Your SlideShare is downloading. ×
Jurnal blu jamsoskes
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Jurnal blu jamsoskes

427
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
427
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. JURNAL MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATANVOLUME 15 No. 01 Maret 2012 Halaman 20 - 26 Ekowati Retnaningsih, dkk.: Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum dan Alternatif Artikel Penelitian KAJIAN KELAYAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAN ALTERNATIF BENTUKPENYELENGGARAAN JAMSOSKES SUMATERA SELATAN SEMESTA SESUAI UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL THE FEASIBILITY STUDY OF PUBLIC SERVICE ENTERPRISE AND ALTERNATIVE FORMS FOR ADMINISTERING THE UNIVERSAL SOUTH SUMATERA SOCIAL HEALTH INSURANCE ACCORDING TO THE NATIONAL SOCIAL SECURITY SYSTEM LAW Ekowati Retnaningsih1, Misnaniarti2, Asmaripa Ainy2 1 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, PalembangABSTRACT Badan Layanan Umum (BLU) dan alternatif lain dalamBackground: Social Health Insurance Program (Jamsoskes) penyelenggaraan Jamsoskes ini.of South Sumatera is a system of health insurance for the Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Unitentire population of South Sumatera, who does not have health analisis adalah program Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta.insurance. The operational fund is shared between the prov- Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan Focus Groupince and district. To determine the feasibility of the Public Ser- Discussion (FGD) dengan menggunakan pedoman. Analisisvice Enterprise and other alternatives in the implementation of dilakukan dengan pendekatan content analysis dan analysisJamsoskes program. for policy.Methods: The study was a qualitative method. The unit of Hasil: Berdasarkan aspek legal diketahui bahwa penye-analysis is Jamsoskes program. Data were obtained through lenggaraan Jamsoskes dalam bentuk BLU tidak bertentanganin-depth interviews and focus group discussion using the dengan UU dan peraturan yang ada, dengan memperhatikanguidelines, and analyzed by content analysis and analysis for beberapa aspek pengembangan. Selain itu berdasarkan hasilpolicy. uji materi oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2005 diputuskanResults: Based on the legal aspects, the implementation of bahwa UU SJSN tidak menutup peluang bagi Pemerintah DaerahJamsoskes in the form of Public Service Enterprise is not con- untuk membentuk dan mengembangkan badan penyelenggaratrary to the laws and regulations. In addition, based on the jaminan sosial tingkat daerah dalam kerangka sistem jaminanresults of judicial review by the Supreme Constitution in 2005, sosial nasional. Ada tiga alternatif Badan Penyelenggarathe National Social Security System Act does not face the Jamsoskes yang sesuai dengan UU SJSN antara lain: 1) tetapopportunity for local government to establish and develop re- seperti pengelolaan sekarang oleh Dinas Kesehatan, 2)gional provider of social security within the framework of na- menunjuk Bapel yang telah ada yang bersifat nirlaba, 3) dikelolational social security system. Based on some aspects, there menjadi BLU/BLUD.are 3 alternatives for Jamsoskes Provider Agency in accord- Kesimpulan: Penyelenggaraan Jamsoskes dalam bentuk BLUing to the National Social Security System Law: 1) Maintaining tidak bertentangan dengan UU SJSN. Rekomendasi bagithe management system of Jamsoskes by Health Department, Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan agar dapat memper-2) Determining an existing of a non-profit operating bodies, 3) timbangkan bentuk BLU sebagai Badan PenyelenggaraAdministering into the Public Service Enterprise (BLU / BLUD) Jamsoskes di masa mendatang dengan tetap memperhatikanConclusion: Implementation of Jamsoskes in the form of Pub- payung hukum baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.lic Service Enterprise is not contrary to the National SocialSecurity System Law. Recommendation for the South Sumatera Kata Kunci: Badan Layanan Umum, jaminan kesehatan, badanprovincial government in order to consider the Public Service penyelenggara, undang- undang, aspek legal, nirlaba.Bodies as an Operating Bodies of Jamsoskes in the futureunder the legal both national and regional level. PENGANTARKeywords: public service bodies, health insurance, adminis- Dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosialtering bodies, laws, legal aspects, not for profit. Nasional (UU SJSN) No. 40/2004 disebutkan bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan penduduk fakirABSTRAK miskin dan orang tidak mampu menjadi tanggungLatar Belakang: Program Jaminan Sosial Kesehatan jawab pemerintah. Melalui adanya UU ini memberi-(Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta merupakan sistemjaminan kesehatan yang meng-cover seluruh penduduk kan landasan hukum tentang kepastian perlindunganSumatera Selatan yang belum mempunyai jaminan kesehatan. dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indo-Dana penyelenggaraan berasal dari sharing provinsi dan nesia dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnyakabupaten/kota. Untuk mengelola pembiayaan Jamsoskes, agar secara layak.1lebih efektif dan efisien dirasakan perlu pengembangan dalampenyelenggarannya. Penelitian ini untuk mengetahui kelayakan Selain itu, dalam UU No. 32/2004 tentang Oto- nomi Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah20 Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012
  • 2. Jurnal Manajemen Pelayanan KesehatanDaerah (Pemerintahan Daerah) mempunyai kewajib- Sumber informasi berasal dari key informant yangan untuk meningkatkan derajat kesehatan masya- diambil dengan menggunakan teknik snowball.12rakat sebagai salah satu tugas desentralisasi.2 Pengambilan data primer dilakukan dengan caraPelaksanaan otonomi daerah terhadap penyeleng- wawancara mendalam dan Focus Group Discusiongaraan urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah (FGD) yang diambil di beberapa instansi kesehatan(PP) No. 38/2007 disebutkan bahwa salah satu di Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Kesehatanurusan wajib pemerintah daerah adalah urusan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Rumahkesehatan.3 Sakit, Puskesmas) maupun instansi lain seperti Untuk menjalankan amanat UU No. 40/2004 dan Bappeda, Biro Keuangan Pemrov Sumatera Selatan,UU No. 32/2004, menuju tercapainya universal cov- PT Askes, Kementrian Keuangan, Dewan Jaminanerage pelayanan kesehatan maka pemerintah pro- Sosial Nasional.vinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan telah Instrumen pengambilan data yang digunakanmeluncurkan Program Jaminan Sosial Kesehatan berupa alat perekam, pedoman wawancara menda-(Jamsoskes) pada tanggal 22 januari 2009. Program lam, dan pedoman FGD yang berisi daftar pertanyaanJamsoskes merupakan salah satu bentuk sistem tentang informasi yang digali berupa: aspek pasarjaminan kesehatan dan merupakan salah satu pro- dan pemasaran, aspek teknis jasa pemeliharaan ke-gram pembangunan kesehatan di Sumatera Selatan sehatan, aspek organisasi dan manajemen (regulasi,yaitu pengobatan gratis bagi penduduk Sumatera struktur organisasi, tupoksi, ketenagaan, dan lain-Selatan. lain), aspek ekonomi dan keuangan, aspek kelem- Program Jamsoskes di Sumatera Selatan bagaan, aspek kepesertaan, aspek pembiayaan,meng-cover seluruh penduduk Sumatera Selatan paket pemeliharaan kesehatan dan informasi lainyang belum mempunyai jaminan kesehatan di 15 yang terkait. Kemudian data dianalisis secara con-kabupaten/kota.4 Dana penyelenggaraan program tent analysis dengan pendekatan analysis for policy.13tersebut berasal dari sharing dana APBD provinsidan APBD kabupaten/kota. Pengelolaan dana HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANdilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabu- Kelayakan bentuk BLU sebagai pengelolapaten, seperti pada program Jamkesmas dari dana Jamsoskes dilihat dari aspek legalAPBN. Ada beberapa wacana yang dapat dikembang- Untuk mengelola pembiayaan program Jamsos- kan untuk perubahan bentuk Jamsoskes sebagaikes, agar lebih efektif dan efisien dirasakan perlu antisipasi pengembangan Jaminan Kesehatan dipengembangan dalam penyelenggarannya. Selain Pemerintah pusat. Salah satu alternatif antara lainitu, adanya rencana Kementrian Kesehatan untuk dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU), berikutmewujudkan universal coverage pada tahun 2014 kajian dalam aspek legal kelayakan bentuk BLUsesuai dengan amanat UU No. 40/2004, sehingga tersebut.diperlukan kajian untuk mengetahui kelayakan Berdasarkan UU No. 1/200414 dan PeraturanBadan Layanan Umum (BLU) dan alternatif lain dalam Pemerintah Republik Indonesia No. 23/200515 dike-penyelenggaraan Jamsoskes ini. tahui bahwa BLU merupakan instansi sebagai ba- Kebijakan kesehatan di tingkat nasional mau- gian dari organisasi pemerintah, yang menekankanpun daerah dapat dianalisis dengan tool analisis kepada aspek memberikan pelayanan kepada ma-kebijakan kesehatan dengan memperhatikan aspek- syarakat berupa barang atau jasa yang dijual,aspek efisiensi, kualitas/efektifitas, ekuitas dan sehingga tujuan akhirnya adalah memberikan pela-sustainabilitas program kesehatan.5 Beberapa teori yanan. Dari peraturan ini diketahui bahwa konseptentang analisis kebijakan6,7,8,9,10 tentunya dengan BLU itu adalah menyediakan jasa, dan jika dikaitkantujuan yang positif antara lain untuk memperbaiki dengan Program Jamsoskes Sumatera Selatan Se-kebijakan dengan cara menciptakan, menilai secara mesta tidak hanya mengelola dana yang bersumberkritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang dari APBD tapi juga terdapat pelayanan jasa beruparelevan dengan kebijakan.11 pelayanan kepesertaan, pelayanan pengajuan klaim, dan pelayanan pembiayaan, sehingga berdasarkan dua peraturan kebijakan di atas, ditinjau dari aspekBAHAN DAN CARA PENELITIAN legal bentuk BLU dalam penyelenggaraan Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 dengan Jamsoskes bisa sesuai.pendekatan kualitatif dengan unit analisis adalah Ada pendapat dari informan bahwa BLU bukanprogram Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta. merupakan badan hukum sehingga tidak bisa Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012 21
  • 3. Ekowati Retnaningsih, dkk.: Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum dan Alternatifdijadikan badan penyelenggara sistem jaminan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistemsosial. Tetapi jika dilihat pada Pasal 3 PP No. 23/ jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan per-2005 diketahui bahwa BLU memiliki badan hukum orangan. Semua UU tersebut tidak bersifat kontra-yang tidak terpisahkan dari instansi induk, 15 diktif melainkan bersifat komplementer karena perlusehingga status badan hukum dari lembaga BLU dipahami bahwa UU No. 32/2004 mengatur urusanJamsoskes nanti adalah badan hukum publik yang pemerintahan sedangkan UU No. 40/2004 mengaturtidak terpisah dari pemerintah daerah atau lembaga penyelenggaraan jaminan sosial tingkat nasional olehDinas Kesehatan sebagai instansi induk. Walaupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yangbeberapa sumber berpendapat bahwa konsep BLU merupakan korporat bukan pemerintahan.berada di antara konsep public dan private dari suatu Adanya pendapat bahwa dengan dikeluarkannyaorganisasi. Atau bisa dikatakan juga sebagai badan UU SJSN maka bapel-bapel JPKM, ataupun perusa-publik yang semi otonom. haan asuransi lainnya tidak bisa lagi beroperasi un- Penetapan atau pembentukan jaminan sosial tuk melayani dan menjamin kebutuhan dasar medis.di daerah seperti Jamsoskes dapat ditetapkan Mereka boleh beroperasi untuk menjual produkberdasarkan Peraturan Daerah (Perda), hal ini asuransi kesehatan suplemen atau tambahan yangberdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.7/ tidak dijamin oleh SJSN.18 Oleh karena itu, Peme-2005 halaman 268 bahwa:16 rintahan Daerah dapat membentuk BPJS di daerah yang bersifat komplementer dan atau suplementer. “Padahal, sebagaimana telah diuraikan dalam Interpretasinya adalah bahwa Pemerintahan Provinsi pertimbangan di atas, Pemerintahan Daerah justru diwajibkan untuk mengembangkan Sumatera Selatan dapat tetap menyelenggarakan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, Pasal jaminan kesehatan sebagaimana Jamsoskes 5 ayat (1) UU SJSN harus ditafsirkan bahwa Sumatera Selatan Semesta ini dengan menambah ketentuan tersebut adalah dimaksudkan untuk pembentukan badan penyelenggara benefit pelayanan antara lain untuk jenis pelayanan tingkat nasional yang berada di pusat, yang tidak dicakup dalam pelayanan Jamkesmas, sedangkan untuk pembentukan badan misalnya penambahan biaya untuk kelas II pada penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah pelayanan rawat inap, menanggung biaya akomodasi dapat dibentuk dengan peraturan daerah dengan memenuhi ketentuan tentang sistem penunggu pasien ataupun jenis pelayanan suple- jaminan sosial nasional sebagaimana diatur menter lainnya. dalam UU SJSN” Akan tetapi berdasarkan hasil uji materi terhadap Pasal 5 UU No. 40/2004, Putusan Mahkamah Kons- Berdasarkan landasan ini, penyelenggaraan titusi (MK) RI16 No. 7/2005 halaman 268, menga-Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta sudah me- bulkan permohonan pengujian terhadap pasal terse-menuhi aspek legal sesuai dengan Peraturan Daerah but karena ketentuan dalam Pasal 5 tersebut (ayatProvinsi Sumatera Selatan No. 2/2009 tentang Pe- 2, 3 ,4) tampaknya menutup peluang Pemerintahannyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Daerah untuk ikut mengembangkan suatu subsis-Selatan Semesta (Jamsoskes Sumatera Selatan tem jaminan sosial, sehingga atas pertimbanganSemesta).17 hukumnya MK berpendapat bahwa kewenangan Terlepas dari apapun bentuk Jamsoskes men- untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial na-jadi BLU ataupun bentuk lainnya, pengembangan sional bukan hanya menjadi kewenangan pemerintahjangkauan pelayanan di Jamkesmas menuntut pusat, tetapi dapat juga menjadi kewenanganpenyesuaian pada Jamsoskes. Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah, sehingga adanya keputusandiharapkan mempertahankan dan menyempurnakan MK ini berarti bahwa UU SJSN tidak menutup pe-program Jamsoskes ini karena urusan kesehatan luang bagi Pemerintahan Daerah untuk membentukmenjadi salah satu kewenangan daerah sesuai de- dan mengembangkan badan penyelenggara jaminanngan UU No. 32/2004. Amandemen UUD tahun 2002 sosial tingkat daerah dalam kerangka sistem jaminanyang memerintahkan jaminan sosial untuk seluruh sosial nasional. Masih berdasarkan pertimbanganrakyat, dan UU No. 40/2004 tentang penyelengga- MK di atas bahwa:raan SJSN, memerintahkan agar sistem jaminansosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat “…Pasal 5 ayat (1) UU SJSN harus ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut adalah dimaksud-dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan kan untuk pembentukan badan penyeleng-masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai gara tingkat nasional yang berada di pusat,dengan martabat kemanusiaan, serta pasal 20 UU sedangkan untuk pembentukan badanKesehatan No.36/2009 yang menyatakan bahwa penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dapat dibentuk dengan peraturan daerahpemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan22 Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012
  • 4. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan dengan memenuhi ketentuan tentang sistem kan hasil penelitian didapatkan informasi yang cukup jaminan sosial nasional sebagaimana diatur beragam. Menurut informan no. 5 tidak perlu dilaku- dalam UU SJSN.” kan perubahan status lembaga karena bentuk yangOleh karena itu, jika pada Program Jamsoskes sekarang dengan Bapel yang melekat di DinkesSumatera Selatan Semesta hanya ditetapkan sudah tepat karena mempunyai 4 (empat) keuntung-dengan Perda, maka hal tersebut tidak bertentangan an, antara lain: 1) dapat efisiensi dana, 2) tidakdengan UU SJSN sebab secara hukum, Perda mengeluarkan dana untuk management fee, 3) dapatmempunyai kewenangan untuk pelaksanaan mengawasi secara langsung fasilitas pelayanankebijakan di daerah. Hal ini juga diperkuat dengan kesehatan dalam memberikan pelayanannya, daninformasi dari pakar di Dewan Jaminan Sosial 4) dapat mengevaluasi secara langsung. Sebagai-Nasional berikut : mana kutipan hasil wawancara berikut ini: ”....karena adanya program Jamsoskes ini, “....Nah...peluang daerah itu ada di keputusan Provinsi Sumatera Selatan menjadi satu- MK halaman 113 “....bukan hanya kewenangan satunya provinsi yang sudah melaksanakan pusat....” karena itu UU SJSN tidak boleh menu- universal coverage, sehingga program kita tup peluang daerah tapi sebagai bagian dae- ini harus tetap dilanjutkan..... dalam pelak- rah sistem itu juga dan bisa dibentuk dengan sanaan Jamsoskes itu dengan tim pengelola Perda saja, berarti BUMD bisa. Tetapi BUMD ada empat keuntungan yang kita dapatkan... itu profit...mungkin sebaiknya BLUD karena yang pertama kita bisa efisiensi dana artinya dia tidak ada pembagian deviden... (informan dana yang kita sediakan untuk seluruh no.8)” masyarakat yang belum terkover... jika kita menggunakan Bapel kita bayarkan seluruh Menurut informan lain, pembentukan BPJS di premi ini kepada bapel itu sehingga setiapdaerah bukan merupakan suatu keharusan, kata tahun kita harus menyediakan sebesar“dapat” pada kalimat di atas bukan merupakan suatu kapitasi itu.....”perintah tetapi membolehkan dalam kerangka SJSN. Beberapa informan lain berpendapat bahwa Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bah- bentuk lembaga pengelola Jamsoskes dapat diubahwa daerah yang akan mengembangkan sistem ja- sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah,minan kesehatan terlebih dahulu harus memerlukan sehingga pada prinsipnya informan menyetujui setiappayung peraturan/perundangan tentang pemben- kebijakan yang diambil oelh gubernur sebagai kepalatukan dan status Bapel jaminan tersebut, misalnya pemerintahan tingkat tinggi di daerah provinsi.dengan Perda. Untuk jangka panjang, Pemerintah Berdasarkan pendapat informan-informan diDaerah harus menunggu dulu payung kebijakan di atas, perubahan bentuk lembaga pengelola Jam-tingkat nasional dengan disahkannya UU tentang soskes tergantung kebijakan yang akan diambil olehBPJS, jangan sampai program yang sudah dibuat Pemerintah Daerah, dimana dengan adanya Per-menjadi dibatalkan karena keluarnya UU BPJS yang aturan Gubernur itu sendiri sudah dianggap sebagaiterbit belakangan. Tetapi jika dalam kondisi yang landasan hukum dalam penyelengaraannya di tingkatmendesak dan perangkat hukum SJSN belum juga daerah. Selain itu juga perubahan bentuk lembagadisyahkan, maka status BLU maupun BLUD dapat pengelola Jamsoskes diperlukan untuk lebih me-juga dipertimbangkan sebagai penyelenggara nguatkan fungsi pemerintah sebagai regulator yaituJamsoskes sebagai alternatif UPTD yang dibentuk aspek pengawasan dan monitoring, sedangkandengan Perda atau SK Gubernur atau Peraturan aspek operasional bias diserahkan ke Bapel-BapelGubernur. Namun agar sesuai dengan persyaratan yang memang berkompeten di bidang tersebut.pembentukan BLU pada PP No.23/200515 dan Berdasarkan pengalaman di beberapa daerahpersyaratan pembentukan BLUD sesuai Permendagri seperti di Balikpapan pada awal tahun 2008 adaNo. 61/200719, prosesnya harus melalui studi kela- rencana menyelesaikan masalah kelembagaanyakan, penyusunan rencana kerja dan rencana stra- Jamkesda ini dengan membentuk sebuah BLU.tegis. Persyaratan-persyaratan tersebut penting dila- Rancangan Perda untuk BLU tersebut sudah disiap-kukan untuk menjamin bahwa Bapel yang akan di- kan, status BLU tersebut dianggap lebih cocokbentuk memang layak termasuk dari aspek finansial. karena BLU boleh mengelola keuangan, BLU adalah badan nirlaba, dan boleh menggunakan langsungAlternatif badan penyelenggara Jamsoskes penerimaannya.20,21 Namun sesuai dengan PP No.23/Sumatera Selatan yang sesuai dengan UU SJSN 2005, pada dasarnya BLU mengatur kewenangan Perlu tidaknya perubahan lembaga pengelola pengelolaan anggaran yang bersumber dari peme-Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta ini berdasar- Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012 23
  • 5. Ekowati Retnaningsih, dkk.: Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum dan Alternatifrintah dan penerimaan fungsional lembaga bersang- Alternatif 2: Menunjuk Bapel yang telah ada untukkutan, misal rumah sakit. mengelola penyelenggaraan Jamsoskes. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Sebagai rekomendasi jangka menengah, dalampihak Dinkes Provinsi tidak merasa terbebani dengan hal ini Pemerintahan Provinsi dapat bekerja samapengelolaan Jamsoskes yang melekat di intansi/ dengan Bapel Nasional (PT Askes dan atau Jamsos-lembaga pemerintah daerah tersebut. Hal ini juga tek) yang memiliki kewenangan hukum dan lebihdapat dilihat dari observasi proses pembayaran klaim sesuai dengan UU SJSN. Penyelenggaraan JamkesJamsoskes yang cukup lancar, sekitar lebih kurang di beberapa daerah dengan menunjuk Bapel tersen-satu minggu bisa diselesaikan. Selama ini yang diri seperti PT Askes, bukan merupakan hal yangmenjadi keterlambatan pembayaran klaim adalah baru karena di beberapa kabupaten/kota juga telahpihak rumah sakit atau Puskesmas sering menum- melakukan hal tersebut dengan menunjuk PT Askespuk pengajuan klaim, sehingga proses pembayaran- sebagai Bapel Jamkesda. Hal ini seperti hasil peneli-nya (pencairan klaim) juga agak lama. tian Gani, dkk20,21 bahwa kabupaten/kota yang me- Berdasarkan kajian pada hasil penelitian dan nunjuk Bapel PT Askes antara lain di Kabupatenmasukan dari beberapa pakar bidang jaminan kese- Toba Samosir sejak tahun 2006, Kabupaten Tabananhatan serta dari tinjauan dari penyelenggaraan pro- sejak tahun 2004, Kabupaten Gianyar sejak tahungram Jamsoskes dapat disusun alternatif Bapel Jam- 2003, maupun di Kabupaten Musi Banyuasin sampaisoskes tersebut yang sesuai dengan UU SJSN. Ada pada tahun 2008.tiga alternatif bentuk penyelenggaraan Jamsoskes Walaupun merupakan BUMN, tetapi PT Askesyang disusun sebagai rekomendasi bagi Pemerin- tidak bersifat nirlaba sesuai dengan persetujuantahan Daerah Sumatera Selatan, antara lain adalah: Pemegang Saham bahwa PT. Askes tidak lagi menyetorkan dividen kepada negara sejak tahunAlternatif 1. Bentuk penyelenggaraan oleh Tim buku 2007 dan diatur pada perubahan AnggaranPengelola di Dinkes seperti saat ini. Dasar PT Askes terakhir dengan Akte Notaris NM Sebagai rekomendasi jangka pendek, dengan Dipo Nusantara Pua Upa, SH Nomor 37, tanggal 19beberapa pertimbangan antara lain sambil menunggu Agustus 2008 dengan mencantumkan bahwa danakeluar payung hukum BPJS tingkat nasional serta yang dihimpun dimanfaatkan bagi sebesarnya kepen-dengan alasan lain adanya beberapa keuntungan tingan peserta, sehingga dasar penunjukkan Bapeldalam penyelenggaraan Jamsoskes sekarang, yaitu: di luar dinas di pemerintahan antara lain untuk1) Adanya efisiensi dana karena dana pengelolaan memperkuat fungsi Pemerintah Daerah sebagai regu-yang disediakan untuk meng-cover masyarakat pe- lator, serta untuk melaksanakan aspek pengawasanserta Jamsoskes hanya akan dikeluarkan untuk yang dan monitoring secara independent terhadap programdigunakan saja, 2) Adanya efektivitas pelayanan, yang diselenggarakan khususnya di daerah. JikaDinkes Provinsi Sumatera Selatan bisa langsung Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan tidak inginmelakukan intervensi jika terjadi kendala dalam menujuk Bapel di PT Askes tersebut maka dapatpelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan membentuk Bapel sendiri yang berbentuk Badanmemudahkan koordinasi. Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana yang Pengelolaan Jamsoskes oleh unit kerja atau dibahas pada alternatif ketiga berikut.Satuan Kerja Pemerintah Daerah seperti di dinaskesehatan ini juga mempunyai risiko karena Satgas Alternatif 3: Bentuk Badan Layanan Umum daerahmaupun UPTD tidak mempunyai kewenangan untuk (BLUD) yang bersifat nirlaba.mengumpulkan dan mengelola dana seperti misal- Sebagai rekomendasi jangka panjang, BLUDnya membayarkan klaim ke Puskesmas atau rumah Jamsoskes ini dapat dibentuk oleh Pemerintahansakit. Untuk itu, jika pada tahun 2011, pengelolaan Provinsi Sumatera Selatan sebelum maupun setelahkeuangan Jamsoskes akan diserahkan ke Biro UU BPJS di tingkat nasional disahkan. AlasannyaKeuangan Pemerintah Daerah maka hal tersebut adalah karena penyelenggaraan Jamsoskes merupa-merupakan salah satu upaya antisipasi agar tidak kan salah satu wewenang pemerintah daerah dalammenyalahi peraturan perundangan yang berlaku (PP menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangNo. 41/2007). Keuntungannya antara lain dana kesehatan sebagaimana yang diatur dalam UU No.penyelenggaraan program Jamsoskes tetap ada di 34/2004. Sehingga daerah yang juga menyelenggara-kas negara jika ada sisa dana untuk penyelenggara- kan jaminan kesehatan tidak bertentangan denganan program tersebut. UU SJSN, demikian pula UU SJSN tidak menutup peluang bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk24 Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012
  • 6. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatandan mengembangkan Badan Penyelenggara jaminan tidak bertentangan dengan UU SJSN tersebut karenakesehatan di tingkat daerah (Keputusan MK No. 7/ status badan hukum BLU/BLUD tidak terpisah dari2005 halaman 268). lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk. Namun sebagaimana yang sudah dibahas pada Beberapa alternatif Bapel Jamsoskes Sumateraaspek legal di atas, maka status BLUD Jamsoskes Selatan yang sesuai dengan UU SJSN yang dilihatagar sesuai dengan persyaratan pembentukan BLU dari beberapa aspek antara lain : a) tetap sepertipada PP No.23/ 2005 dan persyaratan pembentukan sekarang dengan Dinas Kesehatan sebagaiBLUD sesuai Permendagri No. 61/2007, prosesnya pengelola, b) menunjuk Bapel yang telah ada yangharus melalui studi kelayakan, penyusunan rencana bersifat nirlaba, c) dikelola menjadi Badan Layanankerja dan rencana strategis. Persyaratan-persyarat- Umum Daerah.an tersebut penting dilakukan untuk menjamin bahwa Bagi Pemerintah Daerah Provinsi SumateraBapel yang akan dibentuk memang layak termasuk Selatan diharapkan mencari bentuk legitimasi badandari aspek finansial. pengelola program Jamsoskes Sumatera Selatan Pada pelaksanaan studi kelayakan menjadi Semesta. Status BLUD dapat menjadi pilihan denganBLUD ini, menurut Permendagri No. 61/2007 harus disertai produk hukum berupa Peraturan Gubernurmelalui serangkaian persyaratan yang harus dipe- maupun Perda setelah payung hukum berupa UUnuhi oleh satgas atau UPTD tersebut. Tim penilai BPJS disyahkan. Serta dapat membentuk suatupelaksanaan studi kelayakan status BLUD tersebut jaringan kerjasama misalnya berupa forum komuni-ditetapkan oleh kepala daerah, dalam hal Jamsoskes kasi bersama antar Jamkesda, sehingga melaluiini maka studi kelayakan dapat ditetapkan oleh forum tersebut dapat saling tukar menukar informasigubernur. Kepala daerah atau gubernur membentuk dan tukar pengalaman dalam pelaksanaan jaminantim penilai untuk meneliti dan menilai usulan kesehatan bagi masyarakat.penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutanstatus PPK-BLUD. KEPUSTAKAAN Hasil penilaian oleh tim penilai tersebut kemu- 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentangdian disampaikan kepada kepala daerah sebagai Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta.2004.bahan pertimbangan penetapan penerapan, pening- 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentangkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK- Pemerintahan Daerah. Jakarta. 2004.BLUD. Keputusan ini lalu disampaikan kepada 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No-pimpinan DPRD. Penetapan status BLUD penuh mor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusandiberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah-dimaksud dalam Pasal 4, telah dipenuhi dan dinilai an Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerahmemuaskan yaitu: persyaratan substantif, teknis, Kabupaten/Kota. Jakarta. 2007.dan administratif. 4. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peratur- Ketiga alternatif bentuk penyelenggaraan an Gubernur Sumatera selatan No. 23 TahunJamsoskes tersebut mempunyai beberapa perbeda- 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ja-an yang dapat dilihat dari beberapa aspek, antara minan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Se-lain aspek kelembagaan, kepesertaan, pembiayaan, mesta (Jamsoskes Sumatera Selatan Semes-paket pelayanan dan aspek lainnya, sehingga dalam ta). Palembang. 2009.penyelenggaraannya nanti, diharapkan norma, 5. Adisasmito W. Sistem kesehatan. PT Rajastandar dan prosedur Bapel Jamsoskes ini tidak Grafindo Persada. Jakarta. 2008.bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 6. Barker C. The health care policy process. Sageyang ada di Indonesia. Publication. London. 1996. 7. Nagel, Stuart, ed. Policy theory and policy evalu-KESIMPULAN DAN SARAN ation: concepts, knowledge, causes, and Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan norms. Greenwood. New York. 1990.bahwa bentuk Badan Layanan Umum (BLU) maupun 8. Parsons, Wayne. Public policy: pengantar teoriBadan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat diper- dan praktik analisis kebijakan. Prenada Media.timbangkan sebagai Badan Penyelenggara Jamsos- Jakarta. 2005.kes di masa mendatang, dengan memperhatikan 9. Walt G. Health policy: an introduction to pro-bahwa UU No.40/2004 tidak menutup peluang bagi cess and power. Witwatersrand UniversityPemerintah Daerah untuk membentuk dan menye- Press. Johannesburg. 1994.lenggarakan sistem jaminan sosial nasional, serta 10. Trisnantoro L. Analisis kebijakan menuju uni-bentuk BLU/BLUD sebagai pengelola Jamsoskes versal coverage 2014: sejarah kebijakan jaminan Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012 25
  • 7. Ekowati Retnaningsih, dkk.: Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum dan Alternatif kesehatan, ideologi dan aktor penyusun kebi- Agustus 2005 tentang Uji Materi UU SJSN. jakan, serta peran perguruan tinggi. Makalah. Jakarta.2005. Disampaikan pada Forum Nasional Kebijakan 17. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peratur- Pembiayaan Kesehatan di Indonesia. Jakarta. an Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tanggal 2 Juni 2010. Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan11. Dunn, William N. Pengantar analisis kebijakan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta public. Edisi kedua. Gadjah Mada University (Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta). Press. Yogyakarta. 2003. Palembang. 2009.12. Kresno S, Nurlaela E, Wuryaningsih E, Ariawan 18. Thabrany H. Pendanaan kesehatan dan alternatif I. Aplikasi penelitian kualitatif dalam peman- mobilisasi dana kesehatan di Indonesia. PT Raja tauan dan evaluasi program kesehatan. Fakultas Grafindo Persada, Jakarta. 2005. Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 19. Kementerian Dalam Negeri. 2007. Permendagri bekerja sama dengan Pusat Data Kesehatan No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Departemen Kesehatan RI. Depok. 1999. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum13. Buse, Kent. Mays, Nicolas. Walt, Gill. Making Daerah. Jakarta. health policy. London School of Hygiene and 20. Gani, Ascobat, dkk. Laporan kajian sistem pem- Tropical Medicine. Open University Press. Lon- biayaan kesehatan di beberapa kabupaten dan don. 2005. kota 2008. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan14. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang dan Analisis Kebijakan. Fakultas Kesehatan Perbendaharaan Negara. Jakarta.2004. Masyarakat Universitas Indonesia. Depok. 2008.15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21. Gani, A. et all. Good practice of local health 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan financing schemes in indonesia; its contribu- Badan Layanan Umum. Jakarta. 2005. tion toward universal coverage of health insur-16. Mahkamah Konstitusi RI. Keputusan Mahkamah ance. Centre for health Economics and Policy Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 13 Analysis, University of Indonesia. Depok. 2009.26 Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012

×