Kemenkominfo draft rpp e govt.19 feb 2013 (edit) revisi iii

  • 591 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
591
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. DRAFT REVISI III PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (E-GOVERNMENT) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (E-government). Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (E-GOVERNMENT) 1
  • 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut e-government, adalah pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 2. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah adalah sekretariat lembaga tinggi negara (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung), Kementerian (Kementerian Koordinator, Kementerian, dan Kementerian Negara), Setingkat Menteri (Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia), Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah (gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah). 3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 4. Infrastruktur Teknologi Informasi, selanjutnya disebut Infrastruktur, adalah peranti keras, peranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan e-government. 5. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan. 6. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, penggangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. 7. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku. 8. Nama Domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik. 9. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-government. 2
  • 3. 10. Aplikasi umum adalah aplikasi e-government yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.11. Aplikasi khusus adalah aplikasi e-government yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.12. Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian.13. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem.14. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan e-government.15. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses.16. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.19. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.20. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.21. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.22. Media koneksi adalah sistem elektronik tertentu yang berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan akses terhadap layanan yang disediakan secara elektronik 3
  • 4. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2(1) Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan e-government secara nasional dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, keamanan dan kemandirian(2) Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memberi acuan dalam : a. Penyusunan kebijakan b. Penyediaan Infrastruktur c. Penyediaan dan pengembangan Aplikasi d. Pengaturan Data dan Informasi e. Pengembangan Sumberdaya manusia f. Penyelenggaraan Kelembagaan BAB III KEBIJAKAN Pasal 3(1) Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyelenggarakan e-government sesuai dengan tugas dan fungsinya serta harus berkoordinasi dengan Menteri dan pimpinan instansi lain yang terkait.(2) Menteri Menetapkan rencana induk e-government nasional;(3) Dalam menyelenggarakan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib: a. Menyusun dan menetapkan rencana induk e-government yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana induk nasional; b. Mencantumkan rencana induk e-government sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); c. Menetapkan peraturan yang diperlukan untuk mendukung e-government . Pasal 4E-government dapat dilakukan melalui kemitraan antar-instansi pemerintah pusat,antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Instansi Pemerintah Pusat danDaerah dengan Badan Usaha atau masyarakat, antar-instansi pemerintah daerah. 4
  • 5. Pasal 5(1) Biaya penyelenggaraan e-government dapat diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau sumber lain dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(2) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengalokasikan dana dan sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan e- government. Pasal 6Menteri berwenang melakukan evaluasi e-government di setiap InstansiPemerintah Pusat dan Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Presiden. BAB IV INFRASTRUKTUR Pasal 7Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan Infrastrukturyang diperlukan dalam e-government sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini danperaturan perundang-undangan lain yang terkait. Pasal 8(1) Penyediaan Infrastruktur harus sesuai dengan ketentuan dan acuan peralatan, interoperabilitas, keamanan sistem informasi, konfigurasi, dan ketentuan dan acuan lainnya.(2) Infrastruktur e-government harus dapat diintegrasikan dengan kerangka interoperabilitas infrastruktur Nasional.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan dan acuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 9(1) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data (data recovery center) yang berupa sarana dan prasarana terpusat yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku(2) Menteri menyediakan fasilitas pusat data nasional yang terintegrasi dengan seluruh fasilitas pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 5
  • 6. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat data dan pusat pemulihan data (data recovery center) diatur dalam peraturan Menteri. Pasal 10(1) Infrastruktur untuk penyelenggaraan e-government pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui audit.(2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang ditunjuk menteri(3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri Pasal 11(1) Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat menyediakan media koneksi yang khusus digunakan untuk penyelenggaraan e-government.(2) Menteri menyediakan infrastruktur tulang punggung (backbone) jaringan nasional, jaringan interkoneksi antar instansi pemerintah dengan terkoneksi di jaringan Nasional dan mengalokasikan frekuensi untuk e- Government(3) Penggunaan frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenai biaya. Pasal 12(1) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus mengadakan, mengembangkan, dan mengelola Situs Web resmi(2) Situs web resmi yang dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dengan menggunakan Nama Domain pemerintah .go.id.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nama Domain pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.(4) Situs Web Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimaksud pada ayat (2) harus menginduk pada portal nasional yang ditetapkan oleh Menteri. 6
  • 7. BAB V APLIKASI Pasal 13(1) Aplikasi e-government terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus.(2) Aplikasi e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi: a. dokumen kebutuhan perangkat lunak; b. dokumen arsitektur atau desain; c. dokumen teknis; d. dokumen manual; dan e. dokumen lain yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.(3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Menteri.(4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh setiap Instansi Pemerintah Pusat sesuai dengan sektor, tugas pokok dan fungsinya serta berkoordinasi dengan Menteri(5) Aplikasi e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat kode-sumber terbuka (open source) dengan memenuhi ketentuan untuk interoperabilitas, keamanan sistem informasi, antar muka, dan akses yang ditetapkan oleh Menteri(6) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber yang dibangun oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini menjadi milik negara. Pasal 14Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi e-government yang melibatkanlebih dari satu Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dikoordinasikan olehMenteri. Pasal 15 (1) Aplikasi e-government beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib diserahkan kepada Menteri untuk disimpan di dalam repositori. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan repositori diatur dalam Peraturan Menteri. 7
  • 8. Pasal 16Aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan e-government harus dapatdiperiksa kesesuaian fungsinya melalui audit yang dilakukan oleh instansi yangditunjuk Menteri. BAB VI DATA DAN INFORMASI Pasal 17(1) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan data dan informasi dalam e-government dalam keperluan internal dan eksternal untuk berbagi data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(2) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 18(1) Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan teknis struktur dan format data interoperabilitas dan keamanan informasi diatur dalam peraturan Menteri.(2) Menteri menetapkan data dan informasi minimal yang wajib disediakan oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 19(1) Data dan Informasi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ditempatkan dalam hosting milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.(2) Hosting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dan wajib ditempatkan dalam wilayah hukum Republik Indonesia 8
  • 9. BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 20(1) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.(2) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung e-government.(3) Sumber daya manusia yang melaksanakan e-government pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan pegawai negeri yang mendapatkan tunjangan fungsional dan insentif yang diatur dalam Peraturan Presiden BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 21(1) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus memiliki unit kerja yang bertanggung jawab dibidang e-government.(2) Pimpinan unit kerja dalam bidang e-government bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi sesuai dengan tingkatannya.(3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemerintah Pusat dipimpin oleh pejabat eselon I, dan untuk unit kerja di tingkat provinsi dipimpin oleh pejabat eselon IIa, serta untuk unit kerja di tingkat pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat eselon IIb.(4) Struktur organisasi dan tata kelola unit kerja e-government diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. BAB IX TATA KELOLA Pasal 22(1) e-government harus mengacu pada ketentuan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang ditetapkan oleh Menteri.(2) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam e-government diaudit secara berkala oleh tim auditor yang ditunjuk Menteri. 9
  • 10. BAB X SANKSI Pasal 23(1) Pimpinan Unit Kerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.(2) Selain sanksi yang dikenakan kepada Pimpinan Unit Kerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah ini, sanksi administratif juga dikenakan kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk oleh Presiden.(3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Pimpinan Unit Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah, instansi tersebut dikenai sanksi pengurangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) / anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24(1) Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang- undangan dan kelembagaan di bidang e-government yang telah ada yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.(2) Semua penyelenggaraan e-government yang telah ada harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini. 10
  • 11. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (2) Peraturan Menteri dan peraturan lain sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan PeraturanPemerintah ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... Maret 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 11
  • 12. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (E-GOVERNMENT)I. UMUMPemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahuntuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, tranparansi, dan akuntabilitaspenyelengaraan pemerintah adalah merupakan arti dari e-government. TIKtelah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Penerapan TIK dibeberapa sektor kehidupan telah memungkinkan transfomasi pemanfaatan TIK yangtadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitaslayanan terhadap pelanggan. Pemanfaatan TIK telah mengubah perilaku masyarakatataupun peradaban manusia secara global.Masyarakat dan dunia usaha memerlukan berbagai layanan, baik layanan yangbersifat pemberian informasi seperti yang terkait dengan informasi pajak maupunproses layanan kepemerintahan seperti perizinan usaha. Selain itu, masyarakat dandunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaiansaran dan kritik ataupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkanoleh pemerintah.Tanpa bantuan TIK, upaya untuk mendapatkan layanan ataupun pemberianpartisipasi menjadikan masyarakat dan dunia usaha perlu mendatangi instansi yangbersangkutan. Dalam hal sebuah layanan melibatkan lebih dari satu instansi,masyarakat dan dunia usaha seringkali harus meluangkan lebih banyak waktu danbiaya untuk mendatangi satu instansi ke instansi lainnya. Waktu prosesnya pun dapatmenjadi lebih lama jika semua proses masih dilakukan secara manual.Keharusan untuk mendatangi satu instansi ke instansi lainnya akan menjadiberkurang jika tersedia sebuah pusat data terintegrasi yang menyimpan data yangdibutuhkan untuk menjalankan pelayanan pemerintah sehingga orang tidak lagiberjalan dari satu instansi ke instansi lain, tetapi orang cukup menuju pada satu pusatlayanan pemerintah untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan yangdiperlukan. Bahkan, orang bisa memperoleh layanan pemerintah melalui sistemelektronik yang terintegrasi.Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi e-government juga sangatmembantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum,seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasikepegawaian. Kumpulan peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemendokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saatdiperlukan.Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya pelaksanaan e-government. Untuk itu, perlu upaya terus-menerus untuk meningkatkan kemampuansumber daya manusia seiring dengan perubahan yang terjadi. 12
  • 13. Upaya pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan dua strategiyang saling melengkapi, yaitu strategi yang bersifat menguatkan kekuatan internaldan strategi yang memanfaatkan kekuatan eksternal. sebagai berikut.1. Mendorong Kekuatan Sumber Daya Manusia di Pemerintah2. Dalam rangka menguatkan kemampuan internal pemerintah untuk memanfaatkan TIK, perlu disusun standar kompetensi yang terkait dengan TIK. Kompetensi dasar di bidang TIK perlu dimiliki pada saat penerimaan staf. Selain itu, pelatihan yang berkesinambungan yang disesuaikan dengan arahan karier yang bersangkutan juga perlu disediakan.3. Pemerintah dapat memberdayakan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kemampuan intelektulitas dan kinerja aparatur negara di bidang TIK melalui proses kerja sama saling menguntungkan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan pihak swasta.4. Mengingat TIK merupakan komoditas yang sangat laris di semua sektor, remunerasi, dan evaluasi perlu disesuaikan agar SDM yang ada tetap dapat dipertahankan dan dikembangkan.5. Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah aspek manajemen perubahan. TIK merupakan alat bantu untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan dunia usaha dan untuk mengambil keputusan yang tepat melalui proses yang lebih cepat. Perubahan budaya kerja sebagai hasil e-government dapat memberikan berbagai reaksi dari pihak yang terlibat, baik reaksi yang mendukung maupun reaksi yang menolak. Untuk itu, manajemen perubahan perlu diterapkan untuk menyiapkan aparatur negara untuk lebih siap menerima perubahan yang terjadi.6. Memanfaatkan Pakar TIK di Sektor Non- Pemerintah7. Strategi selanjutnya ialah memanfaatkan kekuatan eksternal, yaitu bekerja sama dengan pakar TIK di sektor swasta. Kerja sama yang dibentuk dapat berupa kegiatan alih daya (outsourcing) ataupun kerja sama antara Pemerintah dan swasta (PPP = Public-Private Partnership). Kolaborasi dengan pihak eksternal dapat mempercepat pelaksanaan e-government mengingat sumber daya manusia Pemerintah yang jumlah dan kemampuannya terbatas.II. PASAL DEMI PASALPasal 1 Cukup jelas.Pasal 2 Cukup jelasPasal 3 Ayat (1) “Dikoordinasikan dengan Menteri dan pimpinan instansi lain yang terkait” dilakukan dengan pertimbangan agar Penyelenggaraan e-government dapat terintegrasi secara lintas sektor yang terkait, misalnya kementerian dalam negeri untuk sektor kependudukan dan kementerian kesehatan untuk sektor kesehatan. 13
  • 14. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus menetapkan rencana teknis setelah menetapkan rencana induk. a. Rencana Strategis (Renstra) adalah Adalah dokumen yang dengan jelas menerangkan tujuan organisasi dan menetapkan sasaran yang realistis dan obyektif (konsisten dengan misi) dalam jangka waktu tertentu. b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai wujud rencana kerja pemerintah kurun waktu 5 tahun berdasarkan Platform Presiden terpilih, selaras dengan RPJM Daerah, dan Rencana Strategis Kementerian Negara/ Lembaga ( Renstra KL )..Pasal 4 Yang dimaksud dengan “kemitraan” ialah kerja sama baik antar-Instansi Pemerintah maupun antara Instansi Pemerintah dan Badan Usaha dan masyarakat, dalam hal penyediaan infrastruktur, aplikasi, data dan informasi, dan sumber daya manusia. Yang dimaksud ”sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, antara lain: a. peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan aturan turunannya; b. peraturan tentang kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor [...] Tahun 2007 ; dan c. Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. d. Peraturan tentang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2006 beserta peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pemanfaatan data kependudukan.Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelasPasal 6 Cukup jelas. 14
  • 15. Pasal 7 Cukup jelas.Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelasPasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelasPasal 10 Proses audit dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.Pasal 11 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “infrastruktur tulang punggung (backbone) jaringan nasional” ialah mekanisme sambungan primer jaringan terdistribusi terstruktur hirarki, yang dapat dipastikan bahwa semua sistem yang memiliki sambungan kesebuah sistem lanjutan pada jaringan backbone, juga memiliki sambungan kejaringan lainnya.Pasal 12 Yang dimaksud dengan “menginduk pada portal nasional” ialah menyediakan tautan (link) dan sarana integrasi serta memanfaatkan portal nasional.Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan dokumen Manual yaitu petunjuk penggunaan (user manual ) dan acuan teknis. 15
  • 16. Ayat (3) Aplikasi umum misalnya e-Office, Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) a. Yang dimaksud dengan “ aplikasi bersifat kode sumber terbuka” ialah aplikasi yang dibangun dengan kode sumber terbuka (open source), yang seluruh komponen kode sumber aplikasinya tidak bersifat kompilasi. b. Yang dimaksud dengan “dokumen kebutuhan perangkat lunak” ialah dokumen yang menyatakan fitur yang harus ada dalam perangkat lunak. c. Yang dimaksud dengan “dokumen arsitektur” berisi desain dari perangkat lunak, termasuk di dalamnya keterkaitan dengan perangkat lainnya. d. Yang dimaksud dengan “dokumen teknis” ialah dokumentasi kode, algoritma, antarmuka, dan API. e. Yang dimaksud dengan “dokumen manual” ialah panduan bagi pengguna akhir, sistem administrator, dan staf pendukung. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “Hak Cipta” ialah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hak Cipta.Pasal 14 Yang dimaksud dengan “pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi e- government yang melibatkan lebih dari satu Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah” ialah pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi e-government, baik yang dilakukan antar-instansi Pemerintah Pusat, antar-instansi Pemerintah Daerah maupun antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.Pasal 15 Cukup jelas.Pasal 16 Cukup jelas.Pasal 17 Berbagi data bertujuan untuk mewujudkan akurasi pengolahan data e-government. 16
  • 17. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) “Data dan informasi minimal” yang harus disediakan antara lain : a. Jenis data dan informasi yang harus disediakan; b. Klasifikasi data dan informasi, seperti data dan informasi yang diberikan kepada masyakarat, pelaku usaha dan Instansi Pemerintah. Dalam hal ini Menteri juga dapat menetapkan ketentuan mengenai adanya pembatasan akses terhadap data dan Informasi; c. Jangka waktu perbaruan data dan informasi, baik secara periodik maupun secara real-time;Pasal 19 Ayat (1) “Hosting” ialah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk menempatkan informasi di internet. Ayat (2) Cukup jelas.Pasal 20 Ayat (1) Bahwa standar kompetensi dalam penyelenggaraan e-government ditetapkan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Peningkatan kompetensi dapat dilakukan oleh: a. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; b. Kerja sama antar-instansi Pemerintah Pusat dan daerah; c. Kerja sama antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan pihak lain. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pemberian tunjangan fungsional, insentif, dan gaji bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri sebagai apresiasi terhadap penyelenggaraan e-government yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus serta tanggung jawab yang besar.Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. 17
  • 18. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pimpinan tertinggi sesuai dengan tingkatannya, antara lain, bupati pada tingkat kabupaten, walikota pada tingkat kota, gubernur pada tingkat provinsi, menteri pada tingkat departemen/kementerian, jaksa agung, panglima Tentara Nasional Indonesia, kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) : Cukup jelas.Pasal 22 Cukup jelas.Pasal 23 Cukup jelas.Pasal 24 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... 18