Your SlideShare is downloading. ×
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Penegakan hukum di indonesia

17,746

Published on

мєяαн ρυтιн мєηαηgιѕ●●●

мєяαн ρυтιн мєηαηgιѕ●●●

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
17,746
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
185
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. N HUKUM DI INDONESI
  • 2. Disusun oleh ; Aliyana Candra Girisena Ergasera Liling Revita Prihadi
  • 3. Pengertian Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubunganhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
  • 4. Ditinjau dari sudut subjek Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek yang terbatas. Dalam arti luas Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku. Dalam arti sempit Sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
  • 5. Ditinjau dari sudut objeknya Dalam arti luas Penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit Penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
  • 6. Prinsip T H O E F R L U A L W E L E G A L I T A S E Q U A L I T Y T B H E E F O L R A E W E Q U A L I T Y U N D E R J U S T I C L E A W
  • 7. THE RULE OF LAW The Rule Of Law adalah suatu legalisme, suatu aliran hukum yang didalamnya terkandung wawasan sosial legalisme literal (bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat obyektif, tidak memihak, dan otonom). Prinsip-prinsip secara formal Rule Of Law tertera dalam UUD 1945 dan pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Inti dari Rule Of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Prinsip-prinsip Rule of Law Secara Formal (UUD 1945) 1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3) 2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (pasal 27:1) 3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1) 4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
  • 8. LEGALITAS Prinsip legalitas yaitu prinsip yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya asas ini dikenal dengan nullum delictum uulla poena sine praevia lege (tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) Dalam sejarahnya tidak menunjukkan perubahan hukum pidana pada abad ke18 dulu bahwa keseluruhan masalah hukum pidana harus ditegaskan dengan suatu undang-undang. Biasanya prinsip ini mengandung dua pengertian, yaitu: 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan-aturan undang-undang 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana harus sesuai dengan dendam
  • 9. Equality Before The Law Equality before the law adalah semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Prinsip ini bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan “hanya” dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas Persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi.
  • 10. EQUALITY JUSTICE UNDER LAW Equality Justice Under Law adalah salah satu yang paling kuat tertanam dan banyak melanggar prinsip-prinsip hukum. Ini adalah retorika biasa ditemui dalam retorika seremonial dan keputusan kadang-kadang bahkan konstitusional. Tapi itu datang tempat dekat dengan menggambarkan sistem peradilan dalam praktek. Sementara ini tidak, satu-satunya konteks hukum di mana retorika outruns kenyataannya, itu adalah salah satu yang paling mengganggu, mengingat sifat dasar hak yang dipermasalahkan. Ini adalah ironi memalukan bahwa bangsa yang paling pengacara memiliki antara sistem paling memadai untuk bantuan hukum. Hal ini lebih memalukan bahwa ketidakadilan masih menarik begitu sedikit perhatian. Diperkirakan empat-perlima dari kebutuhan hukum masyarakat miskin, dan kebutuhan dua sampai tiga perlima dari individu berpenghasilan menengah, tetap terpenuhi. Seluruh kategori dari "tidak layak miskin" telah ditolak bantuan, dan pengadilan sebagian besar telah merestui keterbatasan ini, serta keterbatasan menggelikan untuk biaya pengadilan yang ditunjuk pengacara di cases.i pidana kasus hukum yang mengatur bantuan yang efektif nasihat dan akses ke jasa nonlawyer adalah malu konseptual. Namun tidak masyarakat maupun profesi telah dipindahkan untuk merespon dalam mode signifikan.
  • 11. BAIK 1. INTSRUMEN HUKUM YANG BAIK 2. APARAT PENEGAK HUKUM YANG TANGGUH 3. PERALATAN YANG MEMADAI 4. MASYARAKAT YANG SADAR HUKUM 5. BIROKRASI YANG
  • 12. Faktor Penegakan Hukum Faktor Politik
  • 13. F a k t o r H u P k e u n m e g a k a n • Ö Lemahnya wawasan pemikiran • Ö Minimya ketrampilan untuk bekerja • Ö Rendahnya motivasi kerja • Ö Rusaknya moralitas personal • Ö Tingkat pendidikan yang rendah (Polisi) • Ö Sangat sedikit program pengembangan SDM di kalangan organisasi penegakan hukum • Ö Kualitas penegakan hukum profesional atau tidak
  • 14. P e r u n d a n g a n ) H u k u m ( F a k t o r Ö Konsistensi asas-asas Ö Proses perumusan Ö Tingkat kemampuan operasionalisasi hukum Ö Perlukah mempertahankan UU yang tidak sejalan dengan rasa keadilan
  • 15. F a k t M o a • Ö Persepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban, fungsi penegakan hukum r s y berbeda dengan dengan hukum modern K a • Ö Kesadaran hukum masyarakat masih rendah e r disemua strata s a • Ö Banyaknya tindakan main hakim sendiri a k d a a t r a n
  • 16. F a k t • Ö Tata nilai merubah tata kelakuan dalam interaksi o sosial r S • Ö Benturan nilai lama dengan nilai baru o menimbulkan dualisme nilai dalam masyarakat P s e i • Ö Ketidakserasian nilai menimbulkan kerancuan r a nilai dan ketidak pastian yang merangsang aparat u l penegak hukum melakukan tindakan patologis b a h a n
  • 17. F a k t o r P o l i t i k • Ö Campur tangan pemerintah dan kelompok dalam kepentingan usaha penegakan • Ö Pihak eksekutif atau lembaga ekstra yudisial dalam proses perkara yang sedang berlangsung membatasi kebebasan hakim memeriksa dan mengadili perkara • Ö Terjadi dalam peradilan kasus kejahatan politik
  • 18. Hukum di Negara kita ini dapat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya, dengan inkonsistensi hukum di Indonesia. Kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang menang mereka yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar.
  • 19. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan . Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang morat-marit dan carut marut.
  • 20. Keadaan Hukum Saat Ini
  • 21. Tentang salahnya penegakan hukum di Indonesia. Saat seseorang mencuri sandal misalnya, seperti yang pernah diberitakan belum lama ini, ia disidang dan didenda hanya karena mencuri sandal seorang briptu yang harganya bisa dibilang murah. Sedangkan para koruptor di Indonesia bisa dengan leluasa merajalela, menikmati tanpa dosa, karena mereka memandang rendah hukum yang ada di Indonesia.
  • 22. Arthalyta Suryani, dia menempati rutan dengan sarana eksklusif, bisa dikatakan eksklusif, sampai-sampai ada ruang untuk berkaraoke, ini juga bisa dijadikan sebagai pembelian hukum di Indonesia.
  • 23. Saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau bahkan terkadang minta disuap agar kasus ini tidak diperpanjang, polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. Ini merupakan contoh-contoh dalam lingkungan terdekat kita. Masih banyak kasus-kasus yang dapat dijadikan contoh dari penyelewengan hukum di Indonesia.
  • 24. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil, seperti anak dibawah umur, Hamdani yang ‘mencuri’ sandal jepit bolong milik perusahaan di mana ia bekerja di Tangerang, Nenek Minah yang mengambil tiga butir kakao di Purbalingga, Aguswandi Tanjung yang ‘numpang’ ngecas handphone di sebuah rumah susun di Jakarta serta Kholil dan Basari di Kediri yang mencuri dua biji semangka langsung ditangkap dan dihukum sebesart beratnya.
  • 25. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang milyaran rupiah milik negara dapat bebas berkeliaran dengan bebasnya. Berbeda halnya dengan kasus-kasus yang hukum dengan tersangka dan terdakwa orang-orang yang memiliki kekusaan, jabatan dan nama. Proses hukum yang dijalankan begitu berbelit-belit dan terkesan menunda-nuda. Seakan-akan masyarakat selalu disuguhkan sandiwara dari tokohtokoh Negara tersebut.
  • 26. Contohnya saja kasus Gayus Tambunan, pegawai Ditjen Pajak Golongan III menjadi miliyader dadakan yang diperkirakan korupsi sebesar 28 miliar, tetapi hanya dikenai 6 tahun penjara, kasus Bank Century dan masih banyak lagi, hampir semua kasus diatas prosesnya sampai saat ini belum mencapai keputusan yang jelas. Padahal semua kasus tersebut begitu merugikan Negara dan masyarakat kita.
  • 27. Penyelewengan atau Akibat Penyelewengan Penegakan Hukum inkonsistensi di Indonesia di Indonesia berlangsung lama bertahuntahun hingga sekarang, sehingga bagi masyarakat Indonesia ini merupakan bukan rahasia umum, hukum yang dibuat berbeda dengan hukum yang dijalankan. Aparat yang menegakkan hukum tersebut dapat menangani masalah secara hukum yang berlaku di Indonesia, namun tidak jarang penegak hukum tersebut justru mengambil kesempatan yang tidak terpuji itu untuk
  • 28. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum Masyarakat berependapat hukum banyak merugikan mereka, terlebih lagi soal materi sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Karena mereka percaya bahwa uanglah yang berbicara, dan daoat meringankan hukuman mereka, faktafakta yang ada diputar balikan dengan materi yang siap diberikan untuk penegak hukum. Kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak terselesaikan secara tuntas karena para petinggi Negara yang terlibat di dalamnya mempermainkan hukum dengan menyuap sana sini agar kasus ini tidak terungkap, akibatnya kepercayaan masayarakatpun pudar. Penggunaan Tekanan Asing dalam Proses Peradilan Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia, mereka akan minta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya pendekatan kepada Indonesia, agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat, atau dicabut izin memproduksinya di Indonesia.
  • 29. Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi Dari beberapa kasus di Indonesia, banyak warga Negara Indonesia yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Contohnya ialah pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk meringankan terdakwa, sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa jadi lebih condong pada banayknya materi yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedang terlibat dalam kasus hukum tersebut.
  • 30. Penyelesaian konflik dengan kekerasan Penyelesaian konflik dengan kekerasan contohnya ialah pencuri ayam yang dipukuli warga, pencuri sandal yang dihakimi warga.Konflik yang terjadi di sekelompok masyarakat di Indonesia banyak yang diselesaikan dengan kekerasan, seperti kasus tawuran antar pelajar, tawuran antar suku yang memperebutkan wilayah, atau ada salah satu suku yang tersakiti sehingga dibalas degan kekerasan. Mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan kepemerintahan, dengan masalah secara geografis, mereka. Ini membuktikan masayarakat Indonesia yang tidak tertib hukum, seharusnya masalah seperti maling sandal atau ayam dapat ditangani oleh pihak yang yang berwajib, bukan dihakimi secara seenakanya, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. ·
  • 31. Berkomunikasi dan mampu membawakan peranan yang mampu diterima masyarakat luas, antara lain bersikap : 1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. 2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan 3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. 4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya. 5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan. 6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya. 7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib. 8.Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. 9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan hak lain. 10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.
  • 32. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini.
  • 33. A child’s play
  • 34. Masalah penegakan hukum di Indonesia harus segera ditangani agar bangsa Indonesia menuju bangsa yang adil, tidak ada ketimpangan hukum. Masalah penegakan hukum harus ditangangi oleh seluruh Warga Negara Indonesia, pejabat hukum harus bisa menangani kasus hukum tanpa pandang bulu. Selain perbaikan kinerja aparat, materi hukum sendiri juga harus terus menerus diperbaiki membuat undang-undang hukum yang jelas dan tidak bisa disuap oleh uang ataupun materi lainnya, kemudian masyarakat juga harus tertib hukum.
  • 35. Semua dijalankan berdasarkan hati nurani masingmasing, iman dan ketaqwaan sangat diperlukan. Penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Semua harus bekerja sama untuk membangun Negara Indonesia yang adil, jika salah, harus dihukum sesuai hukum yang berlaku tanpa pengecualian apakah orang tersebut merupakan anak Presiden ataukan anak seorang buruh.

×