Pemekaran wilayah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pemekaran wilayah

on

  • 551 views

 

Statistics

Views

Total Views
551
Views on SlideShare
551
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pemekaran wilayah Pemekaran wilayah Document Transcript

  • HUKUM TATA NEGARAANALISIS KASUS PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIAOleh :Lisa Savitri Younan P (115010101111018)Ajeng Dwi Pramesti (115010101111030)Kelas : G
  • Kebijakan otonomi daerah dengan diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 mengawali rangkaianpemekaran daerah yang ada di Indonesia. UU tersebut dengan semangat otonomi daerahnyamenjadikan pemerkaran daerah “bak cendawan dimusim penghujan” pemekaran “menjamur”.Semua daerah berlomba-lomba untuk memekarkan daerahnya dengan menjadikan satukabupaten/kota atau provinci menjadi 2 atau lebih kab/kota dan provinsiPemekaran daerah dan permasalahannyaNamun dilapangan ternyata banyak pertentangan (pro kontra) yang terjadi dalam menyikapiotonomi daerah, baik ditengah masyarakat, masyarakat dengan pemerintah daerah, pemerintahdaerah dengan pemerintah daerah yang lain, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,dsb. . Beberapa hal yang juga menjadi permasalahan dilapangan adalah pengaturan keuangan,belanja aparatur, tapal batas antardaerah, perangkat kelembagaan, bantuan daerah induk,pelimpahan aset, penentuan ibukota daerah otonom baru dsb. Juga semangat “putra daerah”dalam pemilihan kepala daerah dan rekruting PNS. Sehingga ada penumpukan pegawai,sedangkan di daerah lain mengalami kekurangan PNS.Pada Hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 yang lalu, Pemerintah menyampaikan hasil evaluasiterhadap pemekaran 205 buah Provinsi/Kabupaten/kota di Indonesia, yang dilakukan sejaktahun 1999 yang lalu. Sebanyak 80 (delapanpuluh) persen atau Daerah Otonomi Baru tersebutgagal. Presiden menambahkan, dalam 10(sepuluh) tahun terakhir banyak permasalahandilapangan, oleh karena itu kedepan diupayakan agar pemekaran betul-betul efektif, sehingga(memberikan) pelayanan public menjadi lebih baik, ekonomi bergerak dan keadilan didaerahmengalami perbaikan.Menyimak hasil evaluasi pemerintah ini, banyak hal yang perlu di kritisi dan perlunya langkah-langkah introspkesi, agar pembentukan DOB kedepan, benar-benar memberikan manfaat.Perlu diketahui, bahwa pemekaran merupakan hasil pelaksanaan kebijakan pusat didaerah,walaupun usulan pemekaran seluruhnya berasal dari bawah(bottom up), namun kegagalandiatas semestinya menyadarkan semua pihak, agar melakukan perbaikan langkah-langkahyang lebih tepat kedepan. Beberapa catatan kritis mencermati pelaksanaan pemekaran selamaini adalah : pertama, belum jelasnya kebijakan pemerintah terhadap pemekaran, kedua:Pemekaran banyak dilakukan dalam kerangka pertimbangan politis, ketiga: kurangnyadukungan pertimbangan demografis, geografis dan kesisteman, dan keempat: pelaksanaanDOB pada suatu daerah terlalu terburu-buru, dan inkonsisten pelaksanaan kebijakan; kelima,
  • belum dilakukannya langkah yang konkrit terhadap upaya percepatan pembangunan kawasanperbatasan.Kebijakan PemekaranKebijakan merupakan arah bagi penyelenggaraan pemekaran didaerah.Dengan adanya arah,maka tujuan dan sasaran pelaksanaan sebuah pemekaran menjadi jelas, dan mudah diukur.Kebijakan yang dibutuhkan adalah sebuah kerangka yang komprehensif, sehingga dapatmenjadi dasar kesepakatan dan aturan yang digunakan semua pihak. Acuan pemekaran padadasarnya merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah. Pada saat ini acuan pemekaran dasarnya berasal dari Undang-undangNomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini semula dijabarkandalam PP Nomor 29 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan danPenghapusan Daerah, kemudian PP tersebut terakhir di revisi kedalam PP Nomor 78 tahun2007 tentang halyang sama. Pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan moratoriumpemekaran, sebagai respon terhadap kasus pemekaran Provinsi PROTAP, kebijakan ini telahmenghambat persetujuan terhadap beberapa DOB baru. Dari rangkaian peraturan danperundang-undangan, dilihat dari substansi nampak bahwa, pemerintah masih mencaribentuk/model kebijakan yang diinginkan, akibtanya pembentukan, penggabungan danpenghapusan daerah yang dilaksanakan kurang jelas. Kebijakan yang paling dibutuhkan dalampemekaran adalah, seperti apa sebenarnya penataan daerah yang ingin diwujudkan olehpemerintah kedepan, hal ini diperlukan agar ada penekanan, dan aturan yang dapat dijadikanacuan dalam membatasi dan focus terhadap daerah-daerah yang akan dimekarkan, sayangnyapemerintah belum pernah berhasil menyusun Grand Desain atau Desain Besar PenatanDaerah Indonesia berdimensi jangka panjang ini. Pelaksanaan pemekaran, yang kurangdidukung oleh sebuah kebijakan yang baik dapat kita bayangkan hasilnya ?AnalisisPemekaran daerah dilandasi oleh Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah, pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan mejadi lebih dari satudaerah, namun setelah UU no.22 tahun 1999 diganti dengan Undang-undang nomor 32 tahun2004 tentang Pemerintahan daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4
  • ayat 3 dan ayat 4, namun istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah berartipengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.Dalam UU no 32 tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan: Pembentukan daerahdapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan ataupemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 4da lam UU tersebut dinyatakan:Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebihsebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usiapenyelenggaraan pemerintahan.Tujuan Pemekaran WilayahSalah satu tujuan Pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publikguna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemekaran wilayahdiharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru , mampumeningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensisumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, membuka “keterkungkungan” masyarakatterhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusatdi satu tempat/ Ibukota kabupaten atau Ibukota kecamatan, memicu motivasi masyarakat untukikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, dsb.Kriteria dan Persyaratan Pemekaran WilayahKriteria pemekaran wilayah baik pemekaran daerah otonom, pemekaran kecamatan, kelurahanataupun desa adalah sama, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, sumberdaya manusia,sumberdaya ekonomi, kondisi sosial dan budaya, serta sumberdaya keuangan. Setiappemekaran wilayah harus dilandasi hasil kajian, khusus untuk pemekaran daerah danpemekaran desa harus didukung atau dikehendaki oleh masyarakat setempat.RekomendasiAda beberapa hal yang menjadi rekomendasi (catatan) dalam pemekaran daerah:1. Perketat syarat pemekaran daerah, sehingga diharapkan daerah otonom baru yang dibentukbenar-benar “berkualitas”.2. Jangan langsung menjadikan sebagai daerah otonom baru, tapi kita bisa mengadopsi konseporde baru, dimana sebelum menjadi daerah otonom, suatu daerah menjadi daerah administratif
  • dulu. Setalah beberapa tahun baru dievaluasi, apakah layak jadi daerah otonom.Jika tidakkembali dilebur dengan daerah induk.3. Moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah. Sebelum daerah otonom baru saatini dievaluasi secara menyeluruh, maka belum ada pemekaran daerah.Jadi kesimpulannya walaupun pemekaran wilayah merupakan suatu peluang sebagai salahsatu upaya peningkatan pelayanan publik, namun cukup tinggi permasalahan dan kendala yangdihadapi. Pemekaran daerah selama ini lebih banyak untuk kepentingan segelintir elite lokal.Baik eksekutif, legislatif dan juga pengusaha yang “menyuplai” dana untuk menggolkanpemekaran daerah. Sehingga upaya penyelenggaraan pemekaran di Indonesia sampai saat inimasih terasa belum optimal.
  • REFERENSIUU No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan DaerahUU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan DaerahKompas, 15 September 2007http://dendisetiawan.wordpress.com/2008/07/08/evaluasi-pemekaran-daerah-di-indonesia-by-dendi-setiawan-mahasiswa-administrasi-negara-fisip-universitas-andalas/http://www.setdaprovkaltim.info/perbatasan/pemekaran-wilayah-di-indonesia/