Your SlideShare is downloading. ×
Perumusan kebijakanpubliktk
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Perumusan kebijakanpubliktk

4,003
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,003
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
73
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 1 Perumusan Kebijakan Publik: Sumbang Saran Pemikiran dari Berbagai Perspektif Teori yang ada oleh: Teguh Kurniawan (Universitas Indonesia) http://staff.ui.ac.id/teguh.kurniawan, email: teguh1@ui.ac.idPendahuluanPembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Karenanya,kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatankebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai.Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangidengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimilikinya. Hal initerkait dengan kenyataan sebagaimana diungkapkan oleh Gerston (2002) bahwa kebijakan publik dibuatdan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggungjawab para pembuatkebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya (Gerston, 2002, 14).Selain itu menurut Gerston, hal yang penting lainnya adalah bagaimana memberikan pemahamanmengenai akuntabilitas dari semua pembuat kebijakan adalah kepada masyarakat yang dilayaninya(Gerston, 2002, 14). Dengan pemahaman yang seperti ini, akan dapat memastikan pembuatan kebijakanpublik yang mempertimbangkan berbagai aspek dan dimensi yang terkait, sehingga pada akhirnyasebuah kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara memadai.Berangkat dari gambaran kondisi tersebut, tulisan singkat ini berupaya untuk dapat memberikanpemahaman mengenai proses pembuatan kebijakan dan berbagai pertimbangan yang meliputinya,khususnya yang terkait dengan tahapan perumusan kebijakan (policy formulation). Terdapat sejumlahhal yang akan menjadi fokus pembahasan dari tulisan ini yakni: makna kebijakan dan perumusankebijakan; perumusan kebijakan dalam siklus kebijakan; lingkungan kebijakan; serta prosedurperumusan kebijakan. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan mengenai hal-halyang patut dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan publik.Makna Kebijakan dan Perumusan KebijakanPemahaman terhadap arti ataupun makna dari kebijakan publik telah dicoba untuk didiskusikan dandiperdebatkan oleh para ahli. Diskusi dan perdebatan tersebut dalam banyak hal tetap dapatmenunjukkan betapa kebijakan publik memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraanpemerintahan. Salah satu definisi yang diterima luas mengenai kebijakan publik adalah sebagaimanadiungkapkan oleh Dye, yakni apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.Untuk lebih memperjelas pengertian ini, menurut Anderson (2006, 6), kebijakan dapat didefinisikanMateri ini disampaikan dalam kapasitas sebagai “Nara Sumber” pada kegiatan “Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan”Lembaga Administrasi Negara (LAN), Februari 2010
  • 2. 2sebagai tindakan yang didesain secara sengaja yang relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atausejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Kebijakanpublik menurut Anderson dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah serta memiliki dampaksecara substansial terhadap masyarakat.Menyangkut kebijakan publik ini, Anderson (2006, 10-17) membaginya kedalam empat kategori darikebijakan publik, yakni: kebijakan substantif dan prosedural; kebijakan distributif, pengaturan,pengaturan sendiri, dan redistribusi; kebijakan material dan simbolik; serta kebijakan yang melibatkanbarang kolektif atau barang privat.Kebijakan substantif dan prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan mengenai apa yang ingindilakukan oleh pemerintah, apakah ingin membangun jalan tol atau melarang penjualan terhadapbarang tertentu. Kebijakan substantif mengalokasikan secara langsung kepada masyarakat keuntungandan kerugian maupun biaya dan manfaatnya. Sebaliknya kebijakan prosedural merupakan kebijakanyang berkaitan dengan bagaimana sesuatu itu akan dilakukan atau siapa yang akan diberi kewenanganuntuk mengambil tindakan. Termasuk dalam kebijakan prosedural adalah undang-undang yangmengatur mengenai pembentukan suatu badan administratif tertentu serta kewenangan dan prosesyang dimilikinya.Kategori kebijakan yang kedua adalah kategori yang didasarkan atas dampak dari kebijakan terhadapmasyarakat serta hubungan diantara mereka yang terlibat dalam pembentukan kebijakan. Dalamkategori ini terdapat empat jenis kebijakan yaitu distributif, pengaturan, pengaturan sendiri danredistribusi. Kebijakan distributif adalah kebijakan dalam mengalokasikan pelayanan atau manfaatterhadap segmen tertentu dari masyarakat—individu, kelompok, perusahaan dan masyarakat. Kebijakandistributif biasanya melibatkan penggunaan dana publik untuk membantu kelompok, masyarakat atauperusahaan tertentu. Kebijakan pengaturan adalah kebijakan yang memberlakukan larangan terhadapperilaku individu atau kelompok. Kebijakan pengaturan sendiri adalah kebijakan yang membatasi ataumengawasi terhadap suatu kelompok yang dilakukan dengan memberikan kewenangan kepadakelompok tersebut untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka melindungi atau mempromosikankepentingan dari anggota kelompoknya. Kebijakan ini biasanya terkait dengan kelompok profesitertentu. Sementara itu, kebijakan redistribusi adalah kebijakan oleh pemerintah untuk menggeseralokasi kesejahteraan, pendapatan, kepemilikan ataupun hak diantara berbagai kelompok masyarakat.Kategori kebijakan yang ketiga adalah kebijakan yang terdiri dari kebijakan material dan kebijakansimbolik. Kebijakan material adalah kebijakan yang menyediakan sumberdaya nyata ( tangible) ataukekuasaan substantif kepada penerima manfaatnya atau dengan memaksakan kerugian nyata padamereka yang terkena dampak. Adapun kebijakan simbolik adalah kebijakan yang tidak memiliki dampakmaterial nyata kepada masyarakat. Kebijakan simbolik biasanya menyangkut nilai-nilai yang disukai olehmasyarakat. Contoh kebijakan material adalah kebijakan yang mengatur mengenai upah minimum,sementara kebijakan simbolik adalah kebijakan yang mengatur perilaku masyarakat terhadappenghormatan akan nilai-nilai tertentu seperti terhadap lambang-lambang kenegaraan.Materi ini disampaikan dalam kapasitas sebagai “Nara Sumber” pada kegiatan “Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan”Lembaga Administrasi Negara (LAN), Februari 2010
  • 3. 3Kategori kebijakan yang terakhir menurut Anderson adalah kebijakan yang melibatkan penyediaan baikbarang-barang kolektif maupun barang-barang privat. Barang-barang kolektif adalah barang-barangyang harus disediakan kepada semua orang, sementara barang privat adalah barang-barang yangdikonsumsi oleh individu tertentu saja. Contoh barang kolektif adalah pertahanan, sementara barangprivat adalah pengumpulan sampah.Mengingat peran penting dari kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat, maka para ahlijuga menawarkan sejumlah teori yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kebijakan sertakriteria yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilihan terhadap suatu kebijakan tertentu. Teoridan kriteria tersebut juga dapat ditemukan dalam buku Anderson (2006, 122-137).Menurut Anderson (2006, 122-127), terdapat tiga teori utama yang dapat digunakan dalam prosespembuatan sebuah kebijakan yakni: teori rasional-komprehensif; teori inkremental; serta teori mixedscanning. Teori rasional-komprehensif adalah teori yang intinya mengarahkan agar pembuatan sebuahkebijakan publik dilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan danalternatif kebijakan secara memadai. Sementara itu, teori inkremental adalah teori yang intinya tidakmelakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsimengenai cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan. Adapun teori mixed scanning adalah teoriyang intinya menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori inkremental.Sementara itu, menyangkut kriteria yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilihan terhadapsuatu kebijakan tertentu, Anderson (2006, 127-137) mengemukakan enam kriteria yang harusdipertimbangkan dalam memilih kebijakan, yakni: (1) nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi,individu, kebijakan maupun ideologi; (2) afiliasi partai politik; (3) kepentingan konstituen; (4) opinipublik; (5) penghormatan terhadap pihak lain; serta (6) aturan kebijakanPerumusan Kebijakan dalam Siklus KebijakanProses pembuatan sebuah kebijakan publik melibatkan berbagai aktivitas yang kompleks. Pemahamanterhadap proses pembuatan kebijakan oleh para ahli dipandang penting dalam upaya melakukanpenilaian terhadap sebuah kebijakan publik. Untuk membantu melakukan hal ini, para ahli kemudianmengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan (policy process) atau seringkalidisebut juga sebagai siklus kebijakan (policy cycles). Sejumlah ahli yang mengembangkan kerangkapemahaman tersebut diantaranya adalah Dye (2005) dan Anderson (2006).Menurut Dye (2005, 31), bagaimana sebuah kebijakan dibuat dapat diketahui denganmempertimbangkan sejumlah aktivitas atau proses yang terjadi didalam sistem politik. Terkait hal ini,dalam pandangan Dye (2005, 31-32), pembuatan kebijakan sebagai sebuah proses akan meliputisejumlah proses, aktivitas, dan keterlibatan peserta sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 berikut.Materi ini disampaikan dalam kapasitas sebagai “Nara Sumber” pada kegiatan “Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan”Lembaga Administrasi Negara (LAN), Februari 2010
  • 4. 4 Tabel 1 Pembuatan Kebijakan sebagai sebuah ProsesProses Aktivitas PesertaIdentifikasi Masalah Publikasi masalah sosial; Media massa; kelompok mengekspresikan tuntutan akan kepentingan; inisiatif tindakan dari pemerintah masyarakat; opini publikPenetapan Agenda Menentukan mengenai masalah- Elit, termasuk presiden dan masalah apa yang akan kongres; kandidat untuk jabatan diputuskan; masalah apa yang publik tertentu; media massa akan dibahas/ditangani oleh pemerintahPerumusan Kebijakan Pengembangan proposal Pemikir; Presiden dan lembaga kebijakan untuk menyelesaikan eksekutif; komite kongres; dan memperbaiki masalah kelompok kepentinganLegitimasi Kebijakan Memilih proposal; Kelompok kepentingan; mengembangkan dukungan presiden; kongres; pengadilan untuk proposal terpilih; menetapkannya menjadi peraturan hukum; memutuskan konstitusionalnyaImplementasi Kebijakan Mengorganisasikan departemen Presiden dan staf kepresidenan; dan badan; menyediakan departemen dan badan pembiayaan atau jasa pelayanan; menetapkan pajakEvaluasi Kebijakan Melaporkan output dari program Departemen dan badan; komite pemerintah; mengevaluasi pengawasan kongres; media dampak kebijakan kepada massa; pemikir kelompok sasaran dan bukan sasaran; mengusulkan perubahan dan reformasiSumber: Dye, 2005, 32Terkait dengan pendapat dari Dye mengenai siklus kebijakan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1diatas, Anderson (2006, 3-5) memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai proses atau sikluskebijakan tersebut. Menurut Anderson (2006, 3-5), proses kebijakan terdiri atas lima tahapansebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.Materi ini disampaikan dalam kapasitas sebagai “Nara Sumber” pada kegiatan “Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan”Lembaga Administrasi Negara (LAN), Februari 2010
  • 5. 5 Tabel 2 Proses KebijakanTerminologi Tahap 1: Agenda Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5:Kebijakan Kebijakan Perumusan Adopsi Implementasi Evaluasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan KebijakanDefinisi Sejumlah Pengembangan Pengembangan Aplikasi Upaya permasalahan usulan akan dukungan kebijakan pemerintah diantara banyak tindakan yang terhadap oleh mesin untuk permasalahan terkait dan sebuah administrasi menentukan lainnya yang dapat diterima proposal pemerintah apakah mendapat untuk tertentu kebijakan perhatian serius menangani sehingga efektif, serta dari pejabat publik permasalahan sebuah mengapa publik kebijakan efektif atau dapat tidak efektif dilegitimasi atau disahkanCommon Membuat Apa yang Membuat Aplikasi Apakahsense pemerintah untuk diusulkan pemerintah kebijakan kebijakan mempertimbangkan untuk untuk pemerintah bekerja baik? tindakan terhadap dilakukan menerima terhadap masalah terhadap solusi tertentu masalah masalah terhadap masalahSumber: Anderson, 2006, 4 (diadaptasi dari Anderson, Brady dan Bullock III, 1984Berdasarkan tabel 1 dan 2 tersebut, dapat dilihat bahwa perbedaan pandangan dari Dye dan Andersonmengenai proses kebijakan hanya terletak pada masalah identifikasi kebijakan saja. Dye membedakantahapan antara aktivitas identifikasi masalah dengan penetapan agenda, sementara Andersonmenganggap kedua hal tersebut sebagai tahap agenda kebijakan. Tahapan lainnya cenderung samaantara pendapat Dye dan Anderson, yang berbeda hanya istilah penyebutannya saja.Baik Dye dan Anderson juga cenderung sepakat bahwa tahapan perumusan kebijakan merupakan tahapdimana dikembangkan proposal yang berisikan sejumlah alternatif untuk menyelesaikan masalah yangdihadapi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tahap perumusan kebijakan merupakan tahap yangpenting dalam menentukan sebuah kebijakan publik. Pada tahapan ini akan dihasilkan sejumlah usulankebijakan yang akan diputuskan untuk diambil oleh pemerintah.Materi ini disampaikan dalam kapasitas sebagai “Nara Sumber” pada kegiatan “Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan”Lembaga Administrasi Negara (LAN), Februari 2010
  • 6. 6Lingkungan Kebijakan (Aktor dan Partisipasi Publik)Perumusan kebijakan dalam prakteknya akan melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktornegara maupun aktor non negara atau yang disebut oleh Anderson (2006, 46-67) sebagai pembuatkebijakan resmi (official policy-makers) dan peserta non pemerintahan (nongovernmental participants).Pembuat kebijakan resmi adalah mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalamperumusan kebijakan publik. Mereka ini menurut Anderson (2006, 46-57) terdiri atas legislatif;eksekutif; badan administratif; serta pengadilan. Legislatif merujuk kepada anggota kongres/dewan yangseringkali dibantu oleh para staffnya. Adapun eksekutif merujuk kepada Presiden dan jajarankabinetnya. Sementara itu, badan administratif menurut Anderson merujuk kepada lembaga-lembagapelaksana kebijakan. Dalam konteks Amerika, aktor ini merujuk kepada sejumlah badan seperti misalnyaBadan Penerbangan Federal (Federal Aviation Agency) serta Badan Perlindungan Lingkungan(Environmental Protection Agency). Dipihak lain menurut Anderson, Pengadilan juga merupakan aktoryang memainkan peran besar dalam perumusan kebijakan melalui kewenangan mereka untuk mereviewkebijakan serta penafsiran mereka terhadap undang-undang dasar. Dengan kewenangan ini, keputusanpengadilan bisa mempengaruhi isi dan bentuk dari sebuah kebijakan publik.Selain pembuat kebijakan resmi, terdapat pula peserta lain yang terlibat dalam proses kebijakan yangmeliputi diantaranya kelompok kepentingan; partai politik; organisasi penelitian; media komunikasi;serta individu masyarakat. Mereka ini yang disebut oleh Anderson sebagai peserta non pemerintahan(nongovernmental participants) karena penting atau dominannya peran mereka dalam sejumlah situasikebijakan tetapi mereka tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat.Peranan mereka biasanya adalah dalam menyediakan informasi; memberikan tekanan; serta mencobauntuk mempengaruhi (Anderson, 2006, 57-67). Mereka juga dapat menawarkan proposal kebijakanyang telah mereka siapkan.Terkait keterlibatan peserta dalam pembuatan kebijakan ini, khususya dalam tahapan perumusankebijakan, maka menurut Sidney (2007, 79 dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007) tahap perumusankebijakan diharapkan melibatkan peserta yang lebih sedikit dibandingkan dalam tahapan penetapanagenda. Dalam tahapan ini menurut Sidney (2007, 79 dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007), yang lebihbanyak diharapkan adalah kerja dalam merumusakan alternatif kebijakan yang mengambil tempat diluarmata/perhatian publik. Dalam sejumlah teks standar kebijakan, tahap perumusan disebut sebagaisebuah fungsi ruang belakang. Detail dari kebijakan biasanya dirumuskan oleh staff dari birokrasipemerintah, komite legislatif, serta komisi khusus. Proses perumusan ini biasanya dilakukan di ruangkerja dari para aktor perumus tersebut.Terkait hal ini, meskipun pada akhirnya perumusan alternatif kebijakan dilakukan lebih banyak oleh paraaktor tersebut, menurut Jann dan Wegrich (2007, 49 dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007), tidaksepenuhnya bisa dipisahkan dari masyarakat umum dalam perumusan kebijakan. Para perumusmenurut Jann dan Wegrich (2007, 49 dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007) senantiasa berinteraksidengan aktor sosial dan membentuk pola hubungan kebijakan (policy networks) yang stabil diantaramereka. Jadi meskipun pada akhirnya kebijakan ditentukan oleh institusi yang berwenang, keputusanMateri ini disampaikan dalam kapasitas sebagai “Nara Sumber” pada kegiatan “Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan”Lembaga Administrasi Negara (LAN), Februari 2010
  • 7. 7diambil setelah melalui proses informal negosiasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dengandemikian keterlibatan aktor lain dalam pemberian ide terhadap proses perumusan kebijakan tetap atausangat diperlukan.Prosedur Perumusan KebijakanDalam pandangan Sidney (2007, 79 dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007), tahapan perumusankebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihanalternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan besaran pengaruhlangsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akanmengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik menarik diantara berbagai kepentingan sosial,politik dan ekonomi.Menurut Sidney (2007, 79 dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007), tahap perumusan kebijakanmelibatkan aktivitas identifikasi dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan untuk mengatasisebuah permasalahan; serta mempersempit seperangkat solusi tersebut sebagai persiapan dalampenentuan kebijakan akhir. Dengan mengutip pendapat dari Cochran dan Malone (1999), menurutSidney (2007, 79 dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007), perumusan kebijakan mencoba menjawabterhadap sejumlah pertanyaan “apa”, yakni: apa rencana untuk menyelesaikan masalah? Apa yangmenjadi tujuan dan prioritas? Pilihan apa yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Apa sajakeuntungan dan kerugian dari setiap pilihan? Eksternalitas apa, baik positif maupun negatif yang terkaitdengan setiap alternatif?Selanjutnya, menurut Sidney (2007, 79 dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007), perumusan seperangkatalternatif akan melibatkan proses identifikasi terhadap berbagai pendekatan untuk menyelesaikanmasalah; serta kemudian mengidentifikasi dan mendesain seperangkat perangkat kebijakan spesifikyang dapat mewakili setiap pendekatan. Tahap perumusan juga melibatkan proses penyusunan draftperaturan untuk setiap alternatif—yang isinya mendeskripsikan diantaranya mengenai sanksi, hibah,larangan, hak, dan lain sebagainya—serta mengartikulasikan kepada siapa atau kepada apa ketentuantersebut akan berlaku dan memiliki dampak.Apa yang dinyatakan oleh Sidney tersebut juga didukung oleh pernyataan Jann dan Wegrich (2007, 48dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007) serta Anderson (2006,103-109). Menurut Jann dan Wegrich(2007, 48 dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007), didalam tahap perumusan kebijakan, permasalahankebijakan, usulan proposal dan tuntutan masyarakat ditransformasikan kedalam sejumlah programpemerintah. Perumusan kebijakan dan juga adopsi kebijakan akan meliputi definisi sasaran—yakni apayang akan dicapai melalui kebijakan—serta pertimbangan-pertimbangan terhadap sejumlah alternatifyang berbeda.Sementara itu, menurut Anderson (2006, 103-109), perumusan kebijakan melibatkan prosespengembangan usulan akan tindakan yang terkait dan dapat diterima (biasa disebut dengan alternatif,Materi ini disampaikan dalam kapasitas sebagai “Nara Sumber” pada kegiatan “Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan”Lembaga Administrasi Negara (LAN), Februari 2010
  • 8. 8proposal atau pilihan) untuk menangani permasalahan publik. Perumusan kebijakan menurut Andersontidak selamanya akan berakhir dengan dikeluarkannya sebagai sebuah produk peraturan perundang-undangan. Seringkali pembuat kebijakan memutuskan untuk tidak mengambil tindakan terhadapsebuah permasalahan dan membiarkannya selesai sendiri. Atau seringkali pembuat kebijakan tidakberhasil mencapai kata sepakat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap suatu masalah tertentu.Namun demikian, pada umumnya sebuah proposal kebijakan biasanya ditujukan untuk membawaperubahan mendasar terhadap kebijakan yang ada saat ini.Terkait permasalahan ini, menurut Sidney (2007, 79 dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007), terdapatsejumlah kriteria yang membantu dalam menentukan pemilihan terhadap alternatif kebijakan untukdijadikan sebuah kebijakan, misalnya: kelayakannya, penerimaan secara politis, biaya, manfaat, dan lainsebagainya. Sejalan dengan pendapat Sidney, Jann dan Wegrich (2007, 50 dalam Fischer, Miller andSidney, 2007) mengemukakan dua faktor utama yang menentukan sejauhmana alternatif kebijakan akandiadopsi menjadi kebijakan, yakni: (1) penghilangan alternatif kebijakan akan ditentukan oleh sejumlahparameter susbtansial dasar—misalnya kelangkaan sumberdaya untuk dapat melaksanakan alternatifkebijakan. Sumberdaya ini dapat berupa sumberdaya ekonomi maupun dukungan politik yang didapatdalam proses pembuatan kebijakan. Apabila dalam proses pembuatan kebijakan suatu alternatifkebijakan banyak mendapat kritikan secara politik, maka alternatif tersebut layak untuk dihilangkankarena kurangnya dukungan politik. (2) alokasi kompetensi yang dimiliki oleh berbagai aktor jugamemainkan peranan penting dalam penentuan kebijakan. Diluar kedua faktor tersebut, Jann danWegrich (2007, 51 dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007) juga mengemukakan mengenai perananpenting dari akademisi yang berperan sebagai penasehat kebijakan atau pemikir (think tanks).Pengetahun dari para penasehat ini seringkali berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan.Sementara itu, menurut Anderson (2006, 104), perumus kebijakan perlu mempertimbangkan sejumlahhal yang dapat meningkatkan peluang berhasilnya proposal kebijakan yang dirumuskannya. Sejumlahhal tersebut adalah: (1) apakah proposal memadai secara teknis? Apakah proposal diarahkan kepadapenyebab permasalahan? Sejauhmana proposal akan menyelesaikan atau mengurangi permasalahan?(2) apakah anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan masuk akal atau dapat diterima? Hal inipenting untuk diperhatikan khususnya apabila terkait dengan program kesejahteraan sosial. (3) apakahsecara politik proposal dapat diterima? Dapatkah proposal mendapatkan dukungan dari anggotaparlemen atau pejabat publik lainnya? (4) jika proposal telah menjadi peraturan perundang-undangan,apakah akan disetujui oleh publik? Keempat hal tersebut menurut Anderson (2006, 104) sangat pentinguntuk dipertimbangkan dalam perumusan sebuah kebijakan publik.PenutupBerdasarkan pemaparan teori diatas dapat dilihat bahwa proses perumusan kebijakan merupakanbagian penting dan menentukan dari proses kebijakan secara kesuluruhan. Terdapat berbagai aspek dandimensi yang harus diperahtikan dalam proses perumusan kebijakan. Kegagalan dalam memenuhi atauMateri ini disampaikan dalam kapasitas sebagai “Nara Sumber” pada kegiatan “Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan”Lembaga Administrasi Negara (LAN), Februari 2010
  • 9. 9memperhatikan berbagai aspek dan dimensi ini akan membawa dampak terhadap kualitas darikebijakan publik yang akan dibuat.ReferensiAnderson, James E, 2006, Public Policy Making: An Introduction, Boston: Houghton Mifflin CompanyCroley, Steven P., 2008, Regulation and Public Interests: The Possibility of Good Regulatory Government, Princeton: Princeton University PressDye, Thomas R, 2005, Understanding Public Policy, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice HallFischer, Frank, Gerald J. Miller and Mara S. Sidney (Eds.), 2007, Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods, Boca Raton: CRC PressGerston, Larry N., 2002, Public Policy Making in a Democratic Society: A Guide to Civic Engagement, Armonk: M. E. SharpeSmith, Kevin B. and Christopher W. Larimer, 2009, the Public Policy Theory Primer, Boulder: Westview PressMateri ini disampaikan dalam kapasitas sebagai “Nara Sumber” pada kegiatan “Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan”Lembaga Administrasi Negara (LAN), Februari 2010
  • 10. 9memperhatikan berbagai aspek dan dimensi ini akan membawa dampak terhadap kualitas darikebijakan publik yang akan dibuat.ReferensiAnderson, James E, 2006, Public Policy Making: An Introduction, Boston: Houghton Mifflin CompanyCroley, Steven P., 2008, Regulation and Public Interests: The Possibility of Good Regulatory Government, Princeton: Princeton University PressDye, Thomas R, 2005, Understanding Public Policy, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice HallFischer, Frank, Gerald J. Miller and Mara S. Sidney (Eds.), 2007, Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods, Boca Raton: CRC PressGerston, Larry N., 2002, Public Policy Making in a Democratic Society: A Guide to Civic Engagement, Armonk: M. E. SharpeSmith, Kevin B. and Christopher W. Larimer, 2009, the Public Policy Theory Primer, Boulder: Westview PressMateri ini disampaikan dalam kapasitas sebagai “Nara Sumber” pada kegiatan “Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan”Lembaga Administrasi Negara (LAN), Februari 2010