Presentasi 10   pemanfaatan barang gadaian (rahn)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Presentasi 10 pemanfaatan barang gadaian (rahn)

on

  • 9,151 views

 

Statistics

Views

Total Views
9,151
Views on SlideShare
7,734
Embed Views
1,417

Actions

Likes
2
Downloads
279
Comments
3

5 Embeds 1,417

http://marhamahsaleh.wordpress.com 1014
http://saifulunmuha.wordpress.com 395
http://webcache.googleusercontent.com 6
url_unknown 1
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Presentasi 10   pemanfaatan barang gadaian (rahn) Presentasi 10 pemanfaatan barang gadaian (rahn) Presentation Transcript

  • RAHN Membahas Terminologi Rahn, Landasan Hukum Rahn, Rukun dan Syarat Rahn, serta Hukum Rahn Oleh: Marhamah Saleh, Lc. MA Presentasi Ke-10
  • Rahn (Gadai)
    • Secara etimologi, al-rahn berarti al-tsubut wa al-dawam , artinya tetap dan kekal. Atau al-habsu wa al-luzumu , artinya pengekangan dan keharusan. Bisa pula berarti jaminan.
    • Secara terminologi, menurut ulama Malikiyah
    • شيئ متمول يؤخذ من مالكه توثقا به في دين لازم
    • Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
    • Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah:
    • جعل عين وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه
    • Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapay dijadikan pembayar utang jika orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.
    • Hukum meminta jaminan itu mubah. Dasar Hukum Rahn: QS. Al-Baqarah: 283.
    • وان كنتم على سفر ولم تجدو كاتبا فرهان مقبوضة
    • Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).
    • أن رسول الله ص م اشترى من يهودي طعاما رهنه درعا من حديد ( رواه البخاري ومسلم (
    • Rasulullah Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.
  • Rukun dan Syarat Rahn
    • Orang yang berakad rahn, yaitu al-Rahin (orang yang menggadaikan) dan al-Murtahin (orang yang menerima gadai). Syaratnya cakap bertindak hukum, baligh dan berakal sehat.
    • Sighat (lafaz ijab dan qabul). Lafaz dalam sighat tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu.
    • Utang (al-marhun bih) . Syarat: (a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemberi utang. (b) Utang boleh dilunasi dengan jaminan. (c) Utang itu jelas dan tertentu.
    • Harta yang dijadikan jaminan (al-marhun) . Syarat: (a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang. (b) barang jaminan itu berharga dan boleh dimanfaatkan. (c) barang jaminan itu jelas dan tertentu. (d) barang jaminan itu milik sah orang yang berutang. (e) barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain. (f) barang jaminan itu merupakan harta utuh. (g) barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.
    • Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun rahn hanya ijab dan qabul. Disamping itu, untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Sedangkan lainnya menurut Hanafiah termasuk syarat, bukan rukun.
  • Hukum-hukum Rahn
    • Pemanfaatan barang gadai oleh al-rahin menurut jumhur ulama selain Syafi’iyah melarang al-Rahin untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan. Sedangkan ulama Syafi’iyah membolehkannya sejauh tidak memudharatkan al-murtahin.
    • Jumhur ulama selain Hanabilah juga berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila rahin tidak mau membiayai barang gadai tsb. Maka boleh mengambil manfaat sekedar mengganti ongkos pembiayaan. Menurut ulama Hanabilah, murtahin boleh memanfaatkan barang gadai jika berupa kendaraan atau hewan, seperti boleh mengendarainya atau mengambil susunya sebagai pengganti pembiayaan.
    • Menurut Syafi’iyah, bila barang gadai (marhun) hilang dibawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian murtahin. Berbeda dengan Hanafiah yang menyatakan bahwa murtahin yang memegang marhun menanggung resiko kerusakan atau kehilangan marhun, baik karena kelalaian maupun tidak.
    • Perjanjian pada gadai (rahn) pada dasarnya adalah akad utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Apakah dalam gadai terdapat unsur riba? Bisa riba jika ada tiga kemungkinan:
    • 1. Apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa rahin (penggadai) harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya.
    • 2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
    • 3. Apabila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga waktu yang ditentukan, kemudian murtahin menjual marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin. Padahal utang rahin lebih kecil nilainya dari marhun.
  • Pemanfaatan Barang Gadai
    • Pendapat Imam Syafii dalam kitab al- um: “Manfaat dari barang-barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.” Sedangkan pendapat Ulama Syafiiyah bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada dibawah kekuasaan penerima gadai. Ulama Syafii menyandarkan pendapat ini pada hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: ” gadaian itu tidak menutup akan yang punyanyadari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan resikonya ( kerusakan dan biaya )”. Dari penjelasan dan dasar syar’i yang digunakan Imam Syafii dan Ulama Stafiiyah diatas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai hanyalah milik si pegadai dan bukan orang yang menerima barang gadai, sedang hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si pegadai dan dapat memanfaatkannya hanya jika seizin orang yang menggadai.
  • Pemanfaatan Barang Gadai
    • Pendapat Imam Maliki (Malikiyah). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya adalah hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penggadai tidak mengisyaratkan. Dengan kata lain jika murtahin mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat:
    • Utang terjadi karena jual beli dan bukan karena menguntungkan.
    • Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
    • Jangka waktu mengambil manfaat yang telah diisyaratkan waktunya harus ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.
  • Pemanfaatan Barang Gadai
    • Pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal ( Hambaliyah )
    • Dalam hal pemanfaatan barang Ulama Hambaliyah lebih menekankan pada jenis barang yang digadaikan, yakni pada apakah barang yang digadai tersebut hewan atau bukan, dan bisa ditunggangi serta diperah susunya atau tidak. Jika barang yang digadai tidak dapat ditunggangi dan diperah, maka boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadai. Sedangkan jika barang gadai tersebut tidak dapat ditunggangi dan diperah maka barang tersebut dapat diambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara sukarela dan selama sebab gadai itu bukan dari sebab hutang. ( Sayyid sabiq, hal.189 ).
  • Kesimpulan
    • Akad dalam gadai adalah akad amanah dan ta'awun, bahwa pihak I yaitu orang yang menggadaikan barang, kepada pihak II (orang atau lembaga) dan meminjam sejumlah uang (yang jumlahnya tidak harus sama persis dengan nilai barang). 1. Jika ternyata penggadai tidak membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan maka barang yang digadaikan dapat di jual atas sepengetahuan penggadai, dan uang hasil penjualan dipakai untuk membayar hutang pihak I, jika ternyata hasil penjualan itu lebih besar daripada hutangnya, maka sisanya dikembalikan kembali kepada pihak I (penggadai) dan jika kurang maka penggadai harus melunasi sisa hutangnya kepada pihak ke II. 2. Tidak boleh adanya pelunasan hutang melebihi jumlah sebenarnya karena termasuk riba.
  • Kesimpulan
    • 3. Barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak II, misalnya sawah dengan menggarapnya, motor / mobil dengan menyewakannya atau memakai untuk angkutan/ojek, tetapi boleh dijalankan jika khawatir jika dibiarkan begitu saja mesinnya bisa rusak. (pemanfaatan barang gadai oleh pihak II ini sering dipraktekkan masyarakat dewasa ini dan ini adalah batil). 4. Pemanfaat dengan mengambil keuntungan dari pemanfaatan oleh pihak II itu dilarang walaupun disetujui pihak I, karena akan menambah beban hutang dan itu termasuk riba, kecuali jika uang hasil pemanfaatan itu di bagi menurut kesepakatan berdua, dan uang bagian pihak I dapat dipakai oleh pihak I untuk melunasi hutangnya. 5. Jika pihak I telah melunasi hutangnya, maka pihak II harus mengembalikan barang gadai tersebut, tanpa mengurangi sedikitpun dari barang itu, kecuali beberapa perubahan sifat yang wajar seperti terkelupasnya cat karena usia barang dan lain-lain. 6. Pihak I boleh memberikan imbalan atas penyimpanan, perawatan dan penjagaan barang gadai, dengan tidak menentukan berapa persen dari hutang, dan itu dihitung sebagai kebaikan pihak ke II.