• Like
Tor  ri spam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Published

 

Published in Technology , Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
69
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN KONSULTAN ADVISORY PERENCANAAN TEKNIS DAN RI SPAM TAHUN ANGGARAN 2014 SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BALI
  • 2. KERANGKA ACUAN KERJA KONSULTAN ADVISORY PERENCANAAN TEKNIS DAN RI SPAM I. Latar Belakang a. Gambaran Umum, Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Menilik dari permasalahan tumpang tindihnya program pengembangan sarana dan prasarana air minum yang terjadi di masa lampau, memberi suatu pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara sistemik. Di sisi lain, kondisi geografis, topografis dan geologis dan juga aspek sumber daya manusia yang berbeda di setiap wilayah di Indonesia, menyebabkan ketersediaan air baku dan kondisi pelayanan air minum yang berbeda dapat memberikan implikasi penyelenggaraan SPAM yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep dasar yang kuat guna menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat sesuai dengan tipologi dan kondisi di daerah tersebut. Rencana Induk dan Rencana Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan jawaban bagi dasar pengembangan air minum suatu wilayah. Diharapkan, dengan adanya Rencana Induk Air Minum, dapat menjadi dasar tersusunnya suatu program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum wilayah yang berkelanjutan (sustainable) dan terarah. Selain itu dengan adanya rencana teknis pengembangan SPAM (DED) yang memenuhi syarat peraturan berlaku (Permen PU No. 18/2007), maka pengembangan SPAM di suatu lokasi/kawasan akan mendukung keberfungsian dan keberlanjutan yang sistematis. b. Alasan Kegiatan Dilaksanakan, Kewajiban menyusun Master Plan / Rencana Induk dan Rencana Teknis (DED) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah (pemerintah kabupaten/kota). Namun terbatasnya sumber daya manusia di daerah menyebabkan Pemerintah Daerah masih membutuhkan bantuan teknis dari Pemerintah guna menyusun rencana induk sistem penyediaan air minum di wilayah administratifnya dan advis
  • 3. teknis dalam penyusunan rencana teknis pada rencana daerah pelayanan SPAM di wilayah administrative kabupaten/kota. Berkenaan dengan paparan yang dikemukakan di atas dan memfasilitasi pengembangan SPAM di beberapa kabupaten/kota, maka pada tahun anggaran 2012 melalui pendanaan rupiah murni dilakukan kegiatan Konsultan Advisori Perencanaan Propinsi Bali. Secara umum, konsultan advisori ini akan melakukan pendampingan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM kabupaten/kota terpilih dan melakukan review terhadap kesiapan rencana teknis pengembangan SPAM yang akan dilaksanakan dan dibiayai APBN pada TA 2014. II. Maksud dan Tujuan a. Maksud Kegiatan 1. Membantu Pemkab/Pemkot daerah studi dalam menyusun rencana induk pengembangan SPAM di daerahnya 2. Membantu Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali dalam mengevaluasi kriteria kesiapan program pengembangan SPAM TA. 2014 dan mereview kesiapan dan kesesuaian DED lokasi pengembangan SPAM yang dibiayai APBN TA 2014. 3. Memberikan masukan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air minum di kabupaten / kota melalui program yang terpadu dan berkelanjutan. b. Tujuan Kegiatan 1. Menghasilkan draft dokumen rencana induk pengembangan SPAM, yang dapat menjadi pedoman pengembangan SPAM di kabupaten/kota lokasi studi hingga tahun 2030. 2. Menghasilkan rencana lokasi (short list) pengembangan SPAM yang akan dibiayai APBN Satker PKPAM Bali TA 2014. 3. Menghasilkan rencana teknis (DED) pengembangan SPAM lokasi APBN TA 2014 yang telah terfasiliasi dan siap diimplementasikan. III. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan ini dilaksanakan di lingkup Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali IV. SUMBER PENDANAAN Kegiatan ini dibiayai dengan sumber dana APBN Rupiah murni TA 2014 dalam DIPA Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Bali, dengan nilai pagu Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).
  • 4. V. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA Nama dan Organisasi Pengguna Jasa adalah : Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali, Direktorat Pengembangan Air minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. VI. DATA DASAR Data dasar yang diperlukan berupa: - Informasi Kabupaten/kota tentang Kondisi Eksisting SPAM VII. STANDAR TEKNIS Standar teknis yang dipakai: - Prosentase pelayanan - Konsumsi pemakaian dalam l/orang/hari - Jumlah orang atau jiwa per Kepala Keluarga (KK) VIII. STUDI-STUDI TERDAHULU - Fasilitasi Perencanaan SPAM IX. REFERENSI HUKUM Sejalan dengan peran Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dalam era otonomi daerah dan dalam kaitan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah telah menerbitkan produk pengaturan setingkat peraturan pemerintah yang memberikan pedoman, baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan air minum maupun kepada masyarakat sebagai pengguna layanan air minum, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Adapun wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah meliputi : (i) menetapkan kebijakan dan strategi nasional, (ii) menetapkan norma, standar, pedoman , dan manual (NSPM), (iii) memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku.
  • 5. X. LINGKUP KEGIATAN/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN a. Uraian Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM 1. Melakukan evaluasi kondisi kota/kawasan, untuk mengetahui karakter, fungsi strategis dan konteks regional nasional kota/kawasan yang bersangkutan. 2. Melakukan kerjasama dengan Bappeda kabupaten/kota lokasi studi dalam menerjemahkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota menjadi rencana induk pengembangan SPAM kabupaten/kota tersebut. 3. Melakukan evaluasi kondisi eksisting SPAM, dengan menginventarisasi peralatan dan perlengkapan sistem penyediaan air minum eksisting. 4. Melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan, perkiraan kebutuhan air dan identifkasi air baku. 5. Menentukan kriteria teknis dan standar pelayanan yang akan diaplikasikan, yang meliputi tingkat pelayanan yang diinginkan, cakupan pelayanan, dan jenis pelayanan yang dapat ditawarkan ke pelanggan jika kegiatan ini direalisasikan. 6. Menyusun rencana kebutuhan air minum 7. Menentukan skala prioritas penggunaan sumber air baku, kebutuhan kapasitas air baku (disesuaikan dengan rencana kebutuhan air minum), dan menyusun rencana alokasi air baku yang dibutuhkan untuk SPAM yang direncanakan. 8. Menyusun identifikasi potensi pencemar air baku, identifikasi area perlindungan air baku, dan menentukan jenis proses pengelolaan sanitasi (terutama air limbah dan persampahan) di sekitar sumber air baku petensial. 9. Menyusun program dan investasi pengembangan SPAM untuk jangka pendek (2 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10-15 tahun) di wilayah studi baik untuk kawasan perkotaan maupun perdesaan berupa rencana tahapan pengembangan, rencana pengembangan kelembagaan dan SDM, rekayasa awal sistem, rekomendasi langkah-langkah penguasaan dan pengamanan sumber air baku, serta rencana tindak lanjut studi kelayakan. 10. Menyusun rencana konsep pengembangan kelembagaan penyelenggara SPAM dan rencana berjalannya penyelenggaraan SPAM tersebut. Konsep ini mencakup tinjauan terhadap struktur organisasi dan kebutuhan SDM termasuk latar belakang keahliannya. 11. Melakukan koordinasi dengan konsultan advisory penyusunan rencana induk tingkat Pusat yang meliputi koordinasi penyamaan standar sistematika (awal pekerjaan) dan workshop konsolidasi hasil pekerjaan pendampingan penyusunan rencana induk di tingkat
  • 6. Pusat (akhir pekerjaan). Lokasi kedua workshop tersebut dilakukan secara terpusat. Review Rencana Teknis (DED) Pengembangan SPAM 1. Melakukan inventarisasi terhadap kesiapan lokasi usulan pengembangan SPAM yang akan dibiayai APBN TA. 2014. Kesiapan lokasi tersebut meliputi:  Kesiapan rencana induk pengembangan SPAM  Kesiapan terprogram dalam RPIJM  Kesiapan studi kelayakan atau justifikasi teknis dan biaya  Kesiapan lahan  Kesiapan sumber air baku  Kesiapan rencana teknis/DED pengembangan SPAM  Kesiapan lembaga pengelola 2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian DED dengan syarat ketentuan penyusunan rencana teknis (DED) pengembangan SPAM dengan yang diatur dalam Permen PU No. 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Syarat dan ketentuan penyusunan DED tersebut harus memuat:  Rancangan detail kegiatan  Perhitungan dan gambar teknis  Spesifikasi teknis  Rencana anggaran biaya  Analisis harga satuan  Tahapan dan jadwal pelaksanaan  Dokumen pelaksanaan kegiatan (dokumen lelang, jadwal pelelangan, dan pemaketan) 3. Melakukan review terhadap pemenuhan spesifikasi dan kriteria teknis yang diatur dalam NSPM bidang air minum. 4. Melakukan review terhadap kesesuaian rencana detail, perhitungan, dan gambar teknis dengan situasi dan kondisi lokasi pengembangan SPAM. 5. Melakukan advis teknis terhadap tim penyusun DED pengembangan SPAM TA 2014. b. Batasan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM Wilayah studi yang kabupaten/kota. ditentukan dalam kegiatan ini adalah 3 Review Rencana Teknis (DED) Pengembangan SPAM Wilayah studi yang ditentukan dalam kegiatan ini adalah lokasi pengembangan SPAM yang akan dibiayai dari APBN TA 2014.
  • 7. XI. Indikator Keluaran dan Keluaran a. Indikator Keluaran Dari pekerjaan ini diharapkan indikator keluaran yang dihasilkan adalah : Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM 1. Rencana Umum 2. Rencana Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Rencana Program dan Pengembangan SPAM untuk Jangka Pendek (12 tahun), Jangka Menengah (5 tahun), dan Jangka Panjang (10-15 tahun). 4. Rencana Sumber Air Baku dan Alokasi Air Baku. 5. Rencana Keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi 6. Rencana Pembiayaan dan Pola Investasi Pengembangan SPAM 7. Rencana Pengembangan Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM Review Rencana Teknis (DED) Pengembangan SPAM 1. Rencana lokasi (short list) pengembangan SPAM propinsi Bali yang akan dibiayai APBN TA 2014. 2. Rencana teknis (DED) pengembangan SPAM lokasi APBN TA 2014 yang telah dikaji ulang dan siap diimplementasikan. b. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:  Buku laporan dan buku Draft/Konsep Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum yang siap ditindaklanjuti pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi dokumen legal (Draft Raperda/Draft SK Kepala Daerah) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota dan serta dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dengan Bappeda kabupaten/kota dan Dinas PU kabupaten/kota.  Short list dan studi kelayakan/justifikasi teknis dan biaya rencana lokasi pengembangan SPAM TA. 2014 yang akan dibiayai APBN.  Ringkasan laporan Rencana teknis (DED) pengembangan SPAM lokasi APBN TA 2014 yang telah dikaji ulang dan siap diimplementasikan XII. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Peralatan, Material, Personil Dan Fasilitas Dari Pejabat Pembuat Komitmen yang disiapkan adalah: - Data skunder
  • 8. XIII. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI Peralatan, Material, Personil Dan Fasilitas Dari Penyedia Jasa Konsultansi yang disiapkan adalah: - Kantor - Pelayan Kantor. XIV. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA Penyusunan laporan berdasarkan hasil kerja konsultan dan ditindak-lanjuti dengan rapat-rapat pembahasan dengan instansi terkait dilanjutkan dengan penyusunan laporan-laporan berupa laporan pendahuluan, laporan antara, laporan konsep laporan akhir dan laporan akhir termasuk laporan ringkasan dan semua laporan dimasukan kedalam CD (soft-copy). XV. Cara Pelaksanaan Kegiatan a. Metode Pelaksanaan Metodologi kerja yang akan dilakukan dalam kegiatan Konsultan Advisory Propinsi Bali ini meliputi: Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM 1. Kajian kepustakaan 2. Survei sosial-ekonomi 3. Pemantauan kuantitas dan kualitas potensi air baku 4. Diskusi dan pembahasan 5. Analisis dan penyusunan dokumen. Review Rencana Teknis (DED) Pengembangan SPAM 1. Kajian kepustakaan 2. Survei konfirmasi kesiapan b. Tahapan Pelaksanaan Dalam melaksanakan pekerjaan/tugas Konsultan berkewajiban menyampaikan laporan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan harus diserahkan 1 bulan setelah mobilisasi yang berisikan penjelasan kembali terhadap metodologi, rencana kerja dan susunan personel termasuk base-line informasi yang telah di-update terhadap kerangka penugasan, konsepsi-konsepsi, wilayah studi dan standar teknis penanganan awal. Laporan Pendahuluan disiapkan sebanyak 5 (lima) Expl untuk diserahkan pada pemilik pekerjaan. 2. Laporan Antara Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Konsultan harus menyerahkan Laporan Antara yang berisikan kompilasi hasil survey, identifikasi pengumpulan data, dan rencana pemanfaatan dan alokasi
  • 9. penggunaan air baku yang akan menjadi bahan analisis penyusunan Rencana Induk, serta inventarisasi terhadap kesiapan lokasi usulan pengembangan SPAM dan kelayakan rencana lokasi pengembangan SPAM TA 2014. Laporan Antara disiapkan sebanyak 5 (lima) Expl. 3. Konsep Laporan Akhir Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan Konsultan harus menyerahkan Konsep Laporan Akhir yang berisikan pokok sasaran sesuai dengan sasaran dan ruang lingkup studi dilengkapi dengan peta rencana pengembangan sistem sesuai perioritas yang ditentukan. Untuk keperluan pembahasan, Konsep Laporan Akhir disiapkan sebanyak 10 (sepuluh) Expl. 4. Laporan Akhir Akhir masa kontrak pekerjaan, konsultan telah menyempurnakan berdasarkan hasil diskusi konsep laporan akhir dan menyerahkan Laporan Akhir masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) Expl, serta soft copy (CD). Laporan Akhir termasuk peta dan informasi pendukung penyusunan Rencana Induk kepada pemilik pekerjaan, Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah studi (Dinas PU/Dinas Cipta Karya dan Bappeda kabupaten/kota) dan PDAM/penyelenggara air minum yang melayani perkotaan di wilayah studi. 5. Buku Laporan Rencana Kabupaten/Kota Induk Pengembangan SPAM Selain laporan akhir, konsultan pada akhir pekerjaan harus menyerahkan Buku Laporan Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota kepada pemilik pekerjaan, Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah studi (Dinas PU/Dinas Cipta Karya dan Bappeda kabupaten/kota) dan PDAM/penyelenggara air minum yang melayani perkotaan di wilayah studi. Untuk kebutuhan tersebut, konsultan harus menyiapkan total buku draft tersebut sebanyak 10 (sepuluh) Expl. Pada tahun selanjutnya (TA 2015) buku laporan ini akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah studi menjadi dokumen legal (Perda/Peraturan Kepala Daerah) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota. XVI. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN a. Pelaksana Kegiatan Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan dukungan maksimum 24 MM tenaga ahli dengan uraian garis besar penugasan sebagai berikut : 1. Team Leader: Sarjana dengan latar belakang pendidikan S-1 Teknik Lingkungan / T. Penyehatan 1 (satu) orang dengan pengalaman profesional pada
  • 10. bidang pekerjaan perencanaan air minum 3 tahun dengan masa penugasan selama 6 (enam) bulan dengan melampirkan Ijasah dan SKA Ahli Muda Teknik Lingkungan 2. Ahli Air Minum: Sarjana dengan latar belakang pendidikan S-1 Teknik Lingkungan/Penyehatan 1 (satu) orang dengan pengalaman profesional pada bidang pekerjaan perencanaan air minum 2 tahun dengan masa penugasan selama 6 bulan dengan melampirkan SKA Ahli Muda Teknik Lingkungan dan Ijasah. 3. Ahli Sipil (Hidrologi dan Geohidrologi) Sarjana dengan latar belakang pendidikan S-1 Teknik Sipil (Hidrologi) 1 (satu) orang dengan pengalaman 2 tahun pada studi-studi Hidrologi dan geohidrologi dengan masa penugasan selama 5 bulan, dengan melampirkan Ijasah dan SKA Ahli Muda Teknik Sipil/Ahli Muda Perencana Sumber Daya Air. 4. Ahli Keuangan Sarjana dengan latar belakang pendidikan (S-1) Ekonomi Akuntansi 1 (satu) orang dengan pengalaman 2 tahun di bidang investasi infrastruktur, diutamakan dengan pengalaman profesional analisis keuangan di bidang air minum dengan masa penugasan selama 3 bulan, dengan melampirkan Ijasah. 5. Ahli Sosial-Ekonomi Sarjana dengan latar belakang pendidikan (S-1) Sosial-Ekonomi 1 (satu) orang dengan pengalaman profesional 2 tahun atau lebih pada studi penyusunan masterplan/rencana induk kota/kawasan, terutama pada proyek-proyek penyusunan program pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur permukiman dengan masa penugasan selama 4 bulan, dengan melampirkan Ijasah. Disamping itu, Konsultan dapat menyediakan asisten tenaga ahli, tenaga operator komputer dan operator CAD, sebagaimana diperlukan guna mendukung pelaksanaan pekerjaan. b. Penanggungjawab Kegiatan Penanggungjawab kegiatan ini adalah Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali. c. Penerima Manfaat Kegiatan Penerima manfaat kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng di Provinsi Bali, dan PDAM/penyelenggara air minum perkotaan Kabupaten klungkung, Bangli dan Buleleng.
  • 11. XVII. WAKTU PELAKSANAAN Waktu pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan adalah 6 (enam) bulan kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK). Denpasar, Januari 2014. Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Teknis Pengembangan SPAM Wilayah I, Ida Bagus Lanang Suardana, ST.MT NIP: 19610309 198703 1 017