Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

76,966 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
30 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
76,966
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50,598
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
30
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • <number>
  • <number>
  • <number>
  • <number>
  • <number>
  • <number>
  • <number>
  • <number>
  • <number>
  • <number>
  • <number>
  • <number>
  • Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

    1. 1. HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Perspektif Pengembang Rumah Susun Komersial Oleh: Eddy Marek Leks, S.H., M.H., ACIArb www.lekslawyer.com
    2. 2. HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Materi ini terdiri atas: I. Latar Belakang II. Kepailitan III. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
    3. 3. I. LATAR BELAKANG A. Sejarah Pengaturan Kepailitan di Indonesia B. Maksud dan Tujuan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
    4. 4. A. Sejarah Pengaturan Kepailitan di Indonesia 1. Failliessements Verordening, Staatsblad 1905:217 jo. Staatsblad 1906:348 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (Failliessements Verordening), yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (“UU No. 4/1998”) 3. Pasal 307 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”) menyatakan bahwa, UUK-PKPU mencabut dan menyatakan Failliessements Verordening dan UU No. 4/1998 tidak berlaku lagi.
    5. 5. B. Maksud dan Tujuan UUK-PKPU 1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor; 2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya; 3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.
    6. 6. II. KEpAILITAN A. Pengertian Kepailitan B. Persyaratan Pengajuan Kepailitan C. Pengertian Utang D. Pengertian Jatuh Tempo E. Keharusan Adanya Dua Kreditor F. Pembuktian Sederhana G. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Kepailitan H. Perbandingan antara Pailit dan Insolvensi I. Akibat Kepailitan J. Upaya Hukum K. Berakhirnya Kepailitan
    7. 7. . A. Pengertian Kepailitan Menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”
    8. 8. B. Persyaratan Pengajuan Permohonan Kepailitan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun satu atau lebih kreditornya.” Syarat-syarat permohonan kepailitan  Pasal 2 ayat (1) a. Adanya utang b. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih c. Ada dua atau lebih Kreditor d. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang
    9. 9. (Cont’d) Debitor Menurut UUK-PKPU Menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”
    10. 10. C. Pengertian Utang 1. Utang Menurut UUK-PKPU Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”
    11. 11. 2. Utang Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata(“KUH Perdata”) Pasal 1131 KUH Perdata: “Segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” Pada dasarnya seluruh kewajiban atau prestasi juga merupakan utang yang harus dipenuhi. Jadi utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor.
    12. 12. 3. Utang Menurut Putusan Pengadilan 1.) Menurut Putusan Pengadilan Niaga No. 07/Pailit/1998/PN/Niaga/Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 1998 Mengartikan utang secara luas, yaitu utang yang timbul bukan berdasarkan pinjam meminjam uang saja, melainkan karena debitor sebagai penjual gagal menyerahkan unit rumah susun yang dipesan pembeli dan gagal mengembalikan uang pembayaran atas jual beli rumah susun kepada pembeli. Dengan kata lain utang juga dianggap sebagai setiap perjanjian atau transaksi yang menyangkut prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. 2.) Menurut Putusan MA No. 03K/N/1998 Majelis Hakim Kasasi berpendapat yang dimaksud utang berdasarkan UU No. 4 Tahun 1998 adalah utang pokok dan bunganya yang berawal pada konstruksi hukum pinjam-meminjam uang.
    13. 13. (Cont’d) 3.) Menurut Putusan MA No. 04K/N/1999 Utang adalah suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu yang timbul karena perjanjian/perikatan atau undang-undang termasuk tidak hanya kewajiban debitor untuk membayar akan tetapi juga hak dari kreditor untuk menerima dan mengusahakan pembayaran. 4.) Menurut Putusan MA No. 05K/N/1999 Tidak adanya pembayaran atau kurangnya pembayaran dalam perjanjian pemborongan bukanlah sebagaimana yang dimaksud dengan utang. Sehingga hal tersebut merupakan wanprestasi yang bukan merupakan kompetensi Pengadilan Niaga. Suatu utang harus jelas keharusan adanya hubungan utang, sedangkan pengertian utang yang tidak dibayar debitor adalah utang pokok dan bunganya.
    14. 14. (Cont’d) 5.) Menurut Putusan MA No. 27K/N/1999 Pengertian umum utang adalah janji absolut untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang ditentukan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada orang lain. Bahwa berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan utang dengan pengertian hukum kontrak adalah setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang tanpa mempersoalkan apakah kewajiban itu timbul berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang secara tunai, tetapi meliputi segala bentuk kewajiban pembayaran uang oleh salah satu pihak kepada pihak lain.
    15. 15. 4. Utang Menurut Doktrin 1.) Menurut Kartini Muljadi • Utang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. • Utang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tidak hanya mencakup utang dalam suatu perjanjian peinjam meminjam uang, melainkan juga kewajiban yang timbul dari perjnajian lain atau dari transaksi yang mensyaratkan dilakukan pembayaran. 2.) Menurut Setiawan “Utang seyogyanya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari krediotrnya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah utang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.”
    16. 16. (Cont’d) 3.) Kewajiban Membayar Debitor Selain Karena Perjanjian Kredit Menurut Jerry Hoff Some examples of obligations which arise out of contract are: a. The obligation of a borrower to pay interest and to repay the principal of the loan to a lender; b. The obligation of seller to deliver a car to a purchaser pursuant to a sale and purchase agreement; c. The obligation of a builder to construct a house and to deliver it to purchaser; d. The obligation of guarantor to guarantee to a lender the repayment of loan by a borrower. From the debtor’s perspective, these obligations are his debt. From creditor’s perspective, these obligations are his claims.
    17. 17. D. Pengertian Jatuh Tempo 1. Penentuan Saat Jatuh Tempo Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU: : “Yang dimaksud dengan ‘utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih’ adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”
    18. 18. 2. Penentuan Persyaratan Utang yang Jatuh Tempo Persyaratan utang yang jatuh tempo, yaitu: a. b. c. d. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih; Utang yang jatuh waktu berarti dengan telah berlalunya waktu penjadwalan yang ditentukan dalam perjanjian, karena percepatan waktu penagihan, sanksi, atau denda dari instasi yang berwenang; Utang telah dapat ditagih terjadi karena salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut event of default mengakibatkan debitor cidera janji serta memberikan hak kepada kreditor untuk menagih piutangnya; Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu;
    19. 19. E. Keharusan Adanya Dua Kreditor 1. Pengertian Kreditor Menurut UUK-PKPU Menurut Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. “
    20. 20. 2. Eksistensi Dua Kreditor a. b. c. d. e,. Keharusan adanya dua atau lebih kreditor (concursus creditorium); *Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU Beban pembuktian atas adanya dua atau lebih kreditor dipikul oleh pemohon atau penggugat; Dengan adanya dua atau lebih kreditor, kepailitan sebagai suatu sarana untuk membagi harta kekayaan debitor secara adil di antara para kreditornya; Baik kreditor Separatis (Preferen) maupun kreditor Konkuren dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit; Terhadap kreditor Separatis yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengakibatkan hilangnya hak agunan atau kebendaan yang dimiliki dan haknya untuk didahulukan.
    21. 21. (Cont’d) Pasal 1132 ayat (1) UUK-PKPU: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasanalasan sah untuk didahulukan.” a. Harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersamasama di antara para kreditornya tersebut (pari passu); b. Sesuai dengan besarnya imbangan piutang masingmasing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan (pro rata).
    22. 22. F. Pembuktian Sederhana 1. Pembuktian Berdasarkan UUK-PKPU Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi” Syarat pailit  Pasal 2 ayat (1) a. Ada utang b. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih c. Ada dua atau lebih Kreditor d. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang
    23. 23. 2. Pembuktian Berdasarkan UU No. 4/1998 Pasal 6 ayat (3) UU No. 4/1998: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi” Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana maksudnya adalah: 1. Adanya fakta bahwa satu utang debitor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dibayarkan; 2. Adanya fakta dua atau lebih kreditor dari debitor; 3. Perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.
    24. 24. 3. Pembuktian Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1865 KUH Perdata: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” Dengan demikian, selama dan sepanjang pihak yang memohonkan kepailitan tidak dapat membuktikan bahwa: a. Jika dimajukan oleh debitor, ia mempunyai utang yang telah jatuh tempo; b. Jika dimajukan oleh kreditor, utang debitor telah jatuh tempo; c. Debitor yang memajukan atau dimajukan permohonan kepailitan memiliki lebih dari dua kreditor.
    25. 25. H. Perbandingan antara Pailit dan Insolvensi Kepailitan Insolvensi • Kepailitan adalah sita umum atas semua • Insolvensi adalah ketidakmampuan kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan membayar dari harta pailit karena dan pemberesannya dilakukan Kurator di hukum, yang disebabkan Debitor Pailit bawah pengawasan Hakim Pengawas. tidak mengajukan rencana perdamaian, Lebih ditekankan pada tindakan berhenti mengajukan rencana perdamaian tetapi membayar yang dalam praktik, kepailitan ditolak, atau pengesahan perdamaian bisa disebabkan karena ditolak berdasar putusan yang ketidakmampuan dan/atau berkekuatan hukum tetap. ketidakmauan membayar hutang.
    26. 26. I. Akibat Kepailitan 1. Bagi Debitur Pailit dan Hartanya a. Dengan diputuskannya menjadi debitor pailit, bukan berarti kehilangan hak keperdataannya. Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. b. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu kecuali: ▫ Benda, termasuk hewan yang dibutuhkan Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat medis untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan Debitor dan keluarganya dan bahan makanan untuk 30 hari untuk Debitor dan keluarganya; ▫ Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengganjian dari jabatan atau jasa, upah, pensiun, tunjangan, sejauh yang ditentukan Hakim Pengawas; ▫ Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi kewajiban mencari nafkah menurut UU.
    27. 27. 2. Bagi Eksekusi atas Harta Kekayaan Debitur Pailit  Putusan pernyataan pailit berakibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan akan tetapi tidak mengurangi hak para pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah tidak terjadi kepailitan.
    28. 28. 3. Bagi Perjanjian Pemindahan Hak  Menurut ketentuan Pasal 34 UUK-PKPU: Perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali ditentukan lain dalam UUK-PKPU.
    29. 29. J. Upaya Hukum 1. Kasasi Kasasi Terhadap putusan pailit dapat diajukan kasasi. Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUK-PKPU: “Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.”  Tenggang waktu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah 8 (delapan) hari dihitung sejak putusan permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (2) UUKPKPU).  Mahkamah Agung harus mengucapkan putusan kasasi 60 (enam puluh) hari dihitung sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (3) UUK-PKPU).
    30. 30. (Cont’d) Prosedur Permohonan Kasasi Pemohon kasasi harus mengajukan memori dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUK-PKPU: “Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.” Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UUK-PKPU: “Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.”  Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) UUK-PKPU: “Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.”
    31. 31. 2. Peninjauan Kembali  Peninjauan Kembali Terhadap putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetapi, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUK PKPU : “Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.”
    32. 32. (Cont’d) Prosedur Peninjauan Kembali Jangka waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 296 ayat (1), paling lambat 180 hari dihitung setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali berkekuatan hukum tetap.  Alasan Peninjauan Kembali Alasan untuk peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 295 ayat (2) UU Nomor 37 tahun 2004 adalah apabila: ▫ Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan suda ada, tapi belum ditemukan; atau ▫ Dalam putusan hakim terdapat kekeliruan yang nyata.
    33. 33. K. Berakhirnya Kepailitan Tercapainya perdamaian dalam rapat verifikasi/pencocokan piutang  kesepakatan para pihak mengenai penyelesaian harta pailit dengan pengesahan oleh pengadilan (Pasal 166 ayat (1) UUK-PKPU). Berakhirnya Kepailitan Kepailitan berakhir setelah insolvensi Kepailitan dicabut atas anjuran Hakim Pengawas  dengan mempertimbangkan keadaan harta pailit dan bila ada panitia Kreditor setelah mendengar panitia Kreditor tersebut atau setelah mendengar atau memanggil Debitor pailit dengan sah (Pasal 18 UUK-PKPU). Setelah daftar pembagian penutup mengikat, pada saat segera setelah jumlah piutang terhadap kreditor dibayar penuh (Pasal 202 ayat (1) UUK-PKPU). Kepailitan berakhir jika putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali
    34. 34. Permohonan diajukan kepada PN Sidang pemeriksaan paling lambat 20 hari sejak permohonan didaftarkan. Dengan alasan cukup, sidang dapat ditunda sampai 25 hari sejak pendaftaran Sebelum putusan diucapkan, atas permintaan pemohon (bukan Debitor) Pengadilan dapat: a.. Sita Jaminan sebagian atau seluruh aset Debitor; atau b. Tunjuk Kurator sementara untuk awasi pengelolaan usaha Debitor, pembayaran kepada Kreditor dan pengurusan kekayaan debitor Panitera daftar Permohonan dan buat tanda terima tertanggal yang sama Panitera sampaikan Permohonan ke Kepala PN dalam 2 hari setelah tanggal pendaftaran Panggilan sidang dilakukan 7 hari sebelum sidang pertama Dalam 3 hari setelah pendaftaran, Pengadilan: 1. Pelajari Permohonan 2. Tentukan hari sidang Putusan atas Permohonan harus diucapkan dalam 60 hari setelah pendaftaran: a. Dalam sidang terbuka untuk umum b. Bersifat serta merta Salinan putusan disampaikan kepada Debitor, Pemohon, Kurator dan Hakim Pengawas dalam 3 hari setelah tanggal Putusan melalui surat kilat tercatat Permohonan Kasasi dalam 8 hari sejak Putusan diucapkan
    35. 35. III. PenUnDAAn KeWAJIBAn PeMBAYARAn UTAnG (“PKPU”) A. Maksud dan Tujuan Pengajuan PKPU B. Pihak yang Berhak Mengajukan PKPU C. Tahapan Permohonan PKPU D. Upaya Hukum Putusan PKPU
    36. 36. DASAR HUKUM PKPU diatur dalam BAB III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UUKPKPU Dalam Pasal 222 ayat (3) mengatakan bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.
    37. 37. A. Maksud dan Tujuan Pengajuan PKPU Maksud Mengajukan Permohonan PKPU Permohonan PKPU Tujuan Mengajukan Permohonan PKPU
    38. 38. 1. Maksud Mengajukan Permohonan PKPU Maksud debitor memohon PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian; Rencana perdamaian yang dimaksud adalah rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor; Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU: “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”
    39. 39. 2. Tujuan Mengajukan Permohonan PKPU Menghindari pailit Tujuan Permohonan PKPU Memberikan kesempatan kepada debitor melanjutkan usahanya, tanpa ada desakan untuk melunasi utang-utangnya Menyehatkan kegiatan usaha debitor
    40. 40. B. Pihak yang Berhak Mengajukan PKPU Debitur, dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur karena debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih Kreditur, kreditur memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih Pemohon PKPU Bank Indonesia, dalam hal debitornya adalah bank Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan derta lembaga penyimpanan dan penyelesaian Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di dalam kepentingan publik
    41. 41. C. Tahapan Permohonan PKPU 1. PKPU Sementara PKPU sementara diberikan oleh Majelis Hakim pengadilan niaga kepada debitor selama 45 hari. PKPU ini diatur dalam Pasal 225 ayat (4) UUK-PKPU berikut ini: “Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.”  Apabila pada sidang pemeriksaan PKPU Sementara diselenggarakan, debitor tidak hadir, maka debitor dinyatakan pailit pada saat itu juga atau paling lambat keesokan harinya ;  Sebaliknya jika debitor hadir dengan mengajukan rencana perdamaian sementara serta memohon Penetapan PKPU Tetap dan diterima kreditur, maka oleh Majelis Hakim diberikan PKPU Tetap kepada debitor paling lama 270 hari.
    42. 42. 2. PKPU Tetap PKPU tetap diberikan oleh Majelis Hakim pengadilan niaga kepada debitor selama 270 hari. PKPU ini diatur dalam Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU berikut ini: “Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.”  Apabila kreditor belum memberikan suara mengenai rencana perdamaian sementara pada permohonan Penetapan PKPU Tetap, maka kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap dengan mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada sidang selanjutnya (Pasal 228 ayat (4) UUK-PKPU).  Dalam hal PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 228 ayat (4) UUK-PKPU), dalam jangka waktu yang telah ditentukan PKPU Sementara, maka debitor dinyatakan pailit (Pasal 228 ayat (5) UUK-PKPU).
    43. 43. D. Upaya Hukum Putusan PKPU Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Putusan PKPU bersifat final dan mengikat.  Putusan PKPU harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia minimal dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas (Pasal 235 UUK-PKPU).  Meskipun terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum, namun kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum (Pasal 293 ayat (2) UUK-PKPU).  Selain itu terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali (Pasal 295 ayat (1) UUK-PKPU).
    44. 44. Permohonan PKPU: 1.Permohonan Debitor atau kreditor 2. Alasan: Debitor tidak dapat/perkirakan tidak dapat bayar utangnya dengan maksud ajukan rencana perdamaian 3.Tandatangan Permohonan oleh Pemohon & Advokat ditujukan ke Ketua PN Panitera daftar Permohonan dan buat tanda terima tertanggal yang sama Panitera sampaikan Permohonan ke Ketua PN dalam 2 hari setelah tanggal Pendaftaran Pengadilan harus kabulkan PKPU Sementara dalam: 1. 3 hari sejak pendaftaran, jika Pemohon adalah Debitor 2.20 hari sejak pendaftaran, jika Pemohon adalah Kreditor Catatan: • PKPU Sementara dan Tetap max 270 hari • Syarat PKPU Tetap berikut perpanjangan: lebih dari ½ jumlah kreditor konkuren yang mewakili sedikitnya 2/3 jumlah utang yang hadir setuju; dan ketentuan yang sama untuk kreditor separatis • Syarat Rencana Perdamaian diterima sama dengan Syarat PKPU Tetap 1. Rencana Perdamaian: Pemungutan suara dilakukan bila Pasal 268 terpenuhi 2. Jika tidak, Kreditor menentukan PKPU tetap Pada sidang: Pengadilan dengan Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus dan Kreditor melakukan pemungutan suara jika Rencana Perdamaian dilampirkan. Debitor dinyatakan pailit jika tidak hadir sidang Pengadilan akan: 1. Tunjuk Hakim Pengawas 2. Angkat 1 atau lebih Pengurus 3. Panggil Debitor danKreditor ke sidang, diselenggarakan paling lambat hari ke-45 setelah putusan PKPU Sementara Rencana Perdamaian ditolak PKPU tetap atau perpanjangan ditolak Pailit Waktu 270 hari terlewati Dalam 21 hari sebelum sidang, Pengurus umumkan Putusan di Berita Negara dan min. di 2 surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas yang juga berisi: Undangan untuk hadiri sidang, tanggal tempat dan waktu sidang, nama hakim pengawas, nama, alamat pengurus, rencana perdamaian (jika ada)
    45. 45. Leks&Co Menara Palma 17 Floor, Suite17-02B Jl. H. R. Rasuna Said Blok X2 Kav.6 Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia T. +62 21 5795 7550 F. +62 21 5795 7551 www.lekslawyer.com www.lekslawyer.com

    ×