan hewan (surveillans, pengendalian penyakit hewan, pengawasan obat hewan) namun masih belum dapat mencukupi kebutuhan akan tenaga medik maupun paramedik veteriner di lapangan. b. Kegiatan dan target kinerja output Kesehatan hewan Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis untuk mendukung pencapaian program yang telah ditetapkan, akan difasilitasi beberapa kegiatan antara lain : 1) Kesiagaan Wabah PHM 2) Pengendalian dan Penanggulangan Rabies 3) Unit Pengendali Penyakit AI 4) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit AI 5) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Brucellosis 6) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Anthrax 7) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hog Cholera 8) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Jembrana 9) Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau 10) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter 11) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Viral lainnya 12) Pengendalian dan Penanggulangan Bakterial lainnya 13) Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Hewan 14) Sistim Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS) 15) Penguatan Puskeswan 16) Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan 17) Pengawasan Obat Hewan 18) Kewaspadaan Penyakit Eksotis Lintas Perbatasan 19) Pengamatan Penyakit Hewan 20) Pembangunan Laboratorium Tipe C 21) Pengujian dan sertifikasi obat hewan di BBPMSOH 22) Peningkatan Produksi Vaksin, Obat Hewan dan Bahan Biologik 23) Peningkatan Produksi Obat Hewan dan bahan Biologik (BLU) 24) Penguatan, Pengujian dan Penyidikan Veterier 25) Hibah dan Bantuan Asing_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 24
  • 34. 26) Koordinasi Teknis 27) Fasilitasi PNBP 28) Pengadaan Sarana dan Prasarana 29) Pembangunan Lab Tipe B 30) Administrasi Kegiatan dan Ketata Usahaan 31) Dukungan Kesehatan Hewan Dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong 32) Dukungan Kesehatan Hewan Dalam Pengembangan Kawasan Sapi Perah 33) Dukungan Kesehatan Hewan Dalam Pengembangan Kawasan Kerbau Penyakit hewan memiliki dampak yang luas tidak hanya dampak langsungnya terhadap sub sektor peternakan dengan mewabahnya penyakit hewan strategis yang menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, juga berdampak terhadap kesehatan/ keselamatan masyarakat serta meresahkan masyarakat akibat penyakit zoonosis. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No.59 tahun 2007 terdapat 12 penyakit hewan strategis didasarkan atas eksternalitas dan dampak ekonomi yang diakibatkan. Dari 12 penyakit hewan strategis tersebut mengingat keterbatasan sumberdaya yang ada difokuskan untuk pengendalian dan penanggulangan 5 penyakit hewan strategis (PHMS) yaitu Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Anthrax dan Hog Cholera sedangkan pengendalian penyakit Jembrana dilakukan mengingat penyakit tersebut hanya terdapat pada Sapi Bali sehingga diharapkan tidak berkembang dan berdampak luas ke wilayah yang terdapat populasi Sapi Bali dan tidak menyebar luas ke negara lainnya. Untuk itu salah satu prioritas kegiatan pembangunan peternakan pada tahun 2012 diarahkan untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia berkewajiban secara serius dalam menangani flu burung ini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengendalian dan pemberantasan avian influenza (AI) pada unggas serta kesiapsiagaan terhadap pandemi flu burung. Wabah AI di indonesia memberikan momentum untuk segera menata sub sektor peternakan unggas melalui sektor 1 (industri yang terintegrasi dan pembibitan), sektor 2 (budidaya unggas/commercial farm), sektor 3. (peternakan mandiri dan kelompok ternak) dan sektor 4 (ekstensif/ back yard farm) serta masyarakat yang memelihara unggas untuk hobi (kesayangan, penelitian, pendidikan, hiburan yang perlu diatur sehinggga_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 25
  • 35. memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Fokus dari restukturisasi perunggasan adalah pewilayahan (zoning) usaha peternakan unggas dan pengamanan unggas hidup & produknya (from farm to table). Namun untuk memudahkan pengaturannya, maka restrukturisasi dibagi kedalam struktur hulu (bibit, pakan, alsin, vaksin dan bahan biologik); stuktur budidaya/ on farm kawasan produksi dan kawasan non produksi); struktur hilir (tempat penampungan unggas (TPU), rumah potong unggas (RPU), pasar unggas, distribusi unggas dan produknya); serta struktur pendukung (kemasan). Pengendalian dan pemberantasan PHMS diprioritaskan kepada penyakit Rabies, AI, Brucellosis, Anthrax, dan Hog Cholera sebagai berikut: 1) Rabies. Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies dilakukan di daerah-daerah tertular melalui vaksinasi, pembatasan populasi hewan penular rabies (HPR), surveilans, dan sosialisasi. Kegiatan vaksinasi dilakukan untuk memberikan kekebalan individu hewan sehingga tidak tertular rabies dan tidak menjadi perantara penularan rabies baik antar HPR maupun ke manusia. Pembatasan populasi HPR dilakukan dengan eliminasi untuk mengurangi populasi HPR liar yang merupakan faktor risiko penularan rabies antar hewan dan ke manusia. Selain itu sedang diuji coba efektifitas sterilisasi (ovariektomi) HPR betina liar. Target pengendalian dan pemberantasan diutamakan untuk provinsi Bali, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat serta Banten untuk kembali bebas setelah tertular rabies kembali. Sedangkan daerah lain dilakukan pengendalian untuk menghindari munculnya kasus baik pada hewan maupun manusia. 2) Avian Influenza (AI). Kasus AI relatif menurun pada tahun 2011, namun demikian upaya pengendalian dan pemberantasan harus senantiasa dilakukan untuk mencapai daerah nol kasus dan dilanjutkan kepada upaya pembebasan. Pengendalian AI perlu ditingkatkan dan difokuskan melalui penerapan sembilan elemen yaitu: 1) kelembagaan, 2) peningkatan pengendalian AI, 3) surveilans and epidemiologi, 4) diagnostik laboratorium, 5) pelayanan karantina hewan, 6) peraturan perundangan, 7) komunikasi, 8) penelitian dan pengembangan dan 9) restrukturisasi industri._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 26
  • 36. 3) Brucellosis. Pengendalian dan pemberantasan Brucellosis telah membuahkan hasil yang cukup baik dengan telah dibebaskannya Provinsi-provinsi diwilayah BPPV Regional II Bukittinggi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau melalui Kepmentan Nomor 2541 dan Pulau Kalimantan melalui Kepmentan Nomor 2540 Tahun 2009. Pengendalian dan pemberantasan penyakit Brucellosis di daerah-daerah tertular dibedakan berdasarkan prevalensi penyakit, yatu: 1) prevalensi Brucellosis di daerah (kabupaten/kota) kurang dari 2% dilakukan test and slaughter dan dilakukan pembayaran kompensasi, selanjutnya dilakukan surveilans untuk mengetahui perkembangan prevalensinya, 2) prevalensi brucellosis diatas 2% dilakukan vaksinasi untuk memberikan kekebalan individual dan selanjutnya dilakukan surveilans untuk mengetahui prevalensinya. Bagi daerah yang telah memiliki prevalensi sangat rendah maka dilakukan surveilans dalam rangka pembebasan wilayah. 4) Anthrax. Pengendalian penyakit anthrax di daerah-daerah tertular dilakukan melalui vaksinasi dan surveilans terutama di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jambi, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sosialisasi untuk tidak menyembelih/ mengkonsumsi produk hewan dari ternak sakit atau mati di daerah endemis anthrax untuk menghindari terjadinya korban pada manusia. 5) Hog Cholera. Pengendalian dan pemberantasan penyakit Hog Cholera dilakukan didaerah-daerah tertular melalui vaksinasi dan surveilans. Untuk Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Alor, aktifitasnya difokuskan pada pemberantasan. Selain pengendalian dan pemberantasan PHMS (Rabies, AI, Brucellosis, Anthrax, dan Hog Cholera), dalam mendukung peningkatan produksi dan produktifitas juga akan dilakukan penangganan gangguan reproduksi dan penyakit parasiter, yang difokuskan pada daerah sentra produksi ternak. Untuk mendukung_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 27
  • 37. pelaksanaan kegiatan tersebut akan didukung penguatan SDM medik dan paramedik dan penguatan puskeswan/poskeswan. 5. Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. a. Permasalahan Beberapa kendala dan permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan kesmavet dan pasca panen antara lain, yaitu (i) Kelembagaan yang membidangi fungsi-fungsi Kesmavet di provinsi maupun kabupaten/kota masih ada yang belum terwadahi sesuai dengan kebutuhan publik, hal ini ditandai dengan adanya Perda (peraturan daerah) tentang penyelenggaraan jaminan keamanan pangan asal hewan belum menjadi skala prioritas; (ii) SDM yang membidangi fungsi-fungsi Kesmavet di provinsi, kabupaten/kota masih dianggap sangat kurang seperti Auditor NKV, pengawas Kesmavet, juru sembelih, Keur Master dan petugas pengambil contoh; (iii) Pendanaan sebagai sharing dana dari APBD I maupun APBD II sebagai pendamping APBN untuk kelanjutan tahun berikutnya masih harus diadakan; dan (iv) Kelembagaan otoritas veteriner yang didukung oleh SDM yang kompeten dibidang Kesmavet masih perlu ditingkatkan supaya dapat menyelenggarakan pelayanan masyarakat dibidang penjaminan keamanan pangan, pengendalian zoonosis, pengawasan peredaran produk hewan dan pengembangan daya saing b. Kegiatan dan target kinerja output kesmavet dan pasca panen Penyediaan pangan dengan prinsip from to table dalam mendukung pencapaian swasembada daging, merupakan aspek penting untuk menjamin pelaksanaan aspek kesrawan, penanganan zoonosis, kualitas, dan jaminan ASUH-nya. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, fasilitasi kegiatan yang akan ditempuh adalah : 1) Pembinaan dan koordinasi kesmavet dan pasca panen 2) Identifikasi, Pembinaan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis dan Pembinaan Penerapan Kesrawan 3) Pengujian Mutu Produk Peternakan (BPMPP) 4) Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian Mutu Produk Peternakan 5) Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif di RPH 6) Fasilitasi Peralatan Laboratorium Kesmavet 7) Fasilitasi Penataan Kios Daging_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 28
  • 38. 8) Fasilitasi Tempat Pengumpulan Susu (TPS) 9) Fasilitasi Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) 10) Fasilitasi Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) dan Tempat Penampungan Unggas (TpnU) 11) Pembinaan Penanganan Pascapanen Produk Peternakan di RPH 12) Koordinasi Teknis 13) Fasilitasi PNBP Untuk meningkatkan jaminan keamanan pangan asal hewan, dilakukan secara bertahap melalui peningkatan jenis dan kualitas sarana dan prasarana unit usaha daging, susu dan telur yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet, sehingga memenuhi PAH dan ASUH melalui kegiatan : peningkatan kompetensi auditor NKV, pertemuan manajemen RPH dan RPU, penyusunan pedoman penerapan Higiene Sanitasi di Unit Usaha Produk Asal Hewan, dan sertifikasi juru sembelih dan butcher, pembangunan RPUSK, pembangunan TPS, dan penataan kios daging, bimbingan teknis dan monitoring fasilitasi pasca panen, pelatihan juru sembelih halal, peningkatan kompetensi Meat Inspector, penyusunan peraturan perundangan unit usaha daging, peningkatan kompetensi paramedik veteriner pemeriksa daging, penyusunan model dan desain RPH kambing/domba dan RPH babi. Penerapan jaminan keamanan pangan pada mata rantai susu segar dengan tujuan meningkatkan kualitas susu segar dalam negeri melalui pembinaan, sosialisasi dan bimbingan untuk dapat menerapkan teknis higiene sanitasi serta memfasilitasi sarana prasarana peralatan TPS. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya unit usaha persusuan yang memenuhi persyaratan teknis minimal higiene sanitasi yang diikuti pemberian sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV). GHP diterapkan baik pada telur maupun farm-nya. Bagi pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan akan diberi sertifikat, sedangkan yang belum akan dibina sampai memenuhi persyaratan. Terhadap produk hewan yang berasal dari impor, dilakukan peningkatan pengawasan pemasukan maupun peredaran. Pengawasan pemasukan mengimplementasikan jaminan keamanan (ASUH) melalui kajian evaluasi status negara asal dan unit usaha serta analisa resiko. Pengawasan peredaran melalui koordinasi pemantauan dan evaluasi unit kerja terkait. Disamping itu untuk menjaga kredibilitas produk hewan ekspor perlu ditetapkan prinsip-_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 29
  • 39. prinsip mampu telusur, higiene sanitasi, pengujian dan pemberian sertifikasi yang sesuai kaidah jaminan keamanan produk hewan, melalui kegiatan: penyusunan permentan bidang produk hewan non pangan dan produk asal hewan, on side review, penyusunan analisa resiko pangan asal hewan, peningkatan petugas pengawas kesmavet, penyidikan produk asal hewan ilegal, sosialisasi peraturan perundangan kesmavet, dan pemantauan PAH dalam rangka Hari Keagamaan Besar Nasional. Berkembangnya emerging dan re-emerging diseases perlu diantisipasi dengan sistem yang efektif. Untuk itu diperlukan langkah-langkah peningkatan kewaspadaan dini dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit tersebut melalui sampling dan pemetaan penyakit zoonosis serta sosialisasi yang melibatkan partisipasi aktif unsur daerah dan masyarakat, melalui kegiatan pemantauan hewan qurban, penyusunan data zoonosis, penyusunan juknis pengendalian dan penanggulangan zoonosis, monitoring dan evaluasi pengendalian zoonosis, bimbingan teknis pengendalian dan penanggulangan zoonosis serta penyusunan NSPK bidang zoonosis. Penerapan teknis kesejahteraan hewan dilaksanakan dengan skala prioritas hewan produksi dengan fokus penerapan di RPH, mengingat aspek kesejahteraan hewan sangat berpengaruh terhadap kualitas daging yang dihasilkan. Untuk itu fasilitasi sarana prasarana dan sosialisasi serta pelatihan petugas teknis akan dilaksanakan agar produksi daging ASUH dapat terwujud. Hal ini sekaligus juga untuk menjawab tuntutan perdagangan global yang salah satunya mensyaratkan penerapan teknis kesejahteraan hewan, melalui kegiatan penyusunan pedoman kesrawan, pertemuan koordinasi dan sosialisasi kesrawan. Untuk mendukung kualitas pengujian terhadap residu dan atau cemaran pada produk asal hewan, secara bertahap dilakukan upaya untuk meningkatkan status kompetensi laboratorium uji kesehatan masyarakat veteriner melalui fasilitasi peralatan, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, penerapan metode uji yang standar dengan menerapkan cara berlaboratorium yang baik untuk mencapai akreditasi, melalui kegiatan : penyusunan RSNI metode pengujian, workshop audit internal, sosialisasi SNI dan Permentan Kesmavet, pertemuan laboratorium kesmavet regional, bimbingan akreditasi laboratorium kesmavet, peningkatan kompetensi PPC (petugas pengambil contoh), peningkatan pemahaman dan penerapan ISO/IEC._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 30
  • 40. 6. Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di bidang peternakan. a. Permasalahan Terkait dengan manajemen pembangunan nasional, pada era reformasi dan otonomi daerah, ternyata memberikan dampak yang cukup besar dalam tataran manajemen pembangunan peternakan, baik dampak positif dan negatifnya. Kendala dan permasalahan yang dihadapi pada aspek dukungan manajemen antara lain : (i) lemahnya sinkronisasi perencanaan baik di pusat dan daerah; (ii) Kurangnya koordinasi struktural antara pusat dan daerah secara formal tidak ada sehingga dirasakan adanya kesulitan dalam pelaksanaan program nasional di daerah; (iii) Sistem dan tata laksana yang sudah ada belum dan tidak semua dilaksanakan sesuai dengan Standart Operasional Procedure (SOP); (iv) Belum optimalnya pelaksanaan reward dan punishment secara tegas dan kontinyu sehingga produktifitas pegawai dan rasa keadilan dapat berjalan dengan baik; (v) Satuan kerja (Satker) yang dibentuk belum dapat diimbangi dengan anggaran yang cukup, pengiriman laporan sering mengalami keterlambatan ke bagian keuangan sehingga realisasi yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada; (vi) belum dilaksanaakannya evaluasi di setiap aspek manajemen b. Kegiatan dan target kinerja output sekretariat Fungsi sekretariat adalah bagaimana mengkoordinasikan kegiatan teknis dimasing-masing direktorat dan UPT lingkup Ditjen PKH dapat dilaksanakan secara terpadu dalam mendukung pencapaian program. Beberapa kegiatan dukungan manajemen untuk mengoptimalkan peran setiap fungsi sekretariat antara lainyaitu: 1) Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan PKH 2) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan PKH 3) Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Serta Penatausahaan BMN 4) Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha Dalam menyusun rencana kerja pembangunan diperlukan suatu perencanaan yang matang yang didasarkan pada hasil evaluasi, dan data yang akurat serta data terkini. Evaluasi kegiatan/program dilakukan satuan kerja terutama bagi provinsi digunakan untuk mengetahui pelaksanaannya. Penyusunan program dan rencana_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 31
  • 41. kerja pembangunan yang setiap tahun disusun sebagai dasar untuk penyusunan RAPBN tahun mendatang. Untuk mendukung optimalisasi fungsi-fungsi yang ada, perlu dioptimalkan aspek koordinasi dengan mendasarkan pada tinjauan evaluasi jabatan, evaluasi beban kerja, penegasan tupoksi di masing-masing lingkup kerja, seseuai dengan reformasi birokrasi yang sudah dietatpkan. Peningkatan kapasitas pegawai akan ditempuh melalui pelatihan-pelatihan atau kegiatan lainnya untuk meningkatkan budaya kerja, dan etos kerja. Selain itu, gerakan- gerakan sosialisasi untuk mendukung target kementerian berupa opini WTP seperti sosialisasi Wilayah Bebas Korupsi dan Rencana Aksi Anti Korupsi, akan terus digalakan. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan digunakan untuk pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) pada satuan kerja kantor pusat (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) dan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 22 satuan kerja. Untuk mendukung kinerja kegiatan, akan ditunjang dengan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran baik itu berupa peralatan, operasional sumberdaya manusia dan sarana fisik untuk kelancaran perkantoran. Operasional sarana fisik perkantoran berupa eksploitasi kendaraan, komputer atau sarana lainnya dan pemeliharaan perkantoran antara lain berupa perawatan gedung/ruangan dan lainnya. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dalam kerangka pencapaian program, diperlukan kegiatan pertemuan dalam rangka memfasilitasi/memperlancar kegiatan-kegiatan terkait lainnya. Kegiatan tersebut mencakup koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengembangan database, sosialisasi/ apresiasi, workshop, rapat-rapat, monev dan pelaporan.D. Pembiayaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan, melalui tugas pokok dan fungsi yang dimiliki maka diperlukan pembiayaan untuk mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pendanaan tersebut digunakan untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria dan bimbingan teknis serta evauasi sesuai dengan fungsi_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 32
  • 42. dibidang perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen. Selain itu, juga diperlukan pendanaaan untuk melancarkan fungsi-fungsi perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan monitoring evaluasi sebagai fungsi-fungsi manajemen pembangunan. Sesuai dengan tupoksinya maka pendanaan program pembangunan peternakan diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit dari berbagai kegiatan yang ada di masyarakat dan aset yang dimiliki masyarakat. Berdasarkan penghitungan ICOR, total investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan peternakan dan keswan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 11,38 triliun, dengan APBN sebesar Rp. 2,589 triliun untuk memfasilitasi kegiatan fungsi perbibitan, budidaya, pakan, keswan, kesmavet dan pascapanen dan dukungkan manajemen. Berdasarkan fungsinya alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan perbibitan adalah sebesar Rp 1.016,6 milyar, Peningkatan produksi ternak sebesar Rp 823,406 milyar, Peningkatan produksi pakan ternak sebesar Rp.132,8 milyar, Penanganan dan pengendalian PHMSZ sebesar Rp 362,1 milyar, Penjamianan pangan asal hewan yang ASUH sebesar Rp 111,4 milyar dan dukungan manajemen sebesar Rp 152,4 milyar. Sedangkan berdasarkan unit kerjanya, untuk unit kerja pusat sebesar Rp 486,4 milyar, Unit Kerja Kantor Daerah sebesar Rp 374,1 milyar dan Daerah sebesar Rp 1.738,3 milyar. Untuk alokasi anggaran berdasarkan jenis belanjanya, untuk jenis belanja pegawai sebesar Rp 127, 2 milyar, belanja barang sebesar Rp 1.210,3 milyar , Belanja Modal Rp 158,3 milyar Dan belanja Sosial sebesar Rp1.102,9 milyar. Dari total alokasi anggaran tersebut terdapat anggaran PHLN sebesar Rp 2,24 Milyar untuk fasilitasi kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis dan PNBP sebesar Rp 4,68 Milyar serta Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 27,01 Milyar. Memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada, maka perlu dilakukan refocusing dan efisiensi anggaran ke arah kegiatan yang menunjang pencapaian program yang telah ditetapkan, dalam kerangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Kegiatan di wilayah bukan refleksi kegiatan- kegiatan unit organisasi di Pusat, tetapi didasarkan atas kebutuhan lapangan sesuai target/sasaran yang ditetapkan. Kegiatan dirancang memperhatikan skala ekonomi berdasarkan “need assessment” di lapangan, tidak tersebar merata seluruh lokasi, dan APBN hanya sebagai “trigger” Replikasi Nasional, yang dirancang dengan melibatkan investasi_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 33
  • 43. masyarakat (swasta, petani) dan APBD. Untuk memberikan dampak terhadap perekonomian regional dan nasional maka regulasi harus ditingkatkan dan diperkuat, sehingga, tidak hanya bertumpu pada instrumen anggaran. Efisiensi juga dilakukan dengan cara mengurangi alokasi belanja barang (perjalanan dan rapat-rapat) dan metingkatkan anggaran untuk belanja modal, infrastruktur dan bantuan sosial. Porsi anggaran juga ditingkatkan bagi pembangunan fisik di lapangan dan pemberdayaan petani melalui mekanisme dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kebijakan yang ditempuh dalam kegiatan PHLN antara lain: (a) membiayai kegiatan produktif mendorong ekonomi dan kesejahteraan peternak; (b) penarikan LN tepat waktu dan mempertimbangkan kesiapan dan dana; (c) meningkatkan ketertiban dan ketaatan dalam alokasi, pemanfaatan dan pelaporan hibah dan (d) harus mempertimbangkan penyediaan dana pendampingnya. Selanjutnya dalam kerangka belanja desentralisasi juga dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian melalui belanja trasnfer ke daerah dan dikelola melalui mekanisme APDB kabupaten/kota. Menu kegiatan peternakan dan keswan pada fasilitasi DAK Bidang pertanian 2012 digunakan untuk penguatan prasarana kelembagaan perbenihan, pembangunan pos Inseminasi Buatan (IB) dan Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) dan pascapanen termasuk di dalamnya fasilitasi pembangunan RPH. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, salah satu pendekatan yang dikembangkan dalam mewujudkan pencapaian target program diantaranya adalah melalui pola pemberdayaan dengan pendekatan kelembagaan kelompok usaha sebagai upaya untuk: (1) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan usaha, (2) mengakomodasikan aspirasi masyarakat, (3) meningkatkan keterlibatan dalam menanggulangi resiko, (4) meningkatkan peran masyarakat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan (5) mengembangkan usaha dan peluang usaha agribisnis. Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat usahatani yaitu keterbatasan modal petani, serta lemahnya organisasi usaha petani dan jejaring kerjanya sehingga akses informasi menjadi terkendala. Kementerian Pertanian sudah sejak lama merintis pola pemberdayaan seperti ini melalui berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Salah satu perwujudan pemberdayaan masyarakat pertanian dilaksanakan melalui pendampingan kelompok sekaligus penyaluran Dana_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 34
  • 44. Bantuan Sosial. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial tersebut dilakukan dalam rangka pemantapan kelembagaan kelompok sehingga menjadi lembaga mandiri yang dapat mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan sosial dalam pembangunan pertanian. Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok usaha dan mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan pertanian di perdesaan yang akan menjadi embrio tumbuhnya lembaga usaha petani yang kokoh di kawasan pembangunan wilayah. Tujuan penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk pemberdayaan sosial masyarakat pertanian yaitu: 1. Memperkuat modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis dan ketahanan pangan. 2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha peternakan. 3. Mengembangkan usaha peternakan dan agroindustri di kawasan pengembangan. 4. Meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok. 5. Mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya. 6. Mendorong pemantapan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan masyarakat. 7. Mendorong berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan swadaya masyarakat di sub sektor peternakan. 8. Mendorong tumbuh dan bekembangnya pelaku agribisnis muda dan terdidik di sub sektor._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 35
  • 45. BAB IVMEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN A. Prinsip Umum Penyusunan Anggaran B. Dasar Penyusunan C. Mekanisme Penyusunan RKA-KL D. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan E. Struktur Penganggaran
  • 46. BAB IV MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARANSistem penganggaran terpadu berbasis kinerja memerlukan pengaturan sistemdan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah sertamengakomodasi semangat reformasi yang lebih demokratis, desentralistik,sinergis, komprehensif dan berkelanjutan. Pengaturan tersebut sesuai denganparadigma baru pembangunan pertanian yang telah memperhatikan berbagaiperubahan lingkungan strategis di tingkat global dan nasional serta antisipasiterhadap berbagai perubahan kebijakan pembangunan pertanian di daerah.Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja ini muncul didasarkan atasbanyaknya temuan permasalahan dan kendala dalam penerapan anggaranmelalui pendekatan kegiatan proyek maupun bagian proyek. Upayapenyempurnaan pola penganggaran ini dimulai dengan perumusan program danpenyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan programtersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yangbertanggung jawab atas pelaksanaan program serta penentuan indikator kinerjayang digunakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian tujuan program yangtelah ditetapkan.Sebagai wujud penerapan sistem penganggaran ini diharapkan agar aspirasidaerah dalam proses perencanaan akan menumbuhkan rasa ikut memiliki(sense of belonging) bagi daerah terhadap anggaran kinerja, yang kemudiandiharapkan meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi pelaksanaan kegiatan.Selanjutnya perencanaan tersebut juga diharapkan tetap dapat menampungsasaran-sasaran perencanaan yang bersifat makro yang ditetapkan oleh Pusat,sehingga sistem perencanaan yang serasi antara bottom up planning dan topdown policy dapat diwujudkan.Dalam perencanaan anggaran kinerja para perencana harus memilikipemahaman yang komprehensif mengenai hubungan program dengananggaran kinerja khususnya berkaitan dengan: (a) strategi dan prioritas programyang memiliki nilai taktis strategis bagi pembangunan pertanian, (b) target group(kelompok sasaran) yang akan dituju oleh program dan kegiatan yangditunjukkan oleh indikator dan sasaran kinerja yang terukur, dan (c) sumberdayadan teknologi yang tersedia dalam rangka peningkatan pelayanan danpemberdayaan masyarakat.Kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian dalam rangka pelaksanaananggaran pembangunan pertanian di daerah adalah melalui asas dekonsentrasidan asas tugas pembantuan. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yangmerupakan bagian anggaran Kementerian Pertanian yang dialokasikan_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 36
  • 47. berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertanian.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepadaGubernur sebagai wakil Pemerintah.Kegiatan dekonsentrasi di provinsi dilaksanakan oleh satuan kerja perangkatdaerah yang ditetapkan oleh Gubernur. Tugas Pembantuan adalah penugasandari pemerintah pusat kepada kepala daerah. Kegiatan tugas pembantuan didaerah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan olehGubernur, bupati atau walikota.Permasalahan umum yang selama ini terjadi berawal dari rendahnya partisipasimasyarakat dalam perencanaan pembangunan dan ketiadaan standarpelayanan minimal yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.Akibatnya perencanaan pembangunan disusun tanpa indikator yang jelas danterukur, sehingga sulit diketahui tingkat keberhasilan pembangunan yangdicapai. Untuk itu, sebagai langka persiapan menuju anggaran terpadu berbasiskinerja yang akan dilaksanakan secara penuh, perlu disiapkan perangkat dalamperencanaan anggaran berbasis kinerja berupa: (1) penetapan StandarPelayanan Minimal (SPM) sub sektor peternakan, (2) penjabaran petakewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan, (3) penjabaran tupoksi kedalam rencana kerja beserta indikatorkinerja dan pengukurannya, (4) penetapan standar satuan biaya bidangpertanian (Harga Satuan Pokok Kegiatan/HSPK), dan (5) penyusunankesepakatan bersama antar instansi terkait dan stakeholder dalam perencanaanpembangunan peternakan dan kesehatan hewan.Menyikapi hal tersebut, perlu disusun mekanisme perencanaan anggaran yanglebih komprehensif dan memberikan dampak positif terhadap pengembangaansistem perencanaan anggaran kinerja yang lebih sistematis. Untuk itu, padatahap perencanaan anggaran kinerja dilakukan estimasi pengeluaran atas dasarestimasi pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yangperlu diperhatikan adalah sebelum menetapkan besaran pengeluaranhendaknya terlebih dahulu dilakukan estimasi pendapatan secara akurat. Dalamhal ini tidak lepas dari pendekatan bottom up planning dengan tetapmemperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional.Adapun mekanisme perencanaan dan anggaran kinerja sebagai berikut : (i)pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional pembangunan peternakandan kesehatan hewan sebagai acuan makro terhadap implementasi kegiatan didaerah. Hal ini terkait erat dengan tata ruang pengembangan ekonomi,sumberdaya alam pertanian (termasuk kawasan agribisnis unggulan, potensikomoditas unggulan/strategis secara nasional), daya saing, pemberdayaanwilayah tertinggal, pengentasan kemiskinan, pembangunan sarana danprasarana; (ii) pemerintah provinsi menjabarkan kebijakan pusat melalui_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 37
  • 48. penilaian dan koordinasi terhadap pengembangan wilayah berbasis komoditasdi wilayahnya, dengan melibatkan dan memberdayakan Kabupaten/Kota secaramenyeluruh dan terintegrasi dalam pengembangan aspek di hulu sampai hilir,dan unsur penunjangnya; dan (iii) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusunperencanaan program dan anggaran kinerja pembangunan pertanian diwilayahnya yang mengacu pada kebijakan nasional dan kapasitas sumberdayawilayah. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah Kabupaten/Kota terlebihdahulu melakukan identifikasi terhadap: besaran, kualitas dan karakteristik(sumberdaya alam, SDM, modal, teknologi, sosial dan budaya).A. Prinsip Umum Penyusunan Anggaran Dalam penyusunan anggaran ada beberapa prinsip umum yang harus diikuti meliputi prinsip-prinsip umum yang sudah berlaku selama ini dalam pengelolaan keuangan negara seperti: prinsip tahunan, universalitas, kesatuan, dan spesialitas, maupun prinsip-prinsip baru lainnya sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik, antara lain : akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.B. Dasar Penyusunan Dasar penyusunan dokumen anggaran adalah Rencana Kerja Pemerintah yang telah ditetapkan sebagai suatu keputusan pemerintah mengenai rencana kerja pemerintah setelah dibahas dengan DPR. Rencana kerja kementerian negara/lembaga terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Kementerian yang disusun setiap tahun merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Kementerian menjadi landasan bagi kementerian dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dalam satu tahun. RKA-KL tersebut merupakan acuan pembuatan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan selanjutnya DIPA merupakan acuan pelaksanaan anggaran.C. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Berdasarkan Hasil Kesepakatan Pembahasan DPR dan Alokasi Anggaran K/L maka, K/L menyesuaikan RKA-K/L. Penyesuaian dimaksud meliputi: 1. Penyesuaian terhadap angka dasar apabila terdapat perubahan_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 38
  • 49. parameter ekonomi (indeks inflasi untuk tahun yang direncanakan) dan/atau penyesuaian parameter non- ekonomi apabila terdapat perubahan kebijakan sehingga berpengaruh terhadap besaran alokasi anggaran K/L; 2. Adanya progam/kegiatan/output baru sebagai hasil kesepakatan pembahasan dengan DPR. Dalam rangka penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran K/L, ada beberapa kemungkinan: 1. Apabila tidak ada perubahan parameter ekonomi, parameter non- ekonomi, dan usulan program/kegiatan/output baru maka, RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L secara langsung ditetapkan dalam SP RKA-K/L; 2. Apabila ada perubahan parameter baik ekonomi maupun non-ekonomi maka, penuangan dalam KK RKA-K/L dilakukan melalui penyesuaian dengan parameter ekonomi dan non ekonomi pada tingkat komponen. Penyesuaian pada komponen pendukung dilakukan dengan melakukan perkalian dengan parameter ekonomi. Sedangkan penyesuaian komponen utama dapat dilakukan dengan mengalikan dengan parameter ekonomi atau sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan; 3. Apabila ada program/kegiatan/output baru sebagai hasil kesepakatan pembahasan dengan DPR maka, K/L menyesuaikan RKA-K/L dengan: a. Mengusulkan rumusan program/kegiatan/output sebagai hasil kesepakatan pembahasan dengan DPR kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan terlebih dahulu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Usulan program dan kegiatan (Non Output) diajukan kepada Kementerian Perencanaan. Sedangkan usulan Output diajukan kepada Kementerian Keuangan. Usulan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai referensi pada program aplikasi RKA-K/L; b. Entry data biaya pada masing-masing komponen dengan mengacu pada standar biaya yang berlaku pada tahun yang direncanakan atau kepatutan dan kewajaran harga (disertai dengan SPTJM); c. Meneliti kembali jumlah alokasi anggaran tersebut apakah sesuai dengan jumlah alokasi anggaran hasil kesepakatan pembahasan dengan DPR; d. Hasil penuangan alokasi anggaran hasil kesepakatan pembahasan dengan DPR terdapat dalam formulir B, KK RKA-K/L_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 39
  • 50. D. Pengesahaan Dokumen Pelaksanaan Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) butir b. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan berwenang mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP- DIPA) untuk DIPA yang diterbitkan di Pusat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses penerbitan SP-DIPA di daerah, kewenangan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb).E. Struktur Penganggaran. Pasal 11 ayat 5 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengeluaran negara dibagi atas unit organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Lebih jauh dalam Pasal 15 ayat 5 juga menyatakan bahwa anggaran yang disetujui oleh DPR dirinci dalam unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. 1. Organisasi dan Bagian Anggaran Klasifikasi organisasi yang digunakan dalam anggaran belanja negara adalah klasifikasi untuk masing-masing kementerian negara/lembaga. Dalam masing-masing kementerian negara/lembaga dibagi dalam tingkat eselon I yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan suatu program, unit eselon II dan unit eselon III yang bertanggung jawab terhadap suatu pelaksanaan kegiatan pendukung program. 2. Fungsi dan Sub Fungsi Klasifikasi anggaran dibagi menurut fungsi yang akan sangat membantu dalam penyusunan struktur program dan kegiatan. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi fungsi dibagi ke dalam 11 (sebelas) fungsi utama dan dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi. Penggunaan fungsi dan sub fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian negara/lembaga. Untuk pembangunan pertanian termasuk ke dalam fungsi: ekonomi (kode 04) dan sub-fungsi: pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan (kode 04.03)._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 40
  • 51. 3. Program Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga. Dalam rangka penyusunan anggaran TA. 2012, program prioritas dan program penunjang ditetapkan dimasing-masing kementerian/lembaga. Untuk pembangunan pertanian telah ditetapkan 12 program yaitu Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan, Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan, Program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan pangan hewani yang aman , sehat, utuh dan halal, Program penyedian dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, Program peningkatan nilai tambah. daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian, Program peningkatan diversivikasi dan ketahanan pangan masyarakat, Program penciptaan teknologi dan penciptaan varietas unggul berdaya saing, Program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani, program peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati, Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Pertanian, Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pertanian. 4. Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan tersebut. Timbulnya sub kegiatan adalah sebagai konsekuensi adanya perbedaan jenis dan satuan keluaran antar sub kegiatan dalam kegiatan dimaksud. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sub kegiatan yang satu dipisahkan dengan sub kegiatan lainnya adalah berdasarkan perbedaan keluaran._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 41
  • 52. 5. Jenis Belanja Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.02/2011, tanggal 27 Juni 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA-KL, bahwa klasifikasi anggaran menurut jenis belanja dibagi ke dalam 8 (delapan) kategori yaitu : a. Belanja Pegawai yaitu kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja ini antara lain digunakan untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, lembur dan uang makan PNS; b. Belanja barang yaitu pengadaan barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja ini antara lain digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas; c. Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal. Dalam belanja ini termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya; d. Bunga yaitu pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman; e. Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada perusahaan negara dan perusahaan swasta; f. Bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan. Bantuan ini antara lain untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan; g. Hibah yaitu pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 42
  • 53. spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus; h. Belanja lain-lain yaitu pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja pada butir 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) tersebut diatas. Selanjutnya, dalam merancang kegiatan yang akan dilaksanakan agar berpedoman pada : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). b. Peraturan Mneteri Keungan Nomor 84 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggarn 2012. c. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (HSBGN) tahun anggaran 2011. d. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) ataupun Harga Standar Biaya Khusus (HSBK): 1) Untuk kegiatan yang berlokasi didaerah, HSPK ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setelah mendapat masukan dari Dinas terkait serta didukung oleh survey Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi. 2) Untuk kegiatan yang ada di Pusat, HSPK ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. 3) Kegiatan yang bersifat lintas daerah, HSPK ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dengan harga disesuaikan dengan kondisi daerah dimana kegiatan lintas daerah tersebut direncanakan akan dilaksanakan. 4) Penelaahan atas biaya pengadaan jasa konsultan berpedoman pada Petunjuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil, mengacu kepada SKB Menkeu dan Bappenas. Terhadap kegiatan yang belum ditetapkan indeks satuan biayanya dinilai berdasarkan RAB dan ditetapkan oleh pejabat yang berwewenang dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku atau harga penawaran._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 43
  • 54. BAB V PENGELOLAAN ANGGARANA. Pengelolaan Anggaran Pembangunan Peternakan PusatB. Pengelolaan Dana DekonsentrasiC. Pengelolaan Dana Tugas PerbantuanD. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan AnggaranE. Penanggung Jawab Program dan Anggaran PembangunanF. Perubahan Dokumen Anggaran
  • 55. BAB V PENGELOLAAN ANGGARANPengelolaan program dan anggaran dilakukan melalui unit organisasi berupasatuan kerja. Kepala Satker baik organisasi tingkat eselon I maupun eselon II,eselon III atau eselon IV yang berdiri sendiri adalah sebagai Kuasa PenggunaAnggaran yang dibantu dengan pejabat pengelola keuangan. Satker yangpimpinannya ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dikelompokkansebagai berikut :1. Satker Pusat adalah Satker yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor pusat Kementerian/Lembaga yang lokasinya dapat berada di pusat dan atau di daerah.2. Satker/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian/Lembaga adalah instansi vertikal di daerah yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berasal dari kantor pusat.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satker di Provinsi/kabupaten/kota. Satker di provinsi melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sedangkan Satker di kabupaten/kota melaksanakan tugas pembantuan.Pengorganisasian anggaran pembangunan peternakan berdasarkan satuankerja lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak80 satker dan dapat dikelompokkan menjadi sebanyak satu satker kantorpusat, 22 Satker di UPT Pusat, dan 33 satker di provinsi, 24 satker dikabupaten/kota dan pengelolaan anggarannya sebagai berikut :A. Pengelolaan Anggaran Pembangunan Peternakan Pusat Pengelolaan anggaran pembangunan peternakan di pusat dengan menggunakan pengorganisasian anggaran seperti pada Bagan 1, sedangkan pada UPT Pusat seperti pada Bagan 2._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 44
  • 56. Bagan 1. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA. 2012 Menteri Pertanian Pengguna Anggaran/Barang Dirjen Peternakan dan Keswan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris / Direktur lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Satuan Kepala Bagian Keuangan/ Bendahara Penerimaan Pelaksana Pejabat Penandatangan Surat Jabatan Fungsional Perintah Membayar (P2SPM) Penguji SPP & SAI Penerbitan SPM PUM Petugas Pembukuan Kasir dan Kartu-kartu PUMCatatan :1. Menteri menunjuk KPA2. Menteri menetapkan/mengangkat P2SPM dan Bendahara3. KPA menetapkan/mengangkat pejabat eselon II atau pejabat lainnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, petugas SAI dan petugas PUM.4. SAI = sistem akuntansi instansiDalam rangka pengelolaan anggaran pembangunan peternakan yang ada diPusat dan Unit Pelaksanan Teknis Pusat, Menteri Pertanian selaku penggunaanggaran menetapkan/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),Bendahara, serta Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (P2SPM).Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. KPA mengangkat Pejabat PembuatKomitmen (PPK). Selanjutnya untuk memperlancar pengelolaan administrasikeuangan dari setiap PPK serta membantu kelancaran tugas bendahara, makaKPA dapat mengangkat Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 45
  • 57. Bagan 2. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Pada Satker UPT Pusat TA. 2012 Menteri Pertanian Pengguna Anggaran/Barang Kepala Satker UPT Kuasa Pengguna Anggaran/Brg Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Satuan Kabag/Kasub Bendahara Penerimaan Pelaksana TU/Umum/Keuangan Jabatan Fungsional Pejabat Penandatangan SPM Penguji SPP dan SAI. Penerbitan SPM PUM Petugas Pembukuan Kasir dan kartu-kartu PUMCatatan :1. Menteri menunjuk Kepala Satker UPT Pusat sebagai KPA2. Menteri menetapkan/mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, serta P2SPM3. Kepala Satker menentapkan/mengangkat petugas pembantu Bendahara4. KPA menetapkan/mengangkat kabag/kabid/kasie atau pejabat lainnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, petugas SAI dan petugas PUM.5. SAI = sistem akuntansi instansiB. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kegiatan pembangunan peternakan yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 adalah kegiatan non fisik, mencakup enam kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan non fisik yang dimaksud di provinsi dari dana dekonsentrasi adalah: koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, termasuk belanja fisik input berupa pengadaan barang/jasa sebagai penunjang kegiatan non fisik dimaksud. Gubernur mengadministrasikan DIPA dekonsentrasi sesuai format yang ditentukan Menteri Dalam Negeri (Lampiran-1) dan memberitahukan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi Kementerian Pertanian kepada DPRD. Untuk meningkatkan_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 46
  • 58. kinerja pengelolaan APBN Tahun 2012 secara ekonomis, efisien dan efektif serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan pembangunan peternakan. Pengorganisasian pengelolaan anggaran dana dekonsentrasi seperti pada Bagan 3. Bagan 3. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Dana Dekonsentrasi Satker Dinas Provinsi TA. 2012 Gubernur Penerima Pelimpahan Wewe- nang Dana Dekonsentrasi Kepala Dinas/Badan Provinsi Kuasa Pengguna Anggaran Eselon-III Dinas/Badan Prov Eselon-III Dinas/Badan Prov Eselon-III Dinas/Badan Prov Eselon-III Dinas/Badan Prov Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Satuan Kabag TU/Umum/ Bendahara Penerimaan Pelaksana Pejabat Penandatangan Surat Jabatan Fungsional Perintah Membayar (P2SPM) Penguji SPP dan SAI. penerbitan SPM PUM Petugas Pembukuan Kasir Dan kartu-kartu PUM Catatan : • Gubernur menunjuk KPA/PB • Gubernur menetapkan/mengangkat P2SPM dan Bendahara • KPA dapat menetapkan/mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, petugas SAI dan petugas PUM. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran dalam pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi harus memperhatikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); Pedoman Umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian atau Pedoman Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); Keputusan penetapan para pelaksana anggaran; serta membuat, menyiapkan dan menyelenggarakan pembukuan pengelolaan dana dekonsentrasi._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 47
  • 59. Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi diadministrasikan dalam anggaran dekonsentrasi. Apabila ada sisa/saldo anggaran lebih atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi, merupakan penerimaan kembali APBN dan disetor ke rekening Kas Umum Negara. Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi dapat menghasilkan penerimaan, maka merupakan penerimaan APBN dan harus disetor ke Kas Umum Negara sesuai peraturan perundang- undangan. Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi menjadi barang milik Negara. Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.C. Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kegiatan pembangunan peternakan yang dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 adalah untuk kegiatan fisik, mencakup enam kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang dimaksud Kegiatan fisik di provinsi/kabupaten/kota dari dana tugas pembantuan adalah kegiatan menghasilkan keluaran (output), penambahan & pemeliharaan aset pemerintah, termasuk belanja non fisik yang mendukung kegiatan fisik itu sendiri, seperti perencanaan dan pengawasan dalam konstruksi serta pelatihan dalam rangka kegiatan fisik dimaksud. Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan, kepada gubernur dilimpahkan penugasan pengelolaan anggaran tugas pembantuan sesuai dengan dokumen DIPA TA 2012. Gubernur mengadministrasikan DIPA tugas pembantuan provinsi dan kabupaten/kota sesuai format yang ditentukan Menteri Dalam Negeri (Lampiran-3 dan 4) dan memberitahukan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan Kementerian Pertanian kepada DPRD. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan APBN Tahun 2012 secara ekonomis, efisien dan efektif serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan tugas pembantuan provinsi. Pengorganisasian pengelolaan anggaran tugas pembantuan seperti pada Bagan 4._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 48
  • 60. Bagan 4. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Tugas Pembantuan Satker di Provinsi TA. 2012 Gubernur Penerima Penugasan Dana Tugas Pembantuan Ka Dinas/Badan/Kantor/Satker Kuasa Pengguna Anggaran Es-III Dinas/Bdn Prov Es-III Dinas/Badan Prov Es-III Dinas/Badan Prov Es-III Dinas/Badan/Kantor Prov Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Satuan Kabag/Kasubag TU/Umum/Keu/ Bendahara Penerimaan Pelaksana Pejabat Penandatangan Surat Jabatan Fungsional Perintah Membayar (P2SPM) Penguji SPP dan SAI. penerbitan SPM PUM Pentugas Pembukuan Kasir dan Kartu-kartu PUM Catatan : Menteri menetapkan/mengangkat KPA, PPK, P2SPM dan Bendahara atas usulan dari Provinsi Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan, kepada bupati/walikota dilimpahkan penugasan pengelolaan anggaran tugas pembantuan sesuai dengan dokumen DIPA Tahun Anggaran 2012. Bupati/walikota mengadministrasikan DIPA tugas pembantuan sesuai format yang ditentukan Menteri Dalam Negeri dan memberitahukan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan Kementerian Pertanian kepada DPRD. Bupati/Walikota menetapkan satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan tugas pembantuan kabupaten/kota. Pengorganisasian pengelolaan anggaran tugas pembantuan seperti pada Bagan 5._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 49
  • 61. Bagan 5. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Tugas Pembantuan Satker di Kab/Kota TA. 2012 Bupati/Walikota Penerima Penugasan Dana Tugas Pembantuan Ka Dinas/Badan/Kantor/Satker Kuasa Pengguna Anggaran Es-III Dins/Bdn Kab/Kot Es-III Dins/Bdn Kab/Kot Es-III Dinas/Badan/Kantor Kab/Kota Es-III Dinas/Badan/Kantor Kab/Kota Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Satuan Kabag/Kasubag TU/Umum/Keu Bendahara Penerimaan Pelaksana Pejabat Penandatangan Surat Jabatan Fungsional Perintah Membayar (P2SPM) Penguji SPP dan SAI. penerbitan SPM PUM Petugas Pembukuan Kasir dan kartu-kartu PUM Catatan : Menteri menetapkan/mengangkat KPA/PB, PPK, P2SPM dan Bendahara atas usulan dari Kab/kota Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran dalam pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan harus memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); Pedoman Umum yang diterbitkan Dirjen Peternakan dan Kesehetan Hewan; Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); Keputusan penetapan para pelaksana anggaran; serta membuat, menyiapkan, menyelenggarakan pembukuan pengelolaan dana tugas pembantuan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan dapat menghasilkan penerimaan, maka merupakan penerimaan APBN dan harus disetor ke Kas Umum Negara sesuai peraturan perundang-undangan. Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan menjadi barang milik Negara. Penerimaan dan Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan diadministrasikan dalam anggaran tugas pembantuan. Apabila ada sisa/saldo anggaran lebih atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan,_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 50
  • 62. merupakan penerimaan kembali APBN dan disetor ke rekening Kas Umum Negara. Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana tugas pembantuan kabupaten/kota secara ekonomis, efisien dan efektif serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah berperan dalam koordinasi perencanaan, pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pembantuan kab/kota di wilayahnya.D. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Anggaran Sesuai dengan perubahan sistem penganggaran yang berorientasi kinerja, banyak sekali dijumpai permasalahan yang perlu diselesaikan, sehingga berdampak terhadap output yang akan dicapai. Permasalahan pengelolaan anggaran selama ini meliputi ketaatan disiplin pengelolaan anggaran, kegiatan maupun estimasi alokasi biaya yang tidak tepat, ketidaktepatan waktu pelaksanaan, acuan standar harga/biaya, kualitas SDM perencana dan lainnya. Untuk itu perlu didukung dengan menciptakan aparat pengelola anggaran yang disiplin dan penuh tanggungjawab. Rincian penetapan pengelola keuangan, kewenangan dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (P2SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendaharawan Pengeluaran serta Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan APBN diatur dalam buku Pedoman Administrasi Keuangan (PAK) Kementerian Pertanian.E. Penanggung Jawab Program dan Anggaran Pembangunan Pola pengorganisasian program dan anggaran berbasis kinerja pembangunan peternakan termasuk salah satu penentu arah dalam pelaksanaan pembangunan peternakan. Dengan adanya penataan organisasi yang mantap dan pengelolaan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), maka akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya tingkatan mekanisme kontrol sekaligus pembinaan terhadap implementasi kegiatan berdasarkan program dan anggaran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 51
  • 63. 1. Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas keberhasilan program dan anggaran kinerja pembangunan pertanian termasuk didalamnya peternakan secara nasional. Menteri Pertanian sebagai Pengguna Anggaran/Barang dalam menjalankan tugasnya dibantu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang dalam melaksanakan tugas operasional dibantu oleh Direktur/Sesditjen atau pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam hal pengendalian dan evaluasi dilakukan secara terpadu di bawah kendali Kuasa Penguna Anggaran. 2. Masing-masing Gubernur bertanggungjawab terhadap keberhasilan program dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk pembangunan peternakan di provinsi yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan tugas operasional, Gubernur dibantu oleh Kepala Dinas lingkup peternakan provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan secara teknis bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan peternakan yang dikelolanya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Peternakan Provinsi dibantu oleh Bendahara, serta eselon-3 atau pejabat yang mempunyai kompetensi di lingkup instansinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Pengendalian dan evaluasi dilakukan secara bersama di bawah kendali Kepala Dinas Peternakan provinsi. 3. Masing-masing Bupati/Walikota bertanggungjawab terhadap keberhasilan program dan anggaran tugas pembantuan untuk pembangunan peternakan di kabupaten/kota yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan tugas operasional, Bupati/Walikota dibantu oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan secara teknis bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan peternakan yang dikelolanya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas peternakan kabupaten/kota dibantu oleh Bendahara, serta eselon-3 atau pejabat yang mempunyai kompetensi di lingkup instansinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Pengendalian dan evaluasi dilakukan secara bersama di bawah kendali Kepala Dinas peternakan kabupaten/kota. Secara lebih detail pengorganisasian dan penanggungjawab pengelolaan anggaran baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagai berikut:_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 52
  • 64. 1. Tingkat Pusat a. Menteri Pertanian sebagai Penanggungjawab Program Pembangunan Pertanian. b. Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian selaku pembina program dan anggaran kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang dipimpinnya. c. Masing-masing Unit Kerja Eselon-I bertindak sebagai koordinator terhadap komoditas/tugas pokok/pelayanan yang dikembangkan/ dilakukan. d. Selaku pembina program dan anggaran kinerja, dalam operasional kegiatan dibantu oleh dua orang bendahara (Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan), Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran serta Pejabat Pembuat Komitmen. 2. Tingkat Provinsi a. Gubernur sebagai penanggung jawab program dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk pembangunan pertanian di daerahnya. b. Kepala Dinas/Badan/UPT Daerah sebagai Kepala Satker lingkup pertanian atau pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, masing-masing bertanggung jawab atas seluruh aktivitas kegiatan serta keberhasilan program dan anggaran kinerja pada Satker yang dipimpinnya. c. Untuk kelancaran operasional kegiatan program dan anggaran kinerja (tertib administrasi dan keuangan) sehari-hari, masing- masing kepala Satker dibantu oleh dua orang bendahara (Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan), Pejabat Pembuat Komitmen serta Kabag TU/Umum sebagai Pejabat Penguji dan perintah Pembayaran. d. Untuk Satker UPT/UPTD, Kepala Satker dipegang oleh Kepala UPT yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang bendahara (Bendahara Pengeluaran), Kasi atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kasubag TU/Umum sebagai Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran. 3. Tingkat Kabupaten/Kota a. Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab program dan anggaran tugas pembantuan untuk pembangunan pertanian di daerahnya. b. Kepala Dinas/Badan/UPT Daerah sebagai Kepala Satker lingkup pertanian atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, masing-masing bertanggung jawab atas_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 53
  • 65. seluruh aktivitas kegiatan serta keberhasilan program dan anggaran kinerja pada Satker yang dipimpinnya. c. Untuk kelancaran operasional kegiatan program dan anggaran kinerja (tertib administrasi dan keuangan) sehari-hari, masing- masing kepala Satker dibantu oleh dua orang bendahara (Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan), Pejabat Pembuat Komitmen serta Kabag TU/Umum sebagai Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran. d. Untuk Satker UPT/UPTD, Kepala Satker dipegang oleh Kepala UPT yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang bendahara (Bendahara Pengeluaran), Kepala seksi atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kasubbag TU/Umum sebagai Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran.F. Perubahan Dokumen Anggaran 1. Ketentuan Kepala Satker penerima Dana Dekonsentrasi, Kantor Daerah dan Dana Tugas Pembantuan dan Para Pejabat Eselon II lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat melakukan perubahan terhadap Dokumen Anggaran yang ada (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Perubahan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perubahan Dokumen Anggaran. 2. Prosedur Kepala Satker Penerima Dana Dekonsentrasi,Kantor Daerah dan Dana Tugas Pembantuan serta Direktur lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengirimkan surat pengajuan revisi kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Adapun dalam surat tersebut harus terdapat alasan mengapa revisi tersebut diperlukan dan dilampirkan Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya surat dan dokumen tersebut akan diteliti kesesuaian dan kelengkapannya sebelum proses dilanjutkan. Apabila surat dan data dukung telah sesuai dan lengkap maka pengajuan revisi akan diproses untuk mendapat persetujuan dari Instansi terkait. Tetapi apabila terdapat ketidaksesuaian/kekurangan data dukung maka pengajuan tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang mengajukan revisi untuk melengkapi persyaratan dimaksud_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 54
  • 66. 3. Persyaratan Persyaratan/Dokumen yang harus dipenuhi oleh Kepala Kantor penerima Dana Kantor Daerah,Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Pejabat Eselon II lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut : a. Surat Pengajuan Revisi. b. Matriks Usulan Perubahan ( format terlampir) ditandatangani oleh pihak yang berwenang (Kepala Dinas/Pejabat Es II lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan). c. TOR dan RAB kegiatan yang baru ditandatangani oleh pihak yang berwenang (Kepala Dinas/Pejabat Es II lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan). d. Aplikasi Data Komputer (back up data RKAKL yang telah dirubah). e. Data dukung lainnya seperti RAB yang telah diketahui oleh Dinas Cipta Karya setempat untuk pengadaan bangunan, Daftar Inventaris Barang untuk pengadaan kendaraan Roda 2 dan Roda 4,daftar harga dari pihak penyedia/Surat Pertanggungjawaban Mutlak dll._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 55
  • 67. 4. Prosedur surat revisi lengkap Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan kepada Sekditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan apabila pengajuan revisi telah sesuai dan dilengkapi oleh data dukung yang lengkap. (Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tugas pembantuan). Contoh : NOTA DINAS Nomor : Kepada : Dari : Perihal : Lampiran : Tanggal : Tembusan : Berdasarkan Surat Kepala Dinas/Kepala UPT [sebutkan nama Dinas dan UPT pemohon revisi] nomor : [ isikan nomor surat pengajuan] tanggal [isikan tanggal surat pengajuan] perihal [isikan perihal surat pengajuan] Pengajuan revisi terssebut dilakukan dengan alasan [ sebutkan alasan yang terdapat pada surat pengajuan ]. Setelah dilakukan telaahan lebih lanjut terhadap pengajuan revisi dimaksud maka dapat disampaikan bahwa Revisi telah dilengkapi oleh data dukung yang memadai untuk selanjut dapat dimintakan pertimbangan teknis kepada Direktorat terkait. Bersama ini kami sampai Draft Nota Dinas kepada Direktorat terkait untuk dapat ditandatangi apabila Bapak tidak berkehendak lain. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Kepala Bagian Perencanaan Nama NIP_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 56
  • 68. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Direktorat terkait untuk meminta persetujuan teknis apabila pengajuan revisi telah sesuai dan dilengkapi oleh data dukung yang lengkap. (Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tugas pembantuan). NOTA DINAS Nomor : Kepada : Dari : Perihal : Lampiran : Tanggal : Tembusan : Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas [sebutkan nama Dinas revisi] nomor : [ isikan nomor surat pengajuan] tanggal [isikan tanggal surat pengajuan] perihal [isikan perihal surat pengajuan] Pengajuan revisi tersebut dilakukan dengan alasan [ sebutkan alasan yang terdapat pada surat pengajuan ]. Setelah dilakukan telaahan lebih lanjut terhadap pengajuan revisi dimaksud maka dapat disampaikan bahwa Revisi telah sesuai dan dilengkapi oleh data dukung yang memadai. Kami harapkan Saudara dapat menelaah lebih lanjut secara teknis kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk dirubah. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Sekretaris, Nama NIP_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 57
  • 69. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Direktur Jenderal untuk meminta persetujuan apabila pengajuan revisi telah sesuai dan dilengkapi oleh data dukung yang lengkap dan telah mendapat persetujuan dari Direktorat terkait [ Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tugas pembantuan] NOTA DINAS Nomor : Kepada : Dari : Perihal Lampiran : Tanggal : Tembusan : Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas [ Nama Dinas revisi] nomor] : [ isikan nomor surat pengajuan] tanggal [isikan tanggal surat pengajuan] perihal [isikan perihal surat pengajuan] dan persetujuan Direktorat terkait melalui Nota dinas nomor : [ isikan nomor surat pengajuan] tanggal [isikan tanggal surat pengajuan] perihal [isikan perihal surat pengajuan] Bersama ini disampaikan Draft surat persetujuan dan lampiran revisi untuk dapat ditandatangi apabila Bapak tidak berkehendak lain. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Sekretaris, Nama NIP_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 58
  • 70. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : Lampiran : Hal : Yth Kepala Dinas [isikan dengan nama satker pemohon revisi] Di [Kota lokasi satker pemohon revisi] Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor [isikan PMK yang mengatur tentang tata cara revisi] dan Menindaklanjuti surat Saudara nomor : [ isikan nomor surat pengajuan] tanggal [isikan tanggal surat pengajuan] perihal [isikan perihal surat pengajuan] bersama ini kami sampaikan bahwa Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat menyetujui permohonan revisi yang Saudara ajukan untuk selanjutnya agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. Direktur Jenderal, Nama NIP_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 59
  • 71. BAB VI PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORANA. Pengendalian Kegiatan dan AnggaranB. Pengawasan Program, Kegiatan dan AnggaranC. Monitoring dan EvaluasiD. PelaporanE. Penghargaan dan Sanksi
  • 72. BAB VI PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORANA. Pengendalian Kegiatan dan Anggaran Pengendalian kegiatan dan anggaran merupakan kegiatan yang cukup penting mengingat banyaknya kendala dan permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Disamping itu, tuntutan agar pengelola kegiatan, anggaran dan penerima manfaat dapat bekerja sama serta melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, penegakan hukum dan perlakuan yang adil/kesetaraan, perlu dilakukan pengendalian terhadap implementasi kegiatan dan anggaran kinerja pembangunan pertanian di daerah dengan tujuan: 1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dengan sasaran yang ingin dicapai. 2. Mengantisipasi secara dini terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dicari solusinya. 3. Mencegah atau mengurangi terjadinya kesalahan pelaksanaan kegiatan dan penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana serta sasaran yang ingin dicapai. 4. Mendapatkan bahan untuk dijadikan masukan dalam penyempurnaan dan evaluasi kegiatan. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan lingkup Kementerian Pertanian, maka pengendalian kegiatan dan anggaran kinerja ini dilakukan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini mengingat beragamnya komoditas yang dikembangkan di daerah serta jenis kegiatan yang dilaksanakan. Bentuk pengendalian yang dilakukan adalah : 1. Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan teknis di daerah melalui penerbitan Pedoman sebagai acuan/rambu-rambu dalam operasional kegiatan. 2. Sosialisasi Pedoman sebelum tahapan pelaksanaan kegiatan. 3. Bimbingan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja pelaksanaan kegiatan, program dan anggaran kinerja. 4. Peningkatan kualitas SDM melalui kursus, workshop atau pelatihan. 5. Melakukan kunjungan ke daerah untuk melakukan supervisi pembinaan, bimbingan, monitoring, evaluasi, arahan serta sejenisnya sehingga kontrol yang diberikan dapat mendukung keberhasilan kegiatan di daerah._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 60
  • 73. 6. Evaluasi tahunan Eselon-I perlu dilakukan untuk mengetahui kinerja keseluruhan dan menjadi dasar perencanaan program dan anggaran berikutnya.B. Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran Dalam sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, pengawasan fungsional pembangunan peternakan masih tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Pengawasan Internal oleh pimpinan pelaksana fungsi manajemen (Eselon I dan II) melalui Satlak SPI. Pengawasan dapat dilakukan setiap saat selama proses manajemen berlangsung. Pengawasan fungsional kegiatan program dan anggaran kinerja pembangunan peternakan secara eksternal juga dilakukan oleh aparatur pengawasan seperti BPK, BPKP dan Bawasda. Pengawasan yang dilaksanakan berupa pemeriksaan reguler yaitu pemeriksaan setempat yang dilaksanakan secara reguler terhadap obyek pemeriksaan lingkup Kementerian Pertanian berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun pemeriksaan non reguler. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian terhadap pengelolaan program, kegiatan dan anggaran kinerja. Objek pemeriksaan diprioritaskan terhadap obyek yang anggarannya relatif besar, mempunyai aspek pelayanan masyarakat, bantuan luar negeri serta mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan pembangunan peternakan dan bidang-bidang rawan kebocoran. Sistem dan upaya pengawasan terus dikembangkan dan disempurnakan melalui berbagai langkah yang efektif agar dapat mengamankan kebijakan pembangunan peternakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Upaya tersebut dilakukan melalui penyempurnaan dan pemantapan sistem dan proses penyusunan program kerja pemeriksaan dengan mengikutsertakan secara aktif unsur-unsur perencana dan pelaksana. Di samping itu, peningkatan ketrampilan petugas pemeriksa merupakan kegiatan yang mutlak dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam upaya mendukung fungsi pemeriksaan dan pengawasan secara lebih berkualitas. Dalam rangka mendukung implementasi program dan anggaran berbasis kinerja maka pemeriksaan yang dilakukan meliputi : 1. Pemeriksaan kinerja aparat pengelolaan kegiatan, yaitu pemeriksaan apakah sumberdaya dan dana sudah digunakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 61
  • 74. 2. Pemeriksaan yang mengarah pada pelaksanaan wewenang sesuai tupoksi, apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai atau tidak sehingga akan dapat merekomendasikan penyempurnaan pada kegiatan yang akan datang. 3. Pemeriksaan akuntabilitas kinerja dimana instansi pelaksana kegiatan mempertanggungjawabkan wewenang dan tupoksi instansi tersebut. 4. Pemeriksaan khusus dilaksanakan sewaktu-waktu melalui pengujian dan pendalaman untuk memperoleh kejelasan suatu informasi yang bersumber dari laporan masyarakat. Pemeriksaan ini termasuk pula untuk pengembangan dari pemeriksaan reguler yang dipandang perlu terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan wewenang.C. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dananya bersumber dari APBN, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006, tentang: Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. PP No. 39 Tahun 2006, tidak hanya mengikat Satker Lingkup Kementerian Pertanian tetapi juga SKPD Provinsi (Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan) dan SKPD Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan). 1. Monitoring Monitoring diatur dengan PP No. 39 Tahun 2006 dan kegiatan yang sama di luar monitoring digunakan istilah pemantauan. Pemantauan didefinisikan sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Program/kegiatan yang harus dimonitor meliputi: (1) Seluruh program/kegiatan yang tertera pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program/Kegiatan yang dimaksud adalah seluruh program/kegiatan yang tercantum dalam DIPA. (2) Seluruh program/kegiatan di tingkat provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, (3) Seluruh program/kegiatan di tingkat kabupaten/kota dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 terdapat 5 kelompok pejabat pemantauan/ monitoring pelaksanaan rencana pembangunan. Kelompok pejabat dimaksud adalah : (1) Pimpinan Kementerian_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 62
  • 75. Pertanian menjadi pejabat pemantau pelaksana Renja Kementerian Pertanian (program dan kegiatan). Pimpinan Kementerian Pertanian menunjuk pejabat pelaksana tugas pemantauan yang didalamnya termasuk pejabat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, (2) Gubernur menjadi pejabat pemantau pelaksana rencana program dan kegiatan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan, (3) Bupati/Walikota menjadi pejabat pemantau pelaksana rencana program dan kegiatan sesuai tugas dan kewenangannya, (4) Kepala SKPD Provinsi menjadi pejabat pemantau pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam rangka dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (5) Kepala SKPD Kabupaten/Kota menjadi pejabat pemantau program dan kegiatan tugas pembantuan. Hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala SKPD Provinsi, Kepala SKPD Kabupaten Kota, disusun dalam bentuk laporan triwulan. Format, tata cara, dan waktu penyampaian laporan dilaksanakan berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012, Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012 dan Pelimpahan Wewenang Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012. 2. Evaluasi Setiap Satker Pusat & Satker Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari APBN. Evaluasi dimaksud dilakukan terhadap pencapaian sasaran sumberdaya yang digunakan, indikator dan sasaran kinerja keluaran (output) untuk masing-masing kegiatan. Hasil evaluasi kegiatan Satker tersebut akan digunakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengevaluasi kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 63
  • 76. Hasil Evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan digunakan oleh Menteri Pertanian sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah.D. Pelaporan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, untuk pembangunan pertanian Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Menteri Pertanian. Laporan kinerja dievaluasi dan dilaporkan ke Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Menteri/Pejabat Eselon I) untuk digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi alokasi anggaran tahun berikutnya. Pelaporan hasil kegiatan program dan anggaran kinerja ini, merupakan bentuk penyampaian informasi serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai pada akhir pelaksanaan. Melalui laporan akan dapat dilihat sejauhmana tingkat keberhasilannya. 1. Pelaporan Dana Dekonsentrasi Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tanggal 29 Desember 2010 tentang Pelimpahan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2012, pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekonsentrasi mencakup laporan manajerial dan laporan akuntabilitas. Laporan manajerial mencakup perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak-lanjut sedangkan laporan akuntabilitas meliputi laporan keuangan dan laporan barang. Laporan barang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi. a. Mekanisme Pelaporan Dana Dekonsentrasi Berdasarkan Aspek Manajerial 1) Kepala SKPD provinsi menyusun serta menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi dan kepada Menteri Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 64
  • 77. membidangi kegiatan dimaksud setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir. 2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merekapitulasi laporan manajerial dan melaporkan ke Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir. 3) Gubernur menugaskan Bappeda menggabungkan laporan manajerial dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. 4) Bentuk dan isi laporan manajerial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. b. Mekanisme Pelaporan Dana Dekonsentrasi Berdasarkan Aspek Akuntabilitas 1) Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang (laporan akuntabilitas). 2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dana dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. 3) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan BMN hasil pelaksanaan dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN. 4) Untuk membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Pertanian membentuk Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/BW). 5) Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di seluruh Indonesia. 6) Organisasi dan tata kerja Sekretariat UAPPA/B-W ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 65
  • 78. 2. Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 70/Permentan /OT.140/12/2010 Tanggal 29 Desember 2010 Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012, Pertanggungjawaban dan pelaporan dana tugas pembantuan provinsi mencakup laporan manajerial dan laporan akuntabilitas. Laporan manajerial meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak- lanjut. Laporan akuntabilitas meliputi laporan keuangan dan laporan barang. Laporan barang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan tugas pembantuan. a. Mekanisme Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Berdasarkan Aspek Manajerial 1) Kepala SKPD provinsi menyusun serta menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi dan kepada Menteri Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang membidangi kegiatan dimaksud setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir. 2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian merekapitulasi laporan manajerial dan melaporkan ke Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir. 3) Gubernur menugaskan Bappeda menggabungkan laporan manajerial dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. 4) Bentuk dan isi laporan manajerial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 66
  • 79. b. Mekanisme Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Berdasarkan Aspek Akuntabilitas 1) Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan wajib menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang (laporan akuntabilitas). 2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dana tugas pembantauan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. 3) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan BMN hasil pelaksanaan dana tugas pembantuan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN. 4) Untuk membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Pertanian membentuk Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W). 5) Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di seluruh Indonesia. 6) Organisasi dan tata kerja Sekretariat UAPPA/B-W ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian. c. Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 68/Permentan /OT.140/12/2010 Tanggal 29 Desember 2010 Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan kabupaten/kota meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas. Laporan manajerial meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak- lanjut. Laporan akuntabilitas meliputi laporan keuangan dan laporan barang. Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan tugas pembantuan._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 67
  • 80. 1) Mekanisme Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota Berdasarkan Aspek Manajerial a) Kepala SKPD Kabupaten/kota menyusun serta menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda kabupaten/kota dan kepada Menteri Pertanian c.q. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang membidangi kegiatan dimaksud dan menyampaikan tembusan kepada SKPD provinsi yang tugas dan kewenangannya sama setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir. b) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Departemen merekapitulasi laporan manajerial dan melaporkan ke Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir. c) Bupati/Walikota menugaskan Bappeda menggabungkan laporan manajerial dan menyampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. d) Bentuk dan isi laporan manajerial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 2) Mekanisme Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota Berdasarkan Aspek Akuntabilitas Kepala SKPD Kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang (laporan akuntabilitas). Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dana tugas pembantuan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan BMN hasil pelaksanaan dana tugas pembantuan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN. Untuk membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 68
  • 81. sebagaimana dimaksud pada poin (2), Kementerian Pertanian membentuk Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W). Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di seluruh Indonesia.E. Penghargaan dan Sanksi Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada tahun anggaran 2011, dapat menggunakan hasil optimalisasi anggaran belanja tersebut pada tahun anggaran 2012 sebagai penghargaan (reward), sebaliknya bagi Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran 2011, akan dikenakan sanksi (punishment)dengan pemotongan pagu belanja pada tahun anggaran 2012, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011. 1. Penghargaan (reward) Penghargaan (reward) diberikan kepada satuan kerja yang memberikan kontribusi terhadap perolehan penghargaan yang bersangkutan dengan kriteria sebagai berikut: a. Mempunyai hasil optimalisasi di tahun anggaran 2011 dan belum digunakan pada tahun 2011; dan b. Hasil perhitungan dari hasil optimalisasi setelah dikurangi sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menghasilkan nilai positif. Penghargaan diberikan kepada satuan kerja yang memberikan kontribusi terhadap perolehan penghargaan yang bersangkutan, dapat berupa: a. Tambahan alokasi anggaran pada tahun anggaran 2012, yang dapat digunakan untuk Inisiatif Baru (new initiative) atau untuk penambahan volume keluaran yang sama, dimana tambahan alokasi anggaran maksimum sama dengan hasil optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran 2011. b. Prioritas dalam mendapatkan dana atas Inisiatif Baru yang diajukan. c. Prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan Negara memungkinkan._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 69
  • 82. d. Pemberian piagam penghargaan (award) kepada Menteri/pimpinan Lembaga atau kepala satuan kerja; e. Publikasi ke mass media. 2. Sanksi (punishment) Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran 2011 diberikan sanksi yaitu dikenakan pemotongan pagu belanja pada tahun anggaran 2012. Sanksi diberikan kepada satuan kerja yang menyebabkan pengurangan pagu Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Dimana pemberian sanksi kepada satuan kerja yang bersangkutan tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan nasional dan menurunkan pelayanan kepada publik. Sanksi yang dikenakan kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan kriteria sebagai berikut: a. Terdapat sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan b. Hasil perhitungan dari sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan setelah dikurangi hasil optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran 2011, menghasilkan nilai postif. Sanksi tidak dikenakan kepada Kementerian Negara/Lembaga dalam hal target kinerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan telah tercapai seluruhnya. Sanksi yang dikenakan maksimum sebesar anggaran belanja tahun anggaran 2011 yang tidak terserab dan tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Tidak dipenuhinya kriteria-kriteria kegiatan yang dapat dibiayai dari anggaran belanja tahun anggaran 2011. b. Tidak diikutinya peraturan perundangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah. c. Keterlambatan penunjukan kepala satuan kerja dan/atau pelaksana kegiatan; dan/atau d. Tidak mencantumkan penjelasan atas laporan yang disampaikan. Alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak termasuk: a. Alokasi anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negri(PHLN), Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan Layanan Umum (BLU); Rupiah Murni Pendamping;_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 70
  • 83. b. Alokasi anggaran yang penggunaannya harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu; atau c. Akibat keadaan kahar (force majeure) antara lain meliputi bencana alam, terjadi konflik/berpotensi terjadi konflik sosial, dan cuaca._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 71
  • 84. BAB VIIPENUTUP
  • 85. BAB VII PENUTUPEra Desentralisasi menuntut agar perencanaan dilakukan secara komprehensifdengan memperhatikan aspirasi dari seluruh stakeholder dan perkembanganyang ada. Disamping itu perencanaan hendaknya disusun dengan mengacupada sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompoksasaran dan manfaat bagi kelompok sasaran. Pelaksanaan sistem anggaranterpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi daerah untuk bekerjalebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaansistem penganggaran berbasis kinerja.Sistem anggaran kinerja merupakan sistem pengukuran kinerja yang efektifyang dapat membantu masyarakat untuk mengevaluasi apakah tingkatpelayanan pemerintah setara dengan dana yang dikeluarkan untuk pelayananpublik. Menyikapi hal ini, arah dan kebijakan pembangunan peternakan dankesehatan hewan memerlukan penyesuaian, dan menjadikan anggaran kinerjamerupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi yang telah dibuat. Salah satulangkah yang ditempuh adalah melalui pemberdayaan birokrasi dan stakeholderlingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bersih,amanah dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalampembangunan peternakan dan kesehatan hewan.Untuk mendukung hal tersebut, perlu diciptakan keterpaduan pelaksanaanpembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui pemantapan sistemdan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaandan peningkatan koordinasi antar instansi terkait pusat dan daerah. Dengandemikian hal-hal yang terkait dengan aspek kekuatan, kelemahan, peluang,tantangan dan permasalahan akan dapat terakumulasi, sehingga memudahkandilakukannya pemantapan perencanaan pembangunan peternakan dankesehatan hewan yang bermuara pada keberhasilan pembangunan pertanian.Pedoman Pelaksanaan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan secaraumum sehingga dalam pelaksanaan anggaran pembangunan peternakan dankesehatan hewan TA 2012 masih memerlukan pedoman/petunjuk umum/teknisyang akan diterbitkan oleh Direktorat Teknis lingkup Direktorat JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 72
  • 86. LAMPIRAN
  • 87. Lampiran-1 REKAPITULASI KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN ................. PROVINSI ................... UNIT ES-1 ALOKASI DANA (JUTAAN RUPIAH) KETERANGAN NO. DEP/KL PROGRAM KEGIATAN SKPD KPA RUPIAH PHLN TOTAL MURNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 _________________________________________________________________ ....................., .............................. GUBERNUR .........................................73 ...............................
  • 88. REKAPITULASI KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI PROVINSI Lampiran-2 TAHUN ANGGARAN ................. PROVINSI ................... UNIT ES-1 ALOKASI DANA (JUTAAN RUPIAH) KETERANGAN NO. DEP/KL PROGRAM KEGIATAN SKPD KPA RUPIAH PHLN TOTAL MURNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 _________________________________________________________________ ....................., .............................. GUBERNUR .........................................74 ...............................
  • 89. REKAPITULASI KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI KAB/KOTA Lampiran-3 TAHUN ANGGARAN ................. KABUPATEN / KOTA : ...................... PROVINSI : ...................... KEGIATAN ALOKASI DANA (JUTAAN RUPIAH) KETERANGAN NO. DEP/KL UNIT ES-1 PROGRAM SKPD KPA RUPIAH PHLN TOTAL MURNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 _________________________________________________________________ ....................., .............................. GUBERNUR .........................................75 ...............................
  • 90. REKAPITULASI KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI KAB/KOTA Lampiran-4 TAHUN ANGGARAN ................. KABUPATEN / KOTA : ...................... PROVINSI : ...................... KEGIATAN ALOKASI DANA (JUTAAN RUPIAH) KETERANGAN DEP/KL UNIT ES-1 PROGRAM SKPD KPA RUPIAH PHLN TOTAL MURNI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 _________________________________________________________________ ....................., .............................. BUPATI/WALIKOTA ..........................76 ...............................
  • 91. Lampiran 5. Daftar Pedoman/Petunjuk Umum/Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2012.1. Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi2. Pedoman Pelaksanaan SPI3. Pedoman Teknis Penyusunan Proposal 20134. Pedoman Teknis Pengumpulan Data Statistik Peternakan5. Pedoman Teknis Pemeliharaan Unggas di Pedesaan6. Pedoman Teknis Pemeliharaan Unggas di Pemukiman7. Pedoman Teknis Kompartementalisasi dan Zonifikasi8. Pedoman Teknis Pengembangan Pakan Lokal9. Pedoman Teknis Fasilitasi Pengawasan Mutu Pakan10. Pedoman Teknis Pemeliharaan Babi Ramah Lingkungan11. Pedoman Teknis Budidaya Aneka Ternak12. Pedoman Teknis Pelaksanaan Lomba Kelompok Peternak dan Petugas Berprestasi13. Pedoman Teknis Integrasi Ternak dan Tanaman14. Pedoman Teknis ULIB15. Pedoman Teknis Pabrik Pakan Skala Kecil16. Pedoman Teknis Alat Pengolah Pakan17. Good Farming Practices Budidaya Ternak18. Pedoman Teknis LM3 Peternakan19. Pedoman Teknis SMD20. Pedoman Teknis Penanganan Betina Produktif21. Pedoman Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak22. Pedoman Penetapan Rumpun Atau Galur Ternak23. Pedoman Pelepasan Rumpun Atau Galur Ternak24. Pedoman Transfer Embrio25. Pedoman Teknis Pengendalian dan Pemberantasan Rabies26. Pedoman Teknis Pengendalian dan Pemberantasan Brucellosis27. Pedoman Teknis Pengendalian Anthrax28. Pedoman Teknis Pengendalian Hog Cholera29. Pedoman Teknis Pengendalian Jembrana30. Pedoman Pencegahan penyakit Eksotik31. Pedoman Kesiagaan Wabah Penyakit Hewan32. Pedoman Teknis Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan33. Prosedur Operasional Standar Pengendalian Avian Influenza34. Pedoman Surveilans Avian Influenza di Indonesia35. Pedoman Operasional Pusat Kesehatan Hewan36. Pedoman Teknis 13 langkah Operasional PSDS/K37. Pedoman Standar Laboratorium Tipe B dan C_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 77
  • 92. 38. Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Potong Unggas Skala Kecil (RPU- SK)39. Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)40. Pedoman Teknis Pembangunan Tempat Penampungan Unggas (TpnU)41. Pedoman Teknis Penataan Kios Daging di Pasar Tradisional42. Pedoman Teknis Penataan Higiene Sanitasi susu di Tempat Penampungan Susu_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 78
  • 93.     Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  Jln. Harsono RM Nomor 3 Gedung C. Pasar Minggu Jakarta 12550  Kotak Pos 1108/JKS, Jakarta 12011 Tlpn/Faks : (021) 7815580‐83, 78847319, Email : ditjenak@deptan.go.id  Wibsite : http://ditjennak.go.id