• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Sejarah Bank Syariah
 

Sejarah Bank Syariah

on

  • 6,249 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,249
Views on SlideShare
6,235
Embed Views
14

Actions

Likes
0
Downloads
192
Comments
0

3 Embeds 14

http://pbs-stain-pamekasan.blogspot.com 10
http://www.pbs-stain-pamekasan.blogspot.com 2
https://twitter.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Sejarah Bank Syariah Sejarah Bank Syariah Presentation Transcript

    • Sejarah Bank Syariah,Peran dan Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perbankan Syariah 1 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Sekilas Kelahiran Bank Syariah di Indonesia• Kajian dan diskusi tentang Ekonomi dan Keuangan Islam mulai mewacana pada dasa warsa 1980-an. Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin dan Amin Aziz adalah beberapa nama yang terlibat dalam kajian tersebut.• Beberapa nama lembaga keuangan mikro seperti Baitut Tamwil – Salman ITB dan Koperasi Ridho Gusti sempat mencuat sebagai kritalisasi gagasan keuangaan Islam di era tersebut.• Namun lembaga keuangan di atas tidak berumur panjang karena tidak didukung oleh sdm yang memadai dan lebih tampak sebagai uji coba ( trial and error). Perbankan Syariah 2 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Prakarsa MUI dalam mendirikan Bank Syariah di Indonesia• Pada tanggal 18 -20 Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Lokakarya tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor.• Hasil lokakarya tersebut dibahas secara lebih mendalam dalam Munas MUI ke IV yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya di Jakarta tanggal 22- 25 Agustus 1990.• Munas tersebut mengamanatkan dibentuknya Kelompok Kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.• Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut, maka lahirlah Bank Muamalat Indonesia yang akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada waktu itu MUI memiliki saham 25%. Perbankan Syariah 3 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Keunikan Proses pendirian Bank Syariah di Indonesia• Secara historis, keinginan untuk mendirikan bank Syairah mula-mula berasal dari umat Islam, baik dari pakar dan kaum intelektualnya maupun ulamanya yang tergabung dalam MUI.• Dari fase pengembangan wacana hingga berakhir dengan pendirian secara konkret, arus pendukung utama adalah MUI dan keum intelektual Muslim. Pada fase tersebut, tidak terlihat peran dan dorongan dari pihak pemerintah baik dari Bank Indonesia maupun Departemen Keuangan sebagai institusi resmi.• Ketika BMI telah resmi berdiri pada tahun 1991 dan beroperasi hingga tahun 1998, BI belum memiliki unit kerja yang secara khusus mengatur dan mengawasi operasional perbankan Islam tersebut.• BMI berdiri dan beroperasi berdasarkan konsep bank bagi hasil, bukan bank Syariah Perbankan Syariah 4 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Keunikan Proses pendirian Bank Syariah di Indonesia• Dengan proses kelahiran seperti itu, dapatlah disimpulkan bahwa pendirian perbankan syariah berasal dari bawah ke atas (down to top) dan bukan dari atas ke bawah ( Top Down) seperti yang terjadi di negara Malaysia dan di negara-negara Islam yang lain.• Karena itulah, maka MUI memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan lembaga keuangan Syariah pada periode-periode selanjutnya.• Dengan begitu MUI ingin selalu mengawal perjalanan lembaga keuangan Syariah di tanah air agar senantiasa istiqomah dalam kepatuhan terhadap Syariah. Perbankan Syariah 5 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Proses pendirian Bank Syariah di Malaysia• Pada tanggal 7 April 1983 diloloskan di Parlemen Malaysia Islamic Banking Act yang memberi landasan hukum beroperasinya sebuah Bank Islam di negeri tersebut..• Pada tanggal 1 Juli 1983 berdirilah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) sebagai bank Islam pertama di Malaysia.• Pada tahun 1984 diloloskan pula Takaful Act yang menjadi basis landasan legal berdirinya asuransi Islam di Malaysia.• Pada tahun 1985 Takaful, sebuah asuransi Islam, beroperasi di Malaysia untuk pertama kalinya. Perbankan Syariah 6 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Pengertian1. Lembaga Keuangan Syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan, yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya.2. Produk keuangan Syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariah Islam.3. Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Perbankan Syariah 7 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Pengertian• Badan Pelaksanan Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN) adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional.• Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional. Perbankan Syariah 8 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Perbedaan Utama lembaga keuangan Syariah dengan lembaga keuangan konvensional Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Keuangan Konvensional1. Didasarkan pada syariah 1. Tidak didasarkan pada atau hukum Islam syariah atau hukum Islam.2. Bebas dari riba, maisir, 2. Mengandung hal-hal yang gharar, dharar, syub-hat, dilarang syariah seperti maksiat, risywah dan riba, gharar, maisir, zalim. maksiyat dan lain-lain.3. Memiliki Dewan 3. Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Pengawas Syariah. Perbankan Syariah 9 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Kedudukan, status dan anggota DSN1. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.2. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.3. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.4. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun. Perbankan Syariah 10 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Tugas dan Wewenang1. Dewan Syariah Nasional bertugas : a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Perbankan Syariah 11 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • 2. Dewan Syariah Nasional Berwenang : • Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. • Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. • Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. Perbankan Syariah 12 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • 3. Dewan Syariah Nasional Berwenang : a. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. b. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional c. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Perbankan Syariah 13 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)1. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.2. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. Perbankan Syariah 14 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)3. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kyrangnya dua kali dan satu tahun anggaran.4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Perbankan Syariah 15 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Perbankan Syariah 16 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)2. Fungsi utama DPS adalah : a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Perbankan Syariah 17 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Bagaimana fatwa dikeluarkan?• DSN mengeluarkan fatwa mengenai suatu produk, jasa, dan ketentuan setelah mendapatkan suatu permohonan fatwa dari otoritas moneter atau LKS.• BPH-DSN melakukan pengkajian secara mendalam mengenai persoalan yang diminta fatwanya dengan melakukan rapat intensif dan workshop.• BPH-DSN merumuskan draft fatwa untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno DSN.• Jika dalam rapat pleno DSN telah menyetujui draft fatwa, maka draft fatwa tersebut telah sah menjadi fatwa. Perbankan Syariah 18 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Proses keluarnya fatwa Memita fatwa Otoritas Keuangan/ LKS (1) DSN Pendalaman masalah (2) dan perumusan fatwa dilakukan oleh BPHFatwa Pleno menyetujui draft fatwa BPH-DSN (4) (3) BPH melakukan workshop dan Rapat pleno DSN pengkajian secara intensif dan melibatkan jasa para pakar di bidang terkait Perbankan Syariah 19 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Hubungan antara DSN dan Otoritas Keuangan Mengeluarkan fatwaDewan Syariah Nasional Otoritas Keuangan (DSN) Meminta fatwa (BI dan DepKeu) a. Ketentuan operasional kegiatan usaha b. Dasar kesyariahan suatu Lembaga Keuangan Syariah produk dan jasa LKS Produk dan jasa Lembaga Keuangan Syariah Perbankan Syariah 20 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • MUI, DSN dan DPSMajelis Ulama Dewan Syariah NasionalIndonesia Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah 21 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
    • Jazakumullah Khoiron Perbankan Syariah 22 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma