Koperasi

174
-1

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
174
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Koperasi

  1. 1. K O P E R A S I Menurut Undang – undang no. 25 tahun 1992 By: Eka Darmadi
  2. 2. Bentuk Bentuk Badan Usaha di Indonesia Nama : Sifat : Dasar Hukum 1.Maatschap - Kolektif Buku III Bab 8 K U H Perdata 2.Firma, CV , s.d.a Buku I KUHD & NV/PT 3.PT - s.d.a UU.No.40/2007 4.Koperasi - s.d.a UU.No.25/1992 5.BUMN - s.d.a UU.No.19/2003 6.U D - perorangan ----
  3. 3. K O P E R A S I Dasar Hukum : Undang – Undang No.25 Tahun 1992 , tentang : PERKOPERASIAN (L.N.R.I.Th.1992 No.116 ) menggantikan : Undang – Undang No.12 Tahun 1967 , tentang : Pokok-Pokok Koperasi
  4. 4. Pengertian Pasal 1 angka 1 : Koperasi adalah badan usaha yang ber – anggotakan orang-seorang atau badan – hukum koperasi dengan melandaskan ke – giatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan .
  5. 5. Koperasi memiliki 2 (dua) pengertian 1 . Badan Usaha : Terdiri atas : a. Koperasi Primer 2 bentuk dan b. Koperasi Sekunder 2 . Gerakan Ekonomi Rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
  6. 6. Bentuk Koperasi 1.Koperasi Primer : a.Adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang (Pasal 1 angka 3) ; b.Dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang (Pasal 6 ayat (2) )
  7. 7. lanjutan ……….. 2 . Koperasi Sekunder : a. Adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi (Pasal 1 angka 4) ; b. Dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi (Pasal 6 ayat (2) )
  8. 8. Prinsip Koperasi Pasal 5 Ayat (1) : Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut : a. kenggotaan bersifat sukarela dan terbuka b. pengelolaan dilakukan secara demokratis c. pembagian SHU dilakukan se- cara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal e. kemandirian
  9. 9. lanjutan……………. Ayat (2) : Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melak- sanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut : a . Pendidikan perkoperasian b . Kerjasama antar koperasi
  10. 10. Koperasi Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat Pasal 57 Ayat (1) : Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak seba- gai pembawa aspirasi koperasi Ayat(2) : Organisasi ini berasaskan Pan- casila Ayat(3) : Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatus dalam AD organisasi ybs.
  11. 11. M O D A L Pasal 41 Ayat (1) : modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman Ayat (2) : Modal sendiri dapat berasal dari : a.simpanan pokok b.simpanan wajib c.dana cadangan d. hibah
  12. 12. Modal Pinjaman Pasal 41 ayat (3) : Modal pinjaman dapat berasal dari : a. Anggota b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya c. Bank dan lembaga keuangan lainnya d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya e. Sumber lain yang sah
  13. 13. Modal Penyertaan Pasal 42 ayat (1) : Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan Pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan
  14. 14. Sisa Hasil Usaha Pasal 45 ayat (1) : Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pen – dapatan Koperasi yang diperoleh dalam sa- tu tahun buku dikurangi dengan biaya ,pe- nyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan
  15. 15. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pasal 45 ayat (2) : SHU setelah dikurangi dana cadangan,dibagi kan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluanlain dari koperasi, sesuai de – ngan keputusan Rapat Anggota .
  16. 16. Pembentukan & Pembubaran Koperasi 1 . Pembentukan a.Koperasi primer dibentuk oleh sekurang kurangnya 20 orang & koperasi sekunder oleh 3 badan hukum koperasi (Pasal 6) ; b.Pembentukan koperasi dilakukan dengan – akta pendirian yang memuat AD, dan berdomisili di wilayah R.I. (Psl.7 & 8) c.Koperasi berstatus BH setelah akta pendiri- annya disahkan oleh pemerintah, yang di – umumkan di dalam BNRI (Pasal 9 & 10) ‘
  17. 17. Pembubaran Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berda sarkan : a . Keputusan Rapat Anggota b . Keputusan Pemerintah ( Pasal 46 UU No.25 Th.1992 )
  18. 18. Keputusan Pembubaran Koperasi Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Pasal 49Ayat (1) : Keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis Kepada : a . Semua kreditor ; b . Pemerintah
  19. 19. Keputusan Pembubaran Koperasi Berdasarkan Keputusan Pemerintah Keputusan ini dilakukan apabila : a . terdapat bukti bahwa koperasi yang ber- sangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini ; b . kegiataanya bertentangan dengan ke- tertiban umum dan/atau kesusilaan ; c . kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan . ( Pasal 47 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992 )
  20. 20. Hapusnya Status Badan Hukum Koperasi Pasal 56 ayat (1) : Pemerintah mengumumkan pem- bubaran koperasi di dalam BNRI ; ayat (2) : Status badan hukum Koperasi ha- pus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut di dalam BNRI .
  21. 21. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Akibat Pembubaran Koperasi Untuk kepentingan para Kreditor : a. Keputusan pembubaran koperasi harus diberitahukan secara tertulis ; b. selama pemberitahuan itu belum diter- rima oleh kreditor, pembubaran itu belum berlaku bagi kreditor tersebut ; c. semua kreditor dapat mengajukan ta- gihan dalam jangka waktu 3 bulan sesudah diterimanya surat pemberitahuan tersebut ; d. dilakukan penyelesaian pembubaran koperasi .
  22. 22. Perlindungan Hukum Terhadap anggota Akibat Pembubaran Koperasi Untuk Kepentingan para anggota : a. dilakukan penyelesaian pembubaran koperasi ; b. penyelesaian pembubaran dilakukan oleh penyelesai yang ditunjuk oleh rapat anggota ; c. penyelesai wajib membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota ; d. anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib. dan modal penyertaan yang dimilikinya.
  23. 23. S E K I A N d a n T E R I M A K A S I H

×