• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Newsletter: 05/ Mei 09
 

Newsletter: 05/ Mei 09

on

  • 1,900 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,900
Views on SlideShare
1,900
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
78
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Newsletter: 05/ Mei 09 Newsletter: 05/ Mei 09 Document Transcript

    • 2009 Edisi : 05 /Mei 2009 Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerbitan Yogya 3/2/2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Pengantar PEREMPUAN PRT DAN KEBIJAKAN NEGARA enjelang pergantian pemimpin dan di luar negeri mampu menyumbang devisa bagi M kabinet negeri ini, apa yang diharapkan mengalami perubahan lebih baik di tengah pertarungan politik Indonesia. Di lain hal, diakui memang PRT sangat memperebutkan kursi kepresidenan? Isu yang dibutuhkan oleh para keluarga. Lihatlah jika berkaitan dengan perempuan seperti, menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak orang kesehatan reproduksi, masalah kematian ibu kesulitan melakukan pekerjaan rumahtangga melahirkan, kekerasan dalam rumahtangga dan tanpa bantuan PRT. masih banyak lagi yang perlu mendapat perhatian. Namun, yang perlu menjadi perhatian, seberapa besar perlindungan mereka? Siapa Apakah agak berlebihan jika harapan untuk isu yang peduli ketika terjadi sejumlah kekerasan, perempuan mendapat perhatian selain penindasan yang menimpa mereka. Mengingat pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih baik. hal tersebut, berkaitan dengan hari buruh Memang “ikutan” dari perekonomian baik juga sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei lalu, terbawa dengan lebih baik nasib perempuan. beberpa aktivis menggunakan momentum Sehingga jika perekonomian lebih baik tersebut untuk terus memperjuangkan nasib diharapkan perempuan juga dapat menikmati mereka. hasil dari kelebihbaikan tadi. Apakah demikian? Hal ini dilakukan mengingat perlindungan Berkaitan dengan aspek perekonomian tadi, negara terhadap PRT ini masih rendah. Apalagi bagaimana halnya dengan pekerja rumahtangga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang (PRT) yang mayoritas perempuan. Sekilas, orang ketenagakerjaan juga mengecualikan pekerja tidak terlalu peduli jika bicara PRT dan nilai rumahtangga dalam perlindungan hukum ekonomi. Tapi, jika dirunut lebih jauh, peran karena mereka belum dikategorikan sebagai PRT sangat besar terhadap keberlangsungan pekerja. suatu keluarga bahkan suatu negara. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan PRT yang bekerja Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Padahal di Indonesia PRT yang ada jumlahnya sekitar 2,5-3 juta orang. Mereka rentan mengalami kerja paksa karena situasi kerja terisolasi di rumah. Mengapa kerja paksa? Koordinator Nasional Proyek Pekerja Migran Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Albert Y Bonasahat menunjukkan laporan tentang kerja paksa ini. (Koran Tempo, 20/05/09). ILO mendefinisikan kerja paksa sebagai segala pekerjaan atau jasa yang diperas dari seseorang dengan ancaman akan suatu hukuman tertentu dan orang tersebut tidak menawarkan dirinya untuk melakukan secara sukarela. Dari studi yang dilakukan LSM Rumpun Gema Perempuan terhadap PRT atau pramuwisma, terdapat indikasi situasi kerja paksa atas 81% responden. Dalam arti, mereka harus bekerja 11 jam atau lebih dalam satu hari. Penelitian yang dilakukan tahun lalu ini juga ditemukan 93% dari responden diindikasi mengalami kekerasan psikis, 42% mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dan 68% mengalami pelecehan mental. (Media Indonesia, 25/5/09) Masih banyak lagi fakta yang dialami PRT, selain tidak mendapatkan gaji yang semestinya serta liburan, PRT juga mengalami penyiksaan yang berujung pada kematian. Seperti kasus yang terjadi baru-baru, Kartini, perempuan PRT asal Kendal Jawa Tengah ditemukan tewas di rumah majikannya di kawasan Petaling Jaya, Selangor, Malaysia dengan sejumlah luka lebam di tubuhnya. (Kedaulatan Rakyat, 26/5/09) Peristiwa kekerasan yang menimpa para PRT tersebut tidak hanya terjadi di luar negeri, Malaysia atau Arab Saudi yang kerap diekspos media. Peristiwa atau kasus-kasus yang menimpa PRT juga banyak terjadi di dalam negeri. Mengapa para PRT sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi oleh para pengguna jasanya. Banyak faktor yang melatarbelakangi persoalan itu. Dari pihak PRT-nya dapat disebabkan karena keterbatasan keterampilan dalam mengatur pekerjaannya atau karena tidak ada bargaining position dalam hubungan antara pekerja dan pengguna jasa/majikan. Faktor terakhirlah yang kerap menimbulkan terjadinya kesewenangan terhadap PRT. Untuk itu, salah satu lembaga yang peduli terhadap persoalan ini Rumpun Tjoet Nyak Dien terus melakukan pemberdayaan bagi PRT serta juga usaha dalam mencari celah agar keberadaan PRT dapat diatur dalam undang-undang, meski dalam Undang-undang ketenagakerjaan ini PRT mendapat pengecualian. Dengan pengecualian inilah sebenarnya PRT ditolak hak-hak buruhnya. Dalam Amnesty International Pebruari 2007, dijelaskan bahwa dengan meratifikasi ICESCR (International Covenant On Economic, Social and Cultural Right) Indonesia berarti stuju diikat secara hokum oleh ketentuan-ketentuannya. Hal ini membentuk bagian dari undang-undang domestik dan juga menyertakan kewajiban negara dalan Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA kaitannya untuk menjamin kondisi kerja yang adanya ketidakadilan yang dialami perempuan. layak. Seperti yang diabadikan dalam pasal 7 salah satu contoh Konvensi CEDAW (The ICESCR dan standar-standar lainnya. Negara Convention on the Elimination of Discrimination yang meratifikasi ICESCR harus menjamin, Against Women) atau Penghapusan Segala khususnya; upah yang adil tanpa ada Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan perbedaan, terutama perempuan mendapatkan sejak tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi jaminan kondisi kerja yang paling tidak sama konvensi ini. dialami kaum laki-laki, dengan pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama. Kondisi Berkaitan dengan itulah para aktivis yang peduli kerja yang aman dan sehat. Istirahat dan terhadap persoalan ini seperti yang dimotori pembatasan jam kerja yang masuk akal dan oleh Rumpun Tjoet Nyak Dien melakukan liburan periodic. kegiatan semiloka dengan tema “Mau Kemana (http://www.asiapacific.amnesty.org/) Gerakan PRT”? Sejumlah pemikiran yang berupa poin-poin hasil lokakarya menjadi PRT yang mayoritas berjenis kelamin rekomendasi. Salah satu rekomendasi dalam perempuan ini memang sepatutnya masih terus komisi Advokasi yakni mendesakkan adanya diperjuangkan. Isu atau peristiwa yang Undang-Undang PRT secara nasional. menyakut mereka akan mencuat ke permukaan apabila telah jatuh korban. Padahal pada masa Begitulah kira-kira analisis singkat yang perlu Presiden RI pertama Soekarno, telah ada direnungkan. Hal lain yang perlu mendapat Undang-Undang (UU) yang bernuasa keadilan perhatian lebih lanjut adalah isu kebencanaan. gender. Undang-undang tersebut yaitu UU Dalam rubrik Media dan Kebencanaan, analisis 80/1958 yang menentukan prinsip pembayaran terhadap bencana jebolnya tanggul Situ Gintung yang sama untuk pekerjaan yang sama. menjadi bagian laporan kali ini. Analisis tulisan Perempuan dan laki-laki tidak dibedakan dalam tersebut mengupas bagaimana media melihat sistem penggajian. Keluarnya UU ini merupakan persoalan itu dalam hal kesinambungan salah satu contoh dari keberhasilan perjuangan pemberitaan. kaum perempuan ketika itu. (Negara dan Perempuan: 2005) Masih ada analisis lainnya yang menarik untuk disimak, diantaranya analisis tentang kasus Namun, perjuangan memang tidak hanya Antasari dalan rubrik Media dan Jurnalisme. sampai disitu, berbagai konvensi dilakukan di Selamat membaca. (ismay) tingkat internasional berharap menghapus Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Sekilas Info MENGHADIRI SEMILOKA PERLINDUNGAN PRT B ertepatan dengan hari buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei lalu, lembaga yang peduli terhadap persoalan Pekerja Rumah Tangga (PRT), Rumpun Tjoet Njak Dien menggelar acara seminar dan lokakarya (semiloka) di Hotel Matahari Yogyakarta, dengan tema “Mau kemana (Quo Vadis) Gerakan PRT? Acara berlangsung satu hari, setengah hari untuk seminar dan berikutnya lokakarya. Pada acara seminar menghadirkan beberapa narasumber diantaranya, Juli E. Nugroho (Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Solidaritas Buruh), Budi Wahyuni (Aktivis perempuan dan Ketua PHD), Lusi Margiyani, dan Sri Martini. Acara yang dihadiri anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, perwakilan pemerintah, aktivis perempuan, para buruh, PRT dan media tersebut mendiskusikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan gerakan PRT ini. Salah satu narasumber yang menyinggung persoalan ini adalah Budi Wahyuni yang mengatakan bahwa Perda tentang PRT ini sangat penting agar ada hukum untuk melindungi keberadaan PRT di tengah menjalankan pekerjaannya. Hal senada juga dihasilkan dalam sesi lokakarya ini. Selain membahas masalah yang dihadapi PRT seperti gaji rendah, tidak ada Tunjangan Hari Raya (THR), belum ada hari libur, belum ada jaminan kesehatan dan sebagainya, juga terdapat rekomendasi strategis advokasi dengan mendesakkan adanya Undang-Undang PRT. (ismay) Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA SEMILOKA PERDAGANGAN ANAK Tema yang diusung oleh anak ini memang tidak menjadi prioritas diangkat oleh media. Yayasan SAMIN Jogjakarta Melihat definisi dari perdagangan anak yang memang sangat sulit pada acara Semiloka, 5 Mei menguak permasalahan tersebut. Sehingga Yogyakarta bukannya lalu yakni Standar tidak ada perdagangan anak, tapi jaringan yang dimiliki para agen Perlindungan Anak Korban tersebut sangat rapi dan tertutup. Perdagangan Anak berbasis Perlu diketahui definisi dari perdagangan anak adalah rekruitmen, Hak Asasi Manusia. transportasi, pemindahan, menampung (menyembunyikan) atau menerima anak untuk tujuan eksploitasi di dalam atau antar negara, Acara yang berlangsung di yang mencakup tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, aula KPID DIY tersebut pornografi anak dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja menghadirkan narasumber, anak, kerja paksa atau pelayanan perbudakan atau praktek lain yang yang berasal dari Badan menyerupai perbudakan, penghambaan atau penjualan organ tubuh, Pemberdayaan Perempuan penggunaan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam dan Masyarakat (BPPM) konflik bersenjata. Prop. DIY, AJI Yogyakarta dan Yayasan SAMIN. Mengingat definisi tersebut anak-anak yang berada di jalan, seperti Semiloka ini dihadiri pengemis, anak-anak yang berjualan, yang menjadi pengamen tidak termasuk dalam kategori ini. sekitar 40 peserta seminar yang terdiri dari kalangan Namun tidak ada salahnya sosialisasi tentang perlindungan bagi LSM/NGO, media massa, anak korban perdagangan anak ini perlu dilakukan, mengingat tidak PSW, Dinas Sosial serta banyak masyarakat ataupun aparat yang tahu ataupun jeli untuk lembaga pemerintah serta melihat persoalan ini. masyarakat mitra Yayasan SAMIN. Acara seminar yang dilanjutkan dengan lokakarya dengan peserta lokakarya yang berjumlah 18 orang menghasilkan beberapa point Hal yang menarik dari rencana tindak lanjut dalam menangani persoalan ini baik dalam diskusi yang dilakukan upaya preventif maupun tindakan ketika terjadinya kasus sangat singkat ini, ketika perdagangan. (ismay) persoalan perdagangan Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA SEJARAH DAN KEBIJAKAN PARIWISATA INDONESIA ejarah pariwisata Indonesia selama ini adalah mendidik orang untuk melayani atau sebagai S pelayan bukan dididik menjadi wisatawan. Sehingga kita tahu karakater masing-masing wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, tetapi kita tidak tahu karakter masing- masing wisatawan yang berasal entah itu dari Padang, Madura atau wisatawan lokal khususnya, karena kita tidak pernah didik menjadi wisatawan. Itulah salah satu poin yang tercatat dalam seminar atau diskusi bulanan yang diselenggarakan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang jatuh pada tanggal 28 mei lalu. Diskusi kali ini bertema Pariwisata untuk Kesejahteraan: Meninjau Ulang Kebijakan Pembangunan. Sebagai Pembicara tunggal, Hendrie Adji Kusworo, Dosen Jurusan Ilmu Sosiatri, FISIP UGM dan Ketua Dewan Peneliti pada Pusat Studi Pariwisata, Dosen pada Program Studi Kajian Pariwisata Sekolah Pasca Sarjana, UGM banyak mengupas persoalan dunia pariwisata yang perlu mendapat perhatian. Selama ini menurut Adji, begitu biasa disapa, kebijakan pariwisata kita lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi, dengan indikator berapa jumlah tamu yang datang, berapa lama tinggal, jumlah belanja total dan sebagainya. Aspek lain seperti sosial, kultural, psikologis dan bahkan religius, seringkali diabaikan. Padahal aspek tersebut juga sangat penting sebagai tujuan akhir dalam perolehan kemanfaatan dalam dunia pariwisata. Hal yang menarik lainnya yang diungkap oleh pembicara kala itu yakni kalimat setiap orang adalah insan pariwisata. Setiap orang pernah berwisata, tidak terkecuali orang yang tinggal di kolong jembatan. Yang membedakan orang yang beruntung (kaya) dan tidak beruntung (miskin) berwisata adalah modus dan cara mereka pergi dan tempat yang diminati. Adji juga menyoroti tentang Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang pariwisata yang masih perlu dilengkapi. Padahal Undang-Undang (UU) tersebut menggantikan UU tahun 1990 yang dianggap perlu perbaikan mengingat banyak perkembangan di dunia pariwisata. (ismay) Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA DISKUSI AIDS UP DATE DI LP3Y J umlah temuan kasus HIV/AIDS di Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY sampai dengan tahun 2009, ternyata tidak sama. Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Yogyakarta, Sebastian Lumowah, sampai dengan April 2009 jumlah orang yang terinfeksi HIV sebanyak 700 kasus dan AIDS 244 kasus. Sementara itu, data di tingkat provinsi, angkanya lebih kecil, yakni sampai dengan Maret 2009, DIY diurutan ke 11 dengan angka kumulatif, AIDS 246 kasus dan Menurut Slamet Riyadi, AIDS/IDU 120 kasus. persoalan data ini selalu menjadi pertanyaan bersama. Demikian persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi bulanan Mengapa angkanya tidak LP3Y pada Jumat 29 Mei 2009 dengan tema “AIDS Up Date, pernah sama. Jumlah untuk menjelang ICAAP (International Congress on AIDS in Asia and the tingkat kota bisa lebih banyak Pacific) IX”. Diskusi yang dihadiri aktivis peduli AIDS dan para dibanding dengan jumlah di jurnalis itu, bertempat di aula LP3Y, berlangsung kurang lebih tingkat provinsi, yang selama dua jam. mencakup lima daerah tingkat dua. Diskusi ini diselenggarakan untuk memperoleh gambaran penting Kongres Internasional AIDS peran konvensi AIDS se-Asia Pasific terhadap epidemik HIV dan di Asia Pasifik, itu rencananya AIDS di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Selain itu, juga akan diselenggarakan di Bali mempertegas peran jurnalis sebagai salah satu stakeholders International Convention penanggulangan epidemik HIV dan AIDS di Yogyakarta. Centre. Nusa Dua pada tanggal 9-13 Agustus 2009 Bertindak sebagai pembicara pada diskusi itu adalah Slamet Riyadi mendatang. Kongres Sabrawi, Penanggungjawab Media Center ICAAP9 dan Sebastian kesembilan kali ini bertema Lumowah, Sekretaris KPA Kota DIY. “Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Jaringan” (ismay) Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Media dan Jurnalisme BUKAN BERITA ISTIMEWA PADA KASUS ANTASARI Memasuki bulan Mei 2009, ada sebuah peristiwa yang banyak menyita perhatian masyarakat, dan kemudian menjadi berita utama di berbagai media. Peristiwa itu menyentak di tengah hiruk pikuk peristiwa politik. Berita tentang itu adalah ditetapkannya Antasari Azhar, sang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia. Dengan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh aparat kepolisian, tentu saja konsekuensinya Antasari harus ditahan. Ia dimasukkan ke dalam sel tahanan polisi. Apakah ini sebuah ironi karena seorang ketua KPK ditahan? Bergantung dari mana memandang fakta tersebut. Sebab, dalam kasus ini, Antasari ditahan karena persoalan yang dialaminya tidak bersangkut paut dalam kapasitas dirinya sebagai ketua KPK. Artinya, dia ditahan karena perbuatan dirinya sebagai pribadi, tanpa atribut seseorang yang memegang kendali Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Dalam keterangannya kepada publik melalui pers, polisi mengatakan, Antasari ditahan karena terlibat dalam kasus terbunuhnya seseorang bernama Nasrudin Zulkarnaen. Korban adalah direktur sebuah perusahaan milik negara, PT. Putra Rajawali Banjaran. Peristiwa terbunuhnya Nasrudin, terjadi pertengahan Maret lalu. Berita tentang hal itu, menempati posisi utama di media sebagai berita peristiwa kriminal. Memang berdasarkan fakta bahwa telah terjadi aksi kriminalitas yakni pembunuhan terhadap seseorang. Kebetulan orang yang dibunuh itu menduduki posisi penting di sebuah badan usaha milik negara. Dalam perkembangannya, seiring penyelidikan polisi, diketahui kemudian bahwa salah satu orang yang diduga terlibat dalam peristiwa pembunuhan itu adalah Antasari. Maka, meledaklah berita tentang ditangkap dan kemudian ditahannya Antasari yang selama ini memang sudah memiliki nilai ketermukaan (prominence) di tengah kehidupan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin lembaga yang diberi mandat oleh negara untuk memberantas korupsi, peran dan tentu saja sosoknya cukup menonjol Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA dalam realitas so-sial kehidupan masyarakat. Terlebih dengan ekspose media selama ini yang kadang menempatkan dirinya sebagai seorang bak selebriti. Apalagi, memang, pada kenyataan-nya, kiprah lembaga KPK selama dipimpin Antasari, nyata Maka, berlombalah suratkabar menunjukkan kinerjanya. Beberapa anggota memberitakannya di halaman muka. Dengan dewan yang kemudian diketahui telah ciri dan gaya (style) masing-masing, suratkabar melakukan korupsi, harus ma-suk sel karena mewartakan peristiwa itu sebagai “jualan”. perburuan KPK. Itu hanya sedikit contoh tentang faktor ketermukaan sang ketua KPK Pada edisi Selasa, 5 Mei 2009, bisa dilihat tadi di tengah kehidupan masyarakat. beberapa suratkabar yang menempatkan fakta itu menjadi berita utama. (lihat Tabel I). Semua Pertanyaannya adalah, seberapa penting dan hanya menonjolkan tentang ditahannya seberapa bernilainya berita tentang ditahannya seorang bernama Antasari. Substansi persoalan, Antasari itu? Apakah pemberitaan dilandasi misalnya mengapa dia ditahan, hanya dengan penilaian bahwa peris-tiwa itu disinggung sedikit mengutip keterangan sumber merupakan hal penting? Atau hanya sebagai otoritatif kepolisian yang antara lain sebuah peristiwa menarik belaka karena mengemukakan, bahwa berdasarkan saksi-saksi kebetulan person yang berada dalam peristiwa yang telah diperiksa polisi, terbukti Antasari itu memiliki posisi populis di teng-ah diduga terlibat dalam pembunuhan Nasrudin. masyarakat? Uraian di bawah ini akan mencoba Untuk itu, Antasari ditahan. melihat persoalan tersebut. Dengan menyebut pasal-pasal tertentu dalam Produk media KUHP, yang sesuai dengan keterlibatan dan peran dirinya, polisi bahkan menyatakan, Antasari terancam hukuman mati. Semua itu Menyikapi fakta dalam peristiwa tersebut, dikutip oleh media. Maka, semua itu kemudian media cetak dalam hal ini suratkabar, kemudian muncul menjadi beberapa judul yang atraktif menempatkannya menjadi headline, berita dan menarik perhatian pembaca. Hampir semua utama, di halaman muka. Tidak bisa tidak, suratkabar yang dia-mati, memberi ruang untuk memang. Sebab, dilihat dari sisi kelayakan karya grafis guna menjelaskan kronologi beritanya, peristiwa itu memang sudah peristiwa yang me-nyeret keterlibatan Antasari menduduki posisi di atas yang layak untuk itu. Bahkan Koran Tempo menyajikan berita itu diberitakan. Hampir semua unsur terpenuhi. satu halam-an muka penuh, dengan visualisasi Gabungan sifat fakta yang timbul pada menggunakan blok warna hitam dan teks putih. peristiwa itu adalah ketermukaan sekaligus ter- Ilustrasi yang digunakan adalah karya grafis jadinya pertentangan (conflict), kedekatan yang mirip poster film The Godfather karya (proximity), dan tentu saja aktual. Francis Ford Coppola, dengan gambar Antasari hanya berupa siluet, mengenakan jas lengkap. Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Apakah dengan demikian tugas dan fungsi pers sudah selesai? Tentu saja belum. Sebab, setelah diamati, pada kasus ini, masih terdapat beberapa hal yang memang tidak secara jelas diberikan kepada khalayak. Pertama, sebagai produk jurnalisme, media tidak berhasil menjelaskan seberapa besar dampak sekaligus apa makna yang terkandung dengan ditahannya Antasari itu bagi kehidupan publik. Sebab, berdasar hasil pengamatan sekilas atas beberapa media, diperoleh kesimpulan bahwa pers masih terjebak pada upaya penonjolan sensasi semata. Artinya, posisi Antasari dalam pemberitaan itu dipilih karena pers melihat kedudukannya, juga atributnya sebagai seorang pejabat negara. Tidak pada substansi bagaimana sebenar-nya duduk persoalan peristiwa itu terjadi. Seperti dituturkan polisi, Antasari ditahan ber-dasarkan keterangan tersangka lain yang sudah lebih dulu ditangkap. Tapi, gugatan pertanyaan awam khalayak, misalnya sejauh mana keterlibatannya, seperti apa , bagaimana latar belakang, siapa saja mereka yang terlibat, seperti apa peran masing-masing pihak yang terlibat, adakah sesuatu yang tersembunyi di balik keterangan aparat, tidak pernah muncul di media. Kedua, dalam pemberitaannya, pers kemudian terkesan lebih menempatkan kasus ini menjadi sebuah sensasi yang kental dengan sifat fakta yang menarik, tanpa memberi bobot makna apapun bagi publik, khalayak pembaca, pada umumnya. Sifat fakta yang demikian ini hanya akan memenuhi nilai guna psikis dan tidak memiliki nilai guna sosial sebagaimana sifat fakta yang penting. Mengapa? Karena, secara umum publik, atau khalayak luas tidak terlibat (dan atau dilibatkan) di dalamnya. Masyarakat hanya berdiri di luar peristiwa itu sebagai penikmat realitas melalui pemberitaan media. Mereka hanya sebagai penonton. Mereka tidak bersinggungan sama sekali dan tidak bakal kena dampaknya, langsung maupun tidak langsung. Media, sebagai produk jurnalisme tidak memperlihatkan keterkaitan fakta itu (jika ada) dengan kehidupan publik. Padahal, harus diakui, sampai saat ini media masih menjadi salah satu acuan masyarakat untuk membantu mereka dalam memaknai realitas. NO Media Judul Keterangan 1 KOMPAS KPK Tunggu Surat Polisi Foto + Grafis Kronologi 2 REPUBLIKA Antasari Ditahan Foto + Grafis 3 MEDIA INDONESIA Tersangka, Antasari Ditahan Foto – HL kedua 4 KORAN TEMPO Antasari Terancam Hukuman Mati HL – Satu halaman penuh 5 SOLOPOS Antasari Ditahan Foto + Grafis 6 SUARA MERDEKA Antasari Masul Sel Polda Foto + Grafis KEDAULATAN RAKYAT Antasari Terancam Hukuman Mati Foto Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Tidak sederhana Lantas, realitas macam apa yang mesti disuguhkan kepada publik, jika bertumpu pada peristiwa ditahannya Antasari Azhar itu? Jawabnya tentu tidak sesederhana menampilkan fakta itu secara telanjang. Artinya, tidak sesederhana sebagaimana media hanya memberitakan bahwa ada seseorang bernama Antasari, beratribut sebagai pejabat publik, kini ditahan polisi karena diduga dirinya terlibat dalam sebuah pembunuhan. Memang, pada perkembangan selanjutnya, media juga menampilkan follow up news atas fakta itu. Misalnya mengungkap siapa saja yang berada di lingkaran bersama bersama Antasari, yang kemudian oleh aparat disebut sebagai perancang peristiwa pem-bunuhan itu. Disebut juga tentang beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka, disebut sebagai operator lapangan. Namun, sejauh ini, laporan media tentang hal itu seolah hanya lebih menekankan unsur dramatisasinya, bukan pada substansinya, pokok persoalannya. Jika demikian, bukankah peristiwa ini memang cukup saja dihargai sebagai sebuah peristiwa biasa, sebagaimana kemudian muncul pada berita-berita kriminal lain yang bertebaran di media? Mengapa sampai menyita perhatian media sehingga mesti ditempatkan menjadi head line? Memang, tak bisa dimungkiri, peristiwa-peristiwa tentang sex, roman and crime, masih tetap menarik dan berada dalam rangking yang tinggi untuk pemberitaan di media. Pertanyaan demi pertanyaan muncul seiring dengan pencermatan atas produk media yang mewartakan peristiwa itu. Tersebutlah tiga orang yang berperan dalam aksi pembunuhan. Ada seorang anggota polisi, seorang pengusaha dan satu lagi adalah Antasari Azhar. Bahkan, dengan serta merta media memberi predikat lain kepada Antasari yakni sebagai intelectual dadder, atau aktor intelektual dalam peristiwa itu. Penyebutan itu mengutip mentah-mentah begitu saja keterangan pihak aparat kepolisian. Ada kesan pers telah menghakimi atau paling tidak menggiring publik untuk mengha-kimi secara sepihak pada orang yang masih dinyatakan sebagai tersangka. Lebih jelas lagi bagaimana rangkaian peristiwa ini dimunculkam melalui pem-beritaan yang sarat dengan unsur drama, adalah hadirnya nama seorang perempuan, yang dikaitkan dalam peristiwa ini. Kemudian muncullah penjelasan tentang motivasi, bahwa pembunuhan itu terjadi karena dilatarbelakangi unsur asmara. Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Di sinilah masyarakat bisa sebuah fakta tentu bisa berada pada posisi yang penting. melihat, betapa alur cerita – Di manakah membidiknya, jika kasus itu adalah peristiwa menurut keterangan aparat dengan sifat fakta yang penting dan oleh karenanya yang kemudian dikutip bermanfaat bagi publik? Media bisa melakukannya dengan media- dalam peristiwa ini melakukan investigasi. Banyak kesempatan dan ruang yang tidak lebih dari kisah fiksi bak drama pada kisah timbul pasca pemberitaan itu yang perlu digali melalui sinetron. Itu artinya, sejauh investigasi. ini media terjebak hanya pada pemaparan sensasi Pembunuhan terhadap seseorang, sampai saat ini masih ketika mewartakan terus terjadi dan diberitakan media bahkan nyaris setiap hari. peristiwa itu. Lalu, apa bedanya peristiwa yang melibatkan Antasari ini dengan peristiwa lain? Dipandang dari sisi kriminalnya, tentu Dengan kegelisahan yang tidak berbeda. Berita ini adalah tentang peristiwa kriminal terus dipelihara, mestinya biasa. Hanya saja, kebetulan orang yang terlibat di sana media bisa lebih jeli dalam adalah sosok yang sudah dikenal luas oleh publik. menyikapi dan menilai hal ini. Bahwa betapa “murah- nya” sebuah realitas dalam Sampai akhir bulan Mei 2009, polisi belum juga mampu pemberitaan jika hanya menguak tabir peristiwa itu, bahkan terkesan kebingungan meneropong tentang menanganinya. drama perselingkuhan atau cinta segitiga dan Maka seiring dengan semangat kebebasan pers sekarang, semacamnya. Atau bisa semestinya peran pers dalam peristiwa ini mampu saja khalayak menilai, memberikan bukti, bahwa kemerdekaan pers tidak saja bagi mentang-mentang yang insan pers, tetapi juga ditujukan bagi masyarakat luas. Itu terlibat di dalamnya adalah berarti, tugas pers akan lebih berdampak dalam menyikapi seorang pejabat publik peristiwa ini jika menerapkan praktek jurnalisme investigatif. yang punya peran besar dalam upaya agar sistem Selama ini kecenderungan pers lebih pada melakukan penyelenggaraan negara indepth reporting, pelaporan mendalam yang tidak berjalan tertib, bersih dan mengorientasikan pers menjadi kegiatan membongkar jujur, maka peristiwa itu kesalahan, aib. Arah kemendalaman reportase dialirkan menduduki posisi sebagai kepada pencarian kelengkapan data dan keterangan yang sajian berita utama. memberikan keluasan perspektif khalayak ketika mengenali pelbagai kasus, skandal atau kejahatan (khususnya politik). Semestinya, pers mampu Bukan ditujukan untuk langsung memformat penyidikan dari mengupas lebih dalam dari berbagai kemendalaman pelaporannya, kepada semacam itu. Jika tidak sekadar kesimpulan gipotesis yang menyatakan “ siapa yang terlibat dipan-dang sebagai sebuah dan bertanggung jawab, dengan rangkaian bukti-bukti peristiwa yang menarik, faktanya” (Jurnalisme Investigasi: 2002) Edisi: 05/Mei 2009
    • Jika mengorek lebih jauh dengan menerapkan investigasi, maka diharapkan publik bisa mendapatkan manfaat lebih dibanding sekadar berhenti pada berita kriminal. Kaitan antara aktor satu dengan aktor lain yang terlibat dalan peristiwa ini, peran masing-masing, latar belakang, posisi di tengah publik, apa kepentingan mereka dan sebagainya, adalah sedikit dari banyak hal yang bisa digali lebih dalam oleh media pers. Dengan demikian yang dilakukan, pers diharapkan bisa memberitakan peristiwa ini lebih lengkap, lebih jelas sekaligus bisa mengajak khalayak untuk terlibat di dalamnya. Dengan mengembangkan jurnalisme investigatif, media dan juga khalayak tidak hanya bisa mengetahui motivasi yang menggerakkan para pelaku dalam peristiwa itu, tapi lebih jauh lagi dari sana adalah seberapa besar peristiwa itu mempengaruhi kehidupan orang banyak. Kesempatan seperti inilah yang semestinya dilakukan pers dalam menguak fakta agar khalayak mendapatkan informasi lengkap, dan tidak semata melaporkan keterangan berdasar kutipan dari sumber-sumber apakah itu pengacara, polisi atau yang lain. Dalam kasus ini, lubang-lubang yang menganga itu belum mampu ditambal oleh gugatan pers, baik melalui pertanyaan yang berdaya atau penyelidikan yang jeli dan tentu saja cerdas, sampai ke akar-akarnya. Sehingga, dengan demikian, khalayak akan mendapatkan sebuah laporan lengkap, menyeluruh, bermakna dan tidak sepotong-sepotong berdasarkan penggalian para awak media itu sendiri. (agoes widhartono) Media dan Kebencanaan
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA MENYOAL KESINAMBUNGAN PEMBERITAAN BENCANA : KASUS PEMBERITAAN BENCANA SITU GINTUNG A da semacam pola kecenderungan dalam pemberitaan bencana, yakni pemberitaan bencana mirip dengan situasi bencana yang diberitakan. Seperti halnya bencana yang tiba-tiba menyergap dan memicu histeria dan kesibukan masal, begitu pula pemberitaan tentang bencana tersebut: media sibuk meliput dan memberitakannya; newsroom sibuk membuat penugasan, membuat perencanaan liputan dan pengalokasian topik berita, menentukan angle tulisan, dan sebagainya. Ketika pihak-pihak pemberi bantuan sibuk mengumpulkan dan menyalurkan bantuan, begitu pula media: sibuk mengumpulkan fakta lalu menyalurkannya dalam bentuk berita. Seiring waktu, histeria dan kesibukan terus berkurang hingga akhirnya yang tinggal adalah kenangan dibarengi upaya untuk kembali ke situasi “normal”. Pemberitaan media juga tak jauh berbeda. Itu terlihat dari intensitas dan kuantitas pemberitaan. Intensitas ditunjukkan dari kerapatan pemberitaan berdasarkan waktu, sedangkan kuantitas diperlihatkan dengan jumlah item dan space (durasi untuk media elektronik) yang disediakan. Jika pada beberapa hari sejak bencana terjadi intensitas pemberitaan begitu tinggi yang ditandai dengan kemunculan berita dari hari ke hari tanpa jeda, berangsur-angsur jarak kemunculan berita pun makin renggang (satuan waktu bisa berbeda antara satu bencana dengan lainnya: pemberitaan bencana gempa Bantul 27 Mei 2006 berlangsung hingga lebih dari setahun). Dari sisi kuantitas, terlihat penurunan jumlah item berita: dari semula bisa 3-5 berita dengan beragam format penyajian (straight news, news features, indepth reporting) terus berkurang hingga satu dan akhirnya berita bencana itu hilang; kalaupun ada, berupa berita terselip sebagai kronik. Pola seperti itu terlihat pula pada pemberitaan bencana jebolnya tanggul Situ Gintung di Cireundeu, Tangerang, Banten, 27 Maret 2009. Bencana ini menewaskan sekitar 100 warga, sekitar 100 lagi dinyatakan hilang, sekitar 300 keluarga kehilangan tempat tinggal hingga kemudian menjadi pengungsi. Untuk melihat pemberitaan media tentang bencana Situ Gintung dan akibatnya bagi pembaca dilakukan pengamatan terhadap tujuh suratkabar, empat terbitan Jakarta dengan sirkulasi nasional, tiga terbitan Jateng-DIY yang sirkulasinya lokal-regional. Ketujuh suratkabar tersebut yaitu Kompas, Koran Tempo, Republika, Media Indonesia, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat dan Solopos. Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Pengamatan dilakukan terhadap terbitan edisi mulai 28 Maret (sehari sejak bencana terjadi) hingga 30 April 2009. Total waktu sebulan empat hari atau 34 hari. Rentang waktu satu bulan dianggap relatif memadai untuk bisa melihat dinamika pemberitaan bencana, setidak-tidaknya mencakup pemberitaan tentang masa tanggap darurat (saat bencana) dan pascabencana pada tahap awal. Dengan mengamati pemberitaan dari waktu ke waktu sepanjang kurun waktu ini diharapkan bisa diperoleh jawaban apakah ada kesinambungan dalam eksposing masalah di seputar peristiwa tersebut. Kesinambungan ini sedikitnya menyangkut penanganan korban dan persoalan di luar penanganan korban bencana. Bagi khalayak pembaca kesinambungan pemberitaan penting artinya, sebab mereka berharap mendapatkan informasi utuh yang bisa menjawab keingintahuan mereka akan sebuah persoalan. Lebih lanjut, dengan informasi yang utuh publik atau khalayak pembaca bisa terbantu dalam memahami sebuah realitas yang kelak bisa berguna bagi mereka sebagai pembelajaran. Tiba-tiba Nyaris Lenyap Hasil pengamatan terhadap tujuh suratkabar menunjukkan terjadinya penurunan drastis dalam intensitas dan kuantitas pemberitaan bencana Situ Gintung (lihat grafik). Bahkan, sejak pertengahan minggu kedua (hari kesepuluh) berita bencana Situ Gintung tak terlihat lagi di tiga suratkabar terbitan Jateng-DIY (Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Solopos). Pada minggu pertama (28/3/09 – 3/4/09) ketujuh suratkabar menurunkan berita Situ Gintung dengan total item 104 berita (straight news dan news features). Jumlah item di masing-masing suratkabar bervariasi: Kompas (28 item), Koran Tempo (23), Media Indonesia (16), republika (12), Solopos (10), Suara Merdeka (8), Kedaulatan Rakyat (7). Pada minggu kedua (4/4/09-10/4/09) total berita langsung merosot menjadi hanya 27 item. Jumlah terbanyak masih pada Kompas (10). Di urutan berikut Koran Tempo (6), Republika (4). Kedaulatan Rakyat, Solopos, Media Indonesia masing-masing hanya 2 item dan Suara Merdeka 1 item. Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat dan Solopos, sudah tidak menyajikan berita Situ Gintung lagi mulai hari kesepuluh. Jumlah item berita dari seluruh suratkabar hanya ada 5 item, di minggu keempat 6 item, yang diamati terus merosot: di minggu ketiga dan di minggu kelima tinggal 2 item. Di minggu Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA ketiga dan keempat hanya empat suratkabar media (jurnalis) dan space banyak yang memberitakan (Kompas, republika, Koran dialokasikan untuk liputan Pemilu dengan Tempo dan Media Indonesia). Dan di minggu berbagai aspeknya. Bagaimana pun juga tidak kelima hanya satu suratkabar (Kompas) yang bisa dipungkiri peristiwa ini, terlebih lagi memberitakan. Pemilu Legislatif (rakyat memilih langsung calon anggota legislatif) merupakan kali Adanya penurunan drastis pemberitaan pertama, memiliki daya tarik lebih kuat bagi bencana Situ Gintung mulai pertengahan pembaca sehingga bagi media memiliki daya minggu kedua kemungkinan besar karena dan nilai jual jauh lebih tinggi dari berita sosial koinsidensi dengan peristiwa politik nasional, seperti halnya bencana Situ Gintung. yaitu Pemilu Legislatif pada 9 April. Untuk event ini bisa dikatakan alokasi sumberdaya Grafik Pemberitaan Bencana Situ Gintung di 7 Suratkabar (Maret – April 2009) minggu1 minggu2 minggu3 minggu4 minggu5 (28/3-3/4) (4/4-10/4) (11/4-17/4) (18/4-24/4) (25/4-30/4) Minggu 1 = tujuh suratkabar memberitakan Minggu 2 = tujuh suratkabar memberitakan Minggu 3 = empat suratkabar memberitakan Minggu 4 = empat suratkabar memberitakan Minggu 5 = satu suratkabar memberitakan Mulai tanggal 7 April (pertengahan minggu 2) SM, KR dan Solopos tidak memberitakan lagi Masalah Ketaksinambungan Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Adanya ketaksinambungan pemberitaan, terlebih lagi pada ketiga suratkabar Jateng-DIY, menyebabkan khalayak pembaca mengalami keterputusan informasi, sedikitnya tentang tiga hal. Pertama, menyangkut sejumlah persoalan di seputar bencana Situ Gintung yang di awal-awal sempat mengemuka melalui pemberitaan. Kedua, penanganan dan nasib korban, khususnya yang menjadi pengungsi karena mereka kehilangan tempat tinggal. Ketiga, rencana penanganan kawasan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana serupa di tempat sama maupun tempat lain. Persoalan siapa yang seharusnya bertanggungjawab terhadap bencana jebolnya tanggul Situ Gintung sempat mengemuka di semua suratkabar di minggu pertama. Saling lempar tanggungjawab antara pemerintah pusat – pemerintah Tangerang – pemerintah Banten mewarnai pemberitaan suratkabar yang saat itu juga masih mengabarkan kondisi pengungsi. Akan tetapi, sampai akhir April publik tak mendapatkan jawaban tentang siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas bencana tersebut dan mengapa pihak tertentu yang harus bertanggungjawab. Persoalan ini pun tak muncul di suratkabar yang masih memberi ruang bagi berita Situ Gintung hingga akhir April. Apalagi di tiga suratkabar yang sejak pertengahan minggu kedua sudah tak lagi memberitakan Situ Gintung. Memang, secara implisit upaya mencari siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas bencana muncul melalui pemberitaan tentang diperiksanya pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tangerang (bukan berarti dengan sendirinya instansi ini yang bisa dikatakan bertanggung jawab). Berita ini diangkat Koran Tempo (4/4/09), Kedaulatan Rakyat (4/4/09), Suara Merdeka (4/4/09). Sebelumnya, Solopos melaporkan Mabes Polri mengusut dana perawatan Situ Gintung (3/4/09), Polisi menyelidiki jebolnya Situ Gintung (Koran Tempo, 2/4/09), menteri PU Djoko Kirmanto dilaporkan ke polisi (Koran Tempo, 8/4/09). Namun, hasil dari pemeriksaan tersebut tak diketahui publik, sebab ketujuh suratkabar tidak memberitakan perkembangan pemeriksaan maupun hasilnya. Dan belum lagi hasil perkembangan pemeriksaan itu diketahui publik, tiba-tiba kepolisian menyatakan menghentikan pengusutan dengan alasan tidak ada unsur kelalaian, padahal sejak awal media sudah mengungkapkan bahwa kelalaian pengawasan menjadi faktor utama. Ini hanya diberitakan Media Indonesia (15/4). Ketaksinambungan pemberitaan tentang masalah tersebut yang sebelumnya sudah diangkat media, tentu saja bisa dinilai menyimpangi amanah yang diberikan publik kepada media. Sebab sebagai kepanjangan mata dan telinga publik, media atau jurnalis, diharapkan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, tidak setengah-setengah: melemparkan sepotong fakta, kemudian membiarkan publik atau khalayak pembaca menebak-tebak apa ujung dari fakta itu. Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Publik juga tidak bisa mengikuti perkembangan penanganan korban bencana yang dilakukan pemerintah. Benar, bahwa menurut laporan ketujuh suratkabar warga yang kehilangan rumah telah diungsikan dan mendapat rumah semi permanen sebagai penampungan sementara. Artinya, pengungsi tidak lagi tidur di barak, apalagi di tenda berbulan-bulan seperti korban gempa di Bantul- DIY. Akan tetapi publik tidak mendapat informasi, apakah para pengungsi mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan (makanan, air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan, keamanan, pendampingan, trauma healing) selama berada di penampungan sebagaimana diamanatkan Pasal 53 UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kalau mereka mendapatkan, bagaimana kualitas dari pelayanan tersebut apakah memadai, tepat bentuk dan sasaran, dan sebagainya. Dari sana publik kemudian bisa melihat dan menilai apakah pemerintah telah menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak warga, khususnya korban bencana. Publik atau khalayak pembaca yang paling tidak beruntung, karena tidak mendapatkan informasi tentang perkembangan ini, tentu saja khalayak pembaca Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat dan Solopos. Sebab, sejak pertengahan minggu kedua ketiga suratkabar itu tak lagi memberitakan Situ Gintung. Karena umumnya pembaca hanya membaca satu suratkabar, maka begitu suratkabar yang biasa dibaca atau dilangganinya tidak memberitakan, maka ia pun praktis kehilangan informasi. Ada kemungkinan ketiga suratkabar Jateng-DIY ini tidak memberitakan Situ Gintung sejak pertengahan minggu kedua, karena menganggap momentum peristiwanya sudah lewat (tidak lagi aktual), kemudian melihatnya dari aspek kedekatan (proximity) yang kurang dengan khalayak pembacanya. Kalau ini yang dijadikan dasar pertimbangan tentu saja yang dirugikan adalah, lagi-lagi pembaca. Sebab, aktualitas masih tetap bisa dijaga melalui eksposing persoalan pascabencana. Kemudian, dari aspek kedekatan tidak selalu harus secara fisik. Persoalan bencana dan pascabencana bisa selalu dekat dengan kehidupan publik di Indonesia yang memang rawan bencana, apalagi bagi sebagian warga Jateng (Klaten) dan Yogya-Bantul yang pernah mengalami bencana dan dinamika pascabencana pada gempa 27 Mei 2006. Berkaitan dengan upaya rehabilitasi dan pemulihan pascabencana Situ Gintung, pembaca pun tidak mendapat gambaran utuh dari empat suratkabar yang masih memberitakan Situ Gintung hingga akhir April. Pernah dilontarkan gagasan relokasi, namun kelanjutannya media tidak memberitakan. Salah satu suratkabar memberitakan bahwa pemerintah telah membangun rusunawa (rumah susun sewa) untuk 96 keluarga. Tidak ada penjelasan bagaimana dengan keluarga yang lain, mengingat yang kehilangan tempat tinggal sekitar 300 keluarga. Kemudian, menyangkut rencana pemerintah mengantisipasi risiko bencana di tempat yang sama dengan menata ulang kawasan situ, hanya satu dua suratkabar yang memberitakan (Republika, 23/4/09 dan Koran Tempo 22/4/09). Ini berarti hanya Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA pembaca kedua suratkabar itu yang mendapat informasi tentang rencana tersebut. Selain itu, publik pun sesungguhnya tidak mendapat gambaran jelas seperti apa penataan ulang itu berikut berbagai implikasinya. Liputan Kebencanaan Melihat pola dan kesinambungan pemberitaan dan akibatnya terhadap hak mendapat informasi bagi publik terkait kebencanaan, sudah saatnya media tidak lagi melihat bencana hanya pada satu fase, yaitu ketika bencana terjadi apalagi melihat fase itu dengan mengikuti logika komersial (commodified). Harus dipahami bahwa bencana selalu tidak pernah berdiri sendiri hanya pada saat bencana terjadi. Fase kejadian selalu bertautan dengan situasi sebelum dan sesudah fase kejadian berlangsung. Jika memakai terminologi penanggulangan bencana, ada tiga fase yang perlu dicermati: pra bencana, tanggap darurat, pascabencana. Ketiga fase ini sesungguhnya menyediakan bahan berlimpah dan berkesinambungan untuk liputan media, khususnya liputan kebencanaan. Dalam konteks Situ Gintung, agenda liputan pascabencana menjadi penting untuk dipikirkan. Apa yang bisa dilakukan media? Setidak-tidaknya ada dua hal besar terkait kegiatan yang harus dilakukan pada fase pascabencana dan ini bisa dipantau media, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi kawasan bencana dilakukan melalui kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. (Pasal 58 ayat 1 UU Penanggulangan Bencana). Adapun rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik meliputi: pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan pengunaan peralatan yang lebih baik, partisipasi dan peran serta lembaga dan rganisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; peningkatan konidisi sosial ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. (Pasal 59). Dengan agenda itu, media sekaligus bisa menjalankan fungsi kontrolnya pula. Apakah langkah- langkah itu dijalankan dan negara menjalankan amanat undang-undang. Di sisi lain, media, khususnya suratkabar, tak perlu khawatir akan kekurangan bahan dan isu liputan/berita kebencanaan. (dedi h purwadi) Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Spesial Info: RADIO SADEWO 107,7 FM RADIO KOMUNITAS WONOLELO B agi pelaksana harian siaran radio komunitas, kapan masa berlaku pulsa ponsel akan habis, atau justru memperkirakan kapan pulsa habis, adalah tugas penting yang harus diingat. Kalau tugas itu dilupakan, akan timbul masalah. Pendengar tidak bisa melakukan kontak. Itulah yang dialami para pelaksana harian siaran Radio Sadewo 107.7 FM, sebuah radio komunitas Desa Wonolelo, Plered, Kabupaten Bantul. Suatu saat, masa berlaku pulsa ponsel yang nomornya sudah diketahui pendengar, habis. Itu berarti, walau persediaan pulsa masih ada, tetap saja nomor itu tidak bisa dihubungi. Begitu pula kalau malah pulsa itu habis. Artinya, pendengar tidak bisa mengirimkan sms untuk permintaan lagu, menyampaikan komentar, atau bertanya. Meskipun di antara penyiar yang bertugas saat itu ada yang memiliki ponsel dan bersedia apabila nomor ponselnya dipakai sementara sehingga pendengar bisa melakukan kontak, namun upaya darurat itu dipandang bukan cara penyelesaian yang tepat. Pasalnya, pendengar harus mengingat nomor baru, lalu kembali lagi ke nomor lama kalau pulsa sudah ditambah. Jalan keluar yang ditempuh adalah meminta pendengar bersabar, seraya segera menambah pulsa. Modal semangat Radio Sadewo 107.7 FM, sebagai radio komunitas yang ditujukan bagi penduduk Kelurahan Wonolelo yang tersebar di 8 desa, boleh dibilang lahir bermodalkan semangat. Ketika digagas pertama kali, tidak ada warga yang mempunyai keahlian sebagai teknisi stasion radio, atau berpengalaman sebagai penyiar radio. Belum ada peralatan, tempat, atau dana. Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Selanjutnya, proposal ini diajukan ke Bermodalkan semangat, apa yang belum berbagai pihak, lembaga swasta atau ada akan diupayakan menjadi ada instansi pemerintah, untuk memperoleh manakala radio komunitas yang dicita- dukungan dana. Bersamaan dengan itu, citakan sudah berdiri. Posisi pengelola radio komunitas sebagai suatu lembaga, begitu pendirian radio komunitas ini dicatatkan pula penyelenggara siaran, akan diisi oleh melalui Akta Notaris no. 2 tanggal 14- warga sendiri. Peralatan, dana, serta 04-2008 di sebuah kantor notaris di tempat stasion radio, akan diperoleh melalui Yogyakarta. partisipasi warga. Dukungan akhirnya diperoleh dari Plan Setidaknya, semangat seperti itulah yang Indonesia, perwakilan sebuah lembaga bisa dibaca dalam proposal pendirian radio swasta internasional yang komunitas ini. Dalam proposal yang sama, berkecimpung di bidang pengembangan tercantum pula latar belakang yang anak dan saat itu mempunyai wilayah mengilhami pendiriannya. kerja di Plered. Dari lembaga ini, Radio Warga Desa Wonolelo bertempat tinggal di Sadewo menerima bantuan peralatan lokasi yang berjauhan letaknya, sehingga elektronik yang cukup untuk menyulitkan komunikasi antar warga. menyelenggarakan siaran radio dengan Kenyataan tersebut menumbuhkan jangkauan sekitar 3 km, termasuk satu gagasan sejumlah warga untuk mendirikan komputer. radio komunitas. Melalui radio komunitas, terbuka peluang bagi warga untuk Uji coba siaran segera dilakukan. Warga berinteraksi tanpa terkendala oleh jarak. menyambut dengan antusias, terbukti Selain itu, melalui radio komunitas, dari banyaknya saran atau kritik yang informasi yang penting dan mendesak disampaikan baik melalui telepon dapat cepat disampaikan. Warga juga bisa maupun sms. Dan setelah beberapa memperoleh informasi untuk menambah bulan uji coba, keberadaan Radio pengetahuan, memperoleh hiburan, serta Sadewo 107,7 FM diresmikan melalui berpeluang berkreasi untuk menyalurkan bakat melalui program acara radio suatu perhelatan yang dihadiri pejabat komunitas. pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta warga. Gagasan terus dikembangkan, lalu dirumuskan dalam bentuk proposal, yang dilengkapi dengan susunan pengelola, rencana program mingguan, serta dilampiri tanda tangan 228 warga. Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Menara Bambu Selama enam bulan lebih, siaran Radio Sadewo dipancarkan melalui menara pemancar yang terbuat dari bambu. Menara pemancar setinggi sekitar 10 m ini, didirikan hanya sekitar satu meter sebelah kiri di depan bangunan yang menjadi studio siaran Radio Sadewo. Menara bambu tersebut diganti bulan Desember 2008, dengan menara pemacar permanen yang terbuat dari kerangka besi setinggi 15 m. Bangunan yang menjadi studio siaran berdinding bambu, gedhek, berukuran sekitar 8 x 4 m, menghadap ke selatan. Oleh pemiliknya, warga setempat, bangunan tersebut diijinkan untuk digunakan sebagai studio siaran. Bangunan itu berdiri di sebidang tanah persisi di pojok sebuah perempatan di Dusun Ploso, Desa Wonolelo. Dusun Ploso sendiri terletak di daerah pebukitan, sekitar 1 km jaraknya dari pusat Desa Wonolelo yang terletak di dataran yang lebih rendah. Di seberang jalan, dipojok perempatan persisi dihadapan bangunan studio tersebut, terletak rumah tinggal warga pemilik bangunan. Di pojok sebelah kanan perempatan, terdapat sebuah masjid. Bangunan studio tersebut terdiri atas dua ruangan. Ruang paling depan menjadi ruang tamu dan sekaligus ruang perpustakaan. Memasuki ruangan ini, disebelah kiri terdapat etalase kaca dengan kerangka aluminium berukuran sekitar 60 x 80 x 120 cm, bertingkap tiga. Di dinding sebelah kiri, digantungkan sebuah rak kayu, juga memuat buku bacaan untuk anak-anak. Lantai ruangan terbuat dari semen, dilapisi karpet tiruan berwarna hijau. Di atas karpet itulah setiap pengunjung duduk, termasuk anak-anak saat membaca buku. Ruang depan dan ruang belakang yang menjadi kamar siaran dipisahkan sebidang dinding bambu. Pada dinding ini dipasang sebidang kaca berukuran sekitar 90 x 90 cm. Melalui kaca tersebut, seseorang bisa melihat ke dalam kamar siaran. Pintu masuk ke kamar siaran berada di sebelah kanan, selalu tertutup rapat. Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Kamar siaran berukuran 3 x 4 m. Sebagian dindingnya sudah dilapisi panel kedap suara, demikian pula plafon ruangan itu. Sebagian lagi masih dibiarkan seperti semula, dinding gedhek tanpa dilapisi apapun. Menurut salah satu pemuda yang sedang bertugas menyelenggarakan siaran, suara mesin sepeda motor yang kebetulan melintas tetap bisa mengganggu kualitas siaran. Di sebelah kiri ruangan, terdapat dua meja, merapat ke dinding. Di atas satu meja ditempatkan sebuah monitor komputer, dengan CPU yang di letakkan di bawah meja. Di samping komputer, terletak dua ponsel. Nomor ponsel tersebut tertulis pada selembar kertas yang ditempelkan pada dinding. Melalui ponsel tersebut, pendengar bisa menyampaikan sms untuk permintaan lagu, termasuk saran atau kritik. Perangkat elektronik siaran radio, seperti mixer, transmitter, ditempatkan pada meja lainnya. Dua corong suara diletakkan di rak sebelah bawah meja. Memasuki ruang tersebut, hawa panas langsung menyergap. Ada sebuah kipas kecil yang terus berputar di samping mixer. Tetapi, kipas peninggalan seorang mahasiswa KKN itu, hanya untuk mendinginkan mixer. Di Warung Angkringan Radio Sadewo mengudara setiap hari mulai pukul 15.30 hingga pukul 23.00. Ini berlaku dari hari Senin hingga Sabtu. Sedang hari Minggu, siaran dimulai sejak pukul 08.00 pagi. Kebanyakan pendengar adalah pemuda. Sebagian mereka mendengar siaran di rumah masing-masing. Namun tidak sedikit yang mendengarkan siaran di warung angkringan terdekat. Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Warung angkringan menjadi pilihan, selain karena warung ini buka hingga siaran usai, suasana di warung angkringan juga mendukung. Siaran bisa didengarkan sambil menikmati sebungkus nasi kucing, atau sepotong gorengan, atau sambil meminum teh. Dari warung angkringan itu pula mereka memilih lagu lewat sms sambil mengirimkan pesan kepada seseorang. Program yang disukai adalah program lagu pilihan pendengar. Program lagu populer menempati urutan pertama, diikuti program lagu nostalgia, program lagu campur sari, dan program lagu mancanegara. Belakangan, program lagu nostalgia matisuri, karena pengasuhnya pindah ke Lampung. Orang dewasa lebih menyukai program siraman rohani yang diselenggarakan setiap malam Selasa, mulai pukul 20.00 WIB selama satu jam. Siraman rohani ini berupa siaran langsung ceramah seorang narasumber, dilanjutkan dengan tanya jawab. Pertanyaan dikirimkan pendengar lewat sms. Khusus untuk hari Minggu, diselenggarakan program siaran untuk anak-anak, yang terus berlangsung hingga sekarang. Program siaran ini dimulai sekitar pukul 08.00 pagi. Kehadiran anak-anak menyebabkan studio penuh sesak. Maklum, anak-anak datang didampingi oleh ibu masing-masing. Anak-anak itu yang ikut siaran, masuk ke ruang siaran. Didampingi petugas, ada yang menyanyi, membaca puisi, atau mengirim salam kepada seseorang. Ibu anak tersebut menonton dari balik kaca. Sedang anak-anak yang tidak ikut siaran, asyik membaca buku di ruang depan yang berfungsi ganda, sebagai ruang tamu dan sekaligus ruang baca. Setiap kali acara anak-anak selesai, buku-buku yang baru dibaca ditumpuk begitu saja, karena harus ditata ulang kembali. Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Program siaran untuk anak-anak dengan permintaan ada program siaran merupakan program yang khusus untuk anak-anak dengan fokus diselenggarakan sesuai permintaan Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai Plan Indonesia. Lembaga ini bersedia dengan bidang kegiatan lembaga membantu pendirian Radio Sadewo tersebut selama ini. pemancar ternyata sangat menentukan, Posisi Kurang Pas hal yang baru diketahui belakangan. Mendirikan radio komunitas, apalagi Menara pemancar yang sekarang, terus mengelolanya agar tetap berdiri permanen di halaman masjid mengudara, ternyata tidak cukup yang berada di sebelah kanan studio. mengandalkan semangat. Kenyataan Menara pemancar itu sebelumnya milik itulah yang hendak disampaikan oleh Plan Indonesia digunakan sebagai Misbah, salah satu pelaksana siaran, menara penerima sinyal internet, melalui pengalaman tentang habisnya kemudian dihibahkan kepada Radio masa berlaku pulsa ponsel Sadewo. Menara dibongkar dari tempat sebagaimana dikemukakan pada awal semula, di bawa ke Ploso, lalu dipasang tulisan ini. kembali di halaman masjid sebagai menara pemancar siaran radio. Banyak kejadian serupa menimbulkan Untuk pembongkaran, pengangkutan, persoalan, semata-mata karena dan pemasangan kembali, biayanya ketidaktahuan. Ambil contoh tentang yang digunakan merupakan bantuan menara pemancar. Ketika menara dana dari LP3Y, yang saat itu bersama pemancar masih menggunakan bambu, 11 LSM tergabung dalam konsorsium siaran bisa ditangkap pendengar lebih yang menangani program pemulihan jelas. Berbeda dengan sekarang. sosial-ekonomi daerah bencana gempa Setelah menggunakan menara di 5 Dusun yang salah satunya adalah pemancar permanen, tidak semua Wonolelo. Di studio radio milik LP3Y pendengadapat menangkap siaran tersebut, beberapa pemuda Wonolelo sebaik sebelumnya. Posisi menara pernah beberapa kali paktek siaran radio. Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Karena itu, walaupun posisi menara yang sekarang dinilai kurang pas, belum ada rencana untuk memindahkannya ke tempat yang lebih pas. Meski dengan posisi menara yang kurang pas itu menyebabkan pendengar tidak bisa menangkap siaran dengan cukup baik, hal itu dilihat sebagai kenyataan yang harus diterima apa adanya. Yang penting siaran bisa tetap berlangsung. Untuk memindahkan menara, diperlukan.biaya. Dari mana dana untuk itu diperoleh, menjadi tanda tanya. Dengan kata lain, kecuali keterbatasan keahlian dan pengalaman, masalah dana juga menjadi persoalan. Terkumpul Rp 7.000 Sejak semula, salah satu gagasan yang disepakati sebagai cara menghimpun dana untuk biaya operasional adalah melalui iuran dari warga sebagai anggota radio komunitas. Namun pada prakteknya, iuran ini belum bisa diandalkan. Jumlah terbesar iuran yang pernah terkumpul saat berlangsung pertemuan antara pengurus dan anggota, hanya Rp 7.000. Padahal, pertemuan semacam itu belum dilenggarakan secara rutin. Dengan iuran yang terkumpul sebesar jumlah tersebut, biaya operasional tak pelak lagi menjadi salah satu masalah yang dihadapi Radio Sadewo Menurut Misbah, biaya operasional per bulan sekitar Rp 100 ribu. Untuk membayar rekening listrik rata-rata Rp 60 ribu, selebihnya untuk membeli pulsa ponsel (IM3 dan fleksi) dan keperluan lain. Selama ini, biaya operasional tertutupi berkat dukungan dana seorang warga yang menjadi donatur tetap. Yang menjadi donatur tetap adalah Pak Untoro, pengusaha meubel. Sebagai balas jasa, ditempuh kebijaksanaan menyiarkan iklan perusahaan meubel donatur tersebut. Upaya memperoleh dukungan dana untuk biaya operasional dari sumber lain bukan tidak dilakukan. Sebagai contoh, perintaan bantuan dana sudah diajukan ke kelurahan. Namun permintaan tersebut belum mendapat tanggapan. Hingga sekarang, belum Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA terpikirkan jalan keluar mengatasi kendala dana tersebut, terutama jika suatu saat dukungan dana dari donatur tetap itu berhenti. Tinggal Tujuh Peningkatan animo warga Wonolelo untuk mendengarkan siaran Radio Sadewo tidak terlepas dari peran sekelompok mahasiswa yang saat itu menjalankan tugas KKN di wilayah tersebut. Pasalnya, sewaktu para mahasiswa tersebut datang mengunjungi warga, mereka sekaligus mensosialiasikan program siaran Radio Sadewo. Bersama pemuda, mahasiswa KKN itu bahu-membahu menyelenggarakan siaran. Saat itu menjelang bulan Ramadhan. Selama bulan ramadhan, mike (corong suara) di mesjid disambungkan dengan studio, sehingga Radio Sadewo bisa siaran langsung, selama acara taraweh berlangsung di masjid. Selama itu, respon pendengar termasuk tinggi. Selain itu, mahasiswa KKN itu juga mengiming-imingi door prize berupa pulsa seharga Rp 5000 agar warga mendengarkan program siaran tertentu. Yang mendapat hadiah adalah pendengar yang memberi tanggapan terbaik, atau yang dapat menjawab pertanyaan. Setelah mahasiswa KKN pergi, pengelolaan siaran menjadi tanggung jawab warga, terutama pemuda. Pada mulanya, cukup banyak pemuda yang aktif berperanserta dalam penyelenggaraan siaran. Apalagi ada kesepakatan dari setiap desa ada satu atau dua pemuda yang mewakili dusun masing-masing. Mereka cukup aktif ketika itu. Belakangan satu demi satu tidak pernah muncul lagi. Sekarang, menurut Misbah, tinggal 7 orang pelaksana siaran yang menjadi motor penggerak sehingga radio ini tetap mengudara. Mereka bergantian menyelenggarakan siaran, kadang-kadang harus bertugas hingga siaran usai. Pasalnya, pelaksana siaran yang seharusnya bertugas, tidak kunjung datang. Kekosongan tenaga juga bisa terjadi saat hujan datang pada sore atau malam hari. Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA Akibat keterbatasan tenaga, pernah terjadi siaran sama sekali tidak berlangsung. Oleh kesibukan masing-masing yang tidak dapat ditinggalkan, ada karena harus mengikuti kuliah sedang yang lain harus menyelesaikan pekerjaan, tidak ada satu pun yang bisa bertugas menyelenggarakan siaran. Namun kejadian seperti itu tidak sering terjadi. Jalan Masih Panjang Dihitung sejak diresmikan, Radio Sadewo telah mengudara selama sembilan bulan. Hingga kini, siaran tetap berlangsung walau ijin dari KPID (komite penyiaran daerah) belum turun. Radio ini sudah menjadi anggota jaringan radio komunitas DIY (dengan anggota 57 radio komunitas). Dalam perjalanan selama sembilan bulan itu, masalah dana untuk biaya operasional, keterbatasan tenaga dan sekaligus keterbatasan keahlian untuk penyelenggaraan teknis siaran dan pengembangan program, memang disadari sebagai kendala. Apalagi kendala yang muncul tidak hanya menyangkut hal yang disebutkan di atas, walau ada hubungannya secara tidak langsung. Sebagai misal, suatu saat komputer terserang virus. Komputer tidak bisa dioperasikan, sehingga siaran tidak berjalan. Kendala ini baru bisa diatasi setelah meminta bantuan salah satu pemuda yang bukan pelaksana siaran, tapi memiliki keahlian komputer. Sesudah itu komputer bisa dioperasikan kembali, tapi sebagian besar koleksi lagu hilang, karena itu permintaan pendengar tidak dapat dipenuhi. Lagu-lagu harus diinstal lagi. Contoh lain, dalam pertemuan antara pengurus dan pengelola, diputuskan bahwa pengurus akan merancang program baru. Program baru tersebut direncanakan akan disiarkan pada tanggal yang disepakati. Pelaksana siaran menunggu rincian program tersebut. Sampai hari yang ditentukan, rancangan program itu ternyata belum jadi juga. Mau tak mau pelaksana siaran pada hari itu melakukan improvisasi, kembali ke program semula. Meski demikian, berbagai kendala tersebut tidak menyurutkan semangat para pelaksana harian siaran Radio Sadewo. Ada hal yang membuat mereka tetap bertahan, yakni kehadiran radio komunitas ini sudah mendapat tempat di hati masyarakat setempat. Edisi: 05/Mei 2009
    • LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA sekitar perempatan jalan yang menjadi Sampai sejauh ini, program siaran lagu halaman studio itu. Mereka tekun pilihan pendengar, atau program siaran mendengarkan siaran itu hingga usai, siraman rohani, masih mendapat sebab pelaksana siaran sudah tanggapan baik dari warga. Itu mempersiapkan salon yang dipinjam diketahui melalui sms yang diterima, dari salah satu warga. suatu kali pernah mencapai angka 30 sms dalam satu hari. Tak hanya itu. Meski belum mempunyai program siaran informasi, Radio Begitu pula gairah anak-anak untuk Sadewo sudah dijadikan warga sebagai hadir setiap hari Minggu pagi baik untuk tempat bertanya. Saat pemilu legislatif ikut siaran langsung program anak-anak lalu, banyak warga mengirimkan atau sekedar membaca buku. pertanyaan lewat sms untuk mengetahui apakah nama mereka tercantum Seperti anak-anak tersebut, warga juga sebagai pemilih tetap. Agar dapat sudah memandang stasion siaran Radio menjawab pertanyaan itu, salinan Daftar Sadewo sebagai salah satu pusat Pemilih Tetap (DPT) diminta dari KPUD kegiatan yang layak dikunjungi. Pada Bantul. Nama warga yang tercantum hari biasa, para pemuda datang hanya dalam DPT tersebut kemudian sekedar untuk bertemu. Pada hari lain, disiarkan. tidak hanya pemuda, juga sebagian orang dewasa, datang beramai-ramai, Semua itu menjadi ukuran bagi saat diselenggarakan siaran langsung pelaksana harian siaran Radio Sadewo, dalam suatu program yang bahwa dengan segala keterbatasan, menghadirkan pembicara untuk kehadiran Radio Sadewo masih penting menyampaikan ceramah. Walau tidak dilanjutkan. Itu yang menjadi nafas bagi bisa masuk ke ruang studio, mereka semangat mereka untuk tetap bertahan. cukup puas berdiri berdesak-desak di banyak hal bisa dibicarakan. Bertukar Dan kalau pun mereka memberanikan pikiran, bertukar pengalaman, berbagi diri menjadi tuan rumah bagi pertemuan informasi. Dari pertemuan semacam itu 57 anggota jaringan radio komunitas mungkin lahir gagasan apa saja DIY pada akhir bulan Mei ini, peluang pengembangan masing- keberanian itu lebih dilandasi kesadaran masing, sendiri atau bersama, suatu bahwa lewat pertemuan dengan saat kelak. Mereka sadar, jalan masih sesama pengelola radio komunitas, panjang.(rondang pasaribu) Edisi: 05/Mei 2009
    • Penanggung Jawab : Ashadi Siregar Pemimpin Redaksi : Slamet Riyadi Sabrawi Redaksi : Ismay Prihastuti, Dedi H. Purwadi, Agoes Widhartono, Rondang Pasaribu. Sekretaris Redaksi : W. Nurcahyo