BAHAN KULIAH
PENGANTAR ILMU
PERTANIAN
Kelembagaan Pertanian
Lia Kristiana., MP
Dosen Faperta UIM, PAMEKASAN
KELEMBAGAAN PERTANIAN
Kelembagaan pertanian adalah norma atau
kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta
dipraktekkan te...


Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan
fungsi kelembagaan petani merupakan bagian
pranata sosial yang memfasilita...
Kelembagaan pertanian juga memiliki titik
strategis (entry point) dalam menggerakkan
sistem agribisnis di pedesaan.
 Untu...






Peran kelembagaan dalam membangun dan
mengembangkan sektor pertanian di Indonesia
terutama terlihat dalam kegiata...
Pada subsector peternakan dikembangkan
berbagai program dan lembaga pembangunan
koersif, seperti Bimas Ayam Ras, Intensifi...


Hal ini sejalan dengan hasil berbagai
pengamatan yg menyimpulkan bahwa bila
inisiatif pembangunan pertanian dilaksanaka...
MENURUT DIMYATI (2007), PERMASALAHAN YANG
MASIH MELEKAT PADA SOSOK PETANI
DAN KELEMBAGAAN PETANI DI INDONESIA ADALAH:

1. ...
UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN DI ATAS PERLU
MELAKUKAN UPAYA PENGEMBANGAN,
PEMBERDAYAAN, DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

(seperti...


Dengan demikian, penguatan dan pemberdayaan
kelembagaan tersebut juga untuk menghasilkan
pencapaian kesinambungan dan k...
KETIDAKBERDAYAAN PETANI
Problem mendasar bagi mayoritas petani
Indonesia adalah ketidakberdayaan dalam
melakukan negosiasi...
Petani kesulitan menjual hasil panennya karena
tidak punya jalur pemasaran sendiri, akibatnya
petani menggunakan sistim te...
Oleh karena itu penyuluhan pertanian harus
lebih
tertuju
pada
upaya
membangun
kelembagaan.
 Lembaga ini hanya dapat berpe...
LANJUTAN KONSOLIDASI PETANI…


Peningkatan
posisi
tawar
petani
dapat
meningkatkan akses masyarakat pedesaan
dalam kegiata...
MENURUT AKHMAD (2007), UPAYA YANG HARUS
DILAKUKAN PETANI UNTUK MENAIKKAN POSISI TAWAR
PETANI ADALAH DENGAN:


a. Konsolid...
Kolektifikasi modal adalah upaya membangun
modal secara kolektif dan swadaya, misalnya
dengan gerakan simpan-pinjam produk...
B. KOLEKTIFIKASI PRODUKSI
Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan
produksi secara kolektif untuk menentukan pola,
jenis,...
LANJUTAN KOLEKTIFIKASI
PRODUKSI
faktor produksi, dan kemudahan dalam
pengelolaan produksi, misalnya dalam
 penanganan ham...
C. KOLEKTIFIKASI DLM
PEMASARAN PRODUK
Hal ini dilakukan untuk
 mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan
skala kuantitas ...
LANJUTAN KOLEKTIFIKASI DLM
PEMASARAN…


Upaya kolektifikasi tersebut tidak berarti
menghapus peran dan posisi pedagang
di...
PERMASALAHAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PETANI:
Petani jika berusahatani secara individu terus
berada di pihak yang lemah ka...
KELEMBAGAAN PETANI DI DESA UMUMNYA TIDAK BERJALAN
DENGAN BAIK INI
DISEBABKAN (ZURAIDA DAN RIZAL, 1993; AGUSTIAN, DKK, 2003...
LANJUTAN PENYEBAB GAGALNYA
KELEMBAGAAN..
3.

Pengelolaan kegiatan produktif anggota
kelompok bersifat individu. Kelompok s...
4. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan
tidak menggunakan basis social capital setempat
dengan prinsip kemandirian lok...
6. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan
berdasarkan pendekatan yang top down,
menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi
...
8. Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun
pembinaan yang dijalankan cenderung
individual, yaitu hanya kepada pengurus....
9. Pengembangan kelembagaan selalu
menggunakan jalur struktural, dan lemah dari
pengembangan aspek kulturalnya. Struktural...
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
PETANI PADA UMUMNYA ADALAH:
lemah dalam hal permodalan. Akibatnya tingkat
penggunaan saprodi re...
LANJUTAN PERMASALAHAN YG
DIALAMI PETANI:


ketersediaan
faktor
pendukung
seperti
infrastruktur, lembaga ekonomi pedesaan,...
SOLUSI…


1.

2.

3.

Kesadaran yg perlu dibangun petani adlh
kesadaran berkomunitas/kelompok atas dasar
kebutuhan, bukan...
Ada empat kriteria agar asosiasi petani itu kuat
dan mampu berperan aktif dalam
memperjuangkan hak-haknya, yaitu:
(1) asos...


Dengan terbangunnya kesadaran seperti diatas,
maka diharapkan petani mampu berperan
sebagai kelompok yang kuat dan mand...
PRINSIP-PRINSIP YANG HARUS
DIPENUHI OLEH SUATU KELEMBAGAAN
PETANI AGAR TETAP
EKSIS DAN BERKELANJUTAN ADALAH:
Prinsip otono...
Kebebasan inilah yang memungkinkan individuindividu menjadi otonom sehingga mereka
dapat mengaktualisasikan segala potensi...
B. OTONOMI DESA (SPESIFIK
LOKAL).




Pengembangan kelembagaan di pedesaan disesuaikan
dengan potensi desa itu sendiri (...
2. PRINSIP PEMBERDAYAAN


Pemberdayaan mengupayakan bagaiamana
individu, kelompok, atau komunitas berusaha
mengontrol keh...


Pemberdayaan berarti mempersiapkan
masyarakat desa untuk untuk memperkuat diri
dan kelompok mereka dalam berbagai hal, ...
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PADA
MASA DEPAN PERLU DIARAHKAN AGAR
BERORIENTASI PADA:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Pengusahaan ...


Beberapa
kunci
dalam
pengembangan
kelembagaan untuk pemberdayaan adalah :
adanya akses kepada informasi, sikap inklusif...
3. PRINSIP KEMANDIRIAN LOKAL.
Pendekatan pembangunan melalui cara pandang
kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa semua
tah...


Diperlukan
kelembagaan
yang
mampu
memberikan kekuatan bagi petani (posisi tawar
yang tinggi). Kelembagaan pertanian dal...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

TM 3_Kelembagaan Pertanian (PIP_1)

1,047

Published on

Materi tentang kelembagaan pertanian

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,047
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TM 3_Kelembagaan Pertanian (PIP_1)

  1. 1. BAHAN KULIAH PENGANTAR ILMU PERTANIAN Kelembagaan Pertanian Lia Kristiana., MP Dosen Faperta UIM, PAMEKASAN
  2. 2. KELEMBAGAAN PERTANIAN Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. R ahardjo (1999) menyatakan bahwa kelembagaan sosial (s o c ia l ins titutio n) secara ringkas dapat diartikan sebagai ko m p le ks no rm a -no rm a a ta u ke bia s a a n-ke bia s a a n untuk m e m p e rta ha nka n nila inila i y a ng d ip a nd a ng s a ng a t p e nting d a la m m a s y a ra ka t, m e rup a ka n wa d a h d a n p e rwujud a n y a ng le bih ko nkre t d a ri kultur d a n s truktur. 
  3. 3.  Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau social interplay dalam suatu komunitas
  4. 4. Kelembagaan pertanian juga memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan.  Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani).  Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan (Suradisastra, 2008) 
  5. 5.    Peran kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian di Indonesia terutama terlihat dalam kegiatan pertanian tanaman pangan, khususnya padi. Di tingkat makro nasional, peran lembaga pembangunan pertanian sangat menonjol dalam program dan proyek intensifikasi dan peningkatan produksi pangan. Kegiatan pembangunan pertanian dituangkan dalam bentuk program dan proyek dengan membangun kelembagaan koersif (kelembagaan yang dipaksakan), seperti Padi Sentra, Demonstrasi Massal (Demas), Bimbingan Massal (Bimas), Bimas Gotong Royong, Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD), Insus, dan Supra Insus.
  6. 6. Pada subsector peternakan dikembangkan berbagai program dan lembaga pembangunan koersif, seperti Bimas Ayam Ras, Intensifikasi Ayam Buras (Intab), Intensifikasi Ternak Kerbau (Intek), dan berbagai program serta kelembagaan intensifikasi lainnya.  Kondisi di atas menunjukkan signifikansi keberdayaan kelembagaan dalam akselerasi pembangunan sektor pertanian. 
  7. 7.  Hal ini sejalan dengan hasil berbagai pengamatan yg menyimpulkan bahwa bila inisiatif pembangunan pertanian dilaksanakan oleh suatu kelembagaan atau organisasi, di mana indivu-individu yg memiliki jiwa berorganisasi menggabungkan pengetahuan dalam tahap perencanaan dan implementasu inisiatif tersebut maka peluang keberhasilan pembangunan pertanian menjadi semakin besar (Dc Los Reyes dan Jopilo 1986; USAID 1987: Kottak 1991: Uphoff 1992a dalam Sradisastra, 2011)
  8. 8. MENURUT DIMYATI (2007), PERMASALAHAN YANG MASIH MELEKAT PADA SOSOK PETANI DAN KELEMBAGAAN PETANI DI INDONESIA ADALAH: 1. Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran. 2. Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (on farm). 3. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.
  9. 9. UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN DI ATAS PERLU MELAKUKAN UPAYA PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN (seperti: kelompoktani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan permodalan) dan diharapkan dapat melindungi bargaining position petani.  Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai produsen maupun penikmat hasil jerih payah usahatani mereka terutama diwujudkan melalui tingkat harga output yang layak dan menguntungkan petani.. 
  10. 10.  Dengan demikian, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut juga untuk menghasilkan pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung SDA dan berbagai usaha untuk menopang dan menunjang aktivitas kehidupan pembangunan pertanian di pedesaan.
  11. 11. KETIDAKBERDAYAAN PETANI Problem mendasar bagi mayoritas petani Indonesia adalah ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya.  Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah, hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani.  Menurut Branson dan Douglas (1983), lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. 
  12. 12. Petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak punya jalur pemasaran sendiri, akibatnya petani menggunakan sistim tebang jual. Dengan sistim ini sebanyak 40 % dari hasil penjualan panenan menjadi milik tengkulak.  Kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai dengan peningkatan posisi tawar petani.  Hal ini dapat dilakukan jika petani tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menghimpun kekuatan dalam suatu lembaga yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi mereka 
  13. 13. Oleh karena itu penyuluhan pertanian harus lebih tertuju pada upaya membangun kelembagaan.  Lembaga ini hanya dapat berperan optimal apabila penumbuhan dan pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh petani sehingga petani harus menjadi subjek dalam proses tersebut (Jamal, 2008). 
  14. 14. LANJUTAN KONSOLIDASI PETANI…  Peningkatan posisi tawar petani dapat meningkatkan akses masyarakat pedesaan dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga bentuk kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh para petani dapat dihindarkan.
  15. 15. MENURUT AKHMAD (2007), UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN PETANI UNTUK MENAIKKAN POSISI TAWAR PETANI ADALAH DENGAN:  a. Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran. Konsolidasi tersebut pertama dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian, meliputi kolektifikasi modal, kolektifikasi produksi, dan kolektifikasi pemasaran.
  16. 16. Kolektifikasi modal adalah upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya, misalnya dengan gerakan simpan-pinjam produktif yang mewajibkan anggotanya menyimpan tabungan dan meminjamnya sebagai modal produksi, bukan kebutuhan konsumtif. Hal ini dilakukan agar pemenuhan modal kerja pada awal  masa tanam dapat dipenuhi sendiri, dan mengurangi ketergantungan kredit serta  jeratan hutang tengkulak. 
  17. 17. B. KOLEKTIFIKASI PRODUKSI Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besar dari banyak produsen.  Efisisensi dapat dicapai karena dengan skala yang lebih besar dan terkoordinasi dapat dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan 
  18. 18. LANJUTAN KOLEKTIFIKASI PRODUKSI faktor produksi, dan kemudahan dalam pengelolaan produksi, misalnya dalam  penanganan hama dan penyakit. Langkah ini juga dapat menghindari kompetisi yang tidak sehat di antara produsen yang justru akan merugikan, misalnya dalam irigasi dan jadwal tanam. 
  19. 19. C. KOLEKTIFIKASI DLM PEMASARAN PRODUK Hal ini dilakukan untuk  mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian.  Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengkikis jaring-jaring tengkulak yang dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual.
  20. 20. LANJUTAN KOLEKTIFIKASI DLM PEMASARAN…  Upaya kolektifikasi tersebut tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang distributor dalam rantai pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien dengan pemangkasan rantai tata niaga yang tidak menguntungkan.
  21. 21. PERMASALAHAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI: Petani jika berusahatani secara individu terus berada di pihak yang lemah karena petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah.  Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan penguatan kelembagaan lewat kelompoktani karena dengan berkelompok maka petani tersebut akan lebih kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun permodalannya. 
  22. 22. KELEMBAGAAN PETANI DI DESA UMUMNYA TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK INI DISEBABKAN (ZURAIDA DAN RIZAL, 1993; AGUSTIAN, DKK, 2003; SYAHYUTI, 2003; PURWANTO, DKK, 2007): 1. 2. Kelompoktani pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program, dan kurang menjamin kemandirian kelompok dan keberlanjutan kelompok. Partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok masih relatif rendah, ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok rendah (hanya mencapai 50%)
  23. 23. LANJUTAN PENYEBAB GAGALNYA KELEMBAGAAN.. 3. Pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. Kelompok sebagai forum kegiatan bersama belum mampu menjadi wadah pemersatu kegiatan anggota dan pengikat kebutuhan anggota secara bersama, sehingga kegiatan produktif individu lebih menonjol. Kegiatan atau usaha produktif anggota kelompok dihadapkan pada masalah kesulitan permodalan, ketidakstabilan harga dan jalur pemasaran yang terbatas.
  24. 24. 4. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis social capital setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan. 5. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep cetak biru (blue print approach) yang seragam. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan.
  25. 25. 6. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan pendekatan yang top down, menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat. 7. Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya agar terjalin kerjasama yang pada tahap selanjutnya diharapkan daya tawar mereka meningkat. Untuk ikatan vertikal diserahkan kepada mekanisme pasar, dimana otoritas pemerintah  sulit menjangkaunya.
  26. 26. 8. Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada kontaktani memang lebih murah, namun pendekatan ini tidak mengajarkan bagaimana meningkatkan kinerja kelompok misalnya, karena tidak ada social learning approach.
  27. 27. 9. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktural organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti oleh pengembangan aspek kulturalnya. Sikap berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya, meskipun wadahnya sudah tersedia.
  28. 28. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PETANI PADA UMUMNYA ADALAH: lemah dalam hal permodalan. Akibatnya tingkat penggunaan saprodi rendah, inefisien skala usaha karena umumnya berlahan sempit, dan karena terdesak masalah keuangan posisi tawar ketika panen lemah  produk yang dihasilkan petani relatif berkualitas rendah, karena umumnya budaya petani di pedesaan dalam melakukan praktek pertanian masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (subsisten), dan belum berorientasi pasar. 
  29. 29. LANJUTAN PERMASALAHAN YG DIALAMI PETANI:  ketersediaan faktor pendukung seperti infrastruktur, lembaga ekonomi pedesaan, intensitas penyuluhan, dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan, guna mendorong usahatani dan meningkatkan akses petani terhadap pasar (Saragih, 2002).
  30. 30. SOLUSI…  1. 2. 3. Kesadaran yg perlu dibangun petani adlh kesadaran berkomunitas/kelompok atas dasar kebutuhan, bukan paksaan & dorongan proyekproyek tertentu. Tujuannya adl: u/ mengorganisasikan kekuatan pr petani dlm memperjuangkan hak2 nya Memperoleh posisi tawar & informasi pasar yg akurat terutama berkaitan dgn harga produk pertanian Berperan dalam negosiasi & menentukan harga produk pertanian yg diproduksi anggota (Masmulyadi, 2007)
  31. 31. Ada empat kriteria agar asosiasi petani itu kuat dan mampu berperan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, yaitu: (1) asosiasi harus tumbuh dari petani sendiri, (2) pengurusnya berasal dari para petani dan dipilih secara berkala, (3) memiliki kekuatan kelembagaan formal dan (4) bersifat partisipatif. 
  32. 32.  Dengan terbangunnya kesadaran seperti diatas, maka diharapkan petani mampu berperan sebagai kelompok yang kuat dan mandiri, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya dan memiliki akses pasar dan akses perbankan.
  33. 33. PRINSIP-PRINSIP YANG HARUS DIPENUHI OLEH SUATU KELEMBAGAAN PETANI AGAR TETAP EKSIS DAN BERKELANJUTAN ADALAH: Prinsip otonomi (spesifik lokal). / Pengertian prinsip otonomi disini dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu : a. Otonomi individu. Pada tingkat rendah, makna dari prinsip otonomi adalah mengacu pada individu sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari sang pencipta (Basri, 2005). 1.
  34. 34. Kebebasan inilah yang memungkinkan individuindividu menjadi otonom sehingga mereka dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom ini selanjutnya akan membentuk komunitas yuang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul (Syahyuti, 2007).
  35. 35. B. OTONOMI DESA (SPESIFIK LOKAL).   Pengembangan kelembagaan di pedesaan disesuaikan dengan potensi desa itu sendiri (spesifik lokal). Pedesaan di Indonesia, disamping bervariasi dalam kemajemukan sistem, nilai, dan budaya; juga memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang dan beragam pula. Kelembagaan, termasuk organisasi, dan perangkatperangkat aturan dan hukum memerlukan penyesuaian sehingga peluang bagi setiap warga masyarakat untuk bertindak sebagai subjek dalam pembangunan yang berintikan gerakan dapat tumbuh di semua bidang kehidupannya. Disamping itu, harus juga memperhatikann elemen-elemen tatanan
  36. 36. 2. PRINSIP PEMBERDAYAAN  Pemberdayaan mengupayakan bagaiamana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian (Payne, 1997).
  37. 37.  Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa untuk untuk memperkuat diri dan kelompok mereka dalam berbagai hal, mulai dari soal kelembagaan, kepemimpinan, sosial ekonomi, dan politik dengan menggunakan basis kebudayaan mereka sendiri (Taylor dan Mckenzie, 1992).
  38. 38. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PADA MASA DEPAN PERLU DIARAHKAN AGAR BERORIENTASI PADA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pengusahaan komoditas (pangan/non pangan) yang paling menguntungkan, Skala usaha ekonomis dan teknologi padat karya, Win-win mutualy dengan kemitraan yang kolehial, Tercipta interdependensi hulu-hilir, Modal berkembang dan kredit melembaga (bank, koperasi, petani), Koperatif, kompetitif dan transparan melalui sistem informasi bisnis, Memanfaatkan peluang di setiap subsistem agribisnis, serta Dukungan SDM yang berpendidikan, rasional, mandiri, informatif, komunikatif, dan partisipatif (inovatif) (Elizabeth, 2007b).
  39. 39.  Beberapa kunci dalam pengembangan kelembagaan untuk pemberdayaan adalah : adanya akses kepada informasi, sikap inklusif dan partisipasi, akuntabilitas, dan pengembangan organisasi lokal (Saptana, dkk, 2003).
  40. 40. 3. PRINSIP KEMANDIRIAN LOKAL. Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara desentralisasi.  Upaya pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom, dimana setiap komponen akan tetap eksis dengan berbagai keragaman (diversity) yang dikandungnya (Amien, 2005). 
  41. 41.  Diperlukan kelembagaan yang mampu memberikan kekuatan bagi petani (posisi tawar yang tinggi). Kelembagaan pertanian dalam hal ini mampu memberikan jawaban ata permasalahan di atas. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×