makalah NPWP

14,397 views
14,219 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
305
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

makalah NPWP

  1. 1. BAB 1 PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Masalah Istilah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nampaknya sudah mulaipopuler dikalangan masyarakat seiring dengan gencarnya sosialisasi yangdilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kewajiban untuk memilikiNPWP. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitumelalui iklan yang terkenal dengan slogan “Punya penghasilan tapi tidak punyaNPWP? Apa kata dunia?” NPWP juga telah menjadi satu bahan pembicaraan setelah munculnyaprogram Sunset Policy oleh Dirjen Pajak. Dalam Undang-Undang KUP, pasal 1NPWP dijelaskan sebagai berikut: Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yangdiberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yangdipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalammelaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak (WP), berdasarkan pasal 2 UU KUP, yang telah memenuhipersyaratan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. KepemilikanNPWP sangat terkait dengan adanya subjek dan objek pajak. Sebagai karyawanjika telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)tentunya telah memenuhi unsur subjek dan objek pajak. Jika tidak memiliki NPWP, wajib pajak akan mengalami berbagaikesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan hal lain yang berkaitandengan NPWP. Beberapa kesulitan diantaranya adalah berupa sanksi kurungandan denda berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU KUP Tahun 2000, yang pada intinyamenyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri,atau menyalahgunakan, atau menggunakan NPWP tanpa hak, sehingga dapatmenimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara 1
  2. 2. paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar. Selain itu, wajib pajak tidak memiliki identitas diri, apabila pada suatusaat, kita (sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi) tidak lagi memperoleh ataumenerima penghasilan yang merupakan objek pajak, maka kita dapat mengajukanpermohonan pencabutan NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak tempat kita terdaftar,wajib membayar fiscal pada saat akan berangkat ke Luar negeri, dan dibebankantariff pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang memilikiNPWP. Berdasarkan undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008yang mulai berlaku tahun 2009 menganut diskriminasi tarif, dimana wajib pajakorang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak lebihtinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Diskriminasitersebut misalnya pembebanan tariff pajak PPh 20% lebih tinggi jikadibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Pemerintah juga akan mengenakan tarif pajak lebih besar kepada parakarya-wan/ pegawai yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)Terhitung mulai 1 Januari 2009, Direktorat Jenderal Pajak akan mengenakan PPhPasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal. Aturan lain, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tarif fiskal ke luarnegeri bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, naik menjadi Rp2,5 jutauntuk jalur udara dan Rp 1 juta untuk jalur laut. Tujuan Ditjen Pajak menaikkantarif fiskal tersebut adalah semata-mata untuk meningkatkan kepatuhan wajibpajak (WP) dalam hal kepemilikan NPWP. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis ingin lebih mengetahuibagaimana sebenarnya pembebanan tarif pajak bagi wajib pajak yang tidakmemiliki NPWP. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Tarif pajak bagiOrang Pribadi atau Badan Non NPWP.” 2
  3. 3. 1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah 1.2.1 Rumusan Masalah Untuk memperjelas ruang lingkup yang mejadi sasaran dalam makalah ini, maka perlu diadakan rumusan masalah. Berikut rumusan masalah tersebut:1) Mengapa ada diskriminasi tarif pajak antara orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP dengan wajib pajak yang memiliki NPWP?2) Tarif pemotongan pajak yang manakah yang akan menerapkan tarif lebih tinggi kepada orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP?3) Bagaimana system penerapan tarif pajak kepada orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP?4) Bagaimana perbandingan tarif pajak antara orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP dengan wajib pajak yang memiliki NPWP? 1.2.2 Pembatasan Masalah Pembahasan tentang nomor pokok wajib pajak (NPWP) memiliki cakupan yang sangat luas, oleh karena itu untuk membatasinya penulis hanya membahas tentang pembebanan tarif pajak bagi orang pribadi non NPWP. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Maksud dan tujuan penyusunan makalah ini adalah:1) Mengetahui alasan terjadinya diskriminasi tarif pajak antara orang pribadi atau badan non NPWP dengan wajib pajak ber-NPWP.2) Mengetahui tarif pemotongan pajak yang dnerapkan tarif lebih tingigi kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP.3) Mengetahui sistem penerapan tarif pajak untuk orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP. 3
  4. 4. 4) Mengetahui perbandingan antara orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. 1.4 Manfaat Penyusunan Penulis mengharapkan makalah ini mempunyai manfaat sebagai berikut:a. Bagi Penulis Dengan penyusunan makalah ini penulis berharap akan lebih mengetahui dan memahami tentang tarif pajak dan pembebanan tarif pajak kepada orang pribadi non NPWP dan lebih menyadari akan pentingnya NPWP.b. Bagi Pembaca Dengan adanya makalah ini semoga pembaca lebih mengetahui adanya perbedaan pembebanan tarif pajak. Bagaimana pembebanan tarif pajak bagi orang pribadi non NPWP. 4
  5. 5. BAB 2 PEMBAHASAN Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP) pada dasarnya harus dimiliki olehsetiap orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan diatas batasPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib pajak dapat mendaptarkan diri kekantor pelayanan pajak tempat domisili yang bersangkutan atau melaluipendaptaran via internet. Adanya ketentuan perpajakan yang baru semakin mendorong agarperorangan segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP denganmenawarkan manfaat tambahan apabila memiliki NPWP dan pemberian sanksikepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Selain itu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008benar-benar akan “memaksa” Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Beberapaketentuan dalam UU ini memberikan insentif dan disinsentif agar orang mausecara sukarela memiliki NPWP. Salah satu ketentuan baru yang akan mendorong 5
  6. 6. orang pribadi untuk memiliki NPWP adalah adanya ketentuan tarif pemotonganPajak Penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan tarif normal. Dengan adanya peraturan pemerintah yang baru berlaku tersebut,masyarakat menjadi resah karena aturan pajak yang baru menyebutkan bahwatarif pajak untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi jikadibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Disisi lain, kerugianbagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pembayaran fiscalketika akan pergi ke Luar Negeri. Tujuan dari peraturan pemerintah tersebutadalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam halkepemilikan NPWP. Sehingga diharapkan pada tahun 2011 semua wajib pajak(orang pribadi) yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP. Dengandemikian kewajiban pembayaran fiscal untuk Indonesia dapat dihapuskan. Diskriminsi tarif pajak bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWPyaitu pada Pajak Penghasilan (PPh). Tarif pemotongan pajak yang lebih tinggi iniditerapkan pada pajak penghasilan (PPh) dimana terdapat perbedaan persentaseyang besar antara tarif pajak bagi wajib pajak yang memiliki NPWP dengandengan tarif pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.2.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pajak penghasilan (PPh) merupakan Pajak yang dikenakan terhadap subjekpajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak.Undang – undang ini mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima ataudiperoleh orang pribadi atau badan. Pada tahun 2008 DPR – RI menyetujui diberlakukannya Undang-UndangPajak Penghasilan baru yang merupakan perubahan ke empat atas Undang -Undang Pajak Penghasilan No. 7/1983 yang terakhir telah diubah dengan Undang– Undang No. 17/2000. Berdasarkan UU Pajak Penghasilan yang baru, yangberlaku mulai tanggal 1 Januari 2009, tarif pajak Orang Pribadi mengalamiperubahan, berubah tersebut menjadi sebagai berikut: Besar penghasilan Tarif Sampai dengan Rp 50.000.000 5% Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 15 % 6
  7. 7. Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 25 % Di atas Rp 500.000.000 30 % Namun selain mengubah tarif pajak, UU Pajak Penghasilan yang barumemperkenalkan pembedaan perlakuan pajak bagi orang pribadi yang tidakmemiliki NPWP. Hal ini tercermin dalam pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. 2.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 mengatur tentang pembayaran pajakdalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterimaatau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan denganpekerjaan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan yang dimaksud yaitu berupa gaji, upah,honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Setelah mengalami perubahan sejak tahun 2008, dalam pasal 21 ayat (5A)dijelaskan bahwa orang yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif Pajak20% lebih tinggi dari tarif normal. Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak KenaPajak (PTKP) :Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PajakSampai dengan Rp. 50.000.000,- 5%Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15%Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25%Diatas Rp. 500.000.000,- 30%Tarif Deviden 10%Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi dari yang seharusnyaTidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut 100% lebih tinggi/potong(Untuk PPh Pasal 23) dari yang seharusnyaPembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP Gratis Agar tidak dikenakan tarif lebih tinggi ini, Wajib Pajak yang dipotongharus dapat menunjukkan kepemilikan NPWP. Kepemilikan NPWP ini dapatdibuktikan antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP.Contoh penerapan tarif lebih tinggi Pasal 21 ayat 5A :Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp75.000.000,00.Jawab: 7
  8. 8. • Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah: 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 25.000.000,00 Rp 3.750.000,00 Rp 6.250.000,00• PPh yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah: 5% x 120% x Rp 50.000.000,00 Rp 3.000.000,00 15% x 120% x Rp 25.000.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 7.500.000,00 2.1.2 Pajak penghasilan Pasal 22 Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Wajib Pajak. Pengenaan PPh Pasal 22 dikenakan terhadap kegiatan perdagangan barang. Titik pengenaannya ada yang dilakukan pada saat penjualan ada pula pada saat pembelian. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap “menguntungkan” sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan dan dengan demikian, pantaslah atas Wajib Pajak tersebut dikenakan cicilan pembayaran Pajak Penghasilan. Ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih sulit dibandingkan dengan ketentuan tentang pemotongan PPh yang lain seperti PPh Pasal 23 ataupun PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan karena sangat bervariasinya objek, pemungut dan bahkan tarifnya. Pemungut dan Objek PPh Pasal 221. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai, atas impor barang2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4. 8
  9. 9. 4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau steel, PT Pertamnina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.5. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, Industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya didalam negeri.6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Tarif PPh Pasal 221. Atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor; yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang;2. Atas pembelian barang atau pembayaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.3. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.4. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau steel, PT Pertamnina, dan bank-bank 9
  10. 10. BUMN yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.5. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN6. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri rokok sebesar 0,15% dari Harga Bandrol dan bersifat final.7. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri kertas sebesar 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN8. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebesar 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN9. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri otomotif sebesar 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN10. Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas adalah sebagai berikut: SPBU Swastanisasi SPBU Pertamina ————————– —————————- Premium 0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan Solar 0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan Premix/SuperTT 0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan Minyak Tanah 0,3 % dari penjualan11. Pasal 22 yang atas pembelian bahan-bahan oleh Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Tarif PPh Pasal 22 dan pasal 23 dikenakan lebih tinggi kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Nilainya malah lebih besar dibandingkan dengan PPh Pasal 21 yaitu tarif lebih tinggi 100% atau dikenakan tarif dua kali lipat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) dan pasal 23(1A) undang – undang baru. 10
  11. 11. 2.1.3 Pajak Penghasilan(PPh) Final PPh Final seperti PPh atas bunga deposito, PPh atas sewa tanah/bangunan,PPh penjualan tanah/bangunan dll? Tidak dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2)tentang pengenaan tarif lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang tidak ber NPWP.Pengenaan PPh final Pasal 4 ayat (2) ini memang ketentuan tentang tarif, sifat dantatacaranya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Nah, jika tidak ada perubahan atasPeraturan Pemerintah yang sekarang berlaku, maka tidak ada pengenaan tarifyang lebih tinggi dalam pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini. 2.2 Tarif fiskal Peraturan lain yang ditetapkan dalam perpajakan adalah mengenaikewajiban ongkos fiscal. Bagi wajib Pajak yang memiliki NPWP dibebaskanongkos piskal saat akan bertolak ke luar negeri. Sedangkan untuk yang tidakmemiliki NPWP dikenakan ongkos fiscal. Ditjen Pajak telah menetapkan tarif fiskal bagi yang tidak memiliki NomorPokok Wajib Pajak (NPWP) sebesar Rp 2,5 juta untuk setiap orang yangbepergian ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Sementara viaangkutan laut bagi yang tidak memiliki NPWP akan dikenai fiskal Rp 1 juta. Pembayaran Fiskal Luar Negeri (FLN) itu merupakan pembayaranangsuran Pajak Penghasilan (PPH) yang dapat dikreditkan terhadap PPH yangterutang pada akhir tahun oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yangbersangkutan setelah memiliki NPWP. Pengenaan fiskal naik 150% dibandingkan fiskal via angkutan udara yangsaat ini sebesar Rp 1 juta. Sementara untuk via angkutan laut, fiskal berarti naik100% dari saat ini sebesar Rp 500 ribu. 11
  12. 12. BAB 3 PENUTUP3.1 Simpulan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada dasarnya harus dimiliki olehsetiap orang pribadi atau badan yang termasuk kedalam wajib pajak. Kewajibanini sangat ditekankan seiring dengan gencarnya sosialisasi pajak melalui berbagaimedia. Tidak hanya itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak jugasemakin menunjukkan keseriusannya mengenai perpajakan. Hal ini terbuktidengan adanya perbaikan – perbaikan system perpajakan beberapa tahun ini. Salah satu perbaikan tersebut adanya perubahan undang – undang pajakpenghasilan yang diamandemen untuk keempat kalinya dan di sahkan pada tahun2008. Perubahan ini membawa perubahan yang sangt besar karena ada perbedaantarif pajak antara wajib pajak/ orang pribadi yang tidak memiliki NPWP denganwajib pajak yang memiliki NPWP. Berdasarkan undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008yang mulai berlaku tahun 2009 menganut diskriminasi tarif, dimana wajib pajakorang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak lebihtinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Diskriminasi 12
  13. 13. tersebut misalnya pembebanan tariff pajak PPh 20% lebih tinggi jikadibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Perubahan tersebut terjadi pada PPh pasal 21 yang mengatur tentangpembayaran pajak orang pribadi selama tahun berjalan. Dimana orang pribadiyang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak 20% lebih tinggi dari tarifnormal. Tarif PPh Pasal 22 dan tarif PPh Pasal 23 juga dikenakan lebih tinggikepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Nilainya malah lebih besardibandingkan dengan PPh Pasal 21 yaitu tarif lebih tinggi 100% atau dikenakantarif dua kali lipat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat(1A) Undang-undang PPh baru. Peraturan lain yang dikenakan kepada orang pribadi yang tidak memilikiNPWP adalah kewajiban membayar ongkos Fiskal saat akan bertolak keluarnegeri. Orang pribadi diwajibkan membayar sebesar Rp 2.500.000 jika akanbertolak keluar negeri melalui jalur udara. Sedangkan untuk jalur laut diwajibkanmembayar Rp 1.000.000,00. Semua itu menunjukkan bahwa peran NPWP untuk wajib pajak diIndonesia sangat penting. Sehingga wajib pajak diharuskan untuk memilikiNPWP.3.2 Saran Dewasa kini keberadaan NPWP sangat penting untuk masyarakatIndonesia yang sudah tergolong kedalam wajib pajak. Namun, peranan tersebuttidak sejalan dengan kesadaran masyarakat dan upaya pemerintah untukmensosialisasikan akan pentingnya NPWP. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang maksimal dari pemerintah danDirektorat Jenderal Pajak agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Disisilain, prosedur untuk mendapatkan NPWP jangan dipersulit sehingga masyarakattidak mengabaikan kewajibannya. Menurut penulis, dengan adanya diskriminasi tarif pajak terhadap WPyang tidak memiliki NPWP merupakan satu langkah yang bagus untuk 13
  14. 14. mendorong orang pribadi untuk memiliki NPWP. Tetapi perlu diawasipelaksanaannya. DAFTAR PUSTAKAMardiasmo. 2006. Perpajakan: Edisi Revisi 2006. Yogyakarta:CV ANDI OFFSET.Mardiasmo. 1991. Perpajakan:Cetakan keenan. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.Soemitro, Rochmat. 1993. Pajak Penghasilan. Bandung: PT. Eresco. SITUS WEBBudiyono dan Abdul Koni. 2009. Pajak untuk Non NPWP. [Tersedia] www.infopajak.com (03 juni2010). 14
  15. 15. Rudi. 2008. Tarif Pajak Versi Undang – Undang Baru. [tersedia] www.klinik- pajak.com ( 02 Juni2010).Wahyudi, Dudi. 2008. Tarif Pemotongan Pajak Lebih Tinggi untuk Wajib Pajak Non NPWP. [tersedia] www. Google.com (01 Juni 2010).Wahyudi, Dudi. 2008. PPh Pasal 21 Baru. [Tersedia] www.Google.com (02 Juni 2010). 15

×