Dokumen tersebut membahas tentang inpassing jabatan fungsional dan angka kredit bagi guru bukan PNS, termasuk persyaratan, prosedur pengajuan, jenjang jabatan yang dapat diraih, serta pejabat yang berwenang menetapkan inpassing.

1. INPASSING GURU BUKAN PNS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
2011
201 1

2. Dasar Hukum
1. UU No 20 Th 2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Th 2003 No 78,
Tambahan Lembaran Negara RI No 4301);
2. UU No 14 Th 2005 ttg Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Th 2005 No 157, Tambahan
Lembaran Negara RI No 4586);
3. PP No 19 Tahun 2005 ttg Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Th 2005 No 41,
Tambahan Lembaran Negara RI No 4496);
4. PP No 74 Tahun 2008 ttg Guru;
5. Perpres No 47 Th 2009 ttg Pembentukan dan Organsasi Kementerian Negara;
6. Perpres No 9 Th 2005 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dgn Perpres No 94 Th 2006;
7. Keppres No 87 Th 1999 ttg Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keppres No 84/P Th 2009 ttg Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. PP No 41 Tahun 2009 ttg Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan
Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
10. Kepmenpan No 84/1993 ttg Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Kepmendikbud RI No 025/0/1995 ttg Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Permendiknas RI No 22 Tahun 2010 ttg Perubahan atas Permendiknas No 47 Th 2007 ttg
Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS dan Angka Kreditnya;
13. Permendiknas RI Nomor 127/P/2008 ttg Pengalihan Tugas Menteri utk Penandatanganan SK
Inpassing.

3. Mengapa dilakukan inpassing?
o Sebagai acuan bagi GBPNS untuk melengkapi
persyaratan dalam rangka mengajukan usul
Inpassing Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
o Sebagai acuan bagi masyarakat/yayasan yang
menjadi penyelenggara satuan pendidikan untuk
mengusulkan penetapan Inpassing para gurunya.
o Sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang untuk
melakukan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS
dan Angka Kreditnya.

4. Pengertian
 Guru adalah pendidik profesional dgn tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.
 Guru tetap adalah guru yg diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau
penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan utk jangka waktu paling singkat
2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan pendidikan yg
memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah serta
melaksanakan tugas sbg guru.
 Satuan administrasi pangkal (Satminkal) adalah satuan pendidikan yg
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat tempat
GBPNS yg telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
yg melaksanakan tugas sbg guru tetap pada satuan pendidikan dimaksud.
 NUPTK adalah Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yg dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan Nasional.
 Inpassing GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan dan kepangkatan GBPNS
dengan jabatan dan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil.

5.  Penetapan jabatan fungsional GBPNS
dan angka kreditnya, bukan hanya untuk
memberikan kesetaraan tunjangan
profesi/Tunjangan Khusus dgn PNS,
namun juga dimaksudkan untuk
pembinaan dan perlindungan serta tertib
administrasi guru.

6. GURU PNS GURU BUKAN PNS
Tunj. Profesi
SESUAI GOL Rp. 1,5 Jt perbulan
Sebelum
Inpassing
PROSES
INPASSING
SESUAI GOL Tunj. Profesi SESUAI GOL YG
Sesudah MENGACU KE ATURAN
PNS
Inpassing
6

7. Persyaratan wajib untuk mengikuti inpassing :
Jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak berhak di inpassing
1. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S-1 atau
D-IV;
2. Guru tetap pada SD/SDLB; SMP/SMPLB;
3. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus
menerus pd 1 (satu) satuan pendidikan pd tgl 30 Desember
2007, dan masih aktif melaksanakan tugas sbg guru sampai
saat ini;
4. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.
5. Memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendidikan Nasional.
6. Memiliki beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu
dgn ketentuan: minimal 6 jam tatap muka pada satminkal.

8. Melampirkan syarat-syarat administratif :
1. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai guru tetap
oleh:
a. Pemerintah dilegalisasi oleh pejabat atau atase yang
menangani pendidikan bagi guru yang bertugas di SILN;
b. Pemerintah daerah dilegalisasi oleh pejabat dinas yang
menangani urusan pendidikan jalur formal;
c. Penyelenggara pendidikan dilegalisasi oleh ketua badan
hukum penyelenggara pendidikan;
d. Satuan pendidikan negeri dilegalisasi oleh pejabat dinas
yang menangani urusan pendidikan kabupaten/kota;
e. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
dilegalisasi oleh ketua badan hukum penyelenggara
pendidikan.
2. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi
(PT)/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang
menerbitkan ijazah dimaksud).
3. Keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang
bersangkutan aktif melakukan kegiatan proses pembelajaran/
pembimbingan pada satminkal guru yang bersangkutan.

9. Lanjutan........
4. Fotokopi sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki, dan dilegalisasi
oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (PT/LPTK
yang menerbitkan sertifikat pendidik dimaksud).
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah tentang pembagian
tugas mengajar yang menunjukkan bahwa GBPNS yang bersangkutan
memiliki beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka per
minggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran atau mengampu
bimbingan dan konseling paling sedikit 150 siswa per tahun bagi guru
Bimbingan dan Konseling, yang dilegalisasi oleh pejabat Dinas
Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bagi guru yang
mengajar 6 jam mengajar pada satminkal, untuk kekurangan 18 jam
mengajar juga harus melampirkan Surat Keputusan dari kepala
sekolah/Madrasah lain tentang pembagian tugas mengajar guru yang
bersangkutan.
6. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai kepala
sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, kepala laboratorium,
kepala perpustakaan atau sejenisnya, yang dilegalisasi oleh pejabat
Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota/Provinsi
setempat.
7. Fotokopi bukti memiliki NUPTK

10. ALUR PENERBITAN SK INPASSING GURU BUKAN PNS
DIREKTORAT PEMBINAAN PTK DIKDAS
KAB/KOTA,
GURU P2TK DIKDAS BIRO KEPEG.
PROVINSI
Berkas
Berkas Berkas Berkas inpassing
Inpassing inpassing
inpassing
Berkas
Inpassing Memenuhi
Verifikasi syarat
berkas
Berkas http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id
Inpassing
SK yg terbit
Website
Tidak
Memenuhi
SK syarat
Inpassing
SK
inpassing SK yg terbit
SK
Inpassing

11. Prosedur Pengusulan Berkas Inpassing
 Kasek meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yg diusulkan oleh GBPNS dan atas
persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dan ke
Dinas Pendd. Provinsi bagi sekolah dibawah binaannya.
 Kepala SILN meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yg diusulkan oleh GBPNS
dan mengusulkan kpd atase yg menangani pendidikan atau pembina kepegawaian.
 Ka Dinas Pend.Kab/Kota bagi sekolah dibawah binaannya, dan Ka Dinas Pendd. Provinsi bagi sekolah
dibawah binaannya meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yg diusulkan oleh Kasek spt
tsb di atas dan mengusulkannya kpd Mendiknas melalui Dirjen DIKDAS u.b. Direktur Pembinaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
 Atase yg menangani pendidikan atau pembina kepegawaian,meneliti kelengkapan administrasi dan
keabsahan bukti fisik yg diusulkan oleh Kasek spt tsb di atas dan mengusulkannya kpd Mendiknas
melalui Dirjen DIKDAS u.b. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikas
Dasar.
 Dit. P2TK DIKDAS meneliti dan menilai kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yg diusulkan
oleh Dinas Pend.Kab/Kota dan/atau Dinas Pendi. Prov. Selanjutnya Dit. P2TK DIKDAS berdasarkan hasil
penilaian, mengusulkan ke Mendiknas melalui KaBiro Kepegawaian utk ditetapkan Jabfung GBPNS dan
Angka Kreditnya.
 Ka Biro Kepegawaian meneliti hasil penilaian kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik usulan
penetapan inpassing dari Direktur P2TK DIKDAS utk ditetapkan Inpassing Jabfung GBPNS dan Angka
Kreditnya.
 Biro Kepegawaian Kemdiknas mengirimkan SK Inpassing yg telah diterbitkan ke Dinas Pend.Kab/Kota/ Prov
atau atase yg mengatasi urusan pendidikan pd perwakilan pemerintah RI di luar negeri utk disampaikan kpd
guru ybs.
 Berkas yg tidak memenuhi persyaratan akan diumumkan di website P2TK DIKDAS, guru, Dinas Pend.
Kab/Kota dan Provinsi berkewajiban untuk mengirimkan kekurangan tersebut ke Dit. P2TK DIKDAS.
 Berkas yang sudah diterbitkan SK Inpassingnya akan di umumkan via website.

12. Jenjang Jabatan Fungsional
 Guru adalah tenaga profesional yg menurut UU No 14
Tahun 2005 ttg Guru dan Dosen, harus memiliki kualifikasi
akademik minimal S-1 atau D-IV. PNS dgn kualifikasi
akademik S-1 dgn masa kerja 0 tahun, menurut Kepmenpan
No 84/1993 memiliki jabfung Guru Madya dgn gol./ruang
III/a. Dalam rangka kesetaraan jabatan fungsional dan
gol./ruang GBPNS dengan Guru PNS, maka jenjang
jabatan fungsional GBPNS hasil inpassing minimal Guru
Madya (III/a) dan maksimal Guru Pembina (IV/a).
 Dgn demikian jenjang jabatan fungsional GBPNS hasil
inpassing adalah:
Guru Madya,
Guru Madya Tk.I,
Guru Dewasa,
Guru Dewasa Tk.I, atau
Guru Pembina.

13. Pejabat yang Berwenang Menetapkan
1. Bagi GBPNS pd satuan pendidikan dlm binaan
Kemdiknas, pejabat yg berwenang menetapkan
Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka
Kreditnya disesuaikan dgn jenjang kepangkatan guru
ybs, yaitu sbg:
- Kepala Biro Kepegawaian atas nama Mendiknas
berwenang utk menetapkan Jabfung GBPNS dan
Angka Kreditnya pd jenjang Guru Madya s.d. Guru
Pembina.
- Kabag pd Biro Kepegawaian Kemdiknas a.n.
Mendiknas berwenang utk menetapkan Jabfung
GBPNS pd jenjang Guru Madya s.d. Guru Dewasa.
- Kasubbag pd Biro Kepegawaian Kemdiknas a.n.
Mendiknas berwenang utk menetapkan Jabfung
GBPNS pd jenjang Guru Pratama s.d. Guru Muda
Tingkat I.

14. Nilai Penting Sertifikat Pendidik
 Bagi GBPNS yg sdh memiliki sertifikat pendidik
wajib mengajukan inpassing jabatan fungsional
dan angka kreditnya sesuai peruntukan/bidang
studi sertifikat pendidik yg dimilikinya, meskipun
jurusan atau program studi ijazah S-1/D-IV yg
dimilikinya berbeda dgn sertifikat pendidik atau
bidang yg menjadi tugasnya. Permohonan
inpassing jabatan fungsional dan angka kredit
GBPNS harus ditolak jika berbeda dgn
peruntukan sertifikat pendidiknya.

15. Lain-lain
 Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan
Angka Kreditnya mulai berlaku terhitung tgl 1 Oktober
2007 s.d. 30 Desember 2011.
 GBPNS yg telah ditetapkan jabfung dan Angka
Kreditnya, apabila ybs diangkat menjadi PNS, maka
jabfung dan angka kreditnya yg telah dimiliki tidak dpt
digunakan dlm pengangkatan pertama sbg guru PNS.
 Perlu disosialisasikan secara optimal kpd semua pihak
terkait, terutama GBPNS dan yayasan/penyelenggara
satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan sosialisasi itu,
Dinas Pend.Kab/ Kota/ Prov. dan Kantor Kemenag Kab/
Kota/ Prov. dpt melibatkan BMPS atau
organisasi/lembaga pd masyarakat yg bergerak di
bidang pendidikan dan pembinaan GBPNS yg ada di
daerah setempat.

16. CONTOH :COVER BERKAS INPASSING

17. PROFIL GURU PENGUSUL INPASSING
Mencantumkan
NPTK

18. 1. IJAZAH S1 Contoh fisikal dokumen persyaratan inpassing
LEGALISIR ASLI
DARI LPTK

19. 2. IJAZAH AKTA IV (LAMPIRKAN JIKA ADA)
LEGALISIR ASLI
DARI LPTK

20. 3. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI GTT YANG DI TTD KETUA YAYASAN (JIKA PERNAH)
BUKAN BERUPA
SURAT
KETERANGAN
PENGANGKATAN
GTT OLEH KETUA
YAYASAN (BUKAN
KEPSEK)
LEGALISIR ASLI
YAYASAN DAN DI TTD
OLEH KETUA YAYASAN
(BUKAN KEPSEK)

21. 4. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI GTY YANG DI TTD KETUA YAYASAN
BUKAN BERUPA
SURAT
KETERANGAN
PENGANGKATAN
GTY OLEH KETUA
YAYASAN (BUKAN
KEPSEK)
LEGALISIR ASLI
YAYASAN DAN DI
TTD OLEH KETUA
SK GTY HARUS :
1. TIDAK KOLEKTIF (HARUS INDIVIDUAL) YAYASAN (BUKAN
2. BERLAKU SETERUSNYA (BUKAN TERBIT SETIAP TAHUN) KEPSEK)
3. TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT

22. 5. SURAT KETERANGAN MASIH AKTIF MENGAJAR SAMPAI SAAT INI
KETENTUAN :
1. Guru di TTD oleh Kepsek atau Ketua Yayasan
2. Kepsek harus di TTD oleh ketua Yayasan
3. Terhitung sejak dari GTT (jika pernah) sampai GTY saat ini
4. Terhitungnya harus konsisten dengan SK GTT dan GTY

23. 6. SURAT KEPUTUSAN PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR
BUKAN BERUPA
SURAT
KETERANGAN
KETENTUAN :
1. Di TTD oleh Kepsek atau Ketua Yayasan
2. Dilegalisir oleh Dinas Pend. Kab/kota
3. Disertakan lampiran rincian pembagian tugas
4. Jumlah kewajiban beban mengajar disesuaikan
dengan peraturan permendiknas 39 tahun 2009

24. Lampiran SK rincian tugas mengajar

25. 7. SERTIFIKAT PENDIDIK