SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PEJABAT DI LINGKUNGAN
KANTOR KECAMATAN LAMANDAU
DASAR HUKUM
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 Tentang
Kecamatan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Kecamatan dalam Kabupaten Lamandau.
8. Peraturan Bupati Nomor 04 tahun 2014 Tentang Panduan Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Lamandau;
9. Peraturan Bupati Nomor 06 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
I. KECAMATAN LAMANDAU
a. Kecamatan Lamandau merupakan perangkat daerah Kabupaten Lamandau sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin
oleh Camat;
b. Camat Lamandau berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
II. SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
Susunan Struktur Organisasi Kecamatan Lamandau terdiri dari :
1. Camat Lamandau;
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
a. Sub.Bag. Umum Kepegawaian;
b. Sub.Bag. Perencanaan dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
III.TUGAS DAN FUNGSI CAMAT LAMANDAU
a. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada nomor III(a), Camat Lamandau
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Lamandau untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
1. perizinan;
2. rekomendasi;
3. koordinasi;
4. pembinaan;
5. pengawasan;
6. fasilitasi;
7. penetapan;
8. penyelenggaraan; dan
9. kewenangan lain yang dilimpahkan.
c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana nomor III(a) dan III(b), Camat Lamandau
mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
2. Penyusunan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Lamandau sesuai dengan ketentuan pelimpahan
sebagian kewenangan bupati kepada Camat Lamandau;
3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;
5. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
6. Pengkoordinasian pemelirahaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
Lamandau;
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di wilayah
Kecamatan Lamandau;
9. Pengkoordinasian pelayanan masyarakat di Wilayah Kecamatan Lamandau dan /
atau yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan;
10. Pengkoordinasian Pentatausahaan kecamatan;
11. Pengkoordinasian dan pembinaan unit pelaksana teknis di Wilayah Kecamatan
Lamandau;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lamandau sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
IV.TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS CAMAT LAMANDAU
Sekretaris Camat membawahi sekretariat kecamatan dan bertanggung jawab kepada
Camat Lamandau
Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan :
a. Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan administratif
kepada seluruh satuan organisasi kecamatan;
b. Melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi
keuangan dan kepegawaian;
c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana nomor IV(a) dan IV(b), Sekretaris Camat
Lamandau mempunyai fungsi :
1. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas;
2. Pengkoordinasian terkait di bidang pelaksanaan tugas;
3. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
4. Pelaksanaan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan
protokoler;
5. Pelaksanaan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya;
6. Penghimpunan rencana kerja wilayah kecamatan;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
8. Melaksanakan kegiatan kearsipan;
9. Pelaksanaan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
10. Pengkoordinasian dan pembagian tugas-tugas kepada seksi-seksi sebagai
perpanjangan tangan dari Camat Lamandau;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
V. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SUB BAGIAN
a. Kepala Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian
1. Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub.Bag. Umum dan
Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat;
2. Kepala Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
Penyusunan rencana dan Program Kerja opersional kegiatan pelayanan administrasi
umum, informasi kehumasan, kerumahtanggan, kepegawaian dan ketatausahaan
kecamatan;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor V(a.2), Kepala Sub.Bag. Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :
1) Pelaksanaan urusan surat-menyurat, penerimaan dan mencatat surat-surat masuk,
pendistribusian dan pengiriman surat;
2) Pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan pembinaan
kepegawaian, disiplin pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
4) Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas dan
pendokumentasiannya;
5) Pelaksanaan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan
masa kerja serta pemberian penghargaan;
6) Pelaksanaan penyiapan bahan kenaikan pangkat, Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, gaji
berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
7) Penyiapan bahan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan
fungsional, serta kursus peningkatan kompetensi pegawai;
8) Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tugasnya;
10) Pengaturan dan pengurusan perjalanan dinas;
11) Penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan perlengkapan kecamatan;
12) Pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan
lingkungan kerja kecamatan;
13) Pelaksanaan pemeliharan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan
perlengkapan kantor;
14) Pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana
kantor;
15) Pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan administrasi, perlengkapan dan
perbekalan;
16) Pelaksanaan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
inventarisasi barang-barang inventaris dinas;
17) Pelaksanaan pengawasan, evalusai dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang
tugasnya;
18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
b. Kepala Sub.Bag. Perencanaan dan Keuangan
1. Sub.Bag. Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub.Bag. Perencanaan
dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat;
2. Kepala Sub.Bag. Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok dalam
penyusunan dan administrasi keuangan;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor V(b.2), Kepala Sub.Bag.
Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
1) Penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan
kecamatan;
2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi
urusan penbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan kecamatan;
3) Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi keuangan, penyusunan laporan
keuangan secara berkala dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
4) Pelaksanaan penyusunan dan pembuatan daftar gaji;
5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pengelolaan
keuangan;
6) Pendataan, pengusulan, pembagian pelaporan keuangan;
7) Penerimaan pengajuan SK kenaikan gaji berkala, pangkat, mutasi dan pensiun;
8) Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pelaporan gaji;
9) Pengusulan dan pembayaran gaji pegawai;
10) Pembinaan dan monitoring;
11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
VI. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Lamandau melalui Sekretaris Camat;
2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam
menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang
pemerintahan;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor VI(2), Kepala Seksi Pemerintahan
mempunyai fungsi :
1) Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
2) Penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan rencana kerja di bidang
tugasnya;
3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
4) Pelaksanaan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa/kelurahan;
5) Fasilitator penyelenggaraan kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar
desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Lamandau;
6) Fasilitator penataan desa/kelurahan;
7) Fasilitator penyusunan peraturan desa
8) Fasilitator pelaksanaan tata batas antar desa/kelurahan;
9) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
10) Pengkoordinasian kegiatan administrasi kependudukan;
11) Pelaksanaan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan
dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan
desa yang berubah menjadi kelurahan;
12) Pelaksanaan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi
terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan
tanah negara bebas di wilayah Kecamatan Lamandau;
13) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB);
14) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;
15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
VII. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi dan
Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Lamandau
melalui Sekretaris Camat;
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat
dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam
bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan Lamandau;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor VII(2), Kepala Seksi Ekonomi dan
Pembangunan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan dan pembinaan produksi serta sarana perekonomian;
b. Pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang pelaksanaan tugasnya;
c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan di bidang ekonomi
masyarakat;
d. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan
kecamatan;
e. Pengkoordinasian penyelenggaran lomba desa/kelurahan di wilayah Kecamatan
Lamandau;
f. Pelaksanaan pembinaan lembaga perkreditan desa (LPD), perdagangan pasar desa,
usaha ekonomi desa (UED) dan pemberdayaan masyarakat;
g. Inventarisasi dan penganalisasian di bidang ekonomi;
h. Pengkoordinasian dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan, industri
kecil dan kerajinan;
i. Pembinaan untuk peningkatan usaha gotong royong;
j. Pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok;
k. Pemantauan harga dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak;
l. Pemantauan angkutan penumpang umum;
m. Pengumpulan dan penganalisasian data pembangunan desa/kelurahan dan
pembangunan pada umumnya;
n. Perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik;
o. Penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup;
p. Pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
VIII. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat Lamandau melalui Sekretaris Camat;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan
tugas camat dalam bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di
wilayah Kecamatan Lamandau;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor VIII(2), Kepala Seksi
Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan
pemberdayaan masyarakat;
b. Penyusunan program dan kegiatan, menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
c. Pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
d. Penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan,
olahraga, kebudayaan, peranan wanita, bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga;
e. Pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial
kemasyarakatan;
f. Pemfasilitasian pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM
dan keagamaan;
g. Pengkoordinasian dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
h. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang
sosial dan kemasyarakatan;
i. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat
desa/kelurahan;
j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat
desa/kelurahan;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
IX. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat
Lamandau melalui Sekretaris Camat;
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu
Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam
bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Lamandau;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor IX(2), Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis
maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
b. Penyiapan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan Lamandau;
c. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Kepolisian Sektor (POLSEK) Lamandau dan/
atau Komando Rayon Militer (KORAMIL) 101406 mengenai program dan kegiatan
penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan Lamandau;
d. Pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum yang telah dikoordinasikan dengan Kepolisian Sektor (POLSEK) Lamandau dan/
atau Komando Rayon Militer (KORAMIL) 101406;
e. Penjalinan komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat/pemuka agama yang
berada di wilayah kerja Kecamatan Lamandau;
f. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
g. Pelaksanaan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat dan
penanggulangan bencana;
h. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian
Sektor (POLSEK) Lamandau dan Komando Rayon Militer (KORAMIL) 101406 mengenai
penanggulangan penyakit masyarakat;
i. Pelaksanaan upaya pengamanan atas aset Pemerintah Kabupaten Lamandau di
lingkungan perkantoran Kecamatan Lamandau;
j. Pelaksanaan pemantauan terhadap hal-hal yang memungkinkan terjadinya gangguan
ketentraman dan ketertiban umum;
k. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan SKPD yang membidangi gangguan
ketentraman dan ketertiban umum;
l. Pelaksanaan koordinasi teknis mengenai pengamanan tamu daerah yang berkunjung
di wilayah kerja Kecamatan Lamandau;
m. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan
kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai
dengan bidangnya;
n. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani
sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya;
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
IX. TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
--------------------------------------------------------------------------------
----
dan keagamaan;
g. Pengkoordinasian dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
h. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang
sosial dan kemasyarakatan;
i. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat
desa/kelurahan;
j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat
desa/kelurahan;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
IX. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat
Lamandau melalui Sekretaris Camat;
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu
Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam
bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Lamandau;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor IX(2), Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis
maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
b. Penyiapan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan Lamandau;
c. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Kepolisian Sektor (POLSEK) Lamandau dan/
atau Komando Rayon Militer (KORAMIL) 101406 mengenai program dan kegiatan
penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan Lamandau;
d. Pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum yang telah dikoordinasikan dengan Kepolisian Sektor (POLSEK) Lamandau dan/
atau Komando Rayon Militer (KORAMIL) 101406;
e. Penjalinan komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat/pemuka agama yang
berada di wilayah kerja Kecamatan Lamandau;
f. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
g. Pelaksanaan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat dan
penanggulangan bencana;
h. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian
Sektor (POLSEK) Lamandau dan Komando Rayon Militer (KORAMIL) 101406 mengenai
penanggulangan penyakit masyarakat;
i. Pelaksanaan upaya pengamanan atas aset Pemerintah Kabupaten Lamandau di
lingkungan perkantoran Kecamatan Lamandau;
j. Pelaksanaan pemantauan terhadap hal-hal yang memungkinkan terjadinya gangguan
ketentraman dan ketertiban umum;
k. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan SKPD yang membidangi gangguan
ketentraman dan ketertiban umum;
l. Pelaksanaan koordinasi teknis mengenai pengamanan tamu daerah yang berkunjung
di wilayah kerja Kecamatan Lamandau;
m. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan
kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai
dengan bidangnya;
n. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani
sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya;
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
IX. TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
--------------------------------------------------------------------------------
----

More Related Content

What's hot

Profil pelayanan kec sidoarjo
Profil  pelayanan kec sidoarjoProfil  pelayanan kec sidoarjo
Profil pelayanan kec sidoarjoYani Widodo
 
Pp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerah
Pp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerahPp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerah
Pp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerahNandang Sukmara
 
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)DesaSrimulyo
 
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerahPp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerahCapung Humve
 
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007Yusgo Telaumbanua
 
2012 Perda sot setda
2012 Perda sot setda2012 Perda sot setda
2012 Perda sot setdaPA_Klaten
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanPenyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanLim Othe
 
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPenataan Ruang
 
1 pengantar sop
1 pengantar sop1 pengantar sop
1 pengantar sopbedhoo
 
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014Tri Widodo W. UTOMO
 
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakatbedhoo
 
4 sop seksi pemerintahan
4 sop seksi pemerintahan4 sop seksi pemerintahan
4 sop seksi pemerintahanbedhoo
 
7 sop seksi trantib
7 sop seksi trantib7 sop seksi trantib
7 sop seksi trantibbedhoo
 
6 sop seksi fisik dan prasarana
6 sop seksi fisik dan prasarana6 sop seksi fisik dan prasarana
6 sop seksi fisik dan prasaranabedhoo
 

What's hot (19)

Profil pelayanan kec sidoarjo
Profil  pelayanan kec sidoarjoProfil  pelayanan kec sidoarjo
Profil pelayanan kec sidoarjo
 
Pp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerah
Pp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerahPp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerah
Pp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerah
 
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
 
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerahPp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
 
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
 
2012 Perda sot setda
2012 Perda sot setda2012 Perda sot setda
2012 Perda sot setda
 
Tusi bkd 2016
Tusi bkd 2016Tusi bkd 2016
Tusi bkd 2016
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanPenyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 
Perbup sotf inspektorat konsep (1)
Perbup sotf inspektorat konsep (1)Perbup sotf inspektorat konsep (1)
Perbup sotf inspektorat konsep (1)
 
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 
Tupoksi dinas perumahan dan kawasan pemukiman
Tupoksi dinas perumahan dan kawasan  pemukimanTupoksi dinas perumahan dan kawasan  pemukiman
Tupoksi dinas perumahan dan kawasan pemukiman
 
1 pengantar sop
1 pengantar sop1 pengantar sop
1 pengantar sop
 
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
 
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat
 
Makalah penyesuaian ijazah....cobacoba tolng perbaiki
Makalah penyesuaian ijazah....cobacoba  tolng perbaikiMakalah penyesuaian ijazah....cobacoba  tolng perbaiki
Makalah penyesuaian ijazah....cobacoba tolng perbaiki
 
Tupoksi
TupoksiTupoksi
Tupoksi
 
4 sop seksi pemerintahan
4 sop seksi pemerintahan4 sop seksi pemerintahan
4 sop seksi pemerintahan
 
7 sop seksi trantib
7 sop seksi trantib7 sop seksi trantib
7 sop seksi trantib
 
6 sop seksi fisik dan prasarana
6 sop seksi fisik dan prasarana6 sop seksi fisik dan prasarana
6 sop seksi fisik dan prasarana
 

Viewers also liked

### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016
### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016
### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016Adelfios Andyka Fatra
 
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. PangandaranKpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. PangandaranDani Setiawan
 
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatanPengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatanAndi Aswin Sprs
 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
 
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)Kecamatan Manding
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PembangunanContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PembangunanNurul Dharmayanti
 
Pengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinanPengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinanReddy Prayudie
 
Pengadministrasi kesejahteraan sosial
Pengadministrasi kesejahteraan sosialPengadministrasi kesejahteraan sosial
Pengadministrasi kesejahteraan sosialReddy Prayudie
 
Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPD
Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPDImplementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPD
Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPDStenly Mandagi
 
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagriAdvisory Specialist for P2KP
 
4 form anjab lahat contoh
4 form anjab lahat  contoh4 form anjab lahat  contoh
4 form anjab lahat contohritadodi
 
Pengadministrasi keamanan dan ketertiban
Pengadministrasi keamanan dan ketertibanPengadministrasi keamanan dan ketertiban
Pengadministrasi keamanan dan ketertibanReddy Prayudie
 
10. contoh isian formulir (eselon iv)
10. contoh isian formulir (eselon iv)10. contoh isian formulir (eselon iv)
10. contoh isian formulir (eselon iv)Reddy Prayudie
 

Viewers also liked (20)

### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016
### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016
### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016
 
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. PangandaranKpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
 
Sekretaris desa pns
Sekretaris desa pnsSekretaris desa pns
Sekretaris desa pns
 
Pengertian daerah Otonom
Pengertian daerah OtonomPengertian daerah Otonom
Pengertian daerah Otonom
 
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatanPengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
 
Tupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
 
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PembangunanContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
 
Pengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinanPengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinan
 
Analis pembangunan
Analis pembangunanAnalis pembangunan
Analis pembangunan
 
Laporan panduan monitoring dan evaluasi
Laporan panduan monitoring dan evaluasiLaporan panduan monitoring dan evaluasi
Laporan panduan monitoring dan evaluasi
 
Pengadministrasi kesejahteraan sosial
Pengadministrasi kesejahteraan sosialPengadministrasi kesejahteraan sosial
Pengadministrasi kesejahteraan sosial
 
Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPD
Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPDImplementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPD
Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 - OKKPD
 
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
 
Bkn
BknBkn
Bkn
 
Lampiran rumpun jabatan teknis
Lampiran rumpun jabatan teknisLampiran rumpun jabatan teknis
Lampiran rumpun jabatan teknis
 
4 form anjab lahat contoh
4 form anjab lahat  contoh4 form anjab lahat  contoh
4 form anjab lahat contoh
 
Pengadministrasi keamanan dan ketertiban
Pengadministrasi keamanan dan ketertibanPengadministrasi keamanan dan ketertiban
Pengadministrasi keamanan dan ketertiban
 
10. contoh isian formulir (eselon iv)
10. contoh isian formulir (eselon iv)10. contoh isian formulir (eselon iv)
10. contoh isian formulir (eselon iv)
 

Similar to Tugas Pokok Camat

Pergub no.256 tahun_.2016_
Pergub no.256 tahun_.2016_Pergub no.256 tahun_.2016_
Pergub no.256 tahun_.2016_Dandy Putra
 
Perbup Karawang nomor 44 tahun 2016 2
Perbup Karawang nomor 44 tahun 2016 2Perbup Karawang nomor 44 tahun 2016 2
Perbup Karawang nomor 44 tahun 2016 2Ichi Tanukichi
 
3 perbup 30 tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaan
3 perbup 30  tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaan3 perbup 30  tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaan
3 perbup 30 tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaanACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
12 sotk dinas pm & ptsp net
12 sotk dinas pm & ptsp net12 sotk dinas pm & ptsp net
12 sotk dinas pm & ptsp netasramode
 
4. IKU JENANGAN 2023.pdf
4. IKU JENANGAN 2023.pdf4. IKU JENANGAN 2023.pdf
4. IKU JENANGAN 2023.pdfdianaekowati1
 
4. IKU JENANGAN 2023.pdf
4. IKU JENANGAN 2023.pdf4. IKU JENANGAN 2023.pdf
4. IKU JENANGAN 2023.pdfdianaekowati1
 
Data umum kecamatan bojongloa kaler
Data umum kecamatan bojongloa kalerData umum kecamatan bojongloa kaler
Data umum kecamatan bojongloa kalerRheza Gutawa Putra
 
Formulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuanganFormulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuanganReddy Prayudie
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedasantoni toni
 
pembinaan pengawasan.pptx
pembinaan pengawasan.pptxpembinaan pengawasan.pptx
pembinaan pengawasan.pptxSugengWahyudi32
 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...inideedee
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019Mikhail Rasyid
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptxMuhammadHasanHidayat
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptxMuhammadHasanHidayat
 
Pertanahan kabupaten sleman
Pertanahan kabupaten slemanPertanahan kabupaten sleman
Pertanahan kabupaten slemanzhelotech
 
Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Raz Cell
 

Similar to Tugas Pokok Camat (20)

Pergub no.256 tahun_.2016_
Pergub no.256 tahun_.2016_Pergub no.256 tahun_.2016_
Pergub no.256 tahun_.2016_
 
Perbup Karawang nomor 44 tahun 2016 2
Perbup Karawang nomor 44 tahun 2016 2Perbup Karawang nomor 44 tahun 2016 2
Perbup Karawang nomor 44 tahun 2016 2
 
3 perbup 30 tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaan
3 perbup 30  tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaan3 perbup 30  tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaan
3 perbup 30 tahun 2017 tupoksi disperkim lampung utara basis data -perencanaan
 
12 sotk dinas pm & ptsp net
12 sotk dinas pm & ptsp net12 sotk dinas pm & ptsp net
12 sotk dinas pm & ptsp net
 
4. IKU JENANGAN 2023.pdf
4. IKU JENANGAN 2023.pdf4. IKU JENANGAN 2023.pdf
4. IKU JENANGAN 2023.pdf
 
4. IKU JENANGAN 2023.pdf
4. IKU JENANGAN 2023.pdf4. IKU JENANGAN 2023.pdf
4. IKU JENANGAN 2023.pdf
 
Data umum kecamatan bojongloa kaler
Data umum kecamatan bojongloa kalerData umum kecamatan bojongloa kaler
Data umum kecamatan bojongloa kaler
 
Formulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuanganFormulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuangan
 
Kasi pem
Kasi pemKasi pem
Kasi pem
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
 
pembinaan pengawasan.pptx
pembinaan pengawasan.pptxpembinaan pengawasan.pptx
pembinaan pengawasan.pptx
 
Pergub tgupp
Pergub tguppPergub tgupp
Pergub tgupp
 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Lakip 2012
Lakip 2012Lakip 2012
Lakip 2012
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
 
Pertanahan kabupaten sleman
Pertanahan kabupaten slemanPertanahan kabupaten sleman
Pertanahan kabupaten sleman
 
Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Juknis kec 2016
Juknis kec 2016
 

Recently uploaded

P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptP_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptAfifFikri11
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OKLA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OKDeviIndriaMustikorin
 
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxLATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxnataliadwiasty
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxPPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxdanangpamungkas11
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfcicovendra
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxwongcp2
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfWahyudinST
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptAcemediadotkoM1
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2noviamaiyanti
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdfsandi625870
 

Recently uploaded (20)

P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptP_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OKLA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
 
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxLATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxPPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
 

Tugas Pokok Camat

  • 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN LAMANDAU DASAR HUKUM 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan; 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dalam Kabupaten Lamandau. 8. Peraturan Bupati Nomor 04 tahun 2014 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Lamandau; 9. Peraturan Bupati Nomor 06 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah; I. KECAMATAN LAMANDAU a. Kecamatan Lamandau merupakan perangkat daerah Kabupaten Lamandau sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat; b. Camat Lamandau berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau; II. SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI Susunan Struktur Organisasi Kecamatan Lamandau terdiri dari : 1. Camat Lamandau; 2. Sekretaris Camat, yang membawahi : a. Sub.Bag. Umum Kepegawaian; b. Sub.Bag. Perencanaan dan Keuangan. 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan 6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; 7. Kelompok Jabatan Fungsional. III.TUGAS DAN FUNGSI CAMAT LAMANDAU a. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: 1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan 7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada nomor III(a), Camat Lamandau melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Lamandau untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: 1. perizinan; 2. rekomendasi; 3. koordinasi; 4. pembinaan; 5. pengawasan; 6. fasilitasi; 7. penetapan; 8. penyelenggaraan; dan 9. kewenangan lain yang dilimpahkan. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana nomor III(a) dan III(b), Camat Lamandau mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
  • 2. 2. Penyusunan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Lamandau sesuai dengan ketentuan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat Lamandau; 3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 5. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 6. Pengkoordinasian pemelirahaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Lamandau; 8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di wilayah Kecamatan Lamandau; 9. Pengkoordinasian pelayanan masyarakat di Wilayah Kecamatan Lamandau dan / atau yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan; 10. Pengkoordinasian Pentatausahaan kecamatan; 11. Pengkoordinasian dan pembinaan unit pelaksana teknis di Wilayah Kecamatan Lamandau; 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lamandau sesuai dengan tugas dan fungsinya. IV.TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS CAMAT LAMANDAU Sekretaris Camat membawahi sekretariat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat Lamandau Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan : a. Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan; b. Melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian; c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana nomor IV(a) dan IV(b), Sekretaris Camat Lamandau mempunyai fungsi : 1. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; 2. Pengkoordinasian terkait di bidang pelaksanaan tugas; 3. Pelaksanaan penatausahaan keuangan; 4. Pelaksanaan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan protokoler; 5. Pelaksanaan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya; 6. Penghimpunan rencana kerja wilayah kecamatan; 7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan kecamatan; 8. Melaksanakan kegiatan kearsipan; 9. Pelaksanaan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 10. Pengkoordinasian dan pembagian tugas-tugas kepada seksi-seksi sebagai perpanjangan tangan dari Camat Lamandau; 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. V. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SUB BAGIAN a. Kepala Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian 1. Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat; 2. Kepala Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Penyusunan rencana dan Program Kerja opersional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggan, kepegawaian dan ketatausahaan kecamatan; 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor V(a.2), Kepala Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan urusan surat-menyurat, penerimaan dan mencatat surat-surat masuk, pendistribusian dan pengiriman surat; 2) Pelaksanaan pengelolaan kearsipan; 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan pembinaan kepegawaian, disiplin pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 4) Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasiannya; 5) Pelaksanaan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan; 6) Pelaksanaan penyiapan bahan kenaikan pangkat, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, gaji
  • 3. berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 7) Penyiapan bahan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional, serta kursus peningkatan kompetensi pegawai; 8) Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kecamatan; 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tugasnya; 10) Pengaturan dan pengurusan perjalanan dinas; 11) Penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan perlengkapan kecamatan; 12) Pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja kecamatan; 13) Pelaksanaan pemeliharan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor; 14) Pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana kantor; 15) Pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan administrasi, perlengkapan dan perbekalan; 16) Pelaksanaan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris dinas; 17) Pelaksanaan pengawasan, evalusai dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; 18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Kepala Sub.Bag. Perencanaan dan Keuangan 1. Sub.Bag. Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub.Bag. Perencanaan dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat; 2. Kepala Sub.Bag. Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok dalam penyusunan dan administrasi keuangan; 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor V(b.2), Kepala Sub.Bag. Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan kecamatan; 2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi urusan penbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan kecamatan; 3) Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan secara berkala dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; 4) Pelaksanaan penyusunan dan pembuatan daftar gaji; 5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan; 6) Pendataan, pengusulan, pembagian pelaporan keuangan; 7) Penerimaan pengajuan SK kenaikan gaji berkala, pangkat, mutasi dan pensiun; 8) Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pelaporan gaji; 9) Pengusulan dan pembayaran gaji pegawai; 10) Pembinaan dan monitoring; 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. VI. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN 1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Lamandau melalui Sekretaris Camat; 2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pemerintahan; 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor VI(2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : 1) Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan; 2) Penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan rencana kerja di bidang tugasnya; 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan; 4) Pelaksanaan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa/kelurahan; 5) Fasilitator penyelenggaraan kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Lamandau; 6) Fasilitator penataan desa/kelurahan; 7) Fasilitator penyusunan peraturan desa 8) Fasilitator pelaksanaan tata batas antar desa/kelurahan; 9) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; 10) Pengkoordinasian kegiatan administrasi kependudukan;
  • 4. 11) Pelaksanaan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan; 12) Pelaksanaan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah Kecamatan Lamandau; 13) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 14) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan; 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. VII. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Lamandau melalui Sekretaris Camat; 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan Lamandau; 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor VII(2), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan pembinaan produksi serta sarana perekonomian; b. Pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang pelaksanaan tugasnya; c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan di bidang ekonomi masyarakat; d. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan; e. Pengkoordinasian penyelenggaran lomba desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Lamandau; f. Pelaksanaan pembinaan lembaga perkreditan desa (LPD), perdagangan pasar desa, usaha ekonomi desa (UED) dan pemberdayaan masyarakat; g. Inventarisasi dan penganalisasian di bidang ekonomi; h. Pengkoordinasian dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan, industri kecil dan kerajinan; i. Pembinaan untuk peningkatan usaha gotong royong; j. Pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok; k. Pemantauan harga dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak; l. Pemantauan angkutan penumpang umum; m. Pengumpulan dan penganalisasian data pembangunan desa/kelurahan dan pembangunan pada umumnya; n. Perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik; o. Penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup; p. Pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup; q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. VIII. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Lamandau melalui Sekretaris Camat; 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Lamandau; 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor VIII(2), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; b. Penyusunan program dan kegiatan, menyusun rencana kerja di bidang tugasnya; c. Pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama; d. Penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, peranan wanita, bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga; e. Pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan; f. Pemfasilitasian pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM
  • 5. dan keagamaan; g. Pengkoordinasian dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial; h. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan; i. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. IX. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Lamandau melalui Sekretaris Camat; 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Lamandau; 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor IX(2), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; b. Penyiapan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan Lamandau; c. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Kepolisian Sektor (POLSEK) Lamandau dan/ atau Komando Rayon Militer (KORAMIL) 101406 mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan Lamandau; d. Pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang telah dikoordinasikan dengan Kepolisian Sektor (POLSEK) Lamandau dan/ atau Komando Rayon Militer (KORAMIL) 101406; e. Penjalinan komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat/pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan Lamandau; f. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; g. Pelaksanaan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat dan penanggulangan bencana; h. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Sektor (POLSEK) Lamandau dan Komando Rayon Militer (KORAMIL) 101406 mengenai penanggulangan penyakit masyarakat; i. Pelaksanaan upaya pengamanan atas aset Pemerintah Kabupaten Lamandau di lingkungan perkantoran Kecamatan Lamandau; j. Pelaksanaan pemantauan terhadap hal-hal yang memungkinkan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum; k. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan SKPD yang membidangi gangguan ketentraman dan ketertiban umum; l. Pelaksanaan koordinasi teknis mengenai pengamanan tamu daerah yang berkunjung di wilayah kerja Kecamatan Lamandau; m. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya; n. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya; o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. IX. TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL -------------------------------------------------------------------------------- ----
  • 6. dan keagamaan; g. Pengkoordinasian dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial; h. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan; i. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. IX. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Lamandau melalui Sekretaris Camat; 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Lamandau; 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor IX(2), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; b. Penyiapan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan Lamandau; c. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Kepolisian Sektor (POLSEK) Lamandau dan/ atau Komando Rayon Militer (KORAMIL) 101406 mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan Lamandau; d. Pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang telah dikoordinasikan dengan Kepolisian Sektor (POLSEK) Lamandau dan/ atau Komando Rayon Militer (KORAMIL) 101406; e. Penjalinan komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat/pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan Lamandau; f. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; g. Pelaksanaan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat dan penanggulangan bencana; h. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Sektor (POLSEK) Lamandau dan Komando Rayon Militer (KORAMIL) 101406 mengenai penanggulangan penyakit masyarakat; i. Pelaksanaan upaya pengamanan atas aset Pemerintah Kabupaten Lamandau di lingkungan perkantoran Kecamatan Lamandau; j. Pelaksanaan pemantauan terhadap hal-hal yang memungkinkan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum; k. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan SKPD yang membidangi gangguan ketentraman dan ketertiban umum; l. Pelaksanaan koordinasi teknis mengenai pengamanan tamu daerah yang berkunjung di wilayah kerja Kecamatan Lamandau; m. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya; n. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya; o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. IX. TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL -------------------------------------------------------------------------------- ----