Presentasi Fiqh Siyasah 5

Presentasi Ke-5 Oleh: Hj. Marhamah Saleh, Lc. MA Membahas biografi ringkas tokoh-tokoh pemikir politik Islam, karya tulis, pandangan dan pemikiran politik para tokoh, konsep negara, dan slogan politik yang pernah muncul dalam lintasan sejarah perkembangan politik Islam. P EMIKIRAN P OLITIK: A L-MAWARDI, A L-GHAZALI, I BNU T AIMIYAH, A L- A FGHANI, M UHAMMAD A BDUH, R ASYID R IDHA, A L-MAUDUDI, I KHWANUL M USLIMIN

Biografi Al-Mawardi
Nama lengkap: Abu Al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. Lahir di Basrah (Baghdad) pada 364 H/975 M, dan meninggal pada 450 H/1058 M. dalam usia 83 tahun. Tokoh terkemuka Mazhab Syafi’i, pejabat tinggi pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Diantara gurunya ialah al-Hasan ibn Ali al-Hambali, Ja’far ibn Muhammad ibn al-Fadhl al-Baghdadi, dan Abu Hamid al-Isfirayini. Ia hidup pada masa pemerintahan dua khalifah Dinasti Abbasiyah: Al-Qadir Billah (381-422 H) dan Al-Qa’imu Billah (422-467 H)
Karya tulis, terutama bidang politik antara lain:
Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah
Qawanin al-Wizarah
Adab ad-Dunya wa ad-Din
Siyasat Al-Wazarati wa Siyasat Al-Maliki
Tashil Al-Nadzari wa Ta’jil Al-Dzafari fi Akhlaqi Al-Maliki wa Siyasati Al-Maliki
Siyasatu Al-Maliki
Nashihat Al-Muluk

Pemikiran Politik Al-Mawardi
Imamah hukumnya fardhu kifayah. Seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Dalam teorinya al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama.
Syarat-syarat Imam menurut al-Mawardi:
Adil, Berilmu, Sehat indrawi (telinga, mata dan mulut), Sehat organ tubuh dari cacat, Berwawasan luas, Berani dan kesatria, Keturunan Quraisy ( الائمة من قريش ( متفق عليه
Imamah dianggap sah dengan dua cara:
1. Pemilihan oleh Ahlu Halli wa Al-’Aqdi atau ahl al-ikhtiyar (minimal 5 orang).
2. Penunjukan oleh Imam sebelumnya
Hal ini mengacu pada dua hal, yaitu:
pengangkatan Abu Bakar yang dibai’at oleh 5 orang (Umar ibn Khattab, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, Usaid ibn Hudhair, Bisyr ibn Sa’ad, dan Salim);
Umar ibn Khattab membentuk lembaga syura yang beranggotan 6 orang, kemudian salah seorang diangkat sebagai imam
Penunjukan imam oleh imam (khalifah) sebelumnya berdasarkan dua hal:
Abu Bakar menunjuk Umar ibn Khattab sebagai imam penggantinya
Umar mengamanatkan masalah imamah kepada lembaga syura.

Tugas seorang imam (khalifah) ada 10 macam:
melindungi/menjaga keutuhan agama
menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara (masalah perdata)
melindungi wilayah negara dan tempat suci
menegakkan supremasi hukum ( hudud ) (masalah pidana)
melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh
memerangi para penentang Islam, setelah mereka didakwahi & masuk Islam atau dalam perlindungan kaum muslimin (ahlu dzimmah)
mengambil fai’ (harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan) dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat
menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam kas negara tanpa berlebihan
mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan (mis: orang jujur yang mengurusi keuangan, dsb)
terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan, menginspeksi keadaan
Imam harus mundur dari imamah, karena dua hal:
cacat dalam keadilan atau fasik, akibat adanya syahwat atau syubhat.
cacat tubuh, terbagi tiga: cacat pancaindra; cacat organ tubuh; cacat tindakan.

Al-Mawardi membagi wazir menjadi dua bentuk, pertama wazir tafwidh , wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departeman (Perdana Menteri). Karena besarnya kekuasaan wazir tawfidh ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. Kedua, wazir tanfidz , wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan yang digariskan oleh wazir tawfidh . Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri.
Teori Kontrak Sosial. Hubungan antara Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi (Ahl al-Ikhtiyar) dan imam (kepala negara) merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Al-Mawardi mengemukakan teori kontrak sosial pada abad XI, sedangkan di Eropa teori kontrak sosial baru muncul untuk pertama kalinya pada abad XVI. Apabila imam atau kepala negara telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada umat, berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggung jawab ummat. Dan saat yang demikian imam mempunyai dua macam hak terhadap ummat, yaitu hak untuk ditaati dan hak dibela selama imam tidak menyimpang dari dari garis yang telah ditetapkan.
Sumber kekuasaan kepala negara adalah berdasarkan perjanjian antara kepala negara dengan rakyatnya (kontrak sosial). Dari perjanjian itu lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Rakyat yang telah memberikan kekuasaan dan sebagian haknya kepada kepala negara berhak menurunkan kepala negara, bila ia dipandang tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Biografi Al-Ghazali
Nama lengkapnya: Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali al-Thusi, populer dengan panggilan al-Ghazali. Lahir di kota Thus, Khurasan dekat Nisabur, tahun 450 H / 1058 M dan meninggal di Thus pada 19 Jumadal Akhir 505 H, bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1111 M.
Beliau adalah pemikir di berbagai bidang ilmu: tentang hukum islam, etika dan tasawuf. Sehingga Ghazali dijuluki sebagai seorang teolog yang terkemuka, ahli hukum, pemikir yang rasional, ahli filsafat dan tasawuf yang terkenal. Dalam bidang politik ia dijuluki sebagai amir al muslimin .
Karya-karyanya mencapai 457 buah meskipun umurnya tidak lebih 55 tahun. Diantara karyanya: Ihyā’ Ulūm al-Dīn , al-Iqtishād fi al-I’tiqād, al-Tibr al-Mabrūk fi Nashī h ah al-Muluk.

Pemikiran Politik Al-Ghazali
TEORI KEPEMIMPINAN NEGARA : Al-Ghazali berpendapat bahwa mengangkat seorang pemimpin negara (khalifah) bukan berdasarkan rasio, melainkan wajib syar’i (keharusan agama), karena tugas utama khalifah adalah dalam rangka memelihara syariat.
Bertolak dari dasar pemikirannya bahwa dunia adalah ladang untuk mengumpulkan perbekalan bagi kehidupan di akhirat, sedangkan pemanfaatan dunia untuk tujuan ukhrawi hanya mungkin kalau terdapat ketertiban, keamanan dan kesejahteraan yang merata di dunia. Al-Ghazali mengibaratkan agama dan sultan sebagai dua anak kembar, agama adalah pondasi, sultan adalah penjaganya, sesuatu yang tanpa pondasi akan mudah runtuh, dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan sultan merupakan keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat.Terdapat ikatan erat antara dunia dan agama bagi tegaknya wibawa dan kedaulatan negara melalui kepala negara yang ditaati dan yang mampu melindungi kepentingan rakyat, baik duniawi maupun ukhrawi.
Agama adalah fundamen sementara penguasa adalah pelindungnya. Maka konsekuensi logis dari teori ini, Ghazali tidak memisahkan antara agama dan Negara. Dengan demikian agama bukan hanya mengatur kehidupan individual, melainkan juga kehidupan kolektif.

TEORI ASAL MULA TIMBULNYA NEGARA. Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian, yang disebabkan oleh dua faktor: PERTAMA, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia. Hal ini hanya mungkin melalui pergaulan laki-laki dan perempuan serta keluarga, dan KEDUA, saling membantu dalam menyediakan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Manusia terbukti tidak bisa hidup sendirian. Untuk itu semua diperlukan kerja sama dan saling membantu antara sesama manusia.
SUMBER KEKUASAAN : Kekuasaan kepala negara, sultan atau raja tidak datang dari rakyat, tetapi dari Allah, yang diberikan hanya kepada sejumlah kecil hamba pilihan. Oleh karenanya kekuasaan kepada negara adalah muqaddas atau suci. Hal itu berlandaskan pada firman Allah:
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ( ال عمران : 26
SISTEM PEMERINTAHAN yang ditawarkan al-Ghazali adalah TEOKRASI yaitu kekuasaan kepala negara itu datang dari Tuhan, dan bukan dari rakyat. Oleh karenanya seorang kepala negara tidak boleh dilengserkan dari singgasananya.

SYARAT UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI KEPALA NEGARA ada sepuluh, yaitu : 1) dewasa atau aqil baligh, 2) otak yang sehat; 3) merdeka dan bukan budak; 4) laki-laki; 5) keturunan Quraisy; 6) pendengaran dan penglihatan yang sehat; 7) kekuasaan yang nyata; 8) hidayah; 9) ilmu pengetahuan; 10) wara’ (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri; tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).
MEKANISME KRITIK KEPADA PENGUASA: Al-Ghazali mengajukan pendapatnya tentang perbaikan politik melalui metode, yaitu: metode kritik kepada penguasa, metode pemutusan hubungan dan metode menulis surat kepada raja dan menteri setiap ada kesempatan. Al-Ghazali mengajak umat untuk memutus diri dari penguasa yang zalim, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial, menaruh rasa benci terhadap mereka atas kezalimannya, hubungan dengan mereka sedapat mungkin dipersempit, jika perlu menjauh dari mereka, agar tidak terjadi kontak hubungan. Salah satu contoh surat yang ditulis oleh al-Ghazali kepada seorang penguasa zalim: ”Sungguh memilukan, engkau kalungkan kesusahan dan pajak di leher kaum muslimin, sedangkan engkau mengalungi leher kudamu dengan kalung emas.”

PROFESI POLITIK. Untuk pengadaan kebutuhan hidup manusia diperlukan pembagian tugas antar anggota masyarakat. Ada 4 profesi bagi tegaknya negara:
Pertanian untuk pengadaan makanan,
pemintalan untuk pengadaan pakaian,
pembangunan untuk pengadaan tempat tinggal, dan
politik untuk penyusunan dan pengelolaan negara, pengaturan kerjasama antar warga negara bagi pengamanan kepentingan bersama, penyelesaian sengketa antara mereka serta perlindungan terhadap bahaya dan ancaman dari luar.
Dari 4 profesi tersebut politik merupakan profesi yang paling penting dan mulia , oleh karenanya politik menghendaki tingkat kesempurnaan lebih tinggi dari 3 profesi lain.
Profesi politik, menurut Al-Ghazali, meliputi 4 sub-profesi :
Sub-profesi pengukuran tanah, menjamin kepastian ukuran tanah milik warganegara.
Sub-profesi ketentaraan, untuk menjamin keamanan dan pertahanan negara, baik terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar.
Sub-profesi kehakiman, untuk penyelesaian sengketa antar warga negara.
Sub-profesi ilmu hukum, untuk penyusunan undang-undang dan peraturan guna menjamin keserasian hubungan antar warganegara dan melindungi setiap warganegara dari pelanggaran hak, baik oleh sesama warganegara atau oleh negara sendiri.
Oleh karena profesi politik sangat penting dengan 4 sub-profesi tersebut, maka mereka yang terlibat dalam profesi itu harus betul-betul memiliki pengetahuan, kemahiran dan kearifan yang memadai, dan harus dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab yang lain.

Biografi Ibnu Taimiyah
Nama lengkapnya Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Bin Abdul Halim Bin Abdus Salam Bin Abdullah bin Al-Khidhir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy Al Harani. Lahir 22 Januari 1263 M. di Harran dekat Damaskus, dan meninggal pada tanggal 26 september 1328 M. Ia bergelar Syeikhul Islam dan Hujjatul Islam.
Diantara karyanya: Majmua’at Rasail K ubra , Majmu’ Fatawa , al-Tawasul wa al-Washilah , al-Qiyas fi Syari al-Islam , dan yang paling terkenal Al-Siyasah Al-Syar’iyyah fi Ishlahi al-Ra’i wa al-Ra’iyah.

Konsep Dasar Kepemimpinan
يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها . فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم » . رواه أبو داود ، من حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة .
وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم » . فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر ، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع . ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة . وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم . وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ؛ ولهذا روي : « إن السلطان ظل الله في الأرض » ويقال ” ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان ” . والتجربة تبين ذلك .
Wajib untuk diketahui bahwa mengurus dan melayani kepentingan, kebutuhan, keperluan manusia merupakan kewajiban terbesar agama. Bahkan saking pentingnya, agama dan dunia tak bisa tegak tanpanya. Maka sungguh bani adam tak lengkap kemaslahatannya tanpa ada pertemuan/perkumpulan (ijtima’) terlebih dahulu satu sama lain. Dan ijtima’ harus ada pemimpinnya sampai Nabi bersabda jika keluar tiga orang untuk safar (bepergian) hendaklah mereka mengangkat salah satu dari mereka seorang pemimpin. (HR. Abu Dawud dari hadis Abu Sa’id dan Abu Hurairah) Dan Imam Ahmad juga telah meriwayatkan dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Saw berkata: Tidak halal (dibolehkan) bagi tiga orang yang berada di padang pasir (ketika safar) kecuali salah satu dari mereka harus ditunjuk sebagai pemimpin. Maka Nabi mewajibkan umatnya untuk mengangkat pemimpin bahkan dalam kelompok kecil sekalipun. Sebagai bentuk perhatian bahwa itu juga kewajiban dalam segala macam jenis perkumpulan (ijtima’). Dan karena Allah juga mewajibkan kita amar ma’ruf nahi munkar, dan itu tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa adanya kepemimpinan. Dan juga tentang diwajibkan jihad, menegakkan keadilan, haji, mengumpulkan zakat, mengadakan shalat ied, dan menolong orang yang terzalimi. Dan menerapkan hukum hudud juga tak bisa dilakukan tanpa adanya imarah (keamiran). Dan untuk ini sampai ada riwayat: Sesungguhnya penguasa (sulthan) adalah perlindungan dari Allah di bumi. Dan dikatakan: 60 tahun dibawah pemimpin yang (imam jair) lebih baik dari pada 1 malam tanpa sultan. Dan pengalaman membuktikan hal itu. (kutipan dari Kitab Al-Siyasah Al-Syar’iyah ).

Dasar Siyasah Ibnu Taimiyah
Ibnu Taimiyyah mendasarkan pembahasan siyasah syar’iyah pada surat An-Nisa [4] ayat 58-59:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
Ayat pertama diturunkan untuk para pemimpin, yakni agar senantiasa mereka menunaikan amanat kepada yang berhak, dan bila mereka menjatuhkan suatu hukum agar berlaku adil. Ayat kedua diturunkan kepada rakyat, tentara dan lainnya. Mereka wajib mentaati pemimpin yang bertindak adil, kecuali bila pemimpin itu memerintahkan kemaksiatan.
Tugas dari pemerintah adalah menjamin tegaknya hukum Allah dan mengamankannya dari ketimpangan yang mungkin terjadi.
Ada dua jenis amanah yang dibebankan pada pemimpin, yakni amanat kepemimpinan dan amanat harta.

Pandangan Politik Ibnu Taimiyah
Dalam melaksanakan AMANAT KEPEMIMPINAN ada 4 hal yang perlu diperhatikan:
Kepemimpian harus memakai tenaga yang lebih patut ( ashlah ). Menempatkan segala urusan kaum muslimin kepada orang-orang yang patut untuk jabatan itu merupakan kewajiban setiap pemerintah.
Memilih yang lebih utama ( afdhal ). Kadang-kadang berdasarkan ukuran yang ideal ( ashlah ) tidak ditemukan orang yang pantas untuk menduduki suatu jabatan, untuk itulah dipilih orang yang lebih utama ( afdhal ). Pemimpin harus memiliki dua rukun, yakni kekuatan dan amanah. Hal ini berdasarkan surat Al-Qashash ayat 26: قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
Pilihan antara kekuatan dan amanah. Amat jarang ditemukan orang yang memiliki kekuatan dan amanah secara terpadu. Maka perlulah menempatkan orang yang cocok dengan kedudukannya.
Mengenai yang lebih maslahat dan cara untuk mencapai kesempurnaannya. Mengenal mana yang lebih baik harus mendapat perhatian dan itu hanya dapat disempurnakan dengan mengetahui maksud pemimpin dan mengetahui pula metode yang dimaksud.

Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah
Teori tentang Negara Ibnu Taimiyah menegakkan bahwa menegakkan Negara sebagai tugas suci yang dituntut agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Taimiyah menolak konsep negara Islam yang Universal tunggal, dan sebuah prinsip yang menjadi dasar teori khilafah yang sebelumnya. Sebaliknya, ia justru mendukung formasi beberapa kemerdekaan yang terikat bersama oleh ikatan iman, meskipun berdiri beberapa Negara Islam.
Teori Kepemerintahan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kebutuhan manusia terhadap pemerintahan tidak hanya didasarkan pada wahyu, tetapi juga diperkuat oleh hukum alam atau akal yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjalin kerjasama.

JAMALUDDIN AL-AFGHANI
Nama Lengkapnya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani bin Shafdar Al-Husaini . L ahir pada tahun 183 8 M di As’adabat dekat Kota Kunar distrik Kabul bagian timur Afghanistan. Ayahnya bernama Shafdar Al-Husaini, seorang bangsawan terhormat dan mempuyai nasab sampai ke Ali bin Abi Thalib dari jalur At-Tirmidzi, seorang perawi hadits yang termasyhur. Jamaluddin wafat di Istambul, 9 Maret 1897 dalam usia 59 tahun.
Beberapa karya yang ditulis oleh Afghani antara lain;
Tatimmat al-bayan (Cairo, 1879). Buku sejarah politik, sosial dan budaya Afghanistan.
Hakikati Madhhabi Naychari wa Bayani Hali Naychariyan . Pertama kali diterbitkan di Haydarabad-Deccan, 1298 H/1881 M, ini adalah karya intelektual Afghani paling utama yang diterbitkan selama hidupnya. Merupakan suatu kritik pedas dan penolakan total terhadap materialisme. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam Arab oleh Muhammad Abduh dengan judul Al-Radd 'ala al-dahriyyin (Bantahan terhadap Materialisme).
Al-Ta'Liqat 'ala sharh al-Dawwani li'l-'aqa'id al-'adudiyyah (Cairo, 1968). Berupa catatan Afghani atas komentar Dawwani terhadap buku kalam yang terkenal dari ‘Adud al-Din al-'Iji yang berjudul al-‘aqa’id al-‘adudiyyah .
Risalat al-waridat fi sirr al-tajalliyat (Cairo, 1968). Suatu tulisan yang didiktekan oleh Afghani kepada siswanya Muhammad 'Abduh ketika ia di Mesir.
Khatirat Jamal al-Din al-Afghani al-Husayni (Beirut, 1931). Suatu buku hasil kompilasi oleh Muhammad Pasha al-Mahzumi wartawan Libanon. Mahzumi hadir dalam kebanyakan forum pembicaraan Afghani pada bagian akhir dari hidupnya. Buku tersebut berisi informasi yang penting tentang gagasan dan hidup Afghani.

Pemikiran Politik Al-Afghani
Khilafat itu sebagai kewajiban agama kaum muslimin. Al-Afghani mewajibkan semua kaum muslimin untuk menguasai kembali segala wilayah yang telah direbut oleh bangsa lain dari kaum muslimin. Kewajiban ini bukan hanya bagi kaum muslimin yang tinggal di wilayah bersangkutan, tetapi juga kewajiban bagi seluruh kaum muslimin di dunia.
Sebab kemunduran Islam karena Islam tidak lagi terintegrasi secara politik dan tidak lagi menyeluruh, Islam telah direduksikan kepada dogma-dogma agama tanpa adanya prinsip gerak untuk menghidupkannya. Bahwa Islam adalah agama kemajuan dan perubahan, agama nalar dan pengetahuan, agama yang mempunyai etika kerja yang kuat. Al-Afghani juga mengajak umat Islam merebut peradaban, kebudayaan, ilmu pengetahun Barat yang positif dan sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, umat Islam akan dinamis dan tidak menerima apa adanya serta menyerukan bahwa pintu ijtihad tidak tertutup.
Untuk tujuan di atas, Al-Afghani mencetuskan ide Pan Islamisme. Semangat ini dikobarkan ke seluruh negeri Islam yang tengah berada dalam kemunduran dan dominasi Barat. Pan Islamisme ( Al-jami’iyyah Al-Islamiyyah ) ialah rasa solidaritas seluruh umat Islam. Solidaritas sepeti itu sudah ada dan diajarkan sejak Nabi SAW, baik dalam menghadapi kafir Quraisy ataupun dalam kegiatan-kegiatan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan umat.

Konsep Negara Menurut Al-Afghani
Al-Afghani juga mengajukan konsep negara republik yang demokratis bagi negeri-negeri Islam. Al-Afghani banyak mencela sistem pemerintahan umat Islam yang bercorak otokratis monarkhi absolut. Menurutnya, kepala negara harus mengadakan syura dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang memiliki banyak pengalaman. Pengetahuan manusia secara individu amat terbatas. Islam dalam pandangan Al-Afghani menghendaki pemerintahan Republik di mana kebebasan mengeluarkan pendapat dan kewajiban kepala negara untuk tunduk kepada Undang-undang . Pendapat ini tergolong baru dalam sejarah politik Islam. Sebelumnya umat Islam hanya mengenal sistem kekhalifahan yang mempunyai kekuasaan absolut.
Dalam pemerintahan republik, yang berkuasa adalah undang-undang dan hukum, bukan kepala negara. Ia hanya memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan hukum yang digariskan oleh lembaga legislatif untuk memajukan kemaslahatan rakyat.
Pemerintah yang demokratis menurut Al-Afghani menghendaki adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga ini bertugas memberi usul dan pendapat kepada pemerintah dalam menentukan suatu kebijaksanaan Negara. Ide dari wakil rakyat yang berpengalaman merupakan sumbangan yang berharga bagi pemerithah.
Para pemegang kekuasan haruslah orang-orang yang paling taat terhadap undang-undang. Kekuasaan yang diperoleh bukanlah karena kehebatan suku, ras, kekuatan material dan kekayaannya. Model inilah yang berlaku di dalam sistem khilafah, yang bagi Al-Afghani tidak sesuai dengan ajaran Islam. Baginya, kekuasan itu harus diperoleh melaui pemilihan dan disepakati oleh rakyat. Dengan demkian orang yang dipilih mempunyai dasar hukum untuk melaksanakan kekuasaannya itu.

Intisari Pemikiran Politik Al-Afghani
Keyakian bahwa kebangkitan dan kejayaan kembali Islam hanya mungkin terwujud kalau umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan meneladani pola hidup para sahabat Nabi, khususnya Al-Khulafa al-Rasyidin.
Perlawanan terhadap kolonialisme dan dominasi Barat, baik politik, ekonomi maupun kebudayaan
Pengakuan terhdap keunggulan Barat dalam ilmu dan teknologi, dan karenanya umat Islam harus belajar dari Barat dalam dua bidang tersebut.
Menentang setiap sistem yang sewenang-wenang dan menggantikannya dengan pemerintahan berdasarkan musyawarah.
Menganjurkan pembentukan Jamiah Islamiyah/Pan-Islamisme, menyatukan seluruh umat Islam termasuk Persia dengan menggunakan suatu bahasa yakni bahasa Arab.
Melakukan perubahan kekuasan dengan cara revolusi.

Penjelasan Pemikiran Politik Al-Afghani
Afghani mengembangkan pemikiran (dan gerakan) salafiyah , yakni aliran keagamaan yang berpendirian bahwa untuk dapat memulihkan kejayaannya, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang masih murni seperti yang dahulu diamalkan oleh generasi pertama Islam, yang juga biasa disebut salaf (pendahulu) yang saleh. Sebenarnya Afghani bukanlah pemikir Islam yang pertama yang mempelopori aliran salafiyah (revivalis). Ibnu Taymiyah telah mengajarkan teori yang serupa, begitu pula Syeikh Abdul Wahab pada abad ke-18. Tetapi salafiyah (baru) dari Afghani terdiri dari tiga komponen utama, yakni; Pertama, keyakinan bahwa kebangunan dan kejayaan kembali Islam hanya mungkin terwujud kalau umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang masih murni, dan meneladani pola hidup para sahabat Nabi, khususnya Al-Khulafa al-Rasyidin . Kedua , perlawanan terhadap kolonialisme dan dominasi Barat, baik politik, ekonomi maupun kebudayaan. Ketiga , pengakuan terhadap keunggulan barat dalam bidang ilmu dan teknologi, dan karenanya umat Islam harus belajar dari barat dalam dua bidang tersebut, yang pada hakikatnya hanya mengambil kembali apa yang dahulu disumbangkan oleh dunia Islam kepada Barat, dan kemudian secara selektif dan kritis memanfaatkan ilmu dan teknologi Barat itu untuk kejayaan kembali dunia Islam. Adapun aliran salafiyah sebelum Afghani hanya terdiri dari unsur pertama saja.
Menurut Afghani, Pan-Islamisme sebagai asosiasi politik harus melipluti seluruh umat Islam dari segala penjuru dunia Islam, baik yang hidup dalam negara-negara yang merdeka, termasuk Persia, maupun mereka yang masih merupakan rakyat jajahan. Ikatan tersebut, yang didasarkan atas solidaritas akidah Islam, bertujuan membina kesetiakawanan dan pesatuan umat Islam dalam perjuangan; pertama , menentang tiap sistem pemerintahan yang dispotik atau sewenang-wenang, dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah seperti yang diajarkan Islam, hal mana juga berarti menentang sistem pemerintahan Utsmaniyah yang absolut. Kedua , menentang kolonialisme dan dominasi Barat.
Menurut Afghani, dalam ikatan itu eksistensi dan kemandirian masing-masing negara anggota tetap diakui dan dihormati, sedangkan kedudukan para kepala negaranya, apa pun gelarnya, tetap sama dan sederajat antara satu dengan yang lain, tanpa ada satu pun dari mereka yang lebih ditinggikan.

Muhammad Abduh
Muhammad Abduh lahir di sebuah distrik bernama Sibsyir kota Mahallah Nasr, Mesir tahun 1266 H./ 1849 M. Beliau wafat pada tanggal 11 juli 1905 di Alexandria.
Beliau bertemu dengan syekh Jamaluddin Al-Afghani pada bulan Muharram 1287 H. dan banyak belajar berbagai macam ilmu. Pada tahun 1884 M. Bersama Jamaluddin Al-Afghani menerbitkan majalah dengan nama Al-Urwah Al-Wustqa .
Sedangkan karyanya yang tidak sempat terselesaikan adalah Tafsir Al-Quran yang baru terbit sebagian pada masa hidupnya dan kemudian diselesaikan oleh muridyna Muhammad Rasyid Ridha, yang pertama kali dimuat dalam majalah Al-Manar.
Karyanya: Risalat At-Tauhid (1897), Al-Islam wa Al-Nasraniyah Ma’a Al-Ilmi wa Al-Madaniyati (1920) dan Komentar (Syarah) atas buku Al-Bashair Al-Nasiriah karangan Qadi Zainuddin (1898).

Pemikiran Muhammad Abduh
Muhammad Abduh memandang bahwa suatu perbaikan tidaklah selamanya datang melalui revolusi yang ditempuh dengan waktu singkat. Seperti halnya perubahan sesuatu secara cepat dan drastis. Akan tetapi juga dilakukan melalui perbaikan metode pemikiran pada umat, melalui pendidikan, pembelajaran, perbaikan akhlaq, dan dengan pembentukan masyarakat yang berbudaya dan berfikir yang bisa melakukan pembaharuan dalam agamanya. Muhammad Abduh menilai bahwa cara ini akan membutuhkan waktu lebih panjang dan lebih rumit. Akan tetapi memberikan dampak perbaikan yang lebih besar dibanding melalui politik dan perubahan secara besar-besaran dalam mewujudkan suatu kebangkitan dan kemajuan. Metodenya dalam perbaikan adalah jalan tengah (al-manhaj al-wustha).
Terdapat hubungan yang erat antara seseorang dengan tanah airnya. Oleh karena itu, seseorang harus mencintai dan mempertahankan tanah airnya dengan alasan bahwa tanah air merupakan tempat kediaman yang memberikan makanan, perlindungan, dan tempat tinggal. Demikian juga bahwa tanah air tempat memperoleh hak-hak dan kewajiban yang merupakan dasar kehidupan politik yang akan menghubungkan seseorang untuk bangga atau terhina karenanya.
Prinsip demokrasi harus secara bersama-sama dilaksanakan oleh rakyat dan pemerintah. Sejarah Islam telah membuktikan betapa kuatnya demokrasi dipegangi oleh kaum muslimin pada masa-masa pertama Islam. Sebagai contoh dikemukakan masa Khalifah Umar bin Khattab.

Pemikiran Muhammad Abduh
Mengenai Undang-Undang Negara, Muhamad Abduh berpendapat bahwa tiap negara mempunyai Undang-undang yang cocok dengan dasar-dasar kebudayaan dan politik yang berlaku di tempat itu atas dasar perbedaan geografi, keadaaan perdagangan serta pertaniaannya. Perbedaan itu juga disebabkan karena adat kebiasaan, akhlak dan kepercayaannya. Oleh karena itu UU yang sesuai dengan suatu bangsa di suatu Negara belum tentu sesuai bagi bangsa yang lain. Maka dalam pembuatan undang-undang diperlukan upaya untuk memperhatiakn perbedaan-perbedaan di kalangan rakyat baik strata kecerdasannya maupun keadaan sosialnya. Demikian juga perlu memperhatikan adapt-istiadatnya agar para pembuat UU dapat memperhatikan hubungan pekerjaan rakyatnya dengan batas-batas yang membawa manfaat dan menghindari keburukan. Dengan demikian penyusun undang-undang tidak perlu meniru pembuatan undang-undang di Negara lain.
Adapun fungsi UU hanya memelihara keadaan yang sudah ada bukan untuk mengadakan perubahan. Sedangkan perubahan adat dan akhlak suatu umat dan pengarahan kepada suatu tujuan hanya bisa dicapai dengan pendidikan, bukan dengan undang-undang.
Undang-undang yang menentukan suatu hukuman atas kejahatan atau pelanggaran tidak akan bisa mendidik umat untuk memperbaiki dirinya karena semua undang-undang di dunia dibuat untuk orang-orang yang menyeleweng dan berbuat salah sedangkan undang-undang yang membawa perbaikan ialah undang-undang pendidikan agama pada tiap-tiap umat.

RASYID RIDHA
Bernama lengkap Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Namun, dunia Islam lebih mengenalnya dengan nama Muhammad Rasyid Ridha. Lahir di daerah Qalamun (sebuah desa yang tidak jauh dari Kota Tripoli, Lebanon) pada 27 Jumadil Awal 1282 H bertepatan dengan tahun 1865 M. Beliau wafat pada Agustus 1935.
Rasyid Ridha juga rajin mengikuti beberapa perkembangan dunia Islam melalui surat kabar Al-'Urwah Al-Wusqa (sebuah surat kabar berbahasa Arab yang dikelola oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, dan diterbitkan selama masa pengasingan mereka di Paris).
sang guru (Muhamad Abduh) dan muridnya menerbitkan sebuah majalah yang begitu terkenal, yaitu majalah Al-Manar . Penerbitan majalah ini bertujuan melanjutkan misi majalah yang sebelumnya, Al-Urwah Al-Wusqa, a ntara lain, menyebarkan ide-ide pembaharuan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi; memajukan umat Islam dan menjernihkan ajaran Islam dari segala paham yang menyimpang; serta membangkitkan semangat persatuan umat Islam dalam menghadapi berbagai intervensi dari luar.
Melalui kuliah tafsir yang rutin dilakukan di Universitas Al-Azhar, Rasyid Ridha selalu mencatat ide-ide pembaharuan yang muncul dalam kuliah yang diberikan Muhammad Abduh. Selanjutnya, catatan-catatan itu disusun secara sistematis dan diserahkan kepada sang guru untuk diperiksa kembali. Selesai diperiksa dan mendapat pengesahan, barulah tulisan itu diterbitkan dalam majalah Al-Manar . Kumpulan tulisan mengenai tafsir yang termuat dalam majalah Al-Manar inilah yang kemudian dibukukan menjadi Tafsir Al-Manar. Pengajaran tafsir yang dilakukan Muhammad Abduh ini hanya sampai pada surah An-Nisa ayat 125, dan merupakan jilid ketiga dari seluruh Tafsir Al-Manar . Hal ini dikarenakan Muhammad Abduh telah dipanggil kehadirat Allah SWT pada 1905, sebelum menyelesaikan penafsiran seluruh isi Alquran. Maka, untuk melengkapi tafsir tersebut, Rasyid Ridha melanjutkan kajian tafsir sang guru hingga selesai.

Pemikiran Rasyid Ridha
Karya-karya yang dihasilkan semasa hidup Rasyid Ridha pun cukup banyak, antara lain, Tarikh Al-Ustadz Al-Imama Asy-Syaikh 'Abduh (Sejarah Hidup Imam Syaikh Muhammad Abduh), Nida' Li Al-Jins Al-Latif (Panggilan terhadap Kaum Wanita), Al-Wahyu Muhammad (Wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW), Yusr Al-Islam wa Usul At-Tasyri' Al-'Am (Kemudahan Agama Islam dan dasar-dasar umum penetapan hukum Islam), Al-Khilafah wa Al-Imamah Al-Uzma (Kekhalifahan dan Imam-imam besar), Muhawarah Al-Muslih wa Al-Muqallid (dialog antara kaum pembaharu dan konservatif), Zikra Al-Maulid An-Nabawiy (Peringatan Kelahiran Nabi Muhammad SAW), dan Haquq Al-Mar'ah As-Salihah (hak-hak wanita Muslim).
Rasyid Ridha tertarik dengan ide Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam). Sebab, ia banyak melihat penyebab kemunduran Islam, antara lain, karena perpecahan yang terjadi di kalangan mereka sendiri. Untuk itu, dia menyeru umat Islam agar bersatu kembali di bawah satu keyakinan, satu sistem moral, satu sistem pendidikan, dan tunduk dalam satu sistem hukum dalam satu kekuasaan yang berbentuk negara. Namun, negara yang diinginkannya bukan seperti konsep Barat, melainkan negara dalam bentuk khilafah (kekhalifahan) seperti pada masa Al-khulafa ar-Rasyidin. Dia menganjurkan pembentukan organisasi Al-jami'ah al-Islamiyah (Persatuan Umat Islam) di bawah naungan khalifah.
Khalifah ideal, menurutnya, adalah sosok yang dapat memenuhi beberapa persyaratan, antara lain, dari segi keadilan, kemampuan, sifat mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Lebih lanjut, Rasyid Ridha menyebutkan dalam bukunya Al-khilafah, bahwa fungsi khalifah adalah menyebarkan kebenaran, menegakkan keadilan, memelihara agama, dan bermusyawarah mengenai masalah yang tidak dijelaskan nash . Kedudukan khalifah bertanggung jawab atas segala tindakannya di bawah pengawasan sebuah dewan pengawas yang anggotanya terdiri atas para ulama dan pemuka masyarakat. Tugas dewan pengawas selain mengawasi roda pemerintahan, juga mencegah terjadinya penyelewengan oleh khalifah, dan lembaga ini berhak menindak khalifah yang berbuat zalim dan sewenang-wenang.

Pemikiran Rasyid Ridha
Khalifah harus ditaati sepanjang pemerintahannya dijalankan sesuai dengan ajaran agama. Ia merupakan kepala atau pemimpin umat Islam sedunia, meskipun tidak memerintah secara langsung setiap negara anggota. Dan menurut Rasyid Ridha, seorang khalifah hendaknya juga seorang mujtahid besar yang dihormati. Di bawah khalifah seperti inilah kesatuan dan kemajuan umat Islam dapat terwujud.
Di dalam majalah al-Manar ia mulai menulis dan memuat karangan-karanga yang menentang pemerintahan absolut kerajaan Usmani. Selanjutnya, ia juga memuat tentang tulisan-tulisan yang menentang politik Inggris dan Prancis untuk membagi-bagi dunia Arab di bawah kekuasaan mereka masing-masing.
Sebagaimana halnya Afghani, Rasyid Ridha juga melihat perlunya dihidupkan kembali kesatuan umat Islam. karena menurutnya, salah satu sebab lain bagi kemunduran umat islam ialah adanya perpecahan yang terjadi di kalangan umat. Kesatuan yang dimaksudkan bukanlah kesatuan yang didasarkan atas kesatuan bahasa ataupun bangsa, tetapi kesatuan atas dasar keyakinan yang sama. Oleh karena itu, ia tidak setuju dengan gerakan nasionalisme. Ia beranggapan bahwasanya faham nasionalisme bertentangan dengan ajaran persaudaraan seluruh umat dalam Islam. Karena, dalam persaudaraan Islam, tidaklah dikenal adanya perbedaan bahasa, tanah air maupun bangsa.
Menurut Rasyid Ridha, hukum dan undang-undang tidak dapat dijalankan tanpa kekuasaan dari pemerintah. Oleh karena itu, kesatuan umat memerlukan suatu bentuk negara. Negara yang dianjurkan olehnya adalah negara dalam bentuk kekhalifahan. Kepala negara ialah khalifah. Khalifah, karena mempunya kekuasaan legislatif, harus mempunyai sifat mujtahid. Tetapi, khalifah tidak boleh bersifat absolut. Ulama merupakan pembantu-pembantunya yang utama dalam soal memerintah umat. Khalifah adalah mujtahid besar dan di bawah kekhalifahan lah, kemajuan dapat dicapai dan kesatuan umat dapat diwujudkan. Sedangkan, kedaulatan umat tetap berada di tangan umat dan berdasarkan prinsip musyawarah.
Idenya mengenai kekhalifahan tersebut, ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul al-Khilafah.

AL-MAUDUDI
L ahir pada 3 Rajab 1321 H (25 September 1903 M) di Aurangabad . Wafat pada 22 September 1979. Abu al-A'la Maududi merupakan salah seorang ulama abad ke-20 dan penggagas Jamaat e-Islami (Partai Islam).
Karya-karyanya antara lain: Al-Hukm Al-llahi, Ushul Asy-Syura, Ushul al-lntikhab, Al-Manshab Allati Tatawallaha Al-Mar'ah, Al-Hadaf min Wujud Al-Hukumah, Ushul Tha 'ah Ulil Amri, Al-Huquq Al-Asasiyyah.
Teodemokrasi . Konsep theo-demokrasi merupakan konsep sistem politik Islam yang digagas oleh Abul A’la Al-Maududi . Konsep itu dituangkan dalam bukunya yang terkenal Al-Khilafah wa al-Mulk (Khilafah dan Kerajaan) yang terbit di Kuwait tahun 1978. K onsep theo-demokrasi adalah akomodasi ide theokrasi dengan ide demokrasi.
Al-Maududi dengan tegas menolak teori kedaulatan rakyat (inti demokrasi), berdasarkan dua alasan. Pertama, karena menurutnya kedaulatan tertinggi adalah di tangan Tuhan. Tuhan sajalah yang berhak menjadi pembuat hukum (law giver). Manusia tidak berhak membuat hukum. Kedua, praktik “kedaulatan rakyat” seringkali justru menjadi omong kosong, karena partisipasi politik rakyat dalam kenyataannya hanya dilakukan setiap empat atau lima tahun sekali saat Pemilu. Sedang kendali pemerintahan sehari-hari sesungguhnya berada di tangan segelintir penguasa, yang sekalipun mengatasnamakan rakyat, seringkali malah menindas rakyat demi kepentingan pribadi .

Pemikiran Politik Al-Maududi
Namun, ada satu aspek demokrasi yang diterima Al-Maududi, yakni dalam arti, bahwa kekuasaan (Khilafah) ada di tangan setiap individu kaum mukminin. Khilafah tidak dikhususkan bagi kelompok atau kelas tertentu. Inilah, yang menurut Al-Maududi, yang membedakan sistem Khilafah dengan sistem kerajaan.
secara esensial, konsep theo-demokrasi berarti bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, theo-demokrasi adalah sebuah kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Atau, seperti diistilahkan Al-Maududi, a limited popular sovereignty under suzerainty of God . Dalam bukunya yang lain, yaitu Islamic Law and Constitution (1962:138-139), Al-Maududi menggunakan istilah divine democracy (demokrasi suci) atau popular vicegerency (kekuasaan suci yang bersifat kerakyatan) untuk menyebut konsep negara dalam Islam.

Konsep Al-Maududi Tentang Khilafah Syura (musyawarah), keadilan, ketaatan kepada ulil amri, persamaan, kebebasan beragama, dan kemaslahatan. Prinsip Bernegara 7 Dengan badan eksekutif, legislatif, yudikatif [tidak mengakui trias politika] Proses Penyelenggaraan Negara 6 Berlandaskan ideologi (agama) tidak didasarkan pada ras, suku, bahasa, atau batas geografis. Asas Negara 5 Dengan ahl al-Halli wa al-‘aqdi, Majelis Syura sejalan dengan pendapat rakyat Proses Konstitusi 4 Kingdom of God atau teokrasi [bukan teokrasi Eropa] atau teo-demokrasi Bentuk Negara 3 Kedaulatan mutlak milik Allah, kedaulatan rakyat terbatas Kedaulatan 2 Wakil atau delegasi Allah, khalifah adalah manusia muslim yang bersifat kekhalifahan umum Khilafah 1 PIKIRAN KONSEP NO.

AL-IKHWAN AL-MUSLIMIN
Ikhwan Al-Muslimin berdiri pada bulan Dzulqaidah 1347 H bertepatan pada bulan Maret 1928 M di Mesir, tepatnya di Kota Ismailiyah, yang merupakan camp pendudukan Inggris saat itu. Pendirinya Hasan Al-Banna. Pada tanggal 12 Februari 1949, Hasan Al-Banna terbunuh secara misterius.
Sepeninggal Hasan Al-Banna, pada tahun 1950, secara berturutan organisasi Ikhwan al-Muslimin dipimpin oleh Mursyid ‘Am:
Hasan Al Hudaibi ( --- ---- 1973) Omar Al-Tilmisani (1972 - 1986) Muhammad Hamid Abu Naser (------1996) Mustafa Masyhur (------2002) Makmun Hudaibi ( 9 Januari 2004) Muhammad Mahdi Akif (2004--Sekarang )
Jamaah Ikhwanul Muslimin adalah salah satu jamaah dakwah terbesar yang hingga kini terus melakukan berbagai kegiatannya. Para simpatisan, pendukung dan para kadernya tersebar di berbagai wilayah di seluruh dunia. Mereka melakukan kegiatan dakwahnya dengan berpedoman kepada berbagai arahan dan pemikiran yang ditelurkan oleh pemikir besar Ikhwan Al-Muslimin sekaligus pendirinya, Imam Syahid Hasan Al-Banna.
Dalam prinsipnya, Ikhwan Al-Muslimin beranggapan bahwa Islam adalah sistem yang menyeluruh yang menyentuh seluruh segi dan sendi kehidupan. Imam Hasan Al-Banna menyebut idiom syamil (universal), kamil ( sempurna ) dan mutakamil (integral), untuk Islam dan nilai yang diperjuangkan.

Ideologi Organisasi Ikhwan al-Muslimin (IM)
rabbaniah (ketuhanan), yaitu Islam hanya mengakui akan tauhid kepada Allah,
’ alamiah (universal), yaitu Islam dapat menembus batas wilayah, etnis, dan ras,
tamayyuz (istimewa), yaitu Islam merupakan dasar ideologi paling unggul,
syumul (sempurna), yaitu Islam sebagai agama yang ajarannya paling sempurna,
ilmiah, yaitu kebenaran Islam dapat dinalar secara ilmiah,
‘ aqlaniah , (rasional)
istiqlaliah (independen), yaitu Islam merupakan agama yang independen dan tidak memerlukan bantuan pihak luar,
amaliah (aplikatif), yaitu Islam merupakan ajaran yang kebenarannya dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharai-hari,
wasathiah (moderat/seimbang), yaitu Islam merupakan agama yang mengajarkan nilai-nilai keseimbangan hidup.
SLOGAN DA’WAH ORGANISASI IKHWAN AL-MUSLIMIN
1. Allah Ghayatuna ( Allah tujuan kami)
2. Al- Rasulu Qudwatuna ( Rasul teladan kami)
3. Al-Qur’an Syir’atuna ( al-Qur’an syariat kami)
4. Al-Jihadu Sabiluna (Jihad jalan kami)
5. Asy- Syahidu Umniyyatuna (mati syahid cita-cita tertinggi kami)

Konsep Politik Ikhwan Al-Muslimin
Kekuasaan Negara Islam menurut Ikhwan ada lima, yaitu tanfidziyah (eksekutif), tasyri’iyah (legislatif), qhadaiyah (yudikatif), kekuasaan kontrol dan evaluasi, dan terakhir kekuasan moneter.
Kekuasaan Eksekutif: Pemikiran politik dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut:
a) Penegakan kepala Negara adalah fardhu kifayah . Bagi kaum muslimin, wajib ‘ain hukumnya untuk memilih kepala Negara jika jabatan itu kosong. Orang yang dipilih untuk jabatan itu harus memenuhi beberapa syarat. Sebagian diantaranya telah menjadi kesepakatan para ulama, yaitu muslim, laki-laki, mukallaf dan adil. Sebagian lagi masih diperselisihkan misalnya berilmu, mencapai derajat ijtihad, kemampuan fisik.
b) Ikhwan Al-Muslimin menegaskan bahwa satu-satunya cara pengangkatan kepala Negara adalah melalui pemilihan ahlu halli wal ‘aqdi (anggota Dewan Umat) yang dipilih oleh rakyat dan kesediaan yang bersangkutan untuk menerima jabatan itu.
c) Ikhwan Al-Muslimin menegaskan bahwa kepala Negara bertanggung jawab kepada Dewan Umat tentang tindakan-tindakannya dalam mengurus Negara, baik secara politik maupun hukum.
d) Pemerintah atau kepala Negara dan para pembantunya berhak dipatuhi oleh rakyat selama ia berkomitmen kepada syarat-syarat wakalah , yaitu menegakkan keadilan, memegang teguh syuro, dan seterusnya. Pemerintah berhak memberikan instruksi kepada setiap individu. Namun demikian, kedua belah pihak terikat oleh syarat. Pemerintah Kepala Negara disyaratkan tidak bertentangan dengan syariat, dan individu tidak diperkenankan mematuhi hal-hal yang bertentangan dengannya.Kepatuhan kepada presiden, sebagaimana dirtegaskan Sayid Qutb tidak lain karena ketaatan presiden kepada syariat, juga karena kearifannya memegang teguh prinsip keadilan. Jika menyimpang, gugurlah keharusan patuh kepadanya, dan perintahnya tidak harus dilaksanakan.
e) Kekuasaan Kepala Negara adalah membuat konstitusi, mengeluarkan instruksi, mengangkat dan menurunkan pejabat, sebagai panglima tertinggi militer, mengangkat dan menurunkan para jenderal, mengumumkan perang baik defensif maupun ofensif, mengangkat dan menurunkan diplomat, memberikan grasi dan amnesti. Semua itu dalam batas-batas konstitusi.

Kekuasaasn Legislatif. Menurut Ikhwan Al-Muslimin kekuasan ini dipegang oleh Dewan Umat dan kepala Negara dalam batas-batas ajaran Islam. Setiap anggota Dewan Umat dan kepala Negara memilki hak mengusulkan konstitusi, sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Selanjutnya, konstitusi ditetapkan oleh Dewan Umat, dan disetujui oleh anggotanya. Wewenang Dewan Umat dalam hal legislasi terbatas pada dua hal;
a) Konstitusi eksekutif, yakni undang-undang yang menjamin pelaksanaan teks-teks syariat.
b) Konstitusi organisasional, yakni peraturan-peraturan dalam rangka memenuhi kebutuhan jamaah atas dasar tujuan-tujuan umum syariat.
Apabila suatu konstitusi tertentu ditetapkan, kepala negaralah yang mengeluarkannya, karena dialah yang melaksanakan kekuasaan eksekutif.

Kekuasaan Yudikatif. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan independen di luar kekuasaan eksekutif. Sumber kekuasaannya adalah rakyat. Meskipun kepala Negara yang mengangkat hakim, namun dalam hal ini para hakim itu berstatus mewakili rakyat. Hakim-hakim itu mewakili rakyat, Karena itu mereka tidak diberhentikan dari jabatannya hanya karena kematian atau turunnya kepala negara. Kekuasaan ini dipegang oleh pengadilan dan mereka memutuskan hukum sebagaimana pandangan mereka atas nama Allah SWT semata.
Ikhwan Al-Muslimin menegaskan teori ‘konstitusi perundangan”. Audah dan rancangan konstitusi berpendapat bahwa para hakim boleh menolak dengan sendirinya penerapan hukum manapun yang bertentangan dengan syariat dan konstitusi rancangan itu, baik secara tekstual maupun konstekstual. Orang-orang yang berperkara boleh meminta hal itu kepada hakim di tengah peninjauan perkara mereka.
Rancangan konstitusi telah menyebutkan, setiap warga negara berhak mengangkat dakwaan, yang isinya meminta dibatalkannya peraturan yang bertentangan atau berseberangan dengan hukum Islam atau konstitusi ke hadapan pengadilan khusus yang diatur konstitusi.

Kekuasaan Kontrol dan Evaluasi. Kekuasan ini dipegang oleh rakyat seluruhnya, dalam pelaksanaannya diwakili oleh para ahli syuro dan ahli ilmu. Ia merupakan kekuasaan yang diakui sebagai milik rakyat, dilihat dari dua sisi:
Pertama , rakyat harus melakukan kontrol terhadap pemerintahan sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT yaitu amar ma’ruf nahi munkar .
Kedua , karena rakyat adalah sumber kekuasaan, maka pemerintah adalah wakil mereka. Karena itu, mereka berhak untuk mengawasi kinerja pemerintah dan mengembalikannya kepada kebenaran jika pemerintah melakukan kesalahan.
Next Week  Pandangan politik Syi’ah, Khawarij dan Mu’tazilah

Presentasi Fiqh Siyasah 5

by Marhamah Saleh

Accessibility

Upload Details

Usage Rights

2 Embeds 213

Statistics