Your SlideShare is downloading. ×
Kejahatan lingkungan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kejahatan lingkungan

1,764
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,764
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KEJAHATAN LINGKUNGAN (ILLEGAL LOGGING DAN PERAMBAHAN)
    Disampaikanoleh :
    DirekturPenyidikandanPengamananHutan
    PadaLokalatihPeningkatanKapasitas SDM UPT Ditjen PHKA danMasyarakatDesaPenyanggaDalamRangkaPengamananKawasanKonservasi
    Samarinda, 18 – 19 Juli 2011
  • 2. DEFINISI KEJAHATAN LINGKUNGAN
    Kejahatanlingkunganadalahsetiappelanggarandarihukumlingkungannasionalatauinternasionalataupelanggaranterhadapaturan yang menjaminkonservasidankeberlanjutandarilingkunganhidupdunia, keanekaragamanhayati, atausumberdayaalam (INTERPOL)
    Kejahatanterhadaplingkunganmerupakanmasalahinternasional yang serius yang dapatberpengaruhbaiklangsungmaupuntidaklangsungterhadapperekonomiannegara, keamanan, ataukelangsunganhidup. Dampaknyadapatdirasakandalambanyakhal, mulaidarimenipisnyasumberdayaalamsampaikerusakan habitat dandarikepunahanspesiessampaikematianmanusia.
  • 3. HUKUM INTERNASIONAL
    Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 23
    1.2 Convention against Transnational Organised Crime 26
    1.3 Convention against Corruption 27
    1.4 Non-enforceable International Conventions 28
    1.5 Bilateral Agreements
  • 4. 4
    KAWASANHUTANBERDASARKAN FUNGSI
    Luas : 132.397.729 ha
    (71% daridaratan Indonesia)
  • 5. POTENSI INDONESIA
    Indonesia :
    • Pulau ± 17.508 buah
    • 6. Teritorial membentang spjg ± 5.000 km & ± 2.000 km melbr diatas grs khatulistiwa
    • 7. Panjang pantai ± 81.791 km
    • 8. Luas laut ± 7,1 juta km2.
    Potensi sumberdaya alam
    tidak kurang dari :
    • 25.000 jenis flora
    • 9. 400.000 jenis fauna
    Jenis-jenis flora& fauna al :
    • 1.539 jenis burung,
    • 10. 515 jenis mamalia,
    • 11. 2.500 jenis moluska,
    • 12. 214 jenis krustacea,
    • 13. 2.000 jenis reptil,
    • 14. 1.000 jenis amfibia,
    • 15. 3.000 jenis ikan,
    • 16. 6 jenis penyu,
    • 17. 25 jenis Mamalia laut,
    • 18. 450 jenis Terumbu karang,
    • 19. 27.500 jenis tumbuhan berbunga,
    • 20. 10.000 jenis pohon,
    • 21. 5.000 jenis anggrek,
    • 22. 500 jenis paku-pakuan,.
  • LAJU DEFORESTASI
    POTENSI
    MASALAH SAAT INI
    Hutantropisketigaterluasdidunia dg kekayaankeanekaragamanhayati & ekosistemtinggi
    Sebagaiparu-parudunia(120,35 jt ha, menutup 63% daratan)
    Menyediakanberbagaijaslingk.
    Memilikiperandlmmendukungpemb. ekonomi
    Illegal logging & Illegal Timber Trade
    Perburuan liar/ pengumpulan TSL secarailegal/ Perdagangan liar
    Pasarkayugelap & mafia internas. IL & IT
    PerambahanKawsanHutan
    Pembakaranhutan
    Penambangan liar
    Terbatasnyalapangankerja
    Kondisisosekmasysekitarhutan minimal
    1987-1997 : 1,87 juta ha/tahun
    1997-2000 : 3,50 juta ha/tahun
    2000-2005 : 1,08 juta ha/tahun
    DAMPAK
    Ekologi(Degradasihutan, kwalitasekosistem, Kehati, rawanbencanaalam)
    Ekonomi(PNBP hilang, hargakayurendah)
    Sosbud(pergeserannilaimasy:skeptis, anarkhis, dll)
    POTENSI & MASALAH HUTAN INDONESIA
  • 23. TINDAK PIDANA KEHUTANAN (TIPIHUT)
    ILLEGAL LOGGING
    PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN
    PEREDARAN ILEGAL TUMBUHAN DAN SATWA LIAR (TSL)
    PENAMBANGAN ILEGAL
    KEBAKARAN HUTAN
  • 24. MENGAPA TIPIHUT MENJADI ISU UTAMA ?
    ASPEK EKONOMI
    KehilanganDevisa
    Hargakayurendah
    RestrukturisasiIndustriKehutanantidakterbangun
    ASPEK EKOLOGI
    Degragasihutandanmemperluaslahankritis
    Kualitasekosistemturundankehilangankeanekaragamanhayati
    Menyebabkanbanjir, kebakaranhutan, longsordangersang
    ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA
    Merubahnilai-nilaisosial (konsumtif, skeptis, anarkis, dll)
    Kepedulianmasyarakatpadafungsihutanrendah (Economy oriented)
    Kearifanmasyarakatlokalhilang
    Kesenjangansosial
    Kehilanganketertarikanpadaalamdanlingkungan
  • 25. BENTUK PERBUATAN TIPIHUT
    PENYERTAAN & PEMBANTUAN
    PEMANFAATAN LANJUTAN
    Penebanganpohontanpaizinygsah
    PerambahanHutan & mendudukikawasanhutan
    Pembakarankawasanhutan
    Penambangan liar
    Konversikawasanhutantidakmengikutiketentuan
    Perburuan liar/ pengumpulan TSL secarailegal
    Penerbitan Surat/Dokumen/Izin tdk sah
    Pengangkutan HH tanpaizin
    Penguasaan HH tdksah
    Membawaalatberattanpaizinygsah
    TINDAKAN DILAPANGAN
    Penyedia Dana
    Pengatur Lapangan
    Pendukung/Pelindung
    BELUM TERJANGKAU UU KEHUTANAN
    KUHP
    Pengolahan
    Perdagangan
    Produksi Lanjutan
    SL Loundrying
    Percobaan (53 & 54)
    Penyertaan (55)
    Pembantuan (56)
  • 26. ILLEGAL LOGGING
  • 27. ILLEGAL
    LOGGING
    adalah suatu praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negaramelalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah
    PENGERTIAN ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN TERMINOLOGI BAHASA
    Aspek simplikasi sematik
    Praktik penebangan liar
    ILLEGAL :Praktiktidaksah
    ILLEGAL
    LOGGING
    LOGGING :Pembalakan/ pemanenankayu
    Praktiklpemanenankybeserta proses secrtdksah (tdkmengikutiprosdratautatacaraygtelahditetapkan) ->perencn, perizinan, modal, pemanenanhinggapascapemanenan ->angkut, tataniaga, pengolahanhinggapenyelundupan)
    Aspek integratif
  • 28. 12
    PENGERTIAN ILLEGAL LOGGING (IL) UU No. 41/99 TTG KEHUTANAN
    Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap ORANG/KELOMPOK ORG atau BADAN HUKUM dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa :
    • Menebang,memanenataumemungutHasilHutanKayu (HHK) darikwshutantanpaijin/hak;
    • 29. Menerima, membeli, menjual, menerimatukar, menerimatitipan, menyimpan, memilikiataumenggunakan HHK ygdidugadipungutsecaratidaksah;
    • 30. Mengangkut,menguasaiataumemiliki HHK tdkdilengkapibersamasama SKSHH (SuratKeteranganSahnyaHasilHutan);
    • 31. Membawa alat berat & alatlainnyayglazimataupatutdidugaakandigunakanutkmengangkut/mengambil HHK didlmkwshutantanpaizindari yang berwenang;
    • 32. Membawaalatyglazimdigunakanutkmenebang,memotongataumemebelahphndlmkwshutantanpaijinpejabatberwenang.
    12
  • 33. ILLEGAL LOGGING = BIOTERORISME
    Kejahatan pidana
    Lintas negara
    Terorganisir scr sistemtis
    Memiliki jaringan
    Mengancam kehidupan
    ILLEGAL
    LOGGING = BIOTERORISME
    Dg mempertimbangkan intensitas & dampak mengancam kelestarian lingk & kehidupan umat manusia secara lintas teritorial dan lintas generasi, maka berkembang wacana yg menempatkan IL sebagi bentuk kejahatan TERORISME LINGKUNGAN (BIOTERORISME)
    Terorisme bentuk kejahatan lintas negara, terorganisir, termasuk tindak pidana internasional, mempunyai jaringan luas  mengancam perdamaian dan keamanan nasional/ Internasional
    teror : Ancaman
    Paham atau aliran yg menggunakan mekanisme ancaman utk rasa ketakutan sebagai salah satu strategi
    ILLOG
    TERORISME (entimologi)
    UU.No. 15/2003
    isme : Paham
  • 34. 14
    MODUS OPERANDI IL & IT
    PENYUAPAN
    Memberi uang/hadiah kpd oknum aparat
    Membiayai backing dan pengawal oknum aparat
    Membiayai massa utk pembenaran/unjuk rasa
    PENYALAHGUNAAN WEWENANG
    Kolusi penerbitan IUPHHK, ijin HPH 100 Ha,IPK & ISL
    Kolusi penerbitan dan perpanjangan ijin dan SKSHH
    Kolusi/Manipulasi asal usul kayu dan produksi(LHP)
    Kolusi/Manipulasi ijin alat berat/angkut
    PENYALAHGUNAAN DOKUMEN
    Dokumen SKSHH palsu/aspal/terbang
    Penggunaan SKSHH untuk mendukung penyelundupan
    Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU)
    PENYELUNDUPAN
    Melalui laut antar pulau dan ke LN
    Melalui darat(daerah perbatasan di Kalimantan)
    Manfaatkan sistem pasar antar negara (penyimpangan Barter trade pada Free Trade Zone sebagai legalisasi kayu curian)
    TEBANGAN & PENGANGKUTAN TANPA IJIN
    Penebangan dan pengangkutan tanpa ada dokumen (Perambahan, penebangan dan pengangkutan liar)
    14
  • 35. 15
    PELAKU PEMBALAKAN LIAR
    1. Dilakukanoleh operator yang legal (HPH/HPH-HTI/ perkebunan)  prakteknyamelanggarpersyaratandalam HPH karenakelebihanmenebangataumengambilkayupada areal konservasi yang dilindungi. Operator-operator inidiberikanijinuntukmenebangpohonsecaraselektif.
    2. Dilakukanberdasarkanijin HPH yang diperolehsecaratidaksahyang diterbitkanolehpejabatpemerintahandaerahdanbiasanyaberlakuselama 1 (satu) tahun. Praktekinitelahdisahkanpadatahun 1999, namundicabutkembalimelaluiPeraturanPemerintahNomor 34 Tahun 2002.
    3. Dilakukanolehorangsetempat yang dikoordinircukongdanpedagangperantarauntuksecaraselektifmenebangpohon-pohon yang memilikinilaiekonomistinggi. Orang-oranginitidakmemilikihakijin yang sahdaripemerintahuntukmenebangpohon.
    15
  • 36. 16
    KENAPA PEMBALAKAN LIAR SULIT DIBRANTAS
    Pembalakan liar merupakan tindak pidana di bidang kehutanan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak, baik skala nasional maupun internasional. Hal ini terbukti dari ketidak mampuan hukum menjerat aktor ilegal loging.
    Pembalakan liar tidak lagi murni berdiri sendiri namun telah terbangun kerjasama yang merambah ke praktek perdagangan kayu illegal (illegal timber trade) yang melibatkan komunitas negara luar. 
    Struktur organisasi dan modus operandi pembalakan liar terorganisir dengan rapi dan profesional seluruh pelaksanaan di lapangan sehingga sering kali sulit bagi perangkat hukum untuk dapat menangkap para ”cukong” sebagai akibat dari sistem serta pranata hukum positif yang ada.
    16
  • 37. PERATURAN PERUNDANGAN SAAT INI
    Pemidanaan Pembalakan Liar dalam UU No. 41 Tahun 1999
    Pasal 78 jo Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)
    Pelaku utama (dader)
    Belum Menjangkau tindak :
    Percobaan
    Penyertaan
    Pembantuan
    Ancaman Pidana :
    Minimal Umum – Maksimal Khusus
    Pasal 53, 54,55, dan 56 KUHP
  • 38. PENERAPAN PIDANA IL BERLAPIS
    Pasal 78 jo Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)
    LEX SPECIALIS
    Pemidanaan IL dlm UU No. 41/1999
    SIDIK/ LIDIK
    Split kasus
    X
    Belum Menjangkau tindak :
    Percobaan
    Penyertaan
    Pembantuan
    Pejabat menerbitkan alas hak tdk prosedur
    Pasal 53, 54,55, dan 56 KUHP
    LAPORAN KEHUTANAN
    KEJAKSAAN
    POLRI
    KPK
    UU KORUPSI
    SIDIK/LIDIK
    (Keterangan/ BAP)
  • 39. PERAMBAHAN
  • 40. 20
    PENGGUNAAN KAWASAN
    PASAL 38 UU NO.41 TAHUN 1999:
    (1) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN HANYA DAPAT DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN KAWASAN HUTAN LINDUNG.
    (2) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN TANPA MENGUBAH FUNGSI POKOK KAWASAN HUTAN.
    (3) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN DILAKUKAN MELALUI IJIN PINJAM PAKAI OLEH MENHUT. PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DILARANG MELAKUKAN PENAMBANGAN DENGAN POLA PERTAMBANGAN TERBUKA.
    (4) PEMBERIAN IZIN PINJAM PAKAI YANG BERDAMPAK PENTING DAN CAKUPAN LUAS SERTA BERNILAI STRATEGIS DILAKUKAN OLEH MENTERI ATAS PERSETUJUAN DPR.
    20
  • 41. PENGERTIAN & MODUS PERAMBAHAN
    MengerjakankawasanhutanMengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yg berwenang (Perladangan untuk pertanian, atau usaha lainnya)
    MenggunakankawasanhutanMemanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang (wisata, pengembalaan, perkemahan/penggunaan kawasan hutan tdk sesuai dg izin yg diberikan
    APA PERAMBAH
    Melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yg berwenang
    MendudukikawasanhutanMenguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang (membangun tempat pemukiman, gedung & bangunan lainnya
    Sumber psl 50 ayat (3) huruf a dan huruf b UU No. 41/99
  • 42. STRATEGI PENANGANAN PERAMBAHAN HUTAN
    Membangunsikap mental danperilakumasydanunsurkelembagaandanintrumenhukumygada, agar peduliterhdpkelestarian & kemanfaatanhutanutkkesejahteraanmasy.
    Melakukanresolusikonflik, dgnmengidentifikasiberbagaipotensikonflikataskawasanhutan dg memperhatikankepentinganmasy, sektorswastadanpemerintah.
    Mengembangkanmekanismepenyelesaiankonflikygberorientasikonsensussecaraadil, salingmenguntungkan, transparan, bertanggunggugat,
    Pemantapan penataan ruang melalui koordinasi dengan sektor terkait (BKTRN, BKPRD) & Pemda.
  • 43. ……..lanjutan
    Penataan/rekonstruksi batas kawasan hutan.
    Meningkatkan lapangan kerja melalui : Hutan Tanaman Rakyat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Hutan Kemasyarakatan dan Pembangunan Model Desa Konservasi.
    Meningkatkan akses masy. setempat terhadap pemanfaatan hutan
    Memperkuatkelembagaan, padatingkatlokal, regional dannasionaluntukmenjaminketertiban & kepastianhukumdlmpengelolaanhutanygadil, bertanggungjawab, bertanggunggugat, & berkelanjutan.
    Law enforcement terhadappelaku, aktorintelektualperambah(Penyedia Dana, PengaturLapangan & Pendukung/Pelindung)
  • 44. SANKSI PERAMBAHAN & PENEBANGAN HUTAN
    UU No. 41/1999 TTG KEHUTANAN
    Psl 50 ayat (3) Setiap orang dilarang :
    Mengerjakandan ataumenggunakandan ataumendudukikawasan hutan secara tidak sah.
    Merambahkawasan hutan.
    Melakukanpenebangan pohondalam kawasan hutan denganradius atau jaraksampai dengan :
    500 m dari tepi waduk atau danau;
    200 m dr tepi mata air & kiri kanan sungai di daerah rawa;
    100 m dr kiri kanan tepi anaksungai;
    2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
    130 kali selisih pasang tertinggi & pasang terrendah dr tepi pantai.
    Psl 78 ayat (2)Barang siapa dg sengaja melanggar ketentuan dlmpsl 50 ayat (3).Hurufa, b,ataucdiancam dg pidanapenjara paling lama 10th&dendapaling banyakRp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
  • 45. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
    A.Penegakan Hukum:
    • Investigasi/ Penyelidikan, Penyidikan,
    • 46. Pemberkasan,
    • 47. Penuntutan,
    • 48. Proses Pengadilan
    B. Terobosan Hukum
    • Penuntutan ganti rugi
    • 49. Tukar menukar kawasan
    • 50. beleidataukebijakan (policy), dll.
  • UPAYA OPTIMALISASI GAKKUM OLEH APARAT
    PENYIDIK POLRI
    PENYIDIK KEJAKSAAAN
    PENYIDIK PNS HUT
    Mulai dari Proses Penyidikan sudah harus mengupayakan DAKWAAN BERLAPIS dgn :
    UU Kehutanan
    UU Tipikor
    UU LingkunganHidup
    UU Konservasi SDAH&E
    UU Keimigrasian
    UU PenataanRuang
    UU PencucianUang, DLL.
    MENGEDEPANKAN POLHUT DAN PPNS KEHUTANAN
    • UpayakanSukses VONISsesuaiDakwaanBerlapis.
    • 51. Hal yang paling fundametal mencermati kelemahan yang ada pada sistem yustisiatau celah-celah dlm perangkat hukum yg bisa dimanfaatkan sbgian pihak utk melakukan IL & IT.
  • TERIMA KASIH