Kejahatan lingkungan

2,251 views
2,140 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
91
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kejahatan lingkungan

  1. 1. KEJAHATAN LINGKUNGAN (ILLEGAL LOGGING DAN PERAMBAHAN)<br />Disampaikanoleh :<br />DirekturPenyidikandanPengamananHutan<br />PadaLokalatihPeningkatanKapasitas SDM UPT Ditjen PHKA danMasyarakatDesaPenyanggaDalamRangkaPengamananKawasanKonservasi<br />Samarinda, 18 – 19 Juli 2011<br />
  2. 2. DEFINISI KEJAHATAN LINGKUNGAN<br />Kejahatanlingkunganadalahsetiappelanggarandarihukumlingkungannasionalatauinternasionalataupelanggaranterhadapaturan yang menjaminkonservasidankeberlanjutandarilingkunganhidupdunia, keanekaragamanhayati, atausumberdayaalam (INTERPOL)<br />Kejahatanterhadaplingkunganmerupakanmasalahinternasional yang serius yang dapatberpengaruhbaiklangsungmaupuntidaklangsungterhadapperekonomiannegara, keamanan, ataukelangsunganhidup. Dampaknyadapatdirasakandalambanyakhal, mulaidarimenipisnyasumberdayaalamsampaikerusakan habitat dandarikepunahanspesiessampaikematianmanusia.<br />
  3. 3. HUKUM INTERNASIONAL<br />Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 23<br />1.2 Convention against Transnational Organised Crime 26<br />1.3 Convention against Corruption 27<br />1.4 Non-enforceable International Conventions 28<br />1.5 Bilateral Agreements<br />
  4. 4. 4<br />KAWASANHUTANBERDASARKAN FUNGSI<br />Luas : 132.397.729 ha<br />(71% daridaratan Indonesia)<br />
  5. 5. POTENSI INDONESIA <br />Indonesia :<br /><ul><li>Pulau ± 17.508 buah
  6. 6. Teritorial membentang spjg ± 5.000 km & ± 2.000 km melbr diatas grs khatulistiwa
  7. 7. Panjang pantai ± 81.791 km
  8. 8. Luas laut ± 7,1 juta km2.</li></ul>Potensi sumberdaya alam<br />tidak kurang dari :<br /><ul><li>25.000 jenis flora
  9. 9. 400.000 jenis fauna </li></ul>Jenis-jenis flora& fauna al :<br /><ul><li>1.539 jenis burung,
  10. 10. 515 jenis mamalia,
  11. 11. 2.500 jenis moluska,
  12. 12. 214 jenis krustacea,
  13. 13. 2.000 jenis reptil,
  14. 14. 1.000 jenis amfibia,
  15. 15. 3.000 jenis ikan,
  16. 16. 6 jenis penyu,
  17. 17. 25 jenis Mamalia laut,
  18. 18. 450 jenis Terumbu karang,
  19. 19. 27.500 jenis tumbuhan berbunga,
  20. 20. 10.000 jenis pohon,
  21. 21. 5.000 jenis anggrek,
  22. 22. 500 jenis paku-pakuan,.</li></li></ul><li>LAJU DEFORESTASI<br />POTENSI<br />MASALAH SAAT INI<br />Hutantropisketigaterluasdidunia dg kekayaankeanekaragamanhayati & ekosistemtinggi<br />Sebagaiparu-parudunia(120,35 jt ha, menutup 63% daratan)<br />Menyediakanberbagaijaslingk.<br />Memilikiperandlmmendukungpemb. ekonomi<br />Illegal logging & Illegal Timber Trade <br />Perburuan liar/ pengumpulan TSL secarailegal/ Perdagangan liar<br />Pasarkayugelap & mafia internas. IL & IT<br />PerambahanKawsanHutan<br />Pembakaranhutan<br />Penambangan liar<br />Terbatasnyalapangankerja<br />Kondisisosekmasysekitarhutan minimal <br />1987-1997 : 1,87 juta ha/tahun<br />1997-2000 : 3,50 juta ha/tahun<br />2000-2005 : 1,08 juta ha/tahun<br />DAMPAK<br />Ekologi(Degradasihutan, kwalitasekosistem, Kehati, rawanbencanaalam)<br />Ekonomi(PNBP hilang, hargakayurendah)<br />Sosbud(pergeserannilaimasy:skeptis, anarkhis, dll)<br />POTENSI & MASALAH HUTAN INDONESIA<br />
  23. 23. TINDAK PIDANA KEHUTANAN (TIPIHUT)<br />ILLEGAL LOGGING<br />PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN<br />PEREDARAN ILEGAL TUMBUHAN DAN SATWA LIAR (TSL)<br />PENAMBANGAN ILEGAL<br />KEBAKARAN HUTAN<br />
  24. 24. MENGAPA TIPIHUT MENJADI ISU UTAMA ?<br />ASPEK EKONOMI<br />KehilanganDevisa<br />Hargakayurendah<br />RestrukturisasiIndustriKehutanantidakterbangun<br />ASPEK EKOLOGI<br />Degragasihutandanmemperluaslahankritis<br />Kualitasekosistemturundankehilangankeanekaragamanhayati<br />Menyebabkanbanjir, kebakaranhutan, longsordangersang<br />ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA<br />Merubahnilai-nilaisosial (konsumtif, skeptis, anarkis, dll)<br />Kepedulianmasyarakatpadafungsihutanrendah (Economy oriented)<br />Kearifanmasyarakatlokalhilang<br />Kesenjangansosial<br />Kehilanganketertarikanpadaalamdanlingkungan<br />
  25. 25. BENTUK PERBUATAN TIPIHUT<br />PENYERTAAN & PEMBANTUAN<br />PEMANFAATAN LANJUTAN<br />Penebanganpohontanpaizinygsah<br />PerambahanHutan & mendudukikawasanhutan<br />Pembakarankawasanhutan<br />Penambangan liar<br />Konversikawasanhutantidakmengikutiketentuan<br />Perburuan liar/ pengumpulan TSL secarailegal<br /> Penerbitan Surat/Dokumen/Izin tdk sah<br />Pengangkutan HH tanpaizin<br />Penguasaan HH tdksah<br />Membawaalatberattanpaizinygsah<br />TINDAKAN DILAPANGAN<br />Penyedia Dana<br />Pengatur Lapangan<br />Pendukung/Pelindung<br />BELUM TERJANGKAU UU KEHUTANAN <br />KUHP<br />Pengolahan<br />Perdagangan<br />Produksi Lanjutan<br />SL Loundrying <br />Percobaan (53 & 54)<br />Penyertaan (55)<br />Pembantuan (56)<br />
  26. 26. ILLEGAL LOGGING<br />
  27. 27. ILLEGAL <br />LOGGING<br />adalah suatu praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negaramelalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah<br />PENGERTIAN ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN TERMINOLOGI BAHASA<br />Aspek simplikasi sematik<br />Praktik penebangan liar<br />ILLEGAL :Praktiktidaksah<br />ILLEGAL <br />LOGGING<br />LOGGING :Pembalakan/ pemanenankayu<br />Praktiklpemanenankybeserta proses secrtdksah (tdkmengikutiprosdratautatacaraygtelahditetapkan) ->perencn, perizinan, modal, pemanenanhinggapascapemanenan ->angkut, tataniaga, pengolahanhinggapenyelundupan)<br />Aspek integratif<br />
  28. 28. 12<br /> PENGERTIAN ILLEGAL LOGGING (IL) UU No. 41/99 TTG KEHUTANAN<br />Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap ORANG/KELOMPOK ORG atau BADAN HUKUM dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa :<br /><ul><li>Menebang,memanenataumemungutHasilHutanKayu (HHK) darikwshutantanpaijin/hak;
  29. 29. Menerima, membeli, menjual, menerimatukar, menerimatitipan, menyimpan, memilikiataumenggunakan HHK ygdidugadipungutsecaratidaksah;
  30. 30. Mengangkut,menguasaiataumemiliki HHK tdkdilengkapibersamasama SKSHH (SuratKeteranganSahnyaHasilHutan);
  31. 31. Membawa alat berat & alatlainnyayglazimataupatutdidugaakandigunakanutkmengangkut/mengambil HHK didlmkwshutantanpaizindari yang berwenang;
  32. 32. Membawaalatyglazimdigunakanutkmenebang,memotongataumemebelahphndlmkwshutantanpaijinpejabatberwenang.</li></ul>12<br />
  33. 33. ILLEGAL LOGGING = BIOTERORISME<br />Kejahatan pidana<br />Lintas negara<br />Terorganisir scr sistemtis<br />Memiliki jaringan<br />Mengancam kehidupan<br />ILLEGAL <br />LOGGING = BIOTERORISME <br />Dg mempertimbangkan intensitas & dampak mengancam kelestarian lingk & kehidupan umat manusia secara lintas teritorial dan lintas generasi, maka berkembang wacana yg menempatkan IL sebagi bentuk kejahatan TERORISME LINGKUNGAN (BIOTERORISME)<br />Terorisme bentuk kejahatan lintas negara, terorganisir, termasuk tindak pidana internasional, mempunyai jaringan luas  mengancam perdamaian dan keamanan nasional/ Internasional <br />teror : Ancaman<br />Paham atau aliran yg menggunakan mekanisme ancaman utk rasa ketakutan sebagai salah satu strategi<br />ILLOG<br />TERORISME (entimologi)<br />UU.No. 15/2003<br />isme : Paham<br />
  34. 34. 14<br />MODUS OPERANDI IL & IT<br />PENYUAPAN<br /> Memberi uang/hadiah kpd oknum aparat <br /> Membiayai backing dan pengawal oknum aparat<br /> Membiayai massa utk pembenaran/unjuk rasa<br />PENYALAHGUNAAN WEWENANG<br /> Kolusi penerbitan IUPHHK, ijin HPH 100 Ha,IPK & ISL <br /> Kolusi penerbitan dan perpanjangan ijin dan SKSHH<br /> Kolusi/Manipulasi asal usul kayu dan produksi(LHP)<br /> Kolusi/Manipulasi ijin alat berat/angkut<br />PENYALAHGUNAAN DOKUMEN<br /> Dokumen SKSHH palsu/aspal/terbang<br /> Penggunaan SKSHH untuk mendukung penyelundupan<br />Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU)<br />PENYELUNDUPAN<br />Melalui laut antar pulau dan ke LN<br />Melalui darat(daerah perbatasan di Kalimantan)<br />Manfaatkan sistem pasar antar negara (penyimpangan Barter trade pada Free Trade Zone sebagai legalisasi kayu curian)<br />TEBANGAN & PENGANGKUTAN TANPA IJIN<br />Penebangan dan pengangkutan tanpa ada dokumen (Perambahan, penebangan dan pengangkutan liar)<br />14<br />
  35. 35. 15<br />PELAKU PEMBALAKAN LIAR<br />1. Dilakukanoleh operator yang legal (HPH/HPH-HTI/ perkebunan)  prakteknyamelanggarpersyaratandalam HPH karenakelebihanmenebangataumengambilkayupada areal konservasi yang dilindungi. Operator-operator inidiberikanijinuntukmenebangpohonsecaraselektif.<br />2. Dilakukanberdasarkanijin HPH yang diperolehsecaratidaksahyang diterbitkanolehpejabatpemerintahandaerahdanbiasanyaberlakuselama 1 (satu) tahun. Praktekinitelahdisahkanpadatahun 1999, namundicabutkembalimelaluiPeraturanPemerintahNomor 34 Tahun 2002.<br />3. Dilakukanolehorangsetempat yang dikoordinircukongdanpedagangperantarauntuksecaraselektifmenebangpohon-pohon yang memilikinilaiekonomistinggi. Orang-oranginitidakmemilikihakijin yang sahdaripemerintahuntukmenebangpohon. <br />15<br />
  36. 36. 16<br />KENAPA PEMBALAKAN LIAR SULIT DIBRANTAS<br />Pembalakan liar merupakan tindak pidana di bidang kehutanan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak, baik skala nasional maupun internasional. Hal ini terbukti dari ketidak mampuan hukum menjerat aktor ilegal loging. <br />Pembalakan liar tidak lagi murni berdiri sendiri namun telah terbangun kerjasama yang merambah ke praktek perdagangan kayu illegal (illegal timber trade) yang melibatkan komunitas negara luar.  <br />Struktur organisasi dan modus operandi pembalakan liar terorganisir dengan rapi dan profesional seluruh pelaksanaan di lapangan sehingga sering kali sulit bagi perangkat hukum untuk dapat menangkap para ”cukong” sebagai akibat dari sistem serta pranata hukum positif yang ada.<br />16<br />
  37. 37. PERATURAN PERUNDANGAN SAAT INI<br />Pemidanaan Pembalakan Liar dalam UU No. 41 Tahun 1999<br />Pasal 78 jo Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)<br />Pelaku utama (dader)<br />Belum Menjangkau tindak :<br />Percobaan<br />Penyertaan<br />Pembantuan<br />Ancaman Pidana :<br />Minimal Umum – Maksimal Khusus<br />Pasal 53, 54,55, dan 56 KUHP<br />
  38. 38. PENERAPAN PIDANA IL BERLAPIS<br />Pasal 78 jo Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)<br />LEX SPECIALIS<br />Pemidanaan IL dlm UU No. 41/1999<br />SIDIK/ LIDIK<br />Split kasus<br />X<br />Belum Menjangkau tindak :<br />Percobaan<br />Penyertaan<br />Pembantuan<br />Pejabat menerbitkan alas hak tdk prosedur<br />Pasal 53, 54,55, dan 56 KUHP<br />LAPORAN KEHUTANAN<br />KEJAKSAAN<br />POLRI<br />KPK<br />UU KORUPSI<br />SIDIK/LIDIK<br />(Keterangan/ BAP)<br />
  39. 39. PERAMBAHAN<br />
  40. 40. 20<br />PENGGUNAAN KAWASAN<br />PASAL 38 UU NO.41 TAHUN 1999:<br />(1) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN HANYA DAPAT DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN KAWASAN HUTAN LINDUNG.<br />(2) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN TANPA MENGUBAH FUNGSI POKOK KAWASAN HUTAN.<br />(3) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN DILAKUKAN MELALUI IJIN PINJAM PAKAI OLEH MENHUT. PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DILARANG MELAKUKAN PENAMBANGAN DENGAN POLA PERTAMBANGAN TERBUKA.<br />(4) PEMBERIAN IZIN PINJAM PAKAI YANG BERDAMPAK PENTING DAN CAKUPAN LUAS SERTA BERNILAI STRATEGIS DILAKUKAN OLEH MENTERI ATAS PERSETUJUAN DPR.<br />20<br />
  41. 41. PENGERTIAN & MODUS PERAMBAHAN<br />MengerjakankawasanhutanMengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yg berwenang (Perladangan untuk pertanian, atau usaha lainnya)<br />MenggunakankawasanhutanMemanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang (wisata, pengembalaan, perkemahan/penggunaan kawasan hutan tdk sesuai dg izin yg diberikan<br />APA PERAMBAH<br />Melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yg berwenang<br />MendudukikawasanhutanMenguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang (membangun tempat pemukiman, gedung & bangunan lainnya<br />Sumber psl 50 ayat (3) huruf a dan huruf b UU No. 41/99<br />
  42. 42. STRATEGI PENANGANAN PERAMBAHAN HUTAN<br />Membangunsikap mental danperilakumasydanunsurkelembagaandanintrumenhukumygada, agar peduliterhdpkelestarian & kemanfaatanhutanutkkesejahteraanmasy.<br />Melakukanresolusikonflik, dgnmengidentifikasiberbagaipotensikonflikataskawasanhutan dg memperhatikankepentinganmasy, sektorswastadanpemerintah.<br />Mengembangkanmekanismepenyelesaiankonflikygberorientasikonsensussecaraadil, salingmenguntungkan, transparan, bertanggunggugat,<br />Pemantapan penataan ruang melalui koordinasi dengan sektor terkait (BKTRN, BKPRD) & Pemda.<br />
  43. 43. ……..lanjutan<br />Penataan/rekonstruksi batas kawasan hutan.<br />Meningkatkan lapangan kerja melalui : Hutan Tanaman Rakyat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Hutan Kemasyarakatan dan Pembangunan Model Desa Konservasi.<br />Meningkatkan akses masy. setempat terhadap pemanfaatan hutan<br />Memperkuatkelembagaan, padatingkatlokal, regional dannasionaluntukmenjaminketertiban & kepastianhukumdlmpengelolaanhutanygadil, bertanggungjawab, bertanggunggugat, & berkelanjutan.<br />Law enforcement terhadappelaku, aktorintelektualperambah(Penyedia Dana, PengaturLapangan & Pendukung/Pelindung)<br />
  44. 44. SANKSI PERAMBAHAN & PENEBANGAN HUTAN <br />UU No. 41/1999 TTG KEHUTANAN<br />Psl 50 ayat (3) Setiap orang dilarang : <br />Mengerjakandan ataumenggunakandan ataumendudukikawasan hutan secara tidak sah.<br />Merambahkawasan hutan.<br />Melakukanpenebangan pohondalam kawasan hutan denganradius atau jaraksampai dengan :<br />500 m dari tepi waduk atau danau;<br />200 m dr tepi mata air & kiri kanan sungai di daerah rawa;<br />100 m dr kiri kanan tepi anaksungai;<br />2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;<br />130 kali selisih pasang tertinggi & pasang terrendah dr tepi pantai.<br />Psl 78 ayat (2)Barang siapa dg sengaja melanggar ketentuan dlmpsl 50 ayat (3).Hurufa, b,ataucdiancam dg pidanapenjara paling lama 10th&dendapaling banyakRp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). <br />
  45. 45. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN<br />A.Penegakan Hukum:<br /><ul><li>Investigasi/ Penyelidikan, Penyidikan,
  46. 46. Pemberkasan,
  47. 47. Penuntutan,
  48. 48. Proses Pengadilan</li></ul>B. Terobosan Hukum<br /><ul><li>Penuntutan ganti rugi
  49. 49. Tukar menukar kawasan
  50. 50. beleidataukebijakan (policy), dll.</li></li></ul><li>UPAYA OPTIMALISASI GAKKUM OLEH APARAT<br />PENYIDIK POLRI<br />PENYIDIK KEJAKSAAAN<br />PENYIDIK PNS HUT<br />Mulai dari Proses Penyidikan sudah harus mengupayakan DAKWAAN BERLAPIS dgn :<br />UU Kehutanan<br />UU Tipikor<br />UU LingkunganHidup<br />UU Konservasi SDAH&E<br />UU Keimigrasian<br />UU PenataanRuang<br />UU PencucianUang, DLL.<br />MENGEDEPANKAN POLHUT DAN PPNS KEHUTANAN<br /><ul><li>UpayakanSukses VONISsesuaiDakwaanBerlapis.
  51. 51. Hal yang paling fundametal mencermati kelemahan yang ada pada sistem yustisiatau celah-celah dlm perangkat hukum yg bisa dimanfaatkan sbgian pihak utk melakukan IL & IT.</li></li></ul><li>TERIMA KASIH<br />

×