PEDOMAN PELAKSANAAN          PENGELOLAAN  APBN  PETERNAKAN DAN          KESEHATAN HEWAN TAHUN 2012                        ...
KATA PENGANTARDalam rangka pencapaian target empat sukses Kementerian Pertanian,Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehat...
DAFTAR ISI                                                                                                          Halama...
BAB V. PENGELOLAAN ANGGARAN                                                                            44    A. Pengelolaa...
DAFTAR TABEL                                                                              HalamanTabel 1. Target Peningkat...
DAFTAR BAGAN                                                                                                          Hala...
BAB I     PENDAHULUANA. Latar BelakangB. TujuanC. SasaranD. Ruang LingkupE. Pengertian
BAB I                                   PENDAHULUANA. Latar Belakang     Pembangunan peternakan dihadapkan peternakan diha...
Berdasarkan kondisi tersebut, dalam perencanaan pembangunan     peternakan dan kesehatan hewan diperlukan pembenahan pada ...
Dalam rangka memandu pengelolaan anggaran terpadu dan berbasis     kinerja TA 2012, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pe...
2. Pengelolaan program dan anggaran.         Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran         dip...
3. Satuan Kerja pada instansi pemerintah adalah organisasi dalam        pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas ...
13. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan         tahunan yang memuat kerangka makro dan program-progr...
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada         yang menugaskan.     22. Dana Dekonsentrasi adalah dan...
BAB IIRENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN           DAN KESEHATAN HEWANA.   Pembangunan Peternakan dalam Sektor Perta...
BAB II     RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN                   KESEHATAN HEWANKebijakan dan program pembangunan...
B.   Kebijakan     Pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan bagian     integral dari pembangunan pertanian dan...
pengaturan stock daging; (v) mengoptimalkan pengaturan dan pemasaran     daging sapi.     Selanjutnya, pada aspek peningka...
Tabel 1. Target Peningkatan Populasi Komoditas Ternak           No   Komoditas                 2010             2011      ...
BAB III PROGRAM DAN KEGIATANA. ProgramB. KegiatanC. Penuangan dan Target Kinerja Kegiatan Dalam   ProgramD. Pembiayaan Pro...
BAB III                           PROGRAM DAN KEGIATANA. Program    Program pembangunan peternakan dan keswan tahun 2012 y...
dan kuantitas itik, peningkatan kualitas dan kuantitas kambing, serta        peningkatan kualitas dan kuantitas domba.    ...
keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan, persentase        penurunan produk asal hewan yang diatas BMCM dan B...
pencapaian swasembada daging, utamanya pada aspek pelayanan teknis,     pakan, pakan, perbibitan dan penguatan, penguatan ...
diperlukan upaya terobosan dalam pengembangan ternak bibit di             Indonesia. Untuk itu, pada tahun 2012 akan dilak...
telah dilaksanakan kegiatan insentif dan penyelamatan sapi betina             produktif sejak tahun 2011. Pada tahun 2012,...
Komoditas unggas sering mengalami permasalahan-permasalahan             yang menghambat pengembangannya baik secara makro ...
3)    Pengembangan Kawasan Sapi Perah             4)    Pengembangan Budidaya Sapi Perah             5)    Pengembangan Ka...
Salah satu kendala utama petani di Indonesia dalam             mengembangkan usahanya adalah terbatasnya modal dan        ...
manusia pengelola usaha agribisnis LM3, optimalisasi potensi             agribisnis yang tersedia di LM3, penguatan kapasi...
ternak, maka pada tahun 2012, akan diimplementasikan berbagai             kegiatan produktif pengembangan pakan berbasiska...
meningkatkan pemanfaatan bahan baku sumber bahan lokal             sebagai pakan. Kegiatan ini dilakukan pada daerah denga...
Faktor kelembagaan dan keterbatasan sumberdaya yang terlibat             dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hew...
26) Koordinasi Teknis             27) Fasilitasi PNBP             28) Pengadaan Sarana dan Prasarana             29) Pemba...
memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Fokus dari             restukturisasi perunggasan adalah pewilayahan (zon...
3) Brucellosis.                  Pengendalian        dan    pemberantasan    Brucellosis    telah                  membuah...
pelaksanaan kegiatan tersebut akan didukung penguatan SDM             medik dan paramedik dan penguatan puskeswan/poskeswa...
8) Fasilitasi Tempat Pengumpulan Susu (TPS)             9) Fasilitasi Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)             10...
prinsip mampu telusur, higiene sanitasi, pengujian dan pemberian             sertifikasi yang sesuai kaidah jaminan keaman...
6. Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di bidang        peternakan.         a. Permasalahan             Terkait ...
kerja pembangunan yang setiap tahun disusun sebagai dasar untuk             penyusunan RAPBN tahun mendatang.             ...
dibidang perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan kesehatan     masyarakat veteriner dan pasca panen. Selain itu,...
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011

5,029

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,029
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6.0. pedum apbn 2012 29 des 2011

  1. 1. PEDOMAN PELAKSANAAN  PENGELOLAAN  APBN  PETERNAKAN DAN  KESEHATAN HEWAN TAHUN 2012                                                      KEMENTERIAN PERTANIAN  DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN    Desember 2011 
  2. 2. KATA PENGANTARDalam rangka pencapaian target empat sukses Kementerian Pertanian,Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab ataspelaksanaan “Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau(PSDSK 2014) dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman,Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Program tersebut akan akan ditempuh melalui6 kegiatan yaitu : (i) peningkatan kualitas bibit; (ii) peningkatan produksi ternak;(iii) peningkatan produksi pakan ternak; (iv) pengendalian dan penanggulanganPHMS dan Zoonosis; (v) penjaminan pangan asal hewan yang ASUH ; dan (vi)peningkatan koodinasi dan dukungan manajemen.Untuk menunjang pencapaian kinerja program dan kegiatan serta memandupengelolaan anggaran terpadu dan berbasis kinerja TA 2012, perlu disusunPedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Kesehatan HewanTahun 2012. Pedoman ini antara lain memuat: arah kebijakan pembangunanpeternakan dan kesehatan hewan; program dan kegiatan; pengelolaan anggran;pengendalian; pengawasan; evaluasi dan pelaporan.Mengingat pedoman ini masih bersifat umum, maka dalam menjalankan semuakegiatan/komponen/sub komponen yang tertuang dalam POK masih diperlukanPedoman/petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Teknis lingkupDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpisah dariPedoman Pelaksanaan ini .Dengan diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakandan Kesehatan Hewan Tahun 2012, diharapkan pengelolaan APBN DirektoratJenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Tahun 2012 dapatdilaksanakan lebih efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian progamyang telah ditetapkan. Jakarta, Desember 2011 Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ir. Syukur Iwantoro. MS.,MBA NIP 19590530 198403 1 001____________________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 i
  3. 3. DAFTAR ISI HalamanKATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR TABEL ivDAFTAR BAGAN vBAB I. PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang ........................................................................... 1 B. Tujuan ......................................................................................... 3 C. Sasaran ...................................................................................... 3 D. Ruang Lingkup ........................................................................... 3 E. Pengertian .................................................................................. 4BAB II. RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 8 A. Tujuan ......................................................................................... 8 B. Kebijakan .................................................................................... 9 C. Strategi ....................................................................................... 10 D. Sasaran Pembangunan Peternakan 2012 ................................. 10BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN 12 A. Program ...................................................................................... 12 B. Kegiatan ..................................................................................... 12 C. Penuangan dan Target Kinerja Kegiatan Dalam Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan ................... 14 D. Pembiayaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan ...................................................................... 32BAB. IV MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN 36 A. Prinsip Umum Penyusunan Anggaran ....................................... 38 B. Dasar Penyusunan ..................................................................... 38 C. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L ............................................. 38 D. Pengesahaan Dokumen Pelaksanaan ....................................... 40 E. Struktur Penganggaran .............................................................. 40____________________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 ii
  4. 4. BAB V. PENGELOLAAN ANGGARAN 44 A. Pengelolaan Anggaran Pembangunan Peternakan Pusat ......... 44 B. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi .............................................. 46 C. Pengelolaan Dana Tugas Perbantuan ....................................... 48 D. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Anggaran ..... 51 E. Penanggung Jawab Program dan Anggaran Pembangunan ..... 51 F. Perubahan Dokumen Anggaran ................................................. 54BAB VI. PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 60 A. Pengendalian Kegiatan dan Anggaran ...................................... 60 B. Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran ........................ 61 C. Monitoring dan Evaluasi ............................................................. 62 D. Pelaporan ................................................................................... 64 E. Penghargaan dan Sanksi ........................................................... 69BAB VII. PENUTUP 72LAMPIRAN 73____________________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 iii
  5. 5. DAFTAR TABEL HalamanTabel 1. Target Peningkatan Populasi Komoditas Ternak ..................... 11____________________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 iv
  6. 6. DAFTAR BAGAN HalamanBagan 1. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA. 2012 ..................................................................................... 45Bagan 2. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Pada Satker UPT Pusat TA. 2012 .................................................................... 46Bagan 3. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Dana Dekonsentrasi Satker Dinas Provinsi TA. 2012 .................. 47Bagan 4. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Tugas Pembantuan Satker di Provinsi TA. 2012 ............................ 49Bagan 5. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Tugas Pembantuan Satker di Kab/Kota TA. 2012 .......................... 50____________________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 v
  7. 7. BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangB. TujuanC. SasaranD. Ruang LingkupE. Pengertian
  8. 8. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Pembangunan peternakan dihadapkan peternakan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik dari lingkungan dalam negeri maupun dari lingkungan global. Dinamika lingkungan dalam negeri berkaitan dengan dinamika permintaan produk peternakan, penyediaan bibit ternak, kualitas bibit, terjadinya berbagai wabah penyakit ternak yang sangat merugikan, serta tuntutan perubahan manajemen pembangunan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan partsipasi masyarakat. Sedangkan isu global yang sedang dihadapi adalah perubahan iklim global, krisis pangan dan energi dunia, harga pangan serta energi meningkat. Dari sisi pembangunan ekonomi nasional, bukti empiris menunjukan bahwa sub sektor peternakan memiliki peran cukup strategis utamanya dari kontribusi terhadap produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, penyedia bahan pangan, bahan energi, pakan dan bahan baku industri, serta sumber pendapatan di pedesaan. Namun besarnya peran tersebut, ternyata belum dinikmati oleh para pelaku usaha peternakan utamanya masyarakat peternak sendiri. Dalam kerangka pembangunan ekonomi wilayah, terlihat bahwa peran sub sektor peternakan sangat strategis dan memiliki kaitan kuat dari hulu maupun hilir dibandingkan dengan sektor lainnya. Peran strategis tersebut perlu dioptimalkan sejalan dengan strategi pemerintah membangun enam Koridor Pembangunan Ekonomi Indonesia (KPEI). Peran strategis tersebut harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan dapat akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Pada era reformasi dan otonomi daerah pemerintah terus melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan jaman antara lain berupa reformasi manajemen keuangan negara, reformasi birokrasi maupun reformasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran dengan prinsip penerapan anggaran terpadu (unified budget) dan berbasis kinerja (performance budget) sejak tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan telah berupaya untuk menindaklanjuti berbagai reformasi tersebut serta mengakomodasi kondisi yang ada, mengimplementasi program dan kegiatan dilapangan, guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan rencana, layanan berkualitas dan pemanfaatan sumber daya._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 1
  9. 9. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diperlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eskternal. Sehingga, untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasinya diperlukan sumberdaya manusia, sarana/peralatan dan pendanaan yang memadai serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatan tahun Anggaran 2012 dalam kerangka pecapain kinerja program tahun 2010 - 2014, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bertangung jawab atas satu program dari 12 program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian yaitu “Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Pencapaian program tersebut akan ditempuh melalui 6 kegiatan utama yaitu (i) peningkatan kualitas bibit ternak; (ii) peningkatan produksi ternak; (iii) peningkatan produksi pakan ternak; (iv) pengendalian dan penanggulangan PHMZ dan penyakit zoonosis; (v) Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan; dan (vi) peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan peternakan, fasilitasi anggaran program dan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. Regulasi lain yang menuntut pemerintah melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada terkait Reformasi manajemen keuangan negara, antara lai yaitu : Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang- Undang. No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang- Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang. No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk menunjang pencapaian kinerja program dan kegiatan pada tahun 2012, pengelolaan anggaran diharapkan dapat dilakukan secara konsekuen sehingga jajaran peternakan mampu meningkatkan kemampuan dan menggali secara inovatif kegiatan produktif yang dapat memberdayakan masyarakat petani, meningkatkan pelayanan dan menggerakkan investasi guna mengelola sumberdaya peternakan._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 2
  10. 10. Dalam rangka memandu pengelolaan anggaran terpadu dan berbasis kinerja TA 2012, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2012.B. Tujuan Tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2012 adalah : 1. Memberikan acuan pelaksanaan anggaran terpadu dan berbasis kinerja dalam pembangunan peternakan. 2. Menjabarkan program pembangunan peternakan ke dalam kegiatan- kegiatan mulai dari pusat sampai daerah. 3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, tertib dan transparan serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran kinerja pembangunan peternakan dan keswanC. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2012 adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya pembangunan peternakan sebagai implementasi kebijakan dan program pembangunan peternakan secara nasional. 2. Terjabarkannya program pembangunan peternakan ke dalam kegiatan- kegiatan yang bersifat pengungkit pembangunan. 3. Tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. 4. Terciptanya koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran kinerja pembangunan peternakan dan keswan 5. Tercapainya evaluasi kinerja yang akurat dalam pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2012 adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan dan program. Dalam pokok materi kebijakan dan program akan disajikan substansi terkait: tujuan pembangunan, kebijakan, strategi, sasaran pembangunan peternakan dan keswan 2012, permasalahan serta potensi._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 3
  11. 11. 2. Pengelolaan program dan anggaran. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran diperlukan diperlukan prosedur dan tata cara pengelolaan anggaran dalam mendukung program. Untuk itu, dalam pengelolaan anggaran diperlukan pemetaan kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pengorganisasian pengelolaan anggaran pembangunan peternakan serta tugas dan tanggung jawab masing- masing instansi. Tata hubungan kerja operasional pelaksanaan pembangunan peternakan dilakukan baik secara vertikal antara pusat dengan daerah, maupun hubungan horisontal lintas sektor maupun sub- sektor. 3. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Salah satu aspek penting dalam manajemen pembangunan dalam mendukung pencapaian kinerja yang ditetapkan adalah aspek pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Aspek tersebut akan memastikan sejauh mana progress dan capaian kinerja dan sebagai intrumen untuk mengarahkan agar pelaksanaan sejalan dengan rencana dan penganggaran pembangunan peternakan. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan pembangunan peternakan berdasarkan indikator-indikator yang terukur.E. Pengertian Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : 1. Penganggaran Berbasis Kinerja adalah penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 2. Indikator kinerja diartikan sebagai ukuran kuantitatif/kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat diukur sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan selesai (ex-post). Indikator kinerja juga digunakan untuk meyakinkan apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan/sasaran telah ditetapkan. Tanpa indikator kinerja, maka akan sulit menilai kinerja kebijaksanaan/ program/kegiatan yang pada akhirnya bermuara pada kinerja organisasi._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 4
  12. 12. 3. Satuan Kerja pada instansi pemerintah adalah organisasi dalam pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu di bidangnya masing-masing atau bertugas melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program. 4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan dalam penggunaan anggaran satuan kerja yang dialokasikan dalam APBN. 5. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker kementerian negara/lembaga. 6. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi dalam satu atau beberapa instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan serta memperoleh alokasi anggaran. 7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya (manusia, material, dana, teknologi) sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 8. Indikator Masukan (input) adalah jumlah sumberdaya seperti dana, SDM, peralatan, material dan masukan lain ; yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam program. Dengan meninjau distribusi sumberdaya yang dimiliki, akan diketahui apakah input telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 9. Indikator Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program dan kebijakan. 10. Indikator Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam suatu program. 11. Indikator Manfaat (benefit) adalah gambaran manfaat yang diperoleh secara langsung dari indikator hasil. Manfaat baru nampak setelah beberapa waktu kemudian, dan bisa dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi, tepat, waktu, dan tepat sasaran). 12. Indikator Dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, dan baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 5
  13. 13. 13. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat kerangka makro dan program-program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. 14. Rencana Strategis Kementerian adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 15. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (RKA-K) adalah dokumen perencanaan yang merupakan pedoman tugas bagi pelaksanaan tugas kementerian dan merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis kementerian yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. 16. Anggaran Terpadu adalah rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. 18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan. 19. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari DIPA dan RKA-KL yang memuat kegiatan secara rinci dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. 20. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. 21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 6
  14. 14. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 22. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 23. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 7
  15. 15. BAB IIRENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANA. Pembangunan Peternakan dalam Sektor PertanianA. TujuanB. SasaranC. StrategiD. Sasaran Pembangunan Peternakan dan Keswan Tahun 2012
  16. 16. BAB II RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKebijakan dan program pembangunan peternakan disusun berlandaskanRencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan HewanTahun 2010-2014. Visi Renstra yang menjadi landasan dalam pembangunanpeternakan adalah: ” Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalammewujudkan peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing danberkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal untukmewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkankesejahteraan peternak”.Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewanperlu ditetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.Rumusan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalahsebagai berikut ; (i) Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan di bidangpeternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan berkelanjutandengan memanfaatkan sumberdaya lokal; (ii) Menyelenggarakan danmenggerakkan pengembangan: perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatanhewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen dalam mencapaipenyediaan dan keamanan pangan hewani untuk meningkatkan kesejahteraanpeternak, melalui kebijakan yang telah ditetapkan; dan (iii) Meningkatkanprofesionalitas dan integritas penyelenggaraan administrasi publikA. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode tertentu. Sinergi dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam periode tahun 2010-2014, yaitu. 1. Merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis sumber daya lokal. 2. Meningkatnya produksi dan daya saing. 3. Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis. 4. Terjaminnya pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). 5. Meningkatnya pendapatan peternak_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 8
  17. 17. B. Kebijakan Pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian dan nasional seperti yang telah dituangkan dalam RPJMN 20010 – 2014, yang menyatakan bahwa pembangunan Ketahanan Pangan menjadi prioritas yang kelima. Sesuai dengan hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah mendesak pada tingkat nasional, regional, dan global untuk merealisasikan secara penuh komitment millennium Developmet Goal (MDGs), yaitu komitment : pro poor, pro growth, pro job; dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan mengacu pada RPJMN, arah kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2010 – 2014 adalah untuk : (i) menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak; (ii) meningkatkan populasi dan produktifitas ternak; (iii) meningkatkan produksi pakan ternak; (iv) meningkatkan status kesehatan hewan; (v) menjamin keamanan produk hewan; dan (vi) meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kebijakan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak akan diarahkan untuk : (i) mengoptimalkan kelembagaan perbibitan dan sertifikasi; (ii) pewilayahan sumber bibit berbasiskan potensi dan agroekosistemnya; (iii) pengembangan kawasan/sentra sumber bibit; (iv) pelestarian sumber daya genetic secara berkelanjutan; (v) peningkatan penerapan teknologi perbibitan; (vi) pengembangan usaha dan investasi perbibitan. Dalam aspek populasi dan produktifitas ternak diarahkan untuk : (i) meningkatkan populasi dan optimalisasi produksi ternak ruminansia dan non ruminansia ; (ii) melaksanakan revitalisasi persusuan; (iii) melaksanakan restrukturisasi perunggasan; dan (iv) pengembangan kelembagaan dan usaha. Untuk aspek produksi pakan ternak diarahkan untuk : (i) penambahan penyediaan pakan dan air; (ii) pengembangan teknologi dan industry pakan ternak berbasiskan sumber daya local; (iii) meningkatkan pengawasan mutu pakan; (iv) revitalisasi padang pengembangan dan pemanfaatan lahan kehutanan. Pada aspek status kesehatan hewan diarahkan untuk : (i) meningkatkan perlindungan hewan, pengamatan penyakit hewan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan; (ii) peningkatan pelayanan kesehatan hewan; (iii) meningkatkan kualitas dan kuatitas obat hewan; (iv) meningkatkan kuatitas dan kualitas tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner. Sedangkan aspek keamanan produk hewan akan diarahkan untuk ; (i) menguatkan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner; (ii) meningkatkan jaminan produk hewan yang ASUH dan daya saing produk hewan; (iii) meningkatkan penerapan kesrawan; (iv) mengoptimalkan_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 9
  18. 18. pengaturan stock daging; (v) mengoptimalkan pengaturan dan pemasaran daging sapi. Selanjutnya, pada aspek peningkatan peran dan fungsi kelembagaan diarahkan untuk : (i) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan; (ii) meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat; (iii) meningkatkan kerjasama internasional; (iii) meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, data dan informasi; (iv) meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakatC. Strategi Memperhatikan target empat sukses Kementerian Pertanian, yaitu Pencapaian Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau dan perjanjian GATT tersebut di atas, strategi yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2010 – 2014 yaitu : 1. Memperlancar arus produk peternakan melalui peningkatan efisiensi distribusi. 2. Meningkatkan daya saing produk peternakan dengan pemanfaatan sumber daya lokal. 3. Memperkuat regulasi untuk melindungi peternak dalam negeri. 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait serta networking antar daerah. 5. Meningkatkan promosi produk peternakan untuk ekspor. 6. Memperkuat kelembagaan peternakan di daerah dan otoritas veteriner.D. Sasaran Pembangunan Peternakan 2012 Secara makro, pembangunan peternakan tahun 2012 menargetkan pertumbuhan PDB sebesar Rp 35,2 trilyun, penyerapan tenaga kerja 3,44 juta orang atau penambahan tenaga kerja yang diserap sebanyak 128,87 ribu orang. Sedangkan sasaran teknis, yang mencakup produksi dan pertumbuhan populasi komoditas utama peternakan pada tahun 2012 mengacu adalah sebagai berikut: 1. Populasi Sasaran populasi ternak tahun 2012 mencakup 10 komoditas ternak. Target peningkatan pertumbuhan populasi tertinggi adalah ternak sapi perah sebesar 6,24% dan terkecil adalah komoditas ternak kerbau sebesar 1,02%. Target peningkatan populasi disajikan pada Tabel 1 berikut._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 10
  19. 19. Tabel 1. Target Peningkatan Populasi Komoditas Ternak No Komoditas 2010 2011 2012 r (%) 1 Sapi potong 14.229.693 15.175.179 15.995.946 5,73 2 Sapi Perah 582.207 603.852 630.326 6,24 3 Kerbau 1.302.100 1.311.021 1.319.842 1,02 4 Kambing 16.110.710 16.770.712 17.503.717 4,23 5 Domba 10.637.237 11.149.019 11.743.923 5,07 6 Babi 6.881.706 6.951.965 7.029.107 1,07 7 Ayam Buras 281.803.147 291.433.901 303.973.838 3,86 8 Ayam ras Petelur 114.756.605 117.543.521 120.428.498 2,44 9 Ayam ras Pedaging 916.425.428 940.037.733 959.795.757 2,34 10 Itik 37.950.686 39.016.892 40.315.144 3,07 2. Produksi Sasaran produksi daging tahun 2012 sebanyak 2.412,93 ribu ton atau meningkat tiap tahun sebesar 4,25%, produksi telur 1,647,973 ribu ton dengan peningkatan sebesar 4,42% per tahun dan susu 1,208,379 ribu ton meningkat sebesar 9,74% per tahun. 3. Ketersediaan/konsumsi Sasaran ketersediaan/konsumsi per tahun pada tahun 2012 untuk daging (daging dan jerohan) sebanyak 1.738,82 ribu ton 5,25%, telur 1.471,08 ribu ton 3,79% dan susu 3.270,67 ribu ton 7,16%. Sedangkan penyediaan per kapita per tahun untuk daging 7,11 kg, telur 6,03 kg dan susu 6,03 kg atau setara dengan penyediaan protein 7,1 gram/kapita/tahun._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 11
  20. 20. BAB III PROGRAM DAN KEGIATANA. ProgramB. KegiatanC. Penuangan dan Target Kinerja Kegiatan Dalam ProgramD. Pembiayaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Keswan
  21. 21. BAB III PROGRAM DAN KEGIATANA. Program Program pembangunan peternakan dan keswan tahun 2012 yang akan dilaksanakan adalah ”Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal” Outcome yang diharapkan dari program tersebut adalah (i) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu); (ii) meningkatnya kontribusi ternak lokal dalam penyediaan pangan hewani (daging, telur, susu); dan (iii) meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak. Outcome yang diharapkan dari program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah (i) Meningkatnya ketersediaan kuantitas pangan hewani (daging, telur, susu), (ii) Meningkatnya kontribusi ternak lokal dalam penyediaan pangan hewani (daging, telur, susu), dan (iii) Meningkatnya ketersediaan kualitas protein hewani asal ternak.B. Kegiatan Kegiatan pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Eselon 2 (Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Budidaya Ternak, Direktorat Pakan Ternak, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan pasca panen dan Sekretariat Direktorat Jenderal). Untuk menunjang pencapaian empat sukses Kementerian Pertanian program Swasembada Daging Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal dikemas dalam enam kegiatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Kegiatan 1: Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. Output kegiatan ini adalah Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam buras, itik) yang bersertifikat melalui: penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan Good Breeding Practices, peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit ternak; Peningkatan penerapan teknologi perbibitan, dan pengembangan usaha dan investasi. Indikator kegiatan ini adalah peningkatan kuantitas semen, peningkatan produksi embrio, peningkatan kualitas dan kuantitas bibit sapi potong, peningkatan kualitas dan kuantitas sapi perah, peningkatan kualitas dan kuantitas ayam buras, peningkatan kualitas_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 12
  22. 22. dan kuantitas itik, peningkatan kualitas dan kuantitas kambing, serta peningkatan kualitas dan kuantitas domba. 2. Kegiatan 2: Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. Output kegiatan ini adalah meningkatnya populasi dan produksi ternak. Indikator kegiatan ini adalah pertumbuhan populasi dan produksi ternak ruminansia (sapi potong, sapi perah, domba dan kambing), proporsi produksi susu sapi domestik terhadap total permintaan susu nasiona, pertumbuhan populasi dan produksi ayam buras dan itik, dan proporsi produksi telur ayam buras terhadap total produksi telur nasional, serta proporsi produksi daging unggas lokal terhadap total produksi daging unggas nasional. 3. Kegiatan 3: Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. Output kegiatan ini adalah berkembangnya usaha pakan dan bahan pakan, meningkatnya pemanfaatan hijauan pakan yang berkualitas, berkembangnya unit usaha pengolahan pakan, meningkatnya mutu pakan, dan meningkatnya pelayanan di bidang pakan. 4. Kegiatan 4: Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategik dan penyakit zoonosis. Output kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan PHMS dan zoonosis, Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik, serta terjaminnya mutu obat hewan. Indikator kegiatan ini adalah kemampuan mempertahankan status ”daerah bebas” PMK dan BSE, dan peningkatan status wilayah. Penguatan otoritas veteriner melalui pertumbuhan jumlah Puskeswan yang terfasilitasi, penguatan otoritas veteriner melalui pertumbuhan jumlah laboratorium veteriner kabupaten/kota yang terfasilitasi, surveilans nasional PHMSZE (prevalensi dan atau insidensi), dan ketersediaan alat, mesin, dan obat hewan bermutu 5. Kegiatan 5: Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. Output kegiatan ini adalah penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner, peningkatan jaminan produk hewan ASUH bagi yang dipersyaratkan dan daya saing produk hewan, tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat dan tersedianya profil keamanan produk hewan nasional serta peta zoonosis, serta peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU. Indikator kegiatan ini adalah peningkatan penerapan fungsi otoritas veteriner, UPT pelayanan dan laboratorium veteriner melalui Puskeswan, pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 13
  23. 23. keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan, persentase penurunan produk asal hewan yang diatas BMCM dan BMR, penurunan prevalensi dan atau insidensi zoonosis, peningkatan persentase jumlah RPH yang menerapkan kesrawan, peningkatan persentase jumlah RPU yang menerapkan kesrawan. 6. Kegiatan 6: Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di bidang peternakan. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat. Indikator dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan pelangganC. Penuangan dan Target Kinerja Kegiatan Dalam Program Pembangunan Peternakan dan Keswan Sebagai bagian dari pencapaian empat sukses Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tanggung jawab melaksanakan satu program yaitu “Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal”. Dalam implementasinya pencapaian program tersebut akan ditempuh melalui 6 kegiatan utama, yang dalam operasionalisasinya akan terkait satu dengan lainnya dalam mendukung pencapaian kinerja program. Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014 telah ditetapkan sebagai program Nasional yang harus tercapai pada tahun 2014. Sebagai bagian dari target kinerja program pembangunan peternakan, pencapaian PSDSK 2014 akan ditempuh melalui 13 kegiatan operasional yang akan dilaksanakan pada 33 propinsi. Operasionalisasi 13 belas kegiatan PSDSK tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling terkait dari operasionalisasi kegiatan utama yang mencerminkan setiap fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan. Untuk mendukung pencapaian PSDSK 2014, pembangunan peternakan dan keswan akan lebih diprioritaskan pada pengembangan komoditas ternak sapi potong, tanpa mengabaikan pengembangan komoditas lainnya. Sesuai dengan hasil PSPK tahun 2011, populasi ternak sapi potong telah mencapai 14,8 juta ekor, yang artinya bahwa pencapain populasi tersebut sudah melebihi target populasi pada tahun 2014 seperti yang ditetapkan dalam road map PSDS/K 2014. Hal tersebut menunjukan bahwa, dari sisi populasi atau potensial stock-nya program swasembada daging dapat tercapai bahkan bisa dipercepat, apabila ready stock dapat diwujudkan sesuai dengan potensi yang ada. Mendasarkan dengan hasil PSPK tersebut, maka pada tahun 2012 dilakukan upaya refocusing program dan kegiatan untuk mendukung_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 14
  24. 24. pencapaian swasembada daging, utamanya pada aspek pelayanan teknis, pakan, pakan, perbibitan dan penguatan, penguatan aspek hilir dan peningkatan SDM peternak kelompok ternak. Refokusing kegiatan dan target dalam mendukung PSDS/K antara lain meliputi : (i) insentif dan penyelamatan sapi betina produktif; (ii) penambahan indukan bibit di sentra pengembangan baru (sapi perah dan sapi potong; (iii) optimalisasi IB dan INKA; (iv) pengembangan pakan ruminansia; (v) penanganan gangguan reproduksi; (vi) penguatan RPH; (vii) penguatan system distribusi dan pemasaran; (viii) penguatan tenaga penyuluh swadaya; dan (ix) penguatan kapasitas SDM. Agar pelaksanaan kegiatan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan keswan dapat berjalan secara terpadu, efektif dan efisien, termonitor dengan baik, dan dalam kerangka pembangunan berbasiskan potensi dan berkelanjutan, strategi yang akan ditempuh adalah pembangunan peternakan melalui pendekatan kawasan. Operasionalisasi enam kegiatan dalam mendukung pencapaian Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. a. Permasalahan Beberapa permasalahan yang menghambat pembangunan perbibitan antara lain : tingginya pemotongan sapi betina produktif, kurangnya pendayagunaan sumber daya genetik ternak asli dan lokal serta benih rumput, tidak adanya insentif pembiayaan yang dapat merangsang tumbuhnya peternak pembibitan dan penggemukan yang berorientasi komersil sebagai akibat kondisi struktur pasar yang kurang kondusif dalam mendukung iklim usaha peternakan sapi potong rakyat, pemanfaatan dan kompetensi SDM belum optimal, lemahnya koordinasi pusat, daerah dan lintas sektor, law enforcement lemah dalam penerapan punishment dan reward, fungsi kelembagaan belum optimal, rendahnya penerapan standar bibit dan Good Breeding Practice (GBP), tingginya persilangan antara ternak lokal dan eksotik dan kurangnya pengawasan mutu benih/bibit. b. Kegiatan dan target kinerja output perbibitan Memperhatikan arah kebijakan pembangunan peternakan, Sistem Perbibitan Nasional (Sisbitnas) dan permasalahan yang dihadapi,_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 15
  25. 25. diperlukan upaya terobosan dalam pengembangan ternak bibit di Indonesia. Untuk itu, pada tahun 2012 akan dilakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan perbibitan antara lain : 1) Pembibitan Sapi Potong 2) Pembibitan Sapi Perah 3) Pembibitan Kerbau 4) Pembibitan Kambing/Domba 5) Pembibitan Babi 6) Pembibitan Ayam Lokal 7) Pembibitan Itik Lokal 8) Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif 9) Pembinaan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif 10) Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan 11) Penguatan Manajemen Pembibitan Ternak 12) Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Perbibitan (KUPS,dll) 13) Pengawalan dan Koordinasi kegiatan Perbibitan di Daerah 14) Pembinaan, Pengawalan dan Koordinasi Perbibitan 15) Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi 16) Peningkatan Kualitas Semen Beku Kambing/domba 17) Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi (BLU) 18) Peningkatan Produksi Embrio Transfer 19) Peningkatan Kualitas Bibit Unggul (BPTU) 20) Penambahan Indukan Sapi 21) Penguatan Unit Pembibitan Daerah 22) Fasilitasi PNBP 23) Koordinasi Teknis 24) Dukungan Perbibitan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong 25) Dukungan Perbibitan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Perah 26) Dukungan Perbibitan dalam Pengembangan Kawasan Kerbau Dalam rangka meningkatkan kualitas dan penyelamatan plasma nuftah ternak lokal Indonesia diperlukan berbagai upaya pengembangan pembibitan ternak baik yang berbasikan masyarakat atau yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknsi lingkup Ditjen Peternakan dan Keswan. Pengembangan pembibitan ini akan difokuskan pada daerah sentra pembibitan komoditas spesifik lokasi. Sebagai upaya menjaga struktur populasi dan mempertahankan ternak betina produktif dari ancaman pemotongan betina produktif,_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 16
  26. 26. telah dilaksanakan kegiatan insentif dan penyelamatan sapi betina produktif sejak tahun 2011. Pada tahun 2012, kegiatan ini masih dipertahankan mengingat masih tingginya tingkat pemotongan betina produktif dan dalam pelaksanaannya akan difokuskan pada sentra-sentra produksi sapi potong. Sesuai hasil PSPK menunjukkan bahwa dari sisi teknis populasi, potensi ternak sapi potong memungkinkan bahwa swasembada daging dapat dicapai bahkan dipercepat pencapaiaanya. Dalam rangka mendukung pencapaiannya, akan dilakukan peningkatan kualitas produksi semen, penguatan pelayanan teknis dan sarananya. Selain itu, dalam mendukung pengembangan perbibitan berbasiskan sumber daya lokal, penguatan UPT Pusat dan UPTD perbibitan akan terus ditingkatkan perannya. Dalam rangka memperkuat dan memperlancar penyediaan bibit peternakan diperlukan dukungan kelembagaan perbibitan yang memadai baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu akan dibentuk pusat-pusat perbibitan pedesaan di wilayah berpotensi, dibarengi dengan kegiatan penguatan lembaga perbenihan/perbibitan yang ada baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada sistem perbenihan/perbibitan nasional. Pengembangan pembibitan sapi juga dilakukan melalui pemanfaatan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) bagi para pengusaha pembibitan sapi melalui kemitraan dengan usaha pembibitan sapi rakyat. Kegiatan ini diharapkan menjadi stimulus bagi pembibitan sapi dalam menghasilkan bibit ternak. Benih/bibit merupakan faktor esensial dalam berusahatani. 2. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. a. Permasalahan Meskipun telah terjadi peningkatan produksi yang signifikan dari berbagai komoditas peternakan selama beberapa dekade terakhir ini, namun peningkatan tersebut masih jauh dari potensinya. Di lain pihak, walaupun komoditas tanaman pangan relatif lebih maju, pengembangan komoditas ini juga dihadapkan pada kendala keterbatasan sumberdaya lahan dan semakin tingginya opportunity cost dengan semakin tajamnya kompetisi penggunaan lahan dengan non-peternakan (terutama di pulau Jawa)._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 17
  27. 27. Komoditas unggas sering mengalami permasalahan-permasalahan yang menghambat pengembangannya baik secara makro dan mikro. Dua permasalahamn yang memerlukan perhatian serius oleh para stakeholder [eternakan unggas yaitu : (i) kurang tersedianya bahan paku pakan yang berasal dari sumberdaya domestic, sehingga harus mengimpor; (ii) mewabahnya penyakit khususyna Avian influenza); (iii) permasalahan system pembiayaan; (iv) PPN produk peternakan dan tata ruang. Untuk komoditas persusuan permasalahan utama yang dihadapi dalam rangka pengembangan sapi perah adalah populasi dan produktifitas yang masih rendah, tingkat skala pemilikan ternak yang terbatas, masih rendahnya manajemen kelembagaan kelompok/koperasi. Sistem peremajaan yang belum terlaksana dengan baik yang disebabkan kurang tersedianya bibit ternak dalam negeri, terbatasnya permodalan dalam rangka usaha budidaya sapi perah. Masalah lainnya, peternak belum seluruhnya menerapkan recording, terbatasnya sarana prasarana, teknologi budidaya dan pasca panen ditingkat peternak. Untuk komoditas sapi potong antara lain adalah belum optimalnya tingkat produktifitas, fluktuasi harga sapi potong, tidak adanya insentif pembiayaan yang dapat merangsang tumbuhnya peternak pembibitan dan penggemukan yang berorientasi komersil, kebijakan importasi ternak hidup dan produk turunannya cenderung menunjukkan dampak negative terhadap harga sapi di tingkat lokal. Terkait dengan pelaksanaan program PSDSK masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, yaitu : belum optimalnya unit manajemen PSDSK, kurangnya dukungan pendanaan operasional PSDSK, lemahnya koordinasi antara tingkat pusat dan daerah, dan masih terbatasnya dukungan instansi terkait. b. Kegiatan dan target kinerja output produksi ternak Dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan pengembangan mutu produk, maka pada tahun 2012 akan ditempuh melalui kegiatan (i) pengembangan sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, unggas lokal dan non unggas serta penataan ramah lingkungan; dan (ii) pengembangan kelembagaan peternak dan kelompok ternak. Secara rinci kegiatan tersebut antara lain : 1) Pengembangan Kawasan Sapi Potong 2) Pengembangan Budidaya Sapi Potong_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 18
  28. 28. 3) Pengembangan Kawasan Sapi Perah 4) Pengembangan Budidaya Sapi Perah 5) Pengembangan Kawasan Kerbau 6) Pengembangan Budidaya Kerbau 7) Penjaringan dan Pembiakan Sapi/Kerbau Betina Produktif 8) Penguatan Kelembagaan Pelayanan Inseminasi (IB) 9) Peningkatan Kapasitas Petugas IB, PKB, dan ATR 10) Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) 11) Optimalisasi INKA 12) Pembinaan Sarjana Membangun Desa 13) Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) 14) Pembinaan LM3 15) Pengembangan LM3 16) Pengembangan Ternak Kambing/Domba 17) Pengembangan Budidaya Kambing Perah 18) Pengembangan Budidaya Unggas Lokal 19) Pengembangan Budidaya Non Unggas (Aneka Ternak) 20) Pengembangan Kelembagaan Peternak 21) Penguatan Kelembagaan UM-PSDSK 22) Peningkatan Kelompok Ternak dan Petugas Berprestasi 23) Pembinaan dan Koordinasi Budidaya Ternak 24) Koordinasi Teknis Salah satu kontribusi Pemerintah dalam mencapai tujuan penyediaan produk ternak bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah dengan membangun kelompok-kelompok peternak di pedesaan, baik kelompok peternak sapi potong, kambing, ayam buras dan itik. Ribuan kelompok peternak telah terbentuk dan tersebar di seluruh Indonesia dengan kinerja yang sangat bervariasi. Kelompok yang terbentuk berdasarkan kebutuhan yang sama dan dimulai dari peternak sendiri merupakan kelompok yang berakar kuat dan setiap anggotanya mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Kelompok seperti ini yang diharapkan berkembang di masyarakat.Kelembagaan kelompok yang demikian diharapkan dapat terbangun dengan baik, sehingga peran pemerintah sebagai fasilitator hanya terbatas mempercepat perkembangan kearah yang lebih besar dan profesional. Peningkatan kualitas kelompok merupakan tantangan yang perlu diantisipasi untuk mewujudkan sistem agribisnis yang efisien, lebih produktif dan berkelanjutan. Kelompok yang baik akan menjadi rujukan dan tempat belajar bagi kelompok lain yang belum/kurang berkembang._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 19
  29. 29. Salah satu kendala utama petani di Indonesia dalam mengembangkan usahanya adalah terbatasnya modal dan lemahnya kemampuan akses terhadap sumber permodalan. Untuk meningkatkan bargaining power petani, pemberdayaan petani akan dilakukan dengan pendekatan kelompok untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan usahanya agar dapat mencapai skala ekonomi. Dalam rangka mengatasi permodalan petani, akan disalurkan stimulan penguatan modal usaha kelompok (PMUK). Kegiatan PMUK ini akan disertai dengan kegiatan pengembangan kelembagaan petani, kemitraan, peningkatan akses terhadap sumberdaya, teknologi dan pasar serta peningkatan kualitas SDM. Untuk menjaring kelompok ternak sapi potong, kambing, ayam buras dan itik yang baik akan terus dibina dan didampingi untuk dapat meningkatkan motivasi dan kinerja dalam memproduksi produk ternak yang baik. Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan hewan secara rutin melaksanakan lomba kelompok sebagai evaluasi pengembangan agribisnis peternakan. Lomba kelompok peternak ini merupakan bagian dari kegiatan Kementerian Pertanian dalam rangka pemberian penghargaan ketahanan pangan yang disampaikan oleh Presiden RI. Dengan adanya hasil lomba yang juga merupakan kebanggaan bagi para peternak, diharapkan dapat memicu, memotivasi dan meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan peternakan. Tujuan lomba kelompok peternak adalah untuk meningkatkan motivasi peternak dan dinamika kelompok peternak sapi potong, kambing, ayam buras dan itik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternaknya. Sedangkan bagi petugas teknis inseminator, Medik Veteriner (Dokter Hewan) Puskeswan dan Para Medik Veteriner Puskeswan diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan kinerja meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 dan dilanjutkan pada tahun 2012. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjembatani lulusan Perguruan Tinggi (PT) untuk dapat berkiprah secara langsung di tengah masyarakat dalam proses introduksi, distribusi dan transfer inovasi baru kepada peternak. Dengan masuknya lulusan Perguruan Tinggi diharapkan dapat menumbuhkan usaha-usaha peternakan yang dikelola secara profesional, sehingga dapat menarik investasi publik dan perbankan dan akan dilaksanakan di 32 provinsi. Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis peternakan pada LM3 adalah upaya peningkatan kemampuan sumberdaya_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 20
  30. 30. manusia pengelola usaha agribisnis LM3, optimalisasi potensi agribisnis yang tersedia di LM3, penguatan kapasitas kelembagaan LM3 (institusional capacity building) dan penguatan modal usaha agribisnis LM3. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan LM3 dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal sebagai agen pembangunan bagi masyarakat disekitarnya. Proses pemberdayaan LM3 dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran LM3 serta meningkatkan semangat dan kapasitasnya untuk mengembangkan usaha agribisnis LM3 agar dapat lebih berperan dalam pembangunan masyarakat, baik dalam aspek moral-spiritual, sosial maupun ekonomi. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan strategi yang tepat. 3. Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal. a. Permasalahan. Pakan merupakan asepek yang paling berpengaruh dalam peningkatan kualitas produksi dan produktifitas. Khusus untuk ketersediaan pakan unggas, sangat terkendala dengan ketersediaan bahan baku pakan yang berasal dari sumber daya domestic sehingga dalam pemenuhannya masih diperlukan impor yang cukup besar. Sedangkan untuk ternak ruminansia, keterbatasan ketersediaan hijauan pakan di musim kemarau masih belum teratasi dengan baik, mengingat teknologi pakan belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Dalam upaya pengembangan budidaya ternak sistem ekstensifikasi, kebutuhan padang pengembalaan dan pangonan sangat dibutuhkan. Namun saat ini, padang pengembalaan yang sudah terbangun sekarang semakin berkurang dan beralih fungsi karena tidak adanya payung hukum untuk melindunginya. Selain itu, dalam upaya pengembangan hijauan pakan ternak, sering kali dihadapkan pada keterbatasan ketersediaan benih/bibit hijauan baik dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dikembangkan di masyarakat. b. Kegiatan dan target kinerja output pakan ternak Sebagai bagian aspek penting dalam manajemen peternakan, utamanya dalam mendukung peningkatan produksi dan produktifitas_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 21
  31. 31. ternak, maka pada tahun 2012, akan diimplementasikan berbagai kegiatan produktif pengembangan pakan berbasiskan sumber daya lokal, yaitu : 1) Identifikasi dan Inventarisasi Padang Pengembangan 2) Pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan 3) Pengawasan Peredaran Imbuhan/Tambahan Pakan 4) Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia 5) Pengembangan Integrasi Ternak Unggas 6) Penguatan Sumber Bibit /Benih Hijauan Pakan Ternak 7) Optimalisasi Sumber Bibit/Benih (HPT) di Kelompok 8) Pengembangan Padang Pengembalaan 9) Pengembangan HPT di Lahan Kehutanan 10) Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia 11) Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Unggas 12) Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansian 13) Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Unggas 14) Bimbingan Teknis Manajemen dan Teknologi Pakan 15) Bimbingan dan Evaluasi UPP dan PPSK 16) Pengawasan Mutu Pakan 17) Penguatan Laboratorium Pakan Daerah 18) Dukungan Pengembangan Pakan 19) Pengujian Mutu Pakan Ternak 20) Koordinasi Teknis 21) Administrasi Kegiatan dan Ketata Usahaan 22) Fasilitasi PNBP 23) Dukungan Pakan Dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong 24) Dukungan Pakan Dalam Pengembangan Kawasan Sapi Perah 25) Dukungan Pakan Dalam Pengembangan Kawasan Kerbau Salah satu kegiatan terobosan yang mulai dilakukan pada tahun 2007 adalah pengembangan pilot-pilot percontohan integrasi tanaman-ternak, kompos dan biogas di tingkat perdesaan. Kegiatan integrasi ternak sapi potong dilakukan di lahan-lahan perkebunan sawit, sedangkan integrasi ternak unggas dilaksanakan pada lahan- lahan persawahan, tanaman jagung, integrasi dengan sektor perikanan dan pemanfaatan hasil samping agro industri. Kegiatan integrasi dimaksudkan untuk pemanfaatan se-optimal mungkin bahan pakan lokal yang banyak tersedia di Indonesia dengan tujuan untuk menekan biaya produksi. Selain kegiatan integrasi, dengan prinsip LEISA-nya, pengembangan pengolah pakan juga menjadi aspek penting dalam_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 22
  32. 32. meningkatkan pemanfaatan bahan baku sumber bahan lokal sebagai pakan. Kegiatan ini dilakukan pada daerah dengan basis potensi ternak dan ketersediaan bahan baku yang memadai. Dengan demikian, peternak dapat menekan biaya produksi pakan sehingga margin keuntungan dapat diperoleh secara optimal. Dengan keterbatasan penyediaan hijauan sepanjang tahun baik dalam jumlah dan kaulitasnya diperlukan strategi untuk memenuhi ketersediaanya. Untuk itu pengembangan lumbung pakan ruminansia dan unggas sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan pakan baik dalam jumlah dan kualitasnya. Dari aspek pengembangan benih dan bibit hijauan diperlukan perhatian serius. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin menurunnya produksi dan produktitas hijaun pakan ternak. Sehingga penguatan UPT perbibitan sebagai sumber bibit ternak dan hijauan serta UPTD perlu lebih digalakkan kembali. Tak kalah pentingnya, dalam memanfaatkan lahan kehutanan dan dalam upaya pemanfaatan padang sesuai peruntukannya, diperlukan upaya-upaya terobosan utamanya dalam pemanfaatan lahan kehutanan yang dimungkinkan untuk pengembangan hijauan pakan ternak. Sedangkan untuk kegiatan penguatan dan pengembangan padang pengembalaan ditujukan untuk mengembalikan fungsinya dan memperkuat yang sudah ada. 4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis. a. Permasalahan Kendala yang masih dihadapi dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit ini diantaranya adalah pelaksanaan otonomi daerah yang belum rapi. Sifat penyakit yang tidak mengenal batas administratif akan mengalami kendala apabila pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan masih terbatas oleh kebijakan daerah. Aspek pendanaan menjadi masalah klasik namun tetap membutuhkan solusi diantaranya adalah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menangani penyakit hewan spesifik lokasi yang menjadi prioritas daerah. Keterbatasan dana memiliki konsekuensi pembatasan jumlah penyakit hewan yang dapat dilakuan pengendalian dan pemberantasan penyakit dilakukan._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 23
  33. 33. Faktor kelembagaan dan keterbatasan sumberdaya yang terlibat dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan juga dirasakan sebagai kendala yang tidak bisa diabaikan. Jumlah SDM dokter hewan dan tenaga paramedik veteriner baik dipusat maupun UPT masih jauh dari kebutuhan. Meskipun rekruitment tenaga harian lepas telah dilaksanakan dan perannya sangat membantu memperkuat basis utama peternakan dan kesehatan hewan yaitu puskeswan serta penguatan kelembagaan pelayanan kesehatan hewan (surveillans, pengendalian penyakit hewan, pengawasan obat hewan) namun masih belum dapat mencukupi kebutuhan akan tenaga medik maupun paramedik veteriner di lapangan. b. Kegiatan dan target kinerja output Kesehatan hewan Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis untuk mendukung pencapaian program yang telah ditetapkan, akan difasilitasi beberapa kegiatan antara lain : 1) Kesiagaan Wabah PHM 2) Pengendalian dan Penanggulangan Rabies 3) Unit Pengendali Penyakit AI 4) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit AI 5) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Brucellosis 6) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Anthrax 7) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hog Cholera 8) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Jembrana 9) Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau 10) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter 11) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Viral lainnya 12) Pengendalian dan Penanggulangan Bakterial lainnya 13) Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Hewan 14) Sistim Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS) 15) Penguatan Puskeswan 16) Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan 17) Pengawasan Obat Hewan 18) Kewaspadaan Penyakit Eksotis Lintas Perbatasan 19) Pengamatan Penyakit Hewan 20) Pembangunan Laboratorium Tipe C 21) Pengujian dan sertifikasi obat hewan di BBPMSOH 22) Peningkatan Produksi Vaksin, Obat Hewan dan Bahan Biologik 23) Peningkatan Produksi Obat Hewan dan bahan Biologik (BLU) 24) Penguatan, Pengujian dan Penyidikan Veterier 25) Hibah dan Bantuan Asing_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 24
  34. 34. 26) Koordinasi Teknis 27) Fasilitasi PNBP 28) Pengadaan Sarana dan Prasarana 29) Pembangunan Lab Tipe B 30) Administrasi Kegiatan dan Ketata Usahaan 31) Dukungan Kesehatan Hewan Dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong 32) Dukungan Kesehatan Hewan Dalam Pengembangan Kawasan Sapi Perah 33) Dukungan Kesehatan Hewan Dalam Pengembangan Kawasan Kerbau Penyakit hewan memiliki dampak yang luas tidak hanya dampak langsungnya terhadap sub sektor peternakan dengan mewabahnya penyakit hewan strategis yang menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, juga berdampak terhadap kesehatan/ keselamatan masyarakat serta meresahkan masyarakat akibat penyakit zoonosis. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No.59 tahun 2007 terdapat 12 penyakit hewan strategis didasarkan atas eksternalitas dan dampak ekonomi yang diakibatkan. Dari 12 penyakit hewan strategis tersebut mengingat keterbatasan sumberdaya yang ada difokuskan untuk pengendalian dan penanggulangan 5 penyakit hewan strategis (PHMS) yaitu Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Anthrax dan Hog Cholera sedangkan pengendalian penyakit Jembrana dilakukan mengingat penyakit tersebut hanya terdapat pada Sapi Bali sehingga diharapkan tidak berkembang dan berdampak luas ke wilayah yang terdapat populasi Sapi Bali dan tidak menyebar luas ke negara lainnya. Untuk itu salah satu prioritas kegiatan pembangunan peternakan pada tahun 2012 diarahkan untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia berkewajiban secara serius dalam menangani flu burung ini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengendalian dan pemberantasan avian influenza (AI) pada unggas serta kesiapsiagaan terhadap pandemi flu burung. Wabah AI di indonesia memberikan momentum untuk segera menata sub sektor peternakan unggas melalui sektor 1 (industri yang terintegrasi dan pembibitan), sektor 2 (budidaya unggas/commercial farm), sektor 3. (peternakan mandiri dan kelompok ternak) dan sektor 4 (ekstensif/ back yard farm) serta masyarakat yang memelihara unggas untuk hobi (kesayangan, penelitian, pendidikan, hiburan yang perlu diatur sehinggga_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 25
  35. 35. memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Fokus dari restukturisasi perunggasan adalah pewilayahan (zoning) usaha peternakan unggas dan pengamanan unggas hidup & produknya (from farm to table). Namun untuk memudahkan pengaturannya, maka restrukturisasi dibagi kedalam struktur hulu (bibit, pakan, alsin, vaksin dan bahan biologik); stuktur budidaya/ on farm kawasan produksi dan kawasan non produksi); struktur hilir (tempat penampungan unggas (TPU), rumah potong unggas (RPU), pasar unggas, distribusi unggas dan produknya); serta struktur pendukung (kemasan). Pengendalian dan pemberantasan PHMS diprioritaskan kepada penyakit Rabies, AI, Brucellosis, Anthrax, dan Hog Cholera sebagai berikut: 1) Rabies. Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies dilakukan di daerah-daerah tertular melalui vaksinasi, pembatasan populasi hewan penular rabies (HPR), surveilans, dan sosialisasi. Kegiatan vaksinasi dilakukan untuk memberikan kekebalan individu hewan sehingga tidak tertular rabies dan tidak menjadi perantara penularan rabies baik antar HPR maupun ke manusia. Pembatasan populasi HPR dilakukan dengan eliminasi untuk mengurangi populasi HPR liar yang merupakan faktor risiko penularan rabies antar hewan dan ke manusia. Selain itu sedang diuji coba efektifitas sterilisasi (ovariektomi) HPR betina liar. Target pengendalian dan pemberantasan diutamakan untuk provinsi Bali, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat serta Banten untuk kembali bebas setelah tertular rabies kembali. Sedangkan daerah lain dilakukan pengendalian untuk menghindari munculnya kasus baik pada hewan maupun manusia. 2) Avian Influenza (AI). Kasus AI relatif menurun pada tahun 2011, namun demikian upaya pengendalian dan pemberantasan harus senantiasa dilakukan untuk mencapai daerah nol kasus dan dilanjutkan kepada upaya pembebasan. Pengendalian AI perlu ditingkatkan dan difokuskan melalui penerapan sembilan elemen yaitu: 1) kelembagaan, 2) peningkatan pengendalian AI, 3) surveilans and epidemiologi, 4) diagnostik laboratorium, 5) pelayanan karantina hewan, 6) peraturan perundangan, 7) komunikasi, 8) penelitian dan pengembangan dan 9) restrukturisasi industri._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 26
  36. 36. 3) Brucellosis. Pengendalian dan pemberantasan Brucellosis telah membuahkan hasil yang cukup baik dengan telah dibebaskannya Provinsi-provinsi diwilayah BPPV Regional II Bukittinggi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau melalui Kepmentan Nomor 2541 dan Pulau Kalimantan melalui Kepmentan Nomor 2540 Tahun 2009. Pengendalian dan pemberantasan penyakit Brucellosis di daerah-daerah tertular dibedakan berdasarkan prevalensi penyakit, yatu: 1) prevalensi Brucellosis di daerah (kabupaten/kota) kurang dari 2% dilakukan test and slaughter dan dilakukan pembayaran kompensasi, selanjutnya dilakukan surveilans untuk mengetahui perkembangan prevalensinya, 2) prevalensi brucellosis diatas 2% dilakukan vaksinasi untuk memberikan kekebalan individual dan selanjutnya dilakukan surveilans untuk mengetahui prevalensinya. Bagi daerah yang telah memiliki prevalensi sangat rendah maka dilakukan surveilans dalam rangka pembebasan wilayah. 4) Anthrax. Pengendalian penyakit anthrax di daerah-daerah tertular dilakukan melalui vaksinasi dan surveilans terutama di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jambi, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sosialisasi untuk tidak menyembelih/ mengkonsumsi produk hewan dari ternak sakit atau mati di daerah endemis anthrax untuk menghindari terjadinya korban pada manusia. 5) Hog Cholera. Pengendalian dan pemberantasan penyakit Hog Cholera dilakukan didaerah-daerah tertular melalui vaksinasi dan surveilans. Untuk Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Alor, aktifitasnya difokuskan pada pemberantasan. Selain pengendalian dan pemberantasan PHMS (Rabies, AI, Brucellosis, Anthrax, dan Hog Cholera), dalam mendukung peningkatan produksi dan produktifitas juga akan dilakukan penangganan gangguan reproduksi dan penyakit parasiter, yang difokuskan pada daerah sentra produksi ternak. Untuk mendukung_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 27
  37. 37. pelaksanaan kegiatan tersebut akan didukung penguatan SDM medik dan paramedik dan penguatan puskeswan/poskeswan. 5. Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. a. Permasalahan Beberapa kendala dan permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan kesmavet dan pasca panen antara lain, yaitu (i) Kelembagaan yang membidangi fungsi-fungsi Kesmavet di provinsi maupun kabupaten/kota masih ada yang belum terwadahi sesuai dengan kebutuhan publik, hal ini ditandai dengan adanya Perda (peraturan daerah) tentang penyelenggaraan jaminan keamanan pangan asal hewan belum menjadi skala prioritas; (ii) SDM yang membidangi fungsi-fungsi Kesmavet di provinsi, kabupaten/kota masih dianggap sangat kurang seperti Auditor NKV, pengawas Kesmavet, juru sembelih, Keur Master dan petugas pengambil contoh; (iii) Pendanaan sebagai sharing dana dari APBD I maupun APBD II sebagai pendamping APBN untuk kelanjutan tahun berikutnya masih harus diadakan; dan (iv) Kelembagaan otoritas veteriner yang didukung oleh SDM yang kompeten dibidang Kesmavet masih perlu ditingkatkan supaya dapat menyelenggarakan pelayanan masyarakat dibidang penjaminan keamanan pangan, pengendalian zoonosis, pengawasan peredaran produk hewan dan pengembangan daya saing b. Kegiatan dan target kinerja output kesmavet dan pasca panen Penyediaan pangan dengan prinsip from to table dalam mendukung pencapaian swasembada daging, merupakan aspek penting untuk menjamin pelaksanaan aspek kesrawan, penanganan zoonosis, kualitas, dan jaminan ASUH-nya. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, fasilitasi kegiatan yang akan ditempuh adalah : 1) Pembinaan dan koordinasi kesmavet dan pasca panen 2) Identifikasi, Pembinaan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis dan Pembinaan Penerapan Kesrawan 3) Pengujian Mutu Produk Peternakan (BPMPP) 4) Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian Mutu Produk Peternakan 5) Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif di RPH 6) Fasilitasi Peralatan Laboratorium Kesmavet 7) Fasilitasi Penataan Kios Daging_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 28
  38. 38. 8) Fasilitasi Tempat Pengumpulan Susu (TPS) 9) Fasilitasi Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) 10) Fasilitasi Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) dan Tempat Penampungan Unggas (TpnU) 11) Pembinaan Penanganan Pascapanen Produk Peternakan di RPH 12) Koordinasi Teknis 13) Fasilitasi PNBP Untuk meningkatkan jaminan keamanan pangan asal hewan, dilakukan secara bertahap melalui peningkatan jenis dan kualitas sarana dan prasarana unit usaha daging, susu dan telur yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet, sehingga memenuhi PAH dan ASUH melalui kegiatan : peningkatan kompetensi auditor NKV, pertemuan manajemen RPH dan RPU, penyusunan pedoman penerapan Higiene Sanitasi di Unit Usaha Produk Asal Hewan, dan sertifikasi juru sembelih dan butcher, pembangunan RPUSK, pembangunan TPS, dan penataan kios daging, bimbingan teknis dan monitoring fasilitasi pasca panen, pelatihan juru sembelih halal, peningkatan kompetensi Meat Inspector, penyusunan peraturan perundangan unit usaha daging, peningkatan kompetensi paramedik veteriner pemeriksa daging, penyusunan model dan desain RPH kambing/domba dan RPH babi. Penerapan jaminan keamanan pangan pada mata rantai susu segar dengan tujuan meningkatkan kualitas susu segar dalam negeri melalui pembinaan, sosialisasi dan bimbingan untuk dapat menerapkan teknis higiene sanitasi serta memfasilitasi sarana prasarana peralatan TPS. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya unit usaha persusuan yang memenuhi persyaratan teknis minimal higiene sanitasi yang diikuti pemberian sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV). GHP diterapkan baik pada telur maupun farm-nya. Bagi pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan akan diberi sertifikat, sedangkan yang belum akan dibina sampai memenuhi persyaratan. Terhadap produk hewan yang berasal dari impor, dilakukan peningkatan pengawasan pemasukan maupun peredaran. Pengawasan pemasukan mengimplementasikan jaminan keamanan (ASUH) melalui kajian evaluasi status negara asal dan unit usaha serta analisa resiko. Pengawasan peredaran melalui koordinasi pemantauan dan evaluasi unit kerja terkait. Disamping itu untuk menjaga kredibilitas produk hewan ekspor perlu ditetapkan prinsip-_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 29
  39. 39. prinsip mampu telusur, higiene sanitasi, pengujian dan pemberian sertifikasi yang sesuai kaidah jaminan keamanan produk hewan, melalui kegiatan: penyusunan permentan bidang produk hewan non pangan dan produk asal hewan, on side review, penyusunan analisa resiko pangan asal hewan, peningkatan petugas pengawas kesmavet, penyidikan produk asal hewan ilegal, sosialisasi peraturan perundangan kesmavet, dan pemantauan PAH dalam rangka Hari Keagamaan Besar Nasional. Berkembangnya emerging dan re-emerging diseases perlu diantisipasi dengan sistem yang efektif. Untuk itu diperlukan langkah-langkah peningkatan kewaspadaan dini dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit tersebut melalui sampling dan pemetaan penyakit zoonosis serta sosialisasi yang melibatkan partisipasi aktif unsur daerah dan masyarakat, melalui kegiatan pemantauan hewan qurban, penyusunan data zoonosis, penyusunan juknis pengendalian dan penanggulangan zoonosis, monitoring dan evaluasi pengendalian zoonosis, bimbingan teknis pengendalian dan penanggulangan zoonosis serta penyusunan NSPK bidang zoonosis. Penerapan teknis kesejahteraan hewan dilaksanakan dengan skala prioritas hewan produksi dengan fokus penerapan di RPH, mengingat aspek kesejahteraan hewan sangat berpengaruh terhadap kualitas daging yang dihasilkan. Untuk itu fasilitasi sarana prasarana dan sosialisasi serta pelatihan petugas teknis akan dilaksanakan agar produksi daging ASUH dapat terwujud. Hal ini sekaligus juga untuk menjawab tuntutan perdagangan global yang salah satunya mensyaratkan penerapan teknis kesejahteraan hewan, melalui kegiatan penyusunan pedoman kesrawan, pertemuan koordinasi dan sosialisasi kesrawan. Untuk mendukung kualitas pengujian terhadap residu dan atau cemaran pada produk asal hewan, secara bertahap dilakukan upaya untuk meningkatkan status kompetensi laboratorium uji kesehatan masyarakat veteriner melalui fasilitasi peralatan, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, penerapan metode uji yang standar dengan menerapkan cara berlaboratorium yang baik untuk mencapai akreditasi, melalui kegiatan : penyusunan RSNI metode pengujian, workshop audit internal, sosialisasi SNI dan Permentan Kesmavet, pertemuan laboratorium kesmavet regional, bimbingan akreditasi laboratorium kesmavet, peningkatan kompetensi PPC (petugas pengambil contoh), peningkatan pemahaman dan penerapan ISO/IEC._________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 30
  40. 40. 6. Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di bidang peternakan. a. Permasalahan Terkait dengan manajemen pembangunan nasional, pada era reformasi dan otonomi daerah, ternyata memberikan dampak yang cukup besar dalam tataran manajemen pembangunan peternakan, baik dampak positif dan negatifnya. Kendala dan permasalahan yang dihadapi pada aspek dukungan manajemen antara lain : (i) lemahnya sinkronisasi perencanaan baik di pusat dan daerah; (ii) Kurangnya koordinasi struktural antara pusat dan daerah secara formal tidak ada sehingga dirasakan adanya kesulitan dalam pelaksanaan program nasional di daerah; (iii) Sistem dan tata laksana yang sudah ada belum dan tidak semua dilaksanakan sesuai dengan Standart Operasional Procedure (SOP); (iv) Belum optimalnya pelaksanaan reward dan punishment secara tegas dan kontinyu sehingga produktifitas pegawai dan rasa keadilan dapat berjalan dengan baik; (v) Satuan kerja (Satker) yang dibentuk belum dapat diimbangi dengan anggaran yang cukup, pengiriman laporan sering mengalami keterlambatan ke bagian keuangan sehingga realisasi yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada; (vi) belum dilaksanaakannya evaluasi di setiap aspek manajemen b. Kegiatan dan target kinerja output sekretariat Fungsi sekretariat adalah bagaimana mengkoordinasikan kegiatan teknis dimasing-masing direktorat dan UPT lingkup Ditjen PKH dapat dilaksanakan secara terpadu dalam mendukung pencapaian program. Beberapa kegiatan dukungan manajemen untuk mengoptimalkan peran setiap fungsi sekretariat antara lainyaitu: 1) Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan PKH 2) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan PKH 3) Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Serta Penatausahaan BMN 4) Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha Dalam menyusun rencana kerja pembangunan diperlukan suatu perencanaan yang matang yang didasarkan pada hasil evaluasi, dan data yang akurat serta data terkini. Evaluasi kegiatan/program dilakukan satuan kerja terutama bagi provinsi digunakan untuk mengetahui pelaksanaannya. Penyusunan program dan rencana_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 31
  41. 41. kerja pembangunan yang setiap tahun disusun sebagai dasar untuk penyusunan RAPBN tahun mendatang. Untuk mendukung optimalisasi fungsi-fungsi yang ada, perlu dioptimalkan aspek koordinasi dengan mendasarkan pada tinjauan evaluasi jabatan, evaluasi beban kerja, penegasan tupoksi di masing-masing lingkup kerja, seseuai dengan reformasi birokrasi yang sudah dietatpkan. Peningkatan kapasitas pegawai akan ditempuh melalui pelatihan-pelatihan atau kegiatan lainnya untuk meningkatkan budaya kerja, dan etos kerja. Selain itu, gerakan- gerakan sosialisasi untuk mendukung target kementerian berupa opini WTP seperti sosialisasi Wilayah Bebas Korupsi dan Rencana Aksi Anti Korupsi, akan terus digalakan. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan digunakan untuk pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) pada satuan kerja kantor pusat (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) dan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 22 satuan kerja. Untuk mendukung kinerja kegiatan, akan ditunjang dengan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran baik itu berupa peralatan, operasional sumberdaya manusia dan sarana fisik untuk kelancaran perkantoran. Operasional sarana fisik perkantoran berupa eksploitasi kendaraan, komputer atau sarana lainnya dan pemeliharaan perkantoran antara lain berupa perawatan gedung/ruangan dan lainnya. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dalam kerangka pencapaian program, diperlukan kegiatan pertemuan dalam rangka memfasilitasi/memperlancar kegiatan-kegiatan terkait lainnya. Kegiatan tersebut mencakup koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengembangan database, sosialisasi/ apresiasi, workshop, rapat-rapat, monev dan pelaporan.D. Pembiayaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan, melalui tugas pokok dan fungsi yang dimiliki maka diperlukan pembiayaan untuk mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pendanaan tersebut digunakan untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria dan bimbingan teknis serta evauasi sesuai dengan fungsi_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 32
  42. 42. dibidang perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen. Selain itu, juga diperlukan pendanaaan untuk melancarkan fungsi-fungsi perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan monitoring evaluasi sebagai fungsi-fungsi manajemen pembangunan. Sesuai dengan tupoksinya maka pendanaan program pembangunan peternakan diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit dari berbagai kegiatan yang ada di masyarakat dan aset yang dimiliki masyarakat. Berdasarkan penghitungan ICOR, total investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan peternakan dan keswan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 11,38 triliun, dengan APBN sebesar Rp. 2,589 triliun untuk memfasilitasi kegiatan fungsi perbibitan, budidaya, pakan, keswan, kesmavet dan pascapanen dan dukungkan manajemen. Berdasarkan fungsinya alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan perbibitan adalah sebesar Rp 1.016,6 milyar, Peningkatan produksi ternak sebesar Rp 823,406 milyar, Peningkatan produksi pakan ternak sebesar Rp.132,8 milyar, Penanganan dan pengendalian PHMSZ sebesar Rp 362,1 milyar, Penjamianan pangan asal hewan yang ASUH sebesar Rp 111,4 milyar dan dukungan manajemen sebesar Rp 152,4 milyar. Sedangkan berdasarkan unit kerjanya, untuk unit kerja pusat sebesar Rp 486,4 milyar, Unit Kerja Kantor Daerah sebesar Rp 374,1 milyar dan Daerah sebesar Rp 1.738,3 milyar. Untuk alokasi anggaran berdasarkan jenis belanjanya, untuk jenis belanja pegawai sebesar Rp 127, 2 milyar, belanja barang sebesar Rp 1.210,3 milyar , Belanja Modal Rp 158,3 milyar Dan belanja Sosial sebesar Rp1.102,9 milyar. Dari total alokasi anggaran tersebut terdapat anggaran PHLN sebesar Rp 2,24 Milyar untuk fasilitasi kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis dan PNBP sebesar Rp 4,68 Milyar serta Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 27,01 Milyar. Memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada, maka perlu dilakukan refocusing dan efisiensi anggaran ke arah kegiatan yang menunjang pencapaian program yang telah ditetapkan, dalam kerangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Kegiatan di wilayah bukan refleksi kegiatan- kegiatan unit organisasi di Pusat, tetapi didasarkan atas kebutuhan lapangan sesuai target/sasaran yang ditetapkan. Kegiatan dirancang memperhatikan skala ekonomi berdasarkan “need assessment” di lapangan, tidak tersebar merata seluruh lokasi, dan APBN hanya sebagai “trigger” Replikasi Nasional, yang dirancang dengan melibatkan investasi_________________________________________________________________Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 33

×