• Save
Kebijakan ekonomi politik; studi kebijakan antidumping dalam cafta
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kebijakan ekonomi politik; studi kebijakan antidumping dalam cafta

on

  • 5,002 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,002
Views on SlideShare
5,002
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kebijakan ekonomi politik; studi kebijakan antidumping dalam cafta Kebijakan ekonomi politik; studi kebijakan antidumping dalam cafta Presentation Transcript

  • KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK INDONESIAStudi Tentang Implementasi Kebijakan Antidumping di Indonesia Dalam Kerangka Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Advokasi Kebijakan Publik Disusun Oleh: DIAN HERDIANA 170120110015 UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK BANDUNG 2012
  • Pendahuluan Terkait dengan perdagangan bebas,kesepakatan ASEAN-China FTA juga dapatmenimbulkan dampak baik positif maupunnegatif. Dampak positif dari perjanjian ACFTAtersebut akan dinikmati langsung oleh sektoryang produknya diekspor ke China, sementaradampak negatif dirasakan oleh produsen dalamnegeri yang produknya dipasarkan di dalamnegeri dan memiliki tingkat daya saing yangrelatif kurang kompetitif yang harus bersaingdengan produk China.
  • Lanjutan Dalam lima tahun terakhir peningkatan impor dariChina pada umumnya diatas 20 % pertahunnya. Hal inimenunjukkan bahwa produk-produk China berpotensidan sudah menjadi ancaman terhadap pasar domestikuntuk produk yang sejenis. Pada tahun 2010, produkChina praktis menguasai setiap lini di Indonesia.Dimana kualitas barangnya seadanya, tetapi haraganyayang murah meriah membuat produk China laku keras.Data perdagangan akhir 2010, neraca perdaganganIndonesia-China defisit di pihak Indonesia. Nilai eksporIndonesia ke China 49,2 miliar dollar AS, sementaranilai impor dari China sebesar 52 miliar dollar AS.
  • Lanjutan Pemberlakuan ACFTA telah menuai dampak negatifdimana sekitar 20 persen sektor industri manufaktur beralihke sektor perdagangan, hal ini dapat dicontohkan penyurutanmanufaktur pada industri alas kaki. Dari sekitar 1,5 jutatenaga kerja pada tahun 2000 sebanyak 300.000 orang diantaranya terpaksa dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK),jumlah pengangguran pun kian bertambah. Survey yangdilakukan Kementerian Perindustrian Republik Indonesialangsung ke Shanghai dan Guangzhou, China, menemukanadanya praktik banting harga (dumping) untuk beberapaproduk yang diekspor ke Indonesia. Dari 190 barang yangdiekspor ke Indonesia, ditemukan 30 produk dengan hargalebih murah dibandingkan dengan harga di pasar lokalmereka. Artinya, China telah menerapkan politik dumping.
  • Lanjutan Sebagai negara yang turut ambil bagian dalamperdaganagn multilateral, Indonesia telah meratifikasiAgreement Estabilihing WTO melalui Undang- UndangNomor 7 Tahun 1994, sebagai konsekuensinya Indonesiakemudian membuat ketentuan dasar tentang antidumpingdengan cara menyisipkannya dalam Undang-undang No. 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan ditindaklanjutidengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan BeaMasuk Imbalan dan diikuti dengan beberapa KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan. KetentuanAntidumping ini hanya dikenakan pada produk yangmengancam produk industri dalam negeri karenamenimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
  • Lanjutan Dalam menghadapi China dalam perdaganganbebas ini seharusnya Indonesia sudah matang dalampembelaan industri dalam negeri karena China jugaterkenal sering melakukan politik dumping.Jadi denganadanya ACFTA ini banyak peristiwa tentangperdagangan bilateral antara Indonesia dan Chinatidak seimbang dan berdampak pada kerugian dankelesuan permintaan terhadap produk industri dalamnegeri terutama industri kecil dan menengah. Industridalam negeri dalam menghadapi pasar bebas danpersaingan global masih sangat rentan dan lemah.
  • Lanjutan Disinilah perlindungan dari pemerintah sangat dibutuhkanmelalui perangkat hukum internasional dan nasional mengenaiantidumping sebagai tindakan balasan terhadap politik dumpingyang dilakukan negara lain dalam hal ini khususnya China.Ditambah lagi dalam keadaan yang menunjukkan indikasikesulitan menghadapi produk China terkait ACFTA ini. Bagaimanapun Indonesia harus mampu dalam melindungiindustri dalam negeri dari praktik dumping dan juga mampumengantisipasi upaya apa yang akan digunakan untukmenghadapi tuduhan praktik dumping dari negara lain dalamwaktu yang tepat. Karena pengusaha terutama pengusaha kecildan menengah tidak sanggup menyelesaikan tugas dan peranpemerintah dalam melindungi produk industri dalam negeri daripersaingan yang curang atau praktik dumping tersebut.
  • Tinjauan Pustaka• Michael Howlet dan M Ramesh(1995:11) dalam Subarsono (2005:13) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.• Anderson (1979) mengatakan bahwa Evaluasi adalah the appraisal of assesstment of policy including its content implementation and impact (penilaian atau pengukuran kebijakan termasuk isi, implementasi dan dampaknya).
  • LanjutanMenurut Abidin (2006 : 211) evaluasi secara lengkapmengandung tiga pengertian yaitu :1. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusankebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (ex-anteevaluation);2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan ataumonitoring3. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesaiproses pelaksanaan kebijakan (ex-post evaluation)
  • Lanjutan Abidin (2006 : 213) lebih lanjut mengemukakan bahwa informasiyang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (values) yang antara lainberkenaan dengan :1. Efisiensi (Efficiency), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya,atau (hasil/biaya).2. Keuntungan (profitability), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau(hasil/biaya).3. Efektif (effectiveness), yakni penilaian pada hasil, tanpamemperhitungkan biaya.4. Keadilan (equity), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagianhasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan)5. Detriments, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminaldan sebagainya.6. Manfaat tambahan (marginal rate of return), yaitu tambahan hasilbanding biaya atau pengorbanan (change-in benefits/change –in-cost).
  • LanjutanKepentingan Nasional Morgenthau mendefiniskan kepentingan nasional sebagai suatu konsep yang harus diartikan sebagai power. Oleh sebab itu Morgenthau menunjuk kepentingan nasional berdasarkan definisi power, artinya bahwa posisi power yang harus dimiliki negara merupakan pertimbangan utama yang memberikan bentuk kepada kepentingan nasional. Konsekuensi dari pemikiran tersebut adalah bahwa suatu situasi atau tujuan nasional harus dievaluasi dan diukur dengan menggunakan tolok ukur posisi power negara.
  • LanjutanPerdagangan Internasional Perdagangan internasional adalah perdaganganyang dilakukan oleh penduduk suatu negara denganpenduduk negara lain atas dasar kesepakatanbersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupaantar perorangan (individu dengan individu), antaraindividu dengan pemerintah suatu negara ataupemerintah suatu Negara dengan pemerintah negaralain. Batasan lain tentang perdagangan internasionaladalah proses tukar-menukar barang dan jasakebutuhan antara dua negara atau lebih yang berbedahukum dan kedaulatan dengan memenuhi peraturanyang diterima secara internasional.
  • Lanjutan Politik Luar Negeri Kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai yang hendakdiperjuangkan atau dipertahankan dalam forum internasional. Oleh sebabitu dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci dalampolitik luar negeri. Menurut Couloumbis dan Wolfe, politik luar negerisintesis dari tujuan atau kepentingan nasional dengan power dankapabilitas. Politik luar negeri pelaksanaanya dilakukan oleh aparatpemerintah. Oleh karena itu aparat pemerintah mempunyai pengaruhterhadap politik luar negeri. Disamping aparat pemerintah, kekuatan-kekuatan sosial politik yanglebih dikenal dengan pressure group ikut berpengaruh pula dalampembentukan politik luar negeri suatu negara. Tujuan politik luar negeriadalah untuk memujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebutmemuat gambaran atau keadaan Negara di masa mendatang dan kondisimasa depan yang diinginkan. Pemerintah suatu Negara menetapkanberbagai sarana yang diusahakan untuk dicapai dengan melakukanberbagai tindakan yang menunjukan adanya kebutuhan, keinginan, dantujuan.
  • LanjutanKonsep dan Pengertian Dumping Dumping adalah istilah yang digunakan dalam perdagangan internasional yakni praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, sehingga merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing negara pengimpor.
  • Lanjutan• Dalam ilmu ekonomi dumping diartikan sebagai “traditionally defined as selling at a lower price in one national market than in another”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali (dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasar luar negeri dan dapat menguasai harga kembali).• Dalam Black’s Law dictionary, Pengertian dumping dinyatakan sebagai berikut, “The act of selling in quantity at a very low price or practically regardless of the price; also, selling goods abroad at less than the market price at home.” Dimana dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebuah tindakan yang menjual barang dalam kuantitas harga yang sangat rendah atau hampir mengabaikan harga, juga menjual barang-barang luar negeri kurang dari harga pasar di tempat asalnya.
  • PembahasanProses Terbentuknya ACFTA Pada tahun 2001, pada pertemuan antara China dan ASEAN di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, Cina menawarkan sebuah proposal ASEAN-China Free Trade Area untuk jangka waktu 10 tahun. Dalam prosesnya negoisasi tersebut akan berlanjut melalui tahapan-tahapan. Satu tahun berikutnya yaitu tahun 2002, pemimpin ASEAN dan China siap menandatangani kerangka perjanjian Comprehensive Economic Cooperation (CEC), yang didalamnya terdapat pula diskusi mengenai Free Trade Area (FTA). Tidak diragukan lagi bahwa proposal oleh Cina sangat menarik karena Cina dan ASEAN sama-sama melihat kemungkinan besar akan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan dengan perjanjian tersebut. Inisiatif untuk bekerjasama dalam pengembangan ekonomi datang dari cina.
  • Lanjutan Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2003 protokol perubahan persetujuan tersebut ditandatangani oleh Menteri-menteri Ekonomi ASEAN-RRC Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of Southeast Asian Nations and The People’s Republic of China (ACFTA) ditandatangani di Kamboja oleh para kepala negara anggota ASEAN dengan tujuan Framework Agreement AC-FTA tersebut di Bali, Indonesia pada tanggal 8 Desember 2006, adalah:• Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak;• Meliberalisasikan perdagangan barang jasa dan investasi;• Mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak;• Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak.
  • Dampak ACFTA Serbuan produk asing terutama dari Chinadapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektorekonomi yang diserbu. Padahal sebelum tahun2009 saja Indonesia telah mengalami prosesdeindustrialisasi (penurunan industri).Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri(KADIN) Indonesia, peran industri pengolahanmengalami penurunan dari 28,1% pada 2004menjadi 27,9% pada 2008
  • Lanjutan Pasar dalam negeri yang diserbu produk asingdengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akanmendorong pengusaha dalam negeri berpindahusaha dari produsen di berbagai sektor ekonomimenjadi importir atau pedagang saja. Sebagaicontoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) Cinalebih murah antara 15% hingga 25%. Menurut WakilKetua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API),selisih 5% saja sudah membuat industri lokalkelabakan, apalagi perbedaannya besar.
  • Lanjutan Adanya gejala deindustrialisasi yang terjadipasca pemberlakuan ACFTA. Sebelum erareformasi, di saat ekonomi tumbuh sekitar7%, industri pengolahan bisa tumbuh hingga14%. Saat ini, dengan pertumbuhan 6,5%,industri pengolahan hanya tumbuh kurangdari 2%.
  • Langkah Pemerintah terkait dampak ACFTA Guna mengantisipasi dampak ACFTA tersebut, pemerintah secara umum telah menerapkan sepuluh kebijakan yaitu. (Dampak Penerapan ACFTA Bagi Perdagangan Indonesia)• Mengevaluasi dan merevisi semua Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah kadaluarsa dan menerapkannya secara wajib dengan terlebih dahulu menotofikasikan ke WTO.• Mengefektifkan fungsi Komite Anti Dumping dan menangani setiap kasus dugaan praktek dumping dan pemberian subsidi secara langsung oleh mitra dagang.• Mengefektifkan fungsi komite Pengaman Perdagangan Indonesia (KPPI) dalam menanggulangi lonjakan barang impor di pasar dalam negeri• Meningkatkan lobi pemerintah untuk mengamankan ekspor Indonesia antara lain dari ancaman dumping dan subsidi oleh Negara mitra dagang.• Mengakselerasi penerapan dari instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Ekonomi 2008-2009.
  • Lanjutan• Melakukan harmonisasi tariff bea masuk (BM) pos tariff untuk produk hulu dan hilir, sehingga diharapkan akan memacu investasi dan daya saing.• Mengefektifkan tugas dan fungsi aparat kepabeanan, termasuk mengkaji kemungkinan penerapan jalur merah bagi produk yang rawan penyelundupan produk illegal.• Membatasi/melarang ekspor bahan baku mentah untuk mencukupi kebutuhan energi bagi industri dalam negeri sehingga dapat mendorong tumbuhnya industri pengolahan ditingkat hulu sekaligus memperkuat daya saing industri lokal.• Mempertajam kebijakan tentang fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di bidang usaha tertentu dan / atau di daerah tertentu.• Melanjutkan kebijakan Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) No. 56 Tahun 2008 yang mengatur pembatasan pintu masuk pelabuhan untuk lima produk tertentu yaitu alas kaki, barang elektronik, mainan anak-anak, garmen serta makanan dan minuman
  • Penegakan Hukum Terhadap Produk Impor yang Berindikasi Dumping Untuk melindungi produk industri dalam negeri terhadapproduk dumping melalui Departemen Perindustrian danPerdagangan, serta Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI)telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum baiksecara preventif maupun represif. Upaya Prenventif adalah merupakan upaya pencegahanterhadap pelanggaran penjual barang atau produk impor didalam negeri. Sehingga merugikan industri domestik yangmemproduksi produk sejenis. Upaya pencegahan tersebutdapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain:
  • Lanjutan• Melakukan sosialisasi, pendidikan dan training kepada para pelaku ekonomi (eksportir dan importir) tentang regulasi dan kebijakan ekspor- impor, baik terkait dengan upaya peningkatan kualitas produk industri dalam negeri maupun dalam mengantisipasi terhadap produk impor yang berindikasi menimbulkan kerugian terhadap produk industri domestik, sehingga diharapkan produk industri dalam negeri akan mampu bersaing di pasar bebas, baik domestik maupun internasional.• Melakukan pembinaan terhadap para aparatur pada lembagalembaga yang terkait dengan penyelesaian masalah perdagangan dan dumping.• Melakukan pengkajian terhadap mekanisme perizinan impor yang berindikasi menimbulkan kerugian terhadap industri sejenis di dalam negeri.
  • Lanjutan Upaya Represif adalah pengenaan sanksi balasan berupapengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan “beamasuk anti dumping (BMAD). Untuk menindaklanjutiketentuan tersebut, selanjutnya Pemerintah mengeluarkanUndang-Undang Kepabeanan No. 10 Tahun 1995 yang telahdiubah menjadi Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006.Dalam pasal 18 dinyatakan bahwa Bea Masuk Antidumpingdikenakan terhadap barang impor dalam hal:
  • Lanjutana. Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya, danb. Impor barang tersebut:• Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;• Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau• Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
  • KesimpulanSemenjak diberlakukannya perjanjian ACFTA, adayang memandang bahwa perjanjian tersebut sebagaisebuah kesempatan dan ada juga yang menolak danmemandang sebagai ancaman dengan berbagaialasan diantaranya berpotensi membangkrutkanbanyak perusahaan dalam negeri dan pekerja lokalakan terancam pemutusan hubungan kerja sebagaiimbas dari membanjirnya produk China yang terbuktimemiliki harga yang lebih murah.