Bab 2

980 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 2

  1. 1. BAB 2. PEMBAHASAN2.1 Dinamika Regulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintahan telah menjadikanhukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Tetapi persoalan kemudianmuncul, yaitu bagaimana kita memahami serta melaksanakan hukum Islam dalamkonteks hukum nasional atau memasukkan hukum Islam sebagai bagian dari hukumnasional. Permasalahan ini menyebabkan polarisasi tentang proses legislasi hukumIslam ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa antara agama dan negara perlu adapemishan secara tegas. 11 Pendapat kedua, bahwa hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional 12baik simbol maupun substansi. Akhir-akhir ini yang kemudian berhasilmemunculkan UU tentang Perbankan Syari’ah. Untuk melihat gambaran umum hukum islam sebagai bagian hukum nasional,dengan mengikuti proses perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untukmendeskripsikan proses perumusan kompilasi hukum Islam, tidak terlepas pada latarbelakang Kompilasi Hukum Islam, Landasan Yuridis dan Landasan Fungsional.2.1.1 Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam Ide kompilasi hukum muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agungmembina bidang tekhnis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud,didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan PokokKekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwaorganisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen11 Asumsi ini dikumandangkan oleh kelompok yang tidak setuju terhadap akomodasi hukum islamdalam bentuk formalisasi dan positivisasi sebagai bagian hukum negara.12 Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagiPembangunan Hukum Nasional (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 249-250 5
  2. 2. 6masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh mahkamahAgung. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapipelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudahpendatangan Suras Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung denganmenteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No.1,2,3, dan 4 tahun1983.13 Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnyaUndang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yangmenjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 bagi lingkunganPeradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yangintensif (sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).14 Sehinga sesuai denganfungsi Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkunganperadilan agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama inimenjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.2.1.2 Landasan Yuridis Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukummasyarakat adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi:” Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu, Fikih Islam mengungkapkankaidah:” Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”.Keadaan masyarakat itu selalu berkembang karena menggunakan metode yang sangatmemperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode itu ialah maslahatmursalah, istihsan, istishab, dan urf.152.1.3 Landasan fungsional13 Zainuddin Ali, Hukum Islam, hlm. 9814 Ibid.15 Ibid., hlm. 100.
  3. 3. 7 Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun denganmemperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesiadimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikihMishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sangat mempehatikan kebutuhan dankesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalamhukum islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakanbentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukumnasional di Indonesia.162.2 Institusi (organisasi) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut olehRoscoe Pound ” a Tool of social enginering”17 Dalam konteks dinamika KompilasiHukum Islam diperlukan Instutusi (organisasi) untuk menjalankan dan melakukanpengawasan dalam penerapannya di masyarakat.2.2.1 Peradilan dan Hakim-Hakim Agama Kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hanya terdiri dua pasal, yaitu pasal24 dan pasal 25. kemudian Undang-undang organik selanjutnya yang menjabarkanpasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 tersebut adalah UU No. 14/1970 yang menentukanadanya empat lingkungan peradilan, yaitu: umum, agama, militer, dan tata usaha 18negara. Peranan dari para Hakim Agama yang mekanisme kerjanya sudahmempunyai landasan yang kokoh dengan ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun1989 tentang peradilan Agama, maka dalam menghadapi kompilasi hukum islamsebagai ketentuan hukum material yang harus dijalankan tidak hanya berfungsisebagai ’mulut dari kompilasi’ akan tetapi dituntut untuk lebih meningkatkan16 Ibid.17 Zainudin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 38.18 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan danProspeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 77.
  4. 4. 8perannya dalam berijtihad menemukanhukum melalui perkara-perkara yangditanganimya. Sehingga peradilan Agama secara legalistik berdasarkan pasal 10 UU No 14Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana Judicial Powerdalam negara hukum Republik Indonesia.2.2.2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Majelis Ulama indonesia (MUI) lebih meningkatkan peranannya untukmengkaji beberapa aspek kemasyarakatan yang berdimensi hukum yang memangsangat diperlukan oleh masyarakat dalam rangka penetapan hukum dalam masyarakatindonesia yang sedang membangun. Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupankemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo danampunan Allah swt (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakatberkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin(izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ’alamin) Peran ulama dalam dinamika bangsa Indonesia sangat besar, dan pengaruhnyaluas sekali, baik dalam kehidupan sosial maupun politik, dan sudah berlangsung sejakmasa-masa awal islam di indonesia. 19 Kedudukan ulama yang diharapkan menjadipenghubung antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat memang serbasulit. Buya Hamka menggambarkannya seperti kue bika yang sedang dimasak diperiuk belanga yang terdiri atas dan bawah dijepit api. Pemerintah (dari atas)menginginkan ulama membuat masyarakat mengerti dan turut atas kebijakanpemerintah, sedangkan masyarakat (dari bawah) mendesak ulama untuk 20menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.19 Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosial Kultural (Jakarta: Lantabora Press,2004), hlm. 232.20 Mahfud, Moh.MD.Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 1999)hlm. 259.
  5. 5. 92.2.3 Lembaga – Lembaga Hukum dan Fatwa dari Organisasi Islam. Peranan dari lambaga-lembaga hukum dan fatwa yang kita temui padaberbagai organisasi islam yang ada di Indonesia seperti Muhamadiyah, NahdatulUlama dan laim-lain perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mendukung dalampenetapan hukum islam. Namun juga perlu dijaga jangan sampai terjadi lahirnyaberbagai fatwa hukum yang bersifat sangat kontraversial dan dapat membingungkanumat.212.2.4 Lembaga Pendidikan Tinggi. Kegiatan penelitaian di bidang Hukum Islam harus lebih digalakan. Lembagapendidikan sebagai media intelektual untuk mengawal dan selalu mengkritisi atasberjalannya Kompilasi Hukum Islam. Perguruan Tinggi Islam khususnya diharapkanmemberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Kompilasi Hukum Islam.222.2.5 Lembaga- Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pemerintah. Lembaga- lembaga penelitian dan pengkajian dari pemerintah, semacam LIPI,Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan PengembanganDepartemen Agama dan lain sebagainya sudah seharusnya melibatkan diri dalamkegiatan penelitian dan pengkajian masalah-masalah hukum islam yang berskalanasional.232.2.6 Media Massa. Peranan media massa dalam persoalan ini sangat besar sekali untukmenjebatani komunikasi ilmiah dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengkajiandan penelitian masalah-masalah hukum islam. Media selain untuk sosialisasi tetapi21 Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo,1992), hlm 722 Ibid.23 Ibid.
  6. 6. 10juga berperan sebagai kontrol terhadap berjalannya penerapan Kompilasi HukumIslam di Indonesia.242.2.7 Penegakan Hukum Islam (rule of law) dalam Bingkai Keindonesiaan. Satu segi dari proses penegakan hukum yang baik adalah segi pelaksanaanhukum atau penegakan hukum yang biasa juga diidtilahkan dengan LawEnforcement. Sebaik-baik materi peraturan, hukum tidak akan bermanfaat kalau segipenegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar. Kompilasi Hukum Islam sebagi bagian dari keseluruhan tata hukum Islam,sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat IslamIndonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Semua hakim yangberfungsi di lingkungan peradilan agama dan ruejukan hukum mesti mereka pedomansama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitabhukum yang memiliki keabsahan dan otoritas. Penegakan Hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi HukumIslam. Pembentukan Kompilasi hukum Islam merupakan penjabaran dari pasal 49Undang-Undang N0. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Pasal 49 dimaksud,memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, untuk mewujudkankesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan hukum islam di bidang perkawinan,kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, dan wakaf. Oleh karena itu, penyusunanKompilasi Hukum Islam secara resmi melalui Yurisprudensi, dalam KeputusanBersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 danNo.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985.25 Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagaitata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakatIslam dipaksa tunduk mentaatinya. Pelaksanaan dan penerapannya tidak lagidiserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa24 Ibid.25 Zainuddin Ali, Hukum Islam, hlm.100.
  7. 7. 11dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan pelaksanaan penerapannya. Denganadanya seperangkat jajaran penguasa dan instansi kekuasaan negara yang ikut campurmengawasi pelaksanaannya, sepanjang hal-hal yang mnyangkut bidang perkawinan,hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, telah diangkat sebagai aturan yang menyangkutketertiban umum. Dengan demikian, kelahiran KHI sebagi hukum positif dan unifikatif, makapraktik private affairs disingkirkan. Sejak KHI lahir dimulai sejarah baru diIndonesia, yang mengangkat derajat penerapan hukum Islam sebagai hukum perdatayang resmi dan bersifat publik yang dapat dipaksakan penerapannya oleh alatkekuasaan negara, terutama oleh Badan Peradilan Agama. Adanya pemerataan kearah paham yang menempatkan hukum Islam yang diatur dalam KHI sebagai hukumperdata yang resmi dan positif, yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh latkekuasaan negara, sungguh masih berat. Sampai sekarang masih banyak dijumpaikasus perceraian (talak) liar di luar pengadilan. Masih terjadi hal-hal yang lain tidakmelalui prosedur hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

×